Ketika Bumi dan Tubuh Perempuan Sama-sama Terluka

Di berbagai wilayah industri ekstraktif yang ada di Indonesia, perempuan menanggung dampak paling berat dari hilangnya ruang hidup atas tanah dan sumber air akibat konsesi tambang yang ada di sekitarnya. Mereka juga yang tentu akan merasakan dan menghadapi tekanan ekonomi, sosial, hingga kekerasan yang sering kali tak terlihat.

Namun di tengah situasi itu, perempuan tidak berhenti pada peran sebagai korban. Kehidupan sehari- hari mereka yang tak lepas dari keberadaan tanah dan air membuat perempuan berada di garis terdepan perlawanan. Mereka semakin sulit untuk mencari air, kehilangan ladang-ladang pertanian akibat alih fungsi lahan, menanggung biaya pangan yang juga kian meningkat, serta harus memastikan keluarga mereka tetap hidup di tengah lingkungan yang kian rusak.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan di sekitar kawasan tambang merupakan bentuk kriminalisasi yang tak hanya berwujud pukulan atau ancaman fisik. Ia menyelinap secara halus menembus batas-batas tubuh, ruang serta budaya. Ketika sumber air tercemar limbah industri dan tanah kehilangan kesuburannya, beban kerja domestik perempuan pun secara bersamaan akan semakin bertambah. Ketika lahan pertanian telah berganti menjadi lubang-lubang tambang, perempuan pun akan kehilangan ruang produktifnya. Kemudian, ketika suara mereka sering kali terabaikan dalam musyawarah atas nama pembangunan, di situlah wujud dari kekerasan kultural sedang berlangsung.

Tubuh perempuan dan tubuh bumi sama-sama dieksploitasi dalam logika yang serupa, keduanya dipandang sebagai sumber daya yang bisa diambil, dikendalikan, dan dieksploitasi tanpa batas. Namun di tengah luka dan kehilangan itu, tumbuh pula keberanian, resistensi perempuan dan aksi perlawanan ekologis yang menunjukkan bahwa dalam aktivitas ekstraktif, perempuan tidak berhenti sebagai korban. Mereka justru berdaya membangun solidaritas kolektif, menjadikannya sebagai sumber kekuatan untuk melawan ketidakadilan yang merampas ruang hidup mereka.

Kekerasan perempuan dalam industri ekstraktif dan bagaimana wujud perlawanan perempuan terhadapnya merupakan sebuah fenomena sosial-ekologis yang mengingatkan saya pada sebuah buku yang pernah saya baca. Buku ini menampilkan realitas sosial yang diterbitkan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) berjudul Berontak Sebagai Syarat Kehidupan: Kebengisan Industri Tambang di Mata Perempuan Kepulauan (2023).

Membaca buku ini, saya menemukan sebuah pola yang sama di berbagai daerah industri tambang. Perempuan merupakan sosok yang berdiri paling depan ketika ruang hidup mereka terancam. Dari Amungme hingga Wae Sano, dari Sangihe hingga Wadas dan Dairi, mereka menolak logika yang sama bahwa alam dan tubuh perempuan bisa dieksploitasi tanpa batas.

Perlawanan Perempuan terhadap Industri Ekstraktif di Berbagai Daerah

Di Tanah Amungme, Papua Tengah, sosok Yosepha Alomang merupakan sebuah simbol perlawanan terhadap kehadiran PT Freeport sejak akhir 1960-an. Ia menggugat perusahaan hingga ke pengadilan di New Orleans, Amerika Serikat. Yosepha bahkan pernah ditahan dan disiksa, tapi tetap berdiri teguh, menganggap bahwa gunung, sungai, dan tanah sebagai tubuhnya sendiri. Baginya, melindungi tanah berarti melindungi martabat manusia.

Kemudian di Pulau Sangihe, Maria dan kelompok Save Sangihe Island mengorganisir warga untuk menolak tambang emas PT Tambang Mas Sangihe. Mereka tak hanya turun ke jalan, tapi juga menggugat secara hukum hingga Mahkamah Agung dan berhasil memenangkan tuntutan. Di tengah intimidasi dan kriminalisasi, mereka tetap bertahan dengan keyakinan sederhana: menjaga tanah adalah menjaga masa depan anak-anak mereka.

Beralih ke Jawa Tengah, Wadon Wadas menolak penambangan batu andesit untuk proyek Bendungan Bener. Mereka menanam pohon, menganyam besek sebagai simbol ketahanan ekonomi, hingga menggelar doa bersama di jalan untuk menghadang aparat. Solidaritas antarperempuan menjadi tembok yang menjaga desa dari ketakutan, bahkan ketika mereka dilabeli ‘antipembangunan’.

Sementara di Flores, Mathildis Felni dan perempuan-perempuan di Wae Sano menolak proyek panas bumi yang mengancam sumber air mereka. Mereka menolak suap dan janji palsu, menulis surat ke Bank Dunia agar menghentikan pendanaan, dan terus bersuara demi kehidupan yang damai dan aman bersama lingkungan.

Di Sumatera Utara, terdapat Parulian Tambun memimpin perlawanan perempuan di Dairi melalui ritual budaya Mangandung, ratapan yang menjadi ekspresi politik. Ia menyadarkan perempuan di desanya akan bahaya tambang seng yang mencemari air dan tanah. Bagi Parulian, menangis bukan tanda lemah, tapi cara untuk menghidupkan kembali suara perempuan yang terlalu lama dibungkam.

Benang Merah Perjuangan Perempuan

Meski datang dari wilayah dan budaya yang berbeda, tetapi perjuangan mereka terhubung oleh benang merah yang kuat. Mereka sama-sama mempertahankan ruang hidup atas tanah, air, udara, dan budaya dari perampasan industri ekstraktif. Mereka berjuang bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi mendatang agar masih bisa menanam dan minum air bersih.

Mereka menghadapi krisis multidimensi: ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya, tapi tetap memilih berdiri di garis depan, bahkan di tengah struktur masyarakat yang patriarkis. Dalam perjuangan itu, kekerasan sering menjadi konsekuensi. Yosepha disiksa dan dipenjara, Imel dari Wadas ditangkap, Maria dan rekan-rekannya diintimidasi, tapi tidak satu pun berhenti melawan. Mereka sadar, diam berarti menyerahkan kehidupan kepada ketidakadilan.

Perlawanan perempuan-perempuan melawan industri ekstraktif ini ibarat sebuah orkestra pertahanan. Setiap tokoh memainkan instrumen yang berbeda, ada yang menempuh jalur hukum, ada yang berorasi dalam bahasa budaya, ada yang menenun solidaritas melalui dapur umum dan doa bersama. Tapi mereka memainkan lagu yang sama yakni menjaga harmoni antara manusia dan bumi. Mereka adalah penjaga kehidupan, menolak membiarkan akar-akar generasi mendatang dicabut oleh mesin tambang.

Perlawanan perempuan terhadap tambang bukan sekadar kisah lokal, melainkan sebuah cermin bahwa di tengah sistem yang eksploitatif, kehidupan selalu mencari jalan untuk bertahan.

 

Bacaan lebih lanjut:

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Berontak Sebagai Syarat Kehidupan: Kebengisan Industri Tambang di Mata Perempuan Kepulauan. Jakarta: JATAM, 2023.

 

Seyyed Hossein Nasr dan Seruan untuk Taubat Ekologis

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Ar-Rum: 41)

Ayat tersebut terdengar seperti gema masa kini. Setiap kali kita membaca berita tentang banjir yang menenggelamkan rumah, kebakaran hutan yang menutupi langit dengan asap, atau laut yang dipenuhi limbah, seolah-olah Al-Qur’an sedang berbicara langsung kepada kita. Bahwa alam memberi tanda, dan manusia diajak untuk menyadari kerusakan yang terjadi bukan tanpa sebab, ia lahir dari tangan kita sendiri, tangan manusia.

Singkatnya, bumi yang rusak adalah cermin dari manusia yang kehilangan arah. Dan di balik krisis ekologis yang kita hadapi, sesungguhnya ada krisis yang lebih dalam yakni krisis spiritual. Filsuf muslim asal Iran, Seyyed Hossein Nasr, sejak lama sudah banyak menulis bahwa akar dari bencana lingkungan bukan sekadar salah urus sumber daya, melainkan perubahan cara pandang manusia terhadap alam. Karena dalam peradaban modern, alam tak lagi dipahami sebagai makhluk hidup, melainkan benda mati yang bisa dieksploitasi. Alam dijadikan objek, sementara manusia menempatkan diri sebagai penguasa.

Manusia telah belajar bagaimana menaklukkan gunung, membendung sungai, membelah bumi untuk tambang, dan mengubah udara menjadi energi. Manusia juga tahu bagaimana memecah atom, tapi lupa bagaimana mendengarkan suara hujan. Menurut Nasr, disitulah letak akar malapetaka modern, ia menyebutnya sebagai “desakralisasi alam” atau hilangnya kesadaran bahwa alam ini suci, bahwa ia adalah tanda-tanda Tuhan yang terbentang.

Menurutnya, ketika alam kehilangan kesuciannya di mata manusia, relasi spiritual yang harusnya terjalin menjadi runtuh. Manusia merasa terpisah dari alam dan karena itu, merasa berhak menguasai dan mengeksploitasinya. Padahal, dalam pandangan Islam, manusia bukan penguasa mutlak. Al-Qur’an menyebut manusia sebagai khalifah fil ardh, sebagai wakil Tuhan di bumi. Tapi sesungguhnya, wakil bukan berarti penguasa, ia justru pemegang amanah untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di muka bumi, bukan merusaknya.

Dalam pandangan Islam, alam juga makhluk Tuhan yang hidup. Pohon, air, tanah, bahkan batu, semuanya bertasbih dengan caranya masing-masing. Maka ketika manusia menebang hutan sembarangan, mencemari air, atau menutup tanah dengan beton, sesungguhnya ia sedang menindas makhluk-makhluk yang turut berzikir kepada Tuhan. Dan ketika itu terjadi, keseimbangan kosmis pun turut terganggu.

Jadi krisis lingkungan yang kita lihat hari ini: banjir, kekeringan, pencemaran, perubahan iklim bukan hanya gejala alam, melainkan juga gejala spiritual. Dalam titik tertentu, ia adalah refleksi dari batin manusia yang kehilangan kesadaran tentang tempatnya di alam semesta. Menurut Nasr, manusia modern telah menjadikan dirinya sebagai pusat dari segala hal, fenomena itu ia sebut sebagai antroposentrisme sekuler, ketika dunia dilihat hanya dari kacamata manusia, sementara Tuhan dan alam disingkirkan ke pinggir.

Nasr tidak berhenti pada kritik saja. Ia menawarkan jalan keluar dengan membangun kembali sains dan pengetahuan di atas dasar spiritualitas. Ia menyebutnya sebagai “sains sakral” atau ilmu yang tidak hanya mencari tahu bagaimana alam bekerja, tapi juga mengapa ia ada. Dalam sains sakral, pengetahuan tidak terlepas dari makna dan peneliti bukan pengendali, tetapi penafsir tanda-tanda Tuhan.

Alam tidak dipelajari untuk dieksploitasi, melainkan untuk dikenali dan dihormati.

Melalui pandangan itu, menjaga lingkungan bukan urusan aktivisme belaka, melainkan bagian dari ibadah. Bahkan dalam titik tertentu, merawat bumi adalah cara manusia menegakkan tauhid di dunia fisik. Misalnya, Ketika seseorang menanam pohon, menghemat air, atau menolak keserakahan industri, ia sejatinya sedang menjalankan peran spiritualnya sebagai khalifah.

Bahkan Nasr menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, “Jika kiamat datang sementara di tanganmu ada benih, maka tanamlah.” Pesan nabi sederhana, bahkan ketika dunia akan berakhir, manusia tetap diperintahkan menanam, karena menanam adalah bentuk harapan, bentuk cinta, dan bentuk kesetiaan kepada Tuhan.

Nasr juga melihat bahwa tobat ekologis adalah kunci penyembuhan bumi. Bahwa maksud kembali ke jalan yang benar, bukan hanya berarti berhenti merusak lingkungan secara fisik, tetapi juga memulihkan hubungan batin antara manusia, alam, dan Tuhan. Taubat ekologis berarti kembali melihat alam dengan mata yang suci, dengan kesadaran bahwa semua yang ada di bumi ini memiliki ruh dan makna.

Ketika hati manusia dipenuhi rasa cukup, bukan keserakahan, maka pola hidupnya pun berubah. Ia tidak akan mengambil lebih dari yang dibutuhkan dan akan menjaganya karena merasa terhubung. Krisis ekologis, dengan demikian, bukanlah sekadar persoalan lingkungan, tapi panggilan untuk memperbarui iman, untuk menghidupkan kembali kesadaran bahwa segala sesuatu di alam ini adalah tanda kasih Tuhan.

Kita sering mencari Tuhan di tempat-tempat suci, di masjid, mihrab, kitab, dan doa. Tapi mungkin, sebagaimana diingatkan Nasr, Tuhan juga menunggu kita di tempat yang paling dekat: di daun yang gugur, di aliran air sungai, di aroma tanah setelah hujan. Krisis lingkungan bisa menjadi panggilan bagi manusia untuk menemukan Tuhan di balik ciptaan-Nya.

Pada akhirnya, menyelamatkan bumi berarti menyelamatkan diri sendiri dari keterasingan. Karena ketika manusia kehilangan hubungan dengan bumi, ia juga kehilangan hubungan dengan Penciptanya. Dalam pandangan Seyyed Hossein Nasr, bumi tidak butuh diselamatkan dari manusia, melainkan manusialah yang butuh diselamatkan dari dirinya sendiri. Bagaimanapun bumi masih berputar, masih menumbuhkan pohon, masih menurunkan hujan. Justru yang perlu disembuhkan adalah cara kita memandangnya.

 

*Tulisan ini merupakan ringkasan dari penelitian skripsi di Program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir berjudul “Konsep Ekologi Islam dalam Q.S Ar-Rum ayat 41 Studi atas Pemikiran Seyyed Hossein Nasr”

Benarkah Pesantren Itu Patriarki? Pengalaman Personal Ketika Nyantri

Belakangan, pemberitaan tentang pesantren sering berseliweran di beranda media sosial saya. Setiap media punya bingkai dan cara pandangnya sendiri dalam memotret dunia pendidikan keagamaan ini. Mulai dari kasus robohnya Pondok Al-Khoziny yang sempat viral, hingga tayangan Trans7 yang dinilai melecehkan simbol keagamaan serta hubungan santri–kiai.

Belum lagi, pernyataan blunder Menteri Agama yang menuai kontroversi karena menyebut isu kekerasan seksual di pesantren dibesar-besarkan oleh media. Di tengah berbagai narasi tersebut, saya ingin berbagi sudut pandang yang lebih personal: tentang pengalaman saya mondok, dan apakah benar pesantren menanamkan nilai-nilai patriarki.

Pemberitaan itu, membawa saya kembali pada kenangan lama, saat hidup saya juga pernah dihabiskan di lingkungan pesantren. Sebuah fase yang banyak membentuk cara saya memandang agama, berperilaku, dan tentunya karakter pribadi.

Pada awalnya, saya memang merasa kurikulum pembelajaran di pesantren begitu patriarkal. Kitab-kitab klasik yang saya pelajari terasa menempatkan laki-laki dalam posisi yang lebih istimewa dalam berbagai aspek. Sebaliknya, perempuan sering kali ditempatkan sebagai manusia kelas dua.

Misalnya, laki-laki digambarkan memiliki kedudukan sebagai qawwam (pemimpin) bagi perempuan, bagian warisan perempuan secara umum mendapatkan setengah dari bagian laki-laki, beberapa teks fikih juga membahas bahwa kesaksian dua perempuan setara dengan satu laki-laki. Bahkan dalam konteks berkeluarga pun, berbagai kewajiban istri, seperti melayani suami, tunduk pada suami, sering kali diuraikan secara detail.

Sementara itu, hak-hak perempuan dan kewajiban suami tidak dibahas dengan porsi yang sama, serasa senyap. Di titik itu, saya sempat merasa bahwa perempuan seperti hanya pelengkap dalam tatanan sosial, kenapa ya perempuan selalu tampak dipinggirkan?

Namun waktu itu, saya belum punya cukup keberanian, atau mungkin kapasitas, untuk menanyakan hal-hal yang terasa “janggal” itu kepada ustadz dan ustadzah. Saya menyimpannya diam-diam di kepala, sambil tetap berkhidmat mengikuti pelajaran seperti biasa.

Perjalanan Intelektual Semasa Kuliah

Setelah lulus SMA/MA, saya melanjutkan kuliah di Yogyakarta. Di kota inilah, semua pertanyaan yang saya simpan sejak lama mulai terurai menemukan jalan jawabannya. Saya bertemu dengan dosen-dosen yang cara berpikirnya cukup mindblowing dan kritis terhadap teks-teks keagamaan. Dari mereka saya belajar satu hal penting: fikih bukanlah kebenaran absolut.

Fikih adalah produk pemikiran manusia, yang tentu dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan waktu tempat si penafsir hidup. Karena ia lahir dari situasi dan zaman tertentu, maka selalu terbuka ruang untuk menafsirkannya kembali ketika konteksnya berubah.

Dari sinilah perjalanan intelektual saya benar-benar dimulai. Saya mulai mengenal pemikir-pemikir Muslim progresif seperti Amina Wadud, Asma Barlas, dan Asghar Ali Engineer. Di Indonesia, kita juga memiliki tokoh pemerhati kesetaraan dan keadilan gender yang memiliki hubungan erat dengan dunia pesantren, seperti KH Masdar Farid Mas’udi, melalui bukunya Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan (1997); KH. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender (2001); Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Tak Terpikirkan dalam Fikih Perempuan (2001); Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (2004); Maria Ulfah Anshor, Fiqih Aborsi, Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, (2006).

Mereka menegaskan bahwa tafsir yang berkeadilan gender tidak selalu berarti melawan ataupun menolak terhadap teks, melainkan interpretasi ini muncul dari keberanian membaca ulang teks dengan nalar yang jernih dan empati terhadap pengalaman perempuan.

Jadi, Apakah Pesantren Sangat Patriarkal?

Dari proses belajar itu, saya kembali merefleksikan masa mondok saya dulu. Apakah benar pesantren menanamkan nilai patriarki? Setelah saya pikir ulang, jawabannya: tidak selalu.

Pesantren tidak bisa digeneralisasi hanya karena sebagian materinya terkesan bias gender. Saat mondok dulu, saya belajar kitab-kitab secara tekstual, tanpa banyak ruang diskusi tentang konteks sosial. Tapi itu bukan berarti pesantren menanamkan patriarki. Mungkin memang saat itu saya masih di tahap dasar dalam proses belajar agama.

Layaknya belajar ilmu lain, pemahaman berlapis-lapis itu penting. Ibaratnya, kamu nggak bisa langsung jago masak rendang tanpa tahu dulu cara menakar bumbu dasar. Begitu juga memahami teks agama, butuh proses dari memahami huruf, makna, hingga konteks sosial di baliknya. Kita tidak bisa langsung melompat ke tafsir yang kontekstual tanpa memahami fondasi tekstualnya lebih dulu.

Sayangnya, pada saat mondok, saya tidak melanjutkan pada tahap Ma’had Aly. Banyak teman saya yang melanjutkan studi ke jenjang ini, dan ketika berbincang dengan mereka, saya sangat terpukau dengan cara berpikirnya. Mereka punya pandangan yang jauh lebih matang dan adil gender.

Teman-teman produk Ma’had Aly ini, justru menjadi orang-orang yang sangat kritis dan tajam dalam membaca teks-teks agama. Karena mereka dibekali ilmu yang mendalam di bidang nahwu, sharaf, ushul fiqh, tafsir, wa akhawatuha. Mereka mampu memaknai ulang ayat atau hadis dengan pemahaman yang lebih komprehensif, tanpa terjebak pada literalitas yang kaku.

Jadi, mungkin yang dulu saya anggap patriarkal bukan pesantrennya, ini adalah isu kedangkalan pemahaman saya waktu itu. Pesantren mengajarkan dasar-dasar ilmu agama, sementara cara kita menafsirkan dan mengembangkannya sangat bergantung pada perjalanan intelektual masing-masing.

Menuju Pesantren yang Ramah Perempuan dan Sensitif terhadap Isu Sosial

Saya merasa publik sering memotret pesantren dari sisi yang sempit. Satu kasus kekerasan langsung dianggap mewakili seluruh lembaga. Satu klip video penghormatan berlebih pada kiai, langsung dicap mencerminkan seluruh sistem nilai di pesantren. Di balik sorotan itu, sebenarnya ada banyak pesantren yang tumbuh dengan nilai keadilan, mendidik dengan kasih, dan memberi ruang aman bagi santri untuk berkembang. Sayangnya, kisah-kisah baik seperti ini jarang sekali mendapat tempat di ruang publik.

Sama halnya dengan isu ketimpangan gender. Saya menyadari bahwa isu patriarki tidak bisa dilekatkan hanya pada pesantren. Nilai dan praktik yang bias gender ini adalah persoalan sosial yang hidup di berbagai lapisan masyarakat, di ruang keluarga, di lingkungan kerja, bahkan di dunia akademis.

Pesantren pun, seperti lembaga lain, terus berproses menghadapi tantangan ini lewat mekanisme khasnya, bahtsul masail dan forum-forum ilmiah lainnya. Salah satu wujud nyata dari semangat ini adalah lahirnya KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) yang mempertemukan para kiai, bu nyai, aktivis, dan akademisi pesantren dengan tujuan yang sama, yakni membangun ruang keagamaan yang ramah bagi semua kalangan dan lebih inklusif.

Dari situlah, saya melihat pesantren dengan kacamata yang berbeda. Alih-alih menjadi ruang yang membekukan tradisi, banyak pesantren justru mulai bergerak, mencoba mengkritisi ulang teks dan tradisi dengan perspektif yang lebih adil. Gerakan ini terlihat dari munculnya pesantren-pesantren yang responsif terhadap isu kesetaraan gender, mereka mulai memasukkan wacana keadilan gender dalam kurikulum dan kegiatan belajar, sebagai upaya untuk menyeimbangkan pandangan-pandangan patriarkal yang masih melekat.

Sampai hari ini, saya-pun terus belajar. Banyak pertanyaan yang belum tuntas tentang relasi agama dan gender. Tapi mungkin memang begitulah proses belajar,  tidak akan pernah ada kata akhir.

Semangat mengarungi ilmu!

Menyingkap Kajian Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas di Pesantren

“Seandainya negeri ini tidak mengalami penjajahan, mungkin pertumbuhan sistem pendidikannya akan mengikuti jalur yang ditempuh pesantren. Sehingga perguruan tinggi yang ada sekarang tidak akan berupa UI, ITB, IPB, UGM, Unair atau yang lain, tetapi mungkin namanya ‘universitas’ Tremas, Krapyak, Tebuireng, Bangkalan, Lasem, dan seterusnya”, demikian tegas Cak Nur dalam buku “Bilik-bilik Pesantren”.

Pernyataan Cak Nur tersebut bukan tanpa argumen. Ia menyandarkan tradisi ilmiah di Barat, kampus seperti Harvard, dulu adalah tempat nyantri para calon pendeta. Meski sekarang telah menjadi universitas umum, tetapi Harvard tidak pernah melepaskan diri dari sejarah. Kajian teologi masih terus eksis bersanding dengan penelitian multidisipliner.

Tentu ada perbedaan antara pesantren di Indonesia dengan di Barat kala itu, meski sama-sama menyebarkan ajaran agama. Tetapi, poin utama dari tulisan Cak Nur di atas adalah peran penting pesantren dalam membangun pendidikan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pesantren turut hadir mewarnai dinamika kehidupan masyarakat Nusantara.

Di belakang sosok Kartini yang mengumandangkan emansipasi perempuan, ada Kiai Sholeh Darat Semarang yang menjadi guru spiritualnya. Di balik komando resolusi jihad mengusir penjajah, ada Kiai Hasyim Asy’ari yang mendorong santri untuk mengangkat senjata.

Namun, catatan sejarah itu tidak boleh diulang dengan semangat romantisme belaka. Kalau dulu pesantren bisa eksis di tengah tantangan zaman, bagaimana pesantren di masa kini? Salah dua tantangan yang dihadapi pesantren adalah anggapan bahwa pesantren melanggengkan status patriarki melalui kajian kitab kuningnya serta makin marak kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Menyoroti hal tersebut, Rumah KitaB mengangkat topik diskusi “Santri dan Kitab Kuning: Diskursus Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas di Pesantren”, 29 Oktober 2025. Webinar tersebut mengundang tiga pembicara, yaitu Dr. Iffah Umniati Ismail, Lc., M.A. (Dosen UIN Jakarta, LBM PBNU); Dr. Bahrul Fuad, M.A. (Inisiator Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas); dan Ning Uswah Syauqie (Pengasuh Pesantren Al-Azhar Mojokerto). Dari ketiga narasumber tersebut, ada tiga catatan penting.

Pertama, perlu membaca ulang kitab kuning dengan menggunakan perspektif maslahat. Dalam hal ini, yang perlu ditekankan adalah upaya reinterpretasi dan rekontekstualisasi kitab kuning yang dibaca di pesantren. Bagaimana pun juga, kitab kuning mempunyai peranan penting dalam tradisi pesantren. Ia tidak dapat digantikan dengan kitab digital.

Sejak lama, kitab kuning telah menjadi bagian yang membentuk cara pandang masyarakat pesantren. Kitab kuning tidak hanya dibaca, tetapi juga menjadi panduan hidup keseharian. Tetapi, kitab kuning itu ditulis dengan semangat zamannya. Di sinilah penafsiran ulang perlu ditekankan. Terutama agar kitab kuning selaras dengan kajian-kajian ilmiah, termasuk dalam konteks kesehatan reproduksi dan seksualitas.

Ada banyak kitab pesantren yang mengulas hal tersebut. Misalnya ʿUqūd al-Lujayn fī Bayān uqūq al-Zawjayn, Qurrat al-ʿUyūn bi-Syar Nam Ibn Yāmūn, Risālah al-Maī dan Kitab Fiqh al-Dimāʾ. Kitab-kitab tersebut berisi tentang bagaimana hubungan seksual antara suami-istri, penjelasan darah-darah perempuan, dll.

Memahami teks kitab tersebut, Mbak Nyai Iffah menegaskan bahwa ada kesenjangan antara ajaran fikih klasik dan kebutuhan literasi kesehatan modern. Nah, di sinilah peran kiai, nyai, ning, gus, ustadz dan ustadzah yang mengajar di pesantren untuk adaptif dengan perkembangan literasi modern.

Salah satu cara untuk melakukan penafsiran ulang terhadap teks klasik adalah dengan melibatkan pengalaman kelompok yang sering dimarjinalkan. Ini menjadi poin kedua. Selama ini, penulis teks fikih tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas serta pemahamannya hampir—untuk tidak mengatakan selalu, didominasi oleh laki-laki.

Padahal, ada realitas pengalaman perempuan yang kompleks dalam isu kesehatan reproduksi dan seksualitas. Sebagaimana yang sering ditegaskan dalam kajian Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), ada lima pengalaman biologis perempuan: menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Lima aktivitas tersebut khas perempuan yang tidak dirasakan oleh laki-laki mana pun. Sehingga pengalaman tersebut perlu dipertimbangkan dalam memahami teks fikih.

Sebagai contoh: dalam kajian fikih klasik, perempuan yang istihadhah boleh berhubungan seksual dengan suaminya. Ketika suami meminta, meskipun sedang sakit perih mengeluarkan darah istihadhah, idealnya istri tidak boleh menolak. Padahal ketika itu perempuan sedang merasakan rasa sakit yang berat. Fikih tidak mempertimbangkan rasa sakit tersebut, karena ada teks yang memperbolehkan, maka bisa dilakukan.

Dalam konteks inilah, Fiqh al-Usrah yang dikembangkan Kang Faqih menjadi penting untuk diperhatikan. Bahwa fikih itu bukan hanya soal boleh atau tidak, halal atau haram, tetapi juga ada nilai etis, moral dan akhlak. Begitu pula hubungan seksual, bahkan dalam relasi yang halal: antara suami dan istri, berhubungan seks dapat menjadi terlarang karena adanya kekerasan dan mafsadat yang dialami oleh salah satu pihak, dalam hal ini sering kali adalah perempuan.

Selain perempuan, pengalaman kelompok difabel juga perlu diperhatikan. Bagaimana sarana dan prasarana pesantren yang inklusif. Ini juga menjadi tantangan karena belum banyak pesantren yang memberikan akses terhadap disabilitas untuk berdaya bersama. Ini juga yang diinisiasi oleh Cak Fu dengan gerakan fikih disabilitasnya.

Karena banyaknya persoalan baru tersebut, maka poin ketiga yang menjadi refleksi dari peringatan Hari Santri Nasional kali ini adalah pentingnya peningkatan metode dan kurikulum pembelajaran di pesantren. Pesantren perlu berbenah sesuai dengan jargonnya selama ini: menjaga tradisi sekaligus mampu beradaptasi.

Sejauh ini, riak-riak adaptasi itu juga sudah tampak dilakukan berbagai pihak. Salah satunya Ning Uswah dengan pesantren yang dikelolanya. Ia aktif melakukan pendidikan seksual untuk santri (tarbiyah jinsiyah) di berbagai pondok pesantren di Jawa Timur.

Dalam diskusi tersebut, ada beberapa strategi yang ditawarkannya, di antaranya pembuatan modul fikih kesehatan reproduksi berbasis kitab klasik; memasukkan kurikulum kesehatan seksual di berbagai materi kitab klasik (ngaji transformatif); dan penguatan peran pengasuh, dzuriyah, dan santri senior sebagai pendamping edukasi seksual (tarbiyah jinsiyah) yang aware terhadap isu-isu kekerasan seksual.

Upaya tersebut menjadi masukan penting agar pesantren dapat menjadi ruang aman dan nyaman untuk belajar. Karenanya, sebagai orang yang dekat dengan tradisi pesantren, kita tidak boleh menutup mata dengan kekurangan pesantren, khususnya dengan maraknya kekerasan seksual.

Penafian terhadap banyaknya kasus kekerasan seksual di pesantren dapat menjadi bumerang bagi pesantren untuk berkembang. Pada saat yang sama, mengutuk dan meratapi terus kekerasan tanpa melakukan tindakan nyata juga adalah hal yang sia-sia.

Oleh karena itu, webinar ini memberikan harapan bagi kita untuk menatap masa depan pesantren. Jika manajemen pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual di pesantren berjalan tepat, maka pesantren dapat menjadi contoh terdepan bagi instansi pendidikan lainnya yang juga sama-sama darurat kekerasan seksual.

Sampai Tak Ada Lagi Ikan untuk Melempar Umpan

Sewaktu kecil, saya sering bersama teman-teman di kampung halaman pergi ke sawah; memungut sisa-sisa panen bawang merah, menangkap kadal rumput di rimbunan semak dan putri malu, lantas sesekali singgah di pinggir kali. Di kali-kali kecil itulah kami sering memancing, terkadang menangkap ikan dengan merogoh lubang ketika kemarau tiba, atau mandi telanjang di aliran segarnya.

Di sungai-sungai desa bahkan saluran irigasi saat itu, masih melimpah ikan-ikan beragam jenis. Ada ikan gabus, wader pari, wader cakul, uceng, hingga lele lokal. Sedihnya, di masa kini, hal semacam itu adalah sebuah kemewahan. Kekeringan kerap melanda, menyisakan sungai-sungai yang kebak sampah dan tak layak untuk mencelupkan demi badan mengusir gerah.

Runtah-nya warna-warni, berserakan mulai dari plastik, kain, hingga pembalut. Tak jarang busa kusam dan warna air yang pekat semakin memberi kesan ngeri ke mata kami. Dan ikan-ikan pun entah ke mana pergi. Lebih parahnya, panorama semacam itu dialami secara hampir merata oleh sungai-sungai kita di penjuru Tanah Air.

Di tiga sungai besar di Jawa, misalnya, semuanya mengalami sakit kronis. Penurunan populasi ikan terjadi secara eksponensial. Dalam kurun 30 tahun terakhir, Sungai Bengawan Solo kehilangan sekitar 20 jenis ikan; sementara Sungai Brantas ditinggalkan 35 jenis ikan untuk selamanya (Ecoton, 2021). Survei lawas pun telah merekam kegetiran yang sama: populasi ikan Sungai Cisadane merosot drastis dari 150 jenis ikan (1910) menjadi kurang dari 50 jenis saja (2010)—dan kini angka tersebut semakin menyusut.

Dalam laporan global terkini pun, ada kenyataan pahit yang mesti kita telan: ikan air tawar yang bermigrasi anjlok sebanyak 81% dalam kurun 1970-2020 (Living Planet Index, 2024). Dan ini belum termasuk ikan-ikan di laut yang kini banyak terpapar limbah logam berat dan paparan aktivitas tambang.

Belum selesai di situ. Dari angka yang menyusut itu pun, ikan-ikan kita terkontaminasi oleh mikroplastik sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Ikan-ikan tersebut, akibat mengonsumsi mikroplastik, banyak yang mengalami interseks. Banyak ikan pejantan yang beralih jenis kelamin menjadi betina sehingga mengacaukan keseimbangan ekosistem. Sistem hormon manusia juga dapat terganggu jika mengonsumsi ikan yang terkontaminasi mikroplastik. Ia juga dapat menimbulkan iritasi saluran pencernaan hingga memperbesar risiko kanker.

Di titik inilah, sebagai contoh, mata-rantai bencana ekologis menyentuh langsung ke ujung hidung kita, merasuk ke sistem pencernaan kita. “Sudah mah sungai-sungai kotor, mancing semakin sulit, ikan-ikan raib, begitu dapat dan ingin dimakan, eh malah kena penyakit!” Begitu kira-kira kalau saya boleh mengeluh.

Dulu, di tahun 1960-an Rachel Carson bertanya, “ke mana burung-burung pergi di musim semi?” lewat karyanya The Silent Spring (1962). Satu dekade mendatang, Christopher D. Stone pada tahun 1970-an ikut bertanya seraya menggugat, “bisakah pohon-pohon membela diri mereka sendiri di depan hukum?” dalam esai panjangnya Should Trees Have Standing? (1972). Kini, saya ingin bertanya sedikit nyolot, “ke mana perginya ikan-ikan mahseer, baung, sili, hingga wader pari?!”

Kita mengaku sebagai pemimpin sekaligus pengayom di muka bumi, namun kenyataannya perilaku kita lebih sinkron sebagai pencemar dan perusak. Bahkan ikan sekecil wader pari pun sudah terancam punah, dan masih saja kita setrum, kita racuni, dan rumah-rumah mereka kita tumpahi segunung sampah. Dan mungkin pula karena Jokowi hanya mengajarkan anak-anak untuk menghafal nama-nama ikan, bukan melestarikannya.

Lalu, lingkaran ironi pun bergulung-gulung. Melahirkan efek domino yang tidak dapat dianggap remeh. Para pemancing yang kesulitan mendapat hiburan sebagai obat penat, bisa merembet ke pertengkaran, KDRT, hingga perceraian. Tak aneh bila angka fatherless makin melesat (mengingat para pemancing mayoritas laki-laki). Itu baru dalam satu kategori kecil yang sangat partikular.

Belum jika merambah kehidupan nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan, baik air tawar maupun laut. Mereka melaut melawan angin asin, kaki menapak di perahu yang tergoncang ombak, sementara tangan mereka kebas menariki tali dan kail yang ternyata kosong dan sepi.

Para nelayan pulang dengan wajah legam nan lesu, tak kuasa menatap istri dan anak yang sudah menanak beras sisa dan parutan kelapa. Mereka menanti lauk dari bapaknya. Namun yang diharapkan hanya bisa berbagi napas.

Kini mari kembali ke dunia terdekat kita. Saya paham bahwa pembaca tulisan ini pasti (sebagian besar) bukan nelayan. Juga mungkin bukan pemancing. Dengan begitu, sulit untuk benar-benar merasakan betapa lelah bin frustrasinya ketika dirimu berjam-jam, atau bahkan berhari-hari, diguyur terik mentari dan cipratan ombak yang membuatmu mencari pegangan sembari mual, sementara ikan-ikan yang kalian dambakan sama sekali tiada yang naik ke perahu.

Saya mengerti, bahwa mayoritas kita kini adalah generasi yang chronically digital. Orang-orang yang melakukan ritual yang dulu terbalik: dahulu, dunia digital adalah pelarian dari dunia nyata, sementara kini dunia nyata menjadi pelarian dari dunia digital yang semakin lengket membekap kita. Dan, bagi siapa pun yang masih berakal waras, pelarian ke sungai dan laut yang jorok tanpa ikan mustahil termasuk ke dalam daftar tempat di “dunia nyata” yang ingin mereka datangi.

Dan itulah yang kita alami sebagai generasi hari ini, di negeri ini. Bagaimana dengan generasi mendatang? Jangan-jangan, nanti bukan hanya tidak bisa mencicipi rasa gurih nikmatnya ikan wader kali; mereka boleh jadi tak pernah bisa menyentuh dan mengamatinya secara langsung bagaimana wujud ikan bernama “wader”. Barangkali, mereka cuma bisa menengoknya di buku-buku ensiklopedia bergambar—yang kini tergantikan oleh Google dan ChatGPT.

Maka, para nelayan dan pemancing pun memaki lemas—dengan nada fatalisme penuh frustrasi senyap: Rusaklah, rusak sudah! Rusaklah sungai-sungai dan laut-laut kami, sampai tak ada lagi ikan untuk melempar umpan, apalagi untuk dimakan. Dan saya ikut di barisan mereka.[]

Ironi di Balik Kemewahan Tas Branded dan Hak Hidup Hewan

Menenteng sebuah tas berharga miliaran rupiah dengan merampas hak hidup hewan sebagai penyedia kulit tas tersebut merupakan bentuk arogansi manusia terhadap binatang yang paling memuakkan. Memang betul bahwa hewan tercipta untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti daging dan susunya untuk kita konsumsi sehari-hari. Dari situ pun sebenarnya industri makanan dan minuman sekarang sudah semakin mengeksploitasi hewan.

Tetapi, menyiksa hewan untuk mendapatkan kulitnya lalu dijual hanya kepada segelintir orang sungguh di luar nalar. Yang semakin membuat miris adalah kesan eksklusif hingga label status sosial tertentu bagi mereka yang sanggup membeli tas tersebut. Beberapa produsen tas branded tersebut bahkan sukses mempertahankan reputasinya selama puluhan tahun sehingga mempunyai pangsa pasar yang tidak pernah padam.

Tanpa bermaksud mengindahkan aspek estetik dan kreativitas di balik setiap produk tas tersebut, marilah sejenak melirik dari sisi kepekaan kita melalui bahan dasar di balik tas itu. Salah satu aspek yang membuat tas seperti ini berharga fantastis adalah kualitas kulit yang dipilih.

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), organisasi global yang berfokus pada hewan, pernah menurunkan artikel terkait dugaan dan fakta eksploitasi beberapa jenis binatang. Brand pertama adalah Christian Louboutin. PETA menyebut brand ini menyembelih anak sapi untuk memperoleh bahan baku hak sepatu yang dijual untuk publik.

Ada pula Gucci Marmont, jenis tas kulit yang juga mayoritasnya terbuat dari kulit anak sapi. Brand Gucci sendiri tidak pernah menyebut penderitaan yang harus dialami hewan saat pengrajin mengambil kulit dari daging anak sapi tersebut.

Ada pula jenis produk lain dari Gucci yang terbuat dari kulit eksotis. Investigasi PETA Asia menduga ada rumah penyembelihan hewan di Indonesia yang memasok kadal untuk Gucci. Masalahnya adalah ada dugaan kaki kadal ini diikat, dilempar ke sana kemari, dan dipenggal dalam kondisi masih sadar. Lalu, kulit mereka dipakai untuk membuat dompet, ikat pinggang, dan tas kecil Gucci.

Tidak jarang pula brand mewah memilih kulit hewan langka, seperti ular dan burung onta, agar memperoleh kulit eksotis dengan harga lebih tinggi. Sepertinya semakin jarang kulit hewan ditemukan, semakin tinggi nilai jual produknya.

Brand mewah tersebut lazimnya menampik berita seperti dari PETA di atas dengan menyebut proses yang etis. Mereka mengatakan telah memperlakukan hewan dengan cara manusiawi. Tetapi, pernyataan tersebut rasanya tidak sebanding dengan pelanggaran hak asasi hewan yang telah mereka lakukan, terlebih menawarkannya ke konsumen dengan embel-embel “prestise.”

Derita Hewan yang Tiada Habisnya untuk Gengsi Manusia

Terdapat fakta menarik mengenai penjualan produk fashion dan kulit mewah hingga semester pertama 2024. Secara global, produk tersebut turun sekitar 1% dibandingkan penjualan selama periode yang sama untuk 2023. Faktor penyebabnya adalah kondisi ekonomi yang kurang baik. Kurangnya bonus akhir tahun dan pemutusan hubungan kerja turut menyebabkan turunnya penjualan barang mewah. Di sisi lain, produsen barang mewah meningkatkan harga produk akibat imbas inflasi.

Tetapi, uniknya, produsen yang sudah besar, seperti Louis Vuitton dan Hermès, tetap menikmati penjualan yang bagus. Tas klasik legendaris, seperti Louis Vuitton Speedy dan Neverfull serta Hermès Kelly dan Birkin, tetap diburu pembeli. Bahkan di media sosial nasional, terdapat akun yang menyewakan atau menjual produk tersebut dalam kondisi sudah pernah dipakai sebelumnya.

Kondisi tersebut mempertegas opini yang berkembang di kalangan konsumen produk mewah bahwa mereka membelinya sebagai instrumen investasi. Dengan kata lain, nilai jual produk itu tetap mahal meski sebagai produk bekas pakai hingga sebagai produk sewaan. Pasar barang mewah tetap hidup sebagai efek dari magnet kata “gengsi”.

Rata-rata konsumen produk ini adalah kaum menengah ke atas atau sosialita dengan persentase kecil di masyarakat Indonesia. Mulai dari membawa tas mewah untuk sekadar arisan hingga mengesankan calon klien, produk mewah memang tidak hanya pemanis melainkan alat penglaris. Seolah mendengar merk LV, Prada, atau Hermès, si empunya merupakan warga “di atas rata-rata”.

Mereka adalah orang berada, mempunyai nilai seni tinggi atau istilah sekarang, berdarah old money. Pada akhirnya, mereka membentuk lingkaran sosial sendiri yang sulit ditembus oleh mereka yang tidak mempunyai tas atau sepatu mewah sebagai “syarat masuk ke lingkaran tersebut”.

Dunia mereka seperti alam tidak kasat mata yang berpengaruh secara senyap. Keberadaan mereka membentuk kasta sosial super atas yang eksis di atas tangisan sapi, ular, atau burung onta. Selama bertahun-tahun, sisi kesombongan manusia tetaplah menang. Ekonomi tetap menjadi penggerak sendi kehidupan yang utama. Hal ini memang benar dengan melihat sumbangsih produk mewah ke ekonomi nasional melalui pajak pertambahan nilai barang mewah dan penciptaan lapangan kerja.

Tulisan ini pun hadir tanpa menyanggah sisi positif tersebut. Tetapi jangan pernah lupakan efek samping menahun atas ini semua. Kesenjangan sosial yang semakin timpang dengan strata sosial berjenjang. Belum lagi, hak asasi hewan yang terus kita renggut tanpa merasa berdosa. Bahkan kita melakukannya ke hewan yang entah tinggal berapa sisa jumlahnya di muka bumi ini. Semoga peringatan 100 Tahun Hari Satwa Sedunia ini mengingatkan kita sudah separah apa nikmat hidup hewan yang kita ambil secara paksa demi memuaskan ego kita.

Membaca Ulang Relasi Santri dan Kiai di Tengah Badai Kritik

Jagat maya Indonesia tengah dihebohkan oleh tanggapan luas para santri dan kalangan pesantren terhadap tayangan program Xpose Uncensored di Trans7. Dalam salah satu episodenya, program tersebut menampilkan narasi dan visualisasi yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Lirboyo. Tayangan yang kemudian viral itu menyoroti bentuk penghormatan santri kepada kiai yang dianggap berlebihan, dengan judul “Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok, Emang Gini Kehidupan Pondok?”

Narasi semacam itu dinilai telah melecehkan martabat santri dan kiai, serta merendahkan tradisi pesantren yang selama ini dijunjung tinggi sebagai bagian dari etika dan adab dalam menuntut ilmu.

Santri di berbagai daerah pun bereaksi keras. Banyak pihak pesantren mengecam isi program tersebut dan menilai Trans7 seperti memancing di air keruh. Pemberitaan yang dianggap sensasional itu mendorong seruan boikot serta desakan permintaan maaf resmi kepada pihak stasiun televisi.

Ketegangan ini terjadi tak lama setelah ambruknya Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo yang menewaskan 67 santri. Tragedi tersebut memperkuat sorotan publik terhadap dunia pesantren. Banyak yang menilai peristiwa itu bukan takdir, melainkan akibat kelalaian manusia, dari struktur bangunan yang tidak memenuhi standar, lemahnya pengawasan, hingga perencanaan pembangunan yang kurang matang.

Kedua peristiwa ini, meski berbeda konteks, memperlihatkan  bahwa pesantren tengah menghadapi ujian besar, baik dari luar melalui kritik media, maupun dari dalam melalui tanggung jawab moral untuk menjamin keselamatan para santri.

Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren dituntut untuk menjaga marwah tradisi sekaligus memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka yang menuntut ilmu di dalamnya.

Relasi Santri-Kiai, Mengkaji Ulang Adab, Kuasa, dan Tanggung Jawab Pesantren

Kritik terhadap Trans7 menuding bahwa tayangan tersebut hanya memotret relasi kuasa antara kiai dan santri. Padahal, hubungan di lingkungan pesantren jauh lebih kompleks. Dalam banyak kasus, kiai tidak sekadar menjadi figur religius formal, tetapi juga berperan sebagai orang tua kedua bagi para santri. Mereka menggantikan peran keluarga di rumah seperti mendidik akhlak, menanamkan ilmu agama, hingga membimbing kehidupan sehari-hari.

Dalam kerangka itu, rasa hormat santri kepada kiai muncul secara alamiah, bukan karena paksaan atau tekanan hierarkis. Tradisi seperti duduk bersimpuh di hadapan kiai atau memberikan bingkisan sebagai bentuk penghormatan merupakan bagian dari budaya pesantren yang diwariskan turun-temurun.

Sikap takzim semacam ini tidak otomatis mencerminkan feodalisme, melainkan cerminan adab dan penghormatan terhadap ilmu.

Namun demikian, pesantren juga perlu terbuka terhadap kritik. Tidak semua kritik dimaksudkan untuk menjatuhkan atau merendahkan lembaga pesantren. Sebaliknya, kritik sering kali muncul sebagai bentuk kepedulian agar pesantren dapat terus berbenah dan memperbaiki diri. Dalam konteks ini, pesantren yang mau mendengar, mengevaluasi, dan memperkuat sistemnya justru menunjukkan kedewasaan moral serta komitmen terhadap amanah besar dalam mencetak generasi berilmu yang berakhlak dan berada dalam tempat yang aman.

Tanggung Jawab Pesantren dalam Menghadapi Krisis

Selain pemberitaan Trans7, tragedi seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khoziny seharusnya menjadi cermin bagi dunia pendidikan Islam untuk berbenah. Peristiwa semacam ini bukan musibah yang datang tiba-tiba atau semata layak dinilai sebagai takdir Allah, melainkan tanda bahwa ada hal-hal mendasar yang perlu ditata ulang, mulai dari sistem keamanan, kelayakan bangunan, hingga pola pengawasan terhadap para santri.

Sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat, pesantren memikul amanah besar dalam menjaga keselamatan sekaligus menumbuhkan kepercayaan. Karena itu, langkah nyata seperti audit bangunan, pemeriksaan fasilitas, dan transparansi dalam pengelolaan menjadi penting untuk menunjukkan tanggung jawab moral dan institusional.

Namun, lebih dari sekadar perbaikan teknis, pesantren juga perlu membuka diri terhadap kritik. Kritik bukan bentuk permusuhan, melainkan ajakan untuk tumbuh bersama. Pesantren yang mau mendengar justru menunjukkan kematangan moral, bahwa menjaga marwah lembaga tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan, melainkan berani mengakuinya demi kebaikan bersama.

Menuju Solusi dengan Dialog, Transparansi, dan Perbaikan Institusi

Untuk memperbaiki situasi yang menegang, langkah pertama yang perlu ditempuh adalah membuka ruang dialog. Pihak pesantren dan media seperti Trans7 seharusnya duduk bersama, menjelaskan duduk perkara dengan jujur dan terbuka. Dialog semacam ini bukan hanya untuk meredakan ketegangan, tetapi juga untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang peran pesantren di tengah masyarakat, sebagai lembaga pendidikan yang menanamkan ilmu agama dan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain dialog, transparansi menjadi kunci penting. Pesantren perlu menunjukkan keseriusannya dalam melindungi para santri dengan melakukan audit menyeluruh terhadap keamanan dan kelayakan fasilitas. Melibatkan pihak independen dalam proses ini akan memperkuat kepercayaan publik bahwa pesantren tidak menutup diri dari evaluasi, melainkan berkomitmen untuk memperbaiki diri.

Di sisi lain, media massa pun memegang tanggung jawab besar. Dalam menyajikan berita tentang lembaga keagamaan, media harus berhati-hati agar narasi yang disampaikan tetap utuh dan proporsional. Potongan-potongan yang provokatif hanya akan memperkeruh suasana, sementara pemberitaan yang jernih dapat membantu publik menilai dengan adil.

Dan yang tak kalah penting, pesantren perlu memiliki mekanisme evaluasi internal yang menampung kritik dan masukan dari santri, alumni, maupun masyarakat. Kritik yang konstruktif seharusnya tidak dianggap sebagai serangan, melainkan sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Sebab pesantren yang hebat adalah pesantren yang mau mendengar, mau belajar, dan berani berbenah. Setuju?

Pandangan Kiai Said tentang Kesehatan Reproduksi (3)

Kata “sehat” sebenarnya berasal dari bahasa Arab  “shihhah”. Sinonimnya adalah salamah (selamat) dan afiyat (sehat wal afiyat). Masalah kesehatan dalam Islam menyangkut kondisi fisik (jasmani) dan psikis (rohani) manusia secara utuh.

Ada sejumlah makanan dan minuman yang dihalalkan, karena baik dan membawa manfaat bagi tubuh manusia. Ada pula yang diharamkan karena dinilai membawa madharat dan kerusakan bagi tubuh manusia. Selain itu, dalam al-Quran, banyak ayat yang menganjurkan menjaga kesehatan sebagai langkah preventif sebelum datangnya penyakit. Perhatikan ayat berikut:

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغآئط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (QS al-Nisa [4]: 43)

Jelasalah bahwa dalam ayat tersebut Allah SWT memberikan rukhsah (keringanan atau dispensasi) kepada orang sakit, yang jika berwudu harus menghindari air untuk bertayamum. Soalnya kalau dipaksakan akan menambah parah penyakit yang diderita atau sembuhnya bisa bertambah lama.

Demikian pula, berkaitan dengan perempuan yang sedang datang bulan (haid), al-Quran pun memberi perhatian khusus agar sang istri yang sedang haid tidak boleh disetubuhi.

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Haid itu adalah kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS al-Baqarah [2]: 222)

Selain itu, perhatian Islam kepada umatnya agar menjaga kesehatan juga terlihat dalam banyaknya ayat yang menyebut kata “syifa” dan derivasinya, yang berarti penawar atau penyembuhan.

Islam dan Kesehatan Masyarakat

Perhatian Islam terhadap kesehatan masyarakat (public health) tercermin pada ajaran-ajaran operasional syariat Islam yang mengatur relasi di antara sesama manusia. Dengan kata lain, pandangan Islam tentang kesehatan masyarakat terkait dengan konsepsinya tentang manusia sebagai makhluk sosial, yakni manusia yang hidup dalam suatu komunitas atau masyarakat.

Berkaitan dengan konsepsi tentang masyarakat yang ideal ini, ada dua pandangan dominan di kalangan umat Islam. Kelompok pertama memandang perlunya sebuah tatanan masyarakat yang islami di bawah kendali seorang pemimpin (misalnya Khalifah). Kelompok ini terkesan  “agak emosional” dan terlalu berhati-hati, meskipun didasari keikhlasan. Mereka bersikeras untuk menolak semua tatanan model Barat yang dikatakan “sekuler” dan menuntut pendirian negara Islam.

Sementara itu, kelompok kedua, lebih memandang persoalan ini secara lebih luas dan jernih. Mereka tidak lagi mempersoalkan bentuk formal “masyarakat Islami” itu. Bagi mereka, apa pun bentuk tatanan, sistem atau model itu, semuanya bisa diterima sepanjang umat Islam bisa menjalankan ajaran mereka dengan leluasa, meskipun tidak mengatasnamakan “Islam”.

Menurut saya, pada dasarnya urusan kemasyarakatan merupakan urusan duniawi, sebagaimana yang dilansir Rasulullah SAW: “kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian” (antum a’lamu biumuri dunyakum). Pernyataan Nabi ini pula yang mendasari posisi umat Islam untuk tidak terlalu eksklusif dalam berinteraksi dengan umat agama dan kepercayaan lain. Jadi secara konsepsional Nabi tidak mewariskan model tatanan masyarakat tertentu bagi umat Islam.

Namun, Islam sebagai suatu agama tidak bisa dilepaskan dari interaksi sosial umat muslim dengan umat dari agama mana pun, sehingga konsep sekuler tidak terjadi dalam Islam. Moralitas Islam senantiasa menyatu dalam diri muslim. Bahkan, ada beberapa ajaran Islam yang menekankan relasi horizontal yang sifatnya sosial.

Dengan demikian Islam bukanlah agama yang menutup diri dari arus budaya luar termasuk modernisasi dan globalisasi, sepanjang tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam (ushulul khams atau al-kulliyyah al-khams).

Para ulama kemudian merinci lebih jauh lagi dalam bentuk kaidah-kaidah fikih seperti “akhaf al-dararayn” (mengambil sikap yang resikonya paling kecil dari dua macam bahaya atau mudarat) dan “La dlarar wa la dliror” (tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan juga orang lain), dan “La tadzlimu wa la tudzlamun” (tidak menzalimi orang lain dan tidak pula menjadi korban kedzaliman).

Dari sinilah kerangka berpikir Islam dalam memandang masalah kesehatan masyarakat bisa kita pahami secara utuh. Kesehatan masyarakat merupakan masalah sosial dan tidak bisa dipisahkan dari segenap kehidupan umat manusia. Sementara kemunculan Islam sebagai suatu agama tidak terlepas dari tujuan untuk merealisasikan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Oleh karena itu, secara tidak langsung nilai-nilai moral Islam akan turut serta memainkan peranan penting dalam soal jaminan kesehatan masyarakat. Dan, itu dibuktikan oleh Islam dalam soal etika pelayanan kesehatan masyarakat.

Jelas, etika mendapat posisi sangat penting dalam Islam. Terutama yang berkaitan dengan etika sosial kemasyarakatan. Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis, misi Nabi SAW adalah untuk menyempurnakan moralitas dan etika yang baik (liutammima makarimal akhlaq). Karena pentingnya etika sosial ini, seorang muslim tidak cukup hanya mengikrarkan diri ber-Islam dan beriman, tetapi harus dicapai dari sebuah ihsan (kebajikan dan amal saleh).

Dan, ihsan adalah esensi dari moralitas dan etika sosial dalam Islam. Dengan demikian, pelayanan kesehatan bagi masyarakat, baik sebagai dokter, tabib, bidan, perawat, atau pun orang-orang yang terlibat menolong para korban bencana, merupakan sebuah tugas yang mulia. Dan, tidak berlebihan apabila hal itu termasuk kegiatan yang dipuji Nabi SAW dalam sabdanya: “Khairunnas anfauhum linnas” (sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat dan berjasa bagi umat manusia).

Awalnya, niat calon pelayan kesehatan haruslah ikhlas, lurus dan tepat. Sesuai dengan sabda Nabi SAW: “innamal a’malu binniyat” (semua aktivitas dan amal kebaikan itu tergantung pada posisi niat. Tidak jarang suatu perbuatan yang dipandang remeh, tapi justru menjadi sarana keberuntungan (masuk surga) kelak di akhirat.

Sebaliknya, banyak pula pekerjaan baik, berujung pada kesia-siaan, yakni masuk neraka, hanya karena niatnya yang jelek. Jadi, keikhlasan menuntut sikap sabar dan tawakal dalam diri masing-masing individu. Kepentingan pribadi atau kepentingan apa pun selain Allah (lillahi ta’ala) harus dibuang jauh-jauh. Singkatnya, hanya ridha Allah (mardlatillah) yang senantiasa diharapkan.

Namun demikian, keikhlasan beramal saleh ini tidaklah lantas diartikan sebagai “pekerjaan nonprofit”. Sikap profesionalisme justru harus terus dipacu. Kepuasan para pasien pada hakikatnya menjadi unsur utama bagi instrumen mardlatillah. Untuk merealisasikan kepuasan orang-orang yang kita layani, upaya ini harus dikelola secara maksimal.

Kehidupan dunia ini tidak mungkin dilepaskan dari hal-hal bersifat materi. Namun, jangan sampai orientasi hidup kita  hanya tertuju kepada materi belaka. Uang adalah salah satu sarana bagi penunjang kehidupan kita, tetapi jangan sampai hati kita terpikat oleh urusan duit semata.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, seorang dokter atau bidan pasti menghadapi berbagai macam karakter  dan tabiat para pasien. Mereka semua datang hanya ingin sembuh. Jadi, orang-orang yang terlibat dalam kerja pelayanan kesehatan masyarakat harus senantiasa berkarakter rahman atau pengasih, seperti halnya sifat Allah Yang Maha Kasih dan Penyayang. Hendaknya jangan sekadar memenuhi formalitas tugas dan tuntutan materi semata.

Empati dan berbagi rasa  dengan sang pasien atau orang-orang yang ditimpa musibah harus terus menerus dijunjung tinggi, sehingga misi utama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin (pemberi rahmat bagi alam semesta) benar-benar harus terpancar dalam pelayanan tersebut.

Dalam kaitannya dengan kontrasepsi, satu metode yang gampang menyulut kontroversi adalah penggunaan kondom. Kiai Said memiliki pandangan yang lebih luas dalam persoalan kondom sebagai ikhtiar darurat untuk melindungi diri dari penularan  penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang berujung pada AIDS.

Meskipun tak dibahas secara terbuka dalam kaitannya dengan penggunaan kondom, pandangannya relevan untuk menjelaskan tentang kedaruratan yang juga dapat digunakan dalam mendukung program KB. Di atas itu semua adalah terbangunnya sikap etika yang menghormati manusia dan perlunya untuk mengutamakan kemaslahatan.

Pandangan tentang Masalah HIV/AIDS

Misi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menuntut umat Islam untuk turut serta mengatasi segenap problem sosial yang dihadapi manusia di muka bumi ini. Kemaslahatan dan rahmat Islam tidak hanya bersifat lokal, dalam arti hanya ditunjukkan bagi umat pemeluknya, tetapi juga untuk kepentingan semua umat manusia, bahkan jagat seisinya. Semua harus turut merasakan kemaslahatannya.

Dari sini bisa dipahami bahwa aspek moral yang sempit tidaklah cukup terhadap nasib penderita HIV/AIDS ini. Aspek moral ini, sebagaimana ditemukan dalam formalitas hukum fikih, biasanya berbentuk sanksi dosa kalau seseorang melanggar atau hadiah pahala bagi yang menuruti perintah. Hukum seperti ini tidaklah memadai.

Pasalnya, Islam juga mengenal sisi humanistik (insaniyyah) dalam ajarannya sebagai implementasi dari prinsip rahmatan lil alamin. Apabila hanya berorientasi fiqh saja (fiqh-oriented), maka eksklusivisme akan menghantui penilaian seseorang  dalam menangani problem-problem kemanusiaan seperti soal HIV/AIDS ini.

Sebaliknya, penekanan terlalu jauh pada aspek insaniyyah akan membawa umat semakin jauh dari pemahaman agama secara kaffah. Jadi, bisa dikatakan sebagai perimbangan dua kutub ini, Islam tidaklah bisa melepaskan diri dari tanggung jawab sosialnya sebagai agama kemanusiaan. Itulah ajaran etika sosial dalam Islam.

Atas dasar argumen yang kokoh ini kita dapat mengembangkan pandangan-pandangan yang secara praktis membenarkan upaya-upaya untuk pencegahan penyebaran penyakit, pencegahan kehamilan yang tak dikehendaki, misalnya dengan menggunakan kontrasepsi termasuk penggunaan kondom sepanjang tak menyalahi aturan syar’i.

Pemimpin Orang Miskin

Nabi Muhammad saw adalah nabinya orang-orang miskin. Beliau berada di tengah-tengah orang miskin dan orang-orang tertindas; hidup dan berjuang bersama mereka. Allah swt, melalui Jibril, pernah menyodorkan pilihan pada Nabi Muhammad saw: menjadi miskin atau kaya.

“Jika kamu mau”, kata Jibril, “Saya bisa saja memberimu gunung emas”.

“Jelaskan padaku apa itu (kenikmatan) dunia?” tanya Nabi Muhammad saw pada Jibril.

“Yang halal saja masih terkena hisab (pemeriksaan harta kekayaan di akhirat), apalagi yang haram,” jawab Jibril.

“Jika begitu, saya pilih miskin; saya memilih akhirat daripada dunia,” ujar Nabi.

“Jika suatu saat saya lapar, saya akan bersabar. Dan, jika saya kenyang saya bersyukur. Bagiku itu semua sudah cukup.”

Selanjutnya Nabi Muhammad saw berdoa, “Tuhan, hidupkan aku dalam kemiskinan dan matikan aku dalam kemiskinan. Juga sertakan aku dalam golongan orang-orang miskin” (Abi al-Hasan al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, hal. 11, vol. 9).

***

Saya menduga, tak banyak orang Islam yang memilih dan meniru “sunnah” Nabi Muhammad saw yang satu ini: hidup miskin dan berjuang bersama orang-orang miskin. Bahkan, saya sedikit yakin, doa paling “ditakuti” kebanyakan umat Islam adalah doa ini: doa agar dimiskinkan Tuhan.

Ketika kita tanyakan doa tersebut pada “pejuang muslim” (ulama, intelektual, aktivis, atau apalah namanya) yang hidup mewah dan mengaku berjuang bersama orang-orang miskin yang tertindas dan terpinggirkan, mereka akan berusaha menakwil doa ini. Takwil sebagai bentuk ketakutan mereka sendiri, ketakutan terhadap kemiskinan dan hidup miskin.

Saya pikir inilah alasan utama keberadaan Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul di dunia ini. Pertanyaannya, sebagai umat dan pengikut nabi, beranikah kita mengikuti sunnah beliau yang satu ini?

Menjadi Zuhud

Zuhud bukanlah menolak dunia dan anti terhadap dunia. Al-Quran menggambarkan dunia sebagai “mazra’atul akhirah”, tanaman yang buahnya akan nikmati di akhirat. Jadi, sebagai manusia yang hidup di dunia ini, manusia tak mungkin menolak dunia dan mengingkari keberadaan dirinya di dunia ini. Dunia adalah pintu akhirat.

Dengan demikian, zuhud artinya menyadari bahwa dunia bukanlah segalanya. Dunia bukanlah tujuan hidupnya. Karena itu, seorang zahid tak menganggap penting dunia ini. Mereka tak mau menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat.

Al-Syadzili (1197-1258), pendiri tarekat (ordo sufi) Sadziliyah, adalah sufi yang kaya raya. Namun, apa pendapatnya tentang dunia? “al-dunya fi aydina la fi qulubina, dunia ada di genggamanku, tapi tidak di hatiku,” katanya.  Ini selaras dengan pendapat Fudayl bin Iyad (w. 803) yang mengatakan sufi adalah pakaiannya dunia, tetapi tubuhnya akhirat, a-sufiyyah abdanuhum dunyawiyyah, ajsamuhum ukhrawiyyah. Jadi, seorang sufi tak bisa dinilai dari sisi zahirnya saja (penampakan luar) tapi juga sisi batinnya.

Namun, tak banyak juga sufi seperti al-Syadzili yang hidup bergelimang kekayaan tapi hatinya tetap bersih dan terjaga dari segala kotoran dunia. Ia ibarat orang yang bekerja di tempat kotor tapi tetap menjaga kebersihan. Sungguh pilihan yang berat dan sulit. Karena itu, kebanyakan sufi lebih memilih hidup sederhana dan miskin. Miskin sebagai pilihan hidup bukan sebagai nasib, keterpaksaan atau ketidakberdayaan menghadapi dunia.

Jadi, ketika seseorang sudah bisa mengontrol dan memiliki kekuasaan penuh atas hatinya, pikiran, serta kesadaranya, kaya atau miskin bukan lagi sebagai persoalan hidup, melainkan sebuah pilihan dan sikap hidup. Baginya, musuh paling nyata dan berbahaya adalah sikap tamak dan rakus. Dan itu terjadi baik pada orang kaya maupun miskin.

Manusia, Risiko, dan Hewan yang Terlupakan

Kita sedang hidup di masa ketika manusia merasa berdaulat penuh atas bumi. Kita menentukan siapa yang boleh hidup, siapa yang layak dimakan, dan siapa yang dianggap berharga. Hewan tidak lagi dipandang sebagai sesama makhluk hidup, melainkan sekadar komoditas dalam rantai produksi kapitalis yang berputar tanpa henti.

“Manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasanya.”

Kini kalimat itu terdengar bagai gema nostalgia, bagai suara samar di tengah dunia yang semakin kehilangan makna ekologisnya. Saat hutan dibabat demi ladang pakan ternak, saat udara dipenuhi jejak karbon dari daging yang kita santap, dan saat hewan-hewan kehilangan habitatnya demi ambisi kemajuan, kita seakan lupa bahwa mereka pun memiliki hak hidup yang sama.

Modernitas telah menciptakan risiko buatan manusia, yang melampaui batas waktu dan ruang. Dahulu kala, manusia menghadapi ancaman yang tak terhindarkan dari alam itu sendiri. Badai dahsyat menghancurkan permukiman, gempa bumi mengguncang bangunan hingga rata dengan tanah, dan banjir bandang menenggelamkan segala yang dilaluinya.

Kekuatan alam adalah penguasa mutlak, memaksa manusia untuk beradaptasi, berlindung, dan menerima takdir mereka. Hidup adalah perjuangan yang tak pernah usai melawan elemen-elemen yang tak terkendali ini, membentuk masyarakat yang menghormati dan terkadang takut akan kekuatan alam.

Namun, seiring berjalannya waktu, lanskap ancaman telah berubah secara drastis. Ironisnya, kini ancaman terbesar justru berasal dari sistem yang kita bangun sendiri, dari inovasi dan kemajuan yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup. Industri-industri besar, dengan ambisi yang hanya berfokus pada keuntungan, telah mengubah ekosistem, mencemari udara dan air, serta mengeksploitasi sumber daya hingga batasnya.

Ekonomi global, yang didorong oleh obsesi efisiensi tanpa memedulikan dampak sosial dan lingkungan, menciptakan kesenjangan yang makin lebar dan mendorong praktik-praktik yang merusak. Lebih jauh lagi, ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi mercusuar penerang dan penuntun kemajuan, sering kali berjalan tanpa kompas moral, menghasilkan teknologi yang berpotensi membahayakan atau digunakan untuk tujuan yang meragukan. Kita telah menciptakan jaring rumit berisi masalah yang kini menjerat kita sendiri, sebuah ironi pahit dari kemajuan yang kebablasan.

Industri pangan global adalah salah satu contohnya. Di balik sepotong daging, tersimpan kisah panjang: deforestasi demi ladang pakan, emisi metana dari ternak, eksploitasi tenaga kerja, hingga penderitaan hewan yang dijadikan mesin hidup. Semua dilakukan demi memenuhi selera manusia modern yang merasa berhak atas segalanya.

Polusi dari peternakan di satu negara dapat mempercepat pemanasan global yang meluluhlantakkan ekosistem di negara lain. Risiko menjadi demokratis dalam dampaknya, meski tetap elitis dalam penyebabnya.

Berkaca dari pemikiran Karl Marx, kapitalisme membuat ada jurang (keretakan metabolik) antara manusia dan alam. Manusia terus mengambil dari bumi tanpa pernah benar-benar mengembalikannya. Produksi dijalankan bukan untuk menjaga keberlanjutan, tapi hanya demi keuntungan.

Sekarang, keretakan itu juga terlihat dalam hubungan manusia dengan hewan. Hewan tidak lagi dipandang sebagai sesama makhluk hidup, tetapi hanyalah sekadar barang produksi. Sapi dihitung sebagai potongan daging, ayam sebagai kode produksi, dan ikan sebagai stok industri. Hubungan sosial kita berubah menjadi sekadar hubungan ekonomi.

Dari sinilah muncul risiko yang paling sunyi yaitu, risiko moral. Kita tahu bahwa industri daging merusak bumi, tetapi kita tetap membiarkannya karena lebih memilih kenyamanan daripada keberlanjutan. Kapitalisme akhirnya merusak alam sekaligus mematikan empati kita.

Jika dulu konflik manusia adalah soal siapa yang paling kaya, kini konflik itu bergeser menjadi siapa yang paling sedikit menanggung bencana. Para petani kecil kehilangan lahan akibat industri pangan global, masyarakat adat terusir dari hutan, sementara hewan yang tak memiliki suara untuk berkata-kata menjadi korban pertama dari rasionalitas produksi modern.

Ya, kemajuan yang kita banggakan ternyata melahirkan ancaman terhadap kehidupan itu sendiri. Teknologi, ekonomi, dan efisiensi yang dulunya dianggap penyelamat, justru menjadi penyebab bencana ekologis baru.

“Masyarakat modern menjadi korban dari logika yang diciptakannya sendiri.”

Manusia begitu percaya bahwa sains dan teknologi dapat menyelamatkan bumi. Padahal, keduanya kini justru menjadi sumber masalah baru. Lihatlah industri peternakan modern yang menciptakan hewan-hewan “super produktif”. Ayam akan tumbuh dua kali lebih cepat, sapi yang diubah genetiknya agar menghasilkan lebih banyak susu. Efisiensi menjadi agama baru, sementara keberlanjutan kehilangan tempat.

Kita perlu menyadari bahwa manusia hanyalah satu spesies di antara miliaran kehidupan lain yang menghuni bumi ini. Bahwa menyelamatkan hewan berarti memulihkan metabolisme alam dan memulihkan bumi berarti menyelamatkan diri kita sendiri. Kesadaran ini membawa implikasi besar. Setiap spesies, sekecil apa pun, memiliki peran unik dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Punahnya satu spesies dapat memicu efek domino yang merusak rantai kehidupan lainnya, mengganggu siklus nutrisi, penyerbukan, atau pengendalian hama alami.

Marx pernah menulis: “Manusia hidup dari alam; artinya, alam adalah tubuhnya.”

Ketika tubuh itu terluka, manusia pun turut merasakan sakitnya. Ketika hutan hilang, sungai kering, dan hewan punah, kehidupan manusia pun perlahan kehilangan penopangnya.

Maka, seruan “Save Animals, Save the Planet!” merupakan slogan moral, dan panggilan untuk mengubah arah modernitas dari logika produksi menuju logika kehidupan.