DI dalam tradisi yang diwariskan kepada kita, Islam itu dibangun “di atas lima perkara”, yang kalau kita tidak mematuhinya maka kita dianggap keluar dari Islam, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadits dari Ibn Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadhan,” [HR. al-Bukhari].

Hadits itu sendiri sebenarnya merupakan perasan dari sejumlah firman Allah, di antaranya, “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata, ‘Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?” [QS. Fushshilat: 33], “Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan [pula] seorang Nasrani, tetapi ia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri [kepada Allah] dan sekali-kali ia tidak termasuk golongan orang-orang musyrik,” [QS. Ali Imran: 67], “Musa berkata, ‘Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakkallah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri,” [QS. Yunus: 84], “Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani lsrail), ia berkata, ‘Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk [menegakkan agama] Allah?’ Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab, ‘Kamilah penolong-penolong [agama] Allah, kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri,” [QS. Ali Imran: 52], dan banyak ayat lainnya yang menegaskan bahwa Islam telah dibawa oleh para nabi dan rasul hingga kemudian sampai kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai penutup risalah.

Seiring dengan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan, maka turunlah ayat lain yang merangkum ayat-ayat tersebut, “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak [pula] mereka bersedih hati,” [QS. al-Baqarah: 62]. Kalau mengacu kepada makna ini, orang-orang yang menganut agama selain Islam tidak akan diterima. Tetapi kalau mereka bersaksi bahwa “Tidak ada Tuhan selain Allah” dan tidak bersaksi bahwa “Muhammad adalah utusan Allah”, mereka tidak bisa dianggap bukan bagian dari Islam selama mereka berbuat baik atau beramal saleh. Kalau tidak, tentu para makhluk yang ada di planet-planet lain tidak akan bisa menjadi muslim, “Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan,” [QS. Ali Imran: 83].

Namun umat Muslim hari ini membaca al-Fatihah di dalam shalat mereka dengan keyakinan bahwa “orang-orang yang dimurkai” (al-maghdhûbi ‘alayhim) dan “orang-orang sesat” (al-dhâllîn) adalah umat Kristiani dan Yahudi. Mereka tidak mau berpikir secara lebih mendalam untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dimaksud al-Qur`an dengan “orang-orang yang dimurkai” dan “orang-orang yang sesat” itu. Mungkin mereka bergaul dengan para tetangga mereka dari agama-agama lain dengan senang hati, tetapi sebagian besar dari mereka percaya kembalinya kejayaan “Negara Islam” akan memposisikan umat dari agama-agama lain itu sebagai warga negara kelas dua yang harus membayar jizyah, kalau tidak maka dijatuhi hukuman hadd, seperti orang yang meninggalkan shalat dan pelaku dosa besar, juga sebagai orang-orang “musyrik” yang bisa diperangi jika diperlukan.

Mimpi “negara berlandaskan syariat Islam” menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian besar umat Muslim, sebuah negara di mana mereka memiliki kekuasaan, kekuatan, dan menguasai dunia, seperti yang terjadi di abad-abad yang lalu, sebuah negara di mana orang-orang akan menikmati keadilan dan kesetaraan. Mereka lupa bahwa negara-negara Islam di masa lalu, seperti Dinasti Umayyah (mungkin kita bisa mengecualikan masa pemerintahan Umar ibn Abdil Aziz) dan Dinasti Abbasiyah, bukanlah negara-negara yang berlandaskan pada keadilan dan kesetaraan, dan keberhasilannya bukan karena kesalehan para penguasanya tetapi karena kekuatan militer yang dimilikinya. Dan dalam hal ini, kita tidak menyangkal bahwa keduanya semata-mata hanya menerapkan ayat “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang [yang dengan persiapan itu] kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya,” [QS. al-Anfal: 60], tidak lebih.

Dan yang pasti, kedua dinasti itu, tidak ada hubungannya dengan ajaran Nabi Muhammad Saw., atau negara sipil ideal yang beliau rintis di Madinah. Sebaliknya, keduanya memanfaatkan Islam untuk mengukuhkan pemerintahan turun-temurun (monarki herediter) yang lebih mengedepankan kezhaliman dan ketidakadilan daripada kasih-sayang dan keadilan. Dan yang lebih buruk lagi, keduanya mempermainkan Islam sesuai dengan kepentingan para penguasa. Keduanya menghibur masyarakat dengan “halal” dan “haram” di bawah naungan ketaatan kepada penguasa. Kemudian datanglah orang-orang memperkuat penyimpangan ini yang mengubah ajaran rahmat semesta alam, sehingga sekarang kita mendapati mendapati diri kita di hadapan sebuah agama di mana keharaman menjadi asas dan kehalalan menjadi terbatas: orang yang makan dengan tangan kiri berdosa, mendengarkan musik berdosa, bersalaman dengan perempuan bukan muhrim berdosa, mengagumi keindahan patung di jalanan berdosa, dan ia tidak mengakhiri harinya melainkan ia telah mengumpulkan ribuan dosa, sehingga tidak ada tempat baginya di surga.

Sedangkan perempuan, yang dipandang “kurang akal dan agama”, dianggap sebagai kayu neraka, terutama “perempuan yang tidak berhijab” atau tidak mengenakan pakaian penduduk Jazirah Arab abad ke-7 Masehi, sehingga ia tidak mempunyai harapan keselamatan, karena hijab merupakan standar kesucian dan moral bagi perempuan. Dengan adanya standar ini, selain “jalan lurus” (al-shirâth al-mustaqîm) yang tidak mungkin dilalui bahkan oleh seorang pemain sirkus sekalipun, seseorang tentu membutuhkan orang yang dapat memperpendek jalan tersebut dan berkata kepadanya, “Perangilah orang-orang kafir, kau akan masuk surga tanpa keraguan.” Definisi “kafir” sendiri sebenarnya cukup beragam sesuai dengan banyaknya kepentingan di setiap zaman, karena kata “kufr” di dalam al-Qur`an adalah sebuah ucapan yang membutuhkan perincian di dalam pembahasannya. Kufur kepada Allah berarti menyatakan permusuhan terhadap agamanya dan kemudian memeranginya, dan kufur kepada Thaghut (tiran) berarti menyatakan iman kepada Allah dan Kalimat Tertinggi-Nya yang mendahului semua manusia di bumi, yaitu kebebasan, “Tidak ada paksaan untuk [memasuki] agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,” [QS. al-Baqarah: 256].

Mungkin salah satu istilah yang telah membentuk mimpi sebagian umat Muslim hingga zaman kita sekarang ini adalah istilah “khalifah”, karena negara khilafah dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai oleh setiap orang yang mendaku dirinya sebagai “muslim sejati”. Seperti yang kita tahu, julukan khalifah diberikan untuk pertama kalinya kepada Abu Bakar al-Shiddiq sebagai penerus pertama Nabi Saw. Tetapi Umar ibn al-Khattab lebih suka menyebut dirinya “Amirul Mukminin” atau pemimpin kaum beriman, yang menunjukkan bahwa julukan “khalifah” itu tidak sakral (suci), juga orang yang menyandangnya, dan itu tidak ada hubungannya dengan firman Allah, “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi,” [QS. al-Baqarah: 30], di mana Allah telah menunjuk manusia di muka bumi untuk memakmurkannya dengan segala karunia yang diberikan-Nya. Dan hadits-hadits, “Kekhilafahan umatku selama 30 tahun,” [HR. al-Tirmidzi], juga, “Dalam urusan [beragama, bermasyarakat, dan bernegara] ini, orang Quraisy selalu [menjadi pemimpinnya] selama mereka masih ada,” [HR. al-Bukhari] dan hadits-hadits sejenis tidak lain hanyalah rekayasa dan kebohongan atas nama Rasulullah Saw. untuk merebut kekuasaan selama berabad-abad. Dan selama itu pula umat Muslim digiring untuk mempertahankan negara khilafah di sini dan memberontak negara khilafah di sana, sehingga banyak sekali korban tak berdosa berjatuhan di bawah slogan-slogan mencengkram yang bertujuan merebut kekuasaan dan memperluas pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang.[]

KAMIS, 8 Juni 2023, atas dukungan AIPJ2, Rumah KitaB sukses menyelenggarakan acara soft launching buku “Maqashid Syariah Lin Nisa: Metode Pembacaan Teks Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Kelompok Rentan”, Pukul 08.00 – 13.00 WIB, Ruang Auditorium, Lt. 2, Universitas PTIQ Jakarta.

Hadir dalam acara ini Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A. (Rektor Universitas PTIQ Jakarta dan Imam Besar Masjid Istiqlal) yang memberi sambutan sekaligus meluncurkan buku. Selanjutnya didiskusikan oleh para narasumber: Jamaluddin Mohammad (Peneliti Rumah KitaB), Dr. Lena Larsen (Director, The Oslo Coalition of Freedom of Religion or Belief, Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo), Usman Hamid, M. Phil. (Executive Director of Amnesty International Indonesia and Executive Board of Transparency International Indonesia), Umdah El-Baroroh, M.Ag. (Institut Pesantren Mathali’ul Falah [IPMAFA] Pati), dan Prof. Dr. K.H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. (Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), dan Dr. Nur Arfiyah Febriani sebagai moderator, serta para peserta yang terdiri dari para akademisi, dosen dan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta.

Dalam sambutannya Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa perempuan adalah manusia yang paling dekat dengan agama. Majlis-majlis ta’lim bertebaran di mana-mana, dan pesertanya adalah ibu-ibu. Tetapi yang paling tidak respek terhadap perempuan adalah agama. Banyak sekali teks keagamaan yang diskriminatif dan tidak berpihak kepada perempuan. Misalnya, perempuan digambarkan tercipta dari tulang rusuk laki-laki.

“Feminis Barat, menurutnya, yang pertama mereka gugat adalah sejumlah ayat di dalam Bible yang, pertama, mencitrakan perempuan sebagai pelengkap hasrat laki-laki. Kedua, menggambarkan perempuan diciptakan dari tulang rusuk kiri bawah. Sementara ayat-ayat al-Qur`an lebih banyak menyebut dhamîr mudzakkar ‘kum’ (kata ganti laki-laki). Dalam gramatika bahasa Arab, ketika al-Qur`an menyebut dhamîr mudzakkar, itu sudah dianggap cukup dan tidak perlu menyebut dhamîr mu`annats (kata ganti perempuan). Karena perempuan adalah bagian dari laki-laki. Tidak perlu mendoakan perempuan, karena mendoakan laki-laki berarti juga mendoakan perempuan, tetapi tidak sebaliknya. Apabila ada khitab untuk perempuan, itu untuk perempuan, bukan juga untuk laki-laki,” paparnya.

Ia menambahkan, diperlukan cara baca baru terhadap teks-teks keagamaan untuk mengubah realitas ketidakadilan yang menimpa perempuan. “Buku Maqashid Syariah Lin Nisa yang ditulis oleh para peneliti Rumah KitaB ini sangat bagus. Tetapi ini tidak cukup untuk mengubah keadaan saat ini. Diperlukan kajian-kajian lain lebih lanjut yang lebih detail dan lebih dalam. Dan kita sadar, ini memerlukan banyak upaya dan perjalanan yang cukup panjang,” tambahnya.

Erni Nurbayanti, perwakilan dari AIPJ2, menyampaikan bahwa Rumah KitaB dan AIPJ telah bekerjasama tahun 2017 di bawah strategi peningkatan keadilan bagi perempuan dan anak, yaitu bagaimana keadilan bagi perempuan dan anak bisa terus ditegakkan. Dan Rumah KitaB secara khusus bekerja dalam program pencegahan perkawinan anak.

“Dalam temuan kami banyak ulama yang membenarkan 80% perkawinan anak. Inilah titik kerja kami dengan Rumah KitaB. Karena itu, kami menyambut baik peluncuran buku Maqashid Syariah Lin Nisa ini, bahwa ada cara baca baru terhadap teks-teks keagamaan. Kami sangat senang dengan adanya produk pengetahuan yang diharapkan dapat menambah pengetahuan para hakim serta para ulama dan mengubah pemahaman mereka,” katanya.

Apresiasi disampaikan oleh Lena Larsen kepada peneliti Rumah KitaB yang dinilainya berhasil membangun suatu metodologi yang kuat dan kokoh, Maqashid Syariah Lin Nisa. Ia mengatakan,

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Rumah KitaB atas terbitnya buku Maqashid Syariah Lin Nisa. Buku ini sangat bagus, metodologi yang dibangun sangat kokoh. Saya merasa sangat excited bahwa buku ini lahir dari Indonesia. Muhammad Abduh pergi ke Paris untuk mendapatkan inspirasi guna melanjutkan pembaharuan di Mesir. Dan saya pergi ke Indonesia untuk mendapatkan inspirasi guna melanjutkan pembaharuan di Norwegia.”

Usman Hamid juga menyampaikan apresiasi kepada Rumah KitaB yang telah menerbitkan sebuah buku yang menurutnya cukup baik menyajikan metodologi alternatif pembacaan teks.

“Buku ini, seperti yang dikatakan oleh Ibu Lena Larsen, layak untuk diapresiasi. Saya dulu sering mendengar dari orangtua, para guru, dan para ustadz di madrasah ajaran bahwa Islam adalah agama keadilan, Nabi Muhammad adalah manusia yang adil, dan bahwa al-Qur’an adalah kitab keadilan. Tetapi ajaran-ajaran ini akan terasa janggal ketika melihat realitas di lapangan, di mana ketidakadilan terjadi di masyarakat, khususnya ketidakadilan yang menimpa perempuan akibat pemahaman yang salah terhadap teks-teks agama,” tuturnya.

Menurut Usman, banyak teks agama yang sebenarnya merupakan apresiasi Islam terhadap realitas. Sebut saja, misalnya, sebuah ayat di dalam al-Qur`an yang berbunyi “wa li al-rijâli ‘alayhinna darajah,” bahwa laki-laki satu derajat lebih tinggi daripada perempuan. Terjadi perdebatan di kalangan ulama mengenai makna “darajah”. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud “darajah” adalah kemampuan, artinya laki-laki satu tingkat lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan dari sisi kemampuan. Sebagian lain berpandangan bahwa “darajah” adalah tanggungjawab, bahwa laki-laki bertanggungjawab mengayomi, memberi nafkah, dan melindungi perempuan.

“Dalam tradisi masa lalu, setidaknya di masa Nabi, pemaknaan ‘darajah’ dengan kemampuan bisa jadi relevan. Karena saat itu kedudukan perempuan sangat rendah, bahkan dianggap sebagai komuditas yang bisa diperjual-belikan. Namun di masa kini, saat laki-laki dan perempuan setara, pemaknaan itu tidak bisa dipakai lagi. Konteksnya sudah berbeda. Dan ayat tersebut sebetulnya adalah sebentuk apresiasi Islam terhadap realitas saat itu,” imbuhnya.

Di antara kelebihan buku ini, lanjut Usman, adalah, pertama, tidak hanya biacara mengenai tahlîl al-nashsh (analisis teks), tetapi juga tahlîl al-wâqi’ (analisis realitas) yang bisa mendorong untuk membaca ulang teks-teks agama yang mungkin tidak sesuai dengan maqashid syariah. Kedua, buku ini cukup berhasil menumbangkan pandangan bahwa agama tidak ramah terhadap perempuan.

“Mungkin ada yang bertanya, bukankah sudah ada Maqashid Syariah, kenapa harus ada Maqashid Syariah Lin Nisa? Ini sama dengan pertanyaan, bukankah sudah ada Undang-Undang Dasar 1945, kenapa harus ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kenapa harus ada Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual, dan seterusnya? Inilah yang disebut evolusi perubahan hukum,” tegasnya.

Sementara itu Umdah El-Baroroh mengatakan bahwa jarang sekali para peneliti dan akademisi laki-laki yang mempunyai perhatian terhadap isu-isu perempuan, apalagi sampai memikirkan untuk merumuskan metodologi untuk membaca dan menyelesaikan masalah-masalah perempuan.

“Para peneliti Rumah KitaB saya kira perlu diapresiasi karena selalu istiqamah melakukan kajian-kajian keadilan gender. Hanya saja saya merasa aneh kenapa buku yang bicara Maqashid Syariah Lin Nisa tetapi semua penulisnya adalah laki-laki, tidak ada perempuannya. Tetapi ini tidak mengurangi kualitas buku ini,” paparnya.

Abdul Mustaqim menyatakan bahwa konstruksi fikih lama memang banyak memarjinalkan perempuan. Dan konstruksi fikih yang bertentangan dengan kemaslahatan, kemanusiaan dan keadilan, itu harus direkonstruksi.

“Saya ingat pernyataan Prof. Nasaruddin Umar bahwa kita memerlukan kontruksi baru ushul fikih yang berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan bi shifah ‘âmmah (secara umum) dan kepada perempuan bi shifah khâshshah (secara khusus). Buku Maqashid Syariah Lin Nisa yang ditulis oleh para peneliti Rumah KitaB saya kira memiliki signifikasi ke sana, sebagai salah satu upaya perubahan cara pandang keagamaan di masyarakat,” pungkasnya.[]

TAKFIR adalah senjata propaganda modern yang digunakan oleh al-Qaeda, ISIS, dan organisasi-organisasi Islam lain, yang asal-usulnya sudah berakar sejak lama. Untuk lebih memahami istilah ini, kita perlu menelisik akar-akarnya hingga ke abad ke-7 M, yaitu pada masa eksisnya kelompok Khawarij dan Marji’ah.

Kaum Khawarij muncul selama perang Shiffin pada 675 M, ketika khalifah keempat Ali ibn Abi Thalib berselisih dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dalam perang tersebut, pasukan Muawiyah menawarkan kepada Ali dan pasukannya untuk menerima arbitrase antara kedua pihak. Ali menerima tawaran tersebut, tetapi sekelompok orang dari pasukannya menolak keras. Mereka berpikir bahwa Ali telah menyimpang dari jalan Allah, dan meyakini bahwa tindakannya tersebut adalah penghinaan terhadap perintah Allah, sehingga mereka kemudian memisahkan diri dari pasukan Ali. Sejak saat itu kelompok tersebut dikenal dengan sebutan Khawarij.

Pemikiran ideologis kelompok ini terfokus pada kecenderungan revolusi terhadap para penguasa Muslim yang dianggap tidak berislam secara kaffah. Ketika Ali menerima tawaran arbitrase dari Muawiyah, sekelompok orang yang memisahkan diri dari pasukannya ini, yang kemudian dikenal sebagai Khawarij, meneriakkan, “Lâ ilâha illâ Allâh, wa al-hukm li Allâh Wahdah fahasbu,” (Tidak ada Tuhan selain Tuhan, hukum hanya milik Allah semata).

Belakangan, kaum Khawarij bergerak menuju penerapan hukum-hukum al-Qur`an dengan sangat ketat, yang mendorong mereka memerangi “Muslim pelaku dosa” (al-muslim al-mudznib) karena dianggap kafir dan karenanya harus dimusnahkan dari masyarakat. Selanjutnya, setelah menganggap “Muslim pelaku dosa” sebagai kafir, mereka segera menerapkan ayat-ayat al-Qur`an tentang “jihad melawan non-Muslim”. Artinya, menurut kaum Khawarij, penerapan jihad tidak terbatas hanya pada pembunuhan para pelaku dosa dari kalangan masyarakat biasa, tetapi juga khalifah, yang menjadi alasan mereka membunuh Ali ibn Abi Thalib pada tahun 661 M.

Doktrin lain dari ideologi Khawarij adalah mengenai konsep “imân” (keimanan) dan “kufr” (kekafiran). Apakah iman itu? Kapan seorang Muslim menjadi kafir? Pada masa itu, perdebatan terjadi seputar apakah “perbuatan” (al-‘amal) harus dianggap sebagai bagian dari iman atau tidak. Dengan kata lain, apakah iman hanya terbatas pada hati dan lidah saja, atau juga pada perbuatan? Sebagian kelompok, seperti Hanbaliyah dan Mu’tazilah, menganggap perbuatan sebagai bagian integral dari iman, dan karena itu, iman tidak sempurna tanpa perbuatan.

Sementara Hanafiyah menilai bahwa iman hanya terletak di dalam hati dan lisan, dan bukan di dalam perbuatan. Adapun kaum Khawarij, mereka percaya bahwa hati, lisan, dan perbuatan seluruhnya menunjukkan keimanan seorang Muslim, sehingga mereka menganggap bahwa ketiga komponen ini adalah standar untuk membedakan orang mukmin dari orang kafir. Oleh karena itu, kaum Khawarij menilai bahwa seorang Muslim yang melakukan dosa adalah kafir karena perbuatannya itu merusak iman di dalam hatinya.

Di lain pihak, para sarjana Sunni membagi dosa menjad dua macam, yaitu dosa besar (al-kabâ`ir) dan dosa kecil (al-shaghâ`ir). Dari sini kaum Khawarij mengklasifikasikan sejumlah perbuatan yang bisa dianggap sebagai dosa besar, di antaranya: membunuh, berzina, menyembah berhala, atau syirik (politeisme). Mereka membedakan syirik dari dosa-dosa besar lainnya, dan memandang bahwa setiap perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan dapat langsung mengubah seorang Muslim menjadi kafir dan keluar dari Islam.

Umat Muslim pada umumnya menuntut adanya bukti-bukti tambahan untuk menganggap seorang Muslim sebagai kafir, seperti pernyataan tegas “musyrik” atau “kafir”. Tetapi kaum Khawarij tidak sependapat dengan itu. Menurut mereka, seorang muslim yang melakukan dosa besar bisa langsung menjadi kafir tanpa perlu bukti-bukti tambahan. Umumnya umat Muslim menganggap bahwa iman bertambah dan berkurang karena perbuatan, sedangkan kaum Khawarij percaya bahwa iman tidak berfluktuasi, tidak bertambah atau berkurang, melainkan tetap atau hilang selamanya, dan orang yang imannya hilang adalah kafir.

Kelompok lain, Murji’ah, tidak sependapat dengan kaum Khawarij. Mereka memandang bahwa hukum itu hanya diputuskan oleh Allah semata, dan keputusan itu “ditunda” sampai Hari Kiamat. Dalam artian, menunggu penghakiman Allah atas umat Muslim pada Hari Kiamat. Konsep “penundaan” keputusan hukum atas “orang murtad” didasarkan kepada al-Qur`an sendiri, tepatnya QS. al-Taubah: 106, yang membuat kelompok ini tidak memihak dalam konflik apa pun.

Bagi kelompok Murji’ah, iman hanya terdiri dari iman yang bersemayam di dalam hati dan menegaskannya melalui lisan, bukan melalui tindakan nyata. Oleh karena itu, perbuatan seseorang tidak dapat dilihat untuk menentukan apakah ia mukmin atau kafir. Bagi kelompok ini, dosa besar tidak dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, kecuali jika menegaskan secara lisan mengenai kekafirannya. Tidak seperti Khawarij, para ulama Murji`ah menganggap bahwa iman tidak berubah karena perbuatan maksiat, sehingga mereka tidak menghubungkan perbuatan dengan iman.

Takfir dan Agenda Jihadis

Perdebatan mengenai “takfir” terus berlanjut hingga saat ini. Hal ini dimanfaatkan oleh sejumlah organisasi Islam dan kelompok teroris untuk membenarkan tujuan jihad mereka dan serangan terhadap sesama Muslim yang dianggap sebagai orang kafir pelaku dosa, termasuk para penguasa. Berdasarkan catatan sejarah perdebatan mengenai konsep takfir ini, organisasi jihadis memandang para pembangkang sebagai musuh Islam sejati, orang-orang mukmin, dan seluruh umat, karenanya jihad atas mereka dibenarkan. Faktanya, organisasi-organisasi jihad mempertahankan sikap ini dengan cara memanipulasi banyak ayat al-Qur`an dan hadits Nabi.

Sayangnya, banyak orang menerima manipulasi tersebut sebagai kebenaran hakiki, yang membuat mereka merangkul “jihad” di bawah tekanan propaganda teroris yang menjanjikan keselamatan dan surga, melalui “jalan yang benar” dari “Islam sejati”. Oleh sebab itu, sangat penting memahami takfir secara historis dan mengetahui bagaimana istilah itu digunakan oleh kelompok-kelompok jihadis, bukan saja untuk mencegah ekstremisme, tetapi juga untuk memahami pembenaran atas aksi-aksi intoleran, kekerasan, dan pertumpahan darah yang dianut oleh kelompok-kelompok ini.[]

Oleh: K.H. Jamaluddin Mohammad, Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon

Hak Perempuan Bekerja

Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariat) sangat penting digunakan dalam merumuskan hukum syariat. Pendekatan Maqasid tidak hanya berhenti pada teks melainkan mencoba menggali makna dan tujuan yang terkandung di balik teks dan konteks (realitas) ketika teks tersebut dihadirkan kembali di masa kini.

Al-Juwaini (1028 M – 1085 M), ulama besar Abad Pertengahan, yang diteruskan oleh Imam al-Ghazali (1028 M – 1085 M), Sang Hujjatul Islam, pengarang kitab monumental “Ihyâ` ‘Ulûm al-Dîn”, membuat sebuah rumusan dan tujuan besar dan universal dari syariat yang kemudian dikenal dengan “al-ushûl al-khamsah” atau “al-kullîyyât al-khams” (lima pokok tujuan syariat), yaitu: (1). Menjaga agama (hifzh al-dîn); (2). Menjaga jiwa (hifzh al-nafs); (3). Menjaga akal (hifzh al-‘aql); (4). Menjaga keturunan (hifzh al-nasl); dan (5). Menjaga harta (hifzh al-mâl)

Kelima tujuan syariat (maqâshid al-syarî’ah) ini adalah kebutuhan pokok/asasi setiap orang yang harus dipenuhi hak-hak dan kewajibannya. Untuk memenuhi kelima hak dasar tersebut, al-Syathibi (w. 790 H), ulama ushul fikih kenamaan dari Spanyol, membagi kebutuhan manusia dalam tiga tingkatan:

Pertama, al-dharûrîyyât (primer), yaitu kebutuhan pokok manusia yang jika tidak dipenuhi maka kehidupan tidak akan tercapai. Ini adalah hak-hak dasar yang harus dimiliki dan dipenuhi manusia.

Kedua, al-hâjjîyyât (sekunder), yaitu kebutuhan manusia yang jika tidak terpenuhi maka kehidupan manusia tidak sempurna.

Ketiga, al-tahsînîyyât (tersier) yang sifat dan kedudukannya sekadar komplementer dari kehidupan manusia.

Maqashid syariah yang terdiri dari al-kullîyyât al-khams (lima tujuan universal) adalah untuk menjamin dan memenuhi hak dan kebutuhan dasar manusia. Karena itu, untuk mewujudkan dan mempertimbangkan kemaslahatan manusia, maka pembacaan kritis teks tidak boleh terlepas dari konteksnya (realitas). Prinsip utamanya, seorang pembaca teks harus memiliki keberpihakan, berpihak pada kemanusiaan untuk keadilan.

Oleh karena itu, sudah saatnya menilai dan melihat persoalan perempuan bekerja di ruang publik berdasarkan pendekatan hak. Bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk bekerja sebagai bagian dari pemenuhan terhadap salah satu dari al-kullîyyât al-khams, yaitu hak atas kepemilikan harta (hifzh al-mâl). Hal ini semata-mata untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (mashâlih al-anâm) baik di hadapan Tuhan maupun manusia.

Menurut Muhammad Said Ramdhan al-Buthi (1929 M – 2013 M), ulama besar berpengaruh dari Suriah, segala jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk laki-laki juga diperbolehkan untuk perempuan. Begitu pun sebaliknya. Dalam hak bekerja, antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dan setara. Hanya saja, kata al-Buthi, dalam memilih pekerjaan, baik laki-laki maupun perempuan, harus tetap memperhatikan kapasitas individu dan etika sosial.[1]

Seorang ulama kontemporer, Abdullah bin Bayyah, menyebutkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ruang publik bisa menjadi wajib demi untuk kesempurnaan kehidupan manusia, selama tidak bertentangan dengan syariat.[2]

___________________________________

[1]. Muhammad Said Ramdhan al-Buthi, al-Mar`ah: Bayna Tughyân al-Nizhâm al-Gharbîy wa Lathâ`if al-Tasyrî’ al-Islâmîy, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’asir, t.t, hal. 63

[2]. Abdullah bin Bayyah, Shinâ’ât Fatwâ wa Fiqh al-Aqalliyyât, Dubai: Markaz al-Muta, 2018, hal. 531