Oleh: K.H. Jamaluddin Mohammad, Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon

 

MENGAPA NU dan Muhamadiyah berbeda dalam menetapkan awal bulan Syawal (Hari Raya Idul Fitri)?

Setidaknya, untuk saat ini ada dua metode dalam menentukan awal bulan, yaitu metode ru`yah dan metode hisab. Dalam filsafat dua metode ini dikenal dengan empirisme (mahsusat) dan rasionalisme (‘aqliyyat). Yang pertama menggunakan pengalaman panca indra, melihat langsung (ru`yah) hilal menggunakan mata telanjang dibantu teleskop, sementara pendekatan kedua melalui penghitungan (hisab).

Kedua pendekatan ini seringkali tidak ketemu bahkan bisa saling membelakangi. Imam al-Ghazali dalam “al-Munqidz min al-Dhalal” mengkritik dua metode pendekatan ini. Katanya, keduanya sama-sama masih menyisakan keragu-raguan. Tidak seperti cahaya pengetahuan yang dipantulkan Allah Swt. ke lubuk hati. Ia membuat semua pengetahuan membuka diri dan menghampiri subjek. Inilah yang disebut pengetahuan intuitif (‘irfaniy). Pengetahuan jenis ini tak didapat melalui spekulasi akal maupun pengalaman indrawi dan hanya bisa disaksikan melalui mata batin (bashirah).

Jika pengetahuan akal dan pengalaman indrawi didapat melalui proses pembuktian (istidlal) dengan cara mendekati dan mengambil jarak dengan objek pengetahuan, pengetahuan intuitif tidak perlu melalui proses pencarian dan pembuktian (iktisabiy) melainkan datang dan menampakkan sendiri (hushuliy/hudhuriy), subjek-objek melebur menjadi satu.

Rasionalisme (‘aqliyyat) dan empirisme (mahsusat) masih dalam tingkat syariat, sedangkan intuitif sudah mencapai hakikat. Jika untuk mendapat uang kita masih harus bekerja membanting tulang, berarti kita masih berada di maqam syariat. Jika rezeki menghampiri kita berarti kita sudah sampai maqam hakikat.

Jadi, perbedaan Hari Raya antara NU dan Muhamadiyah adalah keniscayaan, karena metode yang digunakan keduanya berbeda. Ru`yah dan hisab hanyalah alat (wasilah) berijtihad untuk memperoleh “kebenaran”. Sementara kebenaran ijtihad hanya mencapai tingkat zhanniy, tidak sampai level qath’iy.

Dalam Ushul Fiqh dikenal 4 kualitas kebenaran. Pertama, qath’iy atau yakin. Kebenaran pada tingkat ini mencapai 100%. Kedua, zhanniy, yang sedikit berada di bawah qath’iy, karena masih menyisakan kemungkinan salah sebesar 10%. Ketiga, syakk, bersifat fifty-fifty: 50% benar 50% salah. Dan keempat, wahm, hanya menyisakan 10% kebenaran, sisanya salah.

Dalam ijtihad salah-benar tetap mendapat pahala. Sebagaimana disebut dalam hadits Nabi Saw.: “Barangsiapa berijtihad dan ijtihadnya benar, ia mendapat dua pahala. Dan banrangsiapa berijtihad dan ijtihadnya salah, ia mendapat satu pahala.”

Oleh karena itu kita tidak perlu meributkan perbedaan Hari Raya, karena NU dan Muhamadiyyah sama-sama sedang berijtihad. Wallahu a’lam.[]

Oleh: K.H. Jamaluddin Mohammad, Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon

 

Argumen Suami Kepala Keluarga

 

Qiwâmah (otoritas suami atas istri) berakar dari Q.S. al-Nisa: 34:

 

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara [mereka]. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar,” [Q.S. al-Nisa: 34].

 

Sebelum masuk pada bagaimana ragam penjelasan ulama terhadap ayat ini, sangatlah penting untuk ditelusuri dulu konteks diturunkannya ayat ini (asbab al-nuzul). Dengan mengetahui asbab al-nuzulnya, setidaknya kita bisa mengetahui pesan dan makna apa yang sesungguhnya ingin disampaikan ayat ini.

Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya, al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur`ân, menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Habibah binti Zaid bin Abi Zhahir, istri Sa’ad bin Rubai. Ia dikabarkan ia telah melakukan nusyuz dan karenanya ia mendapatkan kekerasan dari suaminya. Ia ditampar oleh Sa’ad. Habibah tidak menerima perlakuan kasar suaminya itu. Ia dan ayahnya  kemudian mengadu kepada Rasulullah Saw. Rasulullah kemudian mempersilahkan Habibah untuk membalas (qishash) tamparan itu kepada suaminya. Namun, sebelum keduanya pergi meninggalkan rumah Rasulullah, Rasulullah memanggil kembali mereka berdua. “Tunggu! Baru saja Jibril datang membawa ayat ini [Q.S. al-Nisa: 32].”[1]

Terdapat perbedaan narasi di antara para ulama klasik atas peristiwa itu. Menurut Abu Rauq, sebagaimana dikutip al-Qurthubi, peristiwanya memang seperti itu, tetapi tidak berkaitan dengan rumah tangga Sa’ad dan Habibah, melainkan rumah tangga Jamilah binti Abdillah bin Ubay dan Tsabit bin Qays bin Syammasy. Sementara menurut al-Kallabi, turunnya ayat ini berkaitan dengan rumah tangga Umairah binti Muhammad bin Maslamah dan Sa’ad bin Rubai’. Dari berbagai riwayat, mayoritas ulama mengacu pada riwayat versi pertama.

Menurut versi yang lain, asbab al-nuzul ayat ini tidak ada hubungannya dengan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) seperti yang dipaparkan dalam banyak riwayat. Ayat ini justru masih kelanjutan dan memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu Q.S. al-Nisa: 32[2]

 

وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡ‍َٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. [Karena] bagi para laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan [pun] ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu,” [Q.S. al-Nisa: 32].

 

Asbab al-nuzul ayat ini menjawab pertanyaan Umi Salamah: kenapa bagian waris perempuan dibedakan dengan bagian waris laki-laki? Menurut ayat ini pembedaan itu didasarkan pada perbedaan fungsi dan tugas antara laki-laki dan perempuan. Q.S. al-Nisa: 34 mempertegas kembali alasan dibedakannya laki-laki dan perempuan dalam banyak hal karena laki-laki adalah “pemimpin” (qawwâm) bagi perempuan.  Dalam versi ini, melalui ayat ini Allah Swt. memberikan alasan kenapa laki-laki dijadikan pemimpin, karena ia memiliki banyak keutamaan (fadhl) dan keistimewaan. Juga bertanggungjawab terhadap perekonomian keluarga (kewajiban nafkah). Menurut al-Razi di dalam al-Tafsîr al-Kabîr, laki-laki dan perempuan hakikatnya memiliki beban yang sama. Meskipun perempuan mendapat waris setengah dari laki-laki, perempuan tidak terkena kewajiban menafkahi dan kewajiban membayar mahar.

Ibnu Katsir (W. 671 H.), seorang mufassir kenamaan dari Mesir, di dalam Tafsîr Ibn Katsîr, salah satu rujukan utama kalangan pesantren, menjelaskan bahwa “qawwâm” dalam ayat ini artinya pemimpin (ra`îs), pembesar (kabîr), hakim serta pendidik (muaddib) bagi istri-istinya. Laki-laki, menurut Ibnu Katsir, lebih mulia dan lebih utama dibanding perempuan.[3] Menurut Wahbah al-Zuhaili (1932 M – 2015 M), seorang ulama kontemporer dari Suriah, ada dua hal yang menjadikan laki-laki berhak menjadi pemimpin keluarga. Pertama, secara fisik, akal, dan emosi, laki-laki lebih unggul dibanding perempuan. Karena memiliki keunggulan dan kekuatan inilah sehingga nabi dan rasul hanya dikhususkan bagi laki-laki, lebih banyak berperan dalam ruang publik, seperti menjadi pemimpin, hakim, dll. Kedua, karena laki-laki punya kewajiban menafkahi keluarga dan laki-laki terbebani membayar mas kawin. Dua hal inilah yang menjadikan laki-laki berhak menjadi kepala keluarga. Sebagai pemimpin keluarga, suami berkewajiban menjaga dan memelihara keharmonisan dan kerukunan keluarga.[4]

Al-Zamakhsyari (1075 M – 1144 M), ulama besar Muktazilah, menambahkan, suami memiliki otoritas penuh terhadap istrinya, baik menyuruh atau mencegah sesuatu, sebagaimana seorang pemimpin kepada rakyatnya. Dalam mendidik istri, suami boleh memukul asalkan tidak melukai dan membahayakan nyawa istrinya.[5] Asbab al-Nuzul ayat ini yang berkaitan dengan kasus KDRT yang menimpa Habibah seolah menegaskan bahwa laki-laki bebas memperlakukan istrinya meskipun dengan cara-cara kasar dan menggunakan kekerasan.

Menurut al-Thabari (839 M.-1144 M.), sejarawan dan pemikir besar dari Persia, sebagai bentuk otoritas suami, suami boleh mengambil alih urusan, kepentingan dan tanggung jawab istri. Istri harus taat kepada suami sebagaimana ketaatan kepada Allah Swt. Bentuk ketaatan istri kepada suami adalah berbuat dan berprilaku baik kepada keluarga, serta menjaga harta milik suami. Ketaatan itu sepenuhnya milik istri. Sedangkan keutamaan suami pada istrinya adalah dengan memberi nafkah dan mencukupi semua kebutuhan istri.[6]

Meskipun istri memiliki kewajiban mentaati suami, kata Muhammad Abduh (1846 M – 1905 M), pemikir Muslim modern dari Mesir, bukan berarti suami bebas memaksa istri untuk melakukan apapun keinginanan suami. Qiwâmah, dalam pandangan Abduh, adalah memberi petunjuk (irsyâd), mengarahkan, serta melakukan kerjasama dalam urusan keluarga, seperti mengurus rumah, tidak keluar tanpa izin dan ridha suami.[7] Meskipun begitu Abduh masih tetap meyakini laki-laki memiliki keistimewaan dan keunggulan dibanding perempuan, sehingga otoritas tetap pada laki-laki.

Al-Razi menyimpulkan Q.S. al-Nisa: 34 ini. Pertama, suami adalah kepala keluarga, karena lelaki memiliki banyak keutamaan, baik keutamaan dari segai hakikatnya maupun keutamaan dari segi syariat. Secara hakikat, kata al-Razi, laki-laki memiliki keunggulan baik fisik maupun mental (emosional maupun intelektual). Keutamaan laki-laki juga disebabkan karena laki-laki memiliki tanggungjawab berat menjaga perekonomian keluarga. Laki-laki wajib menafkahi istri dan anak-anaknya sehingga ia pantas  dan sudah seharusnya menjadi kepala keluarga.

Kedua, ayat ini menyampaikan pesan bahwa istri wajib taat dan patuh (qânitât) pada suaminya, dan ketika suami tidak ada di rumah istri wajib menjaga harta milik suami. Inilah ciri-ciri istri yang baik (shâlihât) menurut al-Qur`an sebagaimana ditegsakan pula di dalam sebuah hadits:

 

خير النساء إن نظرت اليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها

“Sebaik-baik perempuan adalah ketika engkau melihatnya ia membuatmu bahagia, ketika engkau menyuruhnya ia mentaati, dan ketika engkau pergi ia menjaga harta dan harga dirinya.”

 

Dalam Q.S. al-Nisa`: 32 disebutkan bahwa salah satu alasan kenapa suami menjadi kepala keluarga karena ia berkewajiban menafkahi istrinya. Juga bertanggungjawab penuh menjaga perekonomian keluarga. Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Nafkah ini tidak hanya makanan tetapi juga pakaian. Besar-kecilnya nafkah, menurut al-Mawardi, tergantung kemampuan suami. Namun menurut Abu Hanifah dan Malik dikembalikan pada kebutuhan istri.[8]

Menurut para ulama, ada dua alasan kenapa suami berkewajiban menafkahi istrinya. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa suami wajib menafkahi istrinya karena telah “mengurung” istrinya (mendomestikasi) di dalam rumah. Karena itu, sebagai imbalan/kompensasinya, suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya, terutama kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan). Jika suami tidak bisa memenuhi tanggungjawabnya, maka istri boleh keluar rumah untuk bekerja sebatas untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.

Pendapat kedua, suami wajib menafkahi istrinya sebagai imbalan atas pelayanan seksual istrinya. Sama seperti pendapat pertama, selagi suami masih bisa memenuhi tanggungjawabnya, maka istri tidak boleh keluar rumah. Tugas istri yang paling utama adalah melayani kebutuhan suami di rumah.

Pendapat pertama dan kedua sama-sama berangkat dari pengandaian bahwa laki-laki (suami) adalah kepala keluarga. Laki-laki memiliki kekuasaan dan otoritas penuh atas istri dan anak-anaknya. Hal ini kemudian berpengaruh pada pola pembagian kerja di dalam keluarga. Kedua pendapat di atas, meskipun sama-sama membolehkan perempuan bekerja di luar rumah, tetapi bukan didasarkan pada hak dan kebebasan perempuan, melainkan karena kondisi darurat ketika suami tidak mampu memenuhi tugas dan tanggung jawabnya.

Perdebatan dan silang pendapat di kalangan ulama klasik tentang ayat (Q.S. al-Nisa: 34) yang mengandaikan laki-laki sebagai kepala keluarga, memperlihatkan bahwa pandangan mengenai itu tidaklah mutlak, tunggal dan mengikat. Perdebatan di kalangan ulama klasik itu memberi pembelajaran kepada kita di masa kini untuk membuka kemungkinan tafsir baru atas relasi gender laki-laki dan perempuan baik dalam pembagian kerja maupun dalam hak dan kewajiban. Perdebatan ini juga mengantarkan kita untuk memahami metodologi dalam mendekati teks. Para ulama klasik memberi petunjuk bahwa teks tidak dapat didekati secara literal sebagaimana yang tertulis.

 

Wali

Jika dalam “qiwamah” seorang istri terikat dan di bawah kekuasaaan laki-laki, dalam konsep “wilâyah” seorang anak, terutama anak perempuan, akan terikat dengan bapak/kakeknya. Wilâyah sendiri secara bahasa bisa bermakna “cinta’ (al-hub) atau “pertolongan” (al-nusrah) seperti pada Q.S. al-Maidah: 56 dan Q.S. al-Taubah: 71. Juga bisa bermakna “kekuasaan” (al-sulthah) atau “kemampuan” (al-qudrah). Secara istilah wilâyah artinya “kemampuan atau kekuasaan dalam melakukan tasharruf (membelanjakan harta milik) tanpa tergantung pada orang lain”.[9]

Abu Hanifah (699 – 1905 M), salah satu ulama pendiri empat mazhab fikih, membagi wilâyah dalam tiga bentuk. Pertama, kekuasaan atas individu (wilâyah ‘alâ al-nafs), yaitu membimbing atau mengawasi anak-anak baik dalam urusan pernikahan, pendidikan, maupun kesehatan. Kekuasaan seperti ini dimiliki orangtua atau kakek. Kedua, kekuasaan atas harta (wilâyah ‘alâ al-mâl) dalam mengolah, mengatur dan mendistribusikan harta. Kekuasaan seperti ini bisa dimiliki orangtua, hakim, atau penerima wasiat (washiy). Ketiga, kekuasaan atas harta dan individu. Kekuasaan seperti ini dimiliki orangtua atas anak-anaknya. Orangtua memiliki kekuasaan terhadap individu dan harta milik anak.

Karena memiliki tiga bentuk kekuasaan ini, maka seorang anak selama belum menikah masih berada di bawah kekuasaan dan pengawasan ayahnya, terlebih anak perempuan.[]

 

_________________________

[1]. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, al-Jami li Ahkam al-Qur`an, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006) Vol. 6, hal. 278

[2]. Muhammad al-Razi, Tafsir al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Vol. 10, hal. 90

[3]. Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsîr Ibn Katsîr, (Beirut: Dar al-Tayyibah, tt.), Vol. 2, hal. 393

[4]. Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsîr al-Munîr, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), Vol. 3, hal. 737

[5]. Abu al-Qasim Muhammad bin Umar al-Zamakhsyari, al-Kasyaf, (Riyadh: Maktaba al-Abikan, 1998), Vol. 2, hal. 71

[6]. Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabari, Tafsîr al-Thabarîy, (Kairo: Dar al-Hijr, 2001), Vol. 6, hal. 688

[7]. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Tafsîr al-Manar, (Kairo: Dar al-Manar, 1947), Vol. 5, hal. 67

[8]. Abi Hasan al-Mawardi, al-Hâwîy al-Kabîr, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994) Vol. 21, hal. 413

[9]. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), Vol 9. hal. 186

Oleh: K.H. Jamaluddin Mohammad, Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon

 

SEBUAH ayat di dalam al-Qur`an berbunyi,

وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى

Sebagian ulama memahami ayat ini sebagai perintah “merumahkan perempuan”. “Qarna” atau “qirna” pada QS. al-Ahzab: 33 itu maknanya “qarar” artinya tinggal atau menetap. Juga “wiqar” yang berarti “wibawa”. Terjemahan literalnya adalah “tinggal dan menetaplah di dalam rumah.

Jika membaca konteks diturunkan ayat ini (asbab al-nuzul), ia merupakan nasihat kepada istri-istri Nabi Saw. Sepotong ayat ini tak bisa dipahami terpisah dengan ayat-ayat sebelumnya karena masih saling terkait dan merupakan satu kesatuan. (Ayat 28-34).

Ayat ini turun berkenaan dengan sifat-sifat manusiawi istri-istri Nabi Saw. yang juga ingin hidup dan tampil mewah, memakai pakaian dan perhiasan mahal seperti istri-istri raja, sebagaimana trend dan gaya hidup orang-orang kaya Jahiliyah yang suka sekali pamer harta kekayaan kepada orang lain (flexing). Al-Qur`an menyebutnya “tabarruj”. Tabarruj, kata al-Syaukani, artinya menampakkan/memperlihatkan aurat (zinah) dan perhiasan (mahasin) di muka umum. Tabarruj juga memiliki makna “berjalan dengan angkuh dan sombong” (tabakhtar) atau berjalan lenggak-lenggok a la super model di atas catwalk.

QS. al-Ahzab: 28-34 menasihati istri-istri Nabi Saw. agar berprilaku hidup sederhana. Mengingat Nabi Saw. dan keluarganya lebih dari sekadar publik figur. Umat butuh keteladanan (uswah hasanah) dari pemimpin-pemimpinnya. Sunnah seperti ini yang seharusnya ditiru pemuka-pemuka agama saat ini.

Saya pikir, inilah pesan penting serangkaian ayat ini: keteladanan dan kesederhanaan. “Qarna” pada ayat itu tidak harus dimaknai rumah dalam arti sebenarnya. Rumah di sini bisa jadi metafora dari kehidupan pribadi atau privasi. Ini adalah perintah untuk menjaga privasi/kehidupan pribadi. Harta kekayaan merupakan privasi yang tak pantas dan tak patut dipamer-pamerkan. Aib.

Ayat ini relevan dan kontekstual menyikapi fenomena flexing di kalangan keluarga pejabat, artis, pemuka agama, atau orang-orang kaya.

Di abad media sosial ini, prilaku narsistik difasilitasi dan diberikan panggung melalui pelbagai platfom media sosial yang selanjutnya melahirkan masyarakat tontonan.[]

Oleh: K.H. Jamaluddin Mohammad, Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon

 

SEORANG Ustadz muda terkaget-kaget ketika saya sodorkan sebuah buku “Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak?” Ia langsung bereaksi meskipun baru membaca judul sampulnya. “Sayyidah Aisiah ketika dinikahi Nabi Muhammad Saw. masih berumur 9 tahun, lho,” ujarnya.

Prilaku Nabi Saw. adalah bagian dari sunnah Nabi. Nabi Saw. tidak mungkin melakukan sesuatu yang diharamkan. Jika kawin anak tidak diperbolehkan dalam Islam (haram), tentu Nabi Saw. akan menghindari dan melarangnya. Buku ini melawan “sunnah” Nabi, mengharamkan sesuatu yang tak pernah diharamkan Nabi Saw. Begitulah kira-kira logika hukumnya.

Lantas Ustadz tersebut membuka daftar isi buku dan langsung menuju bab yang ia tuju. Ia membaca pelan-pelan, membuka halaman demi halaman. Setelah itu baru berkomentar, “Ulama-ulama seperti Ibnu Syubrumah dkk. saja paling banter mengatakan ‘tidak ada manfaatnya’ (lâ manfa’ata lah) dan tidak sampai mengharamkan,” nada bicaranya mulai pelan dan mengajak saya untuk mendiskusikan isi buku ini.

Membaca judul buku, tanpa menyelami isinya, seringkali membuat kita terkecoh dan tersesat, bahkan membuat kesimpulan keliru. Mungkin ini yang dimaksud: “Don’t Judge a book by its Cover”.

Buku “Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak?” merupakan ringkasan dari buku “Fikih Perkawinan Anak” yang sama-sama diterbutkan Rumah KitaB. Buku saku ini mengulas diskursus fikih perkawinan anak dari klasik hingga modern, membuka wacana dan realitas baru dalam membaca dan menyikapi problem perkawinan anak.

Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab yang banyak dirujuk dalam Forum Bahtsul Masail, “al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu”, melalui pendekatan perbandingan mazhab (muqaranah al-madzahib) mengulas secara panjang lebar diskursus perkawinan anak dalam pandangan ulama fikih. Empat mazhab besar—Maliki, Syafi’i, Hanafi, dan Hanbali—tidak melarang perkawinan anak, bahkan orang gila sekalipun boleh dikawinkan.

Hanya, sejumlah ulama pinggiran seperti Ibnu Syubrumah, Abu Bakr al-Asham, dan Utsman al-Batti memilih melarang perkawinan anak dan menyebutnya tidak ada faedahnya sama sekali (la fa`idata lah). Namun, dalam belantara hukum fikih, pendapat ketiga ulama ini hanyalah pendapat sempalan dibanding pendapat mayoritas empat mazhab besar (jumhur al-ulama`). Dalam forum bahtsul masail pendapat mereka akan mudah disingkirkan dan dianggap kurang otoritatif.

Di masa lalu, pendapat mereka mungkin tidak popular, melawan arus utama, bahkan dianggap kurang relevan. Ternyata, hukum sejarah berbalik seratus delapan puluh derajat. Menurut banyak riset medis dan riset sosial menunjukkan bahwa perkawinan anak lebih banyak mudaratnya ketimbang maslahatnya. Perkawinan anak menimbulkan banyak dampak buruk, seperti resiko kematian ibu dan anak, melahirkan anak stunting, kemiskinan, Pendidikan terputus, rentan terjadi perceraian, dan masih banyak lagi. Jika berpotensi menimbulkan banyak mudarat, perkawinan anak sudah seharusnya diharamkan (sadd al-dzari’ah).

Wahbah al-Zuhaili diakhir perbincangannya tentang hukum kawin anak membandingkan dengan produk hukum positif Undang-Undang Syiria yang melarang perkawinan anak dengan pertimbangan kemaslahatan. Sejalan dengan UU Perkawinan Syiria di Indonesia dalam UU No.16/2019 mematok batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun.

Di sinilah pentingnya mempertimbangkan hukum positif (hukum negara) sebagai bagian dari pertimbangan dalam proses pengambilan dan penggalian hukum (istinbat al-ahkam). Hal ini sudah dimulai, salah satunya, oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCNU Kabupaten Cirebon netika merumuskan hukum nikah sirri.

Nikah sirri, nikah kiyai, atau nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak dicatat negara, sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, atau Kantor Catatn Sipil (KCS) bagi mereka yang beragama non-Islam. Karena itu, menurut para ulama yang tergabung dalam LBM PCNU Kabupaten Cirebion, hukum nikah sirri adalah haram. Pencatatan pernikahan hukumnya wajib sebagai implementasi ketaatan terhadap pemerintah.

Keputusan ini, menurut saya, sangat penting. Terutama untuk mengatasi problem kontestasi hukum di masyarakat. Satu sisi, masyarakat dihadapkan pada UU negara yang mewajibkan usia minimal perkawinan 19 tahun, atau syarat poligami yang diatur dalam UU Perkawinan harus memenuhi syarat kumulatif dan alternatif serta mendapat izin dari Pengadilan Agama. Namun, pada sisi yang lain, norma-norma agama memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun yang terhalang UU negara untuk melanggar UU negara. Agama memfasilitasi kawin sirri/poligami  kepada mereka yang bermasalah atau berhadapan dengan UU negara.

Akibatnya,ketaatan terhadap negara terhalang oleh ketaatan terhadap agama. Padahal, seharusnya tidak begitu. Keduanya tak perlu diperlawankan dan diperhadap-hadapkan, karena ketaatan terhadap negara adalah bagian dari ketaatan terhadap agama.

Sudah waktunya, sebagaimana disebut dalam buku “Metodologi Fatwa KUPI“, konstitusi negara dimasukkan sebagai bagian dari dalil (al-adillah min adillati al-ahkam) atau bahkan salah satu sumberhukum selain al-Quran dan hadits (mashdar min mashadir al-ahkam). Jika demikian, maka hukum perkawinan anak atau nikah sirri bukan hanya haram melainkan tidak sah! Artinya, konstitusi negara tidak lagi masuk dalam ranah hukum taklifiy melainkan sudah menjadi bagian dari hukum wadh’iy.

Perubahan seperti ini saya pikir sangat mungkin, meskipun sulit. Mengingat, kata Imam Syafii, urusan pernikahan adalah urusan dunyawiyyah (muamalat) bukan ibadah (ubudiyyah). Hukum muamalat bergantung pada kesepakatan manusia. Namun, kita perlu sadar diri, tidak mudah menjebol benteng ortodoksi Islam yang sudah berdiri kokoh selama ratusan tahun. Butuh waktu dan kesabaran.[]