Peluncuran Buku “Moderasi Beragama” Kementerian Agama RI

Oleh Jamaluddin Mohammad

“Setiap agama hakikatnya mengajarkan sikap moderat, baik dalam cara pandang maupun tindakan,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin dalam Pembukaan Peluncuran Buku dan Diskusi “Moderasi Beragama” di Aula HM Rasjidi Kementerian Agama Jl. MH. Thamrin No 6 Jakarta (8/10). Hanya saja, kata Lukman, penafsiran keliru terhadap agama menyebabkan banyak pemeluk agama terjatuh dalam sikap maupun tindakan ekstrimisme maupun intoleransi. Di sinilah pentingnya kehadiran buku ini. Moderasi beragama artinya bersikap moderat dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama.

 

Buku yang diterbitkan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI ini ingin menjawab tiga pertanyaan: Apa itu moderatisme agama? Mengapa moderatisme beragama penting? Dan bagaimana moderatisme beragama diterapkan dalam kehidupan sosial keagamaan mupun berbangsa dan bernegara?

 

Lukman menegaskan tiga nilai penting dalam buku ini. Pertama, inti dan tujuan agama adalah kemanusiaan. Agama tidak mungkin mengajarkan kerusakan dan merendahkan kemanusiaan. Karena itu moderatisme sangat penting untuk menjunjung tinggi kemanusiaan dan keluhuran agama. Kedua, keragaman dalam keberagamaan merupakan keniscayaan. Ia merupakan sunnatullah yang tak bisa ditolak dan dihindari. Dengan demikian, bersikap toleran dan moderat dalam menghadapi pluralitas adalah suatu keharusan. Dan ketiga, dalam konteks Indonesia, moderatisme beragama diperlukan sebagai bagian dari strategi kebudayaan.

 

Diskusi ini menghadirkan tiga pembicara: Elga J. Sarapung (tokoh dan aktivis dialog antar agama), Komaruddin Hidayat (Rektor UIII), Adian Husaini (pemimpin pesantren At-Taqwa Depok), dan dimoderatori Ulil Absar Abdallah.

 

Sebagai tokoh yang selama ini konsen menyuarakan pentingnya dialog antar agama, Elga J. Sarapung mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran buku ini. Apalagi, ujar Direktur Institute  for Interfaith Dialogue in Indonesia ini, buku ini ditulis berdasarkan pengalaman empirik praktik-praktik moderatisme di dalam agama-agama. Ia menganjurkan agar buku ini didesiminasikan ke semua kalangan, tidak hannya dinikmati ASN yang tersebar di semua kementrian.

 

Begitu juga dengan Adian Husaini. Prinsipnya, ia sangat setuju dengan keseluruhan isi buku ini. Ia juga bangga karena definisi moderat di dalam buku ini berarti sikap tengah-tengah (tawasut) antara pemahaman keagamaan ultra koservatif dan liberal. Definisi ini, ujarnya, keluar dari jebakan Amerika. Menurutnya, terminologi “moderatisme Islam” awalnya diciptakan Amerika untuk “menjinakkan”  umat Islam.

 

Sementara, menurut Komarudin Hidayat, dalam Islam sendiri terdapat tiga tipologi ajaran yang dibawakan nabi-nabi. Pertama tipologi filosofis-rasional ajaran Ibrahim, kedua eksoteris ajaran Musa, dan ketiga esoterisme ajaran Isa. Ketiga tipologi ini harus dipadukan untuk menghasilkan pemahaman keagamaan yang moderat.

 

Lebih lanjut, menurut Komar, untuk sikap moderat ditopang tiga hal. Pertama, pemahaman keagamaan. Dengan memahami agama dengan baik dan benar, akan menyelamatkan dari sikap fanatik dan berlebihan, sehingga tidak mudah menghakimi dan menyelahkan orang lain. Kedua, orang harus percaya diri terhadap kebenaran agamanya sendiri. Kepercayaan diri ini penting agar tidak mudah curiga dan memusuhi agama lain. Dan ketiga, tidak merasa terancam oleh keberadaan orang/agama lain.

Revisi UU Perkawinan Disetujui, Dua Putusan MK Ini Terlewat

Ada sejumlah RUU yang proses pembahasannya cepat menjelang berakhirnya masa anggota DPR periode 2014-2019. Keganjilan bukan hanya terjadi dalam proses pengesahan revisi UU KPK, tetapi juga perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. DPR dan Pemerintah telah menyetujui bersama RUU tentang Perubahasan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Palu persetujuan RUU Perkawinan sudah diketuk pada 16 September lalu. Mayoritas fraksi setuju pada naiknya batas minimal usia perkawinan. Fokus anggota Dewan dan pemerintah lebih pada materi muatan pasal yang diubah, yakni Pasal 7 dan tambahan Pasal 65A UU Perkawinan.

Sebagaimana terbaca dari kondiserannya, perubahan UU Perkawinan dilakukan guna mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017. Putusan ini menegaskan batas usia nikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki adalah diskriminasi. Karena itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan batal ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi juga “memerintahkan” agar DPR dan Pemerintah melakukan UU Perkawinan paling lambat 3 tahun sejak putusan dibacakan.

Sebelum lewat batas waktu tiga tahun itu, DPR dan pemerintah sudah melahirkan UU Perkawinan baru. Sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satu materi muatan Undang-Undang adalah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, revisi UU Perkawinan ini jelas dalam konteks melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu terbaca dari konsiderans dan bagian penjelasan umum.

Sayangnya, dua putusan lain Mahkamah Konstitusi yang menyangkut UU Perkawinan tak ikut diubah. Setidaknya, itu terlihat dari salinan draf yang diperoleh hukumonline pasca persetujuan anggota Dewan dan Pemerintah.

Pertama, putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Jauh sebelum putusan tentang batas minimal usia perkawinan, Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. Pasal ini menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Persidangan kasus ini menyita perhatian publik, bahkan mendapat perhatian dari kalangan akademisi setelah putusan karena sejak putusan itu anak luar kawin mempunyai hubungan darah dengan ayak biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahkan dalam amarnya, MK sudah membuat rumusan sehingga tak sulit bagi DPR dan Pemerintah untuk memasukkannya ke dalam revisi UU Perkawinan. Pasal itu, menurut MK, seharusnya dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

 

Putusan kedua adalah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut”.

Putusan ini telah memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Selama ini, UU Perkawinan hanya mengatur perjanjian pranikah (prenuptial agreement). Dengan putusan MK, maka kedua pihak dapat membuat perjanjian baik sebelum maupun selama masih dalam ikatan perkawinan. Asalkan kedua pihak setuju, dan perjanjian itu disahkan pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, menjelaskan sudah menjadi kewajiban DPR dan Pemerintah menindaklanjuti putusan MK sebagaimana disebut dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2011. DPR dan pemerintah tidak bisa hanya memilih satu putusan, lalu putusan lain diabaikan. Jika demikian halnya, proses pembahasan dapat dinilai kurang cermat.

Bayu tak mengetahui alasan DPR dan pemerintah tidak memasukkan dua putusan lain Mahkamah Konstitusi ke dalam revisi: apakah lupa atau disengaja. Padahal masalah perjanjian pranikah dan status anak luar kawin juga menyangkut hak asasi manusia, sebagaimana yang dijadikan dasar memasukkan batas usia minimal kawin ke dalam revisi. “Itu sama-sama menyangkut hak asasi manusia, sama-sama penting,” ujarnya kepada hukumonline.

Ia tidak mempersoalkan jika DPR dan Pemerintah ingin mengejar target Prolegnas, sebab target memang harus dikejar. Tetapi dalam proses pembahasan RUU, sebaiknya DPR dan Pemerintah cermat dan melakukan kajian mendalam. Jika masih memungkinkan, saran Bayu, DPR dan pemerintah sebaiknya memasukkan dua putusan MK ke dalam revisi. Tetapi kalau RUU sudah disahkan di rapat paripurna, peluangnya tidak ada lagi.

Terlewatnya dua putusan MK dalam revisi memperlihatkan ketidakcermatan dalam proses pembahasan revisi UU Perkawinan. Seyogianya, pasal-pasal lain UU Perkawinan yang sudah dibatalkan MK juga ikut dibahas dan direvisi. Ternyata, hanya pasal usia minimal perkawinan yang direvisi. “Hasilnya, hasil pembahasan menjadi tidak komprehensif,” ujar dosen yang menulis disertasi tentang perundang-undangan ini.

Sumber: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d84a7d22409c/revisi-uu-perkawinan-disetujui–dua-putusan-mk-ini-terlewat?utm_source=dable&fbclid=IwAR1Capcmpl0OrqkKXF-auYtjZmPZZO_fNlS_x2PueO3hQluELkTbpQ_r_cA

Bicara Terorisme: Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS

PASKA runtuhnya ISIS, wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi simpatisan ISIS di Irak dan Suriah telah memicu perdebatan di kalangan publik dan pengambil kebijakan. Di satu sisi, pemulangan WNI simpatisan ISIS perlu dilakukan atas nama kemanusiaan. Selain itu, dorongan untuk pemerintah Indonesia memfasilitasi pemulangan WNI simpatisan ISIS juga dilihat sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya.

Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pemulangan mereka dapat menghadirkan ancaman keamanan. Mereka yang pernah menjadi kombatan kemungkinan besar telah menguasai kemampuan dan keterampilan yang suatu saat dapat digunakan dalam aksi teror di dalam negeri. Potensi penyebaran paham radikal oleh para simpatisan ISIS itu menjadi sumber kekhawatiran lain.

Berdasarkan data dari The Habibie Center, saat ini masih ada sekitar 639 WNI di Suriah yang terindikasi terkait dengan ISIS. Jumlah ini mencakup para kombatan, mereka yang dipekerjakan sebagai pegawai sipil dalam struktur administrasi ISIS, para anggota keluarga, serta mereka yang ingin tinggal di wilayah yang dikuasai oleh ISIS. Para kombatan asal Indonesia, yang pada umumnya laki-laki, saat ini sebagian besar berada dalam kamp-kamp tahanan. Sedangkan para anggota keluarga perempuan dan anak-anak, ditempatkan di kamp-kamp pengungsian. Terdapat sekitar 200 orang perempuan dan anak-anak di kamp pengungsian al-Houl di bagian utara Suriah.

Selain itu, meskipun tidak ada data yang akurat terkait hal ini, mungkin saja masih ada WNI simpatisan ISIS di Suriah, baik kombatan maupun non-kombatan, yang masih berada di luar kamp tahanan atau pengungsian. “Mereka ini mungkin sekali akan mencari cara untuk kembali ke tanah air di luar mekanisme pemulangan resmi yang akan dilakukan pemerintah,” ujar Nurina Vidya Hutagalung, Peneliti The Habibie Center, dalam acara “Bicara Terorisme: Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS“, di The Habibie Center, Jum’at, 27 September 2019.

“Publik mungkin menolak pemulangan para WNI simpatisan ISIS dengan alasan: (1). Mendukung kelompok teroris inti; (2). Meniadakan identitas kewarganegaraan Indonesia; (3). Ancaman keamanan; (4). Menolak ideologi Pancasila, dan; (5). Pergi atas keinginan sendiri,” lanjutnya.

Namun yang menjadi masalah, menurutnya, dari 73.000 lebih anggota keluarga simpatisan ISIS yang kini menghuni Kamp al-Houl, sekitar 49.000 orang dari mereka adalah anak-anak berusia di bawah 12 tahun. Kondisi kehidupan di kamp al-Houl sangat tidak layak, terlebih untuk anak-anak. Tenda untuk pengungsi jumlahnya sangat terbatas dengan jumlah pengungsi yang terus bertambah. Mereka mengalami kesulitan air bersih dan fasilitas kamar mandi yang tersedia pun tidak memadai. Bantuan makanan juga tidak selalu ada. Ketiadaan fasilitas kesehatan dan obat-obatan membuat kondisi kesehatan, terutama anak-anak, semakin hari semakin menurun. Sebagian besar anak-anak terserang diare dan malnutrisi. Kondisi ini kemungkinan akan semakin memprihatinkan dan kesehatan para pengungsi semakin terganggu ketika musim dingin tiba. Di kamp al-Houl juga tidak tersedia fasilitas rehabilitasi psikologis yang tentunya sangat dibutuhkan oleh anak-anak yang telah cukup lama terpapar pada ide-ide radikal dan melihat dan mengalami sendiri kebrutalan akibat perang.

Untuk itu, menurutnya, diperlukan ketegasan pemerintah terkait pemulangan para WNI simpatisan ISIS tersebut. Setidaknya ada tiga opsi: pertama, memulangkan seluruh WNI. Kedua, tidak memfasilitasi atau menolak pemulangan. Ketiga, memulangkan perempuan dan anak-anak terlebih dahulu.

Bila pemerintah memilih opsi pemulangan, maka yang harus dilakukan adalah: (1). Membuka komunikasi dengan otoritas Kurdi, pemerintah Turki, pemerintah AS, dan otoritas terkait lain yang terkait; (2). Memindahkan mereka untuk sementara ke fasilitas diplomatik Indonesia di negara lain, misalnya Turki; (3). Menyiapkan infrastruktur asesmen, repatriasi, dan penampungan sementara; (4). Memastikan proses hukum yang adil dan tidak berlama-lama; (5). Penyiapan kapasitas yudisial; (6). Mempersiapkan anggaran yang cukup besar; (7). Kerjasama antara pemerintah dan parlemen.

Sementara itu, Agung Nurwijoyo, Pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, mengatakan bahwa ISIS merupakan fenomena teror yang mengguncang dunia yang menuntut banyak pihak melakukan upaya-upaya penanggulangannya. Dan hancurnya ISIS memunculkan isu-isu baru, termasuk bagaimana pemulangan para WNI simpatisan ISIS yang hingga saat ini masih tertahan di Irak dan Suriah.

Kekalahan ISIS, lanjutnya, tidak berarti bahwa eksistensinya telah selesai begitu saja. Tetapi justru bisa memunculkan ancaman berikutnya khususnya dari eks simpatisan ISIS itu. Kalau pemerintah tidak segera mengambil tindakan memulangkan mereka dan melakukan deradikalisasi terhadap mereka, bisa jadi mereka nantinya bergabung dengan kelompok-kelompok radikal lain, misalnya al-Qaeda dan seterusnya. Di sini peran pemerintah sangat penting dalam melihat fenomena kekalahan ISIS dalam aspek penanggulangan terhadap terorisme.

Sejauh ini, sejumlah negara telah mengambil tindakan terkait pemulangan warganya yang menjadi simpatisan ISIS. Sebut saja, misalnya, Rusia, yang melakukan pemulangan khususnya perempuan dan anak-anak. Jerman, menempatkan anak-anak dari kombatan ISIS di dalam institusi khusus. Perancis dan Belgia, mempertimbangkan pemulangan berdasarkan kasus perkasus.

Yang menarik adalah Kosovo, yang melakukan pemulangan khususnya perempuan dan anak-anak sejak tahun 2017. Dalam proses itu yang dilakukan Kosovo adalah: (1). Asistensi AS dan otoritas Kurdi; (2). Mempersiapkan infrastruktur repatriasi, mulai dari kebutuhan kesehatan, perawatan psikiater dan konseling, housing, pelayanan sosial, pendidikan khusus dan reintegrasi; (3). Melibatkan ragam komunitas Islam dalam program repatriasi dan deradikalisasi.

Indonesia sendiri sebetulnya punya pengalaman pemulangan WNI yang terindikasi ISIS sejak tahun 2015 yang lalu baik dari Suriah maupun Turki. Meskipun asesmen untuk melihat keterpaparan radikalisme belum dilakukan secara maksimal sehingga memerlukan pembenahan dalam banyak aspek.

Dengan pengalaman itu, menurut Agung Nurwijoyo, pemulangan WNI simpatisan ISIS dirasa perlu karena: pertama, sebagai tindakan preventif teror. Kedua, perlindungan terhadap WNI. Ketiga, alasan kemanusiaan.

Dan dalam proses itu pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada infrastruktur repatriasi dengan melakukan kerjasama dan berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga: Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemelu, Polri, BNPT, Densus 88, Imigrasi, BIN, dan lain-lain.[RG]

 

ITACI Raih Prestasi

ITACI atau kepanjangan dari Insani Teater Anak Cilincing, adalah kelompok remaja kreatif anak-anak Cilincing di Jakarta Utara yang dibentuk awal 2018 setahun setelah dimulainya Program Berdaya Rumah Kita Bersama di Jakarta Utara, Cirebon, dan Makassar pada tahun 2017.

ITACI merupakan ruang berkumpul para remaja dari berbagai latar belakang kultur dan budaya. Para anggota ITACI berasal dari komunitas yang sangat rentan pada terjadinya kekerasan atas nama agama-tradisi. Mereka merupakan remaja yang berjuang untuk tetap eksis di lembaga pendidikan, meskipun beberapa di antara mereka ada yang putus sekolah. Para Anggota ITACI berhasil menemukan ruang alternatif dan berupaya menjauh dari berbagai perlakuan diskriminatif, baik dalam ruang domestik maupun di ruang publik.

Hadirnya ITACI sebagai ruang bertemu bagi para remaja dengan berbagai latar belakang, merupakan prestasi yang harus diapresiasi. Berkat bantuan pembinaan dan bimbingan Rumah Kita Bersama melalui Program Berdaya di Jakarta Utara (2017-2019) komunitas remaja ITACI tidak hanya berhasil menjauh dari lingkaran diskriminatif (di ruang domestik maupun di ruang publik) tetapi juga berhasil menjauh dari gempuran ideologi yang yang menawarkan surga sebagai tempat alternatif terindah namun di saat yang sama melakukan proses dehumanisasi.

ITACI pun berhasil mewujudkan resiliensi remaja dari berbagai upaya diskriminatif. Bahkan Atas bimbingan Rumah KitaB sejak 2018, ITACI aktif memberikan advokasi dan membangun kesadaran di level komunitas terkait pentingnya pencegahan perkawinan anak melalui media kreatif, yang sangat cair dengan kearifan lokal seperti lenong Betawi, teater, dan kini ada musik dan tarian adat yang sebagai pelengkap lenong dan kreativitas teatrikal.

Kini ITACI makin populer, tidak hanya di level komunitas namun juga di kalangan stakholder di Kota Jakarta Utara dan Provinsi DKI Jakarta karena kontribusi sosial yang besar bagi resiliensi remaja di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Terakhir ITACI terpilih dalam sepuluh tim terbaik di Jakarta Utara untuk tampil dalam Festival Teater Jakarta Utara (FTJU) 2019, dan berhasil merebut dua piala untuk kategori tim terbaik harapan dua, dan pemeran pembantu wanita terbaik. Selain itu, salah satu anggota ITACI bernama Ika Fityan Maulana yang maju dengan bendera Teater 4 wajah berhasil terpilih sebagai penulis naskah terbaik dalam Festival Teater Jakarta Utara 2019.[AH]

Selamat ITACI. Teruslah Berkarya…!

 

 

Konsultasi Publik: “Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah”

Oleh: Jamaluddin Mohammad

 

DALAM 14 tahun terakhir permohonan dispensasi nikah naik 20 kali lipat yang ditahun 2005 sebanyak 631 perkara menjadi 13.880 perkara di tahun 2018. “Angka tersebut kemungkinan akan terus bertambah setelah DPR setuju usulan pemerintah untuk merevisi batas usia minimal bagi perempuan untuk menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun,” kata Muhamad Syarifuddin, Wakil Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, ketika membuka Acara “Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin” (24/09) di Hotel Ashley Jakarta.

Acara yang dihelat AIPJ-2 dan Mahkamah Agung ini dalam rangka mendengar masukan dan pendapat masyarakat terkait penyususnan Draft Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Dispensasi Nikah. Perma ini terdiri dari 6 Bab dan 21 Pasal. Tujuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, antara lain untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

Diskusi publik ini diawali pembacaan draft PERMA secara bergantian oleh dua perwakilan dari Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, yaitu Nirwana dan Lelita Dewi. Sebagai penanggap sekaligus pembanding Lisa Worohastuti dari Bappenas. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai unsur baik pemerintah maupun masyarakat.

Penyusunan PERMA ini, menurut Nirwana, semata-mata agar para hakim seragam dalam memutuskan pengajuan dispensasi nikah. Perma ini semacam panduan dan pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

Lisa mengapresiasi dan menyambut baik rancangan PERMA ini. Menurutnya, PERMA ini menguatkan kepentingan terbaik anak sekaligus menerapkan prinsip non-diskriminasi dan hak asasi manusia. Rancangan PERMA juga sudah progresif dan memberikan ketegasan untuk pelaksanaan.

Lisa juga ingin memastikan bahwa PERMA ini betul-betul memberikan perlindungan maksimal kepada anak telah terlaksana sesuai UU Perlindungan Anak, serta penegasan persetujuan dan pemahaman baik anak maupun orangtua terhadap risiko perkawinan sudah holistik. Kedua hal ini akan membantu hakim dalam menimbang seluruh substansi dengan kehati-hatian demi kepentingan terbaik bagi anak.[JM]

 

 

 

Merebut Tafsir: Adil Gender Teladan dari Cipasung

Oleh Lies Marcoes

Cipasung terletak di Kabupaten Singaparna, Tasikmalaya. Namun sebutan itu lebih sering menunjuk pada sebuah pesantren besar Pesantren Cipasung. Selain mengembangkan pendidikan pesantren yang berpusat pada kegiatan belajar mengajar dan pengasuhan keagamaan, di Pesantren Cipasung ini terdapat lembaga pendidikan formal dari PAUD hingga Perguruan Tinggi. Dalam catatan sekretariat pesantren, saat ini terdapat 5000 siswa/mahasiswa sejak PAUD hingga Perguruan Tinggi. Separuh di antaranya (2984) tinggal di dalam pesantren yang diasuh langsung oleh para kyai, Ibu nyai, guru dan pengasuh pesantren baik yang tinggal di dalam kompleks atau di perkampungan di sekitar pesantren.

Salah satu lembaga pendidikan formal yang dimiliki Pesantren Cipasung adalah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) II Cipasung. Mengunjungi MAN II Cipasung Anda akan mendapati sebuah lembaga pendidikan dengan arena belajar yang sangat ideal. Teretak agak menjorok dari jalan raya, MAN menempati lahan yang cukup luas. Setelah pintu gerbang, di sebelah kanan Anda akan disambut deretan piala dan sertifikat yang menunjukkan ragam prestasi yang diraih baik murid maupun pengajar sekolah ini. Di lingkungan MAN ini Anda akan menemukan sebuah arena pendidikan yang tertata dengan apik, sejuk, resik dan bernuansa pendidikan dengan ciri memerdekakan anak-anak untuk berkreasi dan berpikir. Siswa dan siswi bergaul sewajarnya, tidak ada pemisahaan dengan basis kecurigaan kepada perilaku mereka sebagai remaja. Arena olah raga, sebuah wahana yang sangat penting di usia mereka tersedia dengan fasilitas yang memadai untuk macam-macam jenis olah raga utamanya yang bersifat kelompok seperti basket dan volley ball. Di bagian depan terdapat masjid yang setiap saat dapat diakses murid untuk ibadah-ibadah wajib atau sunat baik dilakukan sendiri atau kolektif. Tembok-tembok diisi dengan semboyan hidup yang penuh semangat bukan yang menakut-nakuti atau mengancam. Sudah sangat jelas ini merupakan salah satu MAN terbaik di Indonesia yang ternyata dipimpin perempuan.

Saat ini MAN II Cipasung dipimpin oleh Ibu Dra. Hj Ida Nurhalida M.Pd, salah satu putri Kyai Ilyas Ruhiat. Di ruang kepala sekolah terdapat deretan mantan kepala sekolah. Ada tujuh foto berjajar di sana. Di antara deretan foto itu enam lelaki dan satu perempuan yaitu Ibu Ida Nurhalida.

Nyai Ida bersama suaminya Kyai Hobir, mengasuh salah satu pondok/ asrama raturan santri putri. Untuk diketahui dalam dunia pesantren yang menggabungkan pendidikan formal (madrasah berijasah) dan pendidikan non-formal (mengaji Qur’an , kitab klasik atau pembelajaran agama lainnya). Dalam model pembelajaran serupa itu peran seorang ibu nyai sebagai pengasuh pondok sangat penting. Ibu Nyai Ida, bersama adiknya Enung Nursaidah, mengembangkan kegiatan yang terkait dengan upaya pemberdayaan santri putri serta menjadikan pesantren Cipasung sebagai pusat layanan korban kekerasan terhadap perempuan (WCC) berbasis komunitas pesantren. WCC ini dikembangkan oleh jaringan WCC Puan Amal Hayati pimpinan Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dan menangani sejumlah kasus kekerasan berbasis gender yang dialami komunitas d luar peantren yang membutuhkan penanganan serius karena jenis kekerasannya yang sangat berat seperti perkosaan oleh bapak kepada anak perempuannya.

Saat ini, Neng Ida, demikian Ibu Ida Nurhalida ini di sapa, merupakan tokoh penting dalam perkembangan Pesantren dan menjadikan Pesantren Cipasung salah satu pesantren yang mengembangkan kesetaraan gender di lingkungan pesantrennya. Pesantren Cipasung jelas merupakan salah satu mata rantai penting dalam jaringan ulama perempuan di Indonesia.

Kyai Ilyas Ruhiat , Ayahanda Ibu Nyai Ida adalah putra kyai Ruhiat pendiri Pesantren Cipasung. Pesantren Cipasung didirikan tahun 1931. Tahun 1994 pesantren ini mencatat peristiwa sejarah NU yang sangat penting yaitu terpilihnya Gus Dur sebagai ketua PB NU dan kyai Ilyas Ruhiyat sebagai ketua Tanfidziyah NU. Ini merupakan peristiwa maha penting mengingat terpilihnya Gus Dur juga menandai kesadaran berdemokrasi di lingkungan pesantren serta dalam gerakan civil society. Melalui muktamar ini kalangan nahdliyin melakukan perlawanan kepada rezim Orde Baru yang selalu ikut campur dalam mementukan kepemimpinan yang dikehendaki rezim. Saat itu konon Cendana tak menghendaki kepemimpinan Gus Dur dan mengajukan calon lain yang dikehendaki. Perlawanan kaum nahdliyin yang dipimpin para kyai pro demokrasi dilakukan dengan cara-cara yang elegan, arif dan dewasa. Calon yang diusung penguasa ternyata tak dipilih, dan NU memang karena perlawanan itu dilakukan secara prosedural demokratis.

Dalam konteks gerakan perempuan Islam, di pesantren ini pula muncul model pembelajaran tentang gender dengan pendekatan yang terintegrasi dengan nilai keagamaan yang deperhubungkan dengan nilai kemanusiaan berbasis pengalaman perempuan.

Tahun 1993-1994 Pesantren Cipasung menyelenggarakan kegiatan pelatihan fiqh an-Nisa bersama Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Ibu Ida, bersama sejumlah santri senior dan pengasuh pondok putri seperti Ibu Juju Zubaidah (alm) menjadi peserta aktif yang berinteraksi dengan saya dan para fasilitator dari P3M. Dalam catatan Ibu Ida, “Saya masih ingat kegiatan di laksanakan di madrasah bagian belakang rumah Ibu saya dan di madrasah lantai atas . Alm. ayahanda Kiyai Muhammad Ilyas Ruhiyat sangat mendukung kegiatan tersebut. Saat itulah pertama kali saya mengenai istilah “gender”.

Bagi saya, pelatihan di pesantren Cipasung merupakan momentum penting. Sebab di sinilah ditemukan model pembelajaran yang mengintegrasikan isu gender ke dalam Islam. Dalam membuka pemahaman tentang konsep gender misalnya, alih-alih menggunakan pemahaman yang standar dengan menjelaskan perbedaan konsep biologis dan sosial dari identitas lelaki dan perempuan, di pesantren ini pembahasan konsep gender diambil dari ayat Al Quran surat luqman ayat 14 yang didalamnya membahas tentang pesan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya, ibunya yang mengandung (biologis) dengan beban yang berat di atas berat wahnan ‘ala wahnin (kontruksi sosial) serta menyapihnya.

Dalam pandangan Ibu Nyai Ida di pesantren ini sesungguhnya penerapan kesetaraan gender sudah berlangsung lama tanpa menyebutkan keadilan gender. Di pesantren ini kyai Ilyas menerapkan perlakukan yang sama bagi anak perempuan dan anak lelaki berdasarkan musyawarah dan kasih sayang. Kesempatan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan itu sama, tidak dibeda-bedakan, dan tidak ada pengekangan. Anak-anak kyai Ilyas diberi kebebasan untuk menekuni bidang yang diminati, diberi kebebasan untuk memilih jodoh tanpa ada paksaan.

Berdasarkan pengalaman itu Ibu Nyai Ida meyakini bahwa kyai Ilyas Ruhiyat adalah sosok yang adil gender. Ketika ada masalah yang membutuhkan solusi, Ibu Nyai Ilyas senantiasa diajak bermusyawarah, padahal dalam catatan Ibu Ida, ibunya hanya tamatan Sekolah Rakyat (SR). Di balik kesuksesan seorang Rais Am PBNU, Kiyai Muhammad Ilyas Ruhiyat, ada ibu yang sederhana namun memiliki kepekaan dan memberikan pertimbangan kepada setiap langkah Kyai Ilyas Ruhiat.

Tradisi memberi tempat kepada perempuan sebagai pengajar di lingkungan pondok di Cipasung telah dirintis oleh Kyai Ilyas Ruhiat, pendiri pesantren ini. Pesantren yang didirikan di era kolonial ini diajar langsung oleh kyai Ruhiat dan anak-anaknya seperti kyai Ilyas Ruhiat dan adik-adiknya. Kyai Ruhiyat juga dibantu oleh seorang ajengan perempuan yaitu Ibu Hj. Suwa. Ibu Hj. Suwa, ibunda Alm Juju Zubaedah salah satu aktivis Fiqh An Nisa saat itu mengajar kitab “Jawhar al-Maknun”, kitab “Alfiyyah”, dan kitab-kitab lainnya baik kepada santri laki-laki maupun santri perempuan. Ini menunjukkan bahwa Kyai Muhammad Ruhiat sejak dulu sudah adil gender.

Kiyai Mohammad Ruhiyat juga mendirikan sekolah yang terbuka bagi santri putri pada saat pesantren-pesantren lain masih menganggap sekolah itu haram karena sekolah identik dengan Belanda dan penjajahan. Oleh karena tahun awal tahun 1970-an Pondok Pesantren Cipasung sudah melahirkan alumni-alumni santri putri seperti Ibu Juju karena adanya visi yang jauh ke depan dari Kiyai Muhammad Ruhiyat.

Sejak berdirinya Pesantren Cipasung telah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi guru ngaji. Materi yang disampaikan kepada santri putra dan santri putri atau siswa dan siswi tidak ada yang dibedakan. Bahkan saat ini beberapa lembaga pendidikan formal di lingkungan Pesantren Cipasung ini dipimpin perempuan. Antara lain Kepala sekolah MI, kepala MTs , kepala MAN, Kepala SMA dan salah satu perguruan tingginya- STIE semuanya dipimpin perempuan. Dan berdasarkan penilaian obyektif yang terukur, kepemimpinan mereka dinilai berhasil.

Jadi, di Pesantren Cipasung ini isu gender tidak dibahas hanya sebagai wacana tetapi telah dipraktikkan. Lembaga pesantren memberikan peluang yang sama kepada laki-laki dan perempuan, serta mengafirmasi kebutuhan kebutuhan khusus bagi perempuan berupa dukungan-dukungan yang terkait dengan peran sosial mereka di keluarga dan masyarakat. Dalam kata lain, di pesantren Cipasung kata gender mungkin tak diucapkan , tetapi dalam praktik kehidupan mereka telah menerapkan dan merasakannya. Dengan cara itu Pesantren Cipasung berupaya mewujudkan Islam yang rahmatan li al-‘âlamîn. [] Lies Marcoes, 21 September 2019.

Merebut Tafsir: Qawwam

Oleh Lies Marcoes

Bagi pemerhati isu kepemimpinan perempuan dalam Islam, niscaya hafal ayat yang membahas tema itu. Dalam teks ayat tercatat “al-rijâl qawwâmun ‘alâ al-nisâ`”( lelaki adalah pemimpin [ bagi] perempuan). Masalahnya ayat sosialnya menunjukkan “al-nisâ` qawwâmatun ‘alâ al-rijâl”- perempuan pemimpin atas lelaki. Ini tantangan bagi para sarjana Muslim masa kini. Bagaimana membangun konstruksi argumen yang mendialogkan antara teks bahwa lelaki adalah pemimpin, dengan ayat sosial, perempuan juga terbukti dan teruji memiliki kemampuan memimpin karenanya secara faktual mereka pemimpin atas (sebagian) lelaki.

Kalangan tekstualis seperti Salafi memilih teks sebagai kebenaran, realitas sosial yang salah. Solusinya mereka mengajak agar umat balik ke era teks. Itulah antara lain muatan dari agenda hijrah : perempuan dirumahkan kembali agar cocok dengan teks. Selesai? Tidak. Modernitas telah memerdekakan perempuan. Mereka mendapatkan pendidikan, bekerja keras untuk meraih mimpinya dan memiliki kesanggupan untuk memimpin dengan kualitas kepempimpinan yang tak kalah baik. Atau secara terpaksa mereka menjadi pemimpin rumah tangganya akibat perceraian atau tidak menikah namun mengepalai rumah tangga dan sebagai pencari nafkah utama. Bahkan kepemimpinan perempuan seringkali tak hanya menggantikan kepemimpinan lelaki tetapi menawarkan model kepemimpinan yang berbeda: “caring”, misalnya. Hal itu mereka ambil dari pengalaman keseharian mereka sebagai buah konstruksi sosial tentang peran perempuan di keluarga. Karenanya di antara mereka bisa menjadi tawaran alternatif model kepemimpinan (di luar model kepemimpinan yang mengadopsi cara -cara lelaki).

Sebaliknya, kalangan modernis menganggap perubahan sosial adalah fakta, kepemimpinan tak terhubung dengan jenis kelamin (biologis) tapi dengan karakter sosial (gender). Perempuan terbukti dan faktanya bisa jadi pemimpin atas lelaki. Namun konsekuensi dari penerimaan kepemimpinan perempuan ini bisa berimplikasi jauh pada isu fikih lainnya. Misalnya terkait isu warisan, talak, nafkah dll.

Dari pandangan klasik, para ahli fiqih telah menetapkan tiga rumpun arena kerja fiqh: Ibadah, ahwal syahsiyah (hukum keluarga) dan muamalah (perdata), di luar fiqh syiyasah (politik). Pada rumpun fiqh Ibadah, ruang tafsirnya nyaris sudah tertutup. Itu sebabnya, aturan tentang haji yang dilakukan pada bulan haji (Zulhijjah) tidak bisa berubah meskipun jumlah umat Islam di dunia bertambah. Aturan itu sudah ajeg! Sementara untuk rumpun muamalah ruang tafsirnya sangat terbuka, rumpun ini berkembang sesuai perkembangan zaman. Maka berkembanglah tema ekonomi shariah, wisata syariah, atau hal-hal lain yang sebelumnya hanya berupa analogi. Sebaliknya rumpun ahwal asysyahsiyah bersifat ambigu, ada ditengah-tengah antara fiqh ibadah dan fiqh muamalah. Secara umum tema itu cenderung dimasukkan ke rumpun fiqh ibadah dan karenanya ruang gerak interpinterpretasi menjadi sempit. Termasuk dalam memaknai qawam itu.

Masalahnya, jika tidak ada upaya mendialogkan ayat teks dengan ayat sosial, maka konsekuensinya, ayat akan berjalan sendiri, dan realitas berjalan sendiri pula. Lalu dimana kita akan meletakkan fungsi agama sebagai hudan/ petunjuk? Faktanya perempuan terus berkembang dan mengembangkan diri menjadi pemimpin. (Lies Marcoes, 19 September 2019)

Memutus Mata Rantai Praktik Kawin Anak Catatan Diskusi Buku Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak

Kamis, 12 September 2019, Rumah KitaB bekerja sama dengan dengan Institut Agama Islam Cipasung menggelar diskusi buku Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak (selanjutnya disebut Fikih Perwalian). Acara yang dilaksanakan di Aula Rektorat Institut Agama Islam Cipasung tersebut merupakan salah satu rangkaian roadbook yang menjadi salah satu agenda Rumah KitaB yang didukung oleh Oslo Coalition.

 

Hadir dalam diskusi buku sebagai narasumber Nyai. Hj. Ida Halidah (Pengasuh Pesantren Cipasung dan Kepala MAN Cipasung), Dr. amina wadud (Profesor bidang Kajian Gender dan Islam), Ulil Abshar Abdallah (PBNU), dan Jamaluddin Muhammad (Tim penulis buku Fikih Perwalian). Acara yang dihadiri oleh 149 peserta terdiri dari dosen, mahasiswa, dan perrwakilan dari perguruan tinggi/pesantren di sekitar Tasikmalaya ini dibuka oleh Lies Marcoes-Natsir selaku Direktur Eksekutif Rumah KitaB dan dari pihak Institut Agama Islam Cipasung diwakili oleh Zakky Mubarak, M.Si.

Dalam sambutannya, Zakky menyambut hangat diskusi buku Fikih Perwalian karena sesuai dengan kegiatan yang sedang dirintis oleh Institut Agama Islam Cipasung sebagai perguruan tinggi yang berbasis pesantren. Menurutnya, Studi Kepesantrenan, di mana salah satu kajiannya adalah fikih, sudah seharusnya dilahirkan atau dikaji  di Institut Agama Islam Cipasung.  Zakky juga berharap, Institut Agama Islam Cipasung bisa bekerja sama dengan Rumah KitaB dalam kajian naskah-naskah klasik Islam,  dan terutama dalam penulisannya dalam bentuk buku.

Lies Marcoes Natsir dalam sambutannya mengenang Cipasung sebagai tempat pertama diterjemahkannya kata “gender” untuk masyarakat pesantren. Dua lima  tahun lalu, kata Lies mengenang, kata gender masih asing di telinga masyakat pesantren, dan oleh karenanya ada semacam kecurigaan pada gender sebagai agenda Barat. Namun, berkat dukungan Kiai Ilyas Ruhiyat, Pengasuh Pesantren Cipasung saat itu, penerjemahan konsep gender ditautkan dengan surah al-Lukman ayat 14. Proses mengandung (hamalat) adalah sesuatu yang biologis, namun kepayahan (wahnan ala wahnin) adalah sesuatu yang dikonstruksi oleh masyarakat.

“Saya senang  dapat kembali ke Pesantren Cipasung membawa buku baru yang menandakan kita terus berkembang mencari solusi atas persoalan-persoalan yang kini dihadapi umat Islam, yaitu adanya praktik perkawnan di usia anak-anak”, demikian  Lies mengantarkan.  Rumah KitaB yang saat ini sedang melakukan upaya pencegahan perkawinan anak  kembali ke pesantren Cipasung  dengan mendiskusikan buku Fikih Perwalian. Buku in merupakan kajian wilayah dan qiwamah bersama kiai-kiai muda dan para pakar yang diselenggarakan oleh Rumah KitaB selama sepuluh bulan dan dikomandoi oleh Kiai Ulil Abshar Abdalla.

Pembicara pertama dalam diskusi buku ini, Nyai Ida Halidah, berbicara tentang bagaimana Pesantren Cipasung –yang didirikanoleh kakeknya, Kiai Ruhiyat—pada masa-masa awal berdirinya telah memberi tempat yang sangat tinggi kepada  perempuan sebagai salah satu dewan pengajar, selain ayah beliau sendiri, Kiai  Ilyas Ruhiyat. Sejak berdirinya, Pesantren Cipasung memang sudah memberikan tempat untuk perempuan dalam beraktifitas. Meski pada saat itu belum dikenal kata gender, tetapi dalam praktiknya keadilan gender sudah dipraktikkan atau bahkan terinternalisasi. Hal itu terlihat bagaimana Kiai Ilyas Ruhiyat membebaskan Nyai Ida dan saudara-saudaranya dalam menentukan pilihan pendidikan, juga pasangan.

Nyai Ida kemudian bercerita bagaimana sosok ibunya, yang  tamatan Sekolah Dasar, dapat menjadi partner diskusi ayahnya, seorang Rais Am (Ketua Umum) PBNU. Tak bisa dipungkuri bahwa kebijakan-kebijkan strategis yang diambil oleh Kiai Ilyas Ruhiyat senantiasa didasarkan pada masukan dan pertimbangan dari istri beliau.

Adapun terkait buku Fikih Perwalian yang sedang dikaji saat ini, menurut Nyai Ida, merupakan  sebuah buku yang membangun kesadaran, bahwa perkawinan anak pada masa sekarang telah berada pada tahap yang darurat. Dan oleh karena itu, katanya Nyai Ida, hanya pendidikan yang bisa memutus mata rantai perkara yang menyebabkan praktik kawin anak.

Pada kasus perkawinan anak ini, Nyai Ida, bercerita tentang bibinya yang dinikahkan pada usia yang sangat muda, yaitu sembilan tahun dan memulai hidup berumah tangga dalam usia lima belas tahun. Meski Nyai Ida meyakini bahwa pernikahan yang dijodohkan pada usia muda itu  atas dasar kasih sayang dan perlindungan, tetapi, menurut Nyai Ida, ia kerap mendengar bibinya mengungkapkan penyesalannya telah menikah muda. Bibinya kerap  berkata: sayang, tak memiliki kesempatan untuk sekolah. Sehingga pada kemudian hari, bibinya tak memperkenankan putra-putri beliau menikah sebelum menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

Sebagai orang yang berada di kalangan pendidikan, khususnya pesantren. Kita, kata Nyai Ida Halidah, tidak boleh hanya berhenti pada membaca buku hasil kajian Rumah KitaB ini, tetapi juga harus bisa memberikan solusi atas apa yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan praktik perkawinan anak. Pesantren sebagai subkultur tidak bisa membiarkan teks hanya berjalan sendiri tanpa memperhatikan konteks. Hal  ini yang kemudian disebut dengan rethinking atau kontekstualisasi, karena keberagamaan sebagai seorang Muslim tidak hanya ada pada ibadah ritual, seperti shalat dan puasa, tetapi berada pada kegiatan keseharian.

Dr. amina wadud, sebagai pembicara kedua dalam acara tersebut, berbicara tentang bagaimana Islam menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang vital, baik  bagi perempuan dan laki-laki. Pada masa itu –masa di mana surah iqra’ diturunkan—masyarakat, baik di Timur Tengah dan Barat mengabaikan pentingnya akses pendidikan yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Pendidikan yang dalam bahasa Arab diucapkan dengan tarbiyah, menurut Dr. amina, tidak hanya semata-mata bermakna angka dan kuantitas belajar, tetapi lebih dari itu, yakni pengasuhan.

Setiap orang, kata Dr. amina, adalah pelayan Tuhan. Apa pun yang dilakukan manusia seharusnya adalah dalam rangka melayani Tuhan. Tugas para peserta yang hadir dalam diskusi ini nantinya, menurut Dr. amina, adalah membaca buku Fikih Perwalian dan mendengarkan apa yang dialami perempuan sebagai sebuah bentuk pelayanan pada Tuhan.

Sebagai khalifah di bumi ini, tutur Dr. amina, manusia membutuhkan pengasuhan atau tarbiyah untuk mengembangkan potensi untuk mengaktualisasikan segala hal baik dan positif yang ada dalam diri manusia. Dan pesantren, menurut Dr. amina, menjawab pertanyaan tentang pentingnya pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Indonesia beruntung karena masyarakatnya mendukung perempuan untuk terlibat aktif dalam pendidikan, baik sebagai pengajar ataupun pencari ilmu. Di banyak Negara, misalnya, perempuan dilarang untuk mengakses pendidikan. Tidak diberikannya akses pendidikan pada perempuan tentu suatu kemunduran, sebab nabi menerima pesan pentingnya membaca (belajar) bahkan sejak masyarakat di belahan dunia lainnya dalam kegelapan.  Sayangnya, sebagian dari umat Muslim tak bisa memegang nyala api pendidikan yang telah nabi bawa dengan meniadakan peran perempuan dalam (akses) pendidikan.

Sebagai penutup dalam presentasinya, Dr. amina, menyeru untuk setiap kita sebagai pencetak sejarah. Karena, menurutnya, sejarah masa depan belum tertulis, dan kita bisa berkontribusi untuk membuat sejarah yang baik untuk masa depan.

Sebagai salah satu tim penulis yang hadir pada acara diskusi buku, Jamaluddin Muhammad, menyebut bahwa teks tidak bisa dilepaskan dar konteks. Pun sebalik, konteks tak bisa berdiri sendiri tanpa teks. Dalam pembacaan teks sudah seharusnya menggunakan pendekatan kritis dan berpihak pada mustad’afin (mereka yang dilemahkan). Karena, menurut Jamal, syariah atau agama tidak diturunkan untuk Tuhan, melainkan untuk kemaslahatan manusia (li mashalihil anam).

Pada sesi terakhir diskusi, Ulil Abshar Abdalla menyampaikan bahwa perempuan memiliki agency (kemampuan) untuk mengubah sesuatu dalam tatanan masyarakat. Meski tafsir tentang (peran) perempuan di Indonesia masih sangat tradisional, tetapi dalam praktiknya (peran) perempuan melampuai tafsir yang tradisional itu. Dalam UU Parlemen, misalnya, yang mensyaratkan keterwakilan perempuan hingga tiga puluh persen adalah praktik melampaui tafsir perempuan tak boleh memimpin. Di banyak Negara Timur Tengah dan Teluk, Ulil menyebut, perempuan bahkan masih diperdebatkan boleh menjadi anggota parlemen atau tidak. Sedangkan di Indonesia kuota khusus untuk keterwakilan perempuan, dan hal ini tidak mendapatkan penolakan sama sekali dari masyarakat atau  tokoh agama.

Pada tahun lima puluhan, tutur Ulil, di Indonesia sudah ada perempuan yang menjadi hakim perempuan. Fakta ini, menurut Ulil, tentu mengejutkan di tengah-tengah tafsir yang masih sangat tradisional mengenai peran perempuan. Menurut Ulil, pada praktiknya perempuan di Indonesia sudah melampaui teks. Jika selama ini surah an-Nisa ayat 34 dijadikan dasar atas kepemimpinan perempuan atas laki-laki, berbeda dalam konteks nyata bahwa banyak perempuan yang telah menjadi pemimpin bukan hanya untuk sesama perempuan, tetapi juga pemimpin bagi laki-laki. Nyai Ida Halidah, misalnya, adalah realitas teks yang terbalik, bahwa beliau adalah an-Nisa qawwamatun ala ar-rijal atas kapasitasnya sebagai pimpinan di MAN Cipasung. Di sana beliau memimpin untuk tenaga pendidik (baik laki-laki dan perempuan) dan mengendalikan manajemen sekolah.

Adanya gap antara teks (ar-rijal sebagai qawwam) dan konteks ( an-nisa sebagai qawwamatun), menurut Ulil, harus diselesaikan oleh akademisi Muslim. Tugas berat Ini, meminjam istilah Gus Dur, yang disebut dengan rekontekstualisasi kitab kuning yang harus dilakukan dengan menggunakan basis maqashid syariah.

Berkesesuaian dengan buku Fikih Perwalian yang saat ini didiskusikan ini, Ulil kemudian mengajak peserta untuk  mengkaji lebih lanjut tentang hak ijbar seorang ayah, apakah hak ijbar yang dimiliki seorang ayah masih relevan atau tidak. Mengingat bahwa pendidikan yang dimiliki perempuan sudah sangat memadai.

Dan sebagai seorang Muslim dalam kerangka berbangsa dan bernegara yang meyakini bahwa NKRI adalah harga mati, berfikih saja tidak cukup. Seorang Muslim sudah semestinya dan harus mengamalkan fikih dan perundang-undangan atas keyakinan sebagai warga negara. Itu artinya, kata Ulil, syarat/rukun menikah tidak hanya cukup hanya dengan adanya kedua mempelai, wali, saksi, mahal, ijab-kabul, tetapi juga harus didaftarkan pada penyelenggara negara melalui catatan sipil atau KUA.

Sejumlah komentar muncul dari peserta. Umumnya mengapresiasi, tapi juga menghendaki agar dalam buku ini disertakan resume riset terdahulu yang mendasari kajian ini  serta harapan adanya kajian tindak lanjut [] (Nur Hayati Aida)

Tok! DPR Sahkan Usia Minimum Perkawinan Jadi 19 Tahun

DETIK.COM. Jakarta – Revisi UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan disahkan DPR lewat rapat paripurna. Melalui pengesahan RUU Perkawinan itu, batas usia minimal perkawinan kini menjadi 19 tahun.

Pengesahan RUU Perkawinan ini digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Totok Daryanto menyampaikan laporan atas kesepakatan DPR dan pemerintah terkait batas usia minimal perkawinan. Ia menjelaskan delapan fraksi di DPR dan pemerintah sepakat usia minimal untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun. Namun ada catatan dari Fraksi PKS dan Fraksi PPP yang meminta usia minimal kawin 18 tahun.

“Menyetujui batas usia minimal bagi pria dan wanita untuk perkawinan adalah 19 tahun. Namun dengan catatan dua fraksi, yaitu PKS dan PPP bahwa usia minimal untuk perkawinan adalah 18 tahun,” kata Totok.

Selanjutnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise juga menyampaikan laporan atas RUU Perkawinan itu. Dia mengucapkan terima kasih kepada DPR atas kerja sama dalam pembahasan revisi UU No 1/1974.

“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami,” ujar Yohana.

Atas laporan DPR dan pemerintah, Fahri pun meminta persetujuan para anggota Dewan. Anggota DPR yang hadir menyetujui rancangan revisi UU Perkawinan disahkan menjadi undang-undang.

“Apakah rancangan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disetujui disahkan menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui?” kata Fahri.

“Setuju,” jawab hadirin rapat. Fahri kemudian mengetuk palu tanda pengesahan undang-undang.

“Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada presiden yang mewakilinya, atas keterlibatan dalam rancangan UU tersebut. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah dan DPR yang telah menyelesaikan rancangan UU tersebut,” ujar Fahri.[]

 

Merebut Tafsir: Masjid Perempuan

Oleh Lies Marcoes

Ibu Nyai Masriyah Amva, pimpinan pondok pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon kembali mengambil langkah strategis dalam mengimplementasikan kesetaraan gender. Saat ini ia sedang menyelesaikan bangunan masjid perempuan Sang Dwi Cahaya Mulia.

Pondok Pesantren Kebon Jambu yang kini ia pimpin, dibangun bersama dengan alm suaminya, kyai Muhammad. Sebagai orang “dalam” ia memiliki knowledge ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren sebagaimana suaminya. Pun memiliki otoritas jika dilihat dari trahnya. Namun otoriras sebagai kyai perempuan belum ia genggam. Saat itu dia “hanya” nyai istri kyai. Ketika suaminya meninggal, ia terpuruk, satu-persatu orang tua santri menjemput anaknya. Itu terjadi 13 tahun lalu. Sebuah peristiwa spiritual telah melahirkan kembali Nyai Masriyah, dari istri sang kyai menjadi kyai perempuan. Singkat kata dalam waktu 13 tahun, yang semula santrinya hanya tinggal puluhan sekarang ia dipercaya mengasuh 1800 santri putra dan putri. Seluruh santri putri ada didalam asuhannya, menempati ruangan-ruang asrama yang bersih dengan sistem pencahayaan dan udara yang sehat yang terletak di bagian belakang rumahnya.

Pesantren Kebon Jambu mengukir sejarah perjuangan pemenuhan hak-hak perempuan. Disinilah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dilaksanakan. Sebuah kongres yang pertama kali di dunia, dihadiri para ulama perempuan dari berbagai wilayah Nusantara bahkan dari luar negeri. KUPI melahirkan tiga buah fatwa keagamaan yang terkait dengan perempuan: 1) kerusakan lingkungan, berdampak pada 2) perkawinan anak dan 3) kekerasan terhadap perempuan di mana agama digunakan untuk legitimasi dan KUPI menawarkan metodologi untuk delegitimasi.

Namun ibu Nyai tak puas diri. Ia gelisah. “Saya ingin bangun masjid perempuan, saya tidak mau mushala atau tajug perempuan” Ini tidak semata bicara soal ukuran tetapi pengakuan, rekognisi, ini soal “claim” soal masjid dan perempuan.

Rupanya, ada dimensi gender dalam konsep masjid. Masjid bukanlah tempat yang secara otomatis dimiliki perempuan. Di setiap masjid “disediakan” tempat bagi perempuan, tapi sebagai penumpang sampingan. Umumnya terletak dibagian belakang, menempati sepojokan atau maksimal 1/3 dari seluruh bangunan tempat ibadah. Di Istiqlal, mengingat digunakan sebagai masjid negara, harus menimbang kehadiran Ibu Negara, istri pimpinan negara atau presidennya perempuan seperti Ibu Megawati. Di Istiqlal tempat jamaah perempuan sejajar dengan lelaki beberapa langkah di belakang imam. Meskipun begitu, perempuan tak pernah maju sebagai imam. Pun tidak, dalam posisi menjadi menyampai khutbah dalam rangkaian prosesi shalat sunat Idul Fitri atau Idul Adha, meskipun kemampuan para ustadzah perempuan tak kurang-kurang. Paling jauh beberapa ustadzah menjadi penceramah dengan jamaah lelaki yang format ceramahnya berada di luar prosesi ibadah seperti khutbah Jumat atau Idul Fitri dan Idul Adha.

Secara umum, di masjid-masjid jami (umum), jamaah lelaki dan perempuan dipisahkan dengan penanda seperti tirai. Di masjid saya, di salah satu kompleks di BNR Bogor, jamaah perempuan menempati hanya cukup untuk 2 baris di belakang tirai. Tak terpapar cahaya apalagi kipas angin. Sementara bagi jamaah lelaki bisa 10 baris di kelakang imam. Mereka leluasa untuk memilih tempat. Jika jamaah perempuan banyak, seperti di masa tarawih minggu pertama jamaah perempuan meluber sampai ke teras. Jangan tanya kalau hujan datang, kami merangsek ke dalam atau membiarkan kena tempias. Meskipun di bagian lelaki kadang hanya tinggal dua baris, tirai tak secara otomatis bergeser ke depan. Jamaah perempuan tetap berdesakan di tempat yang telah diposisikan secara sosial berada di belakang dan menempati sedikit ruangan masjid, mojok. Seringkali, karena yang terdengar hanya suara imam, tanpa bisa melihatnya, ketika sujud sahwi yang agak lama, kami tak bisa mengikuti imam kapan duduk kembali setelah sujud.

Di beberapa masjid, arsitekturnya sedemikian rupa memberi tempat bagi perempuan agar bisa melihat imam. Seperti masjid At Taawun di Puncak jamaah perempuan menempati lantai atas. Dengan cara itu jamaah perempuan bisa melihat imam. Itu jelas lebih baik, meski jamaah perempuan harus berjuang sedikit lebih keras, naik tangga berundak-undak. Coba rasakan jika Anda telah di atas 60 tahun dengan problem persendian. Untuk mencapainya perlu usaha, tapi baiklah, model ini tetap lebih baik daripada disembunyikan dibalik layar hijau.

Jadi impian Nyai Amva untuk punya masjid dan bukan mushala adalah sesuatu. Dalam buku Fragmenta Islamica karya ahli sejarah dan Orientalis G. F. Pijper (1987) terdapat cerita masjid perempuan di Indonesia bahkan sejak masa kolonial. Buku yang diterjemahkan Prof Tujimah itu mengisahkan bahwa di Jawa terdapat masjid yang didakukan sebagai “masjid perempuan”. Dalam buku itu Pijper menceritakan tentang masjid di Kauman, Yogyakarta. Masjid ini didirikan oleh Aisyiyah, sayap perempuan, Muhammadiyah. Setelah itu ‘Aisyiah Garut mendirikan ” masjid Istri” – masjid khusus bagi perempuan pada tahun 1926. Demikian seterusnya di beberapa tempat seperti di Suronatan, Yogyakarta, di Plampitan, Surabaya, dan di kampung Keprabon Solo serta di Ajibarang, Purwokerto.

Berbeda dari mimpi Nyai Amva, masjid-masjid yang lebih dulu didirikan itu, dimaknai sebagai mushala atau tajug: berfungsi sebagai tempat shalat khusus perempuan, atau aktivitas ibadah perempuan yang tak ingin dihalangi oleh adanya pembatasan-pembatasan syar’i yang menghalangi perempuan dalam mengakses rumah ibadahnya. Sementara nyai Masriah Amva menginginkan masjid, yang tidak dianggap sebagai mushala atau tajug perempuan. Ini berarti bangunan yang kini berdiri di kompleks santri putrinya dengan nama Masjid Perempuan “Sang Dwi Cahaya Mulya”. Di masjid ini mimbarnya bukan hanya bagi perempuan tetapi juga bagi lelaki namun dipimpin oleh perempuan.

Seperti siang itu, 6 September 2019, Kyai Husein, duduk sejajar dengan Ibu Nyai Masriah Anva dan Professor Amina Wadud, saya, Gus Jamaluddin Muhammad, Imbi Muhammad, dan Roland Gunawan dari Rumah KitaB. Di hadapan ratusan santri putra dan putri membahas buku terbaru Rumah KitaB, “Fikih Perwalian” yang membahas ulang konsep tentang qiwamah (perlindungan) dan wilayah ( perwalian) agar lebih memberdayakan perempuan dan anak perempuan. Qiwamah dan Wilayah adalah dua buah hak yang secara tradisional menentukan nasib perempuan sebagai istri dan anak perempuan.

Tak ada tirai secara fisik, yang ada adalah tirai etika yang dibangun oleh Ibu Nyai untuk menghargai sesama manusia, lelaki dan perempuan. Duduk di masjid untuk mendapatkan akses pengetahuan yang sama bagi lelaki dan perempuan. Para santri itu, lelaki dan perempuan bersuara, bertanya, menyimak, bertempik sorak untuk menyepakati pandangan yang sejalan dengan pikiran mereka. Masjid perempuan jelas merupakan upaya untuk mencapai kesetaraan manusia di hadapan Sang Maha Cahaya [] Lies Marcoes, 9 September 2019.