Penguatan Masyarakat Sipil - Laman 30 dari 169

Meneladani Kehidupan Paus Fransiskus (Bagian Pertama)

April 25, 2025/0 Comments/in Opini /by Rahmat Al-Barawi

Kita akan mengerti

Betapa rapuhnya hidup

Kita akan kerahkan segenap empati

Bagi mereka yang masih bersama kita dan mereka yang telah pergi

(Alexis Valdes, Esperanza [2020])

Setelah mendengar berita mangkatnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik, aku langsung menonton kembali film “The Two Popes”. Ini kali keduaku menonton film tersebut. Bukan tanpa alasan, film itu menjadi kacamataku dalam melihat sosok Paus Benediktus XVI dan Paus Fransiskus.

Sebagai seorang Muslim, aku lahir dari tradisi yang jauh dari mengagumi sosok Paus. Meski demikian, dalam perjalanan intelektual di Yogyakarta, aku banyak berdialog dengan umat Katolik, para frater dan berkesempatan mengunjungi Seminari (semacam pesantren). Dari situ juga perkenalanku dengan tradisi Katolik bermula.

Film itu menggambarkan dua sosok Paus yang hidup sezaman tetapi mempunyai pandangan yang cukup kontras. Satu cukup teguh memegang tradisi atau biasa disebut konservatif dan Paus Fransiskus mewakili sosok yang mereformasi tradisi dari dalam dengan semangat progresif. Meski berbeda, keduanya sama dalam memahami iman Kristiani yang teguh.

Jorge Mario Bergoglio, nama lahir Paus Fransiskus, berasal dari Buenos Aires, Argentina. Di masa remaja, sebelum memutuskan menjadi pelayan Tuhan, ia sempat galau dan hendak menikah. Dalam perjalanan spiritualnya, ia diteguhkan pilihan untuk hidup selibat sebagai pastor. Kisah ini, menurut Kardinal Ignatius Suharyo adalah bagian dari pengalaman spiritual Paus yang membuatnya memilih jalan pelayanan.

Hal ini menarik untuk direnungi lebih dalam. Perjuangan beliau dalam menyuarakan keadilan dan kemanusiaan tidak lahir dari spirit sekularisme sebagaimana banyak digaungkan oleh reformis. Kegelisahan beliau berasal dari perjumpaannya dengan Tuhan. Ia bergerak sesuai bisikan Roh Kudus yang diyakini menuntun ke jalan pelayanan yang jauh dari sorotan dunia.

Selain pengalaman spiritual, kesederhanaan dan konsistensinya membela kaum papa juga lahir dari pengalaman hidupnya yang menyaksikan konflik berdarah. Salah satu konflik yang paling menonjol adalah “Perang Kotor” (Guerra Sucia). Sebuah periode represi brutal oleh rezim militer Argentina terhadap oposisi politik.

Semua yang terindikasi memberontak pada pemerintah akan disingkirkan, termasuk dalam hal ini gereja. Sebagian besar pastor yang hidup saat itu memilih jalan teguh untuk berjuang bersama rakyat melawan kediktatoran. Bergoglio yang kala itu menjadi pastor muda berada di persimpangan jalan.

Saat itu, ia memilih ‘berkompromi’ dengan pemerintah dan itu menjadi titik awal melihat kelompok yang termarjinalkan. Di depan matanya, ia melihat teman-temannya diculik dan dipenjara. Ia hanya bisa diam seraya membujuk pimpinan militer untuk menyudahi pemberangusan. Nyatanya, suaranya tak digubris. Pahit, luka mendalam yang dia rasakan. Tetapi, mulai saat itu dia berkomitmen untuk hidup bersama mereka yang terkucilkan. Ia mewartakan pesan Kristus ke daerah-daerah terpencil, tertawa dan bersedih bersama umat.

Dari kisah kecil Paus Fransiskus tersebut, kita diingatkan untuk tidak diam melawan penindasan. Beberapa jam sebelum wafat, dalam khutbahnya di hadapan umat Katolik merayakan Paskah, Paus menekankan keberpihakannya pada Gaza dan penghentian agresi militer Israel. Dia sosok yang konsisten bersuara, bukan diam duduk manis di singgasana.

Perjalanan hidup Paus memberikan pesan untuk tidak melarikan diri dari masalah, hadapi sampai selesai. Dalam salah satu dialog, ia menyebutkan, “Dosa itu luka, bukan noda. Karenanya perlu dipulihkan”. Ia memilih jalan pulih dengan pulang meneladani Kristus. Hidup sederhana dan bersahaja. Sejak awal pelantikannya setelah terpilih menggantikan Paus Benediktus XVI yang mundur, Paus Fransiskus menolak kemegahan. Ia tanggalkan pakaian kebesaran, sepatu yang mewah, ia kenakan pakaian putih, zucchetto putih penutup kepala dan cincin kepausan dari perak—yang biasanya terbuat dari emas.

Ketika beliau berkunjung ke Indonesia, September 2024 silam, ia menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova Zenix untuk perjalanan biasa dan Pindad Maung MV3 yang dimodifikasi untuk acara terbuka. Mobil yang beliau gunakan setara dengan mobil yang biasa digunakan masyarakat sipil pada umumnya. Tidak mencerminkan mobil kenegaraan yang mewah dengan harga milyaran.

Kepemimpinan Paus Fransiskus sejak tahun 2013 membawa harapan dan mimpi baru bagi umat Katolik dan peradaban dunia pada umumnya. Di tengah hegemoni, kerakusan dan kemegahan para pemimpin dunia, pemimpin negara Vatikan ini memilih jalan sunyi. Meski berada pada top level sebagai tokoh agama, Paus telah banyak bergumul dengan tantangan yang dihadapi oleh dunia.

Setidaknya hal tersebut dapat dilihat dari wejangan Paus Fransiskus yang kemudian dibukukan dalam versi bahasa Inggris berjudul “Let Us Dream: The Path to A Better Future: Pope Francis in Conversation with Austen Ivereigh.” Buku ini adalah bukti bahwa tokoh agama tak melulu hanya berdiri di mimbar untuk berceramah. Pemuka agama juga harus berdiri di garda terdepan melihat ketidakadilan dan kerusakan yang kian mewabah.

“Sekian lama kita terbiasa beranggapan bahwa kita bisa menjadi sehat dalam dunia yang sakit. Namun, krisis ini telah membuat kita sadar, betapa pentingnya mengupayakan dunia yang sehat”, tegas Paus.

Pandemi covid-19 yang kemarin melanda dunia, ditambah penjajahan Israel terhadap Palestina, membuka mata bahwa dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Ada krisis kemanusiaan, konflik dan peperangan di berbagai wilayah. Ada ketimpangan sosial, kemiskinan yang melanda banyak insan, di tengah menumpuknya kekayaan pada segelintir orang. Hal yang tak kalah mengkhawatirkan adalah krisis lingkungan, bumi yang ditempati saat ini sudah tercemar oleh virus keserakahan yang dilakukan dengan dalih pembangunan.

Dengan beragam krisis tersebut, kehadiran Paus Fransiskus seolah memanggil kita untuk berefleksi. Dalam satu khutbah, Paus mengutip kisah Lazarus si miskin dan tetangganya si kaya yang ada dalam Injil Lukas 16: 19-31. Kisah Lazarus dan orang kaya tersebut sebenarnya adalah potret dari kondisi masyarakat sekarang. Gambaran ketidakpedulian kita pada orang lain, “che me ne frega” kata orang Italia, atau dalam bahasa anak muda saat ini, “itu sih deritamu”. Kita melihat orang lain dengan penuh ketidakpedulian dan tanpa empati.

Sesekali mungkin ada rasa iba dengan orang miskin, para pejuang rupiah yang rela mengecat seluruh tubuhnya di persimpangan jalan, atau mereka yang seharian hidup dalam kurungan boneka demi mendapat perhatian para pengendara. Namun, kita hanya bisa mengucap “kasihan” tanpa ada bantuan yang diberikan. Seraya berlindung pada pendapat bahwa “kemiskinan itu adalah urusan orang lain, selama bukan kita yang mengalaminya.”

Terlebih dalam kondisi saat ini, ada banyak sosok Lazarus yang lahir di tengah menguatnya sikap individualisme dan hedonisme. Karenanya Paus membawa kita untuk melihat kisah-kisah orang “pinggiran” tersebut. “Ketika tidak ada orang yang bersalah, pada saat itulah semua manusia bersalah” nasihat Paus dalam khutbahnya. Ketika tidak ada orang yang mau mengambil jalan, membenahi kerusakan lingkungan, krisis moral, dan sebagainya, pada saat itulah semua menanggung akibatnya.

Ketika kita berbicara seputar harapan untuk masa depan, maka harapan tersebut ada pada orang-orang yang tersingkir oleh sistem. Tanpa merangkul dan mengajak mereka, tidak ada masa depan yang cerah. Untuk dapat merumuskan masa depan, Paus menyampaikan tiga hal yang harus dilakukan, yaitu melihat, memilih dan bertindak. Pertama, kita harus melihat realitas bahwa dunia sedang sakit. Dalam rapat para Uskup Amerika Latin di kompleks tempat suci Aparecida, Brasil, pada Mei 2007, para uskup dari Brasil dan negara lain bersikeras memasukkan pembahasan tentang hutan Amazon dalam dokumen itu. Bagi Paus yang saat itu bertugas menyusun draf dokumen rapat, hal itu berlebihan.

Namun, seiring berjalannya waktu, perjumpaan, dialog dengan berbagai tokoh dan melihat langsung kerusakan lingkungan yang terjadi, beliau pun sadar. Ini adalah titik balik Paus dalam melakukan pertobatan ekologis. Laksana malam hari yang gelap, kemudian mentari membawa cahaya terang benderang. Dalam Al-Quran, digambarkan dengan sebutan min al-zhulumaat ila al-nuur.

Setelah melihat realitas, kemudian kita masuk pada tahapan kedua, saatnya memilih. Untuk dapat menentukan pilihan, kita butuh kesadaran sekaligus refleksi hening. Mengambil jeda untuk melihat segala realitas yang ada dan menimbang langkah apa yang akan dipilih. Paus memberikan satu framework, yaitu kesadaran bahwa kita dikasihi Allah, dipanggil untuk menjadi satu komunitas dalam pelayanan dan solidaritas. Nah, untuk bisa dikasihi Allah, maka kita harus membuka hati nurani. Dalam konteks yang lebih luas, sebagai umat beriman, kita dapat menjadikan pengalaman iman personal bergaung dalam kehidupan sosial. Keimanan kita perlu bukti dengan membantu mereka yang tersakiti dan mengoyak hati nurani.

Hati nurani yang terkungkung akan sulit memperlakukan orang lain dengan belas kasih, sebab ia sendiri menolak belas kasih itu. Rumi menegaskan, “Katupkan kedua mata agar kau bisa melihat dengan mata yang lain.” Makna dari “mata yang lain” itu adalah hati nurani yang telah dipenuhi dengan kasih sayang. Jika hati telah dipenuhi dengan kasih, maka kita pun akan memandang orang dengan penuh welas asih.

Kata sinode yang dikenal dalam gereja, berasal dari bahasa Yunani, syn-odos yang berarti berjalan bersama. Hal ini menjadi manifestasi dari langkah ketiga yaitu bertindak. Dalam konteks kepemimpinan Paus, banyak terobosan yang beliau lakukan. Misalnya melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan, menghukum berat pelaku kekerasan seksual dalam internal gereja, membenahi keuangan Bank Vatikan yang menjadi corong korupsi, hingga mengambil tindakan pertobatan ekologis terhadap kerusakan alam yang terjadi dengan mengeluarkan ensiklik Laudato Si’.

Upaya ini merupakan sebuah terobosan di saat panggung agama belum banyak yang membicarakan lingkungan. Paus pun mengajak kita untuk tidak sebatas melihat dari luar, tetapi terjun masuk melihat orang-orang yang kesulitan secara lebih dekat. Beliau menegaskan:

“Masalahnya bukanlah memberi makan orang miskin, memberi pakaian bagi yang telanjang, atau melawat orang sakit, melainkan mengakui bahwa orang miskin, telanjang, sakit, para tahanan dan tuna wisma memiliki martabat untuk duduk bersama di meja kita, merasa betah berada di tengah-tengah kita, merasa sebagai bagian dari keluarga. Inilah tanda bahwa Kerajaan Surga ada di tengah-tengah kita.”

Bahkan lebih tegas Paus memberikan kritik pada gereja yang tidak bersahabat dengan kaum papa dengan istilah, “skandal”. Kata beliau, “Selama gereja dijadikan tempat pengharapan kekayaan, Yesus tak akan ada di sana”. Kritik yang sama dapat diberikan kepada masjid, dan tempat ibadah lainnya yang enggan menyapa orang yang tidak berdaya, justru memperkaya penampilannya semata.

Sosok Paus Fransiskus ini menjadi penegasan bagi kita bahwa iman tak sebatas keyakinan, tetapi ia harus diwujudkan dalam tindakan. Iman juga harus berpihak pada mereka yang terpinggirkan, baik manusia yang kehilangan potensi kehidupan maupun alam yang kian tergerus demi pundi-pundi kekayaan. Hanya dengan itu, kita dapat merancang masa depan, melanjutkan semangat juang Paus yang telah purna menghadap Tuhan. Wallahu a’lam bish showwab.

Relasi Kuasa Timpang, Kekerasan Seksual Mengancam

Kekerasan seksual bisa terjadi oleh dan kepada siapa saja. Artinya, semua orang tanpa memandang status berpotensi menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual. Akhir-akhir ini, banyak sekali kasus kekerasan seksual dilakukan oleh orang-orang berseragam yang memiliki status sosial tinggi. Besar faktornya adalah relasi kuasa menjadi modus terjadinya kekerasan seksual yang polanya amat kompleks. Pelaku kekerasan seksual memperkosa dan menyakiti perempuan dan anak perempuan di rumah, sekolah, kampus, pesantren, rumah sakit, bahkan di tempat-tempat ramai sekali pun.

Baru-baru ini mencuat kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen, polisi, TNI, dokter, serta kiai. Seorang guru besar di Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada (UGM), Prof. Edy Meiyanto diberhentikan karena kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswanya melalui pendekatan akademik saat bimbingan.

Kemudian Maret lalu, pemerkosaan dilakukan oleh prajurit TNI, Jumran terhadap jurnalis perempuan media online, Kalimantan Selatan, Juwita. Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja menjadi predator seksual dengan merekam video kekerasan seksual yang ia lakukan terhadap anak perempuan di bawah umur 5 tahun.

Baru-baru ini kasus pemerkosaan dilakukan oleh dokter residen Priguna Anugrah Pratama yang melakukan modus menyuntikkan obat bius kepada korban dan melancarkan aksinya saat korban tak sadarkan diri. Disusul MSF adalah dokter kandungan di Rumah Sakit Malangbong, Garut, Jawa Barat yang melakukan pelecehan seksual kepada korban saat pemeriksaan USG terhadap seorang perempuan hamil.

Relasi Kuasa Timpang

Kekerasan seksual merupakan masalah sosio-struktural yang dapat terjadi di mana pun, baik di ruang publik maupun domestik. Tapi, mencegah maupun menangani kasus kekerasan seksual juga menjadi tugas dan kewajiban bersama warga negara, masyarakat, maupun pemerintah. Dalam kasusnya, banyak diderita oleh perempuan dan anak yang sering kali dianggap sebagai subyek yang lemah. Dari banyaknya kasus, relasi kuasa yang timpang, sistem yang seolah-olah membiarkan mereka kebal hukum, dan ketidakseimbangan relasi gender laki-laki dan perempuan menjadi kesamaan dari semua pelaku yang membawa status dan jabatan sosial.

Menurut Michael Foucault, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Artinya, di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Dan kekuasaan selalu teraktualisasi melalui pengetahuan. Sebab pengetahuan selalu memiliki efek kuasa. Nahasnya, pengetahuan oleh siapa saja dapat dimanipulasi untuk mengendalikan orang lain.

Relasi kuasa gender inilah yang menempatkan laki-laki sebagai dominan dan perempuan sebagai subordinat. Dalam posisi pelaku sebagai pihak dominan, kekerasan seksual bukan hanya sekadar nafsu yang tak dikendali, tapi juga soal pengaruh kuasa yang timpang tersebut. Sistem yang meyakini perempuan dalam posisi subordinat dan kuasa yang lemah menghendaki laki-laki sebagai pelaku yang menindas perempuan. Saat kondisi sadar ataupun tidak, persepsi privilege tersebut alih-alih untuk memberikan keamanan, justru sikap yang muncul adalah kesempatan bertindak kekerasan seksual.

Penyebab ini juga berkenaan dengan struktur sosial yang inheren dengan relasi kuasa. Struktur sosial inilah yang memainkan peran kunci dalam kasus kekerasan seksual yang mencakup norma, nilai, maupun hierarki yang ada dalam masyarakat atau komunitas. Titik masalahnya saat struktur sosial memberikan toleransi terhadap ketidaksetaraan gender, merendahkan perempuan, atau membenarkan dominasi laki-laki, lingkungan universitas, rumah sakit, menjadi rentan terhadap kekerasan seksual. Sehingga, nyaris seperti tak ada ruang aman ketika situasi dari norma-norma mendukung ketidaksetaraan dapat memberikan pembenaran kepada pelaku untuk bertindak secara agresif kepada korban.

Kasus yang merambah dalam berbagai tempat bahkan yang disinyalir sebagai ruang aman pun lantas menjadi kesempatan untuk pelaku. Rumah sakit, pesantren, sekolah, maupun tempat transportasi sekalipun. Sehingga, terdapat pemahaman bahwa kondisi di ruang pengembangan intelektual yang melibatkan interaksi kekuasaan, konstruksi sosial, dan keberadaan kekuasaan dapat menjadi tempat yang memfasilitasi terjadinya kekerasan seksual. Oleh sebab demikian, kekuasaan yang timpang dan tidak adanya pemahaman prinsip dan nilai kemanusiaan antara dosen dengan mahasiswa, guru dengan siswa, polisi dengan masyarakat, dokter dengan pasien, memungkinkan terjadinya kejahatan yang tidak diinginkan.

Dalam hubungan hierarki sosial, peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan meningkat. Misalnya, kita melihat relasi kuasa pada kasus yang terjadi antara dokter dan pasien. Pasien akan mengikuti arahan dokter karena sedari awal ia menganggap bahwa dokter yang memegang penuh tindakan kebenaran yang harus diupayakan. Otoritas dokter ini menyumbang kekuatan dominan dalam relasi kuasanya. Sehingga, pasien kemudian seakan mewajarkan tindakan dokter karena pemegang otoritas atas kebenaran itu. Sikap patuh, tidak melawan, berposisi subordinat merupakan perilaku yang secara “tidak sadar” menjadi nilai sosial yang dianggap pantas.

Tak hanya Kesadaran, Hukum Harus Lebih Ketat

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Inayah Rohmaniyah, merespons kasus kekerasan seksual yang saat ini marak terjadi bahwa ketika terjadi kekerasan seksual, hakikatnya pelaku telah menghilangkan sisi kemanusiaannya berupa nalar kritis. Perbuatan yang melecehkan atau menganiaya seseorang dapat dilakukan pelaku ketika tidak adanya kesadaran untuk berpikir dengan baik. Sehingga seperti tidak ada beda antara manusia dengan binatang ketika nalar kritis tidak mampu digunakan untuk mengendalikan sesuatu.

Budaya patriarki yang menjadi sumber bias gender seharusnya menjadi kesadaran penuh bahwa tak seharusnya dinormalisasi. Akibatnya, terjadilah perlakuan yang sifatnya merendahkan perempuan baik fisik maupun psikologis. Selain itu, hukum harus lebih tegas dan berat tanpa memandang jabatan atau status sosial. Institusi pun harus berpihak dan menjamin keamanan untuk korban.

Penting untuk tiap institusi baik universitas, pesantren, rumah sakit, kantor polisi, hingga kementerian memiliki lembaga yang terdiri dari sistem pelaporan aman untuk korban maupun saksi, berpihak melindungi korban bukan pada reputasi institusi, dan dipastikan pelaku diberi sanksi yang tegas. Untuk demikian, pendidikan gender tak hanya formalitas pengetahuan saja, tapi penting menjadi kesadaran penuh untuk menciptakan ruang aman dan inklusif, serta mewujudkan perilaku baik berkesalingan yang melihat dan memperlakukan laki-laki maupun perempuan dengan kemanusiaan yang hakiki.

Menanti Keberpihakan Negara Pada Kesehatan Mental Penyintas Kekerasan Seksual

April 18, 2025/0 Comments/in Kekerasan Seksual dan Disabilitas, Opini /by Yayang Nanda Budiman

Kesehatan mental, meskipun kerap luput dari perhatian dalam sejumlah diskursus menyoal hak asasi manusia, adalah suatu isu yang mempunyai dampak signifikan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks kekerasan seksual, dampak yang timbul tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi fisik, tetapi juga menggerogoti dimensi psikologis, emosional dan sosial korban dalam jangka panjang.

Negara, sebagai entitas yang semestinya melindungi hak-hak warga negara, harus hadir dalam memberikan perhatian serius terhadap kesehatan mental penyintas kekerasan seksual. Namun, berbanding terbalik dengan semangatnya, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa masih banyak kekosongan dan ketidakseriusan dari negara untuk hadir. Keberpihakan negara terhadap isu kesehatan mental penyintas menjadi sangat penting, mengingat betapa beratnya beban psikis yang korban pikul akibat trauma yang dialami.

Secara yuridis, kita mungkin sudah mengetahui bahwa hampir semua kebijakan yang tersedia menyoal kekerasan seksual hanya berfokus pada aspek fisik korban dan penghukuman terhadap pelaku. Sementara itu, faktor psikologis, yang lebih berkelanjutan, sering dikesampingkan.

Padahal, kondisi trauma psikis yang dihasilkan dari peristiwa kekerasan seksual tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup jangka pendek, tetapi juga dapat memicu dampak buruk yang berlangsung sepanjang hidup mereka. Akibatnya, penyintas bisa mengalami gangguan kecemasan, depresi, Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), hingga gangguan identitas dan relasi sosial yang kian buruk akibat stigma yang mereka terima.

Keterbatasan Akses dan Infrastruktur

Para korban kekerasan seksual yang semestinya mempunyai seperangkat hak yang tak terbantahkan untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan dari negara, namun realitanya, hak itu seringkali tidak terakomodasi dengan baik. Akibatnya, tak sedikit dari mereka yang harus berakhir riskan karena penderitaan kesehatan mental yang kian memburuk.

Di lapangan, banyak perempuan korban kekerasan seksual yang belum terjangkau layanan psikologis yang memadai untuk mengatasi kondisi trauma yang mereka alami. Hal ini semakin sukar ketika korban yang tinggal di wilayah terisolir dari akses pelayanan kesehatan publik, umumnya masih menghadapi kesulitan besar dalam memperoleh layanan psikolog maupun dokter spesialis yang menangani kondisi mental mereka.

Salah satu penyebab utama masalah ini terus terjadi adalah terbatasnya jumlah psikolog dan psikiater yang tersedia, serta ketidakmerataan pendistribusian layanan kesehatan mental di sejumlah daerah. Bahkan sarana pelayanan kesehatan jiwa yang sudah tersedia pun masih menghadapi segudang kendala di banyak daerah di Indonesia, termasuk di berbagai wilayah terpencil yang sulit untuk dijangkau.

Pada tahun 2022 Kementerian Kesehatan RI mencatat bahwa fasilitas layanan kesehatan jiwa di Indonesia belum tersebar secara merata. Dari total 10.321 Puskesmas di Indonesia, mungkin hanya 50% yang mempunyai kapasitas untuk memberikan layanan kesehatan jiwa, sementara hanya 40% rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas penanganan masalah kesehatan jiwa.

Selain masalah sarana, jumlah psikiater yang tersedia masih sangat terbatas, dengan hanya sekitar 1.053 psikiater di seluruh Indonesia. Artinya, setiap psikiater harus melayani sekitar 250.000 orang, cukup jauh di bawah standar yang telah ditetapkan oleh lembaga WHO, yang merekomendasikan satu psikiater untuk setiap 30.000-an penduduk. Pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan penyediaan tenaga profesional di bidang pelayanan kesehatan jiwa menjadi urgensi yang harus diketengahkan oleh pemangku kebijakan.

Negara harus memperhatikan hal ini secara serius, mengingat Pasal 13 Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) mengamanatkan kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan saluran terhadap layanan kesehatan, informasi dan pendidikan, yang mencakup hak untuk memperoleh layanan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, dengan prinsip kesetaraan.

Menanti Andil Negara

Menyikapi kondisi yang tengah terjadi di masyarakat, pemerintah harus segera mengambil sikap dan strategi untuk memberlakukan kebijakan yang inklusif dan melarang segala bentuk diskriminasi dan stigmatisasi terhadap korban kekerasan seksual dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Selain itu, sejumlah lembaga terkait juga harus diminta untuk mempertanggungjawabkan upaya mereka dalam memberikan perawatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Pendekatan ini merupakan bagian dari strategi holistik yang diperlukan guna mengembangkan sistem komunikasi yang lebih peka dan relevan terhadap hak-hak dan kesejahteraan penyintas. Demikian, hal ini bukan hanya soal memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu, terutama korban kekerasan seksual, memperoleh saluran yang inklusif, setara dan bebas dari segala diskriminasi selama proses pemulihan.

Keberpihakan negara terhadap kesehatan mental penyintas kekerasan seksual tidak boleh lagi diposisikan sebagai isu yang tak penting. Bagaimanapun, ini adalah permasalahan mendesak yang membutuhkan perhatian serius dan aksi yang nyata dari pemerintah. Negara harus menjadi pihak yang andil bertanggung jawab dalam memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang mereka butuhkan, tidak hanya dalam bentuk penegakan hukum yang adil, tetapi juga dalam hal pemulihan kesehatan mental yang komprehensif.

Sarjana Rudapaksa

April 17, 2025/0 Comments/in Kekerasan Seksual dan Disabilitas, Opini /by Rahmat Al-Barawi

Dunia pendidikan hari ini tidak baik-baik saja. Belum selesai kasus Kekerasan Seksual (KS) Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM), publik dihebohkan dengan kasus KS dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad). Belum bernapas lega dengan kasus itu, muncul lagi dokter spesialis kandungan di Garut alumni Unpad yang melakukan KS kepada pasiennya. Di isu yang lain, Universitas Indonesia (UI) juga mempertahankan mahasiswa S-3 meski sudah cacat akademik dan moral dalam penulisan disertasinya. Apa poinnya? Jebolan kampus ternama dan gelar mentereng belum jadi jaminan menjadi manusia yang bermoral.

Pendidikan Tersandera Kepentingan

Dalam horizon keilmuan modern hari ini, kita dididik dengan dogma bahwa ilmu itu terpisah dari nilai. Ilmu itu obyektif dan netral. Paradigma semacam ini menyebabkan dekadensi moral besar-besaran. Ditambah lagi, ada paradigma keliru di perguruan tinggi (juga sekolahan), kala mengejar scopusisasi dan akreditasi untuk mendapat gelar World Class University (WCU). Akhirnya, ghirah pendidikan untuk melahirkan manusia pembelajar digadaikan. Pendidikan menjadi ajang untuk mendapatkan pekerjaan semata. Dan pada saat yang sama, orang yang bisa duduk di bangku perkuliahan adalah mereka yang mempunyai uang. Masuklah logika pasar, ada uang Anda dididik, tak ada uang silakan jadi udik.

Diperparah lagi, dunia pendidikan juga disandera oleh kepentingan politik. Mulai dari pemberian doktor Honoris Causa dan Guru Besar Kehormatan bagi para politisi hingga kebijakan pendidikan yang sangat menteri-sentris. Tidak ada aturan jangka panjang (semacam Garis Besar Haluan Negara [GBHN] dulu) yang bisa memandu pemangku kebijakan untuk tidak asal ganti kurikulum. Jadilah pendidikan lima tahunan. Ganti menteri, ganti kebijakan. Contohnya, menteri mengembalikan pembagian program studi IPA, IPS, Bahasa yang di zaman menteri sebelumnya sudah ditiadakan. Sebenarnya yang perlu dibenahi adalah paradigma besar pendidikannya, bukan teknis pengajarannya semata.

Paradigma Pendidikan

Paradigma yang menanamkan kesadaran bahwa belajar itu sepanjang hayat, menjadi pribadi yang rendah hati tetapi tetap punya marwah diri yang kokoh. Pendidikan itu bukan untuk mendapat pekerjaan. Ini paradigma yang sejak awal sudah kurang tepat. Pendidikan itu untuk menumbuhkan kemampuan dan kapasitas. Dengan kapasitas itu, kita bisa mengembangkannya di dunia kerja. Pada akhirnya dengan belajar kita dapat bekerja itu adalah dampak dari kecintaan kita pada ilmu. Bukan menjadikan pekerjaan, apalagi uang sebagai satu-satunya alasan untuk kita belajar hingga ke perguruan tinggi.

Dalam Islam, iman dan ilmu menjadi satu kesatuan kemajuan sebuah peradaban. Cak Nur merefleksikan Surat Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut:

“Firman Ilahi itu menegaskan bahwa janji keunggulan, superioritas dan supremasi diberikan Allah kepada mereka yang beriman dan berilmu sekaligus. Iman akan mendorong kita untuk berbuat baik guna mendapatkan rida Allah, dan ilmu akan melengkapi kita dengan kemampuan menemukan cara yang paling efektif dan tepat dalam pelaksanaan dorongan untuk berbuat baik itu”.

Ironinya, apa yang terjadi hari ini adalah sarjana intelek yang jauh dari tuntunan iman yang bermoral. Pendidikan yang utuh harus menyentuh iman dan ilmu sekaligus. Jika paradigma pendidikan masih sebatas mengejar finansial, popularitas maupun jabatan struktural, maka ke depan akan banyak bermunculan sarjana rudapaksa, sarjana koruptor, sarjana pembabat alam, dan sebagainya. Potret sarjana tapi merudapaksa yang terlihat hari ini baru yang kelihatan di permukaan. Ibarat bola salju, gumpalannya akan terus membesar seiring waktu.

Tentu kita mengutuk setiap rudapaksa yang terjadi. Sembari mendampingi pemulihan korban yang sudah tersakiti. Pada saat yang sama, ada PR besar yang perlu dibenahi: bahwa ilmu itu perlu mengejawantah menjadi laku.

Suara Senyap Pembelaan Palestina

April 16, 2025/0 Comments/in Islam, Opini /by Rahmat Al-Barawi

Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencananya untuk membantu 1.000 penduduk Gaza ke Indonesia. Niatnya baik, mengobati yang terluka, memulihkan trauma. Setelah lebih baik, mereka akan dikembalikan ke kampung halamannya. Meski demikian, ada satu catatan penting. Niat baik saja tidak cukup. Terlalu naif bagi kita membantu tanpa melihat situasinya secara menyeluruh.

Mengapa relokasi bukan solusi bagi warga Palestina? Tulisan ringkas ini mencoba memahami dari berbagai sudut pandang, terutama dari uraian Noam Chomsky dan Ilan Pappe dalam buku “On Palestine”.

Evakuasi vs Persekusi

Istilah yang digunakan presiden untuk membantu masyarakat Gaza adalah evakuasi. Tetapi, apa makna evakuasi di tengah pertempuran? Apalagi sebagaimana kata Noam Chomsky, metode pembersihan etnis yang paling disukai adalah pengusiran dan pemindahan, tetapi dalam kasus Israel agak sulit dilakukan. Karenanya yang dilakukan selama ini adalah tidak memberikan ruang gerak bagi masyarakat. Fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah dibumihanguskan. Bahkan tenaga medis, jurnalis dan relawan kemanusiaan menjadi sasaran serangannya.

Jika sudah demikian, evakuasi masyarakat Gaza dari tanah kelahirannya hanya akan menjadi jalan mulus bagi Israel untuk mengosongkan tanah Palestina dari penghuninya. Atau dengan kata lain, evakuasi di tengah gempuran penjajah adalah bentuk lain dari persekusi secara halus.

Belum lagi, kebijakan presiden untuk mengevakuasi rakyat Gaza perlu dibaca dengan konteks yang lebih luas. Apa hidden agenda presiden? Lagi-lagi, pernyataan dan kebijakan kepala negara tidak bisa dilihat dengan bunyi tersuratnya saja. Ada hal-hal di belakang layar, termasuk relasi dan kondisi geo-politik global yang perlu disimak. Sebelum presiden mengeluarkan pernyataan tersebut, presiden Amerika, Donald Trump sudah memberikan gebrakan yang kontroversial. Dimulai dari keinginannya untuk mengambil alih Gaza dan merelokasi penduduknya ke lokasi yang lebih ‘aman’. Disusul dengan kebijakan tarif impor yang sangat tinggi bagi barang-barang yang akan masuk ke Amerika, tidak terkecuali Indonesia.

Semua itu perlu dilihat sebagai realitas yang saling berkaitan. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Mengapa iktikad presiden mengevakuasi warga Gaza baru dilontarkan setelah Trump mengeluarkan kebijakan ekonomi terbaru? Padahal penyerangan Israel terhadap Palestina sudah dilakukan sejak lama.

Lari dari Akar Masalah

Selain persoalan hidden agenda, kebijakan mengevakuasi adalah bentuk sikap lari dari akar masalah. Alih-alih mengobati masalah, sikap pelarian hanya akan menghasilkan masalah baru. Dalam konteks ini, masalah utamanya adalah penjajahan Israel atas Palestina. Dengan mengevakuasi mereka, justru memuluskan penjajahan dan pengosongan warga sipil yang memang sudah direncanakan zionis. Mereka yang sudah keluar tidak akan bisa kembali ke tanah kelahirannya.

Spirit jihad inilah yang mengakar dalam tradisi Timur-Tengah sejak dulu dan diadopsi oleh Islam. Dalam Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah Swt berfirman:

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat “walam yukrijuukum min diyaarikum” selama tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Ayat ini memberikan nuansa tegas untuk mempertahankan kampung halaman, alih-alih menyerah pada penjajahan. Karenanya, yang diperlukan adalah membenahi akar masalah, bukan lari dari masalah.

Kemerdekaan Hak Segala Bangsa

Akar masalah konflik ini adalah penjajahan dan solusinya adalah kemerdekaan yang utuh. Sebagaimana amanat konstitusi negara, “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.

Indonesia harus berjuang dan bersuara paling lantang untuk kemerdekaan seluruh negara yang hari ini masih terjajah. Termasuk melihat kondisi negeri, masih banyak daerah yang terjajah. Bahkan masih banyak pribadi manusia yang terjajah, manakala tubuhnya dijadikan bahan eksploitasi. Kekerasan seksual, kemiskinan, ketidakbebasan mengeluarkan pendapat, semua itu adalah bentuk penjajahan.

Terlebih saat ini, kata Ilan Pappe, kolonialisasi atau penjajahan mengalami pergeseran pasca-perang dunia II. Jika dahulu, penjajahan selalu dimaknai konfrontasi secara fisik, sebagaimana penjajah yang pernah menghancurkan negeri ini. Saat ini kolonialisme bisa dipahami pula sebagai bentuk praktik dan kebijakan negatif. Kebijakan yang mengarah pada tidak terpenuhinya hak asasi manusia adalah bentuk penjajahan.

Di Amerika, lagi-lagi, gebrakan Trump terbaru membabat dana hibah Universitas Harvard karena menolak kebijakan Trump yang pro-Israel. Ini adalah bentuk penjajahan berkedok demokrasi. Dan sikap semacam ini dapat dilihat dari berbagai peraturan yang hadir, tidak hanya di negara Paman Sam, tetapi juga di negeri yang mayoritas Islam ini.

Lantas apa yang bisa dilakukan? Di tengah banyaknya perlawanan bagi mereka yang menyuarakan kebenaran, kita tidak boleh diam. Dimulai dari mengubah pola pikir kita melihat penindasan. Di mana pun, penindasan harus dilawan. Jangan hanya karena kita tidak menjadi korban, kita pun bungkam. Sebab dunia berputar, hari ini kita aman, besok bisa saja terancam. Terlebih di tengah situasi dunia yang makin runyam.

Menata Ulang Kebijakan Aborsi Aman Bagi Korban Kekerasan Seksual

April 15, 2025/0 Comments/in Kekerasan Seksual dan Disabilitas, Opini /by Yayang Nanda Budiman

Aborsi merupakan topik yang seringkali memantik perdebatan di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Beragam pandangan, baik dari aspek agama, moral maupun hak asasi manusia, seringkali berkonfrontasi satu sama lain. Namun, dalam konteks korban kekerasan seksual, kebijakan menyangkut aborsi menjadi isu yang lebih kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih terbuka, persuasif dan sensitif.

Bagi banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, kehamilan yang tak diinginkan akibat pemerkosaan atau pelecehan seksual bukan hanya memperkeruh kondisi mental, tetapi juga berpotensi besar mengancam kesehatan fisik, terutama alat reproduksi mereka. Maka dari itu, menata ulang kebijakan akses pelayanan aborsi bagi korban kekerasan seksual harus dirancang secara inklusif, transparan dan berpihak pada hak perempuan, keselamatan dan kesehatan mereka.

Setiap tahunnya, jumlah kasus kekerasan seksual mengalami eskalasi peningkatan yang signifikan, namun kondisi dan kebutuhan para korban tak jarang terabaikan. Korban kekerasan seksual memerlukan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif dan mudah diakses.

Jika merujuk pada catatan yang diperoleh dari Komnas Perempuan, sejak 2018 hingga 2023, terdapat 103 korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan akibat kekerasan seksual. Mayoritas dari mereka tidak memperoleh akses ke aborsi yang aman. Alhasil, ketika layanan ini tidak tersedia, korban rentan menjalani alternatif praktik aborsi yang berbahaya, yang dapat berakibat fatal bagi mereka, atau justru memicu masalah hukum terkait aborsi yang ilegal. Kondisi demikian tentunya akan semakin memperkeruh keadaan korban.

Pro dan Kontra Kebijakan tentang Aborsi di Indonesia

Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan menyoal akses aborsi terhadap korban kekerasan seksual, namun upaya untuk memberikan perlindungan, penanganan dan pemulihan masih belum sepenuhnya terakomodasi. Hal ini terutama sangat nampak pada kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan yang mengarah pada kehamilan yang tak diinginkan (KTD).

Menyikapi kondisi yang tengah terjadi saat ini, layanan kesehatan aborsi yang komprehensif menjadi hak mendasar bagi korban kekerasan seksual. Seperangkat hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun undang-undang ini telah diberlakukan hampir 3 tahun yang lalu, tidak sedikit dari korban dan penyintas yang masih belum bisa memperoleh akses yang terjangkau dalam pemenuhan terhadap hak-haknya. Kendala seperti ketidakpastian hukum, stigma, serta masalah kesenjangan kelas sosial dan ekonomi menjadi hambatan utama bagi pemenuhan hak-hak mereka.

Bagaimana pun, aturan mengenai layanan aborsi aman bagi perempuan korban kekerasan seksual merupakan bentuk implementasi dari amanat konstitusi Pasal 28H Ayat (1), khususnya yang berhubungan dengan hak konstitusional atas hidup sejahtera lahir dan batin serta pelayanan kesehatan. Selain itu, aturan ini juga merefleksikan komitmen bangsa Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Urgensi Akses Layanan Aborsi Aman Bagi Korban Kekerasan Seksual

Setiap perempuan mempunyai otoritas atas kontrol penuh terhadap tubuhnya, termasuk dalam hal ini kehamilan. Dalam konteks kekerasan seksual, aborsi aman bukan hanya pilihan medis, melainkan juga pilihan psikologis yang penting. Memaksa korban untuk melanjutkan kehamilan akibat pemerkosaan atau bahkan menikahkan paksa korban dengan pelaku dapat memperburuk trauma mereka dan menghambat proses pemulihan.

Akses terhadap layanan aborsi yang aman merupakan kebutuhan konkret dari korban kekerasan seksual dengan tujuan untuk mengurangi ancaman gangguan kesehatan fisik maupun mental pada korban akibat tekanan dari adanya kehamilan yang tidak diinginkan.

Kebijakan ini harus tersedia di semua fasilitas kesehatan yang sah dan terpercaya di setiap daerah. Pasalnya, dalam sejumlah kasus, karena kurangnya fasilitas dan akses literasi dari korban, seringkali praktik aborsi dilakukan secara ilegal dan berbahaya. Hal ini dapat menambah resiko kesehatan dan keselamatan nyawa mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual memperoleh saluran ke pelayanan medis yang memadai, tanpa harus takut akan stigma dan diskriminasi.

Jalan Tengah Pembenahan

Selain penyelesaian yang bersifat struktural dan substansial, penyedia layanan kesehatan harus dilatih untuk memberikan dukungan yang sensitif terhadap kondisi trauma yang mereka alami dan memastikan bahwa korban memperoleh informasi yang jelas tentang pilihan mereka. Dukungan dari keluarga, masyarakat dan lembaga terkait juga sangat berperan penting dalam memutus mata rantai stigma yang melekat dan membantu korban dalam proses pemulihan dari pengalaman tragis yang mereka alami.

Menata ulang kebijakan aborsi aman bagi korban kekerasan seksual di Indonesia menjadi satu topik yang sangat penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak perempuan. Kebijakan yang lebih inklusif yang memungkinkan korban untuk memperoleh akses aborsi yang aman dan terpercaya akan membantu mereka kembali pulih baik secara fisik maupun mental.

Melalui strategi pembenahan dan perubahan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memastikan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya memperoleh keadilan, tetapi juga bisa mendapatkan kesempatan untuk menata kehidupan baru tanpa beban kehamilan yang tidak mereka inginkan. Dengan demikian, akses terhadap aborsi aman adalah hak fundamental bagi setiap perempuan, dan saatnya bagi bangsa Indonesia untuk menyesuaikan dan menata ulang kebijakan demi menciptakan iklim bernegara yang sesuai dengan karakteristik negara hukum dan jaminan terhadap kedudukan hak asasi manusia.

Ketaatan Bukan Hasil Represi

April 14, 2025/0 Comments/in Islam, Opini /by Muhammad Hisyam Malik

Setiap manusia mendambakan terjalinnya relasi yang baik antara rakyat dan pemimpinnya. Hal ini menjadi kunci kemajuan suatu masyarakat atau bangsa. Tanpa membangun dan mengusahakan relasi itu, terwujudnya cita-cita bersama tidak akan pernah ada. Relasi yang baik antara rakyat dan pemimpin bukan berarti rakyat harus selalu sepakat apa kata pemimpin. Relasi yang baik mengandaikan kepedulian yang seimbang, seperti saling menghargai, saling mengingatkan, musyawarah, dan tidak pongah. Relasi yang baik bisa dibangun melalui kepercayaan, dan kepercayaan tumbuh dari kejujuran.

Pemimpin adalah bagian dari masyarakat yang diberi kedudukan untuk memimpin dengan menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan sehingga dapat mewujudkan cita-cita bersama. Hal yang ingin saya garis bawahi di sini yaitu pemimpin adalah bagian dari masyarakat. Fenomena pemimpin merupakan bagian dari masyarakat ini akan terlihat jelas sekali pada saat-saat kampanye.

Pada saat itu para calon pemimpin ingin sekali terlihat sebagai bagian dari masyarakat, baik itu sebagai masyarakat desa, kota, orang tua, dewasa, dan juga kaum muda atau gen-Z. Segala upaya dilakukan, dengan desain yang sedemikian rupa sehingga terlihat calon-calon pemimpin itu adalah bagian dari masyarakat, bukan orang asing. Jargon-jargon seperti, ‘putra daerah’, ‘wong cilek’, ‘bolone mase’, ‘pemimpin milenial’ dan sebagainya kerap kali digunakan. Tapi sayangnya fenomena itu kebanyakan hanya terjadi pada saat pencalonan saja.

Dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat yang selalu menekankan nilai ‘bagian dari masyarakat’ ketika menceritakan seorang utusan atau pemimpin [QS.(2):129, 151, QS.(3): 164, QS.(4):59, 83, QS.(9):128, QS.(16):113, QS.(23):32, QS.(62):2]. Ayat-ayat tersebut baru yang secara spesifik langsung menggunakan kata rasul minkum/minhum dan ulil amri minkum/minhum, belum ditambah dengan ayat-ayat yang semakna.

Tentu pengertian ini sudah menjadi pengetahuan umum. Nahasnya pengertian ini seperti hal-hal umum lainnya yang biasa dilewati begitu saja, tanpa pemaknaan yang berarti. Sehingga yang terjadi adalah fenomena-fenomena pemimpin yang tidak memiliki empati. Lebih mengedepankan ego pribadi daripada kesejahteraan rakyatnya. Semua boleh diefisiensi kecuali fasilitas pejabat tinggi.

Hubungan pemimpin dan rakyat adalah hubungan ketersalingan. Keduanya harus sama-sama memberikan kontribusi untuk tercapainnya tujuan bersama. Tujuan bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 antara lain: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat hal itu merupakan tujuan bersama yang harus sama-sama diperjuangkan oleh pemimpin dan seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam laporan SDGs 2023 ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya yang terkait memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terkait memajukan kesejahteraan umum, pemerintah masih memiliki PR yang besar, angka kemiskinan beberapa daerah masih terhitung di atas 20%. Dalam kasus ini tentu kelompok anak-anak dan lansia harus mendapatkan perhatian secara khusus.

Dalam rangka menyejahterakan masyarakat seharusnya pemerintah menggunakan pendekatan kearifan lokal. Jangan sampai kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan menurut versinya sendiri.

Apakah benar dengan menebang hutan adat dapat menyejahterakan masyarakat adat, atau justru menyejahterakan pejabatnya saja? Bagaimana kesejahteraan itu dimaknai oleh masyarakat adat seharusnya juga mendapatkan perhatian, jika memang tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat adat, misalnya.

Terkait mencerdaskan kehidupan bangsa, pertama-tama harus ada pemerataan akses pendidikan. Pada laporan tersebut tercatat anak tidak sekolah usia 16-18 tahun mengalami peningkatan. Kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi juga masih besar antara masyarakat desa dan kota, meskipun masyarakat yang dari kelompok ekonomi kurang mampu sudah mulai mendapatkan perhatian. Selain akses pendidikan, PR yang cukup besar adalah menciptakan iklim lingkungan pendidikan yang kondusif dan aman. Masih terjadi banyak kasus bullying dan juga kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Hal ini sungguh sangat memilukan.

Bagaimana pemimpin dapat memiliki relasi yang sinergis bersama masyarakat? Selama ini yang sering digaungkan adalah ayat-ayat ketaatan pada pemerintah (ulil amri). Ayat ini memang benar, namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ketaatan itu bisa terwujud, tentu bukan dengan represi. Hal yang luput dibicarakan ketika mengutip ayat-ayat ketaatan adalah tentang bagaimana ketaatan itu diperoleh, melalui jalan seperti apa. Jika kita melihat sejarah sebentar, kita akan menemui bagaimana ketaatan itu dibangun melalui kepercayaan, tanpa adanya kepercayaan ketaatan tidak pernah ada.

Nabi Muhammad Saw. ditaati oleh sahabat-sahabatnya dan mendapatkan loyalitas yang begitu dahsyat antara lain karena kepercayaan. Masyarakat Quraish telah memberi gelar Muhammad sebagai al-amiin, yang terpercaya, tidak pernah berdusta. Kepercayaan itu tumbuh mengiringi perjalanan Muhammad sampai menjadi Nabi. Muhammad selalu konsisten menegaskan karakter-karakter baik dalam setiap laku hidupnya. Integritasnya tidak diragukan.

Selain itu keputusan-keputusannya selalu bijaksana dan tidak mementingkan kelompok sendiri, apalagi diri sendiri. Mari ambil salah satu contoh yang familiar, kisah tentang bagaimana Muhammad ketika masa mudanya telah menyelesaikan konflik ‘hajar aswad’ dengan keputusan yang berlian. Meski Muhammad telah dipercaya untuk meletakkan batu mulia itu secara pribadi, namun Muhammad muda memilih untuk melibatkan perwakilan dari suku-suku yang semula berkonflik dan bersitegang. Keputusan cerdas itu akhirnya membuat lega semua suku yang ada.

Ketaatan masyarakat tidak tumbuh dari ruang kosong. Pemimpin tidak boleh hanya menekankan ayat-ayat ketaatan tanpa introspeksi diri. Bagaimana masayarakat mau taat jika keputusan-keputusan yang diambil merugikan masyarakat. Menuntut ketaatan tanpa kemaslahatan adalah bentuk ketidakadilan. Keputusan pemimpin harus merujuk kepada kemaslahatan rakyatnya (tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manutun bil mashlahah).

Kalau demikian, tanpa harus menjual ayat pun otomatis masyarakat akan menunjukkan ketaatan dengan sendirinya. Rakyat dan pemimpinnya akan memiliki relasi yang sinergis. Hanya dengan modal awal yang baik ini cita-cita bangsa akan dapat diwujudkan bersama-sama.

Menjadi Manusia Otentik di Hari Raya

Maret 31, 2025/0 Comments/in Islam, Opini /by Rahmat Al-Barawi

Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Idulfitri tiba disambut dengan suka cita. Salah satu hikmah dari pendidikan Allah selama bulan puasa kemarin adalah agar melahirkan insan-insan yang kembali pada fitrah. Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 30, Allah Swt menggunakan kata fitrah sebagai berikut:

Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Seorang mufasir modern, Imam Thahir Ibn ‘Asyur dalam kitabnya “At-Tahrir wat Tanwir” memaknai kata fitrah pada ayat tersebut bermakna unsur-unsur dan sistem yang Allah anugerahkan kepada setiap makhluk berupa jasad dan akal. Dengan potensi itu, manusia mampu membedakan ciptaan Allah dan mengenal syariat-Nya.

Berdasarkan uraian tersebut, fitrah dapat dipahami sebagai upaya kembali mengenali jati diri yang otentik. Terlebih di era modern saat ini, sering kali kita menampilkan diri yang palsu, penuh kosmetik. Kita berbohong terhadap diri ini hanya agar dipandang baik oleh orang lain di stori whatsapp, instagram, tiktok, dan sebagainya.

Dengan kembali menyelami fitrah kemanusiaan, kita akan terkoneksi dengan kehidupan Sang Pencipta yang mengatur semesta. Terlebih momentum Idulfitri tahun ini bertepatan dengan hari raya Nyepi bagi umat Hindu dan menyongsong Paskah untuk umat Kristiani. Semua ibadah tersebut mengajak umat beragama untuk mengambil jeda waktu sejenak untuk menghayati fitrah kehidupan ini.

Fitrah itu ibarat jaringan seluler atau wifi dan jasad manusia itu ibarat telepon seluler. Jika telepon seluler terkoneksi dengan jaringan, maka gawai dapat berfungsi dengan baik. Sebaliknya jika tidak terhubung, maka ponsel sebatas fisik yang tak berarti lagi. Begitulah perumpamaan kita sebagai manusia yang menghidupkan fitrah kemanusiaan.

Melalui momentum komunal umat beragama ini, setidaknya ada tiga koneksi jaringan yang perlu kita pulihkan. Pertama, habl min Allah, relasi dengan Sang Pencipta. Selama bulan puasa kemarin, kita dididik oleh Allah untuk memperbaiki hubungan dengan-Nya.

Sayangnya, pasca-Ramadan kita justru menjauh dari Sang Pencipta. Selama bulan puasa kemarin, kita digembleng oleh Allah untuk mendekat kepada-Nya. Dengan senantiasa berupaya mendekatkan diri dan merasa diawasi oleh Allah, akan lahir semangat untuk menjauhi sifat-sifat tercela seperti mencuri, korupsi, mengadu domba, menebar berita hoax, dan sebagainya.

Selain relasi dengan Tuhan yang perlu diperbaiki, relasi kedua adalah hubungan dengan sesama manusia (habl min al-nas). Hal ini juga sama pentingnya dengan membangun hubungan dengan Allah Swt. Sebab mereka yang mendekat dan menjalankan tuntunan Ilahi, akan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan pula.

Karenanya ibadah-ibadah yang dilakukan selama Ramadan kemarin, selain meningkatkan keimanan personal, seharusnya juga mengasah kepekaan sosial. Bukankah dengan beribadah puasa, kita dapat merasakan betapa susahnya orang-orang miskin dan tak berdaya hidup di tengah kelaparan dan ketimpangan ekonomi. Bukankah dengan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, kita dilatih untuk tidak pelit dan sadar bahwa harta yang dimiliki adalah titipan dan harus dikeluarkan sesuai dengan tuntunan agama.

Setelah memperbaiki relasi kita dengan Pencipta dan sesama manusia, maka hubungan yang ketiga adalah konektivitas kita dengan alam raya (habl min al-‘alam). Tanpa kita sadari, sebenarnya sebagai manusia kita punya keterikatan dan keterhubungan dengan alam. Sejarah nenek moyang kita memperlihatkan bagaimana mereka dapat hidup selaras dengan alam sebagai petani, nelayan, dan pemburu. Mereka hidup dari alam karena mereka menjaga alam.

Selain itu, jika kita bedah, tubuh kita juga diciptakan dari unsur yang ada di alam raya, yaitu tanah untuk Nabi Adam a.s. sedangkan anak cucunya diciptakan dari saripati tanah, berupa zat-zat makanan yang kemudian menjadi darah. Maka kehadiran alam raya sangat penting bagi kelangsungan manusia.

Tanah yang selalu diinjak tapi dari tanah pula tumbuh dan lahir kehidupan. Karenanya kembali ke fitrah dapat dimaknai pula dengan memahami falsafah tanah yang menjadi bahan dasar penciptaan manusia. Sebagai manusia tak perlu sombong karena kita berasal dari sesuatu yang rendah bahkan hina. Tetapi yang penting adalah bagaimana manusia yang biasa ini menjadi manusia yang luar biasa, layaknya tanah yang menumbuhkan kehidupan, manusia dapat menebar manfaat dan maslahat sebanyak-banyaknya, khairun naas, anfa’uhum lin naas. Spirit menebar kemanfaatan inilah yang tersirat dari sabda Nabi Saw berikut:

“Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya maka tanamlah.” (HR. Bukhari & Ahmad)

Relasi dengan alam ini perlu untuk kita renungkan kembali di momentum Idulfitri ini. Sebab manusia sebagai khalifah fil ardh, ditugaskan untuk mengelola alam raya, bukan justru merusaknya.

Selain menjaga alam raya dari kerusakan, langkah nyata memulihkan hubungan dengan alam yang dapat kita lakukan menyambut Idulfitri ini adalah berhari raya dengan penuh kesederhanaan. Sederhana di sini bukan berarti kita dilarang bersuka cita, bergembira dan menikmati makanan yang lezat. Ajaran agama jelas, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.

Dengan demikian, pahamlah kita makna sejati ber-idulfitri. Bahwa Idulfitri adalah semangat memulihkan dan merawat fitrah kemanusiaan yang sudah ditempa selama satu bulan, dan diteruskan pada bulan-bulan berikutnya. Fitrah kemanusiaan yang dimaksud adalah dengan merekatkan habl min Allah, habl min al-nas dan habl min al-‘alam. Wallahu a’lam.

Kala Senjata Memberangus Pena

Maret 25, 2025/0 Comments/in Opini, Penguatan Masyarakat Sipil /by Rahmat Al-Barawi

Kamis, 20 Maret 2025 menjadi pukulan telak demokrasi Indonesia. Setelah reformasi ditegakkan Mei 1998, kini upaya menghadirkan cita-cita perubahan itu kandas pasca pengesahan UU TNI. Salah satu amanat reformasi yang dulu digaungkan mahasiswa adalah mengembalikan tentara ke barak, tidak mencampuri urusan sipil. Lantas bagaimana jika TNI hendak masuk ke ranah sipil? Ia harus menanggalkan senjatanya, alias mundur sebagai anggota TNI. Setidaknya ini dapat dilihat dari kasus mundurnya Agus Harimurti Yudhoyono ketika hendak mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta.

Sebagai gambaran, bagi generasi yang tidak merasakan kehidupan di bawah rejim Orde Baru. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI—sebutan TNI kala itu), mempunyai wewenang yang amat banyak. Selain mempertahankan keamanan negara, ABRI juga diberikan kekuasaan untuk menjabat sejumlah urusan sipil. Bahkan, di perwakilan rakyat pun diberikan satu fraksi khusus, faksi ABRI.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Simpel saja, sebab presiden saat itu, Soeharto, memiliki gelar Mayor Jenderal. Sebuah pangkat tertinggi dalam pangkalan bersenjata ABRI. Hal inilah yang menjadi amanat reformasi ketika ribuan mahasiswa turun ke jalanan. 32 tahun Soeharto menjabat, pola pikir militerisme menghantui pemerintahannya.

Tak ada kebebasan berpendapat, semua yang mengkritik langsung dibabat. Banyak jurnalis yang diteror bahkan hilang hingga saat ini. Kalau boleh digambarkan, tak ada yang berani secara langsung mengkritik pemerintah. Semua mengikuti apa kata komandan, “Siap, Ndan”. Dalam bahasa lain, yang dilakukan saat itu hanyalah ABS, ‘Asal Bapak Senang’.

Semangat semacam itu, bukanlah kehidupan demokratis. Presiden menjabat seumur hidup, tak ada kata redup. Demo besar-besaran 1998 adalah upaya menggulingkan pemerintah sekaligus menyongsong kehidupan baru keluar dari bayang-bayang militer. Sipil sudah selayaknya berdikari di negeri sendiri.

Cita-cita reformasi itu kian mendapatkan angin segar di bawah pemerintahan Gus Dur. Melalui Tap MPR No. VI/MPR/2000 dan Keppres No. 89 Tahun 2000, Presiden Gus Dur menegaskan pemisahan peran antara militer dan institusi sipil serta memisahkan pula Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Perlu dipahami, sebelum reformasi, ABRI adalah gabungan dari Polri dan TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Ironinya, apa yang sudah dirintis oleh Gus Dur, diperjuangkan dan dipertahankan oleh koalisi masyarakat sipil, harus berakhir dengan disahkannya UU TNI yang baru ini. Mengapa undang-undang ini perlu dengan lantang ditolak?

Logical Fallacy Pembuatan Undang-undang

Pertama dan terutama, secara filsafat hukum, undang-undang ini cacat logika. Jika membaca naskah akademik yang beredar, sebagaimana dituturkan Prof. Karlina Supeli, undang-undang ini dibuat karena ada kepentingan mengakomodasi prajurit aktif TNI yang masuk ke dalam pemerintahan. Artinya, TNI sudah masuk dalam ranah sipil, sementara regulasinya masih nihil. Karena itulah undang-undang ini dibuat. Cara berpikir ini sungguh berbahaya. Dalam logika dikenal istilah post-factum. Artinya sudah dilakukan baru dibuat regulasinya. Padahal aturan seharusnya dibuat terlebih dahulu sebelum melahirkan kebijakan. Kalau kebijakannya ada terlebih dahulu, maka kebijakan itu cacat hukum dan harus ditolak.

Belum lagi persoalan pelibatan publik dalam perumusan undang-undang. UU TNI ini menjadi gambaran utuh semangat militerisme, saat sipil tak mendapatkan supremasi hukum. Rakyat tidak dilibatkan sama sekali dalam penyusunan aturan yang sangat berkaitan erat dengan hajat masyarakat. Alih-alih melibatkan rakyat, undang-undang ini justru dibuat di hotel mewah, saat presiden sendiri menginstruksikan pemberlakuan efisiensi kegiatan.

Hyper–masculinity dalam Penyelenggaraan Negara

Selain soal proses pembuatannya, undang-undang ini juga menyiratkan metode berpikir yang terlalu maskulin (hyper-masculinity). Hal ini dapat dilihat dari kehidupan militer yang memang dirancang sangat maskulin. Sampai ada anggapan bahwa pekerjaan TNI juga Polri, bukanlah tempat yang cocok bagi perempuan. Tentu maskulinitas berlebih ini dapat berimplikasi pada ketidakseimbangan dalam kehidupan bernegara. Sebab pada akhirnya memberangus dimensi feminim. Isu ini bukan hanya soal keterlibatan perempuan, tetapi juga pola pikir pemerintahan.

Menonjolkan aspek maskulin saja, akan berakhir pada penyelesaian urusan dengan kekerasan, ketegasan dan kepatuhan tanpa kata tapi. Padahal negeri ini pun dibangun dengan kesadaran femininitas. Kita mengenal istilah ibu pertiwi dan ibu kota. Istilah itu menyiratkan semangat keibuan dalam sebuah negara, selain penting juga menghadirkan semangat kebapakan. Namun, dengan penguatan militerisme, dimensi keibuan kian diredam dalam diam.

Hal ini bisa dilihat dari kasus terbaru, seorang TNI yang membunuh tiga polisi di Lampung, karena mengganggu bisnis sabung ayam yang diduga milik seorang pejabat TNI. Seorang prajurit aktif TNI, bersenjata, kemudian ditekan oleh keadaan, hal pertama yang dilakukan adalah membela dengan menodongkan senjata. Tidak terpikir olehnya untuk berdialog secara kekeluargaan. Dalam konteks menjaga pertahanan negara melawan penjajah, mindset itu memang diperlukan, tetapi tidak dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Apalagi dalam kasus ini, sang TNI juga bersalah karena melakukan bisnis haram.

Kasus tersebut menambah daftar panjang kasus pembunuhan di luar hukum oleh aparat TNI atau Polri di tahun 2025 menjadi 9 kasus dengan 11 korban dari Januari hingga Maret. Data tersebut belum termasuk kasus-kasus pembunuhan di luar hukum seperti yang terjadi di Papua, kala aparat keamanan maupun aktor non-negara kerap melakukan pembunuhan di luar hukum dengan impunitas (Selengkapnya lihat di sini).

Mindset Militerisme dalam Pembangunan

Selain persoalan maskulinitas, pola pikir militerisme juga mempunyai catatan pelik dalam proses pembangunan negara. Analogi sederhananya, antara arsitek dan pemadam kebakaran dalam membangun kota, menyiapkan rancangan pembangunan serta eksekusinya. Seorang arsitek akan membangun kota dengan melihat sumber daya yang dimiliki, tantangan serta kebutuhan masyarakat. Sedangkan pemadam kebakaran itu harus bergerak cepat, selalu waspada dengan lingkungan sekitar.

Lantas bagaimana jika pemadam terlibat dalam merancang kota? Bisa jadi pemadam akan menerapkan kebijakan yang berorientasi pada ancaman. Seolah kota tersebut dalam bahaya kebakaran api yang perlu dipadamkan. Sehingga fokusnya adalah melakukan upaya pencegahan kebakaran dengan memperbanyak pengadaan alat pemadam. Padahal boleh jadi kota tersebut tidak membutuhkannya.

Pola pikir selalu terancam dan menerapkan kecurigaan berlebih justru dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan negara. Alih-alih melihat peluang kolaborasi dan kerja sama, justru semua dianggap punya potensi menjadi lawan sehingga harus menjaga jarak.

Sikap ini misalnya bisa dilihat di negara Korea Utara yang menutup dari dunia luar. Tentu Indonesia jauh lebih baik dari Korut, tetapi dengan kembalinya kekuatan militer, tidak menutup kemungkinan potensi-potensi itu bisa terjadi. Inilah yang perlu dikontrol bersama, bukan justru mengesahkan undang-undang TNI.

Dwifungsi ABRI/TNI yang Hidup Kembali

Memang beberapa pengamat mencatat bahwa mustahil dwifungsi TNI hidup kembali dengan undang-undang ini. Misalnya apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD dalam berbagai kesempatan menanggapi UU TNI. Tetapi, catatan kritis dari berbagai akademisi, jurnalis dan masyarakat sipil yang hingga hari ini keluarganya ‘hilang’ di masa Orba, perlu diperhatikan.

Terlebih ada indikasi besar dwifungsi TNI hidup kembali. Meski istilahnya tidak lagi menggunakan dwifungsi. Sebelum berbincang lebih lanjut soal dwifungsi, perlu dipahami apa maknanya secara sederhana. Sebagaimana diulas di bagian awal tulisan, setelah reformasi, Dwifungsi ABRI dicabut oleh Gus Dur. Artinya jabatan sipil hanya boleh dipimpin oleh orang yang tidak punya kewenangan membawa senjata. Kalau ABRI/TNI mau menjabat sipil, sebagai menteri, anggota DPR, gubernur, bupati dan jabatan sipil lainnya, maka ia perlu mengembalikan senjatanya ke negara. Alias mundur dari jabatan TNI. Setelah itu, dia berhak dipilih untuk menjabat publik.

Sayangnya, UU TNI memberikan kewenangan agar prajurit aktif TNI dapat rangkap jabatan dengan sejumlah jabatan lain. Ada 14 jabatan yang dibolehkan, yaitu: Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara; Pertahanan Negara/Dewan Pertahanan Nasional; Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden; Intelijen Negara; Siber dan/atau Sandi Negara; Lembaga Ketahanan Nasional Search and Rescue (SAR) Nasional; Narkotika Nasional; Pengelola Perbatasan; Penanggulangan Bencana; Penanggulangan Terorisme; Keamanan Laut; Kejaksaan Republik Indonesia; dan Mahkamah Agung.

Dari beberapa jabatan tersebut, ada beberapa yang mungkin masih bisa diterima karena berkaitan dengan tugas keamanan juga, seperti Pertahanan Negara, Keamanan Negara, dan Intelijen Negara. Tetapi, dua jabatan terakhir, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, agak jauh dari semangat TNI.

Belum lagi, ada sejumlah prajurit TNI aktif yang juga menjabat di luar 14 jabatan tersebut. Misalnya Mayjen TNI Irham Waroihan juga dimutasi menjadi Irjen Kementerian Pertanian (Kementan); Laksamana Pertama TNI Ian Heriyawan di Badan Penyelenggara Haji (BPH); Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog); Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komisaris Utama PT Pindad (Menantu Luhut Binsar Panjaitan); Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai Komisaris Utama PT PAL Indonesia. Coba diperhatikan dan dibandingkan dengan seksama jabatan yang ada di UU TNI terbaru, banyak prajurit aktif TNI yang menjabat tidak sesuai fungsi TNI. Bagaimana bisa TNI mengurus pertanian, haji, Bulog, hingga bisnis usaha negara di bawah BUMN.

Mengancam Kebebasan Pers

Terakhir, penguatan TNI ke berbagai lini sipil ini juga akan mengancam kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu. Tidak ada dialog, langsung main golok. Tidak ada diskusi, pokoknya dipersekusi. Tidak ada gerakan pena, semua ditodong senjata.

Semangat demokrasi jelas sulit diterapkan di tengah menguatnya militerisme. Orang tidak bisa bebas mengkritik karena dibayang-bayang ketakutan. Hari ini, kita menyaksikan, Redaksi TEMPO, media jurnalis independen yang selalu kritis sejak dulu ini mendapatkan ancaman teror: kepala babi dan bangkai tikus yang dikirim ke kantornya. Inikah semangat demokrasi?

Mengembalikan Marwah TNI: Pesan Profetik Kenabian

Tulisan ini dibuat bukan untuk menyerang fungsi TNI. Tentu kita pun harus fair. Ada banyak jasa pasukan bersenjata ini dalam menjaga negara. Justru di sinilah pentingnya mengembalikan marwah TNI ke asalnya. Mindset militerisme bukan berarti ditolak sepenuhnya, tetapi dikembalikan pada tempatnya. TNI yang menjaga negara ini di wilayah perbatasan, tentu harus bermental pemadam kebakaran, bukan pola pikir arsitek yang merancang kota.

Mengingat saat ini sedang bulan puasa, pesan profetik kenabian tentang profesionalitas dapat menjadi refleksi bersama. Suatu ketika Nabi bersabda:

“Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu”.

Hadis ini menjadi catatan penting, ketika banyak TNI yang diberikan jabatan di luar keahlian dan kapasitasnya. Alih-alih menatap masa depan emas, bisa jadi yang tercipta adalah generasi cemas.

Saat ini, harga diri TNI dipertaruhkan dengan keterlibatannya pada jabatan sipil dan politik praktis. Dorongan yang besar dari masyarakat dan mahasiswa yang menolak UU TNI adalah bentuk cinta rakyat terhadap negara dan angkatan bersenjata. Bukan berarti TNI tidak dapat mengabdi pada negeri, tetapi semua sudah ada porsinya masing-masing. Jika ingin terlibat dalam kehidupan sipil secara aktif, maka tanggalkan gaman yang melekat di badan. Sebab rakyat tidak boleh digertak dan ditakuti dengan senapan.

Pada saat yang sama, senjata hanya bisa membunuh nyawa, tetapi tidak dapat memberangus cita yang bersenyawa.

Benarkah Manusia Makhluk Terbaik?

Maret 24, 2025/0 Comments/in Islam, Lingkungan, Opini /by Muhammad Hisyam Malik

Sering kali kita merasa sebagai makhluk yang terbaik. Kemudian perasaan itu kita kukuhkan dengan ayat Tuhan. Tentu ayat Al-Qur’an itu mutlak kebenarannya, namun tidak demikian pemahaman. Pemahaman kita tentang suatu ayat perlu terus kita pikirkan dan renungkan. Benarkah demikian?

Mendaku sebagai makhluk yang terbaik mungkin tidak begitu buruk, jika hanya berhenti di situ. Namun, ketika hal itu menjadikan manusia bertingkah angkuh dan merasa berhak melakukan apa pun, tentu itu hal yang berbeda. Keangkuhan itu hanya milik Tuhan, tidak dengan selain-Nya. Allah Swt. telah berfirman dalam sebuah hadis qudsi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa’id dan Harun bin Ishaq keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Al Muharibi dari ‘Atha bin As Saib dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah ‘azza wajalla berfirman: ‘Kesombongan adalah pakaian-Ku, sedangkan kebesaran adalah selendang-Ku, maka siapa saja yang mencabut salah satu dari dua hal, itu maka ia akan Aku lemparkan ke neraka.”

Lantas bagaimana pemahaman dari QS. At-Tin (95): 4? Dalam tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan terlebih dahulu tentang peranan Allah SWT dalam penciptaan manusia. Allah merupakan sebaik-baik Pencipta, Ahsanul Khaliqin. Kemudian dalam menjelaskan frasa ahsan taqwim, Quraish menjelaskan sebagai bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya, yang menyebabkan manusia dapat melaksanakan fungsinya sebaik mungkin. Dari sini penulis merenungkan kembali makna ayat ini.

Allah sebagai Ahsanul Khaliqin tentu saja menghasilkan ciptaan-ciptaan yang sempurna. Sempurna sesuai peranannya masing-masing. Begitu pun manusia, manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya dalam kapasitas manusia, guna menjalankan peranannya di buminya Allah. Sebagai Abdullah dan Khalifatullah.

Ayat ini tidak sedang membicarakan bahwasanya manusia adalah makhluk terbaik. Makhluk terbaik yang dapat merendahkan dan memperlakukan makhluk lainnya sesuka hatinya. Namun ayat ini sedang berpesan bahwasanya manusia diciptakan sebaik mungkin sebagai manusia. Dibekali dengan potensi-potensi diri yang dapat menuntunnya untuk menjadi hamba Allah, mengenali dan beribadah hanya kepada-Nya. Juga sebagai khalifatullah, co-worker Allah sehingga harus mempelajari sifat-sifat dan kebijaksanaan Allah untuk berlaku di bumi Allah. Jika manusia bertindak sesuka hatinya tentu itu bukan ciri co-worker.

Allah sebagai Ahsanul Khaliqin tidak sedang mengajarkan keangkuhan pada manusia dalam ayat ini. Dalam QS. At-Tin (95): 4, dapat dipahami bahwasanya manusia dibekali kapasitas sehingga memungkinkan untuk dapat menjalankan amanah yang diberikan padanya. Tentu tidak mudah berperan menjadi abdullah sekaligus khalifatullah. Terkadang manusia terjebak dalam dimensi kehambaannya sehingga lupa peran-peran ke-khalifahan.

Begitu pula sebaliknya, terkadang manusia terlena dan keasyikan dalam perannya sebagai khalifah, sehingga lupa bahwa dia juga seorang hamba. Frasa ahsan taqwim ini ingin menegaskan bahwa potensi untuk mengemban amanah keduanya itu telah diberikan Allah. Sehingga untuk selanjutnya manusia dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang telah diberikan atau membiarkannya begitu saja.

Allah sebagai Ahsanul Khaliqin tentu saja menciptakan alam raya, tumbuh-tumbuhan, beragam hewan dan makhluk-makhluk lainnya dengan sebaik-baiknya juga. Tidak ada yang diciptakan dengan sia-sia. Tuhan tidak sedang melempar dadu atau bermain-main saja. Namun seluruh ciptaan menunjukkan Kebesaran dan Kemahakuasaan Allah. Seluruhnya diciptakan dengan sempurna dengan beragam bentuk dan fungsinya. Karena Penciptanya adalah Yang Maha Sempurna.

Bacalah QS. Al-Mulk (67): 3-4, QS. Ad-Dukhan (44): 39, QS. Al-Anbiya’ (21): 16, QS. Yunus (10): 5, QS. Al-An’am (6): 73, QS. Ali ‘Imran (3): 191, QS. Al-Baqarah (2): 164, dan masih banyak ayat-ayat lain yang menggambarkan ke-Agungan Allah dalam menciptakan alam raya dan seluruh isinya.

Refleksi akhir penulis dalam artikel pendek ini yaitu jangan sampai rasa kemuliaan dan keutamaan yang ada pada diri menyebabkan kita melanggar aturan atau perintah Tuhan. Tidakkah kita ingat pada kisah setan yang merasa lebih baik dari manusia lalu melanggar perintah Tuhan. Ketidaktaatan pada Tuhan itulah yang kemudian menyebabkannya menanggung murka Allah.

Jangan sampai manusia mewarisi kesombongan itu sehingga kita tidak lagi memperhatikan perintah-perintah-Nya. Menjadi manusia angkuh yang merasa berhak mengeksploitasi alam sepuas-puasnya. Membabat hutan seluas-luasnya tanpa memperhatikan nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Ada jutaan makhluk Tuhan yang lain yang tidak kita perhatikan. Padahal Tuhan menyeru kita untuk menjadi khalifah di bumi-Nya. Bukan untuk mencari kuasa juga bukan untuk menumpuk harta.