Oleh: K.H. Jamaluddin Mohammad, Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon

 

SEORANG Ustadz muda terkaget-kaget ketika saya sodorkan sebuah buku “Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak?” Ia langsung bereaksi meskipun baru membaca judul sampulnya. “Sayyidah Aisiah ketika dinikahi Nabi Muhammad Saw. masih berumur 9 tahun, lho,” ujarnya.

Prilaku Nabi Saw. adalah bagian dari sunnah Nabi. Nabi Saw. tidak mungkin melakukan sesuatu yang diharamkan. Jika kawin anak tidak diperbolehkan dalam Islam (haram), tentu Nabi Saw. akan menghindari dan melarangnya. Buku ini melawan “sunnah” Nabi, mengharamkan sesuatu yang tak pernah diharamkan Nabi Saw. Begitulah kira-kira logika hukumnya.

Lantas Ustadz tersebut membuka daftar isi buku dan langsung menuju bab yang ia tuju. Ia membaca pelan-pelan, membuka halaman demi halaman. Setelah itu baru berkomentar, “Ulama-ulama seperti Ibnu Syubrumah dkk. saja paling banter mengatakan ‘tidak ada manfaatnya’ (lâ manfa’ata lah) dan tidak sampai mengharamkan,” nada bicaranya mulai pelan dan mengajak saya untuk mendiskusikan isi buku ini.

Membaca judul buku, tanpa menyelami isinya, seringkali membuat kita terkecoh dan tersesat, bahkan membuat kesimpulan keliru. Mungkin ini yang dimaksud: “Don’t Judge a book by its Cover”.

Buku “Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak?” merupakan ringkasan dari buku “Fikih Perkawinan Anak” yang sama-sama diterbutkan Rumah KitaB. Buku saku ini mengulas diskursus fikih perkawinan anak dari klasik hingga modern, membuka wacana dan realitas baru dalam membaca dan menyikapi problem perkawinan anak.

Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab yang banyak dirujuk dalam Forum Bahtsul Masail, “al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu”, melalui pendekatan perbandingan mazhab (muqaranah al-madzahib) mengulas secara panjang lebar diskursus perkawinan anak dalam pandangan ulama fikih. Empat mazhab besar—Maliki, Syafi’i, Hanafi, dan Hanbali—tidak melarang perkawinan anak, bahkan orang gila sekalipun boleh dikawinkan.

Hanya, sejumlah ulama pinggiran seperti Ibnu Syubrumah, Abu Bakr al-Asham, dan Utsman al-Batti memilih melarang perkawinan anak dan menyebutnya tidak ada faedahnya sama sekali (la fa`idata lah). Namun, dalam belantara hukum fikih, pendapat ketiga ulama ini hanyalah pendapat sempalan dibanding pendapat mayoritas empat mazhab besar (jumhur al-ulama`). Dalam forum bahtsul masail pendapat mereka akan mudah disingkirkan dan dianggap kurang otoritatif.

Di masa lalu, pendapat mereka mungkin tidak popular, melawan arus utama, bahkan dianggap kurang relevan. Ternyata, hukum sejarah berbalik seratus delapan puluh derajat. Menurut banyak riset medis dan riset sosial menunjukkan bahwa perkawinan anak lebih banyak mudaratnya ketimbang maslahatnya. Perkawinan anak menimbulkan banyak dampak buruk, seperti resiko kematian ibu dan anak, melahirkan anak stunting, kemiskinan, Pendidikan terputus, rentan terjadi perceraian, dan masih banyak lagi. Jika berpotensi menimbulkan banyak mudarat, perkawinan anak sudah seharusnya diharamkan (sadd al-dzari’ah).

Wahbah al-Zuhaili diakhir perbincangannya tentang hukum kawin anak membandingkan dengan produk hukum positif Undang-Undang Syiria yang melarang perkawinan anak dengan pertimbangan kemaslahatan. Sejalan dengan UU Perkawinan Syiria di Indonesia dalam UU No.16/2019 mematok batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun.

Di sinilah pentingnya mempertimbangkan hukum positif (hukum negara) sebagai bagian dari pertimbangan dalam proses pengambilan dan penggalian hukum (istinbat al-ahkam). Hal ini sudah dimulai, salah satunya, oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCNU Kabupaten Cirebon netika merumuskan hukum nikah sirri.

Nikah sirri, nikah kiyai, atau nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak dicatat negara, sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, atau Kantor Catatn Sipil (KCS) bagi mereka yang beragama non-Islam. Karena itu, menurut para ulama yang tergabung dalam LBM PCNU Kabupaten Cirebion, hukum nikah sirri adalah haram. Pencatatan pernikahan hukumnya wajib sebagai implementasi ketaatan terhadap pemerintah.

Keputusan ini, menurut saya, sangat penting. Terutama untuk mengatasi problem kontestasi hukum di masyarakat. Satu sisi, masyarakat dihadapkan pada UU negara yang mewajibkan usia minimal perkawinan 19 tahun, atau syarat poligami yang diatur dalam UU Perkawinan harus memenuhi syarat kumulatif dan alternatif serta mendapat izin dari Pengadilan Agama. Namun, pada sisi yang lain, norma-norma agama memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun yang terhalang UU negara untuk melanggar UU negara. Agama memfasilitasi kawin sirri/poligami  kepada mereka yang bermasalah atau berhadapan dengan UU negara.

Akibatnya,ketaatan terhadap negara terhalang oleh ketaatan terhadap agama. Padahal, seharusnya tidak begitu. Keduanya tak perlu diperlawankan dan diperhadap-hadapkan, karena ketaatan terhadap negara adalah bagian dari ketaatan terhadap agama.

Sudah waktunya, sebagaimana disebut dalam buku “Metodologi Fatwa KUPI“, konstitusi negara dimasukkan sebagai bagian dari dalil (al-adillah min adillati al-ahkam) atau bahkan salah satu sumberhukum selain al-Quran dan hadits (mashdar min mashadir al-ahkam). Jika demikian, maka hukum perkawinan anak atau nikah sirri bukan hanya haram melainkan tidak sah! Artinya, konstitusi negara tidak lagi masuk dalam ranah hukum taklifiy melainkan sudah menjadi bagian dari hukum wadh’iy.

Perubahan seperti ini saya pikir sangat mungkin, meskipun sulit. Mengingat, kata Imam Syafii, urusan pernikahan adalah urusan dunyawiyyah (muamalat) bukan ibadah (ubudiyyah). Hukum muamalat bergantung pada kesepakatan manusia. Namun, kita perlu sadar diri, tidak mudah menjebol benteng ortodoksi Islam yang sudah berdiri kokoh selama ratusan tahun. Butuh waktu dan kesabaran.[]

Oleh: K.H. Jamaluddin Mohammad, Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon

 

PANDANGAN ulama klasik terkait hukum perempuan bekerja masih dipengaruhi norma-norma gender yang membagi dan memisahkan peran kerja laki-laki dan perempuan dalam ruang domestik dan ruang publik. Ranah domestik untuk perempuan, sementara laki-laki di ruang publik. Dalam kehidupan keluarga, sebagai kepala keluarga, laki-laki (suami) bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga (istri dan anak-anaknya). Karena itu, ia boleh bekerja dan mencari nafkah di manapun. Sementara perempuan (istri) bertugas melayani suami, mendidik anak, dan mengurus kebutuhan keluarga.

Pembagian ruang domestik-publik ini seolah-olah sudah paten dan tak bisa diganggu gugat.  Bukan saja karena landasannya teks keagamaan tetapi juga diterima sebagai hal yang wajar baik dalam adat, tradisi bahkan dalam regulasi resmi negara. Dalam UU Perkawinan/1/74 pasal 31 ayat 3 disebutkan, “Suami adalah Kepala Keluarga, istri adalah Ibu Rumah Tangga.”

Karena itu, secara normatif kedudukan istri adalah ibu rumah tangga sementara suami di luar rumah sebagai pencari nafkah. Seorang istri yang akan keluar atau bekerja di luar rumah, atau sekadar keluar rumah, berkewajiban mengantongi izin suami. Logika ini juga berlaku bagi anak perempuan, ia harus izin bapaknya (wali) dan untuk memastikan keamanannya ia harus didampingi mahramnya.

Dalam literatur Islam klasik (kitab kuning), istri boleh keluar rumah tanpa harus izin suami hanya ketika dalam kondisi darurat (emergency), semisal terjadi kebakaran atau bencana alam. Juga keluar rumah untuk meminta fatwa keagamaan jika suaminya tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup. Tanpa izin suami, istri tak boleh keluar rumah syahdan bahkan untuk menjenguk keluarganya yang sakit atau melayat orangtuanya yang meninggal. Dalam keadaan normal, istri/anak perempuan tetap harus meminta persetujuan suami/orangtua. Jika tak mendapat izin tetapi tetap memaksa keluar, maka dihukumi nusyuz atau dianggap membangkang.[1]

Namun, pandangan serupa itu bukan sebuah pandangan yang mutlak dan tanpa celah perubahan. Menurut Imam al-Syafi’i, salah satu imam paling berpengaruh dan menjadi rujukan utama mazhab Syafi’iyah yang juga dianut oleh umat Muslim di Indonesia, suami tidak boleh melarang istrinya bekerja selama suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam keadaan demikian, istri boleh memilih antara bercerai atau tetap mempertahankan pernikahan. Menurut al-Mawardi, salah satu rujukan dalam tradisi mazhab Syafi’iyah selama istri masih menunggu kepastian atas nafkah yang menjadi haknya yang belum diberikan oleh suaminya, ia boleh keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah. Dalam situasi seperti ini, suami tak boleh melarang, karena suami tak memiliki kuasa sama sekali.[2]

Menurut Sayyid Abdullah ibn Mahfuzh al-Haddad, seorang ulama dan mufti dari Yaman, pada prinsipnya syariat Islam tak melarang perempuan bekerja di luar rumah. Hanya saja, berdasarkan ketentuan syariat, perempuan seyogyanya bekerja di dalam rumah, kecuali ada kebutuhan mendesak (hajat). Jika terpaksa harus bekerja, syaratnya, di tempat kerja tidak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan. Apalagi bagi perempuan yang sudah memiliki suami atau anak. Maka, kata Sayyid Abdullah, pekerjaan paling mulia adalah melayani suami dan mendidik anak-anaknya.[3]

 

إن الشارع لا يمنعها من العمل في أي وقت و في أي حال . و لكن قواعد الشارع تطلب منها ألا تتعرض للعمل خارج بيتها إلا للحاجة، بشرط أن تتجنب ما قد ينتج عن الاختلاط بالأجانب، وخصوصا إذا كانت ذات زوج و أطفال، فإن عملها المجيد هو خدمة بيتها و تربية أطفالها و رعايتهم و تنشئتهم على الاخلاق الاسلامية الحميدة. فعملها هذا يعدّ جهادا في سبيل الله، كما أجاب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم النسوة اللاتي سألنه و قلن له: ان الرجال يجاهدون و يحصلون على الشهادة فما مقابل ذلك للمرأة قال: (إن مهنة احداكنّ في بيتها تدرك به عمل المجاهدين في سبيل الله)، و أورد في (الحلية) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بسند حسن: (المرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها كالمرابط في سبيل الله، فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد)، و في لفظ آخر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إن للمرأة في حملها الى وضعها الى فصالها من الأجر كالمرابط في سبيل الله، فإن هلكت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد).

أما عن العمل المناسب لها ، فكل عمل يبعدها عن الاختلاط  بين الاجانب: كتدريس البنات  والاولاد الصغار فهو أنساب و أسلم. و كذلك الطب إذا كان مختصا بشؤون النساء والأطفال. والله أعلم

 

Syari’ tidak melarang perempuan untuk bekerja kapanpun dan dalam kondisi apapun. Tetapi ketetapan Syari’ menuntut perempuan agar tidak bekerja di luar rumah. Kecuali karena kebutuhan yang mendesak, dengan syarat ia terhindar dari sesuatu yang dapat menimbulkan bercampur-baur dengan lawan jenis yang ajnabi (asing). Sedangkan bila perempuan tersebut merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki suami dan anak, maka pekerjaan yang paling baik baginya adalah mengurus rumah, mendidik dan menjaga anak-anaknya, serta memperbaiki dan mengajari mereka tentang akhlak-akhlak yang terpuji. Adapun karir perempuan yang seperti ini digolongkan ke dalam jihad fi sabilillah. Sebagaimana Nabi Saw. pernah menjawab pertanyaan para perempuan, “Para laki-laki, mereka berjihad dan mereka memperoleh gelar syahid, lalu apa yang setara dengan jihad bagi kami perempuan?” Rasulullah Saw. bersabda, “Karir kalian adalah di dalam rumah, kalian akan memperoleh amalan para mujahidin yang berperang di jalan Allah.” Dan telah warid satu hadits yang diriwayatkan dari Ibn Umar dari Rasulullah Saw. dengan sanad yang hasan, “Perempuan yang mengandung hingga melahirkan, ia sama seperti seseorang yang sedang berjuang di jalan Allah, bila ia meninggal dalam kondisi demikian maka ia memperoleh pahala orang yang mati syahid.”

Dalam redaksi lain yang diriwayatkan dari Ibn Umar bahwa Nabi Saw. bersabda, “Perempuan yang sedang mengandung hingga ia melahirkan dan hingga selesai pahalanya setara dengan pahala orang yang berjuang di jalan Allah, jika ia meninggal dalam kondisi sedang melahirkan, maka baginya pahala syahid.

Adapun pekerjaan yang pantas dan sesuai bagi seorang perempuan adalah pekerjaan yang terhindar dari bercampur-baur dengan lawan jenis yang ajnabi (asing): seperti mengajar anak perempuan, anak laki-laki yang masih kecil, pekerjaan yang demikian lebih sesuai dan lebih selamat bagi seorang perempuan. Dan begitu pula perempuan yang bekerja sebagai dokter spesialis perempuan dan anak-anak.

 

Meskipun para ulama memberikan peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk mewujudkan keinginannya tampil atau bekerja di ruang publik, tetapi peluang dan kesempatan itu sebenarnya sebagai sesuatu yang bersifat darurat yaitu ketika suami tidak sanggup atau hanya peran sekunder sebagai pelengkap laki-laki. Pemilik ruang publik dalam pemahaman fikih Islam adalah laki-laki. Pembagian peran dan tugas ini oleh sebagian orang dianggap sudah baku, mapan (estasblished), sebagai kodrat Tuhan, dan tak bisa diganggu gugat, karena dianggap sebagai norma-norma agama yang sudah pasti/tetap (qath’îy). Padahal, syariat selain ibadah (muamalah) yang mengatur relasi antar manusia bisa berubah seuai kebutuhan dan tuntutan waktu.

Karena itu, sesuai perkembangan zaman, pembagian kerja gender publik-domestik sudah tidak relevan lagi karena menyebabkan ketidakadilan, diskriminasi dan marjinalisasi perempuan. Dalam literatur Islam klasik, pembagian kerja lakii-laki dan perempuan masih dipengaruhi cara pandandang dan paradigma lama yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Hal ini dianggap wajar, mengingat dalam waktu cukup lama sistem nilai yang berlaku dalam agama menempatkan Laki-laki bekerja di luar sementara perempuan mengurus pekerjaan rumah tangga. Pembagian kerja seperti ini sudah berlaku selama berabad-abad, bahkan sebelum Islam itu sendiri.

Dalam uraian selanjutnya akan dijelaskan beberapa sandaran rujukan yang menjadikan logika pembagian kerja gender lelaki kepala keluarga dan wajib mencari nafkah  dan perempuan ibu rumah tangga dianggap wajar dan logis. Dibutuhkan seperangkat metodologi untuk mengubah makna literal itu menjadi makna yang subtantif guna memastikan argumen itu dapat dijadikan rujukan  tentang reasi gender yang lebih adil dan setara.[]

 

______________________________________

 

[1] Fatâwâ al-Fiqhîyyah al-Kubrâ, Bairut: Dar al-Fikr, 1997, Vol. 4 hal. 961

[2]. Al-Hâwîy al-Kabîr, Vol. 11, hal. 460

[3]. https://lbm.mudimesra.com/2018/03/hukum-bekerja-bagi-wanita.html diakses pada 17/01/2021

DALAM satu bulan ini Rumah KitaB mengadakan roadshow di beberapa tempat untuk menguji materi buku Maqasid Syariah Lin Nisa’ (MSLN). Setelah kegiatan di Pesantren Gedongan Cirebon, Jawa Barat dan Kampus IPMAFA, Pati, Jawa Tengah, pada Selasa, 21 Februari 2023 diadakan di Kampus PTIQ Jakarta yang dikemas dalam acara seminar nasional bertajuk “Maqashid Syariah Lin Nisa’: Sebuah Perspektif dan Metodologi Hukum Islam yang Berpihak Kepada Perempuan dan Kelompok-kelompok Rentan”.

Hadir sebagai pemantik dan pembicara utama dalam uji materi buku ini adalah Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.Ag., Rektor Institut PTIQ dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, K.H. Ulil Abshar Abdalla, M.A., Ketua LAKPESDAM PBNU, dan Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm., dosen Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta dan pengampu Ngaji KGI. Acara yang dihadiri sekitar 30 orang peserta ini diadakan di Ruang Auditorium Lt. 2, Institut PTIQ Jakarta.

“Buku ini merupakan hasil dari beberapa kegiatan diskusi terbatas dan ditulis ulang oleh tim kajian Rumah KitaB, yaitu Achmat Hilmi, Jamaluddin Mohammad dan Roland Gunawan,” kata Achmat Hilmi membuka sambutan sebagai Direktur Kajian Rumah KitaB. Menurut Hilmi, buku ini merupakan bukti komitmen dan keberpihakan Rumah KitaB terhadap perempuan dan kelompok rentan. Dalam melakukan kerja-kerja advokasi terhadap perempuan dan kelompok rentan, Rumah KitaB selalu menggunakan argumentasi-argumentasi keagamaan. Ini merupakan ciri sekaligus pembeda dengan lembaga lain meskipun bekerja dalam isu yang sama.

Sebagai lembaga riset pengetahuan sosial-keagamaan, Rumah KitaB juga banyak menerbitkan buku-buku hasil penelitian lapangan maupun penelitian pustaka (riset teks-teks keagamaan). Rumah KitaB selalu menggunakan pendekatan Maqashid Syariah dan analisis gender. Kedua pendekatan ini kerap digunakan Rumah KitaB secara bersamaan. Ini bisa dilihat dari beberapa publikasi ilmiah Rumah KitaB, seperti buku “Fikih Kawin Anak” atau “Fikih Perwalian”. Pendekatan Maqashid Syariah dan analisis gender sangat mewarnai isi kedua buku tersebut.

“Buku MSLN yang akan diterbitkan Rumah KitaB ini mencoba menawarkan metodologi dan kerangka pembacaan teks yang mengawinkan Maqasid Syariah dan teori gender,” kata Jamaluddin Mohammad membuka dan mengantarkan isi buku ini.

Menurutnya, Maqashid Syariah bukanlah teori baru. Teori ini sudah dikembangkan cukup lama oleh para ulama Ushuliyyun (ahli ushul fikih) sejak Abad Pertengahan, seperti al-Juwaini, al-Ghazali, al-Syatibi, Ibn Asyur hingga ulama-ulama kontempores saat ini. Yang awalnya menginduk dan menjadi bagian dari pembahasan ushul fikih hingga menjadi disiplin ilmu yang independen (‘ilm mustaqill).

Belakangan, seperti disampaikan Ulil Abshar Abdalla, trend penggunaan Maqasid Syariah meningkat dan tak terhindarkan seeiring dengan kebuntuan ulama dalam memecahkan persoalan-persoalan kontemporer yang tak ada presedennya dalam tek-teks hukum (fikih) Abad Pertengahan. “Di sinilah kelebihan dan nilai penting buku ini,” ujar Ulil.

K.H. Nasaruddin Umar mengaku senang dan sangat mengapresiasi buku ini. Umat Muslim memerlukan terobosan-terobosan dan pemikiran-pemikiran baru, sebagaimana tawaran buku ini,” ujar Imam Besar Masjid Istiqlal ini. Dalam melakukan analisis keagamaan juga perlu menggunakan analisis gender karena teks-teks keagamaan, termasuk al-Qur`an, banyak dipengaruhi ideologi patriarkhi. Contohnya, kata Nasaruddin, dalam struktur Bahasa Arab, kata ganti Tuhan (dhamir) sendiri menggunakan kata ganti laki-laki.

Karena itulah, kata Dr. Nur Rofiah, perempuan jangan hanya dijadikan sebagai perspektif, tetapi perlu juga dijadikan sebagai subjek. Selama ini perempuan hanya dijadikan objek laki-laki. Perempuan dianggap setengah laki-laki. Dalam dunia laki-laki, termasuk dunia teks yang diciptakan laki-laki, kemanusiaan perempuan tidak pernah utuh. Kehadiran dan eksistensi perempuan hanya sebagai pelengkap laki-laki.

Dosen Pasca Sarjana PTIQ ini mewanti-wanti dalam membaca teks-teks keagamaan agar melibatkan pengalaman perempuan, baik pengalaman biologis maupun pengalaman sosial. Agar tidak terjadi ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan harus dilihat sebagai manusia utuh sebagaimana laki-laki.[JM]

Oleh: K.H. Jamaluddin Mohammad, Pengasuh Pondok Pesantren Ciwaringin Cirebon

 

WACANA childfree kembali mengemuka setelah seorang selebgram Gita Savitri memantik perdebatan di jagat maya bahwa childfree bisa membuat awet muda. Sebagaimana kita ketahui dari pengakuan pasangan Gita Savitri dan Paul Partohap ini bahwa mereka memutuskan tidak memiliki anak. Childfree sendiri merupakan keputusan seseorang atau pasangan untuk tidak mempunyai keturunan.

Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin ikut menanggapi wacana tersebut. Menurutnya, tujuan pernikahan sendiri adalah memiliki keturunan agar umat manusia bisa berkembang biak dan dapat mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Childfree bertentangan bahkan bertolakbelakang dengan tujuan pernikahan.

Pandangan dan pendapat Kiyai Ma’ruf sejalan dengan pandangan mainstream ulama fikih. Salah satunya disampaikan Abu Bakr Utsman ibn Syatha, penulis kitab “I’ânah al-Thâlibîn”, mengutip pandangan medis (al-athibbâ`) waktu itu bahwa tujuan pernikahan (maqâshid al-nikâh) ada tiga: pertama, prokreasi (hifzh al-nasl). Kedua, rekreasi (nayl al-ladzdzah). Ketiga, kesehatan (tidak baik menimbun sperma di dalam tubuh).

 

‎قال الأطباء: ومقاصد النكاح ثلاثة: حفظ النسل، وإخراج الماء الذي يضر احتباسه بالبدن، ونيل اللذة.

 

Berbeda dengan pandangan masyarakat sekuler, kegiatan seksual dalam Islam harus dilembagakan dalam lembaga pernikahan. Kegiatan seksual tidak hanya untuk kesenangan, kenikmatan dan kepuasan seksual, melainkan bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Dan itu harus dilakukan melalui lembaga pernikahan. Islam secara tegas menolak kegiatan seks bebas meskipun didasari kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak (suka sama suka). 

Meskipun bertujuan mengembangbiakkan keturunan (li al-tanâsul), para ulama menetapkan hukum asal pernikahan mubah (dibolehkan). Pernikahan bisa sunnah, wajib, hingga haram. Jika pernikahan dapat menimbulkan mudarat atau berpotensi membahayakan mempelai putra maupun putri, maka hukumnya haram, seperti hukum pernikahan anak.

Tujuan berketurunan (hifzh al-nasl) seringkali menimbulkan problem dalam rumah tangga. Jika tidak didasarkan pada komitmen, perjanjian, dan kesepakatan (mîtsâq ghalîzh) dari kedua belah pihak, kehadiran seorang anak (keturunan) seolah menjadi keharusan. Rumah tangga tanpa kehadiran seorang anak seolah belum lengkap. Suami akan menuntut istrinya untuk melahirkan seorang anak, begitu juga sebaliknya.

Jika merujuk pada hukum pernikahan itu sendiri, kehadiran seorang anak harusnya tidak wajib. Childfree, dalam arti tertentu, sebetulnya sejalan dengan Islam. Memiliki anak atau tidak merupakan pilihan, kesepakatan, dan hak kedua belah pihak. Sebagaimana dikatakan Hujjatul Islam al-Ghazali dalam “Ihyâ` Ulûm al-Dîn” ketika membicarakan hukum ‘azl (mengeluarkan sperma di luar rahim). Menurutnya, ‘azl tidak dapat dihukumi makruh atau bahkan haram karena tidak didukung nash (teks) yang jelas. Jika dicarikan hukumnya, kata al-Ghazali, ‘azl lebih tepat dikiaskan (dianalogikan) kepada hukum tidak menikah (tark al-nikâh); tidak berhubungan suami istri setelah menikah (tark al-jimâ’); atau tidak mengeluarkan sperma setelah senggama (tark al-inzâl ba’da al-ilâj). Bahkan, al-Ghazali mengatakan boleh melakukan ‘azl dengan tujuan agar istri awet muda.

Sekali lagi, childfree tergantung pada kesepakatan atau pilihan. Saya sendiri dan istri tidak mengikuti jejak Gita dan Paul. Kami sepakat ingin memiliki anak. Anak, dalam pandangan Islam, adalah “investasi” di dunia maupun akhirat. Anda tentu ingat hadits Nabi Saw.,

 

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

“Jika manusia itu mati, maka akan putus amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orangtuanya,” [H.R. Muslim].