Merawat Bumi Lewat Akar Rumput

“Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.”

(Bumi ini cukup untuk memuaskan kebutuhan setiap orang,
tetapi tidak untuk keserakahan setiap orang.)

— Mahatma Gandhi

 

Isu krisis ekologis yang kerap kita bicarakan di ruang-ruang akademik sering kali terasa begitu abstrak, penuh dengan angka-angka statistik yang mencemaskan, namun jauh dari denyut kehidupan sehari-hari. Padahal, nasihat sakral dari Mahatma Gandhi di atas mengingatkan kita bahwa alam sebenarnya selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Jurang kehancuran justru lahir ketika keserakahan manusia mengabaikan batas-batas ekologis. Jawaban atas krisis ini pun sering kali telah lama tersimpan di halaman belakang rumah atau kampung kita: di dalam pengetahuan lokal dan praktik hidup masyarakat adat serta komunitas akar rumput.

Hal inilah yang saya rasakan kembali ketika mendalami berbagai inisiatif komunitas saat mengikuti sesi belajar di Generasi Setara (Genset). Dari ruang perjumpaan bersama kawan-kawan penggerak di Genset, saya belajar betapa pendidikan dan gerakan sosial yang emansipatif mampu tumbuh dan menghidupkan ruang hidup, bukan dari struktur formal yang kaku, melainkan dari tanah, arsip kebudayaan, dan gotong royong warga desa. Saya merasa sangat bersyukur bisa mengenal sosok-sosok luar biasa di ruang perjumpaan ini.

Menghidupkan Ingatan Ekologis dan Pangan Lokal

Salah satu gerakan yang sangat membekas dalam ingatan saya adalah Sekolah Pagesangan. Saya menyimpan kekaguman mendalam terhadap Mbak Diah Widuretno selaku pendirinya. Dari sesi belajar bersama beliau di Genset, saya melihat bagaimana Sekolah Pagesangan bukanlah tempat belajar biasa, melainkan ruang perjumpaan untuk merawat ingatan kolektif tentang bagaimana manusia berdampingan dengan alam serta menjaga kedaulatan pangan lokal.

Di tengah gempuran modernisasi dan pola konsumsi kapitalistik yang mengeksploitasi sumber daya, Mbak Diah dan Sekolah Pagesangan memilih jalan sunyi namun kokoh: mendidik warga untuk berdaya dari lahan dan pangan lokal sendiri. Pengetahuan lokal di sana tidak diperlakukan sebagai artefak masa lalu, melainkan dipraktikkan sebagai etika ekologis sehari-hari di mana diajarkan bahwa cara pandang bahwa manusia adalah bagian utuh dari ekosistem desa.

Merawat Arsip Lokal dan Kemandirian Komunitas

Semangat merawat ingatan lokal ini beresonansi kuat dengan gerakan serupa dari kawan-kawan seangkatan saya di Genset. Di bagian timur Gunungkidul, Yogyakarta, ada Mbak Idaman Mandalawangi (Kris Mheilda Setiawati) yang menjadi penggerak Laboratorium Sedusun. Diinisiasi bersama warga di dusunnya, Mbak Ida dan timnya bergerak menganyam literasi arsip lokal, pengembangan produk desa, serta pariwisata berbasis komunitas bersama ibu-ibu dan orang muda.

Tidak kalah menginspirasi, di tanah Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat Lakoat Kujawas di Mollo, Timor Tengah Selatan, yang mengorganisasi warga untuk membumikan dan melestarikan bahan makanan khas serta pengetahuan lokal leluhur. Semangat kolektif ini diperkuat oleh kawan saya di Genset, Findi (Felichia Findyanti Lengga), yang turut menjadi penggerak sekaligus penulis dalam buku Pah Pinan: Jagat Raya Mollo dan Seisinya. Melalui literasi dan kebudayaan, mereka membuktikan bahwa ingatan kolektif dapat dijaga dan diwariskan secara otonom oleh masyarakat adat.

Baik Mbak Diah di Sekolah Pagesangan, MbakIda di Laboratorium Sedusun, maupun Findi di Lakoat Kujawas menunjukkan model kemandirian yang autentik. Alih-alih terbebani atau dibatasi oleh birokrasi kelegalan lembaga formal, mereka memilih untuk meletakkan fondasi utamanya pada gotong royong warga desa.

Bagi gerakan-gerakan ini, legitimasi utama bukanlah selembar kertas izin formal, melainkan kepercayaan, keterlibatan aktif, dan ikatan solidaritas antar warga. Mereka bergerak secara otonom, dikelola dari dan untuk komunitas. Model ini membuktikan bahwa ketahanan sejati lahir dari hubungan sosial yang organik. Ketika sebuah komunitas merajut rasa saling memiliki (sense of belonging), mereka tidak akan mudah goyah oleh perubahan zaman maupun keterbatasan logistik.

Menemukan Kembali Kehadiran Ilahi dalam Alam

Kemandirian dan keterikatan spiritual masyarakat akar rumput dengan alam ini mengingatkan saya pada penuturan Karen Armstrong dalam bukunya Sacred Nature: Restoring Our Ancient Bond with the Natural World (Sacred Nature: Bagaimana Memulihkan Keakraban dengan Alam):

“Instead of seeing ‘Him’ confined to the distant heavens, we need to look to this older—and still widespread—understanding of the divine as an inexpressible but dynamic inner presence that flows through all things.”

(Daripada melihat-Nya terbatas di langit yang jauh, kita perlu kembali pada pemahaman lama—yang hingga kini masih meluas—tentang Yang Ilahi sebagai kehadiran batiniah yang tak terlukiskan namun dinamis, yang mengalir melalui segala sesuatu.)

Perspektif ini sejalan dengan ajaran Islam yang memandang alam sebagai ayat-ayat (tanda-tanda) kekuasaan dan keberadaan-Nya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-An’am ayat 38:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

“Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan merekalah mereka dikumpulkan.” (QS. Al-An’am: 38)

Hubungan saling menjaga antara manusia dan alam ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hingga akhir hayat:

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا

“Jika kiamat terjadi sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit pohon, maka jika ia mampu untuk tidak berdiri sampai ia menanamnya, hendaklah ia menanamnya.” (HR. Ahmad)

Meninjau Kembali Makna “Merawat”

Merawat alam tidak akan pernah berdiri sendiri tanpa upaya merawat ingatan kolektif kita tentang kebudayaan lokal, tradisi pangan, dan rasa saling menjaga antar manusia. Dari gerakan-gerakan akar rumput di berbagai penjuru nusantara ini, kita diingatkan bahwa perubahan yang berdampak luas tidak selalu harus dimulai dari megahnya kebijakan nasional.

Perubahan yang paling berakar justru menyala di desa-desa dan dusun-dusun, dari tangan-tangan warga yang sabar merawat tanahnya, merawat arsip kehidupannya, dan merajut ruang belajar yang memuliakan kemandirian lokal. Sudah saatnya kita menoleh ke bawah, yaitu ke tanah, ke bumi, belajar dari kearifan akar rumput, dan merefleksikan kembali arti penting gotong royong dalam menjaga bumi tempat kita pulang.

Kemana Jaminan Hidup Sehat dan Kebebasan Berpendapat saat Karhutla?

Alam Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hutan dan lahan di Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, hingga Jawa sekalipun sedang dibakar dan terbakar setidaknya sejak 3 bulan terakhir di tahun 2026. Bukannya mereda, jumlah titik api malah semakin banyak dan kualitas udara semakin memburuk bahkan langit berubah warna yang awalnya biru, kelabu, hingga yang paling parah berwarna orange.

Sudah banyak balita dan orang dewasa yang terserang ISPA hingga meninggal dunia. Tidak hanya manusia, flora dan fauna yang bersemayam di lokasi target pembakaran juga ikut menjadi korban keserakahan manusia. Hutan yang seharusnya menjadi tempat keanekaragaman hayati sekaligus melindungi bumi dari suhu yang semakin panas, justru dihilangkan demi materi yang kenikmatannya hanya bisa dirasakan sesaat.

Ketidakbecusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menanggulangi masalah karhutla ramai diperbincangkan di media sosial. Warganet berbondong-bondong menyebarkan isu karhutla ke kancah internasional mulai dari masyarakat biasa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga riset, media, hingga public figure atau influencer. Bukannya minta maaf dan mawas diri, stakeholders tersebut malah merasa egonya diserang oleh rakyatnya sendiri terhadap kinerja yang “sudah” mereka lakukan.

Sepanjang isu karhutla berlangsung, terdapat berbagai cara yang dilakukan pemerintah untuk membungkam rakyatnya agar suara mereka tidak tersebar ke kancah dunia. Intimidasi ini dialami oleh jurnalis di Palembang, Sumatra Selatan. Dilansir dari laman AJI Indonesia, Jurnalis Tribun Sumsel Rahmat Kurniawan dan Jurnalis PalTV Mulyadi dituduh membawa senjata tajam, diintimidasi, telepon genggam milik mereka hampir dirampas, hingga dikeroyok oleh lebih dari 5 orang saat akan meliput aksi demonstrasi mahasiswa mengenai karhutla dan kabut asap di depan Polda Sumatra Selatan pada 13 Oktober 2026.

Selain jurnalis, content creator Alwi Johan Yogatama (@alwijo) juga menjadi korban pembungkaman. Saat menjadi relawan pemadam api karhutla di Kalimantan Tengah, dia membagikan konten yang menampilkan kondisi langit orange akibat karhutla di Kota Palangka Raya, Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah ke media sosial Tiktok miliknya. Sayangnya, beberapa saat kemudian video tersebut secara mendadak ditakedown dan mendapat “pesan cinta” yang berisi: Removed for violating Community Guidelines.

Pembungkaman warga juga dialami oleh Windah Basudara, seorang Youtuber game yang memiliki channel YouTube dengan 20 juta subscriber. Saat melakukan live streaming game di kanal Youtube, Windah cukup sering memberikan awarnesse kepada penontonnya mengenai isu politik di Indonesia, termasuk isu karhutla yang sangat berkaitan dengan politik. Sayangnya, kevocalannya tersebut justru dibalas dengan berbagai serangan dari buzzer. Windah dituduh mendapatkan bayaran dari pihak tertentu, seperti mafia hingga Anies Baswedan karena menyuarakan kepeduliannya terhadap keberlangsungan hutan dan satwa yang menjadi korban karhutla.

Serupa tapi tak sama juga dialami oleh Rahmat Hidayat (@alehhh22). Content creator asal Kota Medan, Sumatra Utara yang memiliki 2 juta pengikut di Instagram mendapatkan tawaran kerjasama dengan bayaran yang besar melalui seseorang via WhatsApp. Tawaran tersebut berupa 1 video campaign untuk tidak membuat pernyataan apapun yang secara khusus membahas karhutla selama periode campaign berlangsung. Campaign tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran dan suara masyarakat agar satu suara dengan pemerintah, dengan kata lain dia ditawari menjadi buzzer. Nyatanya, Kota Medan juga diselimuti oleh kabut asap dan secara tidak langsung pemerintah membungkam rakyat yang menjadi korban terdampak langsung karhutla.

Sejatinya, hidup sehat dan mengemukakan pendapat merupakan hak yang harus didapatkan oleh seluruh warga negara. Terlebih hak-hak tersebut sudah dilindungi dan dijamin dalam perundang-undangan.

Hak untuk hidup sehat dan lingkungan bersih tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lalu, hak untuk mengemukakan pendapat tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Mirisnya, regulasi tersebut hanya sebagai formalitas di atas kertas semata. Selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dua hak tersebut justru tidak dihargai dan tidak dipenuhi oleh pemerintah. Data jumlah sebaran titik api, jumlah balita dan orang dewasa yang terserang ISPA, jumlah korban meninggal dunia, jumlah kekerasan jurnalis, jumlah konten yang dihapus, kesemuanya hanya dianggap rentetan angka semata.

Kejahatan ekologis yang dilakukan oleh korporasi, dilegalkan oleh pemangku kebijakan, dan dijaga oleh aparat yang sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun, justru rakyat sebagai korban yang dibungkam, disalahkan, dan dikambinghitamkan. Dampak yang sebegitu mengerikannya yang juga dialami oleh negara tetangga bisa-bisanya tidak secepatnya ditetapkan sebagai bencana nasional.

Kami sebagai rakyat korban terdampak karhutla tidak minta yang muluk-muluk kok, kembalikan kehidupan kami seperti sedia kala, hentikan pembakaran hutan dan lahan di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, perbaiki hutan tanpa menanam pohon sawit di lahan yang terbakar, kembalikan kualitas udara menjadi baik, langit kembali berwarna biru, hingga bisa belajar dan bekerja dengan nyaman. Namun, mengapa balasan kalian bukannya memperbaiki sistem malah menyuruh kami untuk beradaptasi dan tutup mulut atas penderitaan yang kami terima?

Transformasi Hima dari Monopoli Elite Jahiliyah ke Maslahat Publik

Istilah hima, secara harfiah berarti kawasan terlarang atau dilindungi. Hima menjadi bagian penting dalam cara masyarakat Semenanjung Arab mengatur sumber daya alam mereka. Sebelum abad ke-7 Masehi, sebagian praktik hima digunakan para penguasa suku untuk memperkuat kekayaan pribadi dan dominasi politik. Kepala suku dapat menguasai padang rumput dan membatasi akses kelompok lain demi kepentingan ternak mereka sendiri.

Rasulullah tidak menghapus konsep hima, tetapi mengubah dasar legitimasi penggunaannya. Transformasinya bukan sekadar perubahan status kepemilikan, melainkan perubahan prinsip dari penguasaan eksklusif berbasis kekuasaan menuju reservasi sumber daya yang dibatasi oleh tujuan tertentu dan kemaslahatan publik.

Hima di Zaman Jahiliyah: Penguasaan Elite dan Konservasi Eksklusif

Di zaman jahiliyah, kondisi alam Semenanjung Arab yang keras dan gersang membuat padang rumput (mar’a) dan sumber air (miyah) menjadi barang paling berharga untuk bertahan hidup. Saking langkanya, muncul praktik penguasaan lahan secara paksa oleh elite suku. Klaim atas hima waktu itu benar-benar sewenang-wenang, tanpa aturan hukum formal apa pun.

Contoh kesewenang-wenangan ini datang dari Kulayb bin Rabi’ah, pemimpin Bani Taghlib. Dia menetapkan batas hima pribadinya hanya berdasarkan sejauh mana gonggongan anjingnya terdengar. Di mana pun suara itu sampai, di situ pula wilayah dinyatakan terlarang buat orang lain.

Lebih ekstrem lagi ketika ada unta milik orang lain masuk ke kawasan hima-nya. Kulayb langsung memanahnya sampai mati, dan insiden kecil itu memicu Perang Basus yang berlangsung empat puluh tahun.

Selain hima pribadi milik pemimpin suku, ada juga hima yang didedikasikan untuk berhala-berhala pagan. Hewan-hewan persembahan bebas merumput di sana, sementara rakyat jelata yang kelaparan sama sekali tidak boleh menyentuhnya.

Ketika padang rumput dicadangkan untuk kepentingan kelompok tertentu, penggembala yang tidak memiliki akses terhadap kawasan tersebut berada pada posisi yang lebih rentan. Karena itu, persoalan hima pra-Islam bukan sekadar soal konservasi, tetapi juga soal distribusi akses terhadap sumber daya. Padang rumput paling subur ditutup dari penggembala biasa, memaksa mereka bergantung penuh pada belas kasihan elit suku. Penguasaan wilayah terlarang itu sekaligus jadi simbol status dan kedaulatan pribadi.

Memang secara tidak sengaja praktik ini ikut menjaga vegetasi dari kerusakan total, tetapi tujuannya sama sekali bukan pelestarian lingkungan atau kesejahteraan orang banyak. Yang dikejar cuma keuntungan dan kekuasaan. Akibatnya, begitu musim kering datang, penggembala kecil langsung kolaps karena lahan yang tahan kekeringan sudah dipagari dahulu oleh para bangsawan.

Bagaimana Rasulullah Membangun Doktrin Hak Publik

Begitu pemerintahan Islam berdiri di Madinah, hukum pertanahan dan hak atas air pun direstrukturisasi secara radikal. Langkah paling mendasar Rasulullah dalam merombak tata kelola hima terekam dalam hadis shahih riwayat Ash-Sha’b bin Jatstsamah dalam Shahih al-Bukhari, yang berbunyi:

لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ

“Tidak ada hima kecuali milik Allah dan Rasul-Nya.” (Shahih al-Bukhari 2370)

Hadis ini tidak berarti konsep hima dihapus. Justru pada masa Nabi terdapat penetapan kawasan hima. Yang berubah adalah sumber legitimasi dan tujuan penetapannya. Hima tidak lagi menjadi hak eksklusif yang dapat diklaim sesuka hati, melainkan kawasan yang penggunaannya ditetapkan berdasarkan kewenangan dan tujuan tertentu.

Dari sudut pandang ushul fiqih, hadis itu mengandung struktur nafi (negasi) yang diikuti istitsna’ (pengecualian), sehingga menghasilkan hukum yang sifatnya eksklusif dan membatasi (hasr). Praktisnya, sabda ini membatalkan klaim hima pribadi yang selama ini dipegang para pemimpin suku pra-Islam.

Secara teologis, penyebutan hima sebagai milik “Allah” menegaskan bahwa semua sumber daya alam pada dasarnya milik mutlak Sang Pencipta. Manusia hanya berperan sebagai pengelola atau khalifah di muka bumi. Sementara penyebutan “Rasul-Nya” punya makna konstitusional, wewenang menetapkan kawasan konservasi terlarang ada di tangan kepala negara atau otoritas publik yang sah (waliyyul amri).

Artinya, tidak ada individu, kabilah, atau korporasi mana pun yang berhak memagari lahan publik dan mengklaimnya menjadi zona terlarang demi kepentingan pribadi. Transformasi ini juga didukung prinsip hukum soal sumber daya milik bersama, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi bahwa umat Islam berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput, dan api.

Dengan demikian, yang berubah bukan keberadaan hima, melainkan logika di balik penetapannya. Klaim sepihak yang berorientasi pada kepentingan elite digantikan oleh model reservasi sumber daya untuk kemaslahatan. Yang berlaku sekarang negara yang mengeluarkan dekrit publik untuk melindungi aset bersama demi kesejahteraan umum.

Keadilan Distributif Masa Khulafaur Rasyidin

Penerapan konsep hima yang sudah direformasi ini terlihat jelas dalam kebijakan Rasulullah dan diteruskan secara konsisten oleh para Khulafaur Rasyidin. Rasulullah menetapkan Hima Al-Naqi’, sebuah lembah subur dekat Madinah, sebagai kawasan konservasi negara yang pertama.

Di masa Khalifah Umar bin Khattab, ekspansi wilayah membuat populasi ternak zakat dan kuda perang melonjak drastis, sehingga perlu ada penataan hima negara baru seperti Hima Ar-Rabadzah dan Hima As-Saraf. Kebijakan Umar di kawasan ini menjadi salah satu contoh paling nyata soal keadilan distributif dalam sejarah.

Waktu melantik Hunai sebagai pengawas Hima Al-Rabadzah, Umar berpesan tegas supaya jangan menzalimi rakyat dan lebih mengutamakan pemilik ternak kecil. Rakyat miskin dipersilakan membawa ternaknya masuk ke kawasan hima, sementara ternak milik orang kaya seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf justru dilarang keras.

Umar berkata kepadanya, “… Izinkanlah para penggembala yang memiliki sedikit unta dan sedikit domba (untuk menggembalakan hewan mereka), namun jangan izinkan ternak milik Abdurrahman bin ‘Auf dan ternak milik (Utsman) bin Affan masuk ke sana. … Maka, bagiku lebih mudah membiarkan mereka memanfaatkan air dan rerumputan daripada harus memberi mereka emas dan perak (dari kas kaum Muslimin). Demi Allah, orang-orang ini mengira aku telah bertindak tidak adil terhadap mereka. Padahal ini adalah tanah mereka; pada masa pra-Islam mereka telah berjuang memperebutkannya, dan mereka memeluk Islam (atas kemauan sendiri) saat tanah itu masih dalam penguasaan mereka…” (Shahih al-Bukhari 3059)

Transformasi hima bukanlah perubahan sederhana dari milik elite menjadi aset publik. Jika dalam sebagian praktik pra-Islam kawasan terlarang dapat menjadi sarana eksklusi yang ditentukan oleh kekuasaan, maka dalam tata kelola Islam penetapan hima ditempatkan dalam kewenangan dan tujuan tertentu. Pembatasan akses tetap ada, tetapi legitimasi pembatasan itu tidak lagi semata-mata berasal dari kekuatan pemiliknya. Ia harus dikaitkan dengan kemaslahatan yang hendak diwujudkan.

Sistem hima ini berhasil menyatukan hukum normatif, konservasi biologis, dan keadilan redistributif dalam satu kerangka kelembagaan yang utuh. Di tengah krisis iklim, deforestasi, dan ketimpangan akses sumber daya yang kita hadapi sekarang, menghidupkan kembali prinsip-prinsip hima bisa menjadi model tata kelola berkelanjutan yang sudah teruji sejarah berpihak pada kemaslahatan umat.

Rasulullah Tak Pernah Mengizinkan Pembakaran Pohon

Selama hampir dua bulan terakhir, Pulau Kalimantan dilanda kebakaran hebat. Api terus melahap banyak area hutan, perkebunan, lahan, juga rumah warga. Bulan September menjadi puncak kebakaran hebat semenjak bulan Agustus 2026. Berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Indonesia 2026, puluhan ribu hektare lahan telah hangus terbakar di berbagai provinsi, seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang mengalami titik api paling banyak.

Dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan tak main-main. Mayoritas masyarakat menjadi korban dalam berbagai hal kehidupan. Dalam kesehatan, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) melonjak hingga hampir 14.000 laporan di berbagai daerah terdampak. Warga juga mengalami batuk, sesak napas, asma, hingga iritasi kulit. Dalam layanan kesehatan, Akses masyarakat ke fasilitas kesehatan terhambat, sehingga pelayanan rutin bagi ibu hamil, balita, dan lansia ikut terganggu.

Kegiatan masyarakat seperti sekolah, bekerja, bertani, meladang, dan aktivitas sehari-hari pun ikut terganggu. Kabar terbaru menyebut bahwa sumber akses air bersih juga mulai sulit ditemukan. Celios, memperkirakan total kerugian ekonomi akibat karhutla di Kalimantan dan Sumatera menembus angka Rp123 triliun karena lumpuhnya aktivitas dan biaya kesehatan.

Tak hanya manusia, satwa-satwa yang tinggal di hutan Kalimantan juga turut terdampak. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, komunitas pencinta reptil melaporkan setidaknya 26 ekor satwa liar seperti ular piton dan biawak ditemukan mati terpanggang akibat terjebak api. Pada lokasi yang lain, bangkai landak, trenggiling, dan ular kobar juga ditemukan hangus terbakar di area lahan gambut.

Orangutan jantan bernama “Sampurna” di Ketapang, Kalimantan Barat, mati karena mengalami gangguan pernapasan akut dan pingsan setelah terpapar asap pekat karhutla. Selain itu, lembaga konservasi seperti YIARI bersama BKSDA mengevakuasi beberapa orangutan yang keluar dari habitatnya dalam kondisi lemas akibat kehilangan sumber pakan dan tempat tinggal.

Rasulullah Tak Mengizinkan Penebangan dan Pembakaran Pohon

Dalam sebuah kisah nabawiyah, Rasulullah Saw melarang para sahabat yang saat itu memimpin perang untuk tidak menghabiskan pohon-pohon yang mereka temui dengan membabatnya. Kisah nabawiyah tersebut terangkum dalam sebuah hadis.

Diriwayatkan dari Tsauban, khadim Rasulullah saw. yang mendengar Rasulullah saw. berpesan, “Orang yang membunuh anak kecil, orang tua renta, membakar perkebunan kurma, menebang pohon berbuah, memburu kambing untuk diambil kulitnya itu akan merugikan generasi berikutnya” (HR Ahmad).

Dapat kita lihat saat ini, kekhawatiran Rasulullah saat pohon-pohon ditebang atau dibakar dapat mengakibatkan kerugian pada generasi berikutnya. Berapa banyak kawasan hutan kalimantan yang terbakar yang kemudian menyebabkan masyarakat, satwa, juga tumbuh-tumbuhan merugi.

Bahkan, perhitungan kerugian sebesar 123 triliun rupiah sebenarnya setara dengan menyejahterakan hampir 893.750 penduduk miskin di lima provinsi kalimantan. Selain itu, juga setara menyejahterakan pendidikan anak-anak sebanyak hampir 1.000.000 siswa-siswi di Kalimantan selama delapan tahun berturut-turut juga 25.000.000 penerima manfaat kesehatan selama satu tahun penuh. Maka tak heran, jika Rasulullah Saw menekankan bahwa “generasi berikutnya” yang akan sangat dirugikan oleh praktik ekosida hari ini.

Khalifah Sayyidina Abu Bakar juga Melarang Pembakaran Pohon

Dalam riwayat hadis sebelumnya, Rasulullah Saw meminta para sahabat untuk menjaga dan melindungi para ekosistem biotik sekalipun dalam keadaan berperang. Dalam riwayat yang lain, pada masa sahabat Nabi, Khalifah Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq, memerintahkan perintah yang serupa.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Abu Bakar mengutus Yazid bin Abu Sufyan memimpin perang ke Syam. Yazid berjalan bersama para prajuritnya sekitar dua mil. Yazid bertanya pada Abu Bakar, “Apakah engkau akan ikut?” “Tidak,” jawab Abu Bakar. “Aku pernah mendengar pesan Rasulullah saw. bahwa siapa yang melangkahkan kakinya untuk berperang di jalan Allah, maka Allah akan mengharamkan ia masuk neraka,” kata Abu Bakar.

Saat sudah berada di Madinah, Abu Bakar berpesan pada bala tentara perang, “Aku berwasiat takwa untuk kalian, jangan bermaksiat, jangan melampaui batas, jangan penakut, jangan hancurkan rumah ibadah, jangan hancurkan kebun kurma, jangan bakar perkebunan, jangan membunuh hewan ternak, jangan menebang pohon berbuah, jangan membunuh orang tua renta, anak kecil, balita, dan perempuan.

Khalifah sangat berhati-hati dalam memandang nilai-nilai ekologis. Sebab, Rasulullah telah berpesan lebih dulu. Meskipun keadaan sangat genting dalam situasi perang, Rasulullah dan Khalifah tetap memikirkan bagaimana agar ekosistem kehidupan tetap terjaga. Tak rusak terkena dampak perang.

Apabila kita berkenan untuk berefleksi, jika dalam keadaan genting merusak pohon-pohon apalagi membakarnya merupakan perbuatan buruk dan Rasulullah Saw melarang perbuatan tersebut. Bagaimana dengan kondisi yang tidak genting? Sehingga, di luar keadaan genting, merusak lingkungan termasuk menebang, membabat, membakar, dan membumihanguskan banyak pohon dan tanaman merupakan perbuatan zalim melangkahi titah Rasulullah Saw.

Tobat Ekologis untuk Dosa Ekosida

Sudah banyak nyawa yang terancam, sudah banyak masyarakat yang kehilangan kehidupan, rumah, pekerjaan, dan harta benda. Telah punah berbagai satwa yang tak pernah bisa menyelamatkan diri. Telah kering sumber-sumber air yang tak akan pernah kembali terisi. Telah hilang spesies-spesies tanaman terlindungi dan pohon-pohon yang menjadi sumber kehidupan seluruh manusia. Setelah di titik ini, tak bisa kita mengabaikan bahwa kondisi saat ini merupakan kondisi yang kecil. Tak hanya Indonesia, negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, hingga Filipina pun turut menanggung dampak dari karhutla.

Pemerintah Indonesia, perlu tegas untuk mengembalikan ekosistem yang telah rusak akibat kelalaian pemerintah dalam mengurus persoalan karhutla. Pemerintah perlu menghentikan deforestasi hutan alam hingga turun sebesar lebih dari 90 persen pada tahun 2023 dengan mengaudit seluruh izin perhutanan, perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur yang ada di kawasan hutan kalimantan. Hutan-hutan yang masih tersisa perlu dilindungi dengan mempertahankan minimal 30 juta hektar sebagai bentang alam atau kawasan konservasi.

Tak cukup hanya membuat konservasi seperti taman nasional, hutan di luar kawasan konservasi yang saat ini menjadi habitat satwa perlu dilindungi. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali dengan menanam lebih dari 250 juta pohon pertahunnya selama 20 tahun. Selama 20 tahun, minimal sebanyak 70% pohon-pohon tetap bertahan.

Pemerintah harus menggunakan spesies asli ekosistem setempat bukan malah menanam dengan sistem monokultur seperti sawit. kesejahteraan satwa juga perlu diperhitungkan dalam konservasi. Minimal, pulihkan habitat orangutan, bekantan, dan 20 spesies prioritas kalimantan dengan total lebih dari 2 juta habitat total. Hal tersebut memungkinkan para spesies tak punah dan terus lestari. dan yang paling penting, tanah gambut bekas kebakaran harus diperbaiki. Restorasi minimal 500 ribu hektar hutan mangrove juga perlu dikembalikan.

Sebagai hal terakhir, pemerintah perlu membuat kebijakan untuk melindungi hutan adat, menutup proyek penambangan ilegal, membatasi area pertambangan, dan memberikan hak kelola hutan kembali kepada masyarakat. Tobat ekologis yang dilakukan akan berdampak besar bagi kelangsungan generasi-generasi berikutnya.

Kita tidak boleh diam, sebab kehidupan kita saat ini sedang terancam. Keberlangsungan hidup kita sangat bergantung dengan alam. Jika alam rusak dan tak dapat diselamatkan, maka kita akan kehilangan tempat untuk bertahan hidup. Seperti kata pepatah, “Ketika pohon terakhir telah mati, sungai terakhir telah beracun, ikan terakhir telah ditangkap, maka kita akan sadar bahwa uang tak bisa dimakan.”

Surat untuk Setiap ‘Kita’ yang Kerap Mengeluh Tak Punya Baju

Pernahkah kamu berdiri di depan lemari yang sarat muatan saat hendak pergi menemui teman, jalan-jalan, atau memenuhi undangan, menatap tumpukan kain yang berjejal rapi maupun berantakan, lalu merasa, “Mau pakai baju yang mana, ya? Rasa-rasanya aku tidak punya baju untuk dipakai”?

Kalau jawabannya ya, pernah, percayalah, kamu tak sendirian.

Fenomena ini hampir menjadi narasi universal yang dialami banyak orang, khususnya perempuan. Namun, jika kita bersedia melepaskan kacamata pembelaan diri sejenak, kita akan mendapati sebuah kenyataan yang ambigu, keluhan tersebut hampir tak pernah berkaitan dengan ketiadaan fisik pakaian. Lemari kita sesungguhnya penuh, bahkan sering kali meluap. Lantas, mengapa perasaan kurang itu terus-menerus hadir dan mengusik pikiran setiap kali hendak bepergian?

Konstruksi Sosial dan Konstruksi Kapitalisme Mode

Jawabannya jarang berakar pada kebutuhan fungsional tubuh untuk berlindung dari cuaca. Kegelisahan ini lebih banyak dipicu oleh konstruksi sosial yang mengelilingi keseharian kita. Di era yang didikte oleh kecepatan media sosial dan visualitas digital, pakaian tidak lagi sekadar penutup tubuh atau pemenuh norma kesopanan semata. Pakaian telah digeser fungsinya menjadi alat pembuktian status sosial, ekspresi identitas yang dituntut terus berganti, serta penanda kelas ekonomi.

Ada tekanan tak tertulis yang mengharuskan seseorang, terutama perempuan, untuk selalu tampil beda di setiap momen. Memakai pakaian yang sama secara berulang dalam rentang waktu berdekatan kerap diartikan sebagai bentuk kegagalan dalam menjaga penampilan atau simbol ketidakmampuan ekonomi. Standarisasi yang timpang dan patriarkal ini meletakkan beban psikologis yang berat, memicu rasa percaya diri yang rapuh.

Sayangnya, industri fast fashion membaca kerapuhan psikologis ini dengan sangat cermat. Mereka memproduksi pakaian secara massal dengan biaya murah, membanjiri pasar dengan puluhan tren baru setiap musimnya, dan menciptakan ilusi seolah-olah kita akan selalu tertinggal jika tidak membeli model terbaru. Kita pun terseret ke dalam siklus konsumerisme tak berujung, membeli karena tergiur tren, memakai sekali atau dua kali untuk kebutuhan dokumentasi visual, merasa bosan atau tidak lagi relevan, lalu menumpuknya di sudut lemari hingga terlupakan.

Yang sering Dilupakan: Jejak Raksasa Limbah Tekstil di TPA

Namun, persoalan ini sama sekali tidak berhenti di dalam batas dinding kamar tidur kita. Dampak dari kegelisahan pribadi di depan lemari baju ini menjangkau jauh sampai ke TPA, muara sungai, hingga lautan lepas.

Ketika sebuah busana dianggap habis masa pakainya hanya karena trennya berlalu atau warnanya dianggap tak lagi kekinian, ia akan berakhir menjadi sampah. Data menunjukkan betapa dahsyatnya krisis lingkungan yang kita pupuk bersama. Setiap tahunnya, dunia menghasilkan sekitar 92 juta ton limbah tekstil.[1] Angka fantastis ini setara dengan membuang satu truk penuh pakaian ke TPA setiap detiknya

Di tingkat nasional, Indonesia menyumbang sekitar 2,3 juta ton limbah tekstil per tahun, yang porsinya mencapai lebih dari 2,5 persen dari total akumulasi sampah nasional. Parahnya lagi, dari gunung sampah pakaian tersebut, kurang dari 15 persen yang benar-benar didaur ulang menjadi serat kain baru. Sisanya, sebagian besar, tertentu tertimbun tanpa kejelasan atau dimusnahkan dengan cara dibakar.

Ancaman Mikroplastik dan Gas Metana

Krisis ini semakin parah karena perubahan bahan baku industri tekstil modern. Mayoritas pakaian hari ini diproduksi menggunakan serat sintetis seperti poliester, nilon, dan akrilik demi mengejar harga jual murah dan efisiensi produksi. Serat-serat sintetis ini pada dasarnya adalah bentuk lain dari plastik. Poliester membutuhkan waktu antara 20 hingga 200 tahun untuk terurai di alam, sementara akrilik mampu bertahan lebih dari dua abad. Bahkan kain campuran (blended fabrics), seperti kombinasi katun dan poliester yang amat populer, hampir mustahil dipisahkan secara teknis untuk didaur ulang.

Dampaknya terhadap ekosistem sangat destruktif. Setiap kali kita mencuci pakaian berbahan sintetis, serat-serat halus tak kasat mata terkelupas dan mengalir bersama air limbah rumah tangga.

Diperkirakan 8 hingga 10 persen mikroplastik yang mencemari lautan dunia berasal dari pelepasan benang sintetis ini. Sementara di TPA, pakaian yang tertimbun rapat tanpa akses oksigen akan membusuk secara anaerobik dan melepaskan gas metana, gas rumah kaca yang jauh lebih efektif merusak atmosfer dibanding karbon dioksida. Belum lagi ancaman rembesan zat pewarna kimia beracun yang mengkontaminasi air tanah di sekitarnya.

Di titik ini kita harus menyadari adanya sebuah relasi yang berkelindan, bahwa krisis psikologis rasa kurang di tingkat individu berbanding lurus dengan bencana ekologis di tingkat global.

Kesetaraan Bebas Dikte dan Teladan Kesederhanaan

Perspektif kesederhanaan (minimalism) dan kesetaraan menawarkan pijakan untuk memutus rantai krisis ini. Kesetaraan yang sejati bukan berarti menuntut perempuan untuk terus tunduk pada standar penampilan yang mahal dan melelahkan, melainkan membebaskan semua gender dari dikte kapitalisme busana. Kesetaraan menegaskan kembali bahwa nilai seorang manusia terletak pada kapasitas pemikiran, integritas, dan kontribusi sosialnya, bukan dari seberapa sering ia berganti busana.

Prinsip ini berayun selaras dengan etika kesederhanaan yang diteladankan oleh Rasullah.  Beliau memberikan contoh nyata tentang gaya hidup yang jauh dari kesan berlebih-lebihan (israf). Pakaian Nabi Muhammad selalu bersih, rapi, dan fungsional, namun jumlahnya sangat terbatas. Beliau tidak pernah memikul beban prestise dalam berbusana dan sama sekali tidak canggung mengenakan pakaian yang sama secara berulang-ulang dalam pelbagai kesempatan.

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah menegaskan bahwa al-bazaazah[2], yakni sikap sederhana dalam berpakaian meskipun seseorang memiliki kemampuan finansial untuk membeli lebih, merupakan bagian dari manifestasi iman:

أَلَا تَسْمَعُونَ، أَلَا تَسْمَعُونَ، إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ، إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ “. يَعْنِي التَّقَحُّلَ

“Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu mendengar? Sesungguhnya kesederhanaan dalam penampilan itu sebahagian daripada iman. Sesungguhnya kesederhanaan itu sebahagian daripada iman.” Maksudnya (adalah) kesederhanaan (dalam berpakaian/penampilan).

(HR Abu Daud no: 4161, Ibnu Majah no: 4118, Ahmad no: 24009, Sahih)

Beliau juga mengingatkan agar kita berpakaian tanpa disertai sikap sombong dan melampaui batas. Sikap qana’ah atau merasa cukup inilah yang hari ini menjadi fondasi etis yang sangat krusial bagi penyelamatan bumi.

Menemukan Kembali Makna Cukup

Memutus rantai eksploitasi fast fashion harus dimulai dari keberanian mengubah cara kita memandang isi lemari sendiri. Kita perlu berlatih memisahkan antara kebutuhan fungsional yang nyata dan manipulasi keinginan yang diciptakan oleh tren pasar. Memperpanjang usia pakai pakaian yang sudah ada, merawat kain agar tahan lama, memilih serat alami yang lebih ramah lingkungan, hingga mengadopsi konsep capsule wardrobe adalah langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil.

Setiap kali kita membuka lemari dan memilih untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki, kita tidak hanya membebaskan pikiran dari beban standar sosial yang semu. Lebih dari itu, kita sedang mengambil tindakan etis yang nyata, menahan laju jutaan ton limbah demi menjaga keberlangsungan bumi tempat kita berpijak.

 

[1] Baca juga: https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1479252-dunia-hasilkan-92-juta-ton-limbah-tekstil-tiap-tahun

[2]

البذاذة: رثاثة الهيئة، أراد التواضع في اللباس وغيره وترك الترفه

kesederhanaan dalam penampilan, yaitu meninggalkan kemewahan dan berhias secara berlebihan. Yang dimaksudkan ialah merendah diri dalam berpakaian dan seumpamanya, serta menjauhi kehidupan yang mewah.

Etika Menumpang di Bumi Pinjaman

Pikiran saya melayang jauh menembus lorong waktu seusai memandu sesi ke-203 Ngaji Tadarus Subuh (23/08/2026). Forum diskusi mingguan yang rutin digelar setiap Minggu pagi ini merupakan hasil kolaborasi konsisten dari enam lembaga gerakan keagamaan dan keadilan sosial: Afkaruna, Fahmina Institute, Swara Rahima, Jaringan ALIMAT, Rumah KitaB, dan Mubadalah. Sesi pagi itu mengangkat topik yang amat krusial dan mendesak untuk terus digemakan: Ekopesantren: Dari Pesantren Menjaga Bumi, Menghidupkan Keadilan Ekologis.

Hadir sebagai narasumber utama, Gus Roy Murtadho, pengasuh Pesantren Ekologi Misykat Al-Anwar. Dalam pemaparan yang amat bernas dan tajam, beliau menyuarakan alarm bahaya ekologis yang kian nyata di depan mata.

Beliau menyoroti bagaimana gelombang kehidupan modern serta cengkeraman sistem kapitalisme perlahan tapi pasti telah menggilas kearifan tradisional, sebuah tata cara hidup masyarakat terdahulu yang sebenarnya jauh lebih ramah lingkungan.

Sungai-sungai yang dahulunya menjadi urat nadi kehidupan, tempat warga berinteraksi secara komunal, dan sumber air jernih, kini mendadak berganti wajah menjadi saluran limbah yang kotor, dangkal, dan berselimut sampah-sampah plastik.

Sebuah Keranjang Anyaman dan Revolusi Senyap Ibuku

Pemaparan Gus Roy Murtadho seketika membangkitkan ingatan kolektif masa kecil saya pada sosok Ibu. Dulu, setiap kali hendak pergi berbelanja ke pasar tradisional, Ibu tak pernah membawa pulang berlembar-lembar kantong plastik sekali pakai.

Beliau selalu setia menjinjing sebuah keranjang belanja dari anyaman. Tas anyaman serupa merupakan pemandangan yang sangat umum di kalangan ibu-ibu kala itu. Tas itu multifungsi, bisa dipakai untuk berbelanja, dibawa saat menghadiri acara kondangan warga, pergi ke warung, hingga mengangkut bekal makanan saat hendak beraktivitas di kebun.

Ilustrasi foto tas anyaman Ibu yang kumaksud dan abadi dalam ingatanku.

Jikalau pun ada kantong plastik yang kebetulan didapat, Ibu tidak pernah langsung membuangnya begitu saja ke tempat sampah. Plastik-plastik itu dikumpulkan, dilipat rapi, dan disimpan di sudut dapur untuk dipergunakan kembali secara berulang-ulang sampai kondisi fisiknya benar-benar rusak dan tak bisa dipakai lagi.

Langkah yang dilakukan Ibu dan generasi terdahulu mungkin sering kali kita pandang sebelah mata sebagai aksi personal yang sangat kecil. Namun, bayangkan jika kebiasaan bersahaja itu dijalankan secara kolektif oleh puluhan juta rumah tangga? Dampaknya tentu akan sangat masif dalam menekan akumulasi sampah plastik yang menyumbang kerusakan lingkungan.

Sayangnya, gaya hidup berbasis kearifan lokal itu kini perlahan habis tergerus zaman. Di pasar modern maupun pasar tradisional hari ini, penggunaan plastik sekali pakai telah mengepung kita dari segala penjuru. Membeli minuman instan di pinggir jalan saja kini dikemas dalam 3 lapisan plastik sekaligus, mulai dari gelas plastik sekali pakai, sedotan plastik, ditambah plastik luar sebagai pembungkusnya. Semua itu kemudian dengan ringannya menjadi sampah abadi hanya dalam hitungan menit.

Ilusi Kemajuan dan Belenggu Ketergantungan Baru

Modernitas yang selama ini kita agungkan dan banggakan sebagai bentuk kemajuan peradaban, ternyata kerap kali hanyalah cara halus untuk menciptakan pola ketergantungan baru. Dulu, mencuci baju cukup dilakukan dengan tangan dan mengandalkan tenaga manusia. Kini, kita dibuat sangat bergantung pada mesin cuci dan detergen kimia berlebih. Tengok juga bagaimana manusia modern dibuat tak berdaya oleh pasokan energi listrik.

Saat terik matahari siang menyengat dan aliran listrik mendadak padam, kita seketika merasa gagap, pusing, panik, dan merasa hidup tidak lagi nyaman. Padahal dulu, orang tua kita cukup menanam pohon-pohon rindang di pekarangan rumah dan membangun bangku kayu di bawahnya. Mereka duduk santai di sana menikmati hembusan angin segar dari alam tanpa perlu bergantung pada pendingin ruangan.

Di dapur pun setali tiga uang; kita diikat erat oleh pasokan tabung gas LPG. Begitu terjadi kelangkaan gas di pasaran, aktivitas memasak di rumah tangga langsung lumpuh total (baca tulisanku tentang gas elpiji di sini). Padahal di masa lalu, alam telah menyediakan kayu bakar secara arif yang bisa dimanfaatkan tanpa merusak tatanan hutan.

Begitu pula dengan pemenuhan kebutuhan air bersih. Jika dulu air sumur timba tetap mengalir jernih dan tak pernah kering bahkan di tengah musim kemarau panjang, kini sumur-sumur bor modern menggantungkan nasibnya sepenuhnya pada mesin pompa sanyo dan pasokan listrik harian.

Semakin modern zaman kita, semakin banyak ketergantungan baru yang diciptakan. Ketergantungan yang pada akhirnya menuntut kita untuk terus-menerus mengeluarkan uang demi sesuatu yang sebenarnya pernah disediakan oleh alam secara cermat dan cuma-cuma.

Menggugat Egoisme Generasi Masa Kini

Tentu saja, hal ini bukan berarti gaya hidup masa lalu sepenuhnya sempurna tanpa ada kekurangan. Namun, menyadari bahwa masyarakat tradisional memiliki kesadaran ekologis yang jauh lebih tinggi dalam menghargai alam adalah pelajaran berharga yang amat mendesak untuk kita pelajari kembali.

Apresiasi dan rasa terima kasih setinggi-tingginya patut kita haturkan kepada para individu, komunitas, dan lembaga yang hingga hari ini masih terus konsisten menjaga bumi melalui langkah-langkah kecil mereka. Boleh jadi, di tengah masifnya perusakan lingkungan dan serakahnya arus industri hari ini, memilih untuk menjaga lingkungan mulai dari kesadaran personal adalah bentuk selemah-lemahnya iman. Namun, kita tidak boleh berhenti hanya sampai di situ. Kita harus berani melangkah lebih jauh dan bergerak bersama secara kolektif.

Sebagaimana sebuah pepatah bijak ekologi yang sangat terkenal mengingatkan kita:

“Kita tidak mewarisi bumi dari para nenek moyang kita, namun kita meminjamnya dari anak-cucu kita.”

Pepatah ini adalah sebuah tamparan keras bagi ego manusia modern yang rakus. Bumi yang kita pijak hari ini bukanlah milik pribadi yang bebas dikuras, dicemari, dan dirusak seenak-enaknya demi kenyamanan sesaat.

Bumi adalah sebuah barang pinjaman bernilai tinggi yang kelak harus kita kembalikan dalam kondisi utuh kepada anak-cucu kita. Sungguh tidak adil dan betapa teganya kita jika kelak kita menyerahkan sebuah bumi yang sudah rusak, tercemar, dan hancur kepada generasi mendatang. Mari kita mulai bergerak dan berbuat sesuatu, sekecil apa pun bentuknya, demi menjaga satu-satunya rumah tempat kita menumpang hidup ini.

Bagi pembaca yang ingin mengakses link YouTube Tadarus Subuh ke-203 untuk menyaksikan diskusi lengkapnya, bisa mengikuti melalui kanal YouTube Kang Faqih berikut. Sila diteroka, semoga bermanfaat.

Jejak Ekologis dalam Sirah Nabawiyah

Ada seratus ribu buku syair

semuanya jadi malu

di hadapan kata sang buta huruf!

— Jalaluddin Rumi

 

Rabiulawal adalah bulan kebahagiaan bagi umat Islam. Di bulan inilah kekasih pamungkas utusan Tuhan dilahirkan. Kehadiran Nabi merupakan nikmat agung bagi umat manusia. Kedatangannya membawa pencerahan, menuntun manusia keluar dari kegelapan kebodohan menuju cahaya benderang pengetahuan.

Tak heran, ada ribuan karya tulis yang mengangkat kehidupan Nabi SAW, yang biasa kita sebut sebagai sirah nabawiyah. Kata sirah bermakna bentuk, pandangan, dan cara hidup seseorang; demikian Quraish Shihab mengawali pembahasan sirah Nabi dalam bukunya, Membaca Sirah Nabi Muhammad.

Jika sirah merupakan cara pandang dan hidup seseorang, maka sirah nabawiyah adalah cara pandang terbaik yang dapat kita teladani. Terlebih jika kita sepakat bahwa Nabi adalah manusia yang berada dalam bimbingan wahyu Ilahi.

Selain itu, kehidupan Nabi perlu terus dihayati sepanjang zaman. Sebab, di balik lokalitas budaya yang dicontohkan Nabi, terdapat nilai universal yang dapat diterapkan dalam kondisi saat ini. Sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Said Ramadhan al-Buthy, mengkaji sirah nabawiyah bertujuan agar setiap muslim memperoleh gambaran tentang hakikat Islam secara paripurna, yang tercermin dalam kehidupan Nabi.

Saat ini, salah satu tantangan utama kemanusiaan adalah kerusakan alam. Kerakusan manusia menyebabkan bumi makin rapuh. Ini menjadi catatan reflektif bahwa kehidupan kita sudah amat jauh dari sunnah Nabi. Ketika Nabi hidup bersahabat dan berdampingan dengan alam, kita justru merusak dan membunuh ekosistem kehidupan.

Dalam tulisan ringkas ini, saya mengelaborasi data dari dua buku biografi Nabi yang ditulis oleh cendekiawan Muslim Barat, yaitu In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad karya Tariq Ramadan dan Muhammad the World Changer karya Mohamad Jebara. Kedua buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Setelah membaca kedua buku tersebut, saya mendapatkan refleksi penting: betapa Nabi hidup selaras dengan alam. Selain itu, konsep-konsep penting dalam Islam pun terinspirasi dari semangat ekologis.

Pendidikan Alam: Dari Berguru pada Gurun hingga Karakter Masyarakat Adat

Nabi Muhammad lahir dengan penuh keterbatasan. Beliau telah berstatus yatim piatu pada masa belianya. Di sinilah petualangan hidupnya dimulai: ia tumbuh dan dididik oleh kerasnya alam padang pasir.

Selama empat tahun, Muhammad diasuh oleh Halimah dan tinggal bersama Bani Sa’d secara nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kehidupan padang pasir membentuk cara pandangnya tentang penciptaan dan unsur alam semesta. Beliau juga belajar dari kekayaan tradisi lisan masyarakat Badui. Kekuatan dan kefasihan bahasa ini kemudian menjadi nilai penting ketika beliau diangkat menjadi Nabi.

Sekilas, kehidupan Nabi masa kecil mirip dengan kehidupan masyarakat adat: hidup berpindah mengarungi alam dan menjaga tradisi lisan di tengah gempuran tradisi tulis. Cara pandang Nabi dan masyarakat adat dalam melihat alam pun memiliki kesamaan, yaitu memandang alam semesta sebagai sesuatu yang sakral.

Marshall Sahlins dalam bukunya, The New Science of the Enchanted Universe, menegaskan bahwa cara hidup masyarakat adat di seluruh dunia ternyata hampir sama sepanjang sejarah. Setiap praktik masyarakat adat berawal dari kesadaran bahwa manusia adalah makhluk kecil di dunia yang besar. Bagi masyarakat adat, setiap tindakan manusia—seperti menanam dan merawat pohon—diberdayakan oleh kekuatan spiritual.

Nabi Muhammad pun membangun hubungan khusus dengan alam yang terus terjalin sepanjang perjalanan kenabiannya. Alam raya dipenuhi tanda-tanda yang mengingatkan manusia pada kehadiran Sang Pencipta. Begitu pula dengan padang pasir yang tandus. Meski tampak tidak memiliki kehidupan, Al-Quran memperlihatkan gambaran kehidupan setelah kematian melalui kebangkitan tanah padang pasir yang tandus bagi hati yang terbuka:

“Dan sebagian dari tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa engkau melihat bumi kering dan tandus, kemudian apabila Kami turunkan air (hujan) di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur. Sesungguhnya Zat yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS. Fushilat [41]: 39)

Ada banyak ayat Al-Quran lain yang mengajak manusia mengamati dan merenungi penciptaan alam semesta. Semua itu, bagi orang beriman, seharusnya menghadirkan rasa takjub sekaligus ketundukan pada perintah Tuhan, salah satunya dengan menjaga dan merawat alam raya.

Memori masa kecil Nabi tentang kehidupan padang pasir yang tandus membentuknya menjadi pribadi yang peduli lingkungan. Dalam sebuah sabdanya jauh setelah melewati masa kecilnya, Nabi menegaskan: “Jika esok kiamat dan di tanganmu masih ada bibit pohon, maka jika mampu, tanamlah.”

Masa kecil Muhammad bersama Halimah juga menyiratkan pentingnya seorang anak mendapatkan kasih sayang dan asupan gizi yang cukup. Asupan itu bukan berupa makanan saji (fast food) sebagaimana yang marak saat ini, melainkan makanan alami dari bumi yang masih asri.

Akar Ekologis Istilah Islam: Belajar Metafora dari Lebah dan Pertanian

Muhammad kecil mengonsumsi susu unta segar, kurma kering, pisang liar, madu, dan air minum yang dibubuhi dedaunan herbal. Halimah pun mengulang ritual tahnik yang pernah dilakukan kakek Muhammad, Abdul Muthalib, yaitu mengolesi bibir Muhammad dengan cairan kurma sebagai simbol asupan makanan berkualitas sekaligus menandai fasenya menjadi anak yang sudah bisa diberi tugas.

Dalam catatannya, Jebara menuturkan tugas pertama Muhammad, yaitu bergelantungan di tebing. Beliau diturunkan dengan tali dari ketinggian 45 meter untuk memanen madu dari sarang lebah di ceruk tebing. Nabi diajarkan memanen madu secara tradisional menggunakan ranting akasia terbakar yang membikin lebah mabuk oleh asap.

Pengalaman berinteraksi dengan lebah membawanya pada penghayatan hidup yang mendalam. Beliau bersabda:

“Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap (di ranting) namun tidak membuatnya patah dan rusak.”

Masih seputar lebah dan madu, Jebara menganalisis kata syahadat yang dalam bahasa Semitik kuno (syahd) berarti sarang madu. Sebagaimana syahadat menjadi puncak keberislaman seseorang, madu menjadi tujuan utama kehidupan lebah. Artinya, seorang muslim harus hidup seperti lebah: menjelajahi dunia untuk menyerap kebijaksanaan dari berbagai sumber, mengendapkannya untuk memproses ilmu pengetahuan, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama.

Pesan-pesan ekologis dalam sabda Nabi dapat terus kita temukan dalam berbagai fase kehidupannya. Ketika Nabi bersama Ali dan Zaid berada di gerbang utara Mekah untuk melepas Abu Dzar al-Ghifari yang telah belajar Islam berbulan-bulan, Nabi menepuk bahu Ali dan bersabda: “Jalur perkembangan yang terbentang di hati manusia bagaikan jalur air yang menghidupi pohon kurma. Sebatang pohon kurma membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berbunga dan berbuah, bahkan hingga 70 tahun di lahan yang gersang.”

Beberapa hari setelah kepergian Abu Dzar, Nabi Muhammad menerima wahyu Surah al-Insyirah, yang secara harfiah bermakna menguraikan simpul tali pengikat unta. Surah ini menekankan satu ajaran penting: bahwa bersama satu kesulitan (al-‘usr) ada banyak kemudahan (al-yusr). Kata al-yusr ini menggambarkan air yang mengalir mengitari sebongkah batu di tengah sungai.

Ada pula kata akhirah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi akhirat. Selama ini, kita memahami kata ini sebatas kehidupan setelah kematian. Padahal, kata akhirah meminjam istilah pertanian yang menggambarkan fase ketika petani menunggu masa panen setelah bekerja keras merawat tanaman mereka. Dari gambaran ini pula lahir istilah populer: ad-dunya mazra’atu al-akhirah (dunia adalah ladang bercocok tanam untuk akhirat).

Merawat Bumi sebagai Wujud Cinta: Refleksi Maulid di Tengah Krisis Lingkungan

Tentu masih banyak dimensi ekologis yang kuat dari kehidupan Nabi. Dari beberapa contoh di atas saja, kita dapat melihat betapa intimnya Nabi dengan alam. Bahkan, cara beliau memandang kehidupan terinspirasi dari bagaimana alam bertumbuh.

Dimensi inilah yang hilang dalam kesadaran masyarakat modern, di mana alam tidak lagi dilihat sebagai makhluk bertumbuh, melainkan sebatas benda mati yang dieksploitasi menuruti hawa nafsu. Kita dibesarkan untuk melihat pohon, air, dan berbagai spesies biota sebatas objek pemenuhan ekonomi manusia.

Padahal, semua makhluk memiliki kehidupan yang perlu dihargai dan tidak boleh dirusak. Ajaran Islam pun banyak terinspirasi dari kebaikan alam yang dianugerahkan Tuhan. Oleh karena itu, merayakan maulid Nabi tidak cukup hanya dengan seremoni tahunan belaka. Kita yang mengaku mencintai Nabi perlu mengikuti teladannya dalam merawat alam semesta.

Merayakan maulid Nabi tidak hanya melalui lisan yang basah oleh lafal salawat, tetapi juga melalui aksi nyata menolak segala bentuk kerusakan akibat kerakusan manusia, sekaligus melakukan perbaikan alam, sekecil apa pun itu.

Sebagaimana sabda Nabi: menyingkirkan duri dari jalan adalah bagian dari keimanan. Duri di jalan itu kini berwujud polusi asap yang tebal, lubang tambang tanpa reklamasi, serta kebijakan rezim yang memuluskan kerusakan lingkungan.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَأَشْغِلِ الظَّالِمِينَ بِالظَّالِمِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَأَشْغِلِ الظَّالِمِينَ بِالظَّالِمِينَ

وَأَخْرِجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

“Ya Allah, berikanlah salawat kepada pimpinan kami Nabi Muhammad, sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang zalim lainnya, dan selamatkanlah kami dari kejahatan mereka. Serta berikanlah salawat kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau.”

Melampaui Salat Istisqa’

Di berbagai daerah, terutama di Pulau Kalimantan, memasuki musim kemarau panjang. Hujan lama tak menyapa tanah ini. Imbasnya, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pun tak dapat dihindarkan.

Pemantauan BMKG pada 19 Agustus 2026 mencatat sebaran asap di Sumatera Selatan dan seluruh provinsi Kalimantan, yang bergerak ke arah Barat hingga Timur Laut mengikuti hembusan angin dari Tenggara. Ribuan titik panas (hotspot) berkepercayaan tinggi terdeteksi di berbagai wilayah, dengan lonjakan tertinggi di Kalimantan sebanyak 1.106 titik (terbanyak di Kalbar dan Kalteng), disusul Papua dengan 179 titik (didominasi Papua Selatan), serta Sumatera sebanyak 34 titik.

Di Kalimantan Timur, sebaran karhutla terbanyak berada di Kabupaten Berau, tempat domisili penulis. Karenanya, saya merasakan sekali dampak kemarau panjang yang berkelindan dengan kebakaran hutan ini.

Salat Istisqa’: Ikhtiar Spiritual dan Sunnah Rasulullah

Karena itu pula, beberapa hari lalu, Pemerintah Daerah Kab. Berau menginisiasi pelaksanaan Salat Istisqa yang dipusatkan di Masjid Agung Kabupaten. Salat Istisqa adalah bagian dari upaya spiritual kita sebagai hamba untuk memohon kepada Sang Pencipta agar diturunkan air hujan.

Salat ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut:

“Nabi Muhammad SAW keluar rumah pada suatu hari untuk memohon diturunkan hujan, lalu beliau sholat dua rakaat bersama kita tanpa azdan dan iqamat, kemudian beliau berdiri untuk khutbah dan memanjatkan doa kepada Allah SWT dan seketika itu beliau mengalihkan wajahnya (dari semula menghadap ke arah hadirin) menghadap ke kiblat serta mengangkat kedua tangannya, serta membalikkan selendang serbannya, dari pundak kanan ke pundak kiri, begitupun ujung serbannya” (HR. Imam Ahmad).

Praktik salat ini mengajarkan kita penting untuk bertawakal kepada Sang Pencipta. Namun, kita juga perlu ingat, di dunia ini ada relasi sebab akibat. Sebelum berdoa untuk mendapatkan hasil yang terbaik, kita perlu berusaha dengan maksimal. Maka di sinilah penting memahami salat istisqa tidak sebatas berdoa untuk meminta hujan.

Salat sebagai Bentuk Pertobatan Ekologis

Salat ini perlu dimaknai sebagai pertobatan ekologis manusia yang telah melakukan kerusakan alam. Sebab musim kemarau panjang, kekacauan cuaca dan krisis iklim ini adalah akibat dari bobroknya regulasi aturan pengelolaan SDA berkelindan dengan keserakahan manusia mengeruk kekayaan alam tiada henti.

Memang kita bisa berkilah, musim kemarau ini berlangsung setiap tahun. Tidak hanya terjadi saat ini. Bahkan sejak zaman Nabi juga sudah terjadi. Namun yang perlu diingat, musim kemarau saat ini mempunyai daya rusak yang lebih luas daripada musim kemarau sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG 2017-2025 dalam sebuah siniar Youtube bahwa pengaruh manusia yang mengusik lahan dan lingkungan membuat dampak atau magnitude-nya lebih besar.

Bayangkan saja, musim kemarau yang menjadi siklus alam harus datang berdampingan dengan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan sawit dan pembabatan pohon yang kian masif untuk industri pertambangan. Sederhananya, musim panas datang, sementara paru-paru yang menjaga dunia makin berkurang.

Pesan Al-Quran: Menjaga Bumi Setelah Dikucuri Air Hujan

Kalau kita membaca Al-Quran tepatnya di Surat Al-Baqarah ayat 60, Nabi Musa pun memohon curahan air hujan untuk umatnya.

(Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu, Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Perhatikan ujung ayat tersebut setelah Allah mencurahkan air, “jangan berbuat kerusakan di bumi”. Artinya, ada hubungan erat antara berhentinya hujan dengan kerusakan yang dibuat oleh manusia.

Karenanya, selain melakukan salat istisqa dan berdoa, kita perlu berbenah mengelola negara ini. Terutama di Berau, tempat penulis berpijak, yang kian hari, lubang tambangnya makin tak terhingga. Bagaimana pun khusyuk dan lantangnya kita berdoa, selama tak dibarengi dengan perubahan dan pertobatan dari segala bentuk kerusakan, maka rahmat Allah pun tak akan diberikan. Sebab Sang Pencipta tak akan mengubah nasib negara, selama mereka berpangku tangan dalam kemerosotannya.

Al-Ghazali, Sampah dan Ijtihad Hari ini

Al-Ghazali merupakan salah satu ulama, tokoh muslim yang diakui keilmuannya sepanjang sejarah. Karyanya senantiasa dipelajari dan dihidupi oleh para santri. Al-Ghazali dikenal sebagai tokoh sufistik agung yang mendapatkan tempat di hati para pembelajar. Memang Al-Ghazali telah menutup kehidupan dunianya pada tahun 505 H atau 1111 M, pada usia 54 tahun.

Al-Ghazali merupakan orang yang sangat mencintai ilmu. Hal ini terbukti dari kepakarannya dalam berbagai macam ilmu dan terlihat dari karya-karyanya. Al-Ghazali diakui sebagai salah satu polymath: orang yang  menguasai berbagai ilmu. Meski demikian, bidang esoterik atau tasawuf lebih lekat dialamatkan padanya. Namun tulisan ini tidak sedang ingin membahas ketasawufan Al-Ghazali, melainkan Al-Ghazali yang amat mencintai ilmu dan kemanusiaan.

Semua ilmu bersumber dari Allah, Al-Qur’an adalah lautan tanpa ujung, semakin diselami semakin banyak mutiara-mutiara didapati. Begitulah keyakinan Al-Ghazali yang tertuang dalam kitabnya, Jawāhirul Qurān. Karena semua ilmu bersumber dari Allah, maka Al-Ghazali tidak mengotak-kotakkan ilmu ke dalam distorsi ilmu agama dan ilmu dunia.

Al-Ghazali memiliki sudut pandang yang menarik mengenai ilmu, ia menempatkan semua ilmu pada tempat yang wajib dipelajari. Pengategorisasian Ilmu ke dalam ilmu farḍu ̀ain dan ilmu farḍu kifāyah menunjukkan perhatiannya yang teramat tinggi pada sebuah pengetahuan. Pembagian ilmu ini juga bisa kita baca sebagai warisan Al-Ghazali dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia secara seimbang.

Dalam dunia pendidikan, Al-Ghazali memandang keseimbangan manusia sebagai tujuan pendidikan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara dimensi ‘abdullah dan khalifatullah. Dengan menyeimbangkan posisi tersebut manusia baru akan bisa mengenal Allah secara lebih tepat, serta bisa menempatkan dirinya dengan bijak.

Jika membaca sejarah Al-Ghazali, maka kita akan memahami konteks Al-Ghazali yang gencar dalam mempromosikan tasawuf. Tasawuf itu bisa dibaca sebagai upaya Al-Ghazali dalam menjaga keseimbangan kemanusiaannya. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa Al-Ghazali adalah ilmuwan yang terkenal waktu itu, tawaran menduduki puncak jabatan di Universitas Nizamiyah, dekat dengan kekuasaan. Pada waktu itu seakan semua dunia berdatangan padanya, harta dan kedudukan. Pada posisi tersebut Al-Ghazali bukan memanfaatkan dan meraup semuanya, namun memilih jalan yang susah dilakukan.

Al-Ghazali memilih untuk mengasingkan diri, mendirikan madrasahnya sendiri. Terus mengajarkan ilmu-ilmu dengan istikamah dan juga memberi kritikan pada berbagai macam golongan. Orang yang mempelajari fikih tanpa menginternalisasi nilai-nilai yang dimaksudkan, orang yang mengaku dekat dengan Tuhan tetapi tidak menjalankan aturan-aturan syariat, kedua golongan besar yang ada pada waktu itu dikritik oleh Al-Ghazali.

Sekali lagi Al-Ghazali berupaya menemukan keseimbangan, dia ahli fikih, namun tidak memuja fikih. Al-Ghazali juga dikenal ahli batin, waskito, namun tidak meninggalkan aturan-aturan Allah secara lahiriah. Keseimbangan dan kelengkapan.

Dengan pengategorisasian ilmu farḍu ̀ain dan ilmu farḍu kifāyah, Al-Ghazali mendorong manusia untuk mempelajari ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu politik dan ilmu-ilmu yang lain. Jika dalam suatu masyarakat semua orang hanya belajar fikih dan tidak ada yang mempelajari kedokteran, maka seluruh masyarakat menanggung dosa.

Kategorisasi tersebut merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan dimensi  ̀abdullah dan khalifatullah. Jika Al-Ghazali hidup pada era ini, mungkin ia akan mengategorikan ilmu dalam mengelola sampah sebagai cabang ilmu farḍu kifāyah, setiap daerah harus ada yang mempelajari bagaimana pengelolaan sampah demi terwujudnya masyarakat yang bersih, sehat, dan sejahtera.

Coba bayangkan, bila seluruh orang dalam suatu komunitas tidak peduli,  tidak memiliki pengetahuan untuk mengelola sampah. Setiap orang ingin enaknya saja, setiap belanja dapat kantong plastik, sampai rumah kantong plastik dan barang-barang di dalamnya yang kemudian menjadi sampah dibuang begitu saja. Begitu terus setiap harinya. Kemudian sampah-sampah tersebut menumpuk dan menggunung di suatu tempat. Pasti tidak hanya terbayang, tapi kondisi itulah yang sedang kita saksikan pada zaman sekarang.

Gunung sampah yang menelan korban. Tampaknya gunung sampah lebih banyak menelan korban dibanding gunung berapi. Tidak terasa, dan tidak terlihat secara kasat mata, namun terakumulasi mencemari polusi, merusak udara bersih, mencemari air, bahkan ada kasus yang mengeluarkan letusan, benar-benar sudah seperti gunung berapi. Problem sampah tidak hanya menjadi problem lokal, namun sudah menjadi masalah kemanusiaan. Manusia yang menciptakan sampah, dan manusia yang menuai apa yang ia lakukan. Sayangnya dampak negatif itu tidak hanya ditanggung oleh perorangan, namun oleh seluruh komunitas.

Setiap zaman ada orangnya dan setiap orang memiliki zamannya. Karenanya, ijtihad merupakan keniscayaan, tidak hanya dalam bidang fikih, namun juga cara pandang. Bagaimana jika kebiasaan kita memakai kantong plastik hanya sekali lalu dibuang itu termasuk perilaku tabzir. Jika demikian bukankah perilaku itu dikecam dalam aturan Tuhan di kitab suci yang kita baca setiap hari, sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Isra ayat 26-27:

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۗوَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Quraish Shihab menjelaskan tabzir sebagai perilaku pengeluaran yang bukan ḥaq. Oleh karena itu orang yang mengeluarkan banyak hartanya demi perjuangan di jalan Allah, seperti yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu bukanlah termasuk tabzir. Jika demikian, bagaimana dengan pengeluaran yang sedikit untuk sesuatu yang bukan ḥaq?

Memang harga kantong plastik itu sepele, tapi jika pembuangan sampah, pencemaran lingkungan merupakan sesuatu yang tidak ḥaq, maka itu termasuk perilaku tabzir, bukan? Kalaupun hal tersebut tidak termasuk perilaku tabzir menurut pembaca, bukankah hal itu termasuk perbuatan yang merusak? Sedangkan Tuhan melarang kita sebagai hamba serta khalifah dari perbuatan yang merusak. Karena Tuhan menciptakan kita bukan untuk merusak dan mengalirkan darah seperti yang disangkakan oleh sebagian malaikat.

Jika Al-Ghazali hidup dalam konteks masyarakat yang memiliki problem sampah, pasti ia akan mempromosikan pendidikan untuk mengatasi masalah tersebut. Itu jika Al-Ghazali, sayang kita bukan Al-Ghazali, kita suka pendidikan untuk keuntungan pribadi. Semakin tinggi, semakin ingin dunia berdatangan, bahkan mendistorsi pendidikan hanya untuk keuntungan materi masa depan.

 

Bacaan lebih lanjut

Al-Ghazali, Jawahirul Quran, Darul Ihyail Ulum, Bairut

Al-Ghazali, Ayyuhal Walad, Darul Kutub Al Ilmiyah

Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah, Apk Hp

Pancasila yang Digusur: Ketika Hukum Lingkungan Bekerja untuk Oligarki

Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemaknaan pasal ini bertujuan melahirkan paradigma bahwa kekayaan alam wajib digunakan untuk menciptakan keadilan sosial. Realitasnya keadilan sosial hampir menjadi janji yang selalu digunakan setiap pemilu lima tahun sekali.

Belahan wilayah Indonesia lain misalnya, Kalimantan Timur, warga Dayak Benuaq dari Kampung Dingin menuntut perusahaan tambang batubara bertanggung jawab atas pencemaran sungai dan kerusakan ladang. Respons yang mereka dapati malah melahirkan tersangka.

Raja Ampat, masyarakat adat Papua menyaksikan 22.000 hektar wilayah mereka masuk konsesi tambang nikel, kawasan yang selama ini mereka jaga dengan hukum adat sasi. Di Kalimantan Selatan, aktivis lingkungan dikriminalisasi oleh perusahaan tambang sementara laporan pencemaran mereka diabaikan. Pola ini memberikan indikasi hukum bekerja untuk aktor korporasi, bukan untuk rakyat.

Dua Undang-Undang, Satu Arah

Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Secara normatif, tujuan negara itu jelas: kemakmuran dan keadilan sosial. Namun ketika proses legislasi dikuasai oleh kepentingan modal, hukum tidak lagi netral, ia cenderung akan menjadi alat untuk mendukung para pemodal.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) awalnya adalah salah satu regulasi lingkungan paling progresif yang pernah dimiliki Indonesia. Ia mengenal prinsip kehati-hatian, polluter pays principle dan partisipasi masyarakat yang bermakna termasuk kewajiban pelibatan masyarakat terdampak dalam proses penyusunan AMDAL, serta sanksi pidana yang tegas bagi korporasi pencemar lingkungan.

Kemudian diikuti dengan UU Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan kembali sebagai UU No. 6 Tahun 2023. Sejumlah ketentuan krusial UUPPLH diubah atau dihapus. “Izin lingkungan” yang semula berdiri sendiri sebagai syarat izin usaha diintegrasikan menjadi sekadar komponen perizinan berusaha berbasis risiko. Peran masyarakat dalam penyusunan dan penilaian AMDAL dikurangi. Lebih jauh, pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pengelolaan limbah B3 tanpa izin—dihapus demi, “memberikan kemudahan untuk menjalankan usaha”.

Artinya hukum lingkungan yang sudah progresif dilemahkan secara sistematis oleh hukum investasi. Bukanlah hal yang terjadi kebetulan dalam proses legislasi, melainkan politik hukum yang bekerja secara sadar memperluas jangkauan modal, mempersempit ruang perlindungan rakyat dan alam.

UU Minerba: Menggulung Wilayah Adat

Di sektor pertambangan, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara melakukan hal yang serupa dengan cara yang lebih terang-terangan. Dibentuk tanpa partisipasi masyarakat adat yang justru paling terdampak undang-undang ini melakukan dua pergeseran sekaligus pada saat yang sama. Memperluas “wilayah hukum pertambangan” hingga mencakup seluruh ruang darat, laut, dan ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah Indonesia dan menarik kembali seluruh kewenangan pengelolaan dari pemerintah daerah ke pusat.

Definisi wilayah hukum pertambangan yang demikian luas, meminjam istilah yang digunakan dalam kajian akademis—norma sapu jagad yang secara potensial melegitimasi perampasan seluruh ruang hidup masyarakat adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat enam masalah mendasar undang-undang ini: perubahan dibahas tanpa partisipasi masyarakat, mempercepat kehancuran ruang hidup adat, melanggengkan korupsi di wilayah adat, menciptakan kewenangan sentralistik, berpotensi mengkriminalisasi masyarakat adat, dan memberikan keistimewaan terhadap konsesi tambang.

Dayak Benuaq: Ketika Pelapor Menjadi Tersangka

Pada 2 Februari 2023, warga Kampung Dingin di Kutai Barat, Kalimantan Timur, menggelar aksi di kantor PT Energi Batu Hitam (EBH). Tuntutannya sederhana: perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan sungai dan ladang mereka. Gudang bahan peledak didirikan di ladang adat tanpa izin penggunaan lahan yang sah. Sungai tercemar. Tanaman pertanian rusak.

Respons perusahaan adalah melaporkan warga ke Polres Kutai Barat. Status laporan naik ke penyidikan. Polisi hadir bukan untuk menyelidiki pencemaran melainkan untuk membongkar tenda pemantauan yang didirikan warga. Beberapa warga dipanggil paksa. Laporan masyarakat tentang pencemaran lingkungan tidak mendapatkan respons memadai. Laporan perusahaan terhadap warga naik ke penyidikan dalam hitungan hari.

Transparency International Indonesia mengidentifikasi label PSN dan konsesi tambang digunakan sebagai tameng untuk melegitimasi pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan, sementara korporasi mendapat keistimewaan berupa kelonggaran regulasi dan pemangkasan rantai perizinan.

Pola yang Berulang

Pencabutan izin di Raja Ampat yang sebelumnya masuk konsesi tambang, akibat tekanan publik yang masif sehingga di cabut. Namun surat keputusan pencabutan tidak pernah dipublikasikan. Tidak ada rencana pemulihan lingkungan. Hal ini memperlihatkan cara oligarki bekerja: mengalah sementara di hadapan tekanan publik, lalu melanjutkan setelah isu mereda. Hukum lingkungan yang sudah dilemahkan UU Cipta Kerja tidak mampu menjadi penghalang yang efektif.

Pola lain misalnya masif kriminalisasi dalam kasus yang berkaitan dengan lingkungan. Laporan Satya Bumi dan Protection International tahun 2024 mencatat 33 kasus serangan dan ancaman terhadap pembela lingkungan, dengan total 204 individu dan 15 kelompok menjadi korban.

Sistem yang bekerja hanya saja tidak untuk rakyat. Pasal-pasal pidana dalam UUPPLH dan UU Minerba yang seharusnya melindungi masyarakat dan lingkungan, dalam praktiknya lebih sering digunakan untuk mengkriminalisasi mereka yang melawan. Ketika sanksi pidana bagi korporasi pencemar justru dihapus oleh UU Cipta Kerja sementara pasal-pasal yang dapat menjerat warga yang “merintangi kegiatan pertambangan” dipertahankan kita tidak sedang berbicara tentang kekosongan hukum. Kita sedang berbicara tentang pilihan politik yang disengaja.

Pluralisme Hukum yang Diabaikan

I Nyoman Nurjaya menegaskan bahwa sentralisme hukum adalah utopia di tengah pluralisme hukum berperspektif sosiokultural Indonesia. Hukum adat sasi Raja Ampat terbukti menjaga ekosistem laut. Sistem pengelolaan tanah komunal Dayak Benuaq telah ada jauh sebelum konsep AMDAL dikenal. Keduanya tidak diakui secara memadai dalam UU Minerba maupun dalam UUPPLH pasca-perubahan Cipta Kerja. Brian Tamanaha mengingatkan bahwa dalam kehidupan nyata, keragaman sistem normatif adalah fakta, bukan pilihan. Ketika negara memaksakan sentralisme hukum yang pro-modal di atas sistem norma lokal yang telah terbukti menjaga keseimbangan ekologis, ia tidak hanya merampas tanah. Ia merampas cara sebuah komunitas memahami hubungannya dengan alam—dan menggantikannya dengan logika ekstraksi yang tidak mengenal pemulihan.

Pancasila Menunggu Ditepati

Satu Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Namun di Kampung Dingin, Raja Ampat, dan di mana pun masyarakat adat berdiri di hadapan alat berat yang bergerak atas nama investasi, Pancasila hampir tidak hadir sebagai pelindung. Ia hadir sebagai slogan di podium, sementara hukum yang seharusnya menjadi wujudnya bekerja ke arah yang berlawanan.

Selama reformasi hukum lingkungan hanya bergerak di permukaan tanpa menyentuh politik hukum yang menggerakkannya—selama AMDAL bisa diproses untuk tambang di jantung geopark dunia, selama aktivis lingkungan lebih mudah dikriminalisasi daripada korporasi pencemar sungai, selama sasi kalah dari surat izin, Pancasila akan terus menjadi janji yang menunggu ditepati oleh mereka yang sudah ada di sana jauh sebelum undang-undang pertambangan mana pun ditulis.