“Sayang Gelarnya”, Sebuah Catatan Kecil tentang Stigma Ibu Rumah Tangga dan Kerja Digital

/0 Comments/in /by

Keputusan untuk kembali ke kampung halaman selepas Idul Fitri awal tahun 2025 lalu membawa saya pada sebuah realitas sosial yang kerap mengundang senyum sekaligus helaan napas panjang. Sebagai seorang pekerja media dan spesialis media sosial yang mengandalkan koneksi internet, batas antara ‘bekerja’ dan ‘di rumah saja’ menjadi sangat tipis. Di hadapan para tetangga dan warga sekitar, menjelaskan istilah social media specialist atau publicist sering kali terasa jauh lebih melelahkan daripada merancang kampanye digital itu sendiri.

Akibatnya, jalan paling praktis yang kerap saya ambil adalah menjawab singkat: “Hanya di rumah saja,” atau sekadar bilang “kerja online.” Bagi sebagian orang, jawaban itu langsung diterjemahkan secara bebas sebagai pengangguran, paling banter, mereka menangkap saya ini ibu rumah tangga (semata).

Menariknya, menjadi seorang ibu rumah tangga di mata masyarakat kerap disamakan dengan tidak bekerja, sebuah asumsi keliru yang menempatkan kerja domestik di luar radar produktivitas ekonomi.

Namun, di balik label pengangguran itu, obrolan-obrolan yang kerap saya dapati saat membahas kondisi saya yang “hanya di rumah” sering kali bergeser ke arah yang lebih personal: penyesuaian atas gelar sarjana yang saya miliki. Bagaimana bisa begitu?

Paradoks Gelar dan Mitos “Kesesuaian” Pendidikan

Bagi masyarakat di daerah (seperti saya yang lahir dan besar di Sumatera), merantau dan berkuliah di luar pulau, terutama di Jawa dengan segala keistimewaannya, dipandang sebagai sebuah investasi sosial yang besar. Ketika saya memilih pulang ke Sumatera dan bekerja di balik layar gawai tanpa terikat instansi formal atau institusi pendidikan tertentu, selentingan sayang pun bermunculan. “Buat apa kuliah jauh-jauh kalau akhirnya di rumah saja?”

Ada sebuah asumsi linier yang mengakar kuat di masyarakat, bahwa perempuan berpendidikan tinggi harus masuk ke sektor publik formal, mengenakan seragam kerja kantoran, atau berdiri di depan kelas untuk mengajar. Ketika realitasnya tidak demikian, muncullah rasa kasihan yang tidak diminta.

Jujur, pada awalnya situasi ini terasa menggelikan. Namun, di balik rasa geli itu, ada rasa getir yang menyelinap. Ada pandangan kolektif bahwa kerja-kerja domestik dan pengasuhan adalah ranah tanpa nilai yang tidak menghasilkan apa-apa. Ketika sebuah peran tidak membawa slip gaji dari institusi konvensional, kontribusinya dianggap tidak ada.

Inkonsistensi Penghargaan Sosial: Antara “Ibu Teladan” dan “Tanpa Kontribusi”

Refleksi ini sejalan dengan apa yang pernah diulas oleh Sinta Febriana di portal Rumah KitaB, yang menyoroti adanya inkonsistensi penghargaan sosial-ekonomi terhadap perempuan yang memilih jalur domestik.

Kita sering terjebak dalam sebuah paradoks yang masif. Di satu sisi, ibu rumah tangga diagungkan setinggi langit sebagai pilar utama moral keluarga dan kunci keberhasilan peradaban. Narasi romantis seperti ‘surga di telapak kaki ibu’ atau ‘ibu adalah madrasah pertama’ kerap diulang-ulang di berbagai ruang publik dan mimbar ceramah.

Namun, di sisi lain, romantisme ini berubah menjadi jebakan ketika peran tersebut sama sekali tidak direkognisi secara konkrit dalam kerangka pembangunan ekonomi maupun kebijakan sosial. Kerja-kerja perawatan (care economy), pengasuhan anak, manajemen rumah tangga, hingga kerja digital jarak jauh yang fleksibel sering kali diletakkan di ruang buta statistik ketenagakerjaan.

Kesenjangan pola pikir ini melahirkan sebuah premis keliru: perempuan berpendidikan tinggi ada semata-mata untuk bekerja secara konvensional. Ketika perempuan bergelar sarjana memilih mendedikasikan waktunya di rumah, baik mengurus keluarga sambil tetap produktif secara digital, masyarakat seolah merasa ada modal sosial yang terbuang sia-sia, sebagaimana yang saya lakukan beberapa tahun belakangan ini.

Padahal, pendidikan tinggi bukanlah tiket wajib untuk masuk ke bilik birokrasi atau korporasi semata; ia adalah perangkat berpikir untuk membaca realitas, merawat nalar kritis, dan memberdayakan ruang di mana pun kita berada.

Mendefinisikan Ulang Makna Produktivitas

Seiring dengan mudahnya akses terhadap banyak informasi, sudah saatnya kita membongkar cara pandang yang mereduksi nilai perempuan hanya pada angka-angka di atas kertas slip gaji atau formalitas institusi tempat ia absen setiap pukul tujuh pagi.

Pekerjaan media dan komunikasi yang saya jalani hari ini tidak lantas kehilangan substansinya hanya karena ia dikerjakan dari ruang keluarga di kampung halaman. Begitu pula dengan peran domestik yang dijalankan jutaan perempuan di luar sana; ia adalah fondasi ekonomi bayangan (shadow economy) yang menopang keberlangsungan masyarakat tanpa pernah menagih pengakuan finansial yang layak.

Pendidikan tinggi yang saya tempuh di tanah rantau bukanlah investasi yang sia-sia, dan keputusan untuk pulang serta merawat ruang hidup di daerah bukanlah sebuah kemunduran. Justru melalui nalar kritis yang ditempa di bangku kuliah, kita bisa melihat bahwa kerja-kerja sosial, domestik, dan digital memiliki bobot emansipatorisnya sendiri.

Perempuan berhak memilih jalurnya tanpa harus dihakimi oleh standar kesuksesan yang sempit. Sebab kontribusi pada kemajuan peradaban tidak selalu harus diukur dari seberapa formal instansi tempat kita bekerja, melainkan dari seberapa besar kesadaran kritis yang kita rawat di ruang-ruang sunyi yang kerap diabaikan dunia. Bukankah begitu?

Kemana Jaminan Hidup Sehat dan Kebebasan Berpendapat saat Karhutla?

/0 Comments/in , /by

Alam Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hutan dan lahan di Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, hingga Jawa sekalipun sedang dibakar dan terbakar setidaknya sejak 3 bulan terakhir di tahun 2026. Bukannya mereda, jumlah titik api malah semakin banyak dan kualitas udara semakin memburuk bahkan langit berubah warna yang awalnya biru, kelabu, hingga yang paling parah berwarna orange.

Sudah banyak balita dan orang dewasa yang terserang ISPA hingga meninggal dunia. Tidak hanya manusia, flora dan fauna yang bersemayam di lokasi target pembakaran juga ikut menjadi korban keserakahan manusia. Hutan yang seharusnya menjadi tempat keanekaragaman hayati sekaligus melindungi bumi dari suhu yang semakin panas, justru dihilangkan demi materi yang kenikmatannya hanya bisa dirasakan sesaat.

Ketidakbecusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menanggulangi masalah karhutla ramai diperbincangkan di media sosial. Warganet berbondong-bondong menyebarkan isu karhutla ke kancah internasional mulai dari masyarakat biasa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga riset, media, hingga public figure atau influencer. Bukannya minta maaf dan mawas diri, stakeholders tersebut malah merasa egonya diserang oleh rakyatnya sendiri terhadap kinerja yang “sudah” mereka lakukan.

Sepanjang isu karhutla berlangsung, terdapat berbagai cara yang dilakukan pemerintah untuk membungkam rakyatnya agar suara mereka tidak tersebar ke kancah dunia. Intimidasi ini dialami oleh jurnalis di Palembang, Sumatra Selatan. Dilansir dari laman AJI Indonesia, Jurnalis Tribun Sumsel Rahmat Kurniawan dan Jurnalis PalTV Mulyadi dituduh membawa senjata tajam, diintimidasi, telepon genggam milik mereka hampir dirampas, hingga dikeroyok oleh lebih dari 5 orang saat akan meliput aksi demonstrasi mahasiswa mengenai karhutla dan kabut asap di depan Polda Sumatra Selatan pada 13 Oktober 2026.

Selain jurnalis, content creator Alwi Johan Yogatama (@alwijo) juga menjadi korban pembungkaman. Saat menjadi relawan pemadam api karhutla di Kalimantan Tengah, dia membagikan konten yang menampilkan kondisi langit orange akibat karhutla di Kota Palangka Raya, Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah ke media sosial Tiktok miliknya. Sayangnya, beberapa saat kemudian video tersebut secara mendadak ditakedown dan mendapat “pesan cinta” yang berisi: Removed for violating Community Guidelines.

Pembungkaman warga juga dialami oleh Windah Basudara, seorang Youtuber game yang memiliki channel YouTube dengan 20 juta subscriber. Saat melakukan live streaming game di kanal Youtube, Windah cukup sering memberikan awarnesse kepada penontonnya mengenai isu politik di Indonesia, termasuk isu karhutla yang sangat berkaitan dengan politik. Sayangnya, kevocalannya tersebut justru dibalas dengan berbagai serangan dari buzzer. Windah dituduh mendapatkan bayaran dari pihak tertentu, seperti mafia hingga Anies Baswedan karena menyuarakan kepeduliannya terhadap keberlangsungan hutan dan satwa yang menjadi korban karhutla.

Serupa tapi tak sama juga dialami oleh Rahmat Hidayat (@alehhh22). Content creator asal Kota Medan, Sumatra Utara yang memiliki 2 juta pengikut di Instagram mendapatkan tawaran kerjasama dengan bayaran yang besar melalui seseorang via WhatsApp. Tawaran tersebut berupa 1 video campaign untuk tidak membuat pernyataan apapun yang secara khusus membahas karhutla selama periode campaign berlangsung. Campaign tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran dan suara masyarakat agar satu suara dengan pemerintah, dengan kata lain dia ditawari menjadi buzzer. Nyatanya, Kota Medan juga diselimuti oleh kabut asap dan secara tidak langsung pemerintah membungkam rakyat yang menjadi korban terdampak langsung karhutla.

Sejatinya, hidup sehat dan mengemukakan pendapat merupakan hak yang harus didapatkan oleh seluruh warga negara. Terlebih hak-hak tersebut sudah dilindungi dan dijamin dalam perundang-undangan.

Hak untuk hidup sehat dan lingkungan bersih tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lalu, hak untuk mengemukakan pendapat tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Mirisnya, regulasi tersebut hanya sebagai formalitas di atas kertas semata. Selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dua hak tersebut justru tidak dihargai dan tidak dipenuhi oleh pemerintah. Data jumlah sebaran titik api, jumlah balita dan orang dewasa yang terserang ISPA, jumlah korban meninggal dunia, jumlah kekerasan jurnalis, jumlah konten yang dihapus, kesemuanya hanya dianggap rentetan angka semata.

Kejahatan ekologis yang dilakukan oleh korporasi, dilegalkan oleh pemangku kebijakan, dan dijaga oleh aparat yang sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun, justru rakyat sebagai korban yang dibungkam, disalahkan, dan dikambinghitamkan. Dampak yang sebegitu mengerikannya yang juga dialami oleh negara tetangga bisa-bisanya tidak secepatnya ditetapkan sebagai bencana nasional.

Kami sebagai rakyat korban terdampak karhutla tidak minta yang muluk-muluk kok, kembalikan kehidupan kami seperti sedia kala, hentikan pembakaran hutan dan lahan di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, perbaiki hutan tanpa menanam pohon sawit di lahan yang terbakar, kembalikan kualitas udara menjadi baik, langit kembali berwarna biru, hingga bisa belajar dan bekerja dengan nyaman. Namun, mengapa balasan kalian bukannya memperbaiki sistem malah menyuruh kami untuk beradaptasi dan tutup mulut atas penderitaan yang kami terima?

Algoritma Kedangkalan: Membumikan Fikih Akal Imitasi

/0 Comments/in /by

Mataku buta sejak lahir,

tapi aku membaca relief-relief

di dinding rahim, serta huruf-huruf yang

menjerit di ujung badik, bahwa darah

adalah senyum bunga semesta.

…

Di luar itu

badik harus tetap meniru tangkainya

yang bungkuk dalam rukuk dan sujud.

badik harus berjalan menyiratkan

kearifan. Mataku buta tapi

inilah atmosfer itu, angin

yang direstui angkasa dan ibu.

 

Monolog Orang Buta, D. Zawawi Imron

 

Potongan sajak tersebut menggambarkan kelahiran manusia dengan potensi yang luar biasa, yaitu kecerdasan membaca realitas. Kecerdasan akal itulah yang menjadi anugerah terbesar Sang Pencipta kepada manusia. Dengan kecerdasan yang sama, manusia pun membuat kecerdasan tandingan. Itulah artificial intelligence.

Kehadiran Artificial Intelligence (AI)—yang dalam tulisan ini disebut sebagai Akal Imitasi—di tengah peradaban modern hari ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan efisiensi dan terobosan luar biasa di berbagai sektor. Namun di sisi lain, ia menyimpan potensi destruktif yang mengancam sendi-sendi kemanusiaan, mulai dari disrupsi tenaga kerja padat karya hingga erosi nalar kritis masyarakat.

Ahmad Najib Burhani dalam opininya di Kompas (24/10/2025) “Akal Imitasi dan Masa Depan Penulisan” mengamati bahwa dalam merespons kehadiran Akal Imitasi ini, masyarakat terbelah ke dalam beberapa spektrum sikap. Di satu kutub, terdapat kelompok AI enthusiasts yang memandang teknologi ini sebagai instrumen transformasi menuju kemajuan dan inovasi masa depan.

Di titik tengah, terdapat pragmatic users yang memanfaatkan AI secara fungsional demi efisiensi kerja tanpa merisaukan perdebatan teoretis, serta skeptical adopters yang cenderung berhati-hati dan menyikapi berbagai klaim manis AI secara kritis. Namun di kutub terluar, muncul kelompok AI pessimists—mereka yang mencemaskan bahwa keberadaan Akal Imitasi pada akhirnya akan menggeser eksistensi manusia, bahkan memicu kehancuran peradaban.

Kekhawatiran kelompok pesimis tersebut bukan tanpa alasan. Gita Wirjawan dalam buku What It Takes Asia Tenggara mengingatkan bahwa keberadaan AI tidak menghapus kebutuhan manusia untuk tetap cerdas dan berpendidikan. Penerapan AI dan robotika berpotensi menggantikan tenaga kerja di sektor padat karya yang berdampak langsung pada kehidupan jutaan orang.

Sikap ragu dan waspada ini kian menemukan konfirmasinya dalam pandangan Elon Musk, yang mempertanyakan apakah platform AI benar-benar dirancang untuk menganalisis dan menentukan kebenaran objektif, atau sekadar menyesuaikan diri dengan apa yang dianggap “benar secara politik”. Keraguan ini mengakar karena AI sering kali gagal memberikan jawaban yang tegas dan objektif terhadap persoalan mendasar.

Lebih jauh, Akal Imitasi sangat bergantung pada pola algoritma penggunanya, yang kerap memicu fenomena bias atau yang dikenal sebagai “halusinasi” data. Bias ini tidak hanya memiliki dampak etis yang merusak, tetapi juga berpengaruh buruk pada pendistribusian sumber daya dan barang secara demokratis.

James Barrat dalam Our Final Invention bahkan memberikan peringatan yang jauh lebih ekstrem: “Jika kita membangun sebuah mesin dengan kemampuan intelektual seorang manusia, dalam waktu lima tahun penerusnya akan lebih cerdas daripada gabungan seluruh umat manusia. Satu atau dua generasi kemudian, mereka akan mengabaikan kita. Layaknya kita mengabaikan semut di halaman rumah.”

Menembus Batas Kesadaran: Manusia versus Mesin

Kritik filosofis yang mendalam turut disampaikan oleh Haidar Bagir dalam bukunya, Agama dan Imajinasi. Ia menegaskan bahwa sejauh-jauhnya perkembangan kesadaran AI—bahkan ketika memasuki era quantum computing—ia akan tetap bersifat algoritmik.

Jika meminjam pandangan sufi besar Ibn ‘Arabi, imajinasi AI itu sebenarnya hanya sampai pada taraf imajinasi bersambung, yakni sebatas memproses realitas empiris yang diumpankan kepadanya. AI hanya mampu berimajinasi sesuai dengan data yang dikumpulkan dan diterima.

Sebaliknya, manusia memiliki daya imajinasi yang tidak bersambung dan otonom. Para nabi menerima wahyu, sementara manusia biasa dianugerahi ilham. Ilham dapat muncul secara tiba-tiba tanpa harus dikawal terlebih dahulu oleh realitas empiris.

Perbedaan fundamental inilah yang digarisbawahi oleh Yuval Noah Harari dalam buku Neksus. Menurut Harari, penciptaan teknologi informasi baru selalu menjadi katalis bagi perubahan sejarah besar. Revolusi AI memiliki potensi pengaruh yang jauh lebih besar daripada penciptaan telegraf, mesin cetak, bahkan aksara itu sendiri. Sebab, AI adalah teknologi pertama dalam sejarah peradaban yang mampu mengambil keputusan dan memproduksi gagasan secara otonom.

Prinsip Dasar Pemanfaatan Akal Imitasi dalam Perspektif Fikih

Menghadapi masifnya gelombang digital ini, umat Islam tidak bisa bersikap naif. Penggunaan AI dalam kehidupan modern hari ini termasuk dalam kategori kebiasaan masyarakat kontemporer (‘urf fi zaman al-ashri), sehingga hukum pengaplikasiannya sangat bergantung pada cara pandang dan dampaknya. Agar tidak terjerumus menjadi korban teknologi, pemanfaatan AI harus diatur melalui lima prinsip utama:

Pertama, AI bukan pengganti metode belajar klasik. Kehadiran AI tidak boleh menghapus metode pembelajaran yang sudah mapan seperti talaqqi dan penjagaan terhadap otoritas sanad keilmuan. Dr. Muhammad Hasan Abu Naja’ dalam kitab at-Tajdid fi at-Tafsir menegaskan:

“Al-Qur’an tidak hanya menginginkan umat ini menjadi umat yang ‘beramal’ saja, melainkan juga menginginkan menjadi umat yang unggul.”

Beliau menambahkan bahwa cara untuk bisa maju adalah dengan membangkitkan semangat ilmu dan ghirah (gairah) untuk belajar. Urgensi ini makin mendesak di tengah dekadensi pengetahuan hari ini. Jonathan Haidt menyebut generasi ini dengan ungkapan generasi cemas. Sebab mereka dibesarkan dengan informasi dan interaksi semu di dunia maya.

Kedua, memahami karakteristik dan batasan teknologi. Sebelum memanfaatkan AI, pengguna wajib memahami karakter dasarnya. Sebagaimana nasihat Syaikh al-Azhar dalam risalah at-Turats wa at-Tajdid, seseorang yang hendak melakukan pembaharuan terhadap sebuah khazanah harus menguasai naql dan aql, serta memahami karakteristik metode yang digunakan. Begitu pula dengan AI; ia memiliki ranah yang tetap (tsawabit) dan dinamis (mutaghayyir), serta harus didudukkan secara proporsional sebagai sarana (wasilah), bukan tujuan (maqasid).

Ketiga, AI sebagai sarana. Dalam Islam, pena diposisikan sebagai instrumen suci untuk mereguk pengetahuan. Allah SWT bahkan bersumpah dengannya dalam Surah Al-Qalam ayat 1:

نۤ ۚوَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَۙ

Nun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan,

Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Qur’an al-Karim: Bunyatuhu at-Tasyri’iyat wa Khasha`ishuhu al-Hadhariyat menjelaskan bahwa sumpah ini merupakan bentuk pujian terhadap pentingnya tulisan sebagai wadah ilmu dan metodologi pemeliharaan peradaban. Dalam konteks hari ini, AI adalah al-qalam digital yang harus dikelola dengan bijak.

Keempat, keharusan berbicara dengan ilmu dan akuntabilitas. Setiap tindakan dan informasi yang disebarkan melalui bantuan AI harus dipertanggungjawabkan secara moral dan agama. Al-Qur’an secara tegas melarang manusia berbicara tanpa landasan ilmu melalui firman-Nya dalam Surah Al-Isra’ ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗاِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Kelima, verifikasi, koreksi, dan sikap kritis. AI tidak maksum yang terbebas dari kesalahan. AI bukan kitab suci yang kebenarannya mutlak. Oleh karena itu, prinsip tabayyun harus diutamakan. Sebagaimana diperintahkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.

Sebagaimana dicatat Harari, kesadaran bahwa informasi bisa salah justru memicu manusia untuk terus berpikir kritis dan mencari kebenaran yang hakiki. Peradaban manusia bisa terus berkembang karena kemauan untuk mengoreksi diri dan beradaptasi dengan perubahan. Dalam konteks inilah, Harari cukup optimis dengan masa depan AI bagi kemanusiaan. Syaratnya, selama manusia tetap menjadi aktor, bukan mengekor pada teknologi.

Perubahan Hukum Melalui Pendekatan Ushul Fikih

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa Akal Imitasi hanyalah sarana. Karenanya, sarana itu bisa berubah hukum penggunaannya sesuai dengan kondisinya, selaras dengan kaidah:

الحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

Suatu hukum itu berputar (ada atau tidak adanya) beserta ‘illah-nya (alasan hukum); ada hukum ketika ada ‘illah-nya, dan tiada hukum ketika tiada ‘illah-nya.

Dalam diskursus ushul fikih, perubahan hukum suatu perkara diatur secara ketat. Syamsul Anwar dalam buku Usul Fikih: Kajian Tentang Sumber Hukum Islam menegaskan bahwa syarat suatu hukum bisa beradaptasi atau berubah meliputi:

  1. Adanya tuntutan kemaslahatan yang mendesak.
  2. Perubahan hukum tidak menyangkut ranah ibadah mahdah.
  3. Perubahan tidak terjadi pada ketentuan hukum yang bersifat qat‘i.
  4. Hukum yang baru harus tetap berlandaskan pada dalil syar’i yang sah.

Dengan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut, penggunaan AI dapat berubah status menjadi terlarang ketika ia mulai mengancam kewarasan publik (Hifz al-‘Aql). Fenomena kecanduan gawai, penurunan minat baca, serta hilangnya budaya berdiskusi mendalam akibat kemudahan instan AI adalah bentuk nyata degradasi nalar.

Saya menyaksikan sendiri, dalam proses perkuliahan, sering menemukan mahasiswa yang mengerjakan dan menjawab soal dengan bantuan AI. Bahkan yang lebih parah, mereka tidak mengedit dan menghapus perintah atau instruksi yang diberikan kepada AI (prompt). Tanpa manajemen yang benar, AI berpotensi menjadi racun yang mematikan daya kritis manusia.

Langkah-Langkah Integratif Menuju Fikih Akal Imitasi (AI)

Untuk menggagas Fikih Akal Imitasi yang kokoh, adaptif, dan responsif terhadap dinamika era digital, kita tidak cukup hanya mengandalkan imbauan moral yang abstrak. Pun tidak bisa sebatas membatasi apalagi melarang penggunaannya, terutama di kalangan anak muda. Makin dilarang, biasanya akan kian penasaran. Karenanya, yang diperlukan adalah penerapan regulasi dan edukasi secara integratif untuk menjaga kewarasan akal.

Pertama, pada ranah regulasi dan pengawasan institusional, pemerintah bersama otoritas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, dewan fatwa, dan ormas keagamaan perlu menginisiasi pembentukan Lembaga Independen Etika dan Regulasi AI Digital. Langkah strategis ini bertumpu pada prinsip bahwa tindakan atau kebijakan otoritas publik terhadap rakyat harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan.

Kedua, pada ranah peningkatan literasi digital dan resiliensi intelektual, kesadaran publik harus dibangun karena ketergantungan pasif pada Akal Imitasi berpotensi mengikis daya nalar kritis masyarakat. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah transformasi kurikulum pendidikan dengan memasukkan literasi etika teknologi ke dalam pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi untuk mencetak generasi yang mampu memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa kehilangan kedalaman ilmu dan daya analitis.

Ketiga, pengembangan etika algoritma berbasis maqashid, dengan mengintegrasikan nilai-nilai penjagaan akal (hifz ‘aql) dan harta (hifz mal) melalui pendekatan preventif (sadd az-zari’ah) harus disematkan dalam ekosistem perancangan teknologi digital masa depan. Selain itu, inklusivitas dan transparansi sistem melalui keterbukaan mekanisme kerja algoritma juga didorong agar tidak merugikan publik atau memonopoli pendistribusian sumber daya ekonomi secara tidak adil.

Pengasahan Fikih Akal Imitasi pada akhirnya bukanlah bentuk penolakan terhadap kemajuan teknologi, melainkan sebuah ikhtiar intelektual untuk memanusiakan teknologi. Status hukum penggunaan Akal Imitasi bersifat dinamis (mutaghayyir). Ia dapat menjadi sarana kebajikan yang bernilai mubah atau sunnah ketika memperluas khazanah ilmu dan kemaslahatan, tetapi berubah menjadi terlarang atau haram saat mengancam kewarasan publik dan merusak tatanan kemanusiaan.

Dengan panduan moral yang kukuh dan kerangka fikih yang adaptif, kita mampu memastikan bahwa Akal Imitasi tetap berdiri tegak sebagai mitra sejati dalam menumbuhkan peradaban, bukan sebagai penentu arah yang meruntuhkan nalar dan martabat manusia.

Pesantren dan Literasi (2): Diskursus Kesehatan Mental di Pesantren

/0 Comments/in /by

Dari segi historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous), demikian tutur Cak Nur. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pesantren bukanlah kebudayaan dari luar; ia lahir dari rahim lokalitas. Meskipun pada saat yang sama, lokalitas juga tidak mengisyaratkan ketertutupan pada dunia luar.

Ada yang mengatakan kata pesantren berasal dari bahasa Sansakerta, sastri, yang berarti melek huruf. Ada pula yang mengatakan santri berasal dari kata cantrik dalam bahasa Jawa, yang maknanya seseorang yang selalu mengikuti guru ke mana pun sang guru menetap. Dari dua makna tersebut, kita dapat mengambil satu karakteristik utama seorang santri: mereka yang senantiasa belajar, tidak hanya dengan membaca teks, melainkan juga berdialog dan hidup dengan konteks. Santri adalah insan yang mampu menghubungkan antara kata dan realitas yang terjadi.

Idealnya demikian. Karenanya, Cak Nur dalam buku Bilik-bilik Pesantren menegaskan, seandainya Indonesia tidak dijajah, barangkali universitas ternama tidak akan berupa UI, UGM, ITB, IPB, Unair; melainkan universitas Tremas, Krapyak, Tebuireng, dst. Pandangan ini berkaca dari potret pendidikan di barat; di antara kampus yang kini ternama, Harvard misalnya, adalah “pesantren”-nya para pendeta dahulu yang berkembang pesat.

Apa yang diharapkan Cak Nur itu nyatanya tak terjadi. Sebab pesantren tetap hidup dengan “dunia”-nya, sementara universitas pun bergerak dalam ruangnya. Meski kini, kita menyaksikan adanya pergeseran yang kian memperdekat kehidupan dua dunia yang selama ini dianggap berbeda. Banyak pesantren yang kini mempunyai kampus, sementara perguruan tinggi berlomba-lomba menghadirkan kehidupan asrama ala pesantren.

Kemudian kita makin tidak asing mendengar istilah pesantren modern. Selama ini, kata modern banyak digugat. Bukan hanya karena istilah ini melekat pada hegemoni Barat, tetapi juga dampak modernitas yang melahirkan kecemasan masyarakat dunia.

Dalam konteks hegemoni Barat, Cak Nur tidak menafikan bahwa modern memang didominasi nilai-nilai Barat. Namun, Cak Nur menekankan bahwa ada nilai universal dari modern yang berbeda dengan nilai Barat yang lokal, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Cak Nur, dimensi pengetahuan dan teknologi ini bisa dipelajari dan dikuasai oleh siapa saja.

Islam pun mengajak kita untuk terus belajar dan menguasai teknologi. Sayangnya, perkembangan teknologi yang terjadi saat ini mengantarkan peradaban manusia pada keterasingan, begitu yang dijelaskan oleh filsuf Erich Fromm. Kita makin diperalat dengan kebendaan teknologi, dan kita pun dituntut memproduksi layaknya mesin yang bekerja tanpa henti.

Menilik Kembali Asketisme dan Beban Psikologis Santri

Menanggapi masalah tersebut, Cak Nur menghadirkan nilai plus dari pesantren, yaitu tidak materialistis. Kehidupan pesantren memang dikenal dengan semangat kesederhanaannya. Ironinya, saat ini, banyak kiai dan gus yang menjadi simbol dunia pesantren justru hidup bergelimang harta, seolah tesis Cak Nur tersebut menjadi usang.

Tentu tidak adil menyamaratakan kehidupan pesantren. Nyatanya, masih banyak pesantren yang dibangun dengan kesederhanaan dan kemandirian. Tetapi yang lebih penting untuk didiskusikan kiwari ini adalah: apakah masih relevan “menjual” asketisme pesantren?

Lebih jauh dari sekadar diskursus ekonomi dan politik, narasi asketisme ini kerap kali beririsan langsung dengan dimensi kesehatan mental para penghuni pesantren. Budaya tirakat (laku prihatin) yang secara historis melatih ketahanan mental dan spiritual, dewasa ini sering kali terdistorsi menjadi normalisasi atas penderitaan, keterbatasan fasilitas, hingga tekanan psikologis yang sistemik.

Ketika seorang santri dihadapkan pada standar kesederhanaan yang ekstrem—mulai dari fasilitas sanitasi yang tidak layak, tekanan akademik beruntun (seperti hafalan kitab dan sekolah formal secara bersamaan), hingga minimnya ruang aman untuk berekspresi—mereka sering kali dipaksa untuk memendam emosi.

Muncul doktrin bahwa mengeluh adalah bentuk lemahnya iman, dan rasa cemas atau stres dianggap sebagai tanda kurangnya tawakkal. Akibatnya, masalah psikologis seperti burnout, kecemasan sosial (anxiety), hingga depresi kerap diselesaikan secara mistis atau diabaikan, alih-alih ditangani secara klinis dan empatik.

Di titik inilah kita perlu mengevaluasi ulang: apakah ketahanan mental santri dibangun melalui proses pendidikan yang welas asih, atau justru ditekan oleh budaya senyap yang menuntut kesempurnaan tanpa ruang pemulihan?

Menavigasi Dilema: Antara Pragmatisme Politik dan Integritas Moral

Pertanyaan-pertanyaan kritis pun bermunculan. Apakah asketisme itu berarti menerima apa adanya kondisi kehidupan tanpa melihat realitas yang lebih luas? Misalnya, di tengah kesederhanaan—untuk tidak menyebut keterbatasan—kehidupan santri, ada kebijakan politik yang tidak memihak pada rakyat; di tengah alam yang asri lingkungan pesantren, ada ancaman kerusakan ekologis dari industri ekstraktif; dan realitas serupa lainnya.

Di titik lain, apakah kemauan pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan santrinya berarti menggadaikan idealisme dan bercokol mendukung politisi yang bejat? Istilah ini mungkin cukup ekstrem. Apakah pesantren perlu menerima bantuan, apa pun itu, dari pihak luar, tanpa terkecuali?

Pertanyaan itu lantas memandu kita untuk melihat masa depan pesantren secara lebih utuh. Pesantren yang humanis dan berkelanjutan di masa depan bukanlah pesantren yang memelihara kemiskinan struktural atas nama kesucian spiritual, melainkan pesantren yang cerdas secara sosial, mandiri secara ekonomi, dan peka secara psikologis.

Kesehatan mental santri harus diletakkan sebagai bagian krusial dari literasi hidup itu sendiri. Sebab, bagaimana mungkin kita mencetak generasi yang melek teks dan konteks, jika jiwa-jiwa mereka terasing di dalam bilik pesantren yang dingin dan tertutup dari dialog emosional yang sehat?

Pesantren masa depan menuntut rekonstruksi: sebuah ruang di mana tradisi luhur kesederhanaan berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak dasar, kesejahteraan material yang adil, serta keterbukaan terhadap diskursus kesehatan mental yang membebaskan santri dari rasa terasing di rumahnya sendiri.

Pesantren dan Literasi (1): Perjuangan Sastra Pesantren

/0 Comments/in /by

Selama ini ada anggapan bahwa pesantren sering dianaktirikan di republik ini. Padahal ia mempunyai peranan penting dalam membentuk kepribadian bangsa. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, pada tahun 1930-an, terjadi polemik kebudayaan. Banyak tokoh yang berbagi gagasan terkait kebudayaan apa yang cocok bagi negara yang akan merdeka ini.

Salah satu pemikiran yang menarik lahir dari Dr. Soetomo. Ia menganjurkan agar asas sistem pendidikan pesantren digunakan sebagai dasar pembangunan pendidikan nasional Indonesia. Meski pada akhirnya hal tersebut tidak menjadi gagasan utama, pandangan Soetomo itu menegaskan bahwa sejak dahulu kehidupan pesantren turut memainkan peranan penting.

Karena alasan itu juga, pemerintah memberikan kado istimewa bagi pesantren. Setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Momen itu dipilih mengambil peristiwa bersejarah, ketika Hadhratus Syaikh Hasyim Asy’ari mengeluarkan resolusi jihad, mengajak para santri turun ke medan perang mengusir penjajah di Surabaya dan sekitarnya.

Pertanyaannya kini, setelah Indonesia merdeka, apa sumbangsih pesantren bagi negara ini? Amat banyak politisi ulung yang berasal dari pesantren. Sayangnya, yang masuk penjara juga banyak yang pernah menjadi santri.

Selain politisi, pesantren juga banyak melahirkan sastrawan, seperti A. Fuadi, Ahmad Tohari, Zawawi Imron, Habiburrahman El Shirazy, Aguk Irawan, Cak Nun dan Gus Mus. Nama yang terakhir ini mempunyai peran penting dalam tradisi pesantren. Selain dikenal sebagai sastrawan dan budayawan, beliau juga dikenal sebagai ulama kharismatik dari Rembang. Bahkan pernah menjadi Rais Syuriah PBNU. Pimpinan tertinggi para ulama sepuh di Nusantara.

Potret Pesantren dalam Karya Gus Mus

Salah satu karya sastra Gus Mus yang menarik untuk dibaca adalah “Lukisan Kaligrafi.” Buku ini berisi 15 cerita pendek yang seluruhnya berlatar pesantren. Cerita tersebut sebelumnya sudah pernah dipublikasikan di media nasional, seperti Kompas, Suara Merdeka, Jawa Pos dan Media Indonesia.

Salah satu cerpen di buku tersebut, judulnya “Kang Amin” pernah difilmkan dan beberapa pemainnya adalah kawan pesantren di Yogyakarta. Meski tidak terlibat langsung, saat itu saya takjub melihat santri bisa menjadi aktor film. Ketakjuban yang belakangan makin menguatkan saya sebagai seorang santri.

Dari cerita yang diangkat Gus Mus, ada beberapa catatan penting yang bisa didiskusikan terkait sastra pesantren. Pertama, pesantren erat dengan lokalitas, atau bahasa lainnya, pesantren yang diceritakan oleh Gus Mus adalah pesantren yang ada di pedesaan. Suasana desa, alam yang asri, amat kental dalam penggambaran cerita Gus Mus.

Tentu tidak salah. Sebab sejak awal, pesantren memang lekat dengan kehidupan kampung yang tenang. Ketenangan itu membuat santri dengan mudah belajar agama.

Kedua, selain latar pesantren, yang menjadi penting dari sebuah pesantren adalah interaksi antara kiai dan santri. Ini tergambar dengan jelas dalam cerpen-cerpen Gus Mus. Bahkan dalam struktur pesantren, ada lurah pondok yang menjadi perpanjangan tangan kiai memimpin pesantren. Pun santri di pesantren juga bertingkat-tingkat, di antara kasta tertinggi adalah santri yang merupakan anak dari pengasuh pesantren, sering dipanggil gus dan ning. Strata sosial di pesantren ditampilkan dalam cerita tanpa ada nada sinisme. Semua berjalan begitu saja, alamiah. Tentu kita bisa menggugat, sebab interaksi yang timpang sering berakhir menjadi relasi kuasa.

Ketiga, Gus Mus juga dengan lihai mengangkat kisah-kisah khawariq al-‘adat yang masyhur di kalangan pesantren. Misalnya ada kiai yang bisa terbang, menghilang, atau punya amalan tertentu yang membuatnya sakti mandraguna. Juga kisah tentang perjumpaan kiai dengan Nabi Khidir, ketika membaca cerpen berjudul “Amplop-amplop Abu-abu”.

Bagi mereka yang berasal dari kalangan non-pesantren, apalagi yang sudah terpengaruh dengan pemikiran serba rasional, akan sulit menerima cerita tersebut. Itulah folklore yang berkembang di pesantren.

Membaca cerita Gus Mus membawa kita bernostalgia, saat pesantren belum banyak tergerus modernitas. Kala pesantren masih asri dengan kehidupan pedesaan yang tenang. Kini, makin menjamur pesantren di perkotaan yang melabeli diri sebagai pesantren modern. Kian banyak pula pesantren di desa yang mencoba berdikari secara ekonomi dengan memajukan pertanian.

Gus Muslih dan Keberanian Menggugat Tradisi

Selain penggambaran kehidupan pesantren, cerpen Gus Mus juga menyisipkan kritik sosial yang tajam. Misalnya ketika menghadirkan sosok Gus Muslih dalam cerpen yang berjudul sama dengan nama tokohnya. Gus Muslih digambarkan sebagai kiai muda yang nyentrik dan sering menggugat tradisi yang sudah mengakar di masyarakat.

Ia mengkritik tradisi memberi makan kepada tamu yang bertakziah. Menurutnya, kalau keluarga yang mendapat musibah itu orang kaya, tidak masalah. Namun, bagaimana dengan orang miskin, bukankah akan menambah beban? Gugatan Gus Muslih lantas ditentang oleh kelompok tua yang menekankan tradisi. Lantas dibantah balik oleh Gus Muslih:

“Tradisi yang baik memang perlu kita lestarikan, tapi yang buruk apa yang harus kita lestarikan? Kalau begitu, apa bedanya kita dengan kaum jahiliyah yang dulu mengecam Nabi yang mereka anggap merusak tradisi nenek moyang mereka?”

Apa yang sudah diceritakan Gus Mus adalah potret pesantren pada zamannya. Kiwari, masa telah berubah. Pesantren pun menghadapi tantangan serius. Ada banyak kasus kekerasan fisik, mental dan seksual yang terjadi. Kita bisa meminjam kaca mata Gus Muslih dalam cerpen Gus Mus untuk melihat tradisi. Kalau itu baik, pesantren perlu melestarikannya. Namun, apakah tradisi perundungan, kekerasan fisik, mental, seksual; adalah tradisi baik di pesantren?

Menuju Sastra Pesantren yang Profetik dan Kritis

Sastra harus berbicara lantang mengenai penyimpangan tersebut. Aktornya adalah mereka yang sehari-hari hidup di pesantren. Di sinilah, sastra pesantren berjumpa dengan sastra profetik yang digagas Kuntowijoyo. Sastra profetik adalah sastra yang bergulat dalam sejarah kemanusiaan, atau dalam hal ini, sejarah pesantren. Sastra pesantren tidak boleh terjebak pada romantisme kehidupan pesantren tahun 90-an atau sebatas mengutamakan percintaan dua insan yang berupa santri.

Sastra pesantren dapat menjadi kritik atas realitas yang keliru. Ketika seharusnya di pesantren seseorang belajar ilmu agama, lantas mereka dilecehkan, berarti ada yang salah dari dinamika pesantren tersebut. Sastrawan pesantren dapat menjadi salah satu corong untuk mengkritik dengan cara terbaik.

Apalagi, di kalangan santri ada doktrin: semua itu kembali pada niatnya. Maka menjadi sastrawan pesantren dapat diniatkan sebagai ibadah. Dengan itu, karya sastra seorang santri tidak hanya bernilai pundi, tetapi juga mendapat pahala Ilahi.

Keadilan dan Qana’ah

/0 Comments/in /by

“Ada dua hal yang selalu menghantui orang miskin di Indonesia: kemiskinan dan kematian”, Bram dalam Laut Bercerita.

 

Apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh penting dalam novel Laut Bercerita itu benar adanya. Teramat sulit, bagi orang miskin untuk mengubah nasibnya. Seolah kemiskinan menjadi stempel yang membuatnya sulit bergerak. Sebab ke mana pun melangkah, ia tetap melarat.

Ketika ditanya lebih mendalam, mengapa orang miskin sulit untuk berubah lebih sejahtera? Pada saat yang sama, mengapa banyak orang kaya yang digit uangnya sudah sulit dihitung? Jawabannya saya temukan ketika membaca kitab Imam Al-Ghazali, at-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk. Kata beliau, falaa ‘adla bilaa qanaa’ah, tidak ada keadilan tanpa sikap merasa cukup.

Saat membaca ini, saya tertegun. Saya sering mendengar ungkapan Pram untuk bersikap adil sejak dalam pikiran. Saya pun punya kaos bertuliskan perkataan Gus Dur: perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Ternyata ada dimensi lain dari keadilan yang jarang terdengar: qana’ah, merasa cukup, menjadi sederhana.

Apa kaitan antara keadilan dengan kondisi merasa cukup? Keadilan itu soal menempatkan segala sesuatu secara proporsional, sesuai tempatnya. Lawan dari keadilan adalah kezaliman. Zalim adalah segala sesuatu yang melebihi kadarnya. Obatnya adalah qana’ah.

Hari ini, keadilan makin langka, sebab kita hidup dalam budaya berlebih. Semua menuntut hak, tapi melupakan kewajiban. Semua hidup melampaui batas kepatutan. Terutama, bagi para pemimpin. Imam Al-Ghazali secara khusus menulis kitab tersebut sebagai nasihat bagi para penguasa. Karenanya, mustahil menyuruh rakyat bersikap sederhana, jika penampilan pejabatnya bertabur barang mewah.

Ironi Keberlimpahan dan Serakahnya Penguasa

Dilansir pada laman cnnindonesia, besaran gaji dan tunjangan pemerintah sudah lebih dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan harian sebagai warga negara Indonesia. Di ranah eksekutif pusat, Presiden RI menerima gaji pokok Rp30.240.000 dengan tunjangan jabatan Rp32.500.000, diikuti Wakil Presiden dengan gaji pokok Rp20.160.000 dan tunjangan Rp22.000.000, serta Menteri dan Pejabat Setara Menteri sebesar Rp5.040.000 dengan tunjangan Rp13.608.000.

Sementara di lembaga legislatif (DPR), porsi pendapatan terbesar didominasi oleh tunjangan. Ketua DPR memperoleh gaji pokok Rp5.040.000 dengan tunjangan jabatan Rp67.733.503, Wakil Ketua DPR dengan tunjangan Rp62.505.703, dan Anggota DPR sebesar Rp54.051.903. Seluruh jajaran DPR juga menerima tunjangan operasional harian, pemeliharaan, serta tunjangan pensiun.

Pada sektor yudikatif, Ketua Mahkamah Agung menerima gaji pokok Rp5.040.000 dengan tunjangan jabatan tertinggi mencapai Rp121.609.000, disusul pimpinan MA lainnya yang menerima tunjangan jabatan antara Rp72,8 juta hingga Rp82,4 juta, ditambah tunjangan kinerja berjenjang.

Untuk Jaksa Agung, BPK, dan KPK, gaji pokok berkisar dari Rp4,2 juta hingga Rp5,04 juta, dilengkapi tunjangan jabatan dan fasilitas khusus (seperti perumahan dan transportasi pada KPK serta tunjangan kelas jabatan pada BPK dan Kejaksaan). Di pimpinan TNI dan Polri, Kapolri dan Panglima TNI menerima gaji pokok masing-masing Rp5,93 juta dan Rp5,64 juta, dengan tunjangan jabatan seragam Rp13.608.000 dan tunjangan kinerja Rp43.627.500.

Angka-angka tersebut belum ditambah dengan tambahan pendapatan yang menurut Undang-undang sah, seperti perjalanan dinas atau tunjangan rapat dan reses bagi anggota dewan. Bagi pejabat daerah, pendapatannya masih disesuaikan dengan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Di daerah yang kaya—misal karena tambangnya, pejabatnya juga punya pemasukan berkali lipat.

Mengurai Makna Merasa Cukup

Meski sudah menerima begitu banyak, tetap saja mereka melakukan penyelewengan anggaran. Korupsi sudah menjadi berita yang wajib ada setiap hari. Bahkan yang terbaru, anggaran bencana pun dikorupsi di saat negara ini menghadapi bencana bertubi-tubi.

Mengapa semua ini bisa terjadi? Sebab sifat merasa cukup kita sudah lepas dari urat nadi kemanusiaan. Ketika seseorang serakah, ia tidak bisa lagi membatasi keinginannya. Dan karenanya, ia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan lebih dan lebih.

Maka cerdaslah ungkapan Imam Al-Ghazali di atas. Keadilan dan qana’ah adalah dua hal yang saling berkelindan. Keadilan pada hukum hanya bisa tercapai manakala hakim merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Sementara bagi hakim yang menerima suap dari sana sini, akan tersandera kepentingan. Akhirnya, ia tak lagi bisa berlaku adil.

Kaitan Erat Sifat Qana’ah dan Pengelolaan Negara

Keadilan pada pengelolaan negara hanya bisa dilakukan saat pemimpinnya merasa cukup dengan tunjangan yang telah diberikan. Tampil sederhana, bukan karena dibuat-buat, tetapi sudah menjadi tabiat. Ketika itu dilakukan, pemimpin akan fokus menyejahterakan rakyatnya. Sebaliknya, jika ia fokus pada kehidupan mewah, maka yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya agar mendapatkan harta berlebih.

Celakanya, kala penguasa merangkap baju pengusaha sekaligus. Ia akan memuluskan aturan yang dapat melanggengkan usahanya. Ketika ini terjadi, tak ada lagi keadilan. Dan inilah yang terjadi sekarang. Di banyak titik kebakaran hutan di Pulau Kalimantan dan Sumatera, ada tanah milik penguasa cum pengusaha yang sedang diolah. Sehingga meski banyak warga yang sesak napas dan menjerit, penanganan yang diberikan sungguh jauh panggang dari api.

Keadilan pada pengelolaan alam hanya bisa tercapai ketika kita mengelolanya dengan prinsip qana’ah. Dan itu sudah dicontohkan oleh nenek moyang kita. Mereka hidup secukupnya dari alam. Sayangnya, saat ini kita hidup dalam budaya yang sulit mengartikulasikan kata cukup. Seolah mengatakan “cukup” adalah kutukan kehidupan.

Pesantren yang Kita Sayangkan

/0 Comments/in /by

Kata pesantren sangat identik dengan pengajaran Islam. Memang begitu secara pengertian. Pesantren adalah tempat bagi santri untuk belajar mengaji dan sebagainya. Namun akhir-akhir ini kita kerap menyaksikan hal yang bertentangan, kontra produktif dengan tujuan dan nilai asal pesantren didirikan. Investigasi dari BBC pada tanggal 20 September menyadarkan kita akan satu nilai pesantren yang jauh dari ajaran Islam.

Tulisan ini tidak akan membahas jasa, kebaikan atau urgensi dari pesantren. Kebaikan-kebaikan yang ada di pesantren amat banyak dan sudah diketahui oleh masyarakat luas. Namun untuk menjaga nilai-nilai tersebut diperlukan usaha untuk menghindari hal-hal negatif yang telah menimpa beberapa pondok pesantren.

Satu nilai pesantren yang jauh dari ajaran Islam yaitu menganggap santri sebagai budak. Bagaimana mungkin nilai tersebut diajarkan dan dipaksakan oleh orang yang mendaku sebagai pewaris kenabian, sedangkan para nabi selalu memiliki misi untuk menghilangkan perbudakan dan memerdekakan kemanusiaan atas tirani-tirani yang terjadi pada setiap zaman.

Kutipan dari Imam Ali yang mengatakan “aku adalah budak dari orang yang mengajariku ilmu” disalahpahami dan digunakan untuk memuaskan nafsu pribadi.

Kutipan dari Imam Ali tersebut menggambarkan keagungan ilmu, bukan mencerminkan semangat perbudakan dan untuk pemuasan nafsu pribadi. Mengapa seorang yang dipandang amat terpandang kedudukannya memaksakan nafsunya dan memaksa santri perempuannya dengan intimidasi perbudakan sehingga dia bebas untuk melakukan pemerkosaan, penyiksaan dan hal-hal lain layaknya budak pada zaman ribuan tahun yang lalu.

Imam Ghazali berpesan bagi seorang guru untuk senantiasa melatih dirinya, menjadikan akhlak-akhlak mulia sebagai jalan hidupnya. Bukan menuntut banyak hal kepada muridnya, apalagi menjadikan muridnya sebagai budak. Seorang guru dalam pendidikan Islam tentu saja memperhatikan pendidikan spiritual bagi para muridnya.

Oleh karena itu, seorang guru juga harus mendidik spiritual dirinya terlebih dahulu. Imam Ghazali membayangkan orang-orang yang menjadi guru adalah mereka yang tidak mencintai dunia dan kedudukan sehingga dibutakan oleh keduanya, yu’ridlu min hubbi al-dunyā wa hubbi al-jāh. Tidak ada guru yang menganggap muridnya sebagai budak kecuali dia telah dibutakan oleh kedudukan dan nafsu pribadinya.

Bagi yang takut, bungkam, bahkan memberikan perlindungan, di mana bunyi kredo “La thā’ata li makhlūqin fī ma’shiyati al-Khāliq.” Cuma Nabi yang maksum, terpelihara dari dosa. Oleh karena itu tidak ada ketaatan mutlak setelahnya. Kiai bisa salah, apalagi gus. Oleh karena itu tidak ada ketaatan mutlak di sana.

Apakah yang mendaku gus merasa lebih hebat dari Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ra. saja mendeklarasikan awal kepemimpinannya dengan keterbukaan ruang kritik. Ini Umar yang diberi julukan al-farūq, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Umar yang memiliki rekam jejak menjunjung syariat Allah Swt.

Mengapa tradisi pesantren malah mengajarkan pembungkaman atas nama kestabilan?

Memang benar kejadian pelecehan seksual tidak hanya terjadi di pesantren. Pelecehan seksual terjadi di sekolah, di kampus, di organisasi, di komunitas dan bahkan di lingkungan keluarga. Namun pelecehan seksual di pesantren merupakan hal besar yang membuat masyarakat geram.

Mengapa demikian? Karena masyarakat luas mempercayai pesantren sebagai tempat tumbuh nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang memuliakan kemanusiaan dan menjunjung kehormatan perempuan. Masyarakat geram pelecehan seksual terjadi di kampus, tetapi lebih geram lagi ketika itu terjadi di pesantren, dilakukan oleh sosok yang sangat dihormati sebelumnya. Kekecewaan itu berasal dari rasa cinta yang tak berbalas, dari penghormatan yang dikhianati.

Lihatlah sejarah, Islam lahir dan tumbuh dari pergolakan dan gesekan masyarakat. Tidak tumbuh dari kestabilan. Andai Nabi Muhammad saw tidak pemberani, maka ajaran-ajaran Islam tidak akan tersampaikan dan tersebar luas sampai ke seluruh negeri. Ajaran-ajaran yang dibawa nabi mengusik kestabilan. Gejolak yang ditimbulkan bahkan sampai menimbulkan boikot dan pengusiran. Namun nabi tidak berhenti. Kezaliman dan penindasan dilawan. Perbudakan dikikis dan dihapuskan. Mengapa para pewarisnya mendoktrin pembungkaman demi nama baik dan kestabilan. Beginikah pewaris nabi?

Sungguh benar nasihat ini, man izdāda ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallāhi illā bu’dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka tidak ada tambah baginya kecuali makin jauh dari petunjuk Allah. Godaan kekuasaan, martabat memanglah berat. Orang yang berkuasa bisa semena-mena, orang yang dihormati bisa lupa diri.

‘Alā kulli hāl, kejadian-kejadian yang menimpa pesantren amat disayangkan. Namun demikian, hal ini akan menjadi koreksi dan perbaikan diri bagi setiap pesantren dan masyarakat di sekitarnya. Pesantren tidak dibenarkan menutup diri, menutupi kesalahan-kesalahan yang terjadi hanya demi kestabilan. Agama ini dibawa dengan menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, bukan pendamba kestabilan yang merugikan.

Masyarakat bisa terus peduli dan memperhatikan kondisi sekitar, karena sejatinya ruang aman adalah hak bagi setiap insan. Ruang aman dibutuhkan di sekolah, di kampus, di organisasi, di komunitas dan di keluarga, termasuk institusi pesantren.

Collective Care: Merawat Santri, Mencegah Kekerasan Seksual di Pesantren

/0 Comments/in /by

Salah satu hal yang membuatku kagum dari investigasi yang dilakukan oleh BBC News tentang “Aib Sang Guru” adalah gerakan santri detektif. Saat Ayu Masruroh (Founder Front Santri Melawan Kekerasan Seksual), Moch Yusron Azzahidi (alumni Pondok Pesantren Abul Barokat Wannafahat, Lombok Tengah) dan para penyintas kekerasan seksual, bekerja sama untuk mencari informasi, mengumpulkan bukti, menelusuri kesaksian para korban dan saling menguatkan satu sama lain.

Namun, kerja mereka tidak berhenti pada pengungkapan kasus. Ayu dan Yusron terus menemani para korban agar tidak menghadapi trauma seorang diri. Secara perlahan, mereka meyakinkan para penyintas bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan pelaku, bukan kesalahan korban. Karena itu, para penyintas tidak boleh menyalahkan diri sendiri.

Dari rasa percaya itulah para penyintas akhirnya berani bersuara, agar pelaku mendapat hukuman sesuai perbuatannya dan rantai kekerasan terputus sehingga tidak ada lagi santri yang menjadi korban kekerasan.

Apa yang dilakukan oleh Ayu, Yusron dan juga para penyintas adalah salah satu bentuk dari collective care atau perawatan kolektif. Para pendamping dan penyintas tidak hanya menuntut hukuman bagi pelaku, tetapi juga saling merawat agar pemulihan dan keselamatan mereka terjaga.

Collective Care dan Pentingnya Saling Menjaga di Pesantren

Collective care memang memuat prinsip kesalingan, dan menjadi manifestasi dari hubungan yang dibangun berdasarkan dukungan, kasih sayang, dan pengertian. Seperti yang terdapat dalam laman Act Build Change, perawatan kolektif bermakna praktik tanggung jawab komunal akan kesehatan sampai kesejahteraan emosional masing-masing individu dalam sebuah kelompok.

Di tengah maraknya kasus kekerasan seksual di pesantren, collective care dapat membantu semua pihak untuk saling menguatkan dan memberi dukungan pada para penyintas. Salah satu bentuknya adalah dengan mendengar dan juga menemani mereka agar tidak menghadapi traumanya seorang diri.

Melansir dari Magdalene.co, Catherine Fennel dalam bukunya yang berjudul “Last Project Standing: Civics and Sympathy in Post-Welfare Chicago” menyebutkan bahwa gerakan saling menguatkan, seperti yang dilakukan santri detektif, sangat penting dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Sebab, aksi ini lekat dengan kemampuan bersimpati, berempati, dan ikut merasakan perasaan orang lain.

Di pesantren, perawatan kolektif bisa dilakukan melalui tiga hal, yakni menyediakan waktu untuk saling memeriksa kondisi santri, membangun sistem pengawasan dalam pengelolaan pesantren dan melibatkan santri putra dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.

Deep Talk, Ruang Aman bagi Santri

Memeriksa kondisi santri bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya dengan deep talk atau percakapan dua arah yang mendalam dan bermakna. Di Pesantren Luhur Manhajiy Fahmina, Cirebon, sesi deep talk sudah menjadi salah satu program rutin yang dilakukan oleh pengasuh dan musyrif musyrifah pada santri-santrinya.

Di Pesantren Luhur Manhajiy Fahmina, setiap santri memiliki jadwal deep talk dengan pengasuh dan juga musyrif-musyrifah. Dalam sesi ini, santri bisa menceritakan apa pun yang ingin mereka bagikan, termasuk hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman selama tinggal di pesantren.

Nyai Nurul Bahrul Ulum menyampaikan bahwa sesi deep talk merupakan program yang cukup penting ada di pesantren. Hal ini bertujuan agar santri memiliki ruang aman untuk bercerita. Program ini juga merupakan bagian dari collective care. Pengasuh, atau siapa pun yang menjadi teman cerita santri, dapat memahami apa yang mereka alami, sehingga pesantren bisa memberikan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing santri.

Melihat tujuan dan fungsi deep talk di Pesantren Luhur Manhajiy Fahmina, saya kira pesantren lain juga bisa melakukannya. Setiap santri perlu punya ruang aman untuk bercerita, dan deep talk tidak harus selalu dilakukan oleh pengasuh.

Ia bisa dilakukan oleh siapa saja yang dipercaya oleh santri, bisa teman sebaya, kakak kelas, alumni, atau pendamping dari luar pesantren. Yang terpenting adalah adanya ruang yang membuat santri dapat bercerita dengan nyaman dan terbuka.

Dalam hal ini, Prof. Faqihuddin Abdul Kodir juga menyarankan agar pesantren mulai melibatkan pihak luar untuk menjadi teman bercerita para santri. Ini lebih memungkinkan santri berani untuk menceritakan apa pun yang ia alami di pesantren.

Membangun Sistem Pengawasan Pengelolaan Pesantren

Di sisi lain, Yunizar Ramadhani, pengasuh Pesantren Putri Darul Hijrah Martapura, menyampaikan bahwa salah satu langkah penting mencegah kekerasan di pesantren adalah membangun sistem pengawasan yang jelas dalam pengelolaan pesantren. Hal itu ia sampaikan dalam Tadarus Subuh ke-192 bertajuk “Berani Berkaca: Otokritik Pesantren atas Kekerasan Seksual”.

Hingga kini, sebagian besar pesantren masih dikelola dengan pola kepemimpinan satu figur, yaitu kiai sebagai pendiri sekaligus pengasuh utama. Dalam praktiknya, kiai memegang kendali atas banyak hal, mulai dari penyusunan kurikulum, pengambilan keputusan, hingga model pengasuhan santri.

Sementara itu, dalam banyak kasus kekerasan seksual di pesantren, otoritas kepemimpinan ini sering kali disalahgunakan oleh pelaku. Karena itu menurut Yunizar, pesantren perlu membentuk badan pengawas atau komite yang bertugas memantau dan mengevaluasi kebijakan serta praktik yang berjalan di pesantren.

Pengawasan ini dapat dikembangkan dengan melibatkan berbagai pihak, misalnya pihak yayasan, tokoh masyarakat, maupun pihak lain yang memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Inilah bentuk collective care yang lebih luas. Semua pihak, di dalam maupun di luar pesantren, harus sama-sama ikut menjaga serta melakukan pengawasan agar kekerasan seksual tidak kembali terulang.

Melibatkan Santri Putra dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

Kembali pada santri detektif. Sebagian dari kita mungkin sempat mempertanyakan keberpihakan Yusron, santri laki-laki, terhadap kasus kekerasan yang dialami santri putri Abul Barokat Wannafahat, Lombok Tengah. Kok bisa ada santri putra yang peduli pada kasus ini?

Ya, Yusron menunjukkan bahwa laki-laki bisa berdiri dan berpihak pada penyintas kekerasan seksual. Karena itu, saya yakin bahwa collective care juga penting diajarkan kepada santri laki-laki.

Selama ini, materi pencegahan kekerasan seksual sering berhenti pada mendidik perempuan untuk menjaga pergaulan dan mendeteksi kekerasan sejak dini. Akibatnya, tanggung jawab pencegahan lebih sering dibebankan kepada perempuan.

Padahal seperti yang disampaikan Yunizar, santri putra juga perlu kita tempatkan sebagai subjek pendidikan pencegahan kekerasan seksual. Mereka perlu dididik untuk menghormati perempuan, mengendalikan diri, menjaga pandangan, mengelola hasrat, dan membangun relasi yang sehat dengan orang lain.

Dalam perspektif mubadalah, tanggung jawab menjaga relasi yang sehat bersifat timbal balik. Karena itu, laki-laki juga wajib menjaga diri, mengelola nafsu, serta menjaga pikiran dan perilakunya agar tidak merugikan orang lain. Dengan cara pandang ini, pencegahan kekerasan seksual tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab perempuan semata, melainkan tanggung jawab bersama yang diajarkan secara seimbang kepada santri putra maupun putri.

Melalui tiga hal di atas, pesantren setidaknya bisa menutup celah yang selama ini membuka jalan bagi kekerasan seksual, yaitu tidak adanya ruang untuk memeriksa kondisi santri, lemahnya sistem pengawasan, dan kurangnya pelibatan santri putra dalam pencegahan kekerasan seksual di pesantren.

Membangun kesadaran dan perawatan kolektif adalah merupakan bagian penting dalam menciptakan ruang yang aman bagi seluruh santri dan semua orang yang tinggal di pesantren.

Ketika Sendiko Dawuh Mengancam Rasa Slamet Santri

/0 Comments/in /by

Pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis Islam. Di pesantren diajarkan adab berinteraksi sosial-sesama manusia. Dalam tradisi ini, ungkapan “sendiko dawuh” biasanya dilontarkan sebagai manifestasi kepatuhan murid kepada gurunya.

Pada dasarnya, ungkapan itu digunakan untuk menyuruh para santri melakukan kegiatan seperti mengaji, berjamaah, atau kerja bakti. Akan tetapi terlampau ringan kalimat itu sering kali diputarbalikkan menjadi alat hegemoni moral oleh oknum pesantren, guna memenuhi hawa nafsu pemimpin.

Penyalahgunaan ini terekam secara realitas di salah satu pesantren di Batang, Jawa Tengah, pada April 2023. Wildan Mashur sebagai pengasuh memanggil para santriwati satu persatu ke ruangan pribadinya atau lokasi tertutup di lingkungan pesantren. Secara eksplisit Wildan memerintahkan santri untuk melakukan perbuatan tidak senonoh.

Perintah ini dilontarkan dengan dalih bagian dari “tugas” atau “menguji” kepatuhan santri kepada gurunya. Budaya kepatuhan buta bahkan menyeleweng dari ajaran syariat ini menjebak santri dalam dilema moral: mematuhi perintah guru atau menolak namun takut akan dosa dan kualat.

Fenomena ini menunjukkan betapa rapuhnya batas perlindungan santri ketika dogma kepatuhan dimanipulasi secara konfliktual. Santri bukan alat untuk melampiaskan hasrat, mereka datang dengan penuh harapan mulia, alih-alih sebagai objek kekerasan maupun pemaksaan.

Imbas dari kekerasan seksual bukan hanya fisik yang terluka, secara psikis kesehatan mental santri juga mengalami trauma berat bahkan depresi. Kesehatan dan kenyamanan santri merupakan representatif “amanah” pengasuh sebagai penerima pesan dari orang tua atau wali santri.

Kekerasan Seksual dalam Perspektif Fiqih dan Maqasid Syariah

Maraknya kasus kekerasan seksual telah menjadi perhatian publik terlebih kalangan orang tua. Karena orang tua ketika hendak memondokkan anaknya begitu melihat kasus ini akan berpikir lebih dalam sekaligus merasa khawatir jika anaknya menjadi korban kekerasan seksual.

Penelitian Dinar Valdynar beserta rekannya berjudul Perspektif Hukum Islam Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Santriwati di Pekalongan (2026) memberikan jawaban berdasarkan nilai-nilai hukum Islam sekaligus hukum nasional.

Pandangannya kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai zina bil ikrah. Dalam ilmu fikih kata ini merujuk pada tindakan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Indikator perilaku ini adanya unsur paksaan, ancaman, atau kekerasan terhadap salah satu pihak.

Warisan kejahatan ini melumpuhkan nalar kritis serta otonomi korban untuk menolak dan bersuara di ruang publik. Keberhasilan ini akibat pemanfaatan manipulasi doktrin teologis, seperti kepatuhan buta (ta’zhim buta) dan manipulasi teologis lainnya.

Selain zina bil ikrah, kekerasan seksual secara simultan merupakan khianat al-amanah (pengkhianatan amanah). Sebagai guru, pelaku menyandang kedudukan ganda: pengajar agama dan pihak yang dipercaya orang tua santri untuk menjalankan pengasuhan, kenyamanan, dan perlindungan bagi santri.

Perlindungan jiwa (Hifz an-Nafs) teruntuk santri terampas dikarenakan tindakan pelaku merusak integritas fisik dan psikis sekaligus menimbulkan kehamilan paksa. Selain itu, trauma psikologis semakin kompleks dan ketakutan serta trauma mengancam tumbuh kembang anak.

Tindakan ini juga melanggar perlindungan kehormatan (Hifz al-‘Irdh) karena bertentangan dengan larangan mutlak Allah SWT untuk mendekati zina. Perintah ini termaktub dalam QS. Al-Isra ayat 32: “Dan janganlah kamu mendekati zina.”

Meretas Kekerasan, Merawat Mental Santri

Sebagai ikhtiar untuk memutus rantai kekerasan seksual baik di lingkungan pesantren ataupun lingkungan publik, kiranya sanksi pidana formal belum cukup. Perlu adanya rekonstruksi mendalam yang menyentuh akar teologis-religius serta revitalisasi kearifan lokal-regional di lingkungan sekitar.

Langkah paling fundamental ialah mengedukasi kembali pemaknaan ta’dzim (penghormatan) dan kepatuhan santri kepada pengasuh atau gurunya. Pesantren perlu menegaskan kembali batas teologis bahwa ketaatan makhluk sesama terikat oleh batasan hukum Allah.

Ada kaidah yang mengatakan: “La tha’ata li makhluqin fi ma’shiyatil Khaliq”, tidak ada ketatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang pencipta.

Franz Magnis-Suseno menulis buku berjudul Etika Jawa: Analisis Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa (1984). Dalam hal ini Franz mempunyai prinsip “rukun” dan rasa “slamet”. Ia menguraikan bahwa tata krama dan etika kesopanan seperti kata sendiko dawuh dan sikap urmat ditujukan untuk menjaga tatanan harmoni sosial serat mencapai rasa keselamatan.

Jika ungkapan sendiko dawuh berujung pada ancaman kekerasan, trauma, dan kerusakan mental, maka ucapan ini melanggar prinsip “slamet” yang menjadi akar etika budaya orang jawa. Kepatuhan yang merusak jiwa dan raga santri adalah pergeseran etika yang kini perlu dikoreksi.

Memutus rantai kekerasan seksual bukan berarti meruntuhkan budaya luhur ta’dzim dan sendiko dawuh, tetapi memurnikan syariat dan falsafah kebudayaan yang humanis. Keamanan dan kenyamanan merupakan fasilitas yang paling dasar yang dirasakan oleh santri.

Dengan mengembalikan prinsip syariat dan rasa kenyamanan serta membuka keberanian untuk bersuara bagi santri, pesantren akan kembali berdiri kokoh secara kultural. Sehingga pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam akan mempunyai eksistensi dan memberikan jaminan kesehatan mental para santri.

Menelisik Akar kekerasan, Trauma Santri, dan Tanggung Jawab Negara

/0 Comments/in /by

Malam tadi, niat kami sekeluarga sebenarnya sederhana saat melenggang ke kedai bakso langganan, tentu saja untuk menikmati semangkuk bakso hangat dan menikmati waktu bersama keluarga. Namun, suasana berubah saat kami menyapa penjual bakso yang sudah akrab, yang biasa kami sapa Bu Mumun. Dengan nada bicaranya yang berapi-api dan raut wajah cemas, beliau menceritakan kemalangan yang menimpa keponakannya.

Anak itu mengalami kekerasan fisik yang memprihatinkan di pesantrennya, bercerita bahwa badan keponakan tersebut disulut rokok dan dihujani pukulan hingga lebam di bagian panggung, dada, lengan hanya karena tertidur saat kegiatan. Sebuah alasan trivial yang sama sekali tidak bisa dibenarkan untuk melegitimasi penganiayaan.

Obrolan malam itu seketika melempar ingatan saya pada masa lalu, saat saya masih mengenyam pendidikan di pesantren. Memori kelam yang sempat tersimpan rapat mendadak menyeruak kembali, tentang seorang kerabat jauh saya, yang seorang anak difabel, menjadi korban kekerasan seksual berulang oleh senior-seniornya di pesantren tempat saya belajar.

Saat itu, pihak keluarga memilih bungkam dan menariknya keluar hingga akhirnya ia tak lagi melanjutkan mengenyam pendidikan apa pun karena rasa malu yang menekan, sementara para pelaku tetap melenggang bebas tanpa konsekuensi moral maupun hukum.

Hati saya teriris setiap kali mengingatnya. Bisa dikatakan bahwa apa yang dialami oleh kerabat saya adalah kerentanan berlipat (intersectional vulnerability), ia adalah seorang junior, difabel, dan berada dalam relasi kuasa yang sangat tidak seimbang. Ia tidak memiliki ruang untuk membela diri maupun bersuara.

Kekerasan Tidak Lahir dari Ruang Hampa

Dua peristiwa yang terpisah jarak dan waktu ini mempertegas satu hal, bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan agama tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari persemaian relasi kuasa yang timpang dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kali dimaklumi.

Di banyak pesantren tradisional, relasi hierarkis antara senior dan junior kerap disalahgunakan menjadi bentuk dominasi fisik maupun psikologis. Namun, ada satu pemicu mendasar yang kerap diabaikan dan dianggap sepele dan tak berbahaya, yaitu normalisasi lelucon seksis dan objektifikasi tubuh.

Saya mengingat jelas suasana pengajian kitab di masa lalu. Ketika pembahasan menyentuh anatomi tubuh atau seksualitas, tidak jarang pengajar menggunakan metafora yang merendahkan, seperti mengganti penyebutan payudara dengan ungkapan pepaya gondal-gandul, yang memicu gelak tawa vulgar para santri laki-laki. Walaupun pembatas (satir) memisahkan santri laki-laki dan perempuan, gelak tawa yang bernada merendahkan itu menembus sekat tembok dan membuat saya merasa sangat risih dengan pelajaran atau pembahasan semacam itu.

Pola pikir yang menganggap tubuh orang lain patut ditertawakan atau diolok-olok membentuk cara pandang yang sangat mengobjektifikasi manusia. Ketika tubuh orang lain, baik perempuan, kelompok difabel, maupun junior yang lebih lemah, dijadikan bahan humor, empati jua terkikis. Tubuh korban dianggap tidak lagi memiliki otoritas dan martabat, sehingga rentan untuk disakiti, dilecehkan, atau dikuasai.

Landasan Agama: Islam Menolak Kekerasan dan Perundungan

Perilaku merendahkan, mengolok-olok, dan melakukan kekerasan fisik maupun seksual sejatinya sangat bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Al-Qur’an secara eksplisit melarang sikap mengolok-olok sesama manusia, sebagaimana diabadikan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 11:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok)…”

Rasulullah SAW juga secara tegas menekankan perlindungan atas kehormatan dan keselamatan fisik seorang Muslim dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

“Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, ia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membiarkannya (disakiti), dan tidak boleh merendahkannya.”

Bahkan dalam prinsip dasar hukum Islam (Maqasid asy-Syariah), menjaga keselamatan jiwa (Hifdz an-Nafs) dan menjaga kehormatan serta keturunan (Hifdz an-Nasl/Hifdz al-’Ird) berada di tingkat kebutuhan primer (dharuriyyat). Ketika pesantren yang menjadi benteng penanaman nilai-nilai ini justru membiarkan praktik perundungan atau kekerasan seksual, maka ada nilai spiritual fundamental yang sedang diciderai.

Dampak Kesehatan Mental dan Ancaman Hilangnya Ruang Aman

Kekerasan seksual dan fisik di lingkungan pendidikan bukan sekadar pelanggaran disiplin, melainkan trauma psikologis yang menghancurkan masa depan korban. Korban kekerasan seksual sangat mungkin mengalami dampak kesehatan mental yang berkepanjangan seperti kecemasan hebat, depresi, gangguan stres pascatrauma (PTSD), hingga krisis identitas. Kerabat yang saya ceritakan tadi, butuh waktu bertahun-tahun lamanya hingga berani keluar rumah kembali. Ia mengurung diri dalam keputusasaan dan merasa dirinya kotor dan ternoda, padahal ia tak bersalah.

Proses penyembuhan trauma semacam ini memakan waktu bertahun-tahun dan membutuhkan biaya psikoterapi serta pendampingan yang tidak sedikit. Tragisnya, ketika korban harus tertatih-tatih menyembuhkan lukanya, kita masih sering menyaksikan betapa rigidnya keadilan dirasakan, pelaku kekerasan seksual acap kali masih mendapatkan keringanan atau bahkan bebas berkeliaran.

Kasus-kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan yang penanganan hukumnya timpang telah mengoyak-ngoyak rasa keadilan korban dan masyarakat. Tak lama juga, bukankah baru-baru ini kita juga mendengar kabar Bechi-Jombang bahkan sudah bebas berkeliaran lagi, meskipun akhirnya setelah dituntut kembali, bebas bersyaratnya dicabut dan ia dipenjara kembali?[1]

Ketidakamanan yang dialami oleh para santri ini memberikan dampak sistemik yang kuat. Memang benar, tindakan biadab ini dilakukan oleh segelintir oknum, bukan mayoritas pengasuh atau santri di pesantren. Namun, ketidaktegasan dalam menindak pelaku membuat pesantren berisiko dipandang sebagai tempat yang tidak lagi aman. Orang tua menjadi ragu dan cemas menyekolahkan anaknya, sementara para santri hidup dalam rasa takut yang laten. Jika ruang aman ini sirna, pesantren yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat peradaban dan keilmuan berisiko dijauhi oleh masyarakat.

Saatnya Pesantren Berbenah dan Negara Turut Hadir

Memastikan setiap santri mendapatkan perlindungan fisik dan mental tidak bisa hanya dibebankan kepada internal pesantren atau kekhawatiran orang tua semata. Negara harus hadir secara konkret. Setidaknya, tiga langkah ini sangat penting menjadi catatan bagi negara untuk hadir dalam kasus kekerasan seksual di pesantren:

Pertama, Negara harus melakukan penegakan hukum tanpa keringanan. Negara melalui aparat penegak hukum tidak boleh lagi memberikan celah atau keringanan bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan atas dalih menjaga nama baik atau ketokohan.

Kedua, adanya mekanisme perlindungan dan pemulihan korban. Negara bersama pesantren wajib menyediakan skema pemulihan trauma (trauma healing) yang komprehensif, pembiayaan pendampingan psikologis bagi korban, serta menjamin hak pendidikan korban tetap terpenuhi.

Ketiga, memberikan penyuluhan dan mewadahi tersedianya ekosistem pesantren ramah anak. Bekerja sama dengan pihak internal pesantren, Negara perlu membangun sistem pengaduan yang aman (safe reporting system), menghapuskan norma pengajaran yang mengobjektifikasi tubuh, serta mengikis budaya kelakar seksis di lingkungan pengajian. Merealisasikan apa yang selama ini lebih banyak dikenal sebagai wacana ketimbang aksi nyata.[2]

Anak-anak dan remaja yang dititipkan di pesantren berhak atas lingkungan belajar yang sehat secara lahir dan batin. Sudah saatnya kita bergerak bersama, pesantren, masyarakat, dan negara, untuk memastikan bahwa pesantren betul-betul menjadi rumah yang tidak hanya menumbuhkan iman, tetapi juga menjamin rasa aman dan kesehatan mental bagi setiap jiwa di dalamnya.

 

[1] https://www.bbc.com/indonesia/articles/ck20we85pn85o

[2] https://kemenag.go.id/nasional/madrasah-dan-pesantren-ramah-anak-kontribusi-kemenag-dalam-gerak-bersama-anak-indonesia-2026-EMxzt