Pos

Uun Nurcahyanti dan Jejak Perempuan Difabel Pertama Mengguncang Kampung Inggris Pare

/0 Comments/in /by

Dia tersenyum. Dia duduk di kursi kayu kecil. Dan tampaknya, dia sedang menunggu orang. Benar saja, dia mengaku menunggu anak-anak yang sedang ingin mendiskusikan sebuah buku.

Minggu sore itu, matahari sudah mau tidur. Azan Ashar telah lewat. Di sebuah amperan café yang diberi nama Sukun itu, dia menceritakan kisah hidupnya dan buku. Memang tak ramai orang. Hanya beberapa. Tapi semua hanyut dalam kisah getirnya.

Tangannya yang sudah mulai tak mampu mengangkat satu kertas pun itu, berusaha membolak-balikkan halaman demi halaman buku. Buku-buku yang pernah ia tulis selalu dibawa ke mana-mana. Ada rasa kegembiraan. Seperti ada rasa ingin mengulang menulis kembali apa saja tentang isi dunia.

Namanya Mrs. Uun Nurcahyanti. Pendiri kursus bahasa Inggris bernama Smart International Language College (ILC) di Pare. Uun adalah perempuan pertama yang mendirikan kampung Inggris Pare pada 12 Juni 2002. Dia seperti mendobrak dunia lama. Bahwa perempuan bahkan sekali pun difabel mampu membuat hal yang sama.

Kampung Inggris Pare, Kediri sering kita kenal sebagai tanah penuh mimpi. Dari gang-gang sempitnya, ada ratusan kursusan bahasa Inggris tumbuh, melahirkan ribuan alumni yang kini tersebar di berbagai penjuru dunia. Dan dari semua kursusan itu, narasi dan nama perempuan tak hadir. Hampir, perkembangan Pare adalah sepenuhnya milik laki-laki.

Sejarah yang Terselip

Beruntunglah, hadir seorang perempuan difabel kelahiran Solo. Dia memberanikan diri untuk mencoba peruntungan mendirikan sebuah kursusan yang sederhana. Tak ada tembok tinggi, keramik, apalagi marmer. Yang ada hanya kemauan dan bertumbuh.

Di masa itu, Uun belum tahu masa depan Pare, apakah Pare akan seramai hari ini. Dia mendirikan Smart ILC hanya bermodalkan nekat dan doa. Kalau bisa ditambah, transmigrasi Uun dari Solo ke Pare tidaklah mudah. Dia menaiki bis bersama temannya saat krisis ’98 lagi puncak-puncaknya. Saat sampai di Kediri, dia hampir saja mau diringkus karena dianggap bagian dari PKI. “Dulu Kediri memang sedang naik-naiknya isu PKI”, sebutnya.

Kehadiran Ms. Uun bukanlah cerita biasa. Meski dia tidak suka bahasa Inggris, tapi demi pesan orang tua dia tetap bertahan. Dia belajar dengan tekun. Dengan keterbatasannya, dia mulai bisa memecahkan rumus demi rumus tenses bahasa Inggris. Hingga akhirnya dia mulai suka dan jatuh hati.

Bukti bahwa dia sudah suka, Uun mantap memilih Pare sebagai tempat proses bertumbuh: mendirikan Smart ILC. Pare, dengan segala geliatnya, telah lama menjadi ruang kompetitif. Saat itu, hanya orang yang memiliki keilmuan mumpuni, otoritas, kapasitas dan kepercayaan publik yang mampu mendirikan sebuah kursusan. Dan perempuan hampir mustahil bisa mendirikannya pada saat itu.

Di tengah ruang yang lebih ramah pada suara laki-laki saat itu, keberanian seorang perempuan mendirikan lembaga kursus adalah sebuah perlawanan terhadap norma sosial dan budaya yang kerap membatasi langkah perempuan.

Artinya, membuka kursusan berarti bukan hanya berbicara tentang kompetensi bahasa dan ilmu, melainkan tentang kepemimpinan, manajemen, mental, dan daya juang. Dan di sanalah, Uun hadir dengan keteguhan seorang perempuan difabel yang menolak untuk dipinggirkan.

Simbol Kesetaraan Gender

Lebih dari sekadar lembaga kursus, langkah Mrs. Uun adalah simbol kesetaraan gender. Ia menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya mampu menjadi pendamping dalam dunia pendidikan, tetapi juga bisa tampil sebagai penggagas, pemimpin, dan inovator.

Secara langsung, sebenarnya Mrs. Uun telah menerapkan kerja-kerja disability feminism atau bisa disebut feminis interseksional (Kimberlé Crenshaw,1989). Dalam setiap kelas yang dia bangun, terselip pesan tersirat: bahwa ruang pendidikan harus terbuka bagi semua, tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang sosial, atau kondisi fisik. Lembaga kursus yang ia dirikan bukan hanya tempat belajar grammar dan speaking, tetapi juga ruang pemberdayaan, ruang inklusi kala keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk bermimpi.

Kita perlu melihat kehadiran Mrs. Uun dengan perspektif yang lebih luas. Dalam konteks gender, langkahnya sudah mengubah wajah Kampung Inggris Pare. Jika dulunya Pare milik suara laki-laki, kini dari Pare ada suara perempuan bernama Mrs. Uun dan Smart ILC-nya. Mrs. Uun mendobrak stereotip lama bahwa dunia pendidikan nonformal hanyalah arena para lelaki.

Saya melihat, keberanian Mrs. Uun mungkin tidak dimiliki oleh semua orang. Bagi saya dia memecah kebisuan. Dia menghadirkan narasi baru: bahwa perempuan berhak dan mampu menjadi aktor utama dalam perubahan sosial.

“Saya mengira bahasa Inggris hanya bisa didekati dengan cara aktif (speaking). Tapi setelah aku pelajari, ternyata bahasa Inggis bisa juga didekati dengan cara pasif (grammar). Aku milih yang ke dua ini,” tegasnya. Saya melihat kehadiran Mrs Uun adalah perjuangan perempuan melawan keterbatasan di tengah banyak nama perempuan yang hilang dari catatan sejarah pendidikan di Indonesia.

Ada sesuatu yang emosional ketika kita membayangkan perjalanan Mrs. Uun. Dia tidak hanya membangun sebuah kursusan yang kredibilitasnya sangat baik, tapi juga membangun kelompok diskusi buku. Bahkan Mrs. Uun sering menulis di berbagai majalah, koran, dan menerbitkan buku. Buku Sihir Pendidikan (2019) adalah ejawantah dia mengenai berbagai kegelisahannya atas pendidikan dan seputar dinamika Kampung Inggris Pare.

Dalam konteks difabel, kehadiran Mrs Uun juga memberi pesan penting. Pendidikan nonformal seperti kursus bahasa Inggris seharusnya menjadi ruang ramah bagi semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun sosial.

Dengan perspektif keibuan yang penuh empati, Mrs. Uun menjadikan kursusan sebagai ruang inklusif—tempat di mana siapa pun berhak merasa diterima dan diberdayakan. Di tangannya, kursus tidak sekadar kelas bahasa, melainkan wahana untuk menegaskan bahwa setiap manusia, apa pun kondisinya, memiliki hak untuk tumbuh.

Kini, ketika kita menoleh pada sejarah Kampung Inggris Pare, sudah saatnya kita memberi ruang bagi kisah-kisah seperti ini. Sejarah bukan hanya milik mereka yang memiliki modal kapital. Sejarah juga milik mereka yang bekerja dalam senyap, yang tekadnya mengubah wajah kampung kecil Pare menjadi ruang yang lebih setara.

Bagi saya, Mrs. Uun adalah wajah itu. Wajah perempuan yang menolak tunduk pada keterbatasan tubuh, gender dan sosial. Mrs. Uun adalah peramuan dengan segala keterbatasannya, mampu menjadi cahaya yang menerangi lorong-lorong sunyi sejarah.

Otonomi Tubuh Perempuan Terancam: Mengurai PMK No. 2 Tahun 2025

/0 Comments/in , /by

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi baru-baru ini menjadi sorotan tajam. Regulasi ini dinilai membatasi akses perempuan terhadap layanan aborsi aman dan mengancam otonomi tubuh perempuan. Tidak sedikit aktivis hak asasi manusia, organisasi perempuan, dan kelompok difabel yang menyuarakan kritik, karena kebijakan ini justru memperkuat stigma terhadap perempuan dan mengabaikan hak-hak reproduksi yang selama ini diperjuangkan.

Menurut Yayasan Kesehatan Perempuan (2025), kebijakan ini masih jauh dari prinsip penghormatan terhadap otonomi tubuh perempuan dan keadilan dalam layanan kesehatan reproduksi.

Salah satu isu paling krusial dalam PMK No. 2/2025 adalah persyaratan administratif yang berlapis. Perempuan yang ingin mengakses layanan aborsi harus mendapatkan persetujuan dari dokter, penyidik, tim pertimbangan, dan harus melalui proses konseling yang panjang. Prosedur ini jelas bisa menunda tindakan medis yang seharusnya segera dilakukan, terutama bagi korban kekerasan seksual dan perempuan dalam kondisi darurat medis.

Kondisi ini bukan sekadar birokrasi, tetapi berdampak nyata pada keselamatan dan kesehatan perempuan. Hal ini juga menimbulkan beban psikologis, karena perempuan harus menghadapi proses panjang dan sering kali intimidatif, yang dapat memperparah trauma yang sudah mereka alami.

Lebih dari itu, PMK No. 2/2025 jelas mengabaikan prinsip otonomi tubuh perempuan. Dalam pasal-pasal tertentu, keputusan untuk tindakan aborsi tidak hanya berdasarkan keputusan perempuan itu sendiri, tetapi juga memerlukan persetujuan dari pasangan atau keluarga. Ketentuan ini secara nyata menempatkan perempuan bukan sebagai subjek yang memiliki hak atas tubuhnya sendiri, tetapi sebagai objek yang harus mendapatkan izin dari pihak lain.

Menurut Benedicta (2011), otonomi tubuh merupakan hak fundamental setiap individu, dan setiap regulasi yang membatasi hak ini tanpa alasan medis yang sah adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan persyaratan seperti ini, perempuan sering kali menghadapi dilema antara menyelamatkan nyawa dan mematuhi prosedur hukum yang kompleks.

Tidak hanya itu, PMK No. 2/2025 juga dianggap diskriminatif terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan penyandang disabilitas. Regulasi ini menyatakan bahwa individu dengan disabilitas dianggap tidak cakap membuat keputusan dan harus mendapat persetujuan dari wali atau tenaga medis. Ketentuan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023.

Menurut Sunjaya (2025), perlindungan hak perempuan penyandang disabilitas harus memastikan bahwa mereka dapat membuat keputusan sendiri atas tubuh mereka, dengan dukungan yang memadai, bukan justru dikesampingkan melalui kebijakan yang mengekang. Kebijakan diskriminatif seperti ini menambah ketidakadilan dan memperkuat marginalisasi terhadap perempuan difabel, padahal mereka sama berhaknya untuk menentukan jalan hidup dan pilihan reproduksinya.

Selain itu, PMK No. 2/2025 dinilai bertentangan dengan standar internasional mengenai hak kesehatan reproduksi. LBH Masyarakat (2025) menekankan bahwa regulasi ini tidak sejalan dengan berbagai konvensi internasional yang mengakui hak perempuan untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi yang aman, legal, dan bebas diskriminasi.

Standar internasional tersebut menegaskan bahwa perempuan berhak membuat keputusan sendiri terkait tubuhnya, mendapatkan layanan medis tanpa hambatan birokrasi, dan memperoleh perlindungan hukum yang memadai jika menjadi korban kekerasan seksual. Dengan membatasi akses melalui persyaratan yang berbelit dan kewajiban persetujuan dari pihak ketiga, PMK No. 2/2025 justru menjauhkan Indonesia dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara global.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki situasi ini sebenarnya cukup jelas. Pertama, persyaratan administratif yang rumit harus disederhanakan atau dihapus, terutama dalam situasi darurat medis, agar perempuan dapat segera mengakses layanan aborsi aman tanpa menunggu proses panjang (Sunjaya, 2025).

Kedua, kewajiban persetujuan dari pasangan atau keluarga dalam kasus darurat medis harus dihapuskan, sehingga perempuan memiliki kendali penuh atas keputusan medisnya sendiri. Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas tenaga medis, terutama di wilayah 3T, agar layanan aborsi aman dapat tersedia secara cepat dan berkualitas tinggi.

Keempat, perempuan penyandang disabilitas harus diberikan mekanisme dukungan yang memungkinkan mereka membuat keputusan medis secara mandiri, bukan sebaliknya dibatasi (Benedicta, 2011). Kelima, proses penyusunan kebijakan kesehatan reproduksi harus melibatkan perempuan dan kelompok rentan, agar kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan hak mereka.

Selain aspek teknis dan legal, penting juga untuk melihat dampak sosial dan psikologis dari regulasi ini. Pembatasan akses layanan aborsi aman berpotensi meningkatkan praktik aborsi ilegal yang tidak aman, yang risiko komplikasinya jauh lebih tinggi dan bisa mengancam nyawa perempuan. Stigma sosial yang diperkuat oleh regulasi ini juga membuat perempuan merasa malu atau takut mencari bantuan medis, sehingga kesehatan mental mereka terdampak. Menurut Benedicta (2011), tekanan sosial dan stigma terkait tubuh dan reproduksi perempuan merupakan bentuk pengendalian sosial yang sering kali diabaikan dalam perumusan kebijakan, tetapi berdampak nyata pada kesejahteraan perempuan.

Peraturan ini juga menjadi refleksi bagaimana negara dan sistem sosial masih kerap mengontrol tubuh perempuan melalui aturan yang seharusnya bersifat protektif. Padahal, otonomi tubuh dan kebebasan menentukan pilihan reproduksi merupakan bagian dari hak fundamental yang harus dilindungi. Menurut Yayasan Kesehatan Perempuan (2025), perempuan harus bisa menentukan jalannya sendiri tanpa harus melalui persetujuan pihak lain, apalagi dalam situasi darurat medis atau ketika menjadi korban kekerasan. Hal ini bukan hanya soal hukum atau medis, tetapi juga tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Kesimpulannya, PMK No. 2/2025 merupakan langkah mundur dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. Regulasi ini membatasi akses perempuan terhadap layanan aborsi aman, menambah hambatan bagi perempuan difabel, dan mengancam prinsip otonomi tubuh perempuan.

Untuk itu, revisi regulasi sangat diperlukan agar sesuai dengan prinsip keadilan reproduksi dan hak asasi manusia, sekaligus memastikan bahwa semua perempuan, termasuk kelompok rentan, dapat mengakses layanan kesehatan reproduksi yang aman, legal, dan bebas diskriminasi. Tanpa perubahan nyata, perempuan akan terus menghadapi ketidakadilan struktural dalam mengakses hak paling dasar atas tubuh dan reproduksinya.

 

Referensi

Benedicta, G. D. (2011). Dinamika otonomi tubuh perempuan: Antara kuasa dan negosiasi atas tubuh. Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 16(2). https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol16/iss2/2/

LBH Masyarakat. (2025). Ilusi kebaruan peraturan Menteri Kesehatan No.02 Tahun 2025: Regulasi berbahaya yang memukul mundur pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi. https://lbhmasyarakat.org/ilusi-kebaruan-peraturan-menteri-kesehatan-no-02-tahun-2025/

Sunjaya, P. (2025). Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap aborsi akibat rudapaksa [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/86961/1/SKRIPSI%20PUTRI%20SUNJAYA%20%28FINAL%20WISUDA%201%29.pdf

Yayasan Kesehatan Perempuan. (2025). PMK No. 2/2025: Aksesibilitas layanan aborsi aman masih jauh dari penghormatan otonomi tubuh perempuan yang berkeadilan. https://ykp.or.id/pmk-no-2-2025-aksesibilitas-layanan-aborsi-aman-masih-jauh-dari-penghormatan-otonomi-tubuh-perempuan-yang-berkeadilan/

Pasar Dhoplang: Ekologi, Perempuan, dan Lokalitas yang Membangun Masa Depan

/0 Comments/in , /by

“Sugeng rawuh. Nyuwun kawigatosan. Arta kedah kalintu koin. Pangadikan ngangge basa Jawa. Dhomplang mungkur saking plastik. Sopan santun dipun jagi. Ngeluri ugi nglestantunaken budaya Jawa. Matur nuwun,” sebut Bapak Tri Ratno, saat mengarahkan para pengunjung Pasar Domplang.

Saat itu, sunrise masih jingga. Tapi jalanan masih hitam. Pasar Dhoplang, yang terletak di pelosok desa Kabupaten Wonogiri ini telah disesaki beribu-ribu orang. Di pintu gerbang, antrian memanjang. Mereka bersemangat menukar koin. Ada muka yang terlihat lelah. Ada raut wajah yang ingin lekas mencicipi ratusan masakan ibu-ibu Wonogiri.

Bapak Tri tak henti-hentinya ngoceh untuk terus bersabar. Di kursi kayunya, dia terus memberi semangat pada pengunjung yang terus berdatangan. Dengan baju liris khas Jawa Surjannya, dia berteriak: “Pangadikan ngangge basa Jawa”.

Kearifan Lokal

Saya melihat, pesan yang disampaikan Bapak Tri Ratno di Pasar Dhoplang sejatinya menggambarkan wajah pasar tradisional yang tidak hanya menjadi tempat jual beli, tetapi juga wadah pelestarian budaya, etika, dan kepedulian lingkungan dalam satu harmoni kehidupan bersama. Semua itu berpadu dalam semangat “ngeluri ugi nglestantunaken budaya Jawa,” yakni merawat dan mewariskan kearifan lokal agar tetap hidup di tengah masyarakat modern.

Ketika banyak destinasi wisata kuliner berlomba menawarkan “instagrammable spot”, Pasar Dhoplang di Desa Pandan, Slogohimo, Wonogiri, memilih jalan yang lebih hening: kembali ke akar. Di sini, warisan rasa seperti tiwul, gatot, gronthol, besengek, cabuk menumbuhkan nostalgia. Makanan khas lokal itu menghubungkan orang-orang dengan tanah, musim, dan kenangan ruang dapur para tetua.

“Pangapunten! Mboten ngirangi raos pakurmatan, wadhah ingkang saking plastik. Mugi keperengo tinilar wonten ing penggenan puniki. Nuwun”, tulis plang depan Pasar.

Saya melihat kekuatan Pasar Dhoplang ini tidak berhenti pada keragaman menu. Ia berdiri di atas gagasan ekologis yang tegas: tanpa plastik. Para pedagang menggunakan daun pisang dan daun jati sebagai pembungkus. Sementara gelas dan peranti saji dari tanah liat mengembalikan ritme makan-minum pada rasa bahan dan kesederhanaannya.

Kebijakan ini bukan gimmick. Gagasan ini bukan sekadar pepesan kosong. Semua ini hadir karena perempuan-perempuan perkasa Wonogiri, yang mau memeras pikirannya, yakni Lilis Endang Hardiyanti.

Saat itu, ibu Lilis mengonsolidasi ibu-ibu di kampung untuk turut tumbuh dalam proses pendirian Pasar. Mereka mengonsolidasikan dapur, resep, dan jejaring kepercayaan masyarakat menjadi ekosistem ekonomi mikro yang ramah lingkungan.

Dari sini terlihat, perempuan bukan penjaga tradisi dalam pengertian romantik, tetapi arsitek yang menata logistik, mutu, dan ritus pasar. Ibu-ibu kampung ini membuat keputusan etik yang membuat rantai produksi–konsumsi ramah lingkungan. Ketika destinasi wisata lain masih bernegosiasi dengan plastik sekali pakai, Pasar Dhoplang menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi argumen paling kuat untuk praktik berkelanjutan.

Di balik praktik hijau itu, ada ibu-ibu di kampung yang siap dalam segala lini.

Sejarah dan Kedaulatan Rasa

Pada 18 November 2018 menjadi momentum tanda sejarah berdirinya Pasar Domplang. “Alhamdulillah, setelah kami mendirikan di tanah ini, ada banyak pengunjung dari berbagai kota. Bahkan ada yang dari Suranisme, Belanda. Sekarang ada sekitar 60 pedagang dengan kurang-lebih 140 hingga 200-an jenis olahan ndeso yang bergilir hadir setiap Minggu pagi tanpa plastik”, sebut Bapak Tri.

Jika dicermati dari perspektif ekologi, keputusan “tanpa plastik” dan pilihan bahan saji tradisional menekan sampah sekaligus memperpendek rantai pasok kemasan. Pasar Dhoplang, kedaulatan rasa sejalan dengan kedaulatan ekologi: daun pisang dan daun jati bukan sekadar pembungkus, melainkan pernyataan politik keseharian, bahwa kita mampu makan, menikmati, dan merayakan tanpa meninggalkan residu yang menyulitkan bumi.

Pasar Dhoplang memberi contoh aplikatif bagaimana kebijakan mikro bisa berdampak makro ketika direplikasi.

Pada tataran lokalitas, Pasar Dhoplang adalah mosaik yang mengikat lanskap sawah, tegakan jati, tikar lesehan, dan gending Jawa menjadi pengalaman utuh. Pengunjung tidak hanya “datang–beli–pulang”, tapi singgah: duduk, menyimak, bercakap. Ritme ini penting; ia menegaskan bahwa pariwisata yang sehat bukan soal arus besar orang, melainkan kualitas tatap muka dan respek pada tempat.

Ketika Pasar Dhoplang memilih lambat, ia memberi ruang bagi praktik etis. Mulai dari memilah bahan, harga yang wajar, hingga berbagi peran antar lapak, yang sering hilang dalam wisata massal.

Edukasi Kultural

Saya melihat, dimensi edukasi kultural makin kentara dengan hadirnya kegiatan seperti mendongeng untuk anak. Misalnya cara bayar dengan koin kayu, pengunjung menukar rupiah dengan koin sebelum bertransaksi. Melalui ini, pengunjung bisa membangun kesadaran bahwa jual-beli adalah ritus sosial, bukan semata kalkulasi harga. Pedagang memakai lurik, batik, kebaya; interaksi mendorong pemakaian bahasa Jawa; papan-papan laras budaya melingkupi area pasar menjadi simbol-simbol budaya yang konsisten.

Simbol-simbol ini bukan dekorasi. Ia meneguhkan bahasa bersama yang menautkan laku manusia Jawa. Pasar Dhoplang mengembalikan pasar sebagai ruang belajar. Imajinasi anak dipupuk, nilai budi pekerti dirawat, dan kisah-kisah lokal kembali hidup.

Dengan demikian, Dhoplang berfungsi ganda: menjadi laboratorium literasi budaya untuk generasi muda, sekaligus penguat ekosistem ekonomi rumah tangga para pedagang.

Pasar Dhoplang menunjukkan sebuah tesis yang kini terasa mendesak. Kendati masa depan pariwisata kuliner Indonesia tidak harus berutang pada beton dan plastik. Ia bisa bertumpu pada daun, tanah liat, bahasa ibu, dan tangan-tangan perempuan yang sejak awal membangunnya.

Pasar Dhoplang adalah cerita tentang bagaimana lokalitas, gender, dan ekologi bertemu dan menata ulang makna pasar bagi zaman ini.

Ketika ibu-ibu mengelola resep, mutu, dan layanan, mereka sesungguhnya tengah mengelola modal sosial: kepercayaan, keteraturan, dan kedisiplinan produksi. Inilah ekonomi perawatan (care economy) yang sering tak terbaca dalam statistik, tapi menopang keberlanjutan ruang: ruang kreatif, ruang ekonomi, ruang aman tanpa kehilangan pijakan budaya.

Kisah Perempuan Enggros Menjaga Hutan Perempuan di Teluk Youtefa

/0 Comments/in /by

Hutan Perempuan adalah nama untuk hutan bakau khusus perempuan yang ada di Teluk Youtefa, Jayapura, Papua. Hutan ini dirawat, dilestarikan dan juga dijaga oleh Mama-mama Enggros.

Salah satu kebudayaan yang menarik di Teluk Youtefa, khususnya di Kampung Enggros adalah adanya pembagian wilayah mencari sumber penghidupan antara laki-laki dan perempuan. Di sini, hutan bakau dikhususkan hanya untuk perempuan, hingga akhirnya disebut dengan hutan perempuan. Sementara laki-laki, mereka harus mencari di wilayah laut.

Menurut Mama Adriana Youwe Meraudje, salah satu Mama Enggros, hutan bakau adalah bagian dari adat yang tak terpisahkan dari kehidupan perempuan Teluk Youtefa. Seperti dikutip dari econusa.id, perempuan di Kampung Enggros memiliki sejarah panjang dalam menjaga kelestarian hutan bakau. Di sanalah mereka mencari sumber penghidupan, mulai dari kerang, udang, hingga ikan.

Selain menjadi sumber penghidupan, hutan ini juga merupakan tempat berkumpul mama-mama Enggros. Tidak ada pembagian wilayah, setiap perempuan bebas masuk dan beraktivitas di seluruh area hutan perempuan.

Sesuai namanya, hutan ini memang menjadi wilayah kekuasaan perempuan. Sehingga dalam aturan adat, laki-laki hanya boleh masuk untuk mengambil kayu demi keperluan rumah tangga, ketika tidak ada kaum perempuan di dalamnya.

Jika ada laki-laki yang berani masuk atau mengintip ke dalam hutan ketika ada perempuan di dalamnya, ia wajib membayar denda adat berupa manik-manik, yang dianggap sebagai perhiasan sekaligus harta berharga masyarakat adat Kampung Enggros.

Aturan Adat Menjaga Hutan Perempuan Teluk Youtefa

Meski hutan perempuan bebas untuk dikunjungi oleh mama-mama Kampung Enggros, secara adat mereka tetap harus mematuhi berbagai aturan. Di antara aturan yang berlaku ialah harus membawa bekal secukupnya. Hal ini bertujuan supaya tidak meninggalkan sampah, terutama sampah plastik.

Selain itu, demi menjaga kelestarian hutan perempuan, masyarakat dilarang menebang kayu sembarangan. Untuk keperluan kayu bakar, mereka hanya diperbolehkan mengambil ranting yang sudah jatuh.

Lebih dari itu, mereka juga dilarang mengambil hasil tangkapan secara berlebihan. Karena itu, Mama Yos misalnya tidak pernah membawa ember atau wadah penampung yang besar selama mencari udang, kerang atau ikan di hutan perempuan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan populasi hasil tangkapan dan menghindari eksploitasi besar-besaran.

Hutan Bakau, Rumah Aman Perempuan

Sebelum menyeburkan diri ke hutan bakau, biasanya Mama-mama Enggros akan melepaskan pakaiannya terlebih dahulu. Baru setelah itu, mereka masuk ke hutan sambil bercengkrama.

Menurut Mama Prisilla Sanyi, tubuh akan terasa gatal jika tidak melepas pakaian saat mencari kerang, udang, atau ikan. Karena itu, melepas pakaian menjadi cara agar mereka lebih nyaman beraktivitas di hutan perempuan.

Selain menjadi tempat menangkap kerang, udang, dan ikan, hutan perempuan juga jadi tempat yang aman bagi Mama-mama Enggros untuk saling berbagi perasaan. Mulai dari urusan dapur, cuaca yang tidak menentu, urusan keluarga dan yang lainnya.

Karena hal inilah, banyak perempuan yang betah berlama-lama tinggal di hutan bakau. Sebab di kampung, mereka tidak memiliki kebebasan berbicara. Di para-para (tempat membicarakan persoalan adat, tanah dan laut, serta berdiskusi soal politik), perempuan sering kali hanya ditempatkan di para-para rumah saja. Sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.

Karena itu, perempuan menciptakan ruang sendiri untuk berbagi keluh kesah, pendapat, dan pandangan tentang berbagai persoalan yang mereka hadapi. Ruang aman itu adalah hutan perempuan. Hingga kini, Mama-mama Enggros tetap menjaganya agar tidak dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Tantangan dalam Menjaga Hutan Perempuan

Meskipun Mama-mama Enggros terus berupaya menjaga hutan perempuan, ancaman kerusakan ekosistem bakau tetap ada. Salah satunya adalah banyaknya sampah yang menyangkut di akar-akar pohon bakau.

Meskipun dari jauh tampak hijau, tetapi di dalam hutan ternyata penuh dengan tumpukan sampah. Di antara akar pohon bakau, sampah botol plastik, kulkas, mesin cuci, bantal, tikar, penanak nasi, tas, sepatu, hingga kursi semuanya menyangkut di sana.

Pemandangan ini tidak seberapa, karena jumlah sampah yang sudah tenggelam dan bercampur dengan lumpur jauh lebih banyak. Sehingga mengganggu ekosistem hutan bakau. Bahkan karena sampah-sampah ini, hasil tangkapan pun menjadi berkurang karena tertutup oleh sampah. Di sisi lain, di hutan perempuan juga kini banyak nyamuk, membuat orang yang beraktivitas di sana tidak nyaman.

Melansir dari Mongabay.co.id, sampah-sampah ini datang dari arah Abepura, Entrop dan Hamadi. Saat hujan sampah datang melalui beberapa daerah aliran sungai menuju ke kampung dan hutan ini. Saat air naik sampah-sampah ini masuk hingga ke tengah hutan bakau, lalu tenggelam bersama lumpur saat air turun.

Selain persoalan sampah, hutan perempuan juga kian terancam karena alih fungsi lahan. Banyaknya pembangunan di kawasan Teluk Youtefa membuat pencemaran di kawasan hutan perempuan meningkat. Seiring diresmikannya Jembatan Holtekamp yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Skouw, perbatasan Papua Nugini, alih fungsi lahan hutan bakau di kawasan hutan perempuan terus-menerus terjadi.

Bahkan pembangunan arena dayung Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada tahun 2021 yang membuka kawasan hutan perempuan juga sangat berdampak pada masyarakat Kampung Enggros. Rumah mereka sempat kebanjiran akibat tidak adanya pohon bakau yang menahan air laut.

Berangkat dari keresehan tersebut, sampai saat ini Mama-mama Enggros terus menjaga tradisi “Tonotwiyat” (mengunjungi hutan bakau oleh perempuan). Dikutip dari Econusa.id, tradisi ini telah dilakukan secara turun temurun, sejak sebelum tahun 1850an.

Tidak ada yang mencatat bagaimana tradisi tonotwiyat dimulai. Tetapi sudah sejak lama para perempuan di Kampung Enggros mengunjungi hutan bakau untuk mencari pasokan bahan pangan seperti kerang (dalam bahasa lokal disebut bia), udang, kepiting dan ikan.

Karena diyakini sebagai warisan turun temurun, Mama-mama Enggros terus menjaga tradisi ini. Mereka tidak ingin, keberadaan hutan perempuan hanya tinggal dongeng sebelum tidur. Karena bagi mereka menjaga hutan, sama dengan menjaga kehidupan tetap ada. []

Keadilan Gender di Balik Kuota Politik: Dari Simbol ke Substansi

/0 Comments/in , /by

Seorang caleg perempuan muda dari sebuah kabupaten bercerita tentang pengalamannya. Ia diminta partainya maju pada pemilu legislatif, tapi ditempatkan di nomor urut yang jelas-jelas sulit menang. Ketika bertanya alasannya, pengurus partai menjawab singkat: “Yang penting ada perempuan.”

Kalimat itu menunjukkan persoalan mendasar yang dihadapi perempuan dalam politik kita. Kehadiran mereka kerap dijadikan pemanis daftar, bukan aktor yang betul-betul diberi ruang. Padahal, secara formal, aturan sudah ada: partai politik diwajibkan mencalonkan sekurang-kurangnya 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif. Namun, realitas politik sering jauh berbeda dari semangat regulasi.

Kuota: Awal, Bukan Akhir

Kuota perempuan memang sebuah capaian. Tanpa aturan ini, jumlah perempuan di parlemen kemungkinan lebih kecil lagi. Kuota membuka pintu masuk agar perempuan punya kesempatan yang lebih setara. Tetapi, pintu masuk tidak sama dengan ruang berdaya.

Praktiknya, perempuan yang masuk ke arena politik sering menghadapi jalan terjal. Dari sisi finansial, mereka kalah modal dengan caleg laki-laki. Dari sisi jaringan, perempuan kerap dianggap “pendatang baru” yang tidak punya basis massa kuat. Belum lagi beban ganda: urusan domestik dan publik harus dijalankan bersamaan.

Di titik inilah terlihat bahwa kuota bukan solusi tunggal. Ia hanya instrumen awal. Keadilan gender baru tercapai jika keterlibatan perempuan tidak berhenti pada angka, melainkan hadir dalam kualitas pengambilan keputusan.

Politik yang Masih Maskulin

Masalah utama terletak pada kultur politik kita yang maskulin. Politik identik dengan pertarungan keras, penuh intrik, dan berbiaya tinggi. Budaya ini bukan hanya menyulitkan perempuan, tetapi juga banyak laki-laki yang jujur dan kritis.

Sementara itu, perempuan yang berhasil masuk ke lembaga politik masih sering dipandang sebelah mata. Suaranya dianggap pelengkap, bukan penentu. Bahkan tidak jarang, mereka ditekan agar mengikuti garis besar partai yang dikuasai elit laki-laki.

Padahal, bukankah demokrasi seharusnya berarti ruang yang terbuka bagi semua, tanpa memandang jenis kelamin?

Perspektif Islam: Musyawarah yang Adil

Dalam Islam, prinsip musyawarah (syura) menuntut keterlibatan semua pihak. Musyawarah yang sehat hanya mungkin bila setiap orang bisa berbicara setara. Jika perempuan hadir hanya sebagai simbol, tanpa ruang bicara, maka musyawarah kehilangan maknanya.

Sejarah Islam mencatat peran penting perempuan dalam ranah publik. Dalam peristiwa Bai’at Aqabah, misalnya, perempuan ikut berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak ulama perempuan di era klasik menjadi rujukan ilmu dan fatwa. Fakta ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan bukanlah hal asing dalam tradisi Islam, melainkan bagian integral darinya.

Oleh karena itu, politik inklusif sejatinya selaras dengan nilai-nilai Islam: menghargai martabat manusia, mendengar suara semua pihak, dan menegakkan keadilan.

Dari Simbol ke Substansi

Jika kuota hanya diperlakukan sebagai syarat administratif, maka yang terjadi hanyalah politik simbolik. Perempuan hadir di daftar caleg, tapi absen dalam pengambilan keputusan. Demokrasi menjadi pincang karena separuh penduduk tidak terwakili secara bermakna.

Perubahan yang dibutuhkan bukan sekadar menambah jumlah, melainkan membongkar struktur. Partai politik harus memberi ruang strategis bagi perempuan untuk memimpin, bukan sekadar mengisi slot. Media harus berhenti menilai perempuan dari penampilan fisiknya, dan mulai menyoroti gagasannya. Masyarakat harus belajar bahwa kepemimpinan bukan monopoli laki-laki.

Keadilan gender dalam politik pada akhirnya bukan hanya untuk perempuan. Demokrasi yang adil gender berarti demokrasi yang lebih sehat bagi semua. Politik yang memberi ruang bagi perempuan cenderung lebih memperhatikan isu-isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial—isu yang sering terabaikan dalam politik maskulin yang hanya bicara kekuasaan.

Kisah caleg perempuan muda tadi hanyalah satu dari sekian banyak cerita yang menggambarkan problem kuota di Indonesia. Aturan ada, tetapi praktik sering timpang. Kuota hanyalah awal perjalanan. Yang kita butuhkan adalah transformasi budaya politik: dari eksklusif menuju inklusif, dari simbol menuju substansi.

Perempuan bukan “pemanis daftar”. Mereka adalah pemegang amanah rakyat yang punya hak, kapasitas, dan gagasan untuk membangun bangsa. Selama suara mereka masih dikesampingkan, perjuangan keadilan gender belumlah selesai.

Membela Hak Perempuan, Inspirasi Teladan Khalifah Ahmadiyah

/0 Comments/in /by

Di Indonesia, Jemaat Ahmadiyah termasuk komunitas yang rentan mengalami kekerasan. Berbeda halnya dengan di Barat, Ahmadiyah adalah salah satu komunitas Muslim yang diperhatikan. Dalam acara Jalsah Salanah 2025 di Inggris, Khalifah kelima Ahmadiyah Hadhrat Mirza Masroor Ahmad berdiri tegak di hadapan ribuan jemaat menegaskan risalah Islam yang membela hak-hak perempuan (selengkapnya lihat di sini). Beliau menepis pandangan negatif seputar Islam yang selama ini terkesan mengekang dan mendiskriminasi perempuan.

Ada beberapa poin penting yang menjadi penegas bahwa Islam memuliakan kehidupan perempuan. Apa yang disampaikan oleh Hadhrat tersebut bukan semata ajaran Ahmadiyah, melainkan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Hal ini tampak jelas ketika beliau dengan fasih mengutip banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Saw selain juga mengutip perkataan sang inisiator Jemaat Ahmadiyah dari Qadiyan, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad.

Pertama, sang khalifah menegaskan pentingnya kebaikan yang terpancar dan berasal dari rumah. Sebab rumah adalah komunitas pertama dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang menebar kebaikan di luar rumah, tetapi menjadi teror bagi keluarganya di rumah. Jiwa sosialnya tinggi, membantu sesama yang kekurangan, tetapi semua itu hanyalah pencitraan belaka. sifat aslinya justru kelihatan di rumah. Istri dan anaknya menjadi pelampiasan kekerasan terus-menerus.

Sikap semacam ini kata beliau mencerminkan bahwa ia belum menjadi pribadi yang berakhlak. Akhlak yang baik harus dimulai dari rumah dan dirasakan dampaknya di masyarakat. Sebagaimana hadis Nabi Saw:

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهل

“Yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya.”

Pembahasan ini sangat relevan dengan kondisi dunia sekarang. Kala masyarakat dihadapkan pada penyakit modern: individualistik dan materialistik, maka rumah bukan lagi tempat yang indah. Rumah ibarat hotel tempat orang pulang untuk istirahat dan melanjutkan pekerjaan di hari esok.

Padahal rumah seharusnya menjadi pancaran surga, penuh kasih sayang di dalamnya. Maka ajaran Islam untuk memulai kebaikan dari dalam rumah adalah kritik sosial terhadap perubahan cara pandang masyarakat melihat rumah.

Terlebih ketika suami, sang pencari nafkah berlagak seperti bos yang harus dilayani oleh istri. Sebab suami telah memberikan uang gajinya kepada sang istri. Negosiasi ini bukan lagi mencerminkan hubungan suami-istri, justru relasi bos-bawahan. Sikap semacam ini pula yang dikritik oleh Hadhrat dalam ceramahnya.

Beliau pun mengutip ayat yang sering disalahpahami seputar kepemimpinan laki-laki atas perempuan dengan kata qawwam. Sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Nisa ayat 34:

…اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤء

Laki-laki (suami) adalah qawwam atas para perempuan (istri)…

Kata qawwam sering diartikan pemimpin, sehingga laki-laki punya kuasa atas perempuan. Menurut beliau, qawwam mempunyai implikasi tanggung jawab sosial. Laki-laki menjadi qawwam karena punya tanggung jawab sosial untuk mengubah masyarakat. Dan perubahan itu dimulai dari dalam rumah tangga. Lebih spesifik lagi, perubahan itu dari diri pribadi sang lelaki.

Karenanya ayat itu sebenarnya bukanlah pemandatan kuasa pria atas perempuan, tetapi justru untuk mengajak laki-laki supaya terlebih dahulu memperbaiki diri. Sebelum menjadi pemimpin yang baik, jadilah pribadi yang baik dahulu.

Bahkan Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad sebagaimana dikutip oleh Khalifah Kelima pernah mengatakan: “Perlakukanlah istri dengan kelembutan, mereka bukan budak, pernikahan adalah sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan, maka berusahalah agar Anda tidak menjadi penipu dalam pernikahan Anda.”

Ini menjadi poin berikutnya bahwa pernikahan adalah ikatan sakral penuh janji antara kedua insan. Maka siapa pun pihak yang melakukan kekerasan dalam pernikahan, mereka telah menjadi penipu yang merusak janji suci. Konsep ini juga sekaligus mengkritik fenomena kehidupan bebas yang terjadi di Barat.

Sang khalifah menyoroti pergaulan bebas yang melewati batas sehingga membuat hak-hak perempuan jadi tercoreng. Kehidupan bersama antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan akan rentan terjadi pelecehan dan kekerasan. Korban utamanya adalah perempuan.

Pernikahan dalam Islam mencoba menjaga hak-hak suci perempuan. Selain itu, pernikahan juga menjamin agar suami melakukan kewajibannya sebagaimana istri juga perlu menjalankan tugasnya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad:

“Seharusnya hubungan suami istri itu seperti hubungan dua sahabat sejati yang tulus.”

Analogi suami-istri sebagai dua sahabat itu penting untuk dipahami. Relasi sahabat itu setara, meskipun berbeda lakonnya. Begitu pula lelaki dan perempuan, tidak dipungkiri keduanya mempunyai perbedaan, seperti dalam pertandingan olahraga, antara lelaki dan perempuan dipisahkan kategorinya. Meski demikian, keduanya dapat bertanding dengan sportif.

Inilah esensi kehadiran Islam yang datang untuk menghormati dan memberikan ruang bagi perbedaan tersebut. Hal yang paling jelas adalah perbedaan pengalaman biologis yang hanya dirasakan oleh perempuan, yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui.

Kelima hal ini adalah pengalaman unik yang hanya dimiliki oleh perempuan. Karenanya penghormatan terhadap ibu dalam Islam disampaikan dengan penggambaran betapa letihnya sang ibu mengandung dan menyusui, wahnan ‘ala wahnin wa fishaaluhu fii ‘amain.

Dengan memahami bahwa relasi suami istri ibarat sahabat, maka diharapkan terjalin hubungan kesalingan (mubadalah): saling menghargai, membantu dan berbagi peran kehidupan. Bukan salah satu mendominasi atau menegasikan terhadap yang lain.

Semua itu dapat terjadi manakala keluarga dibangun atas fondasi nilai agama yang kokoh. Hal ini dapat dilihat bagaimana para shahabiyah, sahabat perempuan di zaman Nabi justru “iri” dengan para sahabat laki-laki dalam perannya sebagai hamba Allah. Ketika kaum lelaki bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid, sepekan sekali beribadah jumat, bisa pula mengangkat senjata berjihad di jalan Allah, lantas di mana peran perempuan?

Protes shahabiyah tersebut mencerminkan kecerdasan mereka di zaman Nabi. Nabi pun tidak melarang perempuan untuk bertanya bahkan protes dengan realitas sosial. Nabi menegaskan bahwa ketika perempuan tinggal di rumah, mempersiapkan generasi yang unggul, itulah jihad terbesar yang bisa diberikannya bagi umat.

Riwayat yang disampaikan oleh Hadhrat Mirza Masroor tersebut dapat menjadi penegas bahwa Islam sangat memberi ruang bagi perempuan dalam setiap lapis kehidupan. Sayangnya, stigma negatif seputar ajaran Islam itu masih saja terjadi. Setidaknya karena dua faktor.

Internal umat Islam yang memang salah memahami spirit agama sehingga praktiknya justru mengekang perempuan. Ini bisa dilihat di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, ketika perempuan menjadi kelompok yang paling sering mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang terdekatnya. Selain faktor internal, ada pula faktor eksternal yang memang mencoba mengkritik seluruh ajaran Islam yang dilandaskan kebencian.

Berhadapan dengan dua kelompok tersebut, jemaat Muslim Ahmadiyah dengan sikap tegak lurus berdiri membela Islam. Meski sering mendapatkan perlakuan diskriminatif, tak gentar sedikit pun mereka berdakwah dengan semangat mengasihi, tanpa pilih kasih, love for all, hatred for none.

Dari Firdaus ke Pabrik: Representasi Women’s Agency dan Realitas Buruh Perempuan Masa Kini

/0 Comments/in , /by

Membaca Firdaus, Membaca Diri Kita

Novel Women at Point Zero karya Nawal El Saadawi adalah salah satu karya sastra feminis paling kuat yang pernah ditulis. Bukan hanya karena Nawal El Saadawi menulisnya dengan keberanian yang jarang dimiliki penulis perempuan pada masanya, tetapi juga karena novel ini adalah representasi kenyataan pahit bagi perempuan–dulu maupun sekarang, di era mana pun, sering dipaksa berjuang untuk hak paling mendasar–mengatur hidupnya sendiri.

Mengambil latar di Mesir, dan ditulis pada tahun 1973. Novel ini menceritakan kisah perempuan Mesir bernama Firdaus yang mengalami eksploitasi, kekerasan, dan pengkhianatan oleh sistem patriarki.[1] Namun, di balik semua itu, Firdaus menghadirkan sesuatu yang jarang kita temukan dalam narasi perempuan korban: agency–kesadaran diri untuk memilih, meskipun pilihan itu datang dengan konsekuensi yang tragis. Firdaus menolak menjadi objek pasif, bahkan ketika dunia menuntutnya begitu. Ia memilih untuk tidak patuh terhadap norma yang mengekangnya, dan melalui itu ia memperlihatkan betapa pentingnya ruang bagi perempuan untuk mendefinisikan hidupnya sendiri.

Agency dalam Ruang yang Terbatas: Membaca dengan Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir dalam The Second Sex (1949) menyebut perempuan sering ditempatkan sebagai “the Other”–posisi yang selalu bergantung pada laki-laki. Firdaus jelas adalah representasi dari “yang lain” ini: tubuh dan kebebasannya dianggap milik orang lain.

Dalam perspektif feminisme, agency ini bisa dibaca melalui lensa feminisme eksistensialis, ketika perempuan bukan sekadar memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, tetapi juga melakukan sebuah perlawanan terhadap struktur yang menindas.[2] Firdaus, misalnya, memilih jalan prostitusi bukan karena ia menyerah, melainkan karena itu memberinya kuasa atas tubuhnya sendiri.

Ironisnya, titik kala ia merasa memiliki kendali justru muncul ketika ia menjalani profesi yang di mata masyarakat dianggap “hina” tetapi justru memberinya otonomi finansial, ruang memilih, bahkan menentukan harga. Bagi Firdaus, ini lebih membebaskan dibanding pernikahan yang mengurungnya.

Inilah yang sering disalahpahami orang: agency tidak selalu berarti bebas sepenuhnya dari sistem penindasan. Kadang ia hadir dalam bentuk pilihan yang terbatas, memilih jalan yang mungkin buruk, tetapi tetap yang paling memungkinkan untuk bertahan hidup. Dalam feminisme, ini disebut situated agency: kemampuan bertindak di dalam batas-batas yang ada.[3]

Puncak perlawanan Firdaus terjadi ketika ia menolak kembali diperas dan dikontrol oleh laki-laki yang mengaku “melindunginya”. Keputusannya membunuh seorang germo bukan sekadar kemarahan, tetapi deklarasi bahwa tubuh dan hidupnya bukan milik siapa pun.

Relevansi dengan Kondisi Perempuan Masa Kini

Membaca Firdaus berarti membaca kondisi perempuan hari ini. Meski terdapat perbedaan konteks sosial, struktur penindasan yang dialami perempuan masa kini tidak jauh berbeda: diskriminasi, upah rendah, kekerasan berbasis gender, hingga keterbatasan akses untuk menentukan jalan hidup.

Banyak perempuan di Indonesia yang terjebak dalam pekerjaan rentan dari buruh migran sampai pekerja informal karena kurangnya akses pendidikan dan kesempatan kerja layak. Jika Firdaus menemukan ruang kebebasannya dalam prostitusi, yang meskipun penuh paradoks–maka banyak perempuan masa kini menemukan agency mereka di ruang kerja yang juga penuh keterbatasan, misalnya pabrik.

Buruh pabrik, perempuan terutama, menghadapi tekanan struktural: upah rendah, jam kerja panjang, aturan perusahaan yang ketat, bahkan ancaman PHK ketika bersuara.[4] Pada permukaan, mereka tampak sebagai korban eksploitasi kapitalisme dan patriarki sekaligus.

Melalui Survei Kelayakan Kerja 2023 oleh Program Makin Terang bersama beberapa Serikat Buruh di 100 pabrik Tekstil, Garmen, Sepatu, dan Alas Kaki (TGSL) di 5 wilayah: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta yang melibatkan 3.065 responden. Hasilnya, 27 dari 2.951 responden menyatakan bahwa pabrik tidak memberlakukan upah yang setara antara pekerja perempuan dan laki-laki pada jenis pekerjaan yang sama.[5]

Jika dilihat lebih dekat, para buruh perempuan tidak benar-benar pasif. Sama seperti Firdaus, mereka menggunakan celah-celah kecil untuk bertahan dan mengontrol hidup mereka. Ada yang mengatur strategi menabung dari gaji minim untuk menyekolahkan anak, ada yang bergabung dalam serikat pekerja meski tahu risikonya, ada pula yang diam-diam melakukan perlawanan simbolik, misalnya memperlambat ritme kerja ketika beban terlalu berat.

Inilah yang disebut Saba Mahmood sebagai situated agency, yaitu daya bertindak yang lahir di tengah keterbatasan, bukan kebebasan penuh. Buruh perempuan itu mungkin tidak bisa mengubah sistem upah, tapi mereka bisa memilih bagaimana mengelola penghasilan kecilnya. Mereka mungkin tidak bisa melawan manajemen secara frontal, tapi mereka bisa membangun solidaritas dengan rekan-rekan kerja.

Di sinilah feminisme menjadi relevan karena mengingatkan kita bahwa agency perempuan tidak bisa dilepaskan dari struktur yang mengitarinya. Buruh harian lepas mungkin berdaya di ruang tertentu, tetapi tetap terikat pada sistem ekonomi-politik yang tidak adil. Sama seperti Firdaus yang bisa mengklaim tubuhnya, tetapi tetap hidup dalam kerangka patriarki yang lebih besar. Keduanya menunjukkan bahwa agency perempuan bukan hanya soal melawan sistem secara total, tapi juga soal kemampuan “mengakali” struktur yang menindas, agar mereka tetap bisa hidup dengan martabat.

Lebih jauh, pengalaman buruh pabrik juga memperlihatkan bagaimana patriarki dan kapitalisme sering bergandengan tangan dalam mengeksploitasi perempuan. Dalam hal ini, feminisme Marxis bisa membantu membaca bagaimana perempuan dijadikan tenaga kerja murah karena posisinya yang dianggap “tambahan” dalam ekonomi keluarga.[6] Padahal, dari beberapa penelitian, kita tahu justru upah buruh perempuan sering menjadi penopang utama ekonomi keluarga.

Feminisme memberi kita lensa untuk memahami bahwa perubahan tidak cukup datang dari keberanian individu saja, tetapi harus ada transformasi struktural: kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil, pengakuan kerja domestik, perlindungan sosial yang memadai, dan perubahan budaya yang menghargai perempuan sebagai subjek penuh, bukan sekadar pelengkap.

Dari Firdaus ke Buruh Harian Lepas

Novel Women at Point Zero menutup kisahnya dengan kematian Firdaus. Namun, pesan yang ditinggalkan tidak pernah mati: agency perempuan adalah hak, bukan pengecualian. Kisah Firdaus adalah peringatan bahwa ketika sistem menutup semua ruang bagi perempuan, maka perempuan akan mencari cara sendiri.

Novel ini relevan karena ia tidak menawarkan akhir bahagia, dan itulah realitas banyak perempuan. inilah yang seharusnya menjadi tugas kita bersama: memastikan bahwa agency perempuan tidak lagi hadir sebagai perlawanan tragis, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang adil, setara, dan manusiawi.

 

[1] Wilany, E. (2017). Feminism analysis in the novel “Woman at Point Zero”. ANGLO-SAXON: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, 8(1), 115-121.

[2] Butler, J. (1986). Sex and gender in Simone de Beauvoir’s Second Sex. Yale French Studies, (72), 35-49.

[3] Peter, F. (2003). Gender and the foundations of social choice: The role of situated agency. Feminist economics, 9(2-3), 13-32.

[4] Hasil wawancara dengan BHL

[5] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan [Komnas Perempuan]. (2023, 18 September). Siaran pers: Komnas Perempuan tentang peringatan Hari Kesetaraan Upah Internasional: “Negara harus menjamin penghapusan eksploitasi gender terkait upah di dunia kerja” [Siaran pers]. Diakses dari https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-kesetaraan-upah-internasional

[6] Sulastri, A., & Rochmansyah, B. N. (2024). Eksploitasi Perempuan pada Puisi Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta Karya WS Rendra dengan Pendekatan Feminisme Marxis. Literature Research Journal, 2(1), 96-109.

Mengenal Raden Ayu Lasminingrat: Memerdekakan Perempuan Lewat Aksara

/0 Comments/in /by

Saat ini dalam suasana hari kemerdekaan yang terus dirayakan. Namun, rasa-rasanya setiap kali perayaan momentum ini, kita sering lupa untuk mengenang serta mengucapkan terima kasih pada para tokoh perempuan yang berjuang memerdekakan Indonesia.

Karena itu, tidak heran jika dalam buku sejarah atau catatan pahlawan kemerdekaan, sosok yang sering muncul hanya tokoh laki-laki. Padahal, dalam proses kemerdekaan Indonesia ada banyak perempuan yang ikut andil bahkan bertaruh nyawa untuk memerdekakan Indonesia. Bukan hanya melalui gerakan melawan penjajah secara langsung, tetapi juga lewat ruang-ruang senyap.

Salah satu tokoh yang ikut andil dalam memerdekakan Indonesia adalah Raden Ayu Lasminingrat. Ia adalah salah satu pahlawan nasional yang namanya jarang disebut dalam momen-momen bersejarah.

Padahal selama hidupnya Lasminingrat terus berjuang untuk memerdekakan perempuan dari ketertinggalan. Lewat aksara dan dunia pendidikan, ia membebaskan perempuan dari kebodohan.

Sekilas tentang Raden Ayu Lasminingrat

Dilansir dari historia.id, Raden Ayu Lasminingrat lahir di Garut pada 29 Maret 1854. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Raden Haji Muhammad Musa dan Raden Ajoe Rija. Lasminingrat memiliki tiga adik perempuan yakni Raden Ayu Ratnaningrum, Nyi Raden Peorbakoeseomah, dan Raden Ajoe Lenggang Kencana.

Raden Haji Muhammad Musa adalah kepala penghulu di Garut, pendiri Sekolah Raja, sekaligus penasihat pemerintah kolonial Belanda. Posisi ini membuatnya banyak bersahabat dengan orang-orang Belanda, di antaranya Karel Fredrik Holle, penasihat honorer pemerintah untuk urusan bumiputra sekaligus tuan tanah di wilayah Garut, serta Levyson Norman, yang pernah menjabat sebagai controleur di Sumedang.

Dikutip dari buku “Kehidupan Kaum Menak Priangan”, sejak kecil Lasminingrat diangkat sebagai anak asuh oleh Levyson Norman dan ikut tinggal bersamanya di Sumedang.  Di sana, ia belajar menulis, membaca, berbahasa Belanda, dan berbagai pengetahuan lain yang berhubungan dengan isu perempuan.

Lasminingrat dikenal cerdas dan tekun mempelajari berbagai pengetahuan yang diajarkan kepadanya, sehingga cepat menguasainya. Karena kemahirannya dalam membaca dan menulis bahasa Belanda, ia dijuluki sebagai perempuan Sunda pertama yang fasih berkomunikasi dengan orang Belanda di wilayah Garut.

Jasa dan Perjuangan Raden Ayu Lasminingrat

Melansir dari Tirto.id, setelah suami pertamanya meninggal, Lasminingrat kembali lagi ke tanah kelahirannya, Garut pada 1871. Di kampung halamannya, ia bekerja bersama saudara dan ayahnya untuk menerjemahkan buku-buku bacaan anak-anak sekolah. Di sisi lain, untuk menghilangkan kegundahan hati setelah ditinggal suami, Lasminingrat menyibukkan diri dengan membaca dan menulis.

Lewat tangan sahabat ayahnya, Holle, Lasminingrat dan saudara-saudaranya mendapatkan banyak buku bacaan. Lewat Holle, mereka juga belajar mengarang dan menerjemahkan buku-buku yang bagus dalam bahasa Sunda.

Dilansir dari Kompas.com, di tahun tersebut Lasminingrat juga mulai menulis buku berbahasa Sunda khusus untuk anak-anak sekolah. Bahkan pada 1875, ia juga menerbitkan sebuah buku berjudul “Cerita Erman”. Buku ini terjemahan dari Christoph von Schmid.

Setelah itu, pada 1876 Lasminingrat kembali menerbitkan karya tulisnya yang berjudul “Warnasari atawa Roepa-roepa Dongeng” Jilid I dalam Aksara Jawa. Buku ini adalah hasil terjemahan dari tulisan Marchen von Grimm dan JAA Goevernur, yaitu Vertelsels uit het wonderland voor kinderen, klein en groot (1872), dan beberapa cerita dari Eropa lainnya

Bersamaan dengan itu, gagasan pendidikan bagi kaum perempuan mulai tumbuh di kepala Lasminingrat, dan cita-cita tersebut ia wujudkan ketika suami keduanya, R.A.A. Wiratanudatara VIII berhasil menjadi bupati Garut. Di ruang gamelan lingkungan Pendopo Garut ia mendirikan Sekolah Keutamaan Istri pada 1907.

Melalui jabatan suaminya, Lasminingrat mendapat kemudahan. Bahkan ia juga mendapat banyak bantuan dari pejabat-pejabat pemerintah kolonial. Namun meski begitu, ia tetap harus berjuang untuk mendapatkan murid sekolah.

Di masa itu, masyarakat masih menganggap bahwa perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan. Sehingga, sekolah-sekolah yang didirikan untuk perempuan masih sulit mendapatkan murid, termasuk sekolah yang didirikan oleh Lasminingrat.

Namun, Lasminingrat tidak pantang menyerah. Ia mengerahkan anak-anak gadis sanak familinya dan anak-anak gadis para pegawai negeri untuk menjadi murid di sekolahnya. Ia bersama kerabatnya mengajarkan murid-murid menulis, membaca, dan berbagai keterampilan perempuan seperti menjahit, membuat kerajinan tangan, menyulam, merenda, merajut hingga membatik.

Dilansir dari Historia.id, demi memperkuat status sekolahnya, Lasminingrat menghadap Gubernur Jenderal di Istana Bogor untuk memohon izin pendirian sekolah gadis tersebut. Usahanya berhasil, dan sekolah itu kemudian disahkan sebagai organisasi bernama Vereeneging Kautamaan Istri Schoalen melalui akta nomor 12, tertanggal 12 Februari 1913.

Dengan pengesahan tersebut lambat laun jumlah Sekolah Kautamaan Istri berkembang. Di Garut bertambah dua sekolah, sementara sekolah sejenis mulai bermunculan di wilayah lain.

Buku-buku Terjemahan Lasminingrat

Tidak hanya sebagai pendidik, Lasminingrat juga memiliki minat dalam dunia sastra. Ia kerap menerjemahkan buku-buku bahasa Belanda ke dalam bahasa Sunda. Buku-buku yang diterjemahkan Lasminingrat umumnya adalah buku anak-anak berbahasa Belanda yang populer di negeri asalnya dan dibawa ke Hindia Belanda.

Kegemaran Lasminingrat dalam menerjemahkan buku-buku berbahasa Belanda melahirkan buku-buku bahasa Sunda seperti Warnasari Jilid I dan II. Karya-karyanya kemudian diterbitkan oleh Balai Pustaka dan dijadikan salah satu koleksi Perpustakaan Rakyat di setiap sekolah dasar, sehingga anak-anak dan masyarakat umum bisa membacanya secara bebas.

Salah satu alasan mengapa Lasminingrat lebih tertarik memperkenalkan cerita-cerita Eropa kepada orang Sunda adalah agar mereka terdorong untuk memiliki kegemaran membaca.

Kegigihan Lasminingrat memajukan pendidikan perempuan mengantarkannya meraih penghargaan dan gaji dari pemerintah Hindia Belanda. Setelah ia wafat, pada 10 April 1948, sekolah-sekolahnya diteruskan oleh Raden Purnamaningrat, murid pertamanya sekaligus anak dari adik sepupunya.

Merawat Ingatan tentang Pejuangan Lasminingrat

Perjalanan Lasminingrat dalam memperjuangkan pendidikan bagi perempuan Indonesia merupakan peristiwa penting. Sehingga bukan hanya perlu untuk dilanjutkan, tapi juga mengenangnya sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia.

Mengingat namanya dalam momen-momen bersejarah Indonesia bukan hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi bagian dari merawat ingatan kolektif tentang perjuangan perempuan.

Mpu Uteun: Rangers Perempuan Penjaga Hutan Damaran Baru Aceh

/0 Comments/in , /by

Menjaga hutan adalah tanggung jawab bersama, laki-laki dan perempuan. Alam adalah sumber penghidupan bagi semua manusia. Menjaganya tetap lestari, sama dengan memperjuangkan kehidupan tetap ada. Keyakinan itulah yang dipegang oleh Mpu Uteun, rangers perempuan pertama yang menjaga hutan di Damaran Baru Aceh.

Kepedulian perempuan aceh pada hutan, berangkat dari peristiwa banjir bandang pada 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun bencana tersebut membuat warga desa harus mengungsi karena rumah-rumah terendam air, dan kebun-kebun kopi serta kebun lainnya rusak.

Sejak itulah, perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh berinisiatif untuk melindungi hutan yang telah rusak dengan cara menanam kembali dan menjaga hutan dari para penebang liar.

Melansir dari theconversation.com, lebih dari 60% wilayah Aceh atau 3,2 juta ha merupakan kawasan hutan. Luasan ini membuat risiko perambahan hutan ilegal kian tinggi. Misalnya, pada tahun 2018, ada sekitar 2.418 kasus penebangan liar di Aceh.

Mirisnya pelaku penebangan liar ini hampir selalu dilakukan oleh laki-laki. pengaduan masyarakat pada pihak otoritas pun sering kali menemui jalan buntu. Akibatnya hutan di Aceh banyak rusak.

Dari keresahan inilah, kelompok Mpu Uteun (penjaga hutan) muncul dan berinisiatif untuk melakukan gerakan menjaga hutan dari para penebang liar. Mpu Uteun berpatroli untuk mengatasi penebangan liar maupun pemburuan, membongkar jerat pemburu, mendokumentasikan tanaman maupun satwa asli setempat, hingga menanam pohon.

Patroli ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab perempuan untuk menjaga sumber-sumber keanekaragaman hayati. Karena itu, selain berpatroli, Mpu Uteun juga giat menghijaukan hutan yang sebelumnya rusak, khususnya di pinggir sungai. Hal ini mereka lakukan semata-mata untuk melindungi hutan, mata air, dan sumber-sumber kehidupan lain secara langsung dan berkelanjutan.

Tantangan Menjadi Mpu Uteun

Menjadi Mpu Uteun tidaklah mudah. Selain harus berhadapan dengan para penebang liar, mereka juga kesulitan karena banyak masyarakat Damaran Baru yang belum memahami fungsi hutan, sehingga mereka memilih abai dan tutup mata pada kondisi hutan yang kian hari, kian rusak.

Sebagai perempuan, awalnya anggota Mpu Uteun juga mendapatkan stigma dari warga sekitar. Mereka disebut tidak bermoral, karena beraktivitas di hutan. Dalam sistem adat di Aceh, hutan masih dianggap sebagai tempat laki-laki.

Selain itu, hingga tahun 2019 Mpu Uteun masih kesulitan menjaga hutan, karena pemerintah belum mengeluarkan izin pengelolaan hutan pada mereka. Namun meski begitu, mereka tidak tinggal diam, didampingi Yayasan HAkA (Hutan Alam dan Lingkungan Aceh), masyarakat Damaran Baru mengusulkan izin pengelolaan hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Gayung bersambut, November 2019, KLHK pun memberi izin melalui skema hutan desa.

Keteguhan mereka dalam menjaga hutan kini juga sudah mulai membuahkan hasil. Secara perlahan-lahan, laki-laki eks penebang liar atau pun pemburu trenggiling, banyak yang “menebus dosa” dengan bergabung dalam Mpu Uteun.

Membentuk Eco–village

Dilansir dari merdeka.com, setelah sukses merangkul warga sekitar sembari berpatroli menjaga dan menanam pohon di sekeliling kampung, Mpu Uteun juga mulai menggarap kegiatan ekonomi untuk warga.

Mereka berinisiatif menjadikan Damaran Baru sebagai desa wisata berbasis alam (Eco-Village) dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Warga sekitar diberi pemahaman tentang potensi wisata yang dimiliki oleh Damaran Baru. Salah satunya adalah Gunung Burni Telong.

Kini banyak pendaki yang tertarik untuk melakukan pendakian ke Gunung Burni Telong. Warga sekitar pun merasakan manfaatnya, terutama dari sisi ekonomi. Sebagian masyarakat saat ini ada yang menjadi guide dan penyedia homestay.

Perjuangan Mpu Uteun dalam membangun kesadaran lingkungan dan wisata telah membuahkan hasil, salah satunya pada tahun 2020 Mpu Uteun berhasil mendapatkan juara pertama sebagai desa ekowisata terpopuler di ajang Anugerah Pesona Indonesia (API).

Gerakan yang dilakukan oleh Mpu Uteun semakin menegaskan pada kita bahwa perempuan punya peran penting dalam menjaga dan melindungi hutan. Karena itu, perjuangannya sangat patut untuk didukung serta diapresiasi oleh berbagai pihak. Baik oleh warga sekitar, masyarakat umum, atau bahkan pemerintah daerah dan nasional. []

Mengenal Sosok Rahmah El-Yunusiyyah dalam Memperjuangkan Kemerdekaan

/0 Comments/in /by

Perjalanan panjang melawan kelaliman ratusan tahun akhirnya mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan. Tahun ini, Bumi Pertiwi menginjak usia kepala delapan. Namun, setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945 silam, apakah Indonesia benar-benar telah merdeka?

Jika berkaca pada masa lalu, kita kerap mendefinisikan kemerdekaan sebagai kondisi bebas dari segala bentuk kolonialisme dan imperialisme bangsa lain. Namun dewasa ini, banyak orang yang masih merasa “terjajah”, meskipun negaranya telah merdeka. Maka, kemerdekaan tidak lagi diartikan secara sempit seperti dulu. Lebih dari itu, merdeka dapat dimaknai sebagai kondisi ketika seseorang memperoleh segala bentuk hak, sembari tetap menjalankan kewajibannya.

Hemat saya, saat ini masih banyak orang yang mengalami penjajahan secara tidak langsung. Bentuk penjajahan semacam ini bahkan telah terjadi sejak masa pengaruh langsung Belanda dan Jepang. Dahulu, bangsa kita harus menghadapi dua bentuk penjajahan sekaligus: secara langsung dan tidak langsung. Meski demikian, sejarah mencatat kehadiran tokoh-tokoh yang berjuang memberantas berbagai bentuk penjajahan itu.

Seperti tokoh bernama Rahmah El-Yunusiyyah. Ia menyaksikan rakyat yang dijajah bukan hanya secara fisik, tapi juga secara non-fisik. Ia kerap menyuarakan keadilan, khususnya bagi para perempuan Minangkabau. Perjuangannya tidak hanya ditujukan untuk membebaskan Indonesia dari cengkeraman para penjajah, tetapi juga untuk membebaskan para perempuan tanah air dari stigma dan belenggu budaya yang mengungkung mereka.

Sekilas tentang Rahmah El Yunusiyyah

Rahmah El Yunusiyyah merupakan tokoh perempuan dari tanah Minangkabau yang berjasa bagi Indonesia. Ia lahir pada 20 Desember tahun 1900 di Bukit Surungan, Padang Panjang, dan wafat pada tahun 1969.

Mengutip visitbeautifulwestsumatra.id, Rahmah El-Yunusiyyah merupakan putri bungsu dari lima bersaudara: Zainuddin Labay El-Yunusy, Mariah, Muhammad Rasyad, dan Rihanah. Ayahnya, Syekh Muhammad Yunus, merupakan seorang ulama ternama, sementara ibunya bernama Rafi’ah.

Rahmah kecil termasuk anak yang bisa dikatakan beruntung karena memperoleh akses pendidikan—sebuah hal langka bagi perempuan pada masa itu. Ia menempuh pendidikan formal di Diniyyah School yang didirikan oleh kakaknya, Zainuddin Labay El-Yunusy. Di sana, ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti bahasa Arab, bahasa Belanda, tulisan Latin, dan lain-lain.

Mengutip Dispersip Kabupaten Kampar, selain belajar di sekolah, Rahmah juga memperdalam ilmu agama di masjid-masjid terdekat dan dari para ulama ternama. Beberapa di antaranya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul—ayahanda Buya Hamka, Tuanku Mudo Abdul Hamid Hakim, Syekh Abdul Latif Rasyidi, Syekh Mohammad Jamil Jambek, serta Syekh Daud Rasyidi.

Meski mendapatkan pendidikan di lembaga formal dan informal, Rahmah tidak lantas berbangga diri. Justru, melalui privilege yang dimilikinya, ia berusaha memberdayakan masyarakat pribumi—terutama perempuan—agar bisa mendapatkan hak pendidikan yang sama.

Apalagi, sistem patriarki telah mengakar sejak lama di Indonesia—dan mungkin di berbagai belahan dunia. Sekolah atau pendidikan bagi perempuan kala itu masih dianggap tabu. Perempuan dididik untuk menjadi sosok yang tinggal di rumah dan mengurus urusan domestik. Melihat kenyataan ini, Rahmah pun turun tangan dalam perjuangan mencerdaskan bangsa.

Seiring berjalannya waktu, mulai muncul kesadaran bahwa perempuan juga berhak memperoleh kesempatan yang sama seperti laki-laki. Seperti halnya R.A. Kartini, Rahmah El-Yunusiyyah juga turut mewakili suara perempuan Indonesia. Di kemudian hari, ia mendirikan sekolah khusus perempuan yang kelak memberi pengaruh besar, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga hingga ke luar negeri.

Perjuangan Memperoleh Kemerdekaan

Kemerdekaan menjadi sesuatu yang sangat didambakan bangsa Indonesia, khususnya di abad ke-20. Namun jauh sebelum masa kolonialisme, perempuan sebenarnya telah mendambakan kemerdekaan atas hak-hak dasarnya. Dalam upaya menjembatani para perempuan, Rahmah El-Yunusiyyah mendirikan sekolah khusus perempuan dan membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk mengenyam pendidikan yang setara.

Pada 1 November 1923, berkat dukungan saudara dan rekan-rekannya, Rahmah berhasil mendirikan sekolah Diniyah School Putri atau Diniyah Putri. Murid angkatan pertama sekolah ini berjumlah 71 orang, sebagian besar merupakan ibu-ibu muda. Tak lama kemudian, pada 1925/26, ia mendirikan Sekolah Menyesal (Menjesal School), yang berfokus pada pengajaran membaca dan menulis bagi perempuan dewasa. Selain dua lembaga tersebut, Rahmah juga merintis berbagai bentuk pendidikan lainnya yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Diniyah Putri mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat. Murid-muridnya tidak hanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Karena tingginya minat, cabang-cabang sekolah ini kemudian dibuka di beberapa wilayah di Indonesia. Pengaruhnya pun menembus batas Asia Tenggara. Sistem pendidikan sekolah ini menginspirasi Universitas Al-Azhar di Kairo untuk mendirikan Kulliyat Al-Banat (Fakultas Perempuan).

Atas kontribusinya itu, Rahmah El-Yunusiyyah menerima gelar kehormatan Syaikhah dari Universitas Al-Azhar, dan menjadi perempuan pertama yang mendapat gelar dari lembaga tersebut.

Memasuki masa pendudukan Jepang (1942-1945), Rahmah menggunakan warna baru dalam membela hak-hak perempuan. Ia bergabung dengan organisasi Gyu Gun Ko En Kai Haha no Kai, wadah perempuan di bawah pemerintahan militer Jepang. Ketika Perang Asia Pasifik berkecamuk, kompleks Diniyah Putri bahkan sempat difungsikan sebagai rumah sakit darurat.

Selain itu, Rahmah juga menunjukkan keberpihakan aktif terhadap perjuangan kemerdekaan. Ia mendukung pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Padang Panjang. Di masa proklamasi, ia tercatat sebagai tokoh pertama yang berani mengibarkan bendera Merah Putih di Sumatera Barat. Perjuangannya terus berlanjut hingga masa Agresi Militer Belanda. Ia tetap aktif, baik di bidang pendidikan maupun sosial, sampai akhir hayatnya pada tahun 1969.

Segala usaha yang dilakukan Rahmah El-Yunusiyyah bukan semata untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan fisik saja. Lebih dalam dari itu, ia berjuang agar perempuan mendapatkan kemerdekaan sejati—yakni kebebasan berpikir, belajar, dan berkontribusi di masyarakat. Ia adalah bukti nyata bahwa Sumatera Barat pernah melahirkan seorang tokoh perempuan yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sekaligus membebaskan perempuan dari stigma diskriminatif yang membelenggu mereka selama berabad-abad.

 

Sumber:

Hemdi, Yoli. Be an Inspiring Muslimah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015)

Rahmah El Yunusiyah. Visit Beautiful West Sumatra. Diakses 6 Agustus 2025. https://visitbeautifulwestsumatra.id/rahmah-el-yunusiyah/

Rahmah El Yunusiyah: Syaikhah Dunia Pendidikan Perempuan. Dispersip Kabupaten Kampar. Diakses 6 Agustus 2025. https://pustakaarsip.kamparkab.go.id/artikel-detail/1198/rahmah-el-yunusiyah–syaikhah-dunia-pendidikan-perempuan/