Perspektif Ibu di Balik Laut Bercerita

/0 Comments/in , /by

Film Laut Bercerita menyajikan dengan sangat baik perjalanan seorang pemuda bernama Biru Laut dalam memperjuangkan keyakinannya bersama teman-temannya. Sinopsis film ini membawa penonton pada kisah aktivisme mahasiswa, penculikan, dan potret kelam rezim Orde Baru pada masa itu. Sebuah kisah tentang keberanian anak-anak muda dalam menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Namun, kali ini saya mencoba keluar dari tema besar yang ingin disampaikan film tersebut. Saya ingin melihatnya dari sudut pandang yang berbeda.

Saya menonton film ini sendirian, di sebuah bioskop dekat kantor. Sebelumnya, saya bahkan harus buru-buru menyelesaikan pekerjaan agar bisa mengejar jadwal pemutaran pukul 13.00 WIB. Keinginan menonton film ini sebenarnya muncul setelah sehari sebelumnya anak saya, yang masih duduk di bangku SMA, meminta izin menonton film tersebut sepulang sekolah. Setibanya di rumah, ia bercerita dengan begitu antusias tentang cita-citanya setelah lulus SMA dan memasuki dunia perkuliahan. Ia ingin menjadi seperti Kinan, teman Mas Laut. Seorang perempuan yang pintar, kritis, aktivis, dan berani menyuarakan kebenaran demi memperjuangkan keadilan.

Cerita anak saya itu membuat penasaran. Seperti apa sosok Kinan yang begitu membekas dalam pikirannya? Apa yang membuat tokoh tersebut mampu menginspirasi anak saya sedemikian rupa? Di satu sisi saya merasa bangga, tetapi di sisi lain terselip rasa ragu dan khawatir. Sejauh mana sosok dan nilai-nilai yang dibawa tokoh tersebut akan diinternalisasi oleh anak saya? Apakah ia benar-benar memahami konsekuensi dari perjuangan yang begitu ia kagumi?

Ternyata, setelah menonton film ini, saya justru menemukan pemaknaan yang sangat berbeda dengan anak saya.

Jika anak saya melihat film ini melalui sosok Kinan dan semangat aktivisme mahasiswa, saya justru lebih banyak memikirkan orang tua Laut. Saya melihat film ini dari sudut pandang seorang ibu yang memiliki anak, yang dalam keadaan apa pun selalu menjadi bagian terbesar dari pikiran dan kehidupannya.

Bagi saya, kehadiran seorang anak tidak hanya terasa ketika ia berada di dekat kita, ketika wajahnya bisa dilihat, suaranya bisa didengar, atau keberadaannya bisa dipastikan. Bahkan ketika anak berada jauh, ia tetap hadir dalam pikiran dan doa. Ada kalanya, saat berdoa, saya baru menyadari bahwa doa untuk anak begitu panjang dan seolah mengalir dengan sendirinya. Sementara doa untuk orang tua, suami, bahkan untuk diri sendiri, terkadang justru terlupakan atau terasa lebih singkat. Seolah-olah, mendoakan anak adalah sesuatu yang otomatis dilakukan oleh hati seorang ibu.

Mungkin memang demikian adanya. Orang tua, khususnya seorang ibu, tidak pernah benar-benar siap untuk jauh dari anaknya. Sejauh apa pun anak pergi, selalu ada bagian dari dirinya yang tertinggal dalam pikiran dan perasaan orang tuanya.

Dalam film ini, Biru Laut digambarkan sebagai sosok anak yang baik dan menyayangi keluarganya. Meskipun harus menempuh pendidikan di luar kota, ia tetap menjaga komunikasi dengan bapak, ibu, dan adiknya. Dalam situasi ketika teknologi komunikasi belum semudah sekarang, ia tetap berusaha memberikan kabar bahwa dirinya baik-baik saja. Barangkali bagi Laut, kabar sederhana itu adalah bentuk kasih sayang kepada keluarga, sekaligus caranya mengurangi kekhawatiran orang tuanya.

Namun, saya membayangkan bagaimana perasaan orang tuanya ketika kabar itu akhirnya tidak lagi datang. Bagaimana seorang ibu menjalani hari-harinya ketika anak yang biasanya memberi kabar tiba-tiba menghilang? Bagaimana rasanya menunggu seseorang yang tidak diketahui keberadaannya, tanpa kepastian kapan akan pulang, bahkan tanpa tahu apakah ia masih bisa pulang?

Saya sangat trenyuh ketika melihat bagaimana harapan orang tua Laut untuk suatu hari mendengar ketukan pintu dan mendapati anaknya kembali ke rumah tetap terpelihara. Di tengah kesimpangsiuran informasi, tanpa kepastian tentang keberadaan dan nasib anaknya, mereka terus hidup dalam penantian. Sebuah penantian yang tidak memiliki batas waktu, karena anaknya selamanya berada dalam status orang hilang.

Ini adalah pilihan yang sangat berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Betapa pun menyakitkannya, mungkin akan lebih mudah bagi orang tua untuk menerima kenyataan jika anaknya dinyatakan telah meninggal dunia, jasadnya ditemukan, dimakamkan dengan layak, dan mereka memiliki tempat untuk berziarah, mengunjungi makamnya kapan saja, serta memanjatkan doa. Setidaknya ada kepastian yang dapat membantu mereka perlahan-lahan menerima kehilangan. Namun, bagaimana jika kepastian itu tidak pernah ada? Harapan untuk melihat anaknya pulang tetap harus dijaga, sementara kemungkinan terburuk juga terus menghantui pikiran.

Film ini menggambarkan penantian itu melalui hal-hal sederhana yang justru terasa begitu menyayat hati. Bapaknya Laut tetap menyiapkan piring untuk Laut, seolah-olah anaknya masih akan duduk dan makan bersama keluarga. Ibunya tetap memasak tengkleng, makanan kesukaan Laut, dengan harapan suatu hari anaknya pulang dan bisa menikmati masakan kesukaannya lagi. Bagi orang lain, mungkin itu hanya sepiring makanan dan masakan yang disiapkan seperti biasa. Namun, bagi saya, itu adalah wujud cinta seorang ibu dan bapak yang belum bersedia melepaskan harapan.

Saya membayangkan, setiap hari kedua orang tua itu hidup dengan doa dan pertanyaan yang sama. Seandainya anakku masih hidup, di mana dia sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia masih ingat rumah? Namun, jika ternyata anakku sudah tiada, di mana jasadnya? Bagaimana nasibnya? Dan mengapa kami tidak pernah diberi kesempatan untuk mengetahui semuanya? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin akan terus berulang, hari demi hari, tanpa pernah menemukan jawaban.

Ada pepatah Jawa yang mengatakan, “Mati anak telentang, mati bapak telungkup.” Sebuah ungkapan yang menggambarkan betapa beratnya orang tua kehilangan anak. Anak adalah belahan jiwa, bagian dari diri yang telah dilahirkan, dibesarkan, dan dicintai dengan sepenuh hati. Orang tua mungkin rela berkorban apa pun, bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri, demi membela dan melindungi anaknya. Karena itu, kehilangan anak bukan sekadar kehilangan seseorang dalam keluarga, melainkan kehilangan bagian dari kehidupan itu sendiri.

Di titik inilah saya merasa film ini begitu menyentuh. Saya tidak hanya melihat seorang pemuda yang berjuang mempertahankan keyakinannya, tetapi juga seorang anak yang dirindukan keluarganya. Ada seorang ibu yang terus berharap, menunggu, dan berdoa. Ada kerinduan yang tidak selesai, kekhawatiran yang tidak menemukan jawaban, serta harapan akan kepulangan yang mungkin tidak pernah terwujud.

Dan yang paling menyakitkan dari kisah orang tua Laut bukan hanya kemungkinan bahwa anak mereka telah tiada, melainkan kenyataan bahwa mereka tidak pernah benar-benar diberi kesempatan untuk mengetahui, menerima, dan mengikhlaskan kepergiannya.

Jika anak saya memaknai pesan film ini melalui sosok Kinan, seorang mahasiswi yang tegas, pintar, dan berani menyuarakan kebenaran, maka saya justru lebih banyak tertuju pada orang tua Laut. Mungkin karena saya juga seorang ibu. Saya memahami bahwa anak adalah prioritas dalam hidup saya. Bukan berarti saya tidak menginginkan anak saya tumbuh menjadi pribadi yang kritis, berani, dan memiliki kepedulian terhadap keadilan. Justru saya ingin ia memiliki semua itu. Namun, sebagai orang tua, tentu ada harapan lain yang selalu menyertainya: semoga dalam setiap langkah dan perjuangannya, ia selalu diberi keselamatan dan dapat kembali ke rumah.

Pada akhirnya, film yang sama bisa menghadirkan pesan yang berbeda bagi setiap orang. Anak saya pulang dari bioskop dengan membawa inspirasi tentang keberanian dan perjuangan. Sementara saya pulang dengan membawa pikiran tentang kerinduan, kehilangan, dan betapa berharganya kehadiran seorang anak dalam kehidupan orang tuanya.

Sebab, anak mungkin bisa pergi jauh untuk memperjuangkan apa yang diyakininya. Namun, bagi orang tua, sejauh apa pun ia pergi, selalu ada piring yang disiapkan, makanan kesukaan yang dimasak, dan doa yang menunggu kepulangannya.

Ada ibu dan bapak yang tidak pernah berhenti menunggu. Bukan karena mereka tidak mampu menerima kehilangan, tetapi karena mereka tidak pernah mendapatkan kepastian untuk benar-benar melepaskan.

Belajar dari Spider-Man: Brand New Day

/0 Comments/in , /by

“Karena kita kehilangan seseorang, bukan berarti kita layak menjalani kehidupan ini sendirian” (Peter Parker)

~~~

Dunia imajinasi kita hidup bersama para pahlawan super dalam film sci-fiction. Entah itu yang dibuat oleh Marvel maupun DC. Kehadiran super hero itu membuat kita menantikan sosok hebat yang dapat mengubah dunia, negara, atau daerah tempat kita tinggal.

Sayangnya, kekuatan super itu hanya ada dalam film fiksi saja. Di dunia nyata, sering kali mereka yang jahat justru menguasai dunia. Orang baik tertindas dan tidak ada tempat untuk melawan. Namun, kesan itu berubah ketika saya menonton film terbaru Spider-Man: Brand New Day.

Ada tiga poin penting yang saya dapatkan dari film berdurasi lebih dari dua jam itu. Pertama, soal proses menerima diri. Dalam hidup ini, kita sering kali bergumul pada hal-hal yang tidak bisa diubah. Kita menyesal lahir dengan keterbatasan fisik atau ras tertentu.

Alhasil, kita justru berusaha mencari alat untuk mengubah hidup ini. Persoalan genetik dan hormon yang merupakan given, justru mau diubah dengan dalih agar bisa hidup lebih baik lagi. Penemuan teknologi mutakhir pun tak akan dapat membantu. Sebab teknologi secanggih apa pun hanyalah alat, bukan tujuan.

Sebagai seorang pribadi, yang perlu dilakukan pertama kali adalah penerimaan. Penerimaan ini lahir dari pengenalan diri. Era modern memang makin menyamarkan kita untuk mengenali siapa diri ini sebenarnya. Kita terpukau dengan kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia, spesies kita. Sehingga menganggap bahwa dengan menggunakan teknologi, kita menjadi manusia super, manusia kuat, manusia hebat.

Padahal justru di situlah celah kita melupakan jati diri sebenarnya. Ketika teknologi sudah memperdaya kita, nilai kemanusiaan kian luntur, berganti dengan keserakahan.

Pengenalan dan penerimaan diri ini berkaitan pula dengan poin kedua, soal berdamai dengan masa lalu. Salah satu musabab kita kesulitan menerima diri adalah karena kita tidak menyelesaikan persoalan masa lalu. Setiap manusia punya luka dan trauma. Luka yang tidak dipulihkan akan menjadi racun di kemudian hari. Trauma itu menjadi bom waktu yang dapat meledak saat ada pemantiknya.

Ketika ada anak yang dibesarkan dalam keluarga yang rusak. Ia hanya akan mewariskan kerusakan itu. Kehilangan sosok orang tua membuatnya tak bisa merasakan cinta. Luka itu akan tumbuh dan berpotensi menyebarkan luka yang lebih dalam kepada orang lain.

Dalam skala berbangsa dan bernegara, memori kelam kekerasan yang diwariskan akan menjadi luka. Luka itu kian dalam menggerogoti negara, hingga pada akhirnya mengantarkan negara itu dalam keterpurukan akut. Ibarat penyakit tumor yang tidak diobati akan menjalar merusak seluruh organ tubuh.

The last but not least, film ini juga mengajarkan tentang arti kepahlawanan sebenarnya. Film ini lebih banyak menghadirkan sosok Peter sebagai manusia biasa dibandingkan pahlawan super penjaga ketertiban dunia.

Namun ini yang justru sering terlupa, untuk bisa menolong orang lain, kita perlu membantu diri sendiri terlebih dahulu. Mereka yang belum selesai dengan diri dan masa lalunya, mustahil bisa menolong apalagi menjadi pemimpin bagi orang lain.

Sayangnya, sosok semacam ini banyak kita temukan mulai dari pucuk pimpinan hingga tingkat yang paling bawah. Banyak orang yang dielukan sebagai pahlawan masyarakat justru berujung menjadi pembunuh harapan rakyat. Sebab para pemimpin ini belum beres dengan kehidupan pribadinya.

Ia hanya tampak tegar dan dengan jumawa memperkenalkan diri sebagai pahlawan yang siap berjuang untuk orang banyak. Padahal sejatinya, ia bukan pahlawan. Ia hanya orang yang gagal memimpin diri dan mencoba mengobati lukanya dengan membanggakan diri.

Iya, itulah sosok Spider-Man yang diangkat dalam film ini. Manusia laba-laba yang berjuang menjadi manusia. Sementara banyak manusia abal-abal yang sok menjadi pahlawan meski hanya bualan.

Menolak Punah: Melawan Modernitas dan Industri Fast Fashion

/0 Comments/in , /by

Setelah merayakan “Pesta Babi”, pekan ini saya menonton film “Menolak Punah”. Film ini diputar secara masif di berbagai daerah berbasis komunitas. Sebab kepunahan memang ancaman bagi semua, bukan hanya tantangan individu.

Elizabeth Kolbert dalam artikel berjudul “Civilization and Extinction” yang termuat dalam buku “The Climate Book” karya Greta Thunberg menegaskan: “senjata kita yang paling berbahaya terbukti adalah modernitas dan pendamping setianya, kapitalisme.”

Kolbert memberikan gambaran evolusi kepunahan, bahwa dalam punah pun makhluk hidup mengalami perkembangan. Terutama di tangan kuasa homo sapiens. Puncaknya pada abad ke-20, populasi manusia mulai meningkat tidak hanya secara linier tetapi secara eksponensial. Dekade-dekade setelah Perang Dunia Kedua adalah masa pertumbuhan populasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di satu sisi dan konsumsi di sisi lain.

Antara tahun 1945 dan 2000, jumlah orang di dunia meningkat tiga kali lipat. Selama periode yang sama, penggunaan air meningkat empat kali lipat, tangkapan ikan laut meningkat tujuh kali lipat, dan konsumsi pupuk melonjak sepuluh kali lipat. Dunia makin padat, ruwet dan sumpek.

Kini, pintu masuk kepunahan itu dikemas dengan ciamik dalam film “Menolak Punah”. Film ini adalah karya dokumenter besutan Dandhy Laksono dan Aji Yahuti yang menyoroti krisis lingkungan akibat industri tekstil. Jika selama ini banyak yang menyoroti sampah limbah makanan, maka film ini melengkapi dampak ekstraktif kehadiran manusia yang rakus yaitu limbah pakaian (fast fashion).

Kepunahan Jati Diri di Balik Hegemoni Industri

Ada tiga poin utama yang menjadi refleksi saya setelah menonton film ini. Pertama, eksistensi penenun kain yang kian sedikit. Ironinya lagi, bukan hanya penenunnya yang kian sekarat, padi dan kapas yang melekat pada lambang negara justru diimpor dari luar negeri.

Adagium yang dilontarkan oleh para pemimpin bangsa bahwa kita adalah bangsa besar, runtuh dengan fakta di lapangan. Bahkan komoditas yang dulu membuat negara ini dijajah pun, kini makin sulit ditemukan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor kapas Indonesia memang masih sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan industri tekstil nasional karena produksi lokal yang belum mencukupi.

Makin sedikitnya bahan baku sekaligus penenunnya menjadi imbas dari budaya konsumtif dan produktif yang kian menghegemoni masyarakat. Modernitas memang membawa doktrin: manusia harus terus ‘menghasilkan’. Kapitalisme mempertegas bahwa hasil itu perlu didapatkan dengan sesedikit usaha dan sebanyak mungkin hasil.

Dengan pemikiran semacam itu, pekerjaan menenun kain bukanlah sesuatu yang menjanjikan. Sudahlah membutuhkan waktu lama, tenaga banyak, hasilnya pun sedikit. Namun, yang luput dari perhatian kita adalah proses menenun adalah wujud dari merawat ingatan pengetahuan sekaligus kehidupan masyarakat lampau. Kini, siapa yang masih mengetahui cara menenun? Padahal dahulu, itu adalah kekayaan jati diri bangsa.

Mitos Kecantikan dan Beban Lingkungan dari Lemari Kita

Kedua, mitos kecantikan dan perawatan ala perempuan. Dalam salah satu adegan film, seorang perempuan muda diwawancarai alasan membeli dan menumpuk baju. Jawabannya sederhana: “karena modelnya lucu, murah dan biar tidak ketinggalan tren.” Dalam konteks yang lebih luas, alasan perempuan lebih banyak mengoleksi baju adalah karena mitos yang berkembang di masyarakat tentang kecantikan. Bahwa perempuan cantik adalah yang menggunakan baju mahal dan modis.

Mitos standar kecantikan ini perlu dilawan. Kecantikan perempuan tidak dinilai dari harga baju yang digunakan. Perempuan harus melawan. Kita pun perlu mengubah pemikiran. Agar tidak ada yang melanggengkan miskonsepsi yang justru berakibat pada penumpukan sandang.

Ketiga, membangun kesadaran dan kesederhanaan. Selama satu jam lebih menonton film ini, saya teringat dengan budaya kehidupan para sufi. Dalam salah satu literatur, kata sufi atau tasawuf berasal dari kata shuf yang berarti bulu domba atau benang wol. Sebab, mereka menggunakan bahan tersebut sebagai pakaiannya. Tidak menumpuk, hanya satu atau dua baju. Cukup menggunakan apa yang melekat pada badan saja.

Tapi itu dulu. Sekarang, 3 dari 10 orang membuang pakaian yang baru dibeli. Sebagian besar pakaian itu dibuat dari bahan serat sintesis poliester yang notabene adalah turunan minyak bumi dan sulit terurai. Coba cek kembali lemari kita: ada berapa tumpukan baju yang mungkin dalam satu tahun belum tentu kita gunakan. Semua baju ‘plastik’ itu pada akhirnya akan menjadi sampah.

Memperpanjang Usia Sandang sebagai Langkah Berbenah

Namun, film ini tak hanya bicara soal masalah. Ada secercah harapan yang membuat karya anak bangsa ini perlu ditonton. Saya percaya, tidak ada kata terlambat untuk berbenah. Dan itu dimulai dari diri sendiri. Apakah perubahan pola hidup kita akan berdampak bagi bumi? Ya. Apalagi, jika yang mengubah gaya hidup itu ada 100, 1000 individu. Menciptakan tren baru, melahirkan aturan baru.

Dan ketika menonton film ini, saya tersadar sedang menggunakan baju One Piece yang sudah berusia lebih dari 10 tahun. Kita tidak bisa mencegah kerusakan, apalagi di tengah masifnya bisnis ekstraktif. Tetapi kita bisa memperlambat kerusakan dengan memperpanjang usia baju yang kita kenakan. Sampai waktunya nanti, baju lama kita bisa menjadi kehidupan baru bagi orang lain.

Sebagai manusia kita perlu bertanggung jawab atas apa yang kita makan dan gunakan. Sebab jika tidak, semua itu hanya menjadi tumpukan sampah yang mendekatkan kita pada kepunahan.

Merayakan “Pesta Babi”

/1 Comment/in , /by

Ketika mengunggah poster film Pesta Babi, banyak orang yang bertanya. Salah satunya, kawan seorang guru, yang mengaku seram membaca judulnya. Banyak orang yang ‘alergi’ dengan babi. Bahkan dalam kepala sudah tercap satu doktrin bahwa babi itu haram.

Saya pun bertanya, “di bagian mana dari film itu yang seram? Kan belum menonton, kok bisa menilainya seram?” Ia pun menjawab, “dari judulnya, karena di sekolah, kata ‘babi’ terlarang untuk menyebutkannya”.

“Kenapa terlarang? Bukankah babi itu nama hewan?”, saya melanjutkan pertanyaan dan dijawab cepat olehnya, “karena sering digunakan untuk menghujat.”

Dari percakapan singkat di WhatsApp tersebut, saya dapat memahami mengapa film yang disutradarai Mas Dandhy Laksono ini menjadi tertolak di banyak tempat. Orang lebih geram dengan diksi yang vulgar, seperti kata babi, dibandingkan keramahan bahasa yang digunakan oleh politisi, padahal kelakuannya lebih bejat dari babi liar sekalipun.

Negeri kita, sejak dahulu sudah dikelola dengan rezim serba takut. Takut membaca buku yang katanya berideologi kiri. Bahkan takut dengan gambar Palu Arit yang ditempel di dinding kosan mahasiswa hampir DO. Alih-alih membaca, membedah, menguliti ide suatu pemikiran, dan mengapa kita harus menolaknya, yang terjadi adalah pembredelan.

Begitu pula dengan kehadiran film “Pesta Babi” ini. Banyak orang yang takut, bahkan sebelum menonton. Ironinya, ketakutan itu juga terlihat dari banyak akademisi kampus yang seharusnya sudah selesai dengan urusan pemikiran. Ataukah kampus sudah tumpul karena dapat jatah MBG?

Sikap banyak kampus yang melarang mahasiswanya mendiskusikan film ini adalah cerminan pendidikan kita hari ini. Pendidikan memang tak bisa dipisahkan dari kehidupan politik rezim yang terus diwariskan dari masa ke masa. Ariel Heryanto mengatakan bahwa Indonesia resminya sudah meninggalkan Orde Baru, tetapi Orde Baru tidak pernah benar-benar meninggalkan Indonesia.

Politik menebar ketakutan dan teror terhadap sesuatu yang dianggap musuh bangsa terus dilestarikan. Kali ini yang menjadi sasarannya adalah “Pesta Babi”. Alih-alih melarang, seharusnya dunia kampus perlu memutar film ini secara masif. Kalau ada yang keliru dari film ini, silakan dibantah habis-habisan dengan data yang benar. Bukan dengan pelarangan.

Namun, lagi-lagi, pelarangan ini sudah menjadi budaya pendidikan di Indonesia. Bahkan sejak kita masih kecil. Sebagaimana pesan WA di atas, sebagai guru, tugas kita bukanlah melarang siswa menggunakan kata babi. Semakin dilarang secara sepihak, anak makin penasaran untuk menggunakannya.

Hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru adalah mengajak siswa berpikir, “maukah kamu diejek orang dengan sebutan nama-nama hewan tersebut?”, tentu tidak mau. Manusia, apa pun suku dan agamanya, tidak boleh diejek dan dihina. Ini adalah contoh parenting ideal yang justru tidak hadir di negara yang gagal, menyitir buku terbaru Kalis Mardiasih.

Dengan pola pengasuhan ini juga, seharusnya film dokumenter ini tak perlu dilarang apalagi sampai ditakuti. Setelah saya menonton film ini, justru yang berbahaya adalah tata kelola negara hari ini. Kampus seharusnya bersuara lantang melihat kerusakan alam, nepotisme terang-terangan hingga perampasan hak hidup masyarakat adat.

Bayangkan, ada satu orang dengan kekayaan 32 T, hasil menjarah alam Kalimantan dan Papua, di saat banyak orang kesusahan untuk bekerja. Saya membayangkan, uang 32 T itu mungkin belum bisa didapat dari menggabungkan harta orang Kalimantan dan Papua yang tanahnya dirampas.

Karenanya, perlawanan masyarakat Papua hari ini adalah valid. Mereka membela tanah leluhur yang diwariskan. Keresahan tersebut tergambar dengan heroik dari pernyataan salah satu tetua adat Papua yang direkam dalam film ini, “Kita bernaung di bawah Merah Putih, tetapi kita tidak dilindungi, hak kita tidak dihargai.”

Pernyataan tersebut menegaskan satu hal: kami ini nasionalis, mencintai Indonesia, tetapi tolong hargai kami sebagai manusia, warga yang hidup dari tanah Papua. Kami punya adat, cara hidup sendiri yang mungkin berbeda dengan gaya hidup kalian para pemimpin di ibukota sana. Tolong hormati dan jangan ubah budaya kami merawat alam selama ini dengan keserakahan para pebisnis yang tak pernah puas menumpuk harta.

Cara hidup itu tersirat dengan tegas dari lirihan seorang Mama Papua, “Sagu adalah kerabat, orang tua, nenek moyang yang harus dilindungi.” Sayangnya, peran sagu itu makin bergeser jejak swasembada beras yang digaungkan Orde Baru.

Film ini memang berlatar tanah Papua. Salah satu wilayah dengan hutan terbesar di dunia. Mungkin juga menjadi tempat terlama operasi militer, sudah lebih dari 60 tahun, sampai hari ini. Bahkan sekarang yang datang bukan hanya tentara, tetapi juga alat berat, serta pebisnis pangan dan energi.

Namun, film ini bukan hanya soal Papua, melainkan juga membangun kesadaran dan kepekaan. Bahwa penjajahan itu bukan sejarah, tetapi terus dilestarikan, kini oleh mereka yang mengemban amanat rakyat. Jadi ingat Animal Farm-nya George Orwell: ketika para ‘babi’ yang rakus dan serakah memimpin, di situlah kehancuran terjadi. Kini, babi-babi itu diberikan kursi untuk berkuasa.

Menonton film ini, semakin menekankan kesadaran bahwa manusia dan alam saling terhubung. Ketersambungan itu, oleh ekonomi kapitalistik-ekstraktif menjadi terputus. Padahal, bahkan di setiap keputusan ‘mau makan apa hari ini?’ atau ‘mau berjalan ke mana?’, ada pangan dan energi yang sudah dikeruk, boleh jadi di tanah Papua atau tanah kehidupan lainnya.

Meminjam istilah Marshall McLuhan, the medium is the message. Bahwa bukan hanya substansi pesan yang penting, tetapi dengan medium, sarana apa pesan itu disampaikan juga adalah pesan. Film ini mempunyai dua pesan utama dari ‘medium’-nya. Pertama, medium kata. Diksi “Pesta Babi” sungguh mempunyai kekuatan. Terutama di kalangan masyarakat yang mengucilkan hewan ini. Juga membangkitkan rasa penasaran, apa sebenarnya yang ditampilkan dalam film ini.

Kedua, proses pemutarannya. Alih-alih diunggah di Youtube dan orang bisa menontonnya secara individu di kamar masing-masing, kru film ini justru memilih pemutaran film berbasis komunitas. Pesannya jelas: mari bersolidaritas. Kesadaran komunal inilah yang ditakutkan oleh para penguasa.

Kalau yang diputar adalah musik dangdutan, koploan, dan sejenisnya, nyaris tidak akan ada larangan. Namun, film ini membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia sedang sekarat. Reformasi lagi-lagi dikorupsi. Dan ini jelas akan mengganggu kestabilan para penikmat pundi-pundi rupiah terbesar, dari alam yang dirusak.

Film ini layak diputar hingga ke pelosok desa, agar makin banyak orang yang sadar. Karena di setiap cerita tentang kolonialisme, ada sosok mereka yang terus melawan. Film ini adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan dan memberi tahu pada dunia bahwa #PapuaBukanTanahKosong.

Menjadi Manusia Pro Bono

/0 Comments/in , /by

“Apa yang bisa diperbuat ketika dunia ini sudah penuh dengan kecurangan?”
Jang Yeong Sil, Drama Pro Bono

~~~

Mendengar kata pro bono, yang pertama kali terlintas di benak banyak orang adalah bekerja gratis tanpa bayaran. Istilah ini jamak dipakai saat hendak mengundang seorang tokoh: apakah dia pro bono atau berbayar; kalau berbayar, berapa estimasinya? Membayar jasa seseorang tentu bukan persoalan, apalagi jika sesuai dengan kapasitas dan kerja intelektualnya.

Masalah muncul ketika semua hal ingin dikapitalisasi. Semua harus dibayar, sementara tidak semua orang mampu membayar. Jika ditarik dalam konteks hukum, situasi ini berujung pada kenyataan pahit: hanya mereka yang memiliki uang dan jaringan yang mampu menyewa pengacara dan berproses di ruang peradilan.

Di sinilah makna asal pro bono menjadi penting. Istilah ini berasal dari bahasa Latin pro bono publico, yang berarti “demi kepentingan umum” atau “untuk kebaikan publik.” Dengan kata lain, pro bono memberi ruang dan harapan bagi mereka yang tertindas dan tak memiliki daya untuk melawan.

Semangat inilah yang terasa kuat dalam drama Korea Pro Bono yang baru saja selesai tayang di Netflix. Memang banyak drama Korea mengangkat dunia hukum, tetapi Pro Bono terasa berbeda karena persoalan yang diangkat sangat dekat dengan realitas sosial dan ketimpangan yang nyata.

Akses Keadilan: Hukum yang Jauh dari Kaum Rentan

Dalam Pro Bono, hukum digambarkan sangat berpihak pada mereka yang memiliki uang dan koneksi, sementara terasa begitu jauh dari jangkauan kelompok rentan. Sebanyak 12 episode, penonton diajak menyaksikan beragam penderitaan: difabel, lansia, anak-anak, perempuan, imigran, bahkan hewan, yang semuanya berhadapan dengan sistem hukum yang dingin dan berjarak.

Salah satu adegan paling mengusik muncul di episode awal, ketika seorang anak difabel meminta pengacara pro bono untuk mendakwa Tuhan. Kegelisahan sang anak bukan sekadar absurditas, melainkan ekspresi keputusasaan terhadap dunia yang tak berpihak. Tentu kita tidak bisa menggugat Tuhan dalam arti harfiah, tetapi pertanyaannya jauh lebih dalam: bagaimana menghadirkan keadilan ilahi di dunia yang dikuasai ketimpangan?

Pertanyaan ini merupakan diskursus panjang dalam tradisi teologi dan filsafat ketuhanan. Jika Tuhan Maha Pengasih, mengapa manusia diuji dengan penderitaan yang tampak tak adil? Namun justru di situlah letak ujian kemanusiaan. Ketidakadilan menjadi alasan mengapa manusia harus hadir, bertindak, dan memperjuangkan keadilan itu sendiri.

Sayangnya, realitas sering kali bergerak ke arah sebaliknya. Keterbatasan fisik ditambah sistem politik dan hukum yang tak memberi ruang tumbuh membuat kelompok rentan semakin terpinggirkan. Kehidupan seolah hanya menjadi panggung untuk menyaksikan mereka yang sejak lahir sudah kaya dan berkuasa, tanpa harus berjuang.

Ketika keadilan semakin menjauh, dunia kehakiman pun kerap lumpuh membela yang rapuh. Di titik inilah kehadiran pengacara pro bono menjadi jawaban, bukan hanya sebagai profesi, tetapi sebagai sikap etis.

Daya Kontrol Masyarakat Sipil

“Orang yang kaya dan berkuasa tahu betul cara melindungi diri mereka,” tutur Kang Da Wit, tokoh utama hakim pro bono dalam drama ini. Dalam Pro Bono, intrik kekuasaan digambarkan secara telanjang: korupsi, kolusi, dan nepotisme berjalan seiring dengan praktik hukum yang bisa dibeli. Hakim tertinggi berkolaborasi dengan pengusaha untuk melanggengkan kekuasaan.

Ketika seluruh elemen telah dikuasai uang, maka gerakan pro bono menjadi simbol perlawanan masyarakat sipil.

Konteks ini tidak asing di Indonesia. Pada akhir 2023 hingga awal 2024, publik dikejutkan oleh kriminalisasi terhadap Daniel Frits Maurits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan yang mengkritik tambak udang ilegal di kawasan konservasi Karimunjawa.

Alih-alih dilindungi karena membela lingkungan hidup, ia justru diproses hukum dengan tuduhan ujaran kebencian. Meski akhirnya putusan tersebut dibatalkan di tingkat banding, kasus ini menunjukkan betapa rapuhnya posisi warga yang memperjuangkan kepentingan publik tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Senasib dengan Daniel Frits, pertengahan 2025 lalu, 11 Masyarakat Adat Maba Sangaji di Halmahera Timur, Maluku Utara, dipenjara karena menolak aktivitas pertambangan nikel PT. Position yang dianggap merusak hutan dan sumber penghidupan mereka. Penangkapan ini memicu kecaman luas sebagai kriminalisasi pejuang lingkungan yang membela hak tanah adat, seperti dilansir Amnesty Internasional Indonesia dan YLBHI.

Dalam konteks inilah, gerakan aktivisme, mahasiswa, dan advokasi warga di Indonesia sejatinya adalah gerakan pro bono. Mereka bekerja untuk kepentingan publik, sering kali dengan risiko kriminalisasi dan tekanan. Ini sekaligus meluruskan anggapan bahwa pro bono berarti bekerja tanpa makan dan hidup. Aktivisme tetap membutuhkan ekosistem yang sehat agar aktivis bisa bertahan.

Semakin kuat masyarakat sipil, semakin sehat pula demokrasi. Ketika oposisi formal melemah atau absen, masyarakat sipil menjadi kekuatan penyeimbang baru. Tanpa kontrol ini, kekuasaan cenderung berjalan tanpa koreksi.

Media Massa sebagai Corong Keadilan

Selain pengacara pro bono, elemen penting dalam memperjuangkan keadilan adalah media massa. Jurnalis menjadi penyambung lidah kelompok rentan yang dibungkam dan tak punya akses bicara. Karena itu, independensi media adalah syarat mutlak.

Di era digital hari ini, ungkapan no viral, no justice terasa semakin nyata. Banyak kasus baru mendapat perhatian serius setelah ramai di media sosial. Media bisa menjadi alat pembuka jalan keadilan, tetapi juga berpotensi menjadi alat pembungkaman jika terkooptasi kepentingan politik dan ekonomi.

Sayangnya, kebebasan pers di Indonesia hanya manis dalam tuturan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagaimana dikutip Kompas mencatat 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2025. Jumlah itu meningkat sekitar 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan 73 kasus.

Ketua Umum AJI Nany Afrida mengatakan, tiga kategori kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan fisik dengan 30 kasus, serangan digital 29 kasus, serta teror dan intimidasi sebanyak 22 kasus. Jenis kekerasan lainnya adalah pelarangan liputan, perusakan alat kerja, penghapusan data jurnalistik, gugatan hukum, dan praktik swasensor.

Alih-alih dilemahkan, jurnalis dan media seharusnya dilindungi. Mereka adalah bagian dari ekosistem pro bono yang menjaga nurani publik tetap hidup. Ketika media takut, masyarakat kehilangan cermin untuk melihat ketidakadilan. Ketika media sudah dibeli, publik juga kehilangan panutan yang memberikan suara kebenaran.

Akhirnya, pro bono bukan sekadar istilah hukum, melainkan cara memandang kehidupan. Ia menuntut keberpihakan pada yang lemah dan dilemahkan (al-mustadh’afin), bahkan ketika keberpihakan itu tidak menguntungkan secara materi.

Menjadi manusia pro bono berarti berani berdiri di sisi yang rapuh, menggunakan pengetahuan, profesi, dan suara untuk kepentingan bersama. Dunia yang penuh kecurangan tidak akan berubah hanya dengan politik kesalehan, tetapi dengan keberanian untuk membela yang tak punya kuasa.

Mungkin kita bukan pengacara, hakim, atau jurnalis. Namun setiap orang selalu punya ruang kecil untuk bertindak pro bono. Di situlah kemanusiaan diuji dan di sanalah keadilan akan selalu menemukan jalan pulangnya.