Pos

Ketika Ustadz Muda Melarang Perempuan Selfie, Unggah Foto di Media Sosial = Memandang Rendah Perempuan

/1 Comment/in , /by

“Seorang perempuan yang ingin mengunggah foto di berbagai aplikasi media sosial harus seizin dari mahramnya,” ujar seorang ustadz muda.

Pernyataan tersebut mengemuka lewat sebuah pesan pribadi seorang teman. Saya tertarik dengan produk hukum yang dihasilkan tersebut. Bagi saya, pernyataan tersebut disandarkan pada sebuah asumsi terkait tubuh digital.

Saya kurang setuju dengan produk hukum sang ustadz muda tersebut. Sebab, perdebatan terkait kehadiran fisik perempuan di ruang publik dalam imaji itu terlihat masih sangat dangkal. Membatasi ruang gerak perempuan dengan mengurungnya dalam sebuah ruangan adalah sebuah kesalahan besar, terlebih di era teknologi informasi yang sudah sedemikian maju.

Terlepas dari persoalan hukum aurat perempuan, asumsi tubuh digital dalam pernyataan itu menarik untuk diulik lebih dalam. Sebuah ilustrasi dari Slavoj Zizek, filsuf asal Slovenia, terkait tubuh digital yang digambarkan dengan satu pertanyaan, “Apakah aku ini hanya sekedar apa yang bisa diringkas menjadi sekeping CD?

Jelasnya, tubuh kita tidak lagi terdiri daging dan jaringan syaraf, namun sekarang kumpulan sirkuit dan algoritma program komputer. Saya pernah menonton sebuah film berjudul Transcendence yang dibintangi oleh Jhonny Depp bercerita bagaimana kesadaran dan emosi manusia bisa ditransfer ke dunia maya. Perbincangan soal hukum Islam mungkin belum banyak masuk ke dalam perdebatan tubuh digital.

Oleh sebab itu, produk hukum seperti yang yang dihasilkan sang ustaz masih banyak memandang rendah perempuan. Namun, terlepas dari semua perbincangan kemajuan teknologi yang mendefenisikan ulang eksistensi manusia di ranah internet, diskusi terkait kehadiran perempuan di ruang publik, termasuk di ranah internet, masih terjebak dalam imaji yang kaku. Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua sebab asumsi-asumsi kaku, seperti yang disampaikan sang ustaz muda di atas, masih mengekang perempuan.

Selain itu, kita juga bisa melihat dalam perbincangan kehadiran perempuan di ranah media baru, seperti film dan internet, saja masih belum banyak bergerak dari berbagai problematika dan imajinasi masyarakat di dunia nyata. Perempuan masih dilihat sebagai bagian yang menakutkan atau mengancam dominasi laki-laki. Tafsiran progresif yang mendukung kesetaraan dan pembebasan perempuan yang mengekangnya selama ini masih belum banyak diakses.

Menariknya, aktivitas media sosial di kalangan perempuan bisa dibilang cukup tinggi. Angka pengguna media sosial di kalangan perempuan saja yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai lebih dari 79 %. Menurut data yang dikeluarkan BPS tahun 2017 tersebut juga mendedahkan bahwa aktivitas para perempuan di dunia maya tidak banyak berbeda dengan kaum adam, dari pencarian informasi hingga hiburan.

Dengan aktivitas yang cukup tinggi, perempuan memang mendapatkan ruang baru di dunia maya untuk mengekspresikan diri mereka. Ketika di dunia nyata masih banyak aturan atau tradisi yang mengekang, internet seakan memberikan “angin segar” untuk bisa keluar dari sana. Namun, sebagian dari otoritas agama masih mencoba mengekang kehadiran perempuan dengan alasan moral atau imaji yang berlebihan atas dunia maya.

Pandangan akan sosok perempuan yang lemah dan tidak mampu mandiri seringkali menjadi alasan yang terdepan, untuk membatasi gerak-gerik perempuan. Walau masih perlu ditelisik lebih dalam lagi seberapa pengaruh dari fatwa-fatwa otoritas tersebut dapat mempengaruhi kehadiran perempuan di dunia maya.

Kembali ke narasi kebebasan perempuan, hak mereka untuk mengekspresikan diri, terutama di ruang publik, tidak boleh dikekang karna berbagai stigma yang melekat. Barbara Creed, professor di Universitas Melbourne, dalam buku  The Monstrous Feminine menceritakan bahwa kemunculan narasi tentang perempuan dalam media baru seringkali diwarnai oleh imaji laki-laki yang tidak berimbang.

Ketidakseimbangan anggapan atas kehadiran perempuan di ranah internet biasanya ditandai dengan bias pandangan atas segala aktivitas perempuan. Contohnya, fatwa sang ustadz mungkin secuil fakta yang bisa kita temui bahwa kehadiran perempuan di ranah publik dunia maya juga turut dibatasi. Mungkin kita masih ingat dengan kejadian pamflet dari satu organisasi yang memblurkan wajah para pengurus perempuannya.

Islam telah lama berbicara soal perempuan, termasuk aktivitasnya di ruang publik, walau akhir-akhir ini bermunculan penggunaan narasi agama untuk menstempel imaji laki-laki yang merasa terancam. Oleh sebab itu, agama seharusnya dapat hadir menjadi pembebas bagi siapapun, termasuk perempuan. Ruang publik dalam Islam tidak seharusnya hanya dikuasai oleh laki-laki, sebab narasi perempuan harus turut mewarnai dunia maya, agar keadilan terhadap kelompok perempuan bisa dihadirkan dari suara mereka sendiri, bukan dari pandangan laki-laki.

Oleh sebab itu, bukan saja ekspresi di dunia maya yang tidak boleh dikekang, namun pandangan atas sosok perempuan juga harus dilihat secara berimbang. Media sosial tidak boleh menjadi lahan baru untuk menghadirkan berbagai narasi yang tidak baik terhadap pihak perempuan.

Kebanyakan kasus yang melibatkan perempuan selalu mendapatkan tanggapan yang berlebihan, jika dibanding dengan apa yang terjadi terhadap pihak laki-laki. Seperti yang baru-baru ini ramai diperbincangkan, perisakan terhadap seorang artis perempuan berinisial NS bisa dibilang cukup berlebihan, sebab kepada sosok sang laki-laki yakni AY, justru tida sekencang perempuan. Sederhananya, moncong senapan perisakan itu saya rasa lebih ke sosok perempuan, bukan laki-laki.

Kondisi ini harus juga mendapatkan perhatian bagi kita semua yang ingin mewujudkan ruang publik digital yang sehat. Perbincangan hukum Islam yang progresif harus menghasilkan berbagai produk yang melindungi perempuan secara adil, bukan malah hadir untuk mengekang kehadiran perempuan di ruang publik digital, dengan alasan-alasan yang dibuat-buat.

 

Tulisan oleh: Supriansyah

Selamat Hari Kartini

/0 Comments/in , /by

Siapa yang tak kurang hormat kepada Ibumu hanya karena Ibumu bukan Kartini? Tak ingatkah perempuan lain selain Ibumu yang berjasa dalam hidupmu hingga kamu bisa seperti ini. Pengasuhmu? Guru TK dan Guru SDmu? Atau sahabat curhat selain saudara perempuan dan Eyang Putrimu.

Jadi mengapa kau sempitkan volume hati dan otakmu hanya menolak Kartini dan memasukkan perempuan lain seperti Khadijah? Sedang kau bisa sekolah berkat begitu banyak orang dalam kehidupanmu. Kartini salah satunya.

Sejarah itu punya jalannya sendiri, tugas kita adalah menelusurinya dengan kesadaran waktu dari masa lampau untuk masa depan. Menghapus sejarah hanya akan membodohi diri sendiri dan menghilangkan ruang- ruang sejarah dalam jejak langkahmu sendiri.
-Lies Marcoes

Beri Ruang Setara untuk Tampil

/0 Comments/in , /by
Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang. Namun, perempuan harus berjuang untuk tampil setara dengan laki-laki demi menyuarakan kepentingan perempuan di publik.
Beri Ruang Setara untuk Tampil
Oleh SONYA HELLEN SINOMBOR

Mewujudkan kesetaraan jender, masih menjadi tantangan di Indonesia. Masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat membuat ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki terus terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di ranah privat maupun publik.

Salah satu contoh paling sederhana yakni bagaimana agar perempuan dan laki-laki mendapat peluang yang sama untuk tampil sebagai pembicara dalam berbagai pertemuan penting. Sebab, dalam banyak pertemuan, pembicaranya didominasi pria, bahkan ada yang semua pembicara adalah laki-laki.

Hal itu mengakibatkan suara dan aspirasi perempuan kerap tak masuk dalam pembicaraan dan tidak diperhitungkan. Kecuali pertemuan yang mengangkat isu perempuan dan anak, jarang terjadi sebuah pertemuan jumlah pembicara perempuan dan laki-laki seimbang.

Melihat situasi itu, Duta Besar Kanada untuk Indonesia Cameron MacKay pada awal Maret 2021 lalu, dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional 2021 mengajak semua pihak untuk peduli soal itu.

MacKay bahkan mengajak 39 duta besar untuk Indonesia dari negara lain seperti Afghanistan, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgia, Brazil, Chili, Kroasia, Denmark, Uni Eropa, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, India, Italia, Jepang, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Nigeria, Norwegia, Oman, Philipina, Slovakia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Swiss, Timor-Leste, dan Inggris, dan tiga direktur jenderal di Kementerian Luar Negeri. Mereka diajak menegaskan komitmen mereka untuk inklusivitas gender.

Mereka berkomitmen hanya akan berpartisipasi sebagai pembicara dalam diskusi panel, konferensi atau webinar jika ada perempuan yang duduk sebagai panelis. Itu tidak termasuk perempuan sebagai moderator atau pembawa acara.

“Meski separuh dari penduduk dunia, suara perempuan masih kurang terwakili dan sering tidak dilibatkan dalam diskusi publik. Kita harus mengubah ini,” kata MacKay dalam siaran pers, awal Maret 2021 lalu.

Bagi MacKay dengan membantu mengakhiri panel yang hanya beranggotakan laki-laki, atau ‘manel’, selain menampilkan keberagaman dunia, juga membantu memastikan suara perempuan didengar dan mereka berpartisipasi secara setara dalam masyarakat.

“ Saya mengajak semuanya untuk bergabung bersama kami dan ikut berikrar menolak manel,” ujar MacKay yang mengungkapkan bahwa Ikrar ‘No Manel Pledge’ digagas pertama kali oleh Koordinator Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia, Valerie Julliand, awal tahun ini.

Ajakan untuk menolak manel, juga diungkapkan MacKay saat menghadiri peluncuran kembali situs womenunlimited.id yang diselenggarakan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Yayasan Hivos) tahun 2017, akhir Maret 2021.

Ardi Stoios-Braken, Head of Mission/Charge d’Affaires. Embassy of The Kingdom of The Netherlands yang juga hadir Bersama MacKay pada acara tersebut mengungkapkan perlu mendorong agar perempuan dan laki-laki setara. Selain kontra narasi, perlu inisiatif untuk mencapai hal tersebut.

Ardi menceritakan perjuangan perempuan di Belanda untuk mendapat posisi di publik, melawan pandangan bias jender bahwa laki-laki lebih kuat dan perempuan lebih lemah. Di Belanda ada aksi afirmasi yang mendorong perempuan menduduki jabatan di parlemen dan jabatan publik lain.

Afirmasi penting, karena perempuan belum banyak tampil. Meski ada banyak perempuan bekerja di garda terdepan seperti di masa Covid-19, selama ini banyak perempuan bekerja di belakang layar. Karena itu, Ardi mengapresiasi langkah stop manel.

Setara

Ardi pun berharap keberadaan womenunlimited.id akan mendorong panel yang seimbang dan setara sehingga jumlah pembicara laki-laki dan perempuan seimbang, serta suara perempuan terdengar dan mereka tampil di ranah publik.

Tunggal Pawestri, Perwakilan dari womenunlimited.id mengungkapkan womenunlimited.id merupakan situs yang menyediakan database pusat profil wanita dari berbagai latar belakang termasuk pendidikan, lingkungan, gender, seksualitas, perdamaian, ekonomi dan politik yang diprakarsai oleh Yayasan Hivos pada tahun 2017.

Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat suara dan kepemimpinan perempuan serta mengurangi ketidaksetaraan yang dialami perempuan, sekaligus mempromosikan keterwakilan perempuan dan memberikan ruang lebih luas bagi perempuan di ruang publik.

Seperti apa tantangan dan peluang perempuan untuk tampil setara, sejumlah perempuan diundang berbicara pada peluncuran womenunlimited.id seperti Dina Afrianty (Research Fellow, La Trobe Law School, Australia) yang memaparkan suara akademisi perempuan, Ninuk Pambudy (Redaktur Senior Kompas) pun berbagi keterwakilan perempuan di media, dan Olvy Tumbelaka (perwakilan perempuan Adat) menyampaikan suara perempuan adat muda untuk didengar dan diakui. Jamshed M Kazi, UN Women Perwakilan Indonesia turut mendukung kampanye untuk mengakhiri #allmalepanel”.

Mempromosikan dan mewujudkan kesetaraan jender dengan melibatkan laki-laki juga dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejak beberapa tahun lalu dengan meluncurkan program “He for She”. Namun, tidak mudah mewujudkannya.

Perlu langkah bersama, dan dukungan masyarakat, seperti womenunlimited.id yang mengumpulkan dan menghadirkan suara perempuan yang memilih untuk tidak berdiam diri dan mengambil alih ruang publik yang selama ini didominasi oleh nilai-nilai patriarki.

https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/04/05/beri-ruang-setara-jangan-hanya-laki-laki-yang-tampil/?fbclid=IwAR1pjNMHV2wQ69Cal5KWWWULaY2i5AKwqXpywHrSvB5rT5XvY1mi27eDeRo

Menyusun Ulang Makna Hijrah dari Jembatan Genit

/0 Comments/in , /by

Oleh: Dinda Shabrina

Siang hari, Jembatan Genit di daerah Tubagus Angke, Jakarta Barat, tampak seperti jalan biasa, dengan lalu lalang mobil, sepeda motor, dan pejalan kaki. Karena jembatan itu bergandengan langsung dengan Taman Tubagus Angke yang dipenuhi pohon rindang, para pedagang keliling menjadikannya tempat singgah untuk beristirahat.

Di malam hari, suasana Jembatan Genit berubah menjadi tempat pekerja seks mangkal, untuk menarik perhatian pemakai jasa mereka.

“Dari dulu memang udah ada. Sebelum Kalijodo digusur, mereka udah mangkal di sini,” kata David, teman saya, waktu kami melewati jembatan tersebut sekitar September 2020 lalu.

“Sempat waktu lewat sini, gue hampir nabrak salah satu dari mereka.”

Mendengar cerita David, saya terdiam membayangkan bagaimana kalau perempuan itu nahas dan tertabrak. Begitu banyak risiko yang harus ia terima ketika memutuskan bekerja di Jembatan Genit: stigma, kesehatan, kekerasan, bahkan kecelakaan. Apalagi sekarang sedang pandemi.

Mengamati para pekerja seks malam itu, saya membayangkan betapa kerasnya hidup perempuan-perempuan ini. Tarif Rp80 ribu untuk seorang tamu, sebelum potongan sewa tenda. Barangkali ia hanya akan menerima Rp50 ribu-Rp60 ribu untuk setiap tamu yang membeli jasanya. Saya rasa itu tidak sebanding dengan biaya kesehatan fisik maupun psikologis yang harus ia tanggung. Belum lagi stigma sepanjang hidup dan beban untuk melanjutkan hidupnya pada masa depan.

Kemiskinan telah memaksa mereka untuk masuk dalam kehidupan yang gelap. Terjerat utang, terjebak iming-iming kerja layak dan menjadi budak seks ketika sampai di Jakarta. Cerita-cerita itu sudah banyak saya baca di banyak laporan investigasi. Mereka yang telanjur basah lebih banyak menceburkan diri sepenuhnya. Sebagian yang lain memang tak bisa keluar sama sekali karena harus berhadapan dengan induk semang yang kejam.

Bagi banyak perempuan pekerja sek, seperti yang tengah menanti pelanggan di Jembatan Genit, mungkin menjalani profesi itu adalah satu-satunya jalan bagi mereka untuk berdaya. Mau tak mau, suka tak suka, semua harus mereka jalani untuk menghidupi diri sendiri. Terutama mereka yang datang sebatang kara dari desa. Tak satu pun yang bisa mereka jadikan tempat bersandar atau menggantungkan hidup. Mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri.

Makna Hijrah yang Berbeda

Perempuan-perempuan Jembatan Genit mengingatkan saya pada seorang perempuan lain yang saya temui ketika melakukan riset bersama lembaga Rumah KitaB, tentang kekerasan berbasis gender akibat fundamentalisme. Saya membandingkan situasi hidup antara perempuan pekerja seks dan perempuan yang menjadi subjek dalam penelitian itu.

Subjek penelitian saya, “Maryam”, adalah seorang perempuan yang semula sangat berdaya. Namun ia kemudian memilih menjadi perempuan yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada orang lain, yaitu suaminya.

Maryam tinggal di sebuah kompleks perumahan di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Saat kami bertemu pada Februari 2020, Maryam mengenakan gamis dan kerudung panjang serta cadar. Ia mengatakan, dulu ia masih mengenakan kerudung yang tidak menutupi dada, dengan ujung jilbab depan masih disampirkan ke pundak kiri dan kanan.

Sebelum hijrah, ujarnya, ia masih senang nongkrong dengan teman-temannya, yang ia anggap tidak ada manfaatnya. Ia juga bekerja di luar rumah yang ia anggap berpotensi menimbulkan fitnah karena ikhtilat (bercampur antara laki-laki dan perempuan).

Maryam dulu bekerja di sebuah pabrik otomotif di Cikarang. Ia sempat menjadi perempuan yang mandiri dan mampu membantu ekonomi keluarga. Sebagai perempuan yang datang dari sebuah desa di Purworejo, Jawa Tengah, Maryam mengatakan saat itu ia senang bisa hidup berkecukupan hanya dengan modal ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Tetapi, keadaan seperti itu tak lagi ia anggap sebagai kesenangan, terutama setelah ia memutuskan hijrah dan aktif mengikuti kajian agama. Maryam bilang, sebagai perempuan yang telah mengenal ilmu agama, ia harus memutuskan untuk taat pada perintah agama.

Titik balik dalam hidup Maryam ialah ketika ia memutuskan untuk sepenuhnya berhenti bekerja. Sebuah awal penyerahan diri pada pengabdian utuh, sebagai hamba sekaligus istri. Maryam mengatakan, jauh sebelum menikah, ia sudah berniat untuk berhenti bekerja karena ia telah mengetahui hukum Islam yang melarang perempuan untuk bekerja. Ia kini menggantungkan hidup pada suaminya dan fokus mengurus pekerjaan rumah tangga.

“Dosa besar, Mbak. Dosa besar! Saya tuh setiap ingin pergi ke pabrik, seperti ingin pergi ke tempat maksiat. Mulai dari rumah, di jalan, sampai pabrik, kepala saya dibayangi dosa dan dosa. Ya Allah… Karena dunia saja kok saya lalai dan mengabaikan haramnya ikhtilat,” ujarnya seraya menghela napas panjang dan mengelus dada.

Hijrah dengan Menarik Diri dari Dunia Sosial

Maryam mengingatkan saya pada sahabat saya, yang memutuskan untuk berhenti kuliah karena ilmu dunia tak begitu penting. Sisa kuliah yang tinggal dua semester ia tinggalkan begitu saja. Ia memilih mondok kilat di pesantren kemudian menikah.

Maryam masih terus bercerita, dan saya masih terus membisu. Yang ada di kepala saya saat itu hanya pertanyaan besar, “Apa yang sedang terjadi? Mengapa bisa seperti ini?” Hingga saya pulang, menuliskan catatan lapangan hasil pertemuan saya dengan Maryam, dan berbaring di kamar menjelang tidur, kepala saya masih berisik dengan pertanyaan itu.

Dari dunia para pekerja seks, mungkin mereka memimpikan kehidupan yang terang, penuh kepastian, dan tanpa stigma. Saya yakin mereka mendambakan sejahtera, mungkin mereka menginginkan “hijrah” dari kemiskinan menuju hidup yang layak.

Tetapi di situasi yang lain, perempuan-perempuan seperti Maryam justru memaknai “hijrah” dengan menarik diri dan memutus hubungan dengan dunia sosial. Menyerahkan diri pada ketidakberdayaan dan menggantungkan hidup pada orang lain, padahal sebelumnya ia adalah perempuan mandiri dan berdaya.

Perempuan-perempuan dari Jembatan Genit barangkali berteriak dalam hati karena lelah bekerja di tempat yang orang-orang sebut sebagai kubangan maksiat. Tetapi perempuan seperti Maryam, yang saya pikir beruntung telah mendapatkan pekerjaan yang tidak mendatangkan dosa, justru menganggap pabrik adalah tempat maksiat, hanya karena “ikhtilat” bekerja bercampur antara laki-laki dan perempuan.

Saya tidak tahu ada berapa banyak lagi perempuan-perempuan seperti Maryam dan sahabat saya yang memaknai hijrah dengan cara demikian. Perempuan yang berpendidikan dan berdaya itu menganggap dunia kerja sebagai jahiliyah (zaman kegelapan). Sementara perempuan-perempuan dari Jembatan Genit yang tidak seberuntung mereka barangkali tak henti-hentinya berdoa agar diberi jalan untuk hijrah, keluar dari jerat kemiskinan.

 

Tulisan ini diolah dari catatan penelitian yang dilakukan oleh Rumah KitaB pada tahun 2020. Penulis mendapatkan pelatihan penulisan kreatif dari Rumah KitaB atas dukungan We Lead.

 

Sumber: https://magdalene.co/story/makna-hijrah-berkaca-pekerja-seks

Tak Ada Tanah dan Air untuk Perempuan

/0 Comments/in /by

Oleh : Tia Istianah

 

“Fivi” adalah tetangga saya satu kos di Bekasi. Perempuan ramah yang selalu mengenakan rok panjang bermodel span dan kerudung yang menutupi dadanya—semuanya berwarna gelap.

Ia sering bercerita tentang kampungnya di lereng gunung, sekitar tiga jam perjalanan dari pusat kota Pacitan, Jawa Timur. Sebagian besar orang di kampungnya bertani, berkebun, dan beternak. Para laki-laki biasanya mengurus ternak dan kebun sementara para perempuan menanam dan menjual sayur. Namun, lima tahun belakangan, kampungnya mulai kesulitan air.

Ketika musim penghujan, listrik di kampung Fivi sering sekali mati, sehingga mereka tidak bisa menggunakan mesin air, padahal sumber mata air di desa sudah surut. Satu-satunya cara untuk mendapatkan air adalah dengan mesin pompa yang mengambil air dari sumur. Akhirnya, musim kemarau atau penghujan, desa Fivi tetap kekurangan air.

Hal ini membuat perempuan-perempuan yang biasanya menanam dan menjual sayur kesulitan melakukan pekerjaan mereka. Ditambah lagi, ketika sayur itu dijual di pasar desa, ternyata banyak sayur sudah lebih dulu datang dari kota.

Para ibu kemudian berhenti menanam sayur. Pekerjaan penting perempuan di desa Fivi pun hilang. Mereka terpaksa mencari pekerjaan di luar desa: Menjadi buruh pabrik atau asisten rumah tangga. Dari pekerjaan-pekerjaan itu mereka setidaknya bisa membawa pulang Rp1 juta-Rp2 juta per bulan. Jika tetap di rumah, mereka tak punya uang sama sekali.

Ketika para perempuan ini pergi bekerja di kota, suami-suami tetap tinggal di kampung karena harus mengurus kebun dan ternak. Pergeseran pekerjaan ini ternyata memicu perselingkuhan. Kehidupan keluarga akhirnya terpengaruh perubahan ekologis di kampung. Air semakin menyusut, sementara perselingkuhan semakin marak.

Fivi sendiri cukup beruntung karena ayahnya seorang guru dan ibunya bidan. Ia bisa berkuliah di kota, tempat ia menemukan cara pandang keagamaan yang baru, yang ia sebut “salafi.” Fivi bertemu banyak teman, dan ia aktif mendengarkan pengajian-pengajian  ustaz Salafi melalui kanal Youtube.

Fivi mengaku senang tidak lagi berada di lingkungan kampung, yang menurutnya banyak terdapat perilaku syirik (menduakan Tuhan). Mayoritas warga di kampungnya menjalankan praktik Kejawen, dan kerap menyuguhkan sesajen sehabis membangun rumah atau menggali sumur. Hampir tidak ada perempuan yang terus menerus memakai kerudung.

Saat ini, Fivi mengatakan ia ingin mengundurkan diri dari pekerjaan karena menurut ustaz di YouTube, karier terbaik perempuan adalah menjadi Ibu rumah tangga. Kata-kata ustaz tersebut menjadi pedoman Fivi sampai saat ini, dan ia sudah belajar kiat-kiat berbisnis.

Hilangnya Pekerjaan Perempuan Mengurus Tanah

Cerita Fivi itu mengingatkan saya pada penelitian saya di Cikarang, Jawa Barat, pada Februari dan Maret 2020. Sungai-sungai di daerah ini berbau menyengat—aroma comberan bercampur bahan kimia—dan warna airnya hitam kental. Menurut seorang warga, sungai-sungai itu menjadi tempat pembuangan limbah pabrik, meski ada peraturan yang melarang hal itu.

Di Pacitan, krisis air menghapus pekerjaan penting perempuan dan mendorong konflik rumah tangga. Di Cikarang, hilangnya tanah menyuburkan ajaran agama yang berbahaya bagi kemerdekaan perempuan.

Akibatnya, air sumur di daerah ini bau dan tidak sehat. Seorang pemilik kontrakan mengatakan ia sudah berhenti meminum air dari tanah Cikarang. Seorang ibu mengatakan ia memilih menjual tanahnya di Cikarang karena tanahnya menjadi tandus, akibat banyaknya bahan kimia dari pabrik yang masuk ke tanah. Karena tak ada lagi tanah garapan, perempuan itu kemudian menjadi buruh pabrik untuk membiayai kuliah anaknya.

Di Cikarang, sejak 1990-an, pertambahan penduduk memang berlangsung drastis karena ekspansi wilayah industri ke Bekasi. Ini terjadi setelah penerbitan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek. Pabrik bertambah setiap tahun.

Pada 2019, jumlah pabrik milik perusahaan-perusahaan besar mencapai sekitar 4.000, bertebaran di tujuh kawasan industri. Padahal sebelumnya, hamparan sawah memenuhi sepanjang jalan di Cikarang. Kini itu semua berubah menjadi bangunan-bangunan beton yang memproduksi berbagai jenis barang. Cikarang saat ini menjadi pusat kota industri terbesar di ASEAN.

Fenomena di Cikarang maupun Pacitan sama-sama menunjukkan hilangnya pekerjaan mengurus tanah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 menunjukkan hal ini terjadi di seluruh negeri, bagaimana lapangan kerja pertanian terus mengalami penurunan, yaitu sebesar 1,41 persen. Selain karena tanah garapan yang berkurang, ekonomi seorang petani di Indonesia juga semakin tidak menentu.

Data BPS lagi-lagi menyebutkan bahwa rata-rata pendapatan bersih pekerja bebas di bidang pertanian pada Februari 2020 adalah Rp1,07 juta saja, sedangkan gaji buruh/karyawan/pegawai mencapai Rp2,92 juta. Wajar jika kasus seperti sang ibu di Cikarang bertambah. Mereka menjual tanah dan menjadi buruh. Tidak ada lagi yang bisa mereka harapkan dari tanah.

Hilangnya Tanah Hapuskan Tradisi Keagamaan

Pacitan dan Cikarang mungkin berjarak ratusan kilometer, namun keduanya mengalami perubahan serupa. Kegagalan pengelolaan agraria membawa deretan masalah baru bagi manusia. Di Cikarang, sebagaimana hasil penelitian lembaga Rumah KitaB pada Januari-Maret 2020, hilangnya sawah juga menghapus tradisi yang dijalankan turun temurun, termasuk tradisi keagamaan.

Orang-orang dari berbagai penjuru daerah yang bekerja di Cikarang membutuhkan alternatif cara beragama yang baru. Mereka bukan lagi orang desa dengan waktu bekerja yang bisa mereka atur sendiri. Waktu bekerja mereka diatur oleh pabrik. Tidak ada lagi waktu untuk mendengarkan ceramah yang bertele-tele, sementara kebutuhan mereka akan spiritualitas tetap tinggi. Pengajian yang tersedia kemudian lebih banyak berupa pengajian kelompok Salafi yang marak di pabrik-pabrik dan sekitarnya.

Selama tinggal di Cikarang, saya jarang sekali menemukan pengajian Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah yang terbuka untuk umum dan dilaksanakan di akhir pekan. Padahal ketika saya mendatangi tokoh kiai, ia menyatakan bahwa Cikarang adalah basis NU. Sementara pengajian Salafi pada akhir pekan begitu berlimpah, terbuka untuk umum, mudah dijangkau, dan tersedia di berbagai platform media sosial.

Di pengajian-pengajian itu, saya menemui banyak sekali buruh yang berasal dari desa. Mereka awalnya juga secara kultural mengikuti praktik-praktik keagamaan khas NU. Pengajian yang mereka hadiri ketika tinggal di Cikarang mengubah mereka. Kerudung mereka semakin lebar dan panjang. Mereka semakin ingin cepat menikah. Bahkan ada yang mengkafirkan keluarga sendiri di kampung halaman karena masih suka mempersembahkan sesajen. Tidak jarang, mereka berdebat dengan orang tua yang masih sering melaksanakan praktik keagamaan yang mereka anggap menyimpang.

Narasi Keagamaan yang Menyudutkan Perempuan

Dampak kepada perempuan tentu lebih berbahaya. Seorang subyek penelitian yang saya temui harus mau berhubungan seks dengan suaminya meskipun belum yakin sudah selesai menstruasi. Narasi agama yang ia terima mengajarkan, “Jika perempuan menolak bersetubuh dengan suami ia akan dilaknat sampai pagi oleh malaikat”.

Dalam pengajian-pengajian yang saya ikuti itu banyak narasi yang menyudutkan perempuan. Misalnya, narasi bahwa sunat perempuan itu sunah Nabi, perempuan adalah sumber fitnah, perempuan banyak yang masuk neraka, perempuan boleh dipoligami, atau perempuan harus senantiasa taat pada suami. Mayoritas penceramahnya tentu saja laki-laki, hanya sekali dalam tiga bulan saya di lapangan saya berjumpa penceramah perempuan.

Narasi-narasi itu tentu berpengaruh pada kehidupan jamaah. Beberapa perempuan yang saya temui di pengajian memilih untuk tidak lagi bekerja menjadi buruh karena takut ikhtilat atau bercampur dengan lawan jenis. Seorang teman perempuan saya yang bercadar mengatakan bahwa dia tidak pernah menggunakan ojek online, juga karena takut bercampur dengan lawan jenis. Ia memilih menggunakan angkutan umum seperti angkot, meskipun harus menunggu lama. Padahal, di Cikarang, menunggu angkot yang menuju kawasan pabrik bukan pekerjaan mudah.

Fenomena-fenomena itu menggambarkan pola yang jelas, yaitu semakin hilangnya air dan tanah menghasilkan permasalahan-permasalahan manusia yang kompleks. Di Pacitan, hilangnya air mengakibatkan hilangnya pekerjaan penting perempuan dan tingginya angka perselingkuhan. Di Cikarang, hilangnya tanah menyuburkan ajaran agama yang berbahaya bagi kemerdekaan perempuan.

Tulisan ini diolah dari catatan  penelitian yang dilakukan oleh Rumah KitaB pada tahun 2020. Penulis mendapatkan pelatihan penulisan kreatif dari Rumah KitaB atas dukungan We Lead.

Sumber: https://magdalene.co/story/pencemaran-lingkungan-hidup-perempuan-pandangan-agama

Hanya Sepetak Ruang untuk Perempuan di Rumah Tuhan

/1 Comment/in /by

Oleh: Qisty Haydari

 

Siang itu, dua orang perempuan berbincang santai di luar Masjid Salman di Bandung, menunggu waktu salat Jumat usai dan mereka bisa memasuki masjid. Pada waktunya, dengan riang mereka berjalan ke ruang salat utama setelah mengambil wudu.

Namun, mereka terenyak karena hanya dua saf salat tersedia bagi jemaah perempuan, dan selebihnya ruang lapang yang dibatasi sekat kayu setinggi tiga puluh sentimeter. Dua saf (deret salat) itulah yang tersedia bagi puluhan perempuan yang tengah berbaris dengan mukena di tangan.

Mereka pun terkejut melihat puluhan laki-laki masih memenuhi masjid. Ada yang berzikir, mengaji, berbicara lewat ponsel, berbaring, ada pula yang sudah lelap dan mengorok dengan keras.

Setelah lama menanti, para perempuan masih harus salat bergantian di area masjid yang sempit.

Beberapa minggu kemudian, pada suatu Rabu siang, satu dari dua perempuan itu—yang adalah saya—menyambangi masjid lain, juga di Bandung. Masjid Al-Lathiif menjadi tujuan saya karena aktris dan penceramah Oki Setiana Dewi akan berbicara dalam acara Ladies’ Day, satu acara rutin khusus untuk jemaah perempuan yang diselenggarakan Komunitas Hijrah Bandung.

Masjid dipenuhi perempuan saat itu, baik di ruang utama maupun di lantai dua. Di luar juga tersedia beberapa layar televisi untuk menonton acara.

Beberapa menit sebelum azan asar berkumandang, dua orang panitia perempuan yang mengenakan niqab hitam maju ke podium dan berteriak agar ibu-ibu keluar dari masjid. Sepertinya dibutuhkan 7/8 ruangan utama untuk sarana salat laki-laki yang setelah saya hitung hanya ada kurang lebih 20 orang saja.

Sekitar 500 perempuan pun kemudian harus berjubel hingga selasar masjid karena tak bisa masuk ke ruang utama, dan harus rela antre dan bergantian di saat sisa saf teramat banyak. Tampaknya perempuan diharamkan mengisi saf-saf kosong itu, entah oleh siapa.

Saya, yang mendapat kesempatan untuk salat asar berjemaah dipimpin oleh satu dari 20 laki-laki itu, jadi tak khusyuk. Mengapa hanya disediakan ruang sempit di masjid untuk perempuan? Bukankah beberapa baris di bagian salat laki-laki kosong? Mengapa para perempuan harus menunggu?

Rentetan pertanyaan muncul berkejaran saat saya seharusnya membaca surat Al-Fatihah dalam hati. Bagaimana bisa saya salat dengan khusyuk saat menyaksikan sendiri betapa tersisih perempuan di rumah Sang Pencipta?

Tata ruang masjid-masjid yang saya kunjungi, baik di Bandung maupun di kota-kota lain, kembali muncul dalam benak. Sebuah kesimpulan lantas mencuat: Betapa kecil, betapa sempit, betapa tak sebanding ruang salat perempuan dibanding dengan ruang salat laki-laki. Tak hanya ruangan kecil untuk beribadah, mukena, sajadah, dan karpet yang terhampar pun tak jarang berbau tengik.

Sekecil Itukah Ruang Perempuan di Rumah Tuhan?

Pertanyaan itu sebenarnya terbesit di pikiran sejak saya membaca artikel di Madgalene. Tulisan itu berangkat dari pengalaman pribadi penulisnya, Chairunisa W. Larasdewanti, yang tidak leluasa salat di masjid pada sebuah tempat peristirahatan karena area salat dan wudu perempuan terlalu sempit dan kotor.

Mendapat pengalaman serupa, saya langsung sepakat dengan apa yang ditulis oleh Chairunisa. Saat melakukan penelitian dengan Rumah KitaB dari Januari hingga Maret 2020, kami melihat fakta serupa di sejumlah masjid di Bandung.

Namun, di media sosial, sementara ratusan pembaca perempuan berbagi penderitaan yang sama di media sosial, komentar-komentar pembaca lain, terutama mereka yang menunjukkan bahwa mereka laki-laki, justru cenderung menyalahkan penulis.

Perempuan kembali didera cercaan sebagai makhluk yang “tak paham agama”.

Baiklah, barangkali yang diprioritaskan adalah ruang untuk laki-laki yang dihunjam lelah, bagi mereka yang ingin rehat dari kerasnya dunia fana. Barangkali yang utama adalah menyediakan ruang kosong agar masjid terkesan luas, tak apa jika harus dibayar dengan jemaah perempuan yang salat bergantian. Tetapi, menyakitkan bagaimana mereka yang bersuara lantas dibungkam, dijejal pendapat bahwa seharusnya mereka belajar agama lebih dalam. Memang ada dalil terkemuka yang berbunyi bahwa sebaiknya perempuan melaksanakan salat di rumah. Namun, bagaimana dengan perempuan yang mencari nafkah untuk keluarga? Bagaimana dengan mereka yang sedang menuntut ilmu di tanah rantau? Bagaimana dengan perempuan yang sedang dalam perjalanan? Haruskah perempuan-perempuan ini meninggalkan salat sebab lebih baik melaksanakannya di rumah?

Semua ini terasa lebih menyakitkan ketika menyaksikan sendiri bagaimana para perempuan merasa wajar saat diminta mengosongkan ruang utama masjid. Bagaimana mereka begitu pasrah mundur demi memberikan tempat untuk laki-laki yang kalah jumlah. Panitia maupun pengurus masjid yang hari itu mengadakan acara khusus perempuan tidak menyediakan ruang lebih banyak, sungguh amat disayangkan.

Bukankah semua sama di hadapan Tuhan? Lantas, rumah siapakah masjid itu? Tuhankah? Laki-lakikah?

Tulisan ini diolah dari catatan penelitian yang dilakukan oleh Rumah KitaB pada tahun 2020. Penulis mendapatkan pelatihan penulisan kreatif dari Rumah KitaB atas dukungan We Lead.

Sekecil itukah ruang perempuan di rumah Tuhan?

 

Sumber: https://magdalene.co/story/ruang-salat-perempuan-masjid-sempit

KESIMPULAN DAN CATATAN PENUTUP SEMINAR INTERNASIONAL: Hasil Penelitian Rumah KitaB Kekerasan Berbasis Gender Akibat Fundamentalisme dan Pemetaan Resiliensi Perempuan

/0 Comments/in /by

Dari seminar ini ada beberapa catatan, kesimpulan, dan rekomendasi  terkait penelitian yang dilakukan Rumah KitaB. Berikut beberapa hasil catatan dari seminar ini:

  1. Hasil paling menonjol dari penelitian ini adalah tuntutan untuk mengkaji ulang tentang konsep kekerasan ekstrem. Konsep itu selama ini didominasi oleh cara pandang maskulin dan patriarki yang menguncinya dalam kekerasan fisik: bom bunuh diri, penyerangan aparat, money laundering, yang keseluruhannya berpusat pada gangguan keamanan negara terkait radikalisme dan terorisme. Cara kaji serupa itu, menurut penelitian ini, telah mengabaikan kekerasan ekstrem lain yang terjadi setiap hari yang dialami perempuan. Kekerasan itu mengancam keamanan insani berupa kematian jiwa dan kematian akal sehat yang merampas kebebasan berpikir dan berupaya.
  2. Penelitian ini mencatat kekerasan yang mengancam keamanan insani perempuan juga mengancam pada pilar-pilar yang selama ini menjadi kekuatan Islam Indonesia sebagai Islam yang toleran, yang peduli pada keragaman sebagai warisan dari Islam Indonesia.
  3. Berdasarkan empat pertanyaan penelitian, secara berturut-turut penelitian ini mencatat sejumlah temuan. Pertama, soal definisi perempuan. Melalui hegemoni ajaran, perempuan ditekankan sebagai sumber fitnah (keguncangan) di dunia. Kehadirannya, terutama di ruang publik, menjadi alasan instabilitas moral yang merusak tatanan sosial, bahkan ekonomi. Oleh karena itu, perempuan harus tunduk pada fitrahnya sebagai pihak yang harus dikontrol, diawasi, dicurigai, dan dibatasi di ruang publik, baik secara langsung maupun simbolik.
  4. Ajaran serupa itu disosialisasikan dan dinormalisasikan lewat ragam cara. Cara konvensional melalui ceramah dan cara lain seperti menggunakan sosial media serta ragam kampanye kreatif lainnya.
  5. Ajaran dan ujaran yang disampaikan terus menerus dapat melemahkan mental perempuan dan membentuk kekerasan non-fisik. Mereka cemas, takut, merasa tidak aman oleh sebuah hidden power yang terus menggedor kesadaran mereka sebagai sumber fitnah. Namun, pelanggengan ajaran dan ujaran ini tak terjadi tanpa peran modal dan pasar yang menawarkan barang dan jasa serba syar’i. Penelitian ini juga mencatat ragam perlawanan perempuan atas ajaran itu, meskipun tak membentuk agensi.
  6. Rekomendasi yang disampaikan dalam seminar ini mencakup: pertama, Perlunya mengisi ruang wacana: mendukung dan menyediakan lebih banyak ruang ulama-ulama progresif, termasuk ulama perempuan, dalam menyebarkan upaya moderasi dengan konten dampak fundamentalisme terhadap perempuan. Ini bisa dilakukan lewat banyak media online, baik yang berbasis kelompok keagamaan  maupun kelompok lain. Kontennya diusahakan sesederhana mungkin agar memudahkan ditangkap oleh masyarakat awam. 

Kedua, Produksi pengetahuan: (1) Melanjutkan penelitian dari apa yang sudah diketahui lewat penelitian ini dengan mengambil sejumlah pertanyaan yang diajukan Prof. Musdah sebagai titik berangkat untuk eksplorasi lebih jauh, misalnya, kenapa sebagian orang tergabung sebagian tidak, faktor apa saja yang paling berpengaruh? (2) Melakukan Participatory Action Research (PAR); mengorganisir warga biasa dalam siklus kegiatan kolektif sambil mempelajari isu-isu yang mereka hadapi. Ini akan menghasilkan sejumlah data pembuka mata, lalu membicarakan tindakan kolektif apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi isu-isu tersebut, lalu menjalankannya sembari mempelajarinya, sehingga menjadi bahan pembelajaran (pengetahuan) baru untuk tindakan kolektif selanjutnya yang lebih baik. Produksi pengetahuan ini juga bisa menyediakan konten untuk kampanya merebut kembali ruang wacana.

Catatan kesimpulan dan rekomendasi di atas menjadi sesi terakhir dan penutup dari seri ringkasan tiap sesi yang telah disebarluaskan oleh Rumah KitaB dari bulan November 2020 lalu.

Perempuan dalam Kontestasi Narasi Keagamaan

/0 Comments/in , , /by

Oleh NINUK M PAMBUDY

Narasi bersifat konservatif mendominasi media sosial di Indonesia. Peran perempuan paling banyak dibicarakan dan cenderung menyubordinasi.

Pandemi Covid-19 memberi dampak lebih besar terhadap perempuan dibandingkan terhadap laki-laki. Dari sisi ekonomi, lebih banyak perempuan berada di bidang pekerjaan yang langsung terpengaruh pandemi, seperti jasa pariwisata, rumah makan,  serta jasa perdagangan eceran mikro dan kecil.

Keharusan tinggal di rumah bagi semua orang membuat beban perempuan bertambah. Perempuan harus melakukan pekerjaan rumah tangga, mengurus anggota keluarga, sekaligus mengerjakan pekerjaan bernilai ekonomi, seperti menyelesaikan tugas kantor, berdagang, atau kegiatan wirausaha.

 

Laporan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perempuan (UN Women) menunjukkan beban ganda perempuan meningkat, begitu pula kekerasan dalam rumah tangga. Laporan Komnas Perempuan dan LBH Apik memperlihatkan kecenderungan yang sama di Indonesia. Pembatasan sosial menyebabkan layanan bagi perempuan korban kekerasan terbatas dan kesulitan mengakses layanan tersebut.

Di tengah tekanan pandemi, media sosial menjadi salah satu sumber informasi utama. Karena itu, penting mengetahui pembicaraan yang beredar di media sosial.

Media sosial yang membicarakan pandangan keagamaan di Indonesia didominasi pandangan bersifat konservatif.

Hasil penelitian Media and Religious Trend, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang dipublikasi bulan lalu memperlihatkan, media sosial yang membicarakan pandangan keagamaan di Indonesia didominasi pandangan bersifat konservatif.

Penelitian tidak mengambil data saat pandemi Covid-19, tetapi mahadata (bigdata) dari tahun 2009-2019. Menurut peneliti utama, Iim Halimatusa’diyah dan Taufik Edy Sutanto, data kuantitatif berasal dari Twitter dan Youtube. Data kualitatif berdasarkan wawancara dengan 13 narasumber. Meski demikian, kecenderungan yang terjadi masih bisa dirasakan hingga tahun 2020.

Perempuan dalam Kontestasi Narasi Keagamaan

Temuan utama penelitian ini adalah percakapan paham keagamaan didominasi tuturan bersifat konservatif. Dengung percakapan konservatisme menguasai perbincangan dengan 67,2 persen, moderat 22,2 persen, liberal 6,1 persen, dan yang Islamis 4,5 persen.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan paham keagamaan konservatif adalah menolak modernisme, liberalisme, atau progresivitas dalam menjelaskan ajaran agama; mematuhi ajaran atau doktrin dan tatanan sosial seperti pada masa awal turunnya ajaran  tanpa perlu ada konteks dengan masa kini; menolak pendekatan hermenetik modern terhadap kitab suci; menyanggah tradisi lokal; dan menolak ide kesetaraan jender.

Subordinasi

Di dalam narasi konservatif tersebut, yang banyak muncul adalah isu mengenai perempuan, hubungan negara, warga negara dan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, serta terkait amalan baik dan buruk.

Dalam isu tematik mengenai perempuan dan jender, paham konservatif digunakan untuk membangun pandangan yang menyubordinasi perempuan, membatasi gerak perempuan pada ranah domestik.

Perempuan buruh  dari berbagai kelompok menggelar aksi memperingati Hari Perempuan Internasional di Taman Aspirasi, seberang Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (8/3/2020). Dalam aksinya mereka menyuarakan sejumlah hal terkait penyetaraan hak perempuan.

Perempuan buruh  dari berbagai kelompok menggelar aksi memperingati Hari Perempuan Internasional di Taman Aspirasi, seberang Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (8/3/2020). Dalam aksinya mereka menyuarakan sejumlah hal terkait penyetaraan hak perempuan.

 

Temuan penelitian UIN Jakarta tersebut sejalan dengan temuan Rumah Kitab, sebuah lembaga kajian. Kajian kualitatif konten bernada keagamaan dengan menggunakan pencarian tanda pagar #perempuanbekerja selama November 2020 menemukan larangan perempuan bekerja di luar rumah. Alasannya, fitrah perempuan adalah berada di rumah. Perempuan dapat bekerja di luar rumah dengan banyak syarat, di antaranya mengatur pakaian dan dandanan.

Direktur Eksekutif Rumah KitaB Lies Marcoes menyebut, tidak satu pun narasi itu menyebutkan dasar hukum agama yang sahih. Percakapan itu seolah-olah melindungi perempuan dengan mengembalikan perempuan ke dalam rumah, tetapi tidak satu pun membahas isu kesehatan reproduksi atau kekerasan yang dialami perempuan di dalam rumah,  dan beban ganda yang semakin berat akibat pandemi Covid-19.

Kontestasi wacana

Apabila mengikuti percakapan di media sosial, termasuk di dalam Whatsapp sebagai media komunikasi digital personal maupun di tingkat komunitas yang sangat populer, tampak kontestasi dalam merebut wacana peran jender dan perempuan.

Perempuan dalam Kontestasi Narasi Keagamaan

Webinar bertema jender, perempuan, dan feminisme diisi wacana yang mendukung kesetaraan dan keadilan jender maupun wacana konservatif dan bahkan bersifat fundamentalis yang menyubordinasi dan mendomestikasi perempuan.

Kontestasi terbuka secara digital ini menarik karena memberi ruang bagi berbagai aspirasi untuk muncul ke permukaan dan bertemu dalam argumentasi yang mewakili pandangan berbagai kelompok di masyarakat. Wacana tandingan juga dapat dimunculkan dan dibicarakan terbuka, memberi masyarakat pilihan pandangan yang paling mewakili kepentingannya.

Hal menarik lain adalah munculnya narasi tandingan dari perempuan sendiri yang menolak pandangan konservatif, terutama domestikasi perempuan. Analisis media maupun penelitian kualitatif lapangan Rumah Kitab akhir tahun lalu hingga pertengahan 2020 menemukan penolakan perempuan terhadap narasi perempuan tidak boleh beraktivitas di luar rumah untuk bekerja atau berkegiatan sosial.

Narasi yang mendomestikasi perempuan mengabaikan fakta perempuan memiliki sumbangan besar pada kelangsungan keluarga melalui peran ekonomi bernilai pasar. Data Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, sebuah organisasi nonpemerintah, jumlah rumah tangga dikepalai perempuan sebesar 14,7-25 persen dari total rumah tangga. Perempuan kepala keluarga adalah pencari nafkah, pengelola rumah tangga, menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, dan pengambil keputusan dalam keluarga. Sementara data Badan Pusat Statistik ada 15,46 persen rumah tangga dikepalai perempuan pada 2019.

Perempuan yang bekerja dan berpenghasilan memiliki kemampuan agensi lebih besar.

Ekonom Amartya Sen di dalam bukunya, Development as Freedom (1999), melihat perempuan yang bekerja dan berpenghasilan memiliki kemampuan agensi lebih besar. Suaranya lebih dihargai di dalam rumah tangga dan komunitasnya karena sumbangan ekonominya. Apabila sesuatu tak diinginkan terjadi di rumah tangga, dia memiliki peluang sintas lebih besar. Bergaul di luar rumah juga meningkatkan kapasitas pengetahuannya yang berguna bagi anggota rumah tangga.

Banyak penelitian Bank Dunia menunjukkan, perempuan yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri menggunakan pendapatannya untuk makanan keluarga dan kesehatan yang lebih baik serta membiayai sekolah anak-anaknya, atau memenuhi kebutuhan anggota keluarga.

Isu perempuan dan jender ke depan masih akan terus menjadi kontestasi karena tubuh perempuan dianggap sebagai simbol penguasaan dan dominasi suatu kelompok dan narasi atas yang lain. Membangun agensi perempuan menjadi penting untuk dapat menjawab pemenuhan kebutuhan strategis dan praktis perempuan.

Sumber: https://bebas.kompas.id/baca/dikbud/2020/12/09/perempuan-dalam-kontestasi-narasi-keagamaan/

rumah kitab

Merebut Tafsir: Perempuan dan Rumah Ibadah

/0 Comments/in , /by

Oleh Lies Marcoes

Salah satu isu yang mencuat dari peristiwa pembakaran rumah ibadah di Sigi Sulawesi Tengah adalah soal definisi “Rumah Ibadah”. Pihak aparat menyatakan tidak ada pembakaran Gereja melainkan sebuah “Pos Layanan”. Di lapangan, sebuah bangunan yang dikenali warga sebagai tempat ibadah salah satu kelompok dalam lingkungan gereja Kristen memang terbakar. Ini jelas bukan soal semantik bahwa “Pos Layanan” berbeda dari gereja, namun soal siapa yang punya otoritas untuk menentukan bahwa suatu tempat disebut sebagai Rumah Ibadah atau bukan.

Mungkin karena latar belakang pendidikan saya dari Perbandingan Agama, saya selalu sangat tertarik pada fenomena orang beribadat. Saya tertarik kepada ritual dan apapun yang dikenali dan diakui warga/umat/jamaah/komunitas tentang cara dan tempat mereka beribadah. Apapun ragam dan keyakinannya.
Belakangan ketika saya menekuni isu feminisme dan gender serta pengalaman sendiri sebagai perempuan, saya menjadi sangat sensitif dalam melihat, mengamati atau terlibat dalam ritual dan praktik ibadat berdasarkan cara suatu agama memperlakukan perempuan.

Ketika di Tengger tahun 1984, saya melihat ibadat-ibadat pemujaan agama Jawa Kuno Hindu Tengger secara formal seperti perayaan Karo atau Kasodo. Di sana saya menyaksikan seluruh ritual resmi dipimpin oleh para dukun desa yang semuanya lelaki. Ritual ibadahnya tertib, konsisten sesuai aturan dari A sampai Z, bersuara riuh sehingga terdengar apa yang didoakan. Pada dukun itu memakai atribut pakaian resmi sebagai dukun. Ritual dijalankan selaras waktu yang ditentukan ( umumnya malam hari).

Tapi di pagi hari sebelum hari Perayaan atau keesokan harinya, saya menyaksikan ibadat yang berbeda di tempat yang berbeda. Kaum perempuan melakukan ibadah mereka sendiri. Dengan pakaian seadanya, bersahaja, berdoa dalam senyap. Kaum perempuan itu berdoa sambil menyajikan persembahan makanan terbaik dari hasil bumi mereka. Tempat itu disucikan oleh mereka, otoritas pengakuannya ditentukan oleh warga termasuk mereka sendiri. Tempat itu bisa berupa pokok kayu besar nan rindang, mata air abadi, bendungan, pemakaman leluhur, gundukan batu alam, atau sebuah penanda tempat kuburan ari-ari anak-anak mereka. Hal serupa juga dapat kita amati di banyak tempat di negeri ini: Dalam tradisi Hindu Bali, Sunda Wiwitan, suku-suku asli di pedalaman, atau dalam agama-agama lokal lainnya. Jika Anda pergi ke Kelenteng, Anda akan menemukan satu tempat pemujaan yang secara khusus dapat memenuhi hasrat berdoa bagi perempuan: keselamatan anak-anak, perlindungan untuk rasa aman, rezeki, keselamatan suami, orang tua bahkan untuk untuk meminta jodoh. Bagi mereka itulah Rumah Ibadatnya.

Ketika Rumah KitaB melakukan pemetaan Rumah Ibadah di Indonesia Timur di tempat mana umat Islam sebagai minoritas, kami mengidentifikasi tempat ibadat menurut pemahaman warga di sekitarnya. Rupanya semua tempat yang terkait dengan aktivitas umat Islam seperti madrasah, Rumah Yatim Piatu bahkan rumah ustadznya disebut sebagai Rumah Ibadah Umat Islam. Bagi warga sekitar ciri suatu bangunan disebut Rumah Ibadah umat Islam adalah ketika di tempat itu ada TOA dan adzan dikumandangkan.
Jadi tidakkah kita heran jika “Pos Pelayanan” di Sigi yang oleh pihak keamanan dianggap bukan Rumah Ibadah resmi, sementara warga menyebutnya sebagai Rumah Ibadah.

Namun kita pun menyaksikan semakin resmi suatu agama semakin formal agama itu dijalankan, semakin formal pula dalam menentukan siapa pemilik otoritas dalam menentukan status sebuah rumah Ibadah.

Penentuan otoritas itu juga niscaya memiliki dimensi gender. Saya pernah hendak shalat di suatu masijd jami, di tepi jalan yang cukup ramai dan gampang diakses warga. Setelah mengambil air wudhu saya digiring oleh petunjuk yang “penopticon” (merasa diawasi meski tanpa pengawas) untuk shalat di bagian belakang, baiklah! Namun sebelum masuk, saya terpana oleh dua pengumuman permanen yang sangat menyolok: “Dilarang Membawa Balita”, “Perempuan Haidl Tidak Boleh Masuk”. Saya sudah menopause, dan saya hanya menjinjing laptop tak membawa balita atau bayi. Namun pengumuman itu telah menghentikan langkah saya, bahkan macet terkunci. Saya membatin, ini sepertinya bukan rumah ibadah bagi saya sebagai perempuan. Saya pun balik kanan, kembali ke mobil dan mencari rumah ibadah yang menerima ketubuhan dan peran sosial saya sebagai ibu yang melahirkan dan mengasuh anak-anak meskipun tetap di shaf belakang.

Ibu Nyai Masriyah Anva pimpinan pesantren Kebon Jambu Cirebon berkisah tentang Rumah Ibadah/Mesjid bagi perempuan. Di pesantren itu sebetulnya sudah ada mesjid besar untuk menampung ibadah santri dan warga pesantrennya. Namun ia merasa di mesjid itu perempuan menjadi sangat marjinal meskipun ia sendiri pimpinannya. Ia ingin perempuan punya rumah ibadah yang ramah bagi mereka. Dan beliau tak main labrak main rombak aturan yang telah berlaku melainkan menyiasatinya dengan mendirikan mesjid bagi dirinya dan para santri putrinya. Ia mengatakan bahwa ia tak mau diletakkan di pojok-pokok mesjid, di mushala, atau di tempat yang seolah begitu jauh untuk menggapai Kekasih, Sang Maha Cinta, Allah SWT.

Ini memang bukan sebuah inovasi baru. Dalam sejarah Indonesia telah sejak tahun 1926 perempuan Muslim punya inisiatif mendirikan rumah ibadah bagi mereka sendiri atau disebut Masjid Istri ( Masjid Perempuan). Seperti ditulis oleh peneliti/ pegawai pemerintah Hindia Belanda G. Pijper dalam Pragmenta Islamika (Terjemahan Prof. Tujimah), inisiatif itu muncul dan diwujudkan oleh anggota perkumpulan Asiyiyah di Pengkolan Garut Jawa Barat dan di lingkungan Kauman Jogyakarta disusul tempat tempat lain. Dengan cara itu mereka mengatasi hambatan pembatasan itu dengan membuat rumah ibadat bagi mereka sendiri, dan otoritas atas Rumah Ibadat itu mereka claim sendiri.

Jadi, siapakah pemilik otoritas atas sebuah Rumah Ibadah? Bagi pengalaman perempuan rumah ibadah adalah rumah pribadi mereka tempat bagi mereka mengutarakan rasa jiwanya, tempat bermesra, bermanja, mengadu, mengaduh, menyatakan cinta atau sedih kepada Sang Maha Kasihnya. Oleh karena itu otoritas Rumah Ibadah seharusnya tak ditentukan sepihak oleh negara melainkan juga menurut suatu umat. Rasa yang muncul dari keterikatan individu dengan tempat mereka beribadah harusnya terlindungi oleh negara, apapun bentuknya. Rezim “sertifikasi” saat ini seharusnya mampu mewadahi tafsir atas religiusitas dalam pengalaman jamaah/ umat tak terkecuali perempuan.

.

#Lies Marcoes, 28 November 2020.

RINGKASAN HASIL SEMINAR INTERNASIONAL SESI 1: Membaca dan Mengatasi Ancaman Fundamentalisme terhadap Perempuan

/0 Comments/in , , /by

Oleh Lies Marcoes & Nur Hayati Aida

 

RUMAH KITAB- USAID, The University of Sydney, Kresna Strategic

Jakarta, Rabu 21 Oktober 2020

 

Pengantar

Mulai hari ini secara berturut-turut Rumah KitaB akan menurunkan ringkasan beberapa sesi dari Seminar Internasional guna menyebarluaskan hasil seminar.

Sesi pertama ini menyajikan presentasi dari Lies Marcoes dan Nur Hayati Aida, dlanjutkan dengan para penanggap dan ditutup dengan catatan kesimpulan dan rekomendasi.

Selamat Membaca.

 

Sesi 1

Membaca dan Mengatasi Ancaman Fundamentalisme terhadap Perempuan

Lies Marcoes & Nur Hayati Aida

Dalam sesi Satu (1) Seminar Internasional Hasil Penelitian Rumah KitaB tentang Fundamentalisme dan Kekerasan Berbasis Gender, disampaikan laporan penelitian dari lima Wilayah. Presentasi disampaikan oleh Lies Marcoes dan wakil peneliti senior Nur Hayati Aida. Berikut adalah rungkasan presentasinya

Islam di Indonesia adalah Islam jalan tengah (wasathiyah). Islam corak itu  disangga  oleh tiga pilar, yaitu organisasi masyarakat (NU dan Muhammadiyah), pesantren sebagai sub-kultur Islam Indonesia, dan perguruan tinggi Islam.

Muslim Indonesia bersepakat dan menerima Pancasila sebagai ideologi negara yang mengakomodir kemajemukan Indonesia, karena sejalan belaka dengan nilai-nilai Islam.

Penanda lain bahwa Indonesia merupakan Islam moderat adalah Islam Indonesia memberi tempat yang layak dan baik kepada perempuan di ruang publik di semua sektor—bahkan menjadi hakim agama pada 1957—di mana negara Islam lainnya kala itu tidak menerimanya. Islam Indonesia juga memungkinkan terjadinya konvergensi antara feminis sekuler dan feminis Muslim secara alamiah untuk mengatasi problem kemanusiaan perempuan.

Keuntungan konvergensi yang berbasis filsafat kritis dan pembacan teks keagamaan itu dapat melawan ideologi state-ibuism — yang berangkat dari budaya Jawa feodal, dan fasis militer– di masa Orde Baru. Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Inpres ini memastikan tersedianya pembiayaan dan kebijakan tentang pengarusutamaan gender untuk semua kementerian dan lembaga serta pembangunan di tingkat daerah.

Namun, dalam waktu yang bersamaan, Indonesia berada dalam arus perubahan, baik lokal maupun internasional. Beberapa indikasi perubahan di tingkat lokal yang paling menonjol adalah masyarakat mengalami proses perubahan ekonomi dari agraris ke industri. Perubahan ini berpengaruh terhadap perubahan relasi gender di tingkat keluarga, komunitas, dan negara. Dalam masyarakat industri, akses perempuan ke ruang publik semakin terbuka, baik secara struktural maupun formal. Namun, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Rumah KitaB tentang perkawinan anak, perubahan ini mengancam ‘maskulinitas’ karena lelaki kehilangan pijakannya, baik secara moril maupun ekonomi. Perubahan ini melahirkan sikap menguatnya maskulinitas dengan bertahan pada sikap-sikap konservatif yang disediakan agama dan budaya.

Sementara di tingkat internasional, terjadi perubahan-perubahan geopolitik di negara-negara berpenduduk Muslim seluruh dunia pascakolonial. Dimulai dengan munculnya Wahabi/Salafi di Saudi Arabia di awal abad ke 20 yang secara perlahan sampai di Indonesia melalui jaringan jamaah haji dan pendidikan.

Revolusi Iran yang berhasil menumbangkan pemerintahan tiran Syah Iran yang korup menginspirasi anak-anak muda Indonesia. Penerjemahan buku-buku yang ditulis oleh intelektual Iran yang berpengaruh kepada Revolusi Iran menyebar di Indonesia dan menjadi bacaan alternatif. Bersamaan dengan itu, Ikhwanul Muslimin di Mesir yang dimotori oleh Hasan Al-Banna juga memikat generasi Muslim muda Indonesia. Buku-buku Ikhwan Muslimin banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi inspirasi kaum muda Indonesia untuk melakukan aktivitasnya yang berbeda dari aktivitas Ormas keagamaan lokal, seperti NU dan Muhammadiyah.

Selanjutnya,  dunia dikejutkan dengan lahirnya kelompok  Taliban dalam perang Afghanistan yang memunculkan konsep jihad yang berbeda yaitu jihad amaliah berupa terror, lalu  perang Irak, lahir dan bubarnya ISIS dan penyebaran ideologinya melalui sosial media.

Semua peristiwa di atas, baik di tingkat lokal maupun internasional, sedikit banyak menantang corak Islam moderat Indonesia. Setelah Reformasi, atas nama demokrasi, paham trans-nasional fundamentalisme lahir dalam berbagai bentuk kelompok dan organisasi—antara lain Salafi—di Indonesia . Pada dasarnya Salafi adalah sebuah organisasi yang sangat maskulin. Namun, ketika masuk ke Indonesia, Salafi mengalami pribumisasi—dari yang semula domain laki-laki menjadi arena aktivitas yang dimotori oleh perempuan. Salafi berkembang di Indonesia karena peran perempuan.

Pribumisasi Salafi dapat dilihat dalam berbagai penanda-penanda perubahan yang menantang Islam wasathiyah. Antara lain adanya kecenderungan   mengontrol  tubuh dan seksualitas perempuan di ruang publik; perempuan menjadi tidak berwajah di ruang publik. Kecurigaan terhadap tubuh dan seksualitas perempuan di ruang publik, mendorong perempuan untuk masuk kembali ke rumah. Di ruang publik, perempuan dianggap sebagai penyebab instabilitas moral dan sosial atau fitnah.

Selain itu, muncul secara dominan upaya pembacaan teks-teks agama secara tekstualis tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan perempuan. Misalnya, olahraga untuk perempuan adalah panahan dan naik kuda. Atau jika perempuan ingin bekerja di ruang publik, maka dia harus menutupi tubuhnya sedemikian rupa.

Ajaran yang kaku dan tekstualis tersebut memicu kerenggangan hubungan sosial di dalam keluarga setelah proses ber”hijrah”. Hubungan-hubungan sosial menjadi lebih eksklusif dan tidak menghargai keragaman. Semua penanda itu beroperasi melalui tubuh, pemikiran, pengetahuan, dan kebudayaan yang dilekatkan kepada perempuan.

Atas dasar itu, Rumah KitaB berusaha mengkaji kembali tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan ekstrem dan keluar dari pandangan arus utama melalui sebuah penelitian. Saat ini kajian kekerasan ekstrem hanya terkait dan didominasi oleh tema-tema state security (keamanan negara). Rumah KitaB mengkaji kekerasan ekstrem pada human security (keamanan insani) khususnya perempuan. Kajian ini hanya bisa terlihat jika menggunakan alat baca yang tepat yaitu analisis gender. Fokus penelitian ini adalah melihat konsep agensi dan kesalehan perempuan Muslim.

Tesis penelitian Rumah KitaB ini adalah kekerasan berbasis gender—fisik, non-fisik, simbolik, atau ekonomi—yang dialami perempuan akibat fundamentalisme –yang diajarkan setiap hari sehingga kemudian membentuk ‘everyday oppression’.

Dalam penelitian ini, Rumah KitaB menggunakan istilah fundamentalisme, bukan konservatisme karena beberapa hal: 1) dalam isu perempuan,  konservatisme memasukkannya dalam fikih –yang memungkinan untuk berdialog dengan realitas, sementara fundamentalisme memasukkan isu perempuan pada domain akidah/keyakinan –yang tertutup, tunggal, dan mengikat; 2) Watak konservatif adalah menjaga dan memelihara tradisi dengan argumentasi keagamaannya, sementara fundamentalis mencurigai dan menumpas tradisi karena tradisi  dianggap menyimpang dari ajaran agama; 3) Pada konservatif, kebenaran ada pada metodologi, sementara fundamentalis, kebenaran ada pada hasil akhir; 4) Konservatif mengutamakan hasil akhirnya yang maslahah, sementara fundamentalis memiliki konsep al-wala wal bara—loyalitas tentang kebenaran, di mana kebenaran ada pada dirinya dan di luar adalah salah.

Sebagai referensi, Rumah KitaB menggunakan kajian serupa yang pernah dilakukan oleh dua orang akademisi. Pertama, oleh Saba Mahmood yang berbicara tentang konsep politik kesalehan (politics of piety) perempuan di Mesir, Rachel Rinaldo yang mengkaji tentang mobilisasi kesalehan (mobilizing piety) organisasi  perempuan di Indonesia, yaitu Fatayat, Rahima, perempuan PKS, dan Solidaritas Perempuan. Kedua penelitian itu, melihat bahwa sebetulnya kesalehan bisa memberdayakan dan menggerakkan kebaikan. Di Indonesia, Rachel bahkan melihat kesalehan bisa menumbuhkan kesadaran kritis dan kemudian melahirkan aktivis feminis muslim.

Penelitian ini menggunakan metode etnografi-feminis, kualitatif, dan dilakukan oleh 14 peneliti terlatih, dan 4 supervisor. Di lapangan, para peneliti berhasil mengumpulkan informasi dari 165 informan yang diwawancarai di lima kota (Depok, Jakarta, Bandung, Solo, Bekasi), dan 16 kelompok/komunitas. Masing-masing peneliti kemudian mendalami dua hingga tiga studi kasus. Mereka juga melakukan observasi terhadap kelompok-kelompok diskusi dan hobi.

Rumah KitaB memilih lima wilayah penelitian berdasarkan referensi terdahulu terkait aktivitas intoleransi di wilayah ini. Namun, penelitian ini bukan studi wilayah. Pilihan pada lima wilayah untuk menangkap keragaman dan dinamika fundamentalisme bekerja di wilayah masing-masing.

Ada empat pertanyaan yang diuji dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana pandangan fundamentalisme tentang perempuan. Kedua, bagaimana pandangan-pandangan itu disosialisasikan dan dinormalisasikan. Ketiga, apa dampak pandangan tersebut terhadap perempuan—kekerasan fisik, non-fisik, simbolik, dan ekonomi. Keempat, bagaimana perempuan melakukan perlawanan dan bagaimana perlawanannya itu terjadi.

Sebagai temuan utama, penelitian ini berhasil mendefinisikan ulang dan mengoreksi definisi kekerasan ekstrem. Selama ini, kekerasan ekstrem didefinisikan dengan kekerasan yang berdampak hanya pada kematian secara fisik, seperti dengan adanya bom, senjata tajam, dan sesuatu yang bersifat fisik lainnya. Penelitian ini melihat terjadinya kematian non-fisik yang dialami oleh perempuan akibat terus menerus digempur oleh ajaran agama yang tidak memberdayakan mereka (disempowered piety). Sebagai manusia, tubuhnya masih hidup, namun jiwanya mati, pikirannya terbelenggu, kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian hilang. Ini disebabkan oleh hegemoni pandangan tentang perempuan (‘everyday oppression’)  yang didengar melalui ajaran: perempuan adalah fitnah, perempuan adalah penyebab kegoncangan dalam masyarakat, karenanya secara fitrah mereka tergantung pada laki-laki karena tidak mampu mengontrol dirinya sendiri.

Hegemoni ajaran ini juga diperkuat oleh adanya kuasa tersamar yang bekerja sangat efektif, yaitu ajaran yang menindas dan mendikte perempuan tentang ajaran-ajaran yang menimbulkan rasa takut, rasa bersalah, tidak berdaya, dan ketergantungan pada lelaki dan budaya patriaki. Mereka melakukannya dengan sangat efektif melalui upaya delegitimasi ajaran-ajaran Islam wasathiyah—yang semula memberikan ruang pada perempuan. Melalui konsep hijrah, antitradisi, anti-keindonesiaan, dan lainnya perempuan dikuasai cara berpikir mereka tentang tubuh dan eksistensinya.

Fundamentalisme yang semula dianggap sebagai gejala perkotaan, dalam temuan penelitian ini, ternyata telah merembes ke perdesaan. Mereka membangun kantong-kantong kelompok baru yang menjadi pusat dakwah. Kelompok ini bertahan karena mereka berkawan dan berkawin dengan kapitalisme. Kapitalisme memanfaatkan sentimen kesalehan sebagai pembeda dengan kelompok lain dengan menggunakan produk layanan dan produksi yang diberi label syari.

Setidaknya ada lima ajaran kunci fundamentalisme mengenai perempuan. Pertama, perempuan merupakan sumber fitnah. Maksud fitnah di sini adalah kegoncangan sosial sehingga tubuh perempuan harus ditutup. Persoalannya, batasan aurat tidak hanya diterjemahkan oleh para juru dakwah, tetapi juga oleh pasar atau kapitalisme. Ajaran ini berdampak lebih luas karena juga memiliki dimensi kekerasan simbolis bagaimana perempuan diletakkan sebagai sumber fitnah. Perempuan tidak hanya ditempatkan di dalam rumah karena itulah satu-satunya tempat yang layak, tetapi juga diberikan tempat di area publik.

Kedua, fitrah perempuan adalah di dalam rumah. Karena perempuan adalah sumber fitnah, maka mereka harus berada di dalam rumah. Dalam ajaran Salafi, laki-laki memiliki peran yang cukup penting untuk melindungi dan mengontrol perempuan. Perempuan boleh bekerja di luar rumah, namun hanya pada dua sektor, yaitu pendidikan dan kesehatan, serta dengan beberapa syarat: izin dari suami dan tidak boleh ikhtilat.

Ketiga, seksualitas dan kontrol tubuh perempuan. Dalam ajaran ini, tubuh perempuan dikontrol; apa yang boleh dan yang tidak boleh. Seksualitasnya dikontrol melalui sunat perempuan. Keempat, anti-feminisme dan anti-LGBT. Dalam pandangan kelompok fundamentalis, feminisme dianggap senjata Barat untuk menghancurkan Islam karena perempuan adalah rahim peradaban.

Kelima, delegitimasi tradisi dan keberagaman. Tradisi keagamaan dan tradisi kultural dianggap tidak memiliki dalil yang kuat dalam agama. Itu dianggap bidah dan dosa besar. Pada akhirnya, ajaran ini masuk pada tindakan takfiri. Orang-orang yang masih melakukan tradisi itu dianggap tidak mendapatkan hidayah dan akan masuk neraka.

Ajaran-ajaran fundamentalis tersebut disosialisasikan dan dinormalisasikan melalui beragam media. Pertama, melalui lembaga formal atau pendidikan. Lembaga pendidikan digunakan untuk mendisiplinkan tubuh perempuan. Sebagai contohnya sebuah SMA negeri di Bekasi mewajibkan siswa perempuan memakai jilbab dan aturan tersebut didasarkan atas aduan seorang guru bahasa Inggris. Ketika melihat siswi perempuan memakai rok pendek dan duduk mengangkang, dia mengatakan bahwa imannya kuat namun ‘amin’-nya tidak kuat. Atas dasar itu, kemudian dibuatlah peraturan wajib memakai jilbab di sekolah itu. Ini juga berlaku di sekolah-sekolah swasta yang sangat eksklusif, seperti yang terjadi di Depok.

Kedua, melalui lembaga non-formal, dimulai dari lingkaran yang paling kecil yaitu keluarga, teman sebaya, rekan kerja, pengajian, dan kegiatan-kegiatan yang bernuansa agama. Ketiga, melalui media luring seperti radio, televisi, dan sinetron. Keempat, media daring—terutama media sosial. Mereka sangat masif menyosialisasikan ajaran-ajarannya di Instagram, YouTube, Facebook, website, grup WhatsApp, dan Telegram.

Ajaran yang dibawa oleh fundamentalisme tentang perempuan itu berdampak pada lahirnya kekerasan berbasis gender yang bermula dari stereotip  — perempuan distigma sebagai sumber fitnah (kekacauan/goncangan). Dari stereotip ini kemudian melahirkan bentuk berbagai jenis kekerasan lainnya, seperti  domestikasi yang tidak bolehkan perempuan untuk beraktivitas di luar rumah, perempuan menjadi subordinasi laki-laki sehingga tidak diberi kesempatan untuk  menjadi pemimpin, meskipun ia memiliki kompetensi, lalu tercerabut dari komunitasnya.

Dampak fundamentalisme lainnya adalah maraknya diskriminasi dan intoleransi pada kelompok rentan, seperti pelarangan praktik ibadah jemaah minoritas, perempuan dilarang memimpin, eksklusif, tidak akomodatif terhadap keragaman, serta menolak tradisi dan budaya.

Penelitian ini menemukan bahwa dampak atau bentuk kekerasan itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan harus diterima perempuan karena dianggap  bagian dari kodratnya. Perempuan diminta untuk ikhlas menerima segala kekerasan berbasis gender atas dasar keimanan, sehingga balasan yang akan didapatkannya adalah surga.

Rumah KitaB menyebutnya keyakinan seperti itu sebagai gender transendental, yaitu keadilan bagi perempuan tidak bisa dicapai di dunia, tetapi keadilan diyakini akan dicapai ketika di akhirat kelak, dan perempuan bisa masuk surga dari pintu mana saja, asalkan ia taat pada suami. Minimal, keadilan bisa tercapai jika khilafah Islam tegak. Gender transendental bisa berlangsung terus-menerus karena ada kekuasaan tersamar yang bekerja.

Sebagai penelitian feminis, penelitian ini mencoba menangkap resiliensi yang dilakukan perempuan, baik bersifat individual maupun kolektif. Sayangnya, resiliensi yang dapat ditemukan tidak berbasis kesadaran kritis dan bersifat semu dan masih reaktif.

Berdasarkan temuan-temuan itu, Rumah KitaB mengajukan tiga rekomendasi. Pertama, mempopulerkan narasi atau pandangan Islam yang moderat, dengan mendukung kampanye naratif terkait kesetaraan dan Islam moderat di media sosial. Kedua, merebut kembali ruang-ruang moderat, dengan membuka ruang aman bagi korban fundamentalisme dan lainnya. Ketiga, memproduksi pengetahuan baru[]