Perspektif Ibu di Balik Laut Bercerita

/0 Comments/in , /by

Film Laut Bercerita menyajikan dengan sangat baik perjalanan seorang pemuda bernama Biru Laut dalam memperjuangkan keyakinannya bersama teman-temannya. Sinopsis film ini membawa penonton pada kisah aktivisme mahasiswa, penculikan, dan potret kelam rezim Orde Baru pada masa itu. Sebuah kisah tentang keberanian anak-anak muda dalam menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Namun, kali ini saya mencoba keluar dari tema besar yang ingin disampaikan film tersebut. Saya ingin melihatnya dari sudut pandang yang berbeda.

Saya menonton film ini sendirian, di sebuah bioskop dekat kantor. Sebelumnya, saya bahkan harus buru-buru menyelesaikan pekerjaan agar bisa mengejar jadwal pemutaran pukul 13.00 WIB. Keinginan menonton film ini sebenarnya muncul setelah sehari sebelumnya anak saya, yang masih duduk di bangku SMA, meminta izin menonton film tersebut sepulang sekolah. Setibanya di rumah, ia bercerita dengan begitu antusias tentang cita-citanya setelah lulus SMA dan memasuki dunia perkuliahan. Ia ingin menjadi seperti Kinan, teman Mas Laut. Seorang perempuan yang pintar, kritis, aktivis, dan berani menyuarakan kebenaran demi memperjuangkan keadilan.

Cerita anak saya itu membuat penasaran. Seperti apa sosok Kinan yang begitu membekas dalam pikirannya? Apa yang membuat tokoh tersebut mampu menginspirasi anak saya sedemikian rupa? Di satu sisi saya merasa bangga, tetapi di sisi lain terselip rasa ragu dan khawatir. Sejauh mana sosok dan nilai-nilai yang dibawa tokoh tersebut akan diinternalisasi oleh anak saya? Apakah ia benar-benar memahami konsekuensi dari perjuangan yang begitu ia kagumi?

Ternyata, setelah menonton film ini, saya justru menemukan pemaknaan yang sangat berbeda dengan anak saya.

Jika anak saya melihat film ini melalui sosok Kinan dan semangat aktivisme mahasiswa, saya justru lebih banyak memikirkan orang tua Laut. Saya melihat film ini dari sudut pandang seorang ibu yang memiliki anak, yang dalam keadaan apa pun selalu menjadi bagian terbesar dari pikiran dan kehidupannya.

Bagi saya, kehadiran seorang anak tidak hanya terasa ketika ia berada di dekat kita, ketika wajahnya bisa dilihat, suaranya bisa didengar, atau keberadaannya bisa dipastikan. Bahkan ketika anak berada jauh, ia tetap hadir dalam pikiran dan doa. Ada kalanya, saat berdoa, saya baru menyadari bahwa doa untuk anak begitu panjang dan seolah mengalir dengan sendirinya. Sementara doa untuk orang tua, suami, bahkan untuk diri sendiri, terkadang justru terlupakan atau terasa lebih singkat. Seolah-olah, mendoakan anak adalah sesuatu yang otomatis dilakukan oleh hati seorang ibu.

Mungkin memang demikian adanya. Orang tua, khususnya seorang ibu, tidak pernah benar-benar siap untuk jauh dari anaknya. Sejauh apa pun anak pergi, selalu ada bagian dari dirinya yang tertinggal dalam pikiran dan perasaan orang tuanya.

Dalam film ini, Biru Laut digambarkan sebagai sosok anak yang baik dan menyayangi keluarganya. Meskipun harus menempuh pendidikan di luar kota, ia tetap menjaga komunikasi dengan bapak, ibu, dan adiknya. Dalam situasi ketika teknologi komunikasi belum semudah sekarang, ia tetap berusaha memberikan kabar bahwa dirinya baik-baik saja. Barangkali bagi Laut, kabar sederhana itu adalah bentuk kasih sayang kepada keluarga, sekaligus caranya mengurangi kekhawatiran orang tuanya.

Namun, saya membayangkan bagaimana perasaan orang tuanya ketika kabar itu akhirnya tidak lagi datang. Bagaimana seorang ibu menjalani hari-harinya ketika anak yang biasanya memberi kabar tiba-tiba menghilang? Bagaimana rasanya menunggu seseorang yang tidak diketahui keberadaannya, tanpa kepastian kapan akan pulang, bahkan tanpa tahu apakah ia masih bisa pulang?

Saya sangat trenyuh ketika melihat bagaimana harapan orang tua Laut untuk suatu hari mendengar ketukan pintu dan mendapati anaknya kembali ke rumah tetap terpelihara. Di tengah kesimpangsiuran informasi, tanpa kepastian tentang keberadaan dan nasib anaknya, mereka terus hidup dalam penantian. Sebuah penantian yang tidak memiliki batas waktu, karena anaknya selamanya berada dalam status orang hilang.

Ini adalah pilihan yang sangat berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Betapa pun menyakitkannya, mungkin akan lebih mudah bagi orang tua untuk menerima kenyataan jika anaknya dinyatakan telah meninggal dunia, jasadnya ditemukan, dimakamkan dengan layak, dan mereka memiliki tempat untuk berziarah, mengunjungi makamnya kapan saja, serta memanjatkan doa. Setidaknya ada kepastian yang dapat membantu mereka perlahan-lahan menerima kehilangan. Namun, bagaimana jika kepastian itu tidak pernah ada? Harapan untuk melihat anaknya pulang tetap harus dijaga, sementara kemungkinan terburuk juga terus menghantui pikiran.

Film ini menggambarkan penantian itu melalui hal-hal sederhana yang justru terasa begitu menyayat hati. Bapaknya Laut tetap menyiapkan piring untuk Laut, seolah-olah anaknya masih akan duduk dan makan bersama keluarga. Ibunya tetap memasak tengkleng, makanan kesukaan Laut, dengan harapan suatu hari anaknya pulang dan bisa menikmati masakan kesukaannya lagi. Bagi orang lain, mungkin itu hanya sepiring makanan dan masakan yang disiapkan seperti biasa. Namun, bagi saya, itu adalah wujud cinta seorang ibu dan bapak yang belum bersedia melepaskan harapan.

Saya membayangkan, setiap hari kedua orang tua itu hidup dengan doa dan pertanyaan yang sama. Seandainya anakku masih hidup, di mana dia sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia masih ingat rumah? Namun, jika ternyata anakku sudah tiada, di mana jasadnya? Bagaimana nasibnya? Dan mengapa kami tidak pernah diberi kesempatan untuk mengetahui semuanya? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin akan terus berulang, hari demi hari, tanpa pernah menemukan jawaban.

Ada pepatah Jawa yang mengatakan, “Mati anak telentang, mati bapak telungkup.” Sebuah ungkapan yang menggambarkan betapa beratnya orang tua kehilangan anak. Anak adalah belahan jiwa, bagian dari diri yang telah dilahirkan, dibesarkan, dan dicintai dengan sepenuh hati. Orang tua mungkin rela berkorban apa pun, bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri, demi membela dan melindungi anaknya. Karena itu, kehilangan anak bukan sekadar kehilangan seseorang dalam keluarga, melainkan kehilangan bagian dari kehidupan itu sendiri.

Di titik inilah saya merasa film ini begitu menyentuh. Saya tidak hanya melihat seorang pemuda yang berjuang mempertahankan keyakinannya, tetapi juga seorang anak yang dirindukan keluarganya. Ada seorang ibu yang terus berharap, menunggu, dan berdoa. Ada kerinduan yang tidak selesai, kekhawatiran yang tidak menemukan jawaban, serta harapan akan kepulangan yang mungkin tidak pernah terwujud.

Dan yang paling menyakitkan dari kisah orang tua Laut bukan hanya kemungkinan bahwa anak mereka telah tiada, melainkan kenyataan bahwa mereka tidak pernah benar-benar diberi kesempatan untuk mengetahui, menerima, dan mengikhlaskan kepergiannya.

Jika anak saya memaknai pesan film ini melalui sosok Kinan, seorang mahasiswi yang tegas, pintar, dan berani menyuarakan kebenaran, maka saya justru lebih banyak tertuju pada orang tua Laut. Mungkin karena saya juga seorang ibu. Saya memahami bahwa anak adalah prioritas dalam hidup saya. Bukan berarti saya tidak menginginkan anak saya tumbuh menjadi pribadi yang kritis, berani, dan memiliki kepedulian terhadap keadilan. Justru saya ingin ia memiliki semua itu. Namun, sebagai orang tua, tentu ada harapan lain yang selalu menyertainya: semoga dalam setiap langkah dan perjuangannya, ia selalu diberi keselamatan dan dapat kembali ke rumah.

Pada akhirnya, film yang sama bisa menghadirkan pesan yang berbeda bagi setiap orang. Anak saya pulang dari bioskop dengan membawa inspirasi tentang keberanian dan perjuangan. Sementara saya pulang dengan membawa pikiran tentang kerinduan, kehilangan, dan betapa berharganya kehadiran seorang anak dalam kehidupan orang tuanya.

Sebab, anak mungkin bisa pergi jauh untuk memperjuangkan apa yang diyakininya. Namun, bagi orang tua, sejauh apa pun ia pergi, selalu ada piring yang disiapkan, makanan kesukaan yang dimasak, dan doa yang menunggu kepulangannya.

Ada ibu dan bapak yang tidak pernah berhenti menunggu. Bukan karena mereka tidak mampu menerima kehilangan, tetapi karena mereka tidak pernah mendapatkan kepastian untuk benar-benar melepaskan.

Melacak Arti Kepahlawanan dalam Al-Quran

/0 Comments/in /by

“Sumber utama penindasan adalah kehidupan yang tidak pernah direnungkan.”

Farah El-Sharif, Muqaddamah Tarekat Tijaniyah

 

Berangkat dari pandangan Farah di ataslah selayaknya kita bisa memperingati Hari Pahlawan yang sudah menjadi agenda tahunan. Siapa yang disebut pahlawan? Mengapa kita menyematkan pahlawan pada seseorang dan tidak pada orang yang lain? Pertanyaan itu mungkin lebih sulit dijawab daripada mengucapkan “Selamat Hari Pahlawan Nasional 10 November”.

Begitulah watak manusia. Sebagaimana kata manusia yang terambil dari kata nasiya, mudah lupa. Kealpaan manusia dalam membaca realitaslah yang menjadi awal penindasan. hari ini, kita boleh mengatakan bahwa kita telah merdeka. Tetapi merdeka yang bagaimana? Apakah warga Sumatera, Kalimantan hingga Papua yang tanahnya dibakar juga merasakan kemerdekaan?

Dalam konteks global, kita sering meneriakkan modernitas, kebebasan bersuara dan hak asasi manusia. Namun, di mana HAM bagi rakyat Palestina yang tanahnya dijajah? Apakah kita sadar dengan realitas yang pelik itu? Dan kalau kita sadar, apakah kita akan menunggu secara pasif untuk kedatangan pahlawan yang membebaskan manusia dari penjajahan?

Di sinilah konsep kepahlawanan perlu dimaknai kembali. Jangan sampai pahlawan hanyalah kata manis untuk menunda perjuangan kita. Pahlawan adalah kata semu untuk menegaskan kita bisa diam. Biarlah para pahlawan yang menyelamatkan dunia.

Karenanya, pertanyaan utama yang perlu dijawab: siapa sebenarnya pahlawan itu?

Ketika membaca Al-Quran secara cermat, akan ditemukan korelasi antara kepahlawanan dengan kenikmatan. Dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir yang selalu umat Islam baca dalam salat, kita memohon ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Ayat ini kemudian ditafsirkan oleh ayat lain dalam Surat An-Nisa ayat 69:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

Dan siapa mentaati Allah dan Rasul (Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.

Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan ada empat kategori manusia yang diberi nikmat. Keempatnya adalah pahlawan kemanusiaan. Imam as-Sa’di dalam Tafsir Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan menjelaskan karakteristik keempat manusia mulia ini.

Pertama, yang disebut pahlawan adalah para nabi. Para nabi adalah mereka yang dilebihkan oleh Allah dengan wahyu-Nya, dan dikhususkan dengan keutamaan diutus kepada makhluk serta menyeru mereka kepada Allah.

Bagi umat Islam, nabi adalah pahlawan utama yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Al-Quran pada hakikatnya diturunkan untuk mengguncang status quo, bukan untuk mengukuhkannya. Bagaimana Nabi Ibrahim menggentarkan kekuasaan Namrud, Nabi Musa menggoyahkan kerajaan Fir’aun, Nabi Isa melawan kemapanan kaum Farisi Yahudi, serta Nabi Muhammad menolak hegemoni oligarki Quraisy. Semangat kenabian adalah spirit perjuangan melawan kezaliman.

Kedua, pahlawan adalah para shiddiqin, yaitu mereka yang kesempurnaan pembenarannya terhadap apa yang dibawa oleh para rasul; mereka mengetahui kebenaran, membenarkannya dengan keyakinan mereka, mengamalkannya melalui perkataan, perbuatan, dan keadaan, serta menyeru kepada Allah.

Para shiddiqin adalah orang-orang yang memperjuangkan kebenaran dengan sebenarnya. Ia bukan penjilat bermuka dua, yang tak seirama antara kata dan perilaku. Sepanjang zaman, selalu ada kelompok shiddiqin, meskipun jumlahnya tak banyak. Ulama dan cendekiawan yang rela dipenjara demi menegakkan kebenaran, berani mengambil risiko.

Ketiga, pahlawan adalah para syuhada, yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah lalu mereka terbunuh. Mereka berjuang bukan hanya dengan waktu dan harta, tetapi juga nyawa. Para syahid yang gugur di medan perang akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah.

Dalam konteks perjuangan Indonesia, banyak pahlawan yang syahid, meski namanya tak pernah tercatat dalam sejarah. Jasadnya pun tak terkubur di Taman Makam Pahlawan. Meski demikian, nama mereka akan tetap masyhur dan terkenang oleh penduduk langit.

Dan keempat, yang disebut pahlawan adalah mereka yang saleh. Orang-orang yang baik lahir dan batinnya sehingga baik pula amal perbuatannya. Mereka ini adalah orang-orang biasa yang istikamah menebar kebaikan. Para guru yang berjuang melawan kebodohan, para ayah yang memeras keringat menghidupi keluarganya, para ibu yang mendidik anaknya di rumah, para tukang sapu yang membersihkan jalanan setiap pagi, dan banyak lagi orang biasa lainnya; mereka adalah pahlawan. Pahlawan tanpa tanda jasa.

Menariknya, ayat tersebut diakhiri dengan ungkapan indah: para pahlawan adalah teman yang terbaik. Teman bukan sebatas teman, tetapi teman yang diikuti kebaikan dan perjuangannya. Jadi, pahlawan sebenarnya bukan hanya satu sosok abstrak yang jauh dari kehidupan. Pahlawan adalah setiap manusia yang memilih keluar dari zona nyamannya untuk berjuang. Semangat kepahlawanan tidak boleh padam. Kita perlu terus melanjutkannya.

Cara utama dan pertama adalah dengan belajar jejak perjuangan generasi terdahulu. Menghargai pahlawan bukan hanya dengan upacara atau ziarah ke makam pahlawan, tetapi juga meneladani perjuangannya. Hari ini, kita kekurangan keteladanan guru bangsa. Nyaris tidak ada tokoh yang menyamai Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir, Buya Hamka, M. Natsir, dan lain-lain.

Dengan belajar perjuangan pahlawan, kita dapat menjaga amanah kemerdekaan. Bagaimana pun juga kemerdekaan adalah nikmat besar yang harus dijaga. Perpecahan adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita pahlawan yang menyatukan berbagai suku, ras, dan agama di Nusantara. Di tengah situasi bangsa yang kian carut-marut ini, kita perlu mengutamakan kepentingan bersama, dibanding kepentingan golongan. Terutama kepada mereka yang saat ini diberikan amanah sebagai pemimpin, perlu memberikan keteladanan layaknya pahlawan yang rela berkorban, bukan justru menuntut pengorbanan rakyat.

Dengan demikian, kita dapat mengisi kemerdekaan sekecil apapun sesuai dengan kapasitas masing-masing. Satu hal yang sering dilupakan, bahwa bersuara mengkritisi kondisi saat ini adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Rasa cinta pada bangsa diwujudkan bukan dengan diam melihat kebobrokan, tetapi dengan bersuara lantang terhadap kezaliman.

Hanya dengan terus bersuara, kita menghidupkan suara pahlawan yang kini terkubur berkalung tanah.

Bumi Tidak Pernah Lupa, Mengapa Kita Melupakan Kearifan Leluhur?

/0 Comments/in /by

Jauh sebelum keberadaan istilah perubahan iklim, krisis ekologis, dan pembangunan berkelanjutan dikenal luas oleh masyarakat, leluhur kita memiliki caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan alam. Mereka membaca musim melalui perubahan angin, memahami pola subur tanah berdasarkan pengalaman, menjaga kelestarian hutan melalui aturan adat, dan mengelola air dengan prinsip kebersamaan.

Alam bukan hanya sekedar sumber daya yang dieksploitasi, melainkan ekosistem kehidupan yang harus dihormati dan dirawat bersama. Sayangnya, seiring dengan globalisasi dan perkembangan zaman, pengetahuan ini tergerus perlahan dan pada akhirnya mulai terlupakan.

Modernisasi yang kerap berlangsung membawa kemudahan bagi manusia, dengan teknologinya yang menawarkan efisiensi dan pembangunan yang menjanjikan kemajuan. Namun, dalam proses kemudahan  yang ditawarkan modernisasi tersebut, kita juga menghadapi berbagai persoalan lingkungan yang semakin kompleks.

Berdasar pada data yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan Indonesia, pada 2024 terjadi deforestasi yang mencapai hingga 175,4 ribu hektar. Sementara itu, BMKG juga mencatat bahwa tahun 2024 adalah tahun terpanas di Indonesia, dengan catatan suhu rata-rata tahunan hingga 27,521°C. Masalah lingkungan tidak lagi merupakan ancaman yang jauh dari kehidupan manusia, dimana ironisnya saat kita berusaha mencari solusi menyelamatkan bumi dari kerusakan, berbagai pengetahuan berharga tentang kearifan lokal perlahan terkikis.

Terjadinya krisis lingkungan bukan semata-mata hanya persoalan kerusakan alam, lain daripada itu, peristiwa ini juga mencerminkan perubahan cara pandang manusia dalam memperlakukan lingkungan. Alam cenderung ditempatkan sebagai objek ekonomi, daripada melihat nilai ekologis, sosial dan budaya yang melekat terhadapnya. Hutan dinilai berdasarkan kayunya, sungai berdasarkan potensi pemanfaatannya, dan tanah berdasarkan pada keuntungan yang dapat dihasilkan.

Persoalan lingkungan tidak hanya terjadi pada hutan, namun juga menyentuh sumber kehidupan lain seperti wilayah perairan, dimana dalam Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2024, terlihat bahwa pada titik pemantauan kualitas air sungai 63,7%-nya berstatus tercemar ringa, 10,6%-nya tercemar sedang, dan 0,7%-nya tercemar berat.

Alam terus dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dan manusia perlahan kehilangan sesadaran bahwa keberlangsungan hidupnya bergantung pada ekosistem alam.

Ironisnya, sejak dahulu para leluhur sebenarnya telah mengembangkan berbagai aturan dan kebiasaan yang mengajarkan batas dalam memanfaatkan alam. Saat pengetahuan ini tidak lagi diwariskan maka yang hilang bukan sebatas persoalan tradisi, namun ingatan kolektif terhadap sikap manusia yang seharusnya hidup berdampingan dengan lingkungan.

Kearifan Lokal sebagai Warisan yang Menyimpan Kesadaran Ekologis

Warisan kekayaan pengetahuan lokal dalam pelestarian lingkungan di Indonesia bukanlah sebuah gagasan yang baru. Sebagai contoh, terdapat tradisi sasi di Maluku yang merupakan aturan adat dalam membatasi pengambilan sumber daya alam dalam jangka waktu atau wilayah tertentu. Dari tradisi ini, masyarakat memberi kesempatan bagi sumber daya laut dan alam untuk pulih sebelum dimanfaatkan kembali. Tradisi sasi mengajarkan kita bahwa dalam melakukan pemanfaatan terhadap alam, terdapat pula tanggungjawab untuk memberikan kesempatan bagi alam agar dapat memulihkan dirinya.

Di Bali, terdapat tradisi subak, yakni pengelolaan irigasi tradisional yang tidak hanya mengatur distribusi air untuk pertanian, melainkan juga sebuah cermin hubungan antara manusia, alam dan nilai spiritual melalui filosifi Tri Hita Karana. UNESCO mengakui tradisi ini sebagai warisan dunia, karena memperlihatkan pengelolaan air, kehidupan sosial, dan hubungan manusia dengan alam yang saling berkaitan. Subak mengajarkan bahwa sumber daya alam dapat dikelola melalui kerjasama, musyawarah, dan kepentingan bersama.

Sementara itu di Jawa terdapat tradisi pranata mangsa, yakni sistem pengetahuan tradisional untuk membaca perubahan musim sebagai pedoman kegiatan pertanian. Pranata mangsa lahir dari pengamatan yang dilakukan terhadap posisi matahari, perubahan cuaca, perilaku hewan, dan pertumbuha tumbuhan. Melalui pengamatan tanda-tanda alam, masyarakat kemudian menentukan waktu untuk mengelola tanah, menanam, dan memanen.

Meski adanya perubahan iklim membuat pola sulit diprediksi, namun pranata mangsa tetap memiliki nilai penting sebagai bukti kemampuan masyarakat dalam membangun pengetahuan berdasarkan kedekatannya dengan alam. Kearifan lokal sejatinya bukan hanya sekedar peninggalan budaya yang perlu disimpan di dalam museum. Lebih dari itu, di dalamnya teredapat nilai, prinsip dan pengalaman yang dapat menjadi sumber pembelajaran dalam menghadapi persoalan lingkungan saat ini.

Lupanya Manusia terhadap Kearifan Lokal

Terdapat berbagai faktor yang bisa kita identifikasi mengapa masyarakat lupa tehadap warisan kearifan lokal leluhur kepada alam. Salah satu penyebabnya adalah karena perubahan sosial yang berlangsung begitu cepat. Perkembangan teknologi, pola ekonomi modern, dan perubahan gaya hidup membuat masyarakat perlahan mulai meninggalkan praktek praktek tradisional.

Akibatnya, pengetahuan yang diwariskan melalui cerita, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam kehidupan sehari-hari semakin jarang dipraktekan oleh generasi-generasi selanjutnya. Selain itu, masih terdapat anggapan pengetahuan tradisional identik dengan hal yang kuno dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Padahal kemajuan tidak harus dibangun dengan mengesampingkan warisan pengetahuan leluhur. Teknologi modern memang menawarkan solusi praktis, namun belum pasti mampu memahami kondisi sosial, budaya, dan ekologis setiap wilayah secara mendalam.

Faktor penyebab lainnya adalah terputusnya pewarisan pengetahuan antar-generasi. Anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa semakin jarang berinteraksi dan belajar langsung dari petani, nelayan, masyarakat adat, atau orang-orang yang memiliki pengalaman dalam membaca alam. Akibatnya, pengetahuan yang dahulu hidup dalam praktek sehari-hari pada akhirnya hanya tersisa sebagai cerita di masa lalu.

Jika keadaan ini terus berlangsung, maka bukan tidak mungkin generasi selanjutnya mengenal kerusakan lingkungan dari berbagai kanal berita, namun tidak beriringan dengan pemahaman terhadap pengetahuan lokal yang dahulu digunakan untuk mencegahnya. Oleh karena itu, kita perlu menghidupkan kembali kearifan lokal di masyarakat. Ini bukan berarti menolak modernisasi atau mengajak manusia untuk kembali sepenuhnya kepada masa lalu. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk mempertemukan pengetahuan tradisional dengan ilmu pengetahuan modern untuk menciptakan solusi lingkungan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Salah satu ruang penting untuk menghidupkan kembali kearifan lokal adalah melalui pendidikan. Generasi muda perlu diperkenalkan terhadap tradisi dan praktek ekologis masyarakat setempat yang tidak hanya berdasarkan pada buku namun juga pengalaman untuk terjun langsung seperti pengenalan hutan, aliran sungai, pembelajaran terhadap sistem pertanian tradisional, dan berdialog dengan masyarakat adat agar dapat membangun kesadaran bahwa lingkungan memiliki hubungan erat dengan identitas serta kehidupan manusia.

Selain itu, pemerintah, lembaga pendidikan, peneliti, bahkan masyarakat juga perlu memberikan ruang bagi pengetahuan lokal dalam perencanaan pengelolaan lingkungan. Berbagai praktek tradisional yang masih relevan dapat didokumentasikan, dikaji secara ilmiah, dan disesuaikan dengan kebutuhan masa kini dengan catatan prosesnya harus tetap menghormati hak masyarakat pemilik pengetahuan serta pelibatan dalam setiap pengambilan keputusan. kearifan lokal juga perlu dipahami secara kritis dengan pengadaan dialog antar masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan modern agar pengetahuan ini dapat terus berkembang tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Bumi yang Selalu Mengingat

Menjaga bumi bukan hanya persoalan menciptakan teknologi yang lebih canggih atau merumuskan kebijakan yang lebih baik. Malah, menjaga bumi adalah upaya untuk membangun kembali kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasa yang bebas mengeksploitasinya tanpa batas. Bumi selalu ingat manusia yang belajar hidup darinya, baik dahulu maupun sekarang. Hutan banyak menyimpan jejak kehidupan, sungai membawa cerita tentang peradaban, dan tanah merekam hubungan panjang antara manusia dengan lingkungannya. Ironisnya, yang hilang malahan ingatan manusia tentang pentingnya menjaga keseimbangan tersebut.

Sudah saatnya kita berhenti menganggap kearaifan leluhur sebagai cerita masa lalu yang tidak lagi relevan. Di tengah krisis ekologis yang semakin nyata, pengetahuan lokal dapat menjadi salah satu pijakan untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Merawat alam berarti merawat kehidupan. Selanjutnya, dengan merawat ingatan kearifan lokal leluhur juga berarti menjaga pengetahuan agar tidak terputus oleh zaman.

Pada akhirnya, untuk menyelamatkan masa depan bumi manusia tidak harus selalu melakukannya dengan sesuatu yang baru. terekadang, manusia hanya perlu mengingat kembali apa yang sejak dahulu telah diajarkan oleh alam dan diwariskan oleh leluhurnya.

Apa Kata Sungai Mahakam?

/0 Comments/in /by

“Apa kata Mahakam? Apakah Mahakam semakin marah?”

Dr. Mislan, M.Si, Dosen FMIPA Unmul

 

Pertanyaan tersebut mengetuk hatiku saat mendengarkannya di Acara Susur Sungai Mahakam yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR), 8 November 2026. Selama dua tahun ini saya tinggal di Samarinda. Mahakam adalah bagian dari ritme kehidupan masyarakat.

Setiap hari saya memandang sungai ini sambil melalui jembatan Mahakam yang menghubungkan Samarinda Kota dan Samarinda seberang, tempat saya menetap. Setiap hari saya melihat puluhan kapal tongkang batu bara melalui sungai Mahakam. Setiap hari pula saya membaca jadwal pemadaman bergilir di channel whatsapp PLN Samarinda.

Kalau Mahakam bisa berbicara, apa yang akan dia sampaikan kepada kapal tongkang yang sehari bisa dilalui 30 kapal, yang satu kapalnya bisa mendatangkan 15 M? Kalau Mahakam bisa berteriak, apa teriakannya terhadap orang yang membuang sampah di aliran sungai? Kalau Mahakam bisa menangis, seberapa rintih tangisannya menyaksikan Pesut Mahakam kian langka?

Seandainya Mahakam meluapkan kemarahannya, bisa jadi seluruh Kota Samarinda, bahkan Kalimantan Timur, akan tergenang oleh air sungai yang sudah tercemar. Beruntungnya, Mahakam masih berbaik hati dengan menahan emosinya. Sepanjang sejarah, Mahakam telah memberikan kehidupan bagi masyarakat.

Pertama dan utama, Mahakam adalah jalur transportasi yang menghubungkan warga Samarinda dengan wilayah lainnya. Bahkan para perantau dari Sulawesi dan Jawa tempo dulu, menapaki kota ini melalui Mahakam.

920 km panjang sungai Mahakam menghubungkan berbagai wilayah di Kalimantan yang belum bisa diakses melalui jalur darat. Saya mendengar cerita orang tua, dahulu transportasi dari Berau ke Samarinda hanya bisa dilalui dengan naik kapal. Dengan panjang sungai tersebut, ada 292 anak sungai yang membuatnya menjadi nomor dua terpanjang setelah Sungai Kapuas. Tentu hal tersebut bukan hanya menyiratkan angka statistik saja. Angka tersebut termanifestasi dengan bagaimana masyarakat Kalimantan hidup, berjalan melalui hamparan sungai.

Hari ini, sungai Mahakam menjadi jalur utama pengangkut batu bara yang dalam sehari bisa membawa 6000 ton. Bayangkan, tak ada satu pun jalanan di darat yang bisa menampung massa seberat itu secara terus-menerus. Mahakam bisa melakukannya.

Apa kata Mahakam ketika industri ekstraktif itu membuat lanskap tanah Kalimantan sebagai penyangga sungai menjadi kian rapuh? Belum lagi serpihan emas hitam yang jatuh ke sungai, mempengaruhi kualitas airnya. Kapal tongkang membuat aliran sungai Mahakam menjadi sumpek, ruwet dan padat.

Saya menyaksikan secara langsung, ketika beberapa bulan lalu menaiki kapal dari Sulawesi Selatan. Saat kapal memasuki arus sungai dan hendak merapat ke pelabuhan, kapal harus bersaing dengan puluhan kapal yang ada berada di segala arah. Salah sedikit, bisa terjadi kecelakaan laut.

Selain sebagai jalur transportasi, sungai juga membawa fungsi ekonomi. Sebagaimana diketahui, sungai bukanlah benda mati. Di dalamnya, ada aneka makhluk yang hidup. Beragam ikan air tawar bisa dinikmati sekaligus sumber penghasilan para nelayan.

Dulu, orang banyak yang memancing di Mahakam. Kini, ikan-ikan pun enggan keluar. Sebab populasinya kian terancam di tengah kualitas air yang semakin buruk. Bukan hanya karena limbah batu bara, tetapi juga sampah yang dibuang ke sungai, dan praktik menangkap ikan dengan alat yang merusak ekosistem.

Penurunan daya dukung lingkungan ini pada akhirnya menciptakan paradoks pembangunan di tanah Borneo. Di satu sisi, sungai menjadi urat nadi yang menggerakkan roda logistik raksasa energi nasional; namun di sisi lain, denyut hayati di dalam air perlahan mati. Ruang hidup nelayan tradisional semakin terhimpit oleh alur pelayaran komersial yang masif, menyisakan kecemasan tentang masa depan ekosistem perairan yang kehilangan keseimbangannya.

Berkelindan dengan fungsi ekonomi, sungai Mahakam juga membawa nilai kebudayaan yang kuat. Mahakam mengandung mitologi yang kaya. Salah satunya cerita soal Lembuswana yang saat ini diabadikan menjadi nama pusat perbelanjaan di Samarinda.

Selain soal mitos, Mahakam juga merekam kebudayaan sosial masyarakat pesisir yang khas. Ada istilah tajun ciruk yang menggambarkan aktivitas terjun bebas ke dalam air dengan posisi kepala lebih dulu untuk menyelam. Bagi masyarakat Samarinda, terutama generasi yang tumbuh di era jembatan kayu dan sungai yang bersih, tajun ciruk adalah tradisi bermain masa kecil yang sangat melekat di memori kolektif.

Aktivitas ini biasanya dilakukan oleh anak-anak dan remaja di sepanjang tepian Sungai Mahakam atau Sungai Karang Mumus. Sayangnya, kebiasaan bermain tajun ciruk di sungai perkotaan Samarinda saat ini sudah sangat jarang dijumpai karena kondisi sungai yang sudah mengalami pencemaran dan sedimentasi, serta faktor keamanan bagi anak-anak.

Dari sini dapat dipahami, Mahakam bukan hanya soal masa kini, tetapi juga membangkitkan memori kolektif masa lalu. Ketika dahulu Mahakam masih aman untuk dijadikan tempat bermain, kini tak demikian adanya.

Saat ini, sungai Mahakam juga mempunyai fungsi rekreasi yang kuat melalui pariwisata susur sungai dan spot berkumpul di tepian seperti Teras Samarinda. Namun, aspek pariwisata ini perlu dicermati secara bijak agar tidak menciderai fungsi ekologi yang sangat kuat dari kehadiran sungai. Sungai punya fungsi ekologi, tak bisa dinafikan oleh siapa pun. Air sungai membantu tumbuhan di sekitar bisa mendapatkan akses untuk bertumbuh.

Lebih dari itu, fungsi ekologis Mahakam adalah benteng pertahanan terakhir bagi kestabilan iklim mikro dan pencegahan abrasi di kawasan pesisir daratan Kalimantan. Ketika hutan-hutan di hulu terus dikonversi dan pencemaran di badan sungai dibiarkan tanpa pemulihan yang serius, maka ancaman ekologis tinggal menunggu waktu untuk menagih dampaknya kepada manusia.

Mahakam bukan hanya untuk Kalimantan, tapi juga memberikan devisa bagi negara ini. Melalui alirannya, kekayaan Benua Etam dibawa ke Pulau Jawa dan keluar negeri. Sayangnya, siapa yang mau bersuara untuk Mahakam ketika ia menjadi korban penjajahan?

Warisan Dunia yang Kehilangan Pohonnya

/0 Comments/in /by

Pohon kepel adalah pohon yang punya nilai legenda di Kota Yogyakarta, anehnya mengapa tidak kelihatan tumbuh di sepanjang Malioboro? Malioboro adalah bagian dari Sumbu Filosofi Yogyakarta (SFY) yang oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia (Sadana, dkk, 2024). Malioboro adalah penggalan konsep perjalanan manusia manunggaling kawulo gusti.

Suatu konsep kehidupan persiapan manusia yang sudah memasuki usia senja untuk mempersiapkan diri menghadap Gusti Allah Ta’ala. Bekal yang dilakukan adalah melakukan berbagai amal kebaikan dan menghindari dosa. Oleh karena itu pohon kepel, keben, kemuning, dan gayam adalah simbol akhir perjalanan hidup manusia.

Kepel bermakna tekad sebagai orang tua yang tanggung jawab. Keben berarti menutup  perjalanan hidup dengan amal shalih. Kemuning bermakna kebeningan, ketulusan  pikiran dan kesucian jiwa. Sedangkan Gayam mengandung makna kedamaian dan kenyamanan menuju keabadian. Pohon-pohon itu saat ini tinggal kenangan dan tidak lagi terlihat saat jalan-jalan sepanjang Malioboro hingga tugu Pal Putih.

Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah garis imajiner yang di mulai dari Panggung  Krapyak dan berakhir di Tugu Pal Putih (Pratama, 2025). Garis imajiner ini melambangkan perjalanan hidup manusia dari lahir  hingga akhir hayat yang dibagi menjadi usia bayi hingga remaja digambarkan dari Panggung Krapyak–Kraton.

Masa dewasa disimbolkan hidup di kawasan Kraton dari Alun-Alun Kidul–Kraton-Alun-Alun Utara. Terakhir masa senja manusia direpresentasikan ke dalam manunggaling kawula gusti antara Alun-Alun Utara sampai Tugu Pal Putih. Konsep kehidupan sangka paraning dumadi diwakili melalui berbagai fase kehidupan ini di wakili oleh berbagai jenis tumbuhan.

Pada awal Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I antara Panggung Krapyak sampai Plengkung Gading sepanjang kawasannya banyak ditemui tanaman Asem simbolisasi makna nengsemake atau sifat anak remaja yang menyenangkan hati orang tua. Tanjung menyimbolkan sanjungan kepada anak muda berprestasi. Pakel disimbolkan dari perkembangan anak yang sudah balig. Kweni mempresentasikan keberanian pemuda untuk mengungkapkan rasa cinta dan meminang gadis pujaannya.

Sementara itu di lingkungan kraton adalah tempat kawah candradimuka untuk ditempa dalam kehidupan. Di kawasan kraton akan dijumpai beraneka jenis tanaman khas, di antaranya: Gayam simbol dari ayom–ayem alias melindungi dan menentramkan. Bunga Soka yang merah warna sebagai simbol  benih perempuan. Palem Cempora dengan bunga putihnya mewakili benih seorang lelaki. Palem bermakna  gelem alias mau untuk hidup bersama. Jambu Dersana menggambarkan kederesaning sasama atau bermekaran kasih dan sayang sesama laki dan wanita. Kepel artinya kempel yaitu bersatunya benih kemauan lelaki-perempuan yang diwarnai kasih sayang.

Sayangnya pohon-pohon tersebut sudah jarang terlihat di sepanjang SFY kecuali di sekitar Keraton Jogja. Tanaman perindang dan tanaman bunga warna-warni yang ditanam tidak beda dengan yang berjajar di jalan lain di Jogja. Pihak Keraton Mataram mengamini sampai saat ini sepanjang benteng yang selesai ditata ulang dan bekas area parkir Abu Bakar Ali yang diubah menjadi kawasan terbuka hijau tidak sepenuhnya ditanami tanaman bersejarah tersebut.

Aneka pepohonan tersebut telah banyak yang mati dan susah dicari lagi sehingga menuju kepunahan. Menurut Purnomo (2019), seorang pakar taksonomi tumbuhan dari UGM, kepunahan dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut: Pertama, perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu dan frekuensi bencana alam seperti kekeringan dan banjir memiliki dampak negatif pada pohon-pohon. Kedua, perubahan lahan dari lahan hijau menjadi bangunan akan mengurangi habitat pepohonan langka. Ketiga, pemanfaatan pohon untuk bahan bangunan, obat-obatan, dan bahan bakar secara berlebihan mengancam kelestarian pohon langka.

Menurut Chatleya (2020) menjelaskan bahwa yang melakukan dokumentasi aneka jenis tanaman yang khas sepanjang Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Provinsi DIY dan Balai Pengelola Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Berbagai informasi tentang pohon-pohon ini dan seluk beluknya sudah tercatat secara rapi dalam Serat Salokapatra. Serat ini menjadi rujukan utama bagi  abdi dalem, akademisi dan pihak terkait lainnya untuk rekonstruksi ulang tempat penanaman, jenis pohon dan jumlahnya.

Rekomendasi Unesco dalam penataan kawasan SFY berbasis Heritage Urban Landscape (HUL) yang harus melestarikan lingkungan, benda, bangunan serta tanaman sejarah. Mengingat sepanjang kawasan SFY merupakan Sultan Ground seharusnya penataannya semakin mudah tanpa harus ada konflik agraria dengan masyarakat.

Sejak tahun 2020 masyarakat sudah memperoleh informasi bahwa sepanjang jalan dari Panggung Krapyak hingga Plengkung Gading akan diperlebar dan tanaman digantikan tanaman seperti asem, kepel dan lainnya. Mereka yang menempati lahan Sultan Ground bersedia pindah dengan memperoleh uang kerahiman.

Terobosan untuk kembali membudidayakan aneka pohon langka di sepanjang SFY telah diinisiasi oleh kraton. Menurut GKR Hayu (2023), dinas terkait dan pihak kraton telah melakukan berbagai aksi nyata, di antaranya:

Pertama, mengidentifikasi, meneliti, dan mengembangkan budidaya berbagai tanaman langka ini. Tujuannya  untuk menentukan jenis dan jumlah pohon, mengetahui sifat, kebiasaan, dan faktor-faktor yang mengancam kelestariannya. Kedua, pendirian kebun bibit tanaman langka untuk memperbanyak yang hasil akhirnya dapat dibagikan masyarakat umum juga.

Ketiga, program jangka panjang adalah restorasi kawasan SFY melalui mekanisme menanam kembali aneka pohon tersebut di sepanjang kawasan SFY. Tujuannya  mengembalikan keindahan dan fungsi ekologis. Restorasi dapat dimulai bersamaan dengan penataan kawasan SFY yang direkomendasikan Unesco.

Keempat, melakukan sosialisasi dan edukasi  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan berbagai pohon yang susah ditemui sepanjang kawasan SFY. Sosialisasi telah di mulai dengan mengajak masyarakat Kampung Timan untuk membongkar hunian yang bersentuhan benteng kraton dikembalikan fungsinya sebagai taman yang dibudidayakan tanaman langka.

Hilangnya berbagai tanaman langka bukan sekadar kehilangan tanaman biasa, tetapi kehilangan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Kalimat ini menggambarkan pemandangan SFY saat ini yang  sangat susah untuk ketemu Pohon Kepel, Kemuning, Gayam, Keben, Pakel hingga Kweni.

Penataan ulang kawasan SFY menjadi momentum terbaik untuk mengembalikan aneka pohon langka itu untuk tumbuh dan berkembang kembali. Harapannya generasi muda tidak lagi kehilangan sejarah hidup yang ada di SFY.

 

Daftar Pustaka

Chatleya, A. Y. (2020). Pelestarian pohon bernilai filosofis di Sumbu Filosofi Yogyakarta \[Disertasi doktoral, Universitas Gadjah Mada\].

iNews Yogyakarta. (2023, 9 Maret). Banyak tanaman di Sumbu Filosofi rusak, Keraton Yogyakarta bakal lakukan budidaya. [https://yogya.inews.id/berita/banyak-tanaman-di-sumbu-filosofi-rusak-keraton-yogyakarta-bakal-lakukan-budidaya](https://yogya.inews.id/berita/banyak-tanaman-di-sumbu-filosofi-rusak-keraton-yogyakarta-bakal-lakukan-budidaya?utm_source=chatgpt.com)

Pratama, S. A. (2025). Makna Sumbu Imajiner Yogyakarta dalam perspektif architecture landscape. Journal of Engineering and Applied Technology, 1(2), 199–207.

Sadana, A. S., Prasetya, L. E., & Dharmaraty, A. P. (2024). Pemahaman masyarakat terhadap transformasi nilai-nilai filosofis dalam tata ruang Kota Yogyakarta. Prosiding Semrestek 2023, 283–291.

Universitas Gadjah Mada. (2019, 21 September). Mengungkap tanaman khas dan langka DIY. [https://ugm.ac.id/id/berita/18480-mengungkap-tanaman-khas-dan-langka-diy/](https://ugm.ac.id/id/berita/18480-mengungkap-tanaman-khas-dan-langka-diy/?utm_source=chatgpt.com)

Warta Jogja. (2023, 18 September). Begini sejarah Sumbu Filosofi Yogyakarta yang telah resmi ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia. [https://www.wartajogja.id/2023/09/begini-sejarah-sumbu-filosofi.html](https://www.wartajogja.id/2023/09/begini-sejarah-sumbu-filosofi.html?utm_source=chatgpt.com)

Ekologi Spiritual Baduy: Antara Hifz al-Bi’ah Maqashid Syari’ah dengan Pikukuh Karuhun

/0 Comments/in /by

Persoalan lingkungan masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Kerusakan hutan, pencemaran sungai, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menjadi perhatian. Memasuki November 2026, karhutla masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah, terutama Sumatra dan Kalimantan.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Kehutanan pada Selasa, 3 November 2026, jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional mencapai 189 titik berdasarkan pemantauan pada 2 November. Di enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, tercatat 31 titik panas, dengan Kalimantan Tengah mencatat 19 titik, Jambi 9 titik, dan Kalimantan Selatan 3 titik.

Sementara itu, Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan tidak mencatat titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi pada pemantauan tersebut. Data ini menunjukkan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan masih perlu mendapat perhatian, meskipun kondisi di setiap wilayah dapat berubah mengikuti cuaca dan upaya penanganan.

Di tengah persoalan tersebut, masyarakat adat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten, memiliki cara tersendiri dalam menjaga hubungannya dengan alam. Masyarakat yang juga dikenal sebagai Urang Kanekes ini tinggal di Desa Kanekes dan masih mempertahankan tradisi leluhur dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat Baduy, alam bukan sekadar tempat tinggal atau sumber penghidupan. Akan tetapi, hutan, tanah, dan air merupakan bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya.

Secara umum, masyarakat Baduy terbagi menjadi Baduy Dalam dan Baduy Luar. Keduanya sama-sama menjadikan adat sebagai pedoman kehidupan, meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat penerapan aturan dan keterbukaan terhadap pengaruh dari luar. Baduy Dalam dikenal lebih ketat dalam mempertahankan tradisi, sedangkan Baduy Luar memiliki ruang interaksi yang lebih luas dengan masyarakat luar.

Salah satu pedoman utama masyarakat Baduy adalah Pikukuh Karuhun. Kata pikukuh berarti ketentuan atau aturan yang dipegang teguh, sedangkan karuhun merujuk pada leluhur atau nenek moyang.

Dengan demikian, Pikukuh Karuhun dapat dipahami sebagai aturan dan amanat leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Pedoman ini tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga mengatur perilaku, kehidupan sosial, kepercayaan, dan hubungan antarsesama. Artinya, Pikukuh Karuhun bukan sekadar kumpulan larangan, melainkan pedoman hidup yang membentuk identitas masyarakat Baduy.

Dalam praktiknya, Pikukuh Karuhun turut mengatur bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam. Tanah, hutan, dan air tidak boleh digunakan secara sembarangan karena pemanfaatannya harus mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. Hal tersebut terlihat dari pembagian wilayah berdasarkan fungsinya, seperti kawasan permukiman, lahan pertanian, dan kawasan hutan yang perlu dijaga kelestariannya. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa masyarakat Baduy memiliki batasan dalam memanfaatkan alam. Mereka tidak hanya memikirkan kebutuhan hari ini, tetapi juga keberlangsungan lingkungan untuk kehidupan berikutnya.

Nilai-nilai tersebut memiliki titik temu dengan konsep hifz al-bi’ah dalam maqashid syari’ah. Secara umum, maqashid syari’ah merupakan tujuan-tujuan utama syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Adapun hifz al-bi’ah dapat dipahami sebagai prinsip menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Lingkungan yang baik merupakan salah satu unsur penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, menjaga alam bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga dapat dipandang sebagai tanggung jawab moral dan keagamaan.

Prinsip tersebut sejalan dengan pesan Al-Qur’an dalam Surah Al-A’raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al-A’raf: 56).

Ayat tersebut mengingatkan manusia agar tidak membuat kerusakan di bumi. Pesannya relevan dengan persoalan karhutla yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Indonesia pada November 2026. Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya menghilangkan tutupan vegetasi, tetapi juga dapat mengancam habitat satwa, mengganggu kualitas udara, dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hifz al-bi’ah menekankan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari upaya mempertahankan kemaslahatan hidup.

Korelasi antara Pikukuh Karuhun dan hifz al-bi’ah terletak pada nilai yang sama-sama menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghindari tindakan yang merusak lingkungan. Keduanya memang lahir dari latar belakang yang berbeda. Pikukuh Karuhun berakar pada tradisi dan kepercayaan masyarakat Baduy, sedangkan hifz al-bi’ah berangkat dari kerangka etika dan tujuan syariat Islam. Namun, keduanya memperlihatkan bahwa alam tidak seharusnya hanya dipandang sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan yang harus dirawat.

Kearifan lokal masyarakat Baduy memberikan pelajaran bahwa pelestarian lingkungan dapat tumbuh dari nilai-nilai yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat. Di tengah persoalan lingkungan yang masih dihadapi Indonesia hingga 4 November 2026, Pikukuh Karuhun menunjukkan pentingnya kesadaran untuk membatasi pemanfaatan alam dan menjaga keseimbangannya. Pada akhirnya, baik melalui kearifan lokal maupun ajaran agama, manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat bumi agar tetap lestari bagi kehidupan sekarang dan generasi mendatang.

“Sayang Gelarnya”, Sebuah Catatan Kecil tentang Stigma Ibu Rumah Tangga dan Kerja Digital

/0 Comments/in /by

Keputusan untuk kembali ke kampung halaman selepas Idul Fitri awal tahun 2025 lalu membawa saya pada sebuah realitas sosial yang kerap mengundang senyum sekaligus helaan napas panjang. Sebagai seorang pekerja media dan spesialis media sosial yang mengandalkan koneksi internet, batas antara ‘bekerja’ dan ‘di rumah saja’ menjadi sangat tipis. Di hadapan para tetangga dan warga sekitar, menjelaskan istilah social media specialist atau publicist sering kali terasa jauh lebih melelahkan daripada merancang kampanye digital itu sendiri.

Akibatnya, jalan paling praktis yang kerap saya ambil adalah menjawab singkat: “Hanya di rumah saja,” atau sekadar bilang “kerja online.” Bagi sebagian orang, jawaban itu langsung diterjemahkan secara bebas sebagai pengangguran, paling banter, mereka menangkap saya ini ibu rumah tangga (semata).

Menariknya, menjadi seorang ibu rumah tangga di mata masyarakat kerap disamakan dengan tidak bekerja, sebuah asumsi keliru yang menempatkan kerja domestik di luar radar produktivitas ekonomi.

Namun, di balik label pengangguran itu, obrolan-obrolan yang kerap saya dapati saat membahas kondisi saya yang “hanya di rumah” sering kali bergeser ke arah yang lebih personal: penyesuaian atas gelar sarjana yang saya miliki. Bagaimana bisa begitu?

Paradoks Gelar dan Mitos “Kesesuaian” Pendidikan

Bagi masyarakat di daerah (seperti saya yang lahir dan besar di Sumatera), merantau dan berkuliah di luar pulau, terutama di Jawa dengan segala keistimewaannya, dipandang sebagai sebuah investasi sosial yang besar. Ketika saya memilih pulang ke Sumatera dan bekerja di balik layar gawai tanpa terikat instansi formal atau institusi pendidikan tertentu, selentingan sayang pun bermunculan. “Buat apa kuliah jauh-jauh kalau akhirnya di rumah saja?”

Ada sebuah asumsi linier yang mengakar kuat di masyarakat, bahwa perempuan berpendidikan tinggi harus masuk ke sektor publik formal, mengenakan seragam kerja kantoran, atau berdiri di depan kelas untuk mengajar. Ketika realitasnya tidak demikian, muncullah rasa kasihan yang tidak diminta.

Jujur, pada awalnya situasi ini terasa menggelikan. Namun, di balik rasa geli itu, ada rasa getir yang menyelinap. Ada pandangan kolektif bahwa kerja-kerja domestik dan pengasuhan adalah ranah tanpa nilai yang tidak menghasilkan apa-apa. Ketika sebuah peran tidak membawa slip gaji dari institusi konvensional, kontribusinya dianggap tidak ada.

Inkonsistensi Penghargaan Sosial: Antara “Ibu Teladan” dan “Tanpa Kontribusi”

Refleksi ini sejalan dengan apa yang pernah diulas oleh Sinta Febriana di portal Rumah KitaB, yang menyoroti adanya inkonsistensi penghargaan sosial-ekonomi terhadap perempuan yang memilih jalur domestik.

Kita sering terjebak dalam sebuah paradoks yang masif. Di satu sisi, ibu rumah tangga diagungkan setinggi langit sebagai pilar utama moral keluarga dan kunci keberhasilan peradaban. Narasi romantis seperti ‘surga di telapak kaki ibu’ atau ‘ibu adalah madrasah pertama’ kerap diulang-ulang di berbagai ruang publik dan mimbar ceramah.

Namun, di sisi lain, romantisme ini berubah menjadi jebakan ketika peran tersebut sama sekali tidak direkognisi secara konkrit dalam kerangka pembangunan ekonomi maupun kebijakan sosial. Kerja-kerja perawatan (care economy), pengasuhan anak, manajemen rumah tangga, hingga kerja digital jarak jauh yang fleksibel sering kali diletakkan di ruang buta statistik ketenagakerjaan.

Kesenjangan pola pikir ini melahirkan sebuah premis keliru: perempuan berpendidikan tinggi ada semata-mata untuk bekerja secara konvensional. Ketika perempuan bergelar sarjana memilih mendedikasikan waktunya di rumah, baik mengurus keluarga sambil tetap produktif secara digital, masyarakat seolah merasa ada modal sosial yang terbuang sia-sia, sebagaimana yang saya lakukan beberapa tahun belakangan ini.

Padahal, pendidikan tinggi bukanlah tiket wajib untuk masuk ke bilik birokrasi atau korporasi semata; ia adalah perangkat berpikir untuk membaca realitas, merawat nalar kritis, dan memberdayakan ruang di mana pun kita berada.

Mendefinisikan Ulang Makna Produktivitas

Seiring dengan mudahnya akses terhadap banyak informasi, sudah saatnya kita membongkar cara pandang yang mereduksi nilai perempuan hanya pada angka-angka di atas kertas slip gaji atau formalitas institusi tempat ia absen setiap pukul tujuh pagi.

Pekerjaan media dan komunikasi yang saya jalani hari ini tidak lantas kehilangan substansinya hanya karena ia dikerjakan dari ruang keluarga di kampung halaman. Begitu pula dengan peran domestik yang dijalankan jutaan perempuan di luar sana; ia adalah fondasi ekonomi bayangan (shadow economy) yang menopang keberlangsungan masyarakat tanpa pernah menagih pengakuan finansial yang layak.

Pendidikan tinggi yang saya tempuh di tanah rantau bukanlah investasi yang sia-sia, dan keputusan untuk pulang serta merawat ruang hidup di daerah bukanlah sebuah kemunduran. Justru melalui nalar kritis yang ditempa di bangku kuliah, kita bisa melihat bahwa kerja-kerja sosial, domestik, dan digital memiliki bobot emansipatorisnya sendiri.

Perempuan berhak memilih jalurnya tanpa harus dihakimi oleh standar kesuksesan yang sempit. Sebab kontribusi pada kemajuan peradaban tidak selalu harus diukur dari seberapa formal instansi tempat kita bekerja, melainkan dari seberapa besar kesadaran kritis yang kita rawat di ruang-ruang sunyi yang kerap diabaikan dunia. Bukankah begitu?

Kemana Jaminan Hidup Sehat dan Kebebasan Berpendapat saat Karhutla?

/0 Comments/in , /by

Alam Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hutan dan lahan di Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, hingga Jawa sekalipun sedang dibakar dan terbakar setidaknya sejak 3 bulan terakhir di tahun 2026. Bukannya mereda, jumlah titik api malah semakin banyak dan kualitas udara semakin memburuk bahkan langit berubah warna yang awalnya biru, kelabu, hingga yang paling parah berwarna orange.

Sudah banyak balita dan orang dewasa yang terserang ISPA hingga meninggal dunia. Tidak hanya manusia, flora dan fauna yang bersemayam di lokasi target pembakaran juga ikut menjadi korban keserakahan manusia. Hutan yang seharusnya menjadi tempat keanekaragaman hayati sekaligus melindungi bumi dari suhu yang semakin panas, justru dihilangkan demi materi yang kenikmatannya hanya bisa dirasakan sesaat.

Ketidakbecusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menanggulangi masalah karhutla ramai diperbincangkan di media sosial. Warganet berbondong-bondong menyebarkan isu karhutla ke kancah internasional mulai dari masyarakat biasa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga riset, media, hingga public figure atau influencer. Bukannya minta maaf dan mawas diri, stakeholders tersebut malah merasa egonya diserang oleh rakyatnya sendiri terhadap kinerja yang “sudah” mereka lakukan.

Sepanjang isu karhutla berlangsung, terdapat berbagai cara yang dilakukan pemerintah untuk membungkam rakyatnya agar suara mereka tidak tersebar ke kancah dunia. Intimidasi ini dialami oleh jurnalis di Palembang, Sumatra Selatan. Dilansir dari laman AJI Indonesia, Jurnalis Tribun Sumsel Rahmat Kurniawan dan Jurnalis PalTV Mulyadi dituduh membawa senjata tajam, diintimidasi, telepon genggam milik mereka hampir dirampas, hingga dikeroyok oleh lebih dari 5 orang saat akan meliput aksi demonstrasi mahasiswa mengenai karhutla dan kabut asap di depan Polda Sumatra Selatan pada 13 Oktober 2026.

Selain jurnalis, content creator Alwi Johan Yogatama (@alwijo) juga menjadi korban pembungkaman. Saat menjadi relawan pemadam api karhutla di Kalimantan Tengah, dia membagikan konten yang menampilkan kondisi langit orange akibat karhutla di Kota Palangka Raya, Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah ke media sosial Tiktok miliknya. Sayangnya, beberapa saat kemudian video tersebut secara mendadak ditakedown dan mendapat “pesan cinta” yang berisi: Removed for violating Community Guidelines.

Pembungkaman warga juga dialami oleh Windah Basudara, seorang Youtuber game yang memiliki channel YouTube dengan 20 juta subscriber. Saat melakukan live streaming game di kanal Youtube, Windah cukup sering memberikan awarnesse kepada penontonnya mengenai isu politik di Indonesia, termasuk isu karhutla yang sangat berkaitan dengan politik. Sayangnya, kevocalannya tersebut justru dibalas dengan berbagai serangan dari buzzer. Windah dituduh mendapatkan bayaran dari pihak tertentu, seperti mafia hingga Anies Baswedan karena menyuarakan kepeduliannya terhadap keberlangsungan hutan dan satwa yang menjadi korban karhutla.

Serupa tapi tak sama juga dialami oleh Rahmat Hidayat (@alehhh22). Content creator asal Kota Medan, Sumatra Utara yang memiliki 2 juta pengikut di Instagram mendapatkan tawaran kerjasama dengan bayaran yang besar melalui seseorang via WhatsApp. Tawaran tersebut berupa 1 video campaign untuk tidak membuat pernyataan apapun yang secara khusus membahas karhutla selama periode campaign berlangsung. Campaign tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran dan suara masyarakat agar satu suara dengan pemerintah, dengan kata lain dia ditawari menjadi buzzer. Nyatanya, Kota Medan juga diselimuti oleh kabut asap dan secara tidak langsung pemerintah membungkam rakyat yang menjadi korban terdampak langsung karhutla.

Sejatinya, hidup sehat dan mengemukakan pendapat merupakan hak yang harus didapatkan oleh seluruh warga negara. Terlebih hak-hak tersebut sudah dilindungi dan dijamin dalam perundang-undangan.

Hak untuk hidup sehat dan lingkungan bersih tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lalu, hak untuk mengemukakan pendapat tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Mirisnya, regulasi tersebut hanya sebagai formalitas di atas kertas semata. Selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dua hak tersebut justru tidak dihargai dan tidak dipenuhi oleh pemerintah. Data jumlah sebaran titik api, jumlah balita dan orang dewasa yang terserang ISPA, jumlah korban meninggal dunia, jumlah kekerasan jurnalis, jumlah konten yang dihapus, kesemuanya hanya dianggap rentetan angka semata.

Kejahatan ekologis yang dilakukan oleh korporasi, dilegalkan oleh pemangku kebijakan, dan dijaga oleh aparat yang sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun, justru rakyat sebagai korban yang dibungkam, disalahkan, dan dikambinghitamkan. Dampak yang sebegitu mengerikannya yang juga dialami oleh negara tetangga bisa-bisanya tidak secepatnya ditetapkan sebagai bencana nasional.

Kami sebagai rakyat korban terdampak karhutla tidak minta yang muluk-muluk kok, kembalikan kehidupan kami seperti sedia kala, hentikan pembakaran hutan dan lahan di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, perbaiki hutan tanpa menanam pohon sawit di lahan yang terbakar, kembalikan kualitas udara menjadi baik, langit kembali berwarna biru, hingga bisa belajar dan bekerja dengan nyaman. Namun, mengapa balasan kalian bukannya memperbaiki sistem malah menyuruh kami untuk beradaptasi dan tutup mulut atas penderitaan yang kami terima?

Algoritma Kedangkalan: Membumikan Fikih Akal Imitasi

/0 Comments/in /by

Mataku buta sejak lahir,

tapi aku membaca relief-relief

di dinding rahim, serta huruf-huruf yang

menjerit di ujung badik, bahwa darah

adalah senyum bunga semesta.

…

Di luar itu

badik harus tetap meniru tangkainya

yang bungkuk dalam rukuk dan sujud.

badik harus berjalan menyiratkan

kearifan. Mataku buta tapi

inilah atmosfer itu, angin

yang direstui angkasa dan ibu.

 

Monolog Orang Buta, D. Zawawi Imron

 

Potongan sajak tersebut menggambarkan kelahiran manusia dengan potensi yang luar biasa, yaitu kecerdasan membaca realitas. Kecerdasan akal itulah yang menjadi anugerah terbesar Sang Pencipta kepada manusia. Dengan kecerdasan yang sama, manusia pun membuat kecerdasan tandingan. Itulah artificial intelligence.

Kehadiran Artificial Intelligence (AI)—yang dalam tulisan ini disebut sebagai Akal Imitasi—di tengah peradaban modern hari ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan efisiensi dan terobosan luar biasa di berbagai sektor. Namun di sisi lain, ia menyimpan potensi destruktif yang mengancam sendi-sendi kemanusiaan, mulai dari disrupsi tenaga kerja padat karya hingga erosi nalar kritis masyarakat.

Ahmad Najib Burhani dalam opininya di Kompas (24/10/2025) “Akal Imitasi dan Masa Depan Penulisan” mengamati bahwa dalam merespons kehadiran Akal Imitasi ini, masyarakat terbelah ke dalam beberapa spektrum sikap. Di satu kutub, terdapat kelompok AI enthusiasts yang memandang teknologi ini sebagai instrumen transformasi menuju kemajuan dan inovasi masa depan.

Di titik tengah, terdapat pragmatic users yang memanfaatkan AI secara fungsional demi efisiensi kerja tanpa merisaukan perdebatan teoretis, serta skeptical adopters yang cenderung berhati-hati dan menyikapi berbagai klaim manis AI secara kritis. Namun di kutub terluar, muncul kelompok AI pessimists—mereka yang mencemaskan bahwa keberadaan Akal Imitasi pada akhirnya akan menggeser eksistensi manusia, bahkan memicu kehancuran peradaban.

Kekhawatiran kelompok pesimis tersebut bukan tanpa alasan. Gita Wirjawan dalam buku What It Takes Asia Tenggara mengingatkan bahwa keberadaan AI tidak menghapus kebutuhan manusia untuk tetap cerdas dan berpendidikan. Penerapan AI dan robotika berpotensi menggantikan tenaga kerja di sektor padat karya yang berdampak langsung pada kehidupan jutaan orang.

Sikap ragu dan waspada ini kian menemukan konfirmasinya dalam pandangan Elon Musk, yang mempertanyakan apakah platform AI benar-benar dirancang untuk menganalisis dan menentukan kebenaran objektif, atau sekadar menyesuaikan diri dengan apa yang dianggap “benar secara politik”. Keraguan ini mengakar karena AI sering kali gagal memberikan jawaban yang tegas dan objektif terhadap persoalan mendasar.

Lebih jauh, Akal Imitasi sangat bergantung pada pola algoritma penggunanya, yang kerap memicu fenomena bias atau yang dikenal sebagai “halusinasi” data. Bias ini tidak hanya memiliki dampak etis yang merusak, tetapi juga berpengaruh buruk pada pendistribusian sumber daya dan barang secara demokratis.

James Barrat dalam Our Final Invention bahkan memberikan peringatan yang jauh lebih ekstrem: “Jika kita membangun sebuah mesin dengan kemampuan intelektual seorang manusia, dalam waktu lima tahun penerusnya akan lebih cerdas daripada gabungan seluruh umat manusia. Satu atau dua generasi kemudian, mereka akan mengabaikan kita. Layaknya kita mengabaikan semut di halaman rumah.”

Menembus Batas Kesadaran: Manusia versus Mesin

Kritik filosofis yang mendalam turut disampaikan oleh Haidar Bagir dalam bukunya, Agama dan Imajinasi. Ia menegaskan bahwa sejauh-jauhnya perkembangan kesadaran AI—bahkan ketika memasuki era quantum computing—ia akan tetap bersifat algoritmik.

Jika meminjam pandangan sufi besar Ibn ‘Arabi, imajinasi AI itu sebenarnya hanya sampai pada taraf imajinasi bersambung, yakni sebatas memproses realitas empiris yang diumpankan kepadanya. AI hanya mampu berimajinasi sesuai dengan data yang dikumpulkan dan diterima.

Sebaliknya, manusia memiliki daya imajinasi yang tidak bersambung dan otonom. Para nabi menerima wahyu, sementara manusia biasa dianugerahi ilham. Ilham dapat muncul secara tiba-tiba tanpa harus dikawal terlebih dahulu oleh realitas empiris.

Perbedaan fundamental inilah yang digarisbawahi oleh Yuval Noah Harari dalam buku Neksus. Menurut Harari, penciptaan teknologi informasi baru selalu menjadi katalis bagi perubahan sejarah besar. Revolusi AI memiliki potensi pengaruh yang jauh lebih besar daripada penciptaan telegraf, mesin cetak, bahkan aksara itu sendiri. Sebab, AI adalah teknologi pertama dalam sejarah peradaban yang mampu mengambil keputusan dan memproduksi gagasan secara otonom.

Prinsip Dasar Pemanfaatan Akal Imitasi dalam Perspektif Fikih

Menghadapi masifnya gelombang digital ini, umat Islam tidak bisa bersikap naif. Penggunaan AI dalam kehidupan modern hari ini termasuk dalam kategori kebiasaan masyarakat kontemporer (‘urf fi zaman al-ashri), sehingga hukum pengaplikasiannya sangat bergantung pada cara pandang dan dampaknya. Agar tidak terjerumus menjadi korban teknologi, pemanfaatan AI harus diatur melalui lima prinsip utama:

Pertama, AI bukan pengganti metode belajar klasik. Kehadiran AI tidak boleh menghapus metode pembelajaran yang sudah mapan seperti talaqqi dan penjagaan terhadap otoritas sanad keilmuan. Dr. Muhammad Hasan Abu Naja’ dalam kitab at-Tajdid fi at-Tafsir menegaskan:

“Al-Qur’an tidak hanya menginginkan umat ini menjadi umat yang ‘beramal’ saja, melainkan juga menginginkan menjadi umat yang unggul.”

Beliau menambahkan bahwa cara untuk bisa maju adalah dengan membangkitkan semangat ilmu dan ghirah (gairah) untuk belajar. Urgensi ini makin mendesak di tengah dekadensi pengetahuan hari ini. Jonathan Haidt menyebut generasi ini dengan ungkapan generasi cemas. Sebab mereka dibesarkan dengan informasi dan interaksi semu di dunia maya.

Kedua, memahami karakteristik dan batasan teknologi. Sebelum memanfaatkan AI, pengguna wajib memahami karakter dasarnya. Sebagaimana nasihat Syaikh al-Azhar dalam risalah at-Turats wa at-Tajdid, seseorang yang hendak melakukan pembaharuan terhadap sebuah khazanah harus menguasai naql dan aql, serta memahami karakteristik metode yang digunakan. Begitu pula dengan AI; ia memiliki ranah yang tetap (tsawabit) dan dinamis (mutaghayyir), serta harus didudukkan secara proporsional sebagai sarana (wasilah), bukan tujuan (maqasid).

Ketiga, AI sebagai sarana. Dalam Islam, pena diposisikan sebagai instrumen suci untuk mereguk pengetahuan. Allah SWT bahkan bersumpah dengannya dalam Surah Al-Qalam ayat 1:

نۤ ۚوَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَۙ

Nun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan,

Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Qur’an al-Karim: Bunyatuhu at-Tasyri’iyat wa Khasha`ishuhu al-Hadhariyat menjelaskan bahwa sumpah ini merupakan bentuk pujian terhadap pentingnya tulisan sebagai wadah ilmu dan metodologi pemeliharaan peradaban. Dalam konteks hari ini, AI adalah al-qalam digital yang harus dikelola dengan bijak.

Keempat, keharusan berbicara dengan ilmu dan akuntabilitas. Setiap tindakan dan informasi yang disebarkan melalui bantuan AI harus dipertanggungjawabkan secara moral dan agama. Al-Qur’an secara tegas melarang manusia berbicara tanpa landasan ilmu melalui firman-Nya dalam Surah Al-Isra’ ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗاِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Kelima, verifikasi, koreksi, dan sikap kritis. AI tidak maksum yang terbebas dari kesalahan. AI bukan kitab suci yang kebenarannya mutlak. Oleh karena itu, prinsip tabayyun harus diutamakan. Sebagaimana diperintahkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.

Sebagaimana dicatat Harari, kesadaran bahwa informasi bisa salah justru memicu manusia untuk terus berpikir kritis dan mencari kebenaran yang hakiki. Peradaban manusia bisa terus berkembang karena kemauan untuk mengoreksi diri dan beradaptasi dengan perubahan. Dalam konteks inilah, Harari cukup optimis dengan masa depan AI bagi kemanusiaan. Syaratnya, selama manusia tetap menjadi aktor, bukan mengekor pada teknologi.

Perubahan Hukum Melalui Pendekatan Ushul Fikih

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa Akal Imitasi hanyalah sarana. Karenanya, sarana itu bisa berubah hukum penggunaannya sesuai dengan kondisinya, selaras dengan kaidah:

الحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

Suatu hukum itu berputar (ada atau tidak adanya) beserta ‘illah-nya (alasan hukum); ada hukum ketika ada ‘illah-nya, dan tiada hukum ketika tiada ‘illah-nya.

Dalam diskursus ushul fikih, perubahan hukum suatu perkara diatur secara ketat. Syamsul Anwar dalam buku Usul Fikih: Kajian Tentang Sumber Hukum Islam menegaskan bahwa syarat suatu hukum bisa beradaptasi atau berubah meliputi:

  1. Adanya tuntutan kemaslahatan yang mendesak.
  2. Perubahan hukum tidak menyangkut ranah ibadah mahdah.
  3. Perubahan tidak terjadi pada ketentuan hukum yang bersifat qat‘i.
  4. Hukum yang baru harus tetap berlandaskan pada dalil syar’i yang sah.

Dengan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut, penggunaan AI dapat berubah status menjadi terlarang ketika ia mulai mengancam kewarasan publik (Hifz al-‘Aql). Fenomena kecanduan gawai, penurunan minat baca, serta hilangnya budaya berdiskusi mendalam akibat kemudahan instan AI adalah bentuk nyata degradasi nalar.

Saya menyaksikan sendiri, dalam proses perkuliahan, sering menemukan mahasiswa yang mengerjakan dan menjawab soal dengan bantuan AI. Bahkan yang lebih parah, mereka tidak mengedit dan menghapus perintah atau instruksi yang diberikan kepada AI (prompt). Tanpa manajemen yang benar, AI berpotensi menjadi racun yang mematikan daya kritis manusia.

Langkah-Langkah Integratif Menuju Fikih Akal Imitasi (AI)

Untuk menggagas Fikih Akal Imitasi yang kokoh, adaptif, dan responsif terhadap dinamika era digital, kita tidak cukup hanya mengandalkan imbauan moral yang abstrak. Pun tidak bisa sebatas membatasi apalagi melarang penggunaannya, terutama di kalangan anak muda. Makin dilarang, biasanya akan kian penasaran. Karenanya, yang diperlukan adalah penerapan regulasi dan edukasi secara integratif untuk menjaga kewarasan akal.

Pertama, pada ranah regulasi dan pengawasan institusional, pemerintah bersama otoritas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, dewan fatwa, dan ormas keagamaan perlu menginisiasi pembentukan Lembaga Independen Etika dan Regulasi AI Digital. Langkah strategis ini bertumpu pada prinsip bahwa tindakan atau kebijakan otoritas publik terhadap rakyat harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan.

Kedua, pada ranah peningkatan literasi digital dan resiliensi intelektual, kesadaran publik harus dibangun karena ketergantungan pasif pada Akal Imitasi berpotensi mengikis daya nalar kritis masyarakat. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah transformasi kurikulum pendidikan dengan memasukkan literasi etika teknologi ke dalam pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi untuk mencetak generasi yang mampu memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa kehilangan kedalaman ilmu dan daya analitis.

Ketiga, pengembangan etika algoritma berbasis maqashid, dengan mengintegrasikan nilai-nilai penjagaan akal (hifz ‘aql) dan harta (hifz mal) melalui pendekatan preventif (sadd az-zari’ah) harus disematkan dalam ekosistem perancangan teknologi digital masa depan. Selain itu, inklusivitas dan transparansi sistem melalui keterbukaan mekanisme kerja algoritma juga didorong agar tidak merugikan publik atau memonopoli pendistribusian sumber daya ekonomi secara tidak adil.

Pengasahan Fikih Akal Imitasi pada akhirnya bukanlah bentuk penolakan terhadap kemajuan teknologi, melainkan sebuah ikhtiar intelektual untuk memanusiakan teknologi. Status hukum penggunaan Akal Imitasi bersifat dinamis (mutaghayyir). Ia dapat menjadi sarana kebajikan yang bernilai mubah atau sunnah ketika memperluas khazanah ilmu dan kemaslahatan, tetapi berubah menjadi terlarang atau haram saat mengancam kewarasan publik dan merusak tatanan kemanusiaan.

Dengan panduan moral yang kukuh dan kerangka fikih yang adaptif, kita mampu memastikan bahwa Akal Imitasi tetap berdiri tegak sebagai mitra sejati dalam menumbuhkan peradaban, bukan sebagai penentu arah yang meruntuhkan nalar dan martabat manusia.

Pesantren dan Literasi (2): Diskursus Kesehatan Mental di Pesantren

/0 Comments/in /by

Dari segi historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous), demikian tutur Cak Nur. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pesantren bukanlah kebudayaan dari luar; ia lahir dari rahim lokalitas. Meskipun pada saat yang sama, lokalitas juga tidak mengisyaratkan ketertutupan pada dunia luar.

Ada yang mengatakan kata pesantren berasal dari bahasa Sansakerta, sastri, yang berarti melek huruf. Ada pula yang mengatakan santri berasal dari kata cantrik dalam bahasa Jawa, yang maknanya seseorang yang selalu mengikuti guru ke mana pun sang guru menetap. Dari dua makna tersebut, kita dapat mengambil satu karakteristik utama seorang santri: mereka yang senantiasa belajar, tidak hanya dengan membaca teks, melainkan juga berdialog dan hidup dengan konteks. Santri adalah insan yang mampu menghubungkan antara kata dan realitas yang terjadi.

Idealnya demikian. Karenanya, Cak Nur dalam buku Bilik-bilik Pesantren menegaskan, seandainya Indonesia tidak dijajah, barangkali universitas ternama tidak akan berupa UI, UGM, ITB, IPB, Unair; melainkan universitas Tremas, Krapyak, Tebuireng, dst. Pandangan ini berkaca dari potret pendidikan di barat; di antara kampus yang kini ternama, Harvard misalnya, adalah “pesantren”-nya para pendeta dahulu yang berkembang pesat.

Apa yang diharapkan Cak Nur itu nyatanya tak terjadi. Sebab pesantren tetap hidup dengan “dunia”-nya, sementara universitas pun bergerak dalam ruangnya. Meski kini, kita menyaksikan adanya pergeseran yang kian memperdekat kehidupan dua dunia yang selama ini dianggap berbeda. Banyak pesantren yang kini mempunyai kampus, sementara perguruan tinggi berlomba-lomba menghadirkan kehidupan asrama ala pesantren.

Kemudian kita makin tidak asing mendengar istilah pesantren modern. Selama ini, kata modern banyak digugat. Bukan hanya karena istilah ini melekat pada hegemoni Barat, tetapi juga dampak modernitas yang melahirkan kecemasan masyarakat dunia.

Dalam konteks hegemoni Barat, Cak Nur tidak menafikan bahwa modern memang didominasi nilai-nilai Barat. Namun, Cak Nur menekankan bahwa ada nilai universal dari modern yang berbeda dengan nilai Barat yang lokal, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Cak Nur, dimensi pengetahuan dan teknologi ini bisa dipelajari dan dikuasai oleh siapa saja.

Islam pun mengajak kita untuk terus belajar dan menguasai teknologi. Sayangnya, perkembangan teknologi yang terjadi saat ini mengantarkan peradaban manusia pada keterasingan, begitu yang dijelaskan oleh filsuf Erich Fromm. Kita makin diperalat dengan kebendaan teknologi, dan kita pun dituntut memproduksi layaknya mesin yang bekerja tanpa henti.

Menilik Kembali Asketisme dan Beban Psikologis Santri

Menanggapi masalah tersebut, Cak Nur menghadirkan nilai plus dari pesantren, yaitu tidak materialistis. Kehidupan pesantren memang dikenal dengan semangat kesederhanaannya. Ironinya, saat ini, banyak kiai dan gus yang menjadi simbol dunia pesantren justru hidup bergelimang harta, seolah tesis Cak Nur tersebut menjadi usang.

Tentu tidak adil menyamaratakan kehidupan pesantren. Nyatanya, masih banyak pesantren yang dibangun dengan kesederhanaan dan kemandirian. Tetapi yang lebih penting untuk didiskusikan kiwari ini adalah: apakah masih relevan “menjual” asketisme pesantren?

Lebih jauh dari sekadar diskursus ekonomi dan politik, narasi asketisme ini kerap kali beririsan langsung dengan dimensi kesehatan mental para penghuni pesantren. Budaya tirakat (laku prihatin) yang secara historis melatih ketahanan mental dan spiritual, dewasa ini sering kali terdistorsi menjadi normalisasi atas penderitaan, keterbatasan fasilitas, hingga tekanan psikologis yang sistemik.

Ketika seorang santri dihadapkan pada standar kesederhanaan yang ekstrem—mulai dari fasilitas sanitasi yang tidak layak, tekanan akademik beruntun (seperti hafalan kitab dan sekolah formal secara bersamaan), hingga minimnya ruang aman untuk berekspresi—mereka sering kali dipaksa untuk memendam emosi.

Muncul doktrin bahwa mengeluh adalah bentuk lemahnya iman, dan rasa cemas atau stres dianggap sebagai tanda kurangnya tawakkal. Akibatnya, masalah psikologis seperti burnout, kecemasan sosial (anxiety), hingga depresi kerap diselesaikan secara mistis atau diabaikan, alih-alih ditangani secara klinis dan empatik.

Di titik inilah kita perlu mengevaluasi ulang: apakah ketahanan mental santri dibangun melalui proses pendidikan yang welas asih, atau justru ditekan oleh budaya senyap yang menuntut kesempurnaan tanpa ruang pemulihan?

Menavigasi Dilema: Antara Pragmatisme Politik dan Integritas Moral

Pertanyaan-pertanyaan kritis pun bermunculan. Apakah asketisme itu berarti menerima apa adanya kondisi kehidupan tanpa melihat realitas yang lebih luas? Misalnya, di tengah kesederhanaan—untuk tidak menyebut keterbatasan—kehidupan santri, ada kebijakan politik yang tidak memihak pada rakyat; di tengah alam yang asri lingkungan pesantren, ada ancaman kerusakan ekologis dari industri ekstraktif; dan realitas serupa lainnya.

Di titik lain, apakah kemauan pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan santrinya berarti menggadaikan idealisme dan bercokol mendukung politisi yang bejat? Istilah ini mungkin cukup ekstrem. Apakah pesantren perlu menerima bantuan, apa pun itu, dari pihak luar, tanpa terkecuali?

Pertanyaan itu lantas memandu kita untuk melihat masa depan pesantren secara lebih utuh. Pesantren yang humanis dan berkelanjutan di masa depan bukanlah pesantren yang memelihara kemiskinan struktural atas nama kesucian spiritual, melainkan pesantren yang cerdas secara sosial, mandiri secara ekonomi, dan peka secara psikologis.

Kesehatan mental santri harus diletakkan sebagai bagian krusial dari literasi hidup itu sendiri. Sebab, bagaimana mungkin kita mencetak generasi yang melek teks dan konteks, jika jiwa-jiwa mereka terasing di dalam bilik pesantren yang dingin dan tertutup dari dialog emosional yang sehat?

Pesantren masa depan menuntut rekonstruksi: sebuah ruang di mana tradisi luhur kesederhanaan berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak dasar, kesejahteraan material yang adil, serta keterbukaan terhadap diskursus kesehatan mental yang membebaskan santri dari rasa terasing di rumahnya sendiri.