Maraknya Kekerasan Seksual, Masalah Struktural, dan Pengkhianatan Institusi
Kekerasan seksual yang masih marak terjadi, bahkan menjangkiti lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren, merupakan masalah struktural dan bukti dari kegagalan institusi dalam menunaikan tanggung jawabnya. Jika masalah ini dianalisis dengan ragam pendekatan teori sosiologi, kita akan menemukan bahwa kegagalan institusi dalam menindak kasus kekerasan seksual, bukan hanya sebuah bentuk pembiaran pasif, melainkan juga pengkhianatan institusional. Lembaga pendidikan dan pemerintah (sebagai institusi tertinggi), juga telah gagal mengemban amanah syari’at, dengan kacamata pendekatan maqashidi.
Dalam buku “Nahwa Taf’il Maqashid Syari’ah” disebutkan, bahwa maqashid memiliki empat domain yang perlu ditegakkan secara utuh. Salah satunya, adalah domain institusi sosial sebagai bagian dari kehidupan manusia. Lembaga pendidikan, merupakan institusi yang bersentuhan langsung dengan korban dan pelaku. Kemudian pemerintah dari sebuah negara bangsa (nation-state), adalah institusi yang memiliki hak dan kekuasaan tertinggi untuk menindak permasalahan tersebut. Tanpa adanya sinergi yang baik antar kedua institusi tersebut, penanganan masalah kekerasan seksual akan sulit untuk dilakukan.
Melalui perspektif maqashidi, kita dapat menemukan bahwa terdapat beberapa keterkaitan yang saling terhubung, dan dimulai dari amanah iqomatul-‘adl (menegakkan keadilan). Kewajiban tersebut mengharuskan pemimpin wilayah, aparatur penegak hukum, dan lembaga pendidikan untuk menjalankan tugasnya dengan benar, adil dan penuh transparansi.
Kegagalan untuk melaksanakan mandat iqomatul-‘adl, dapat berdampak pada pelanggaran atas amanah lainnya, yakni hifzhul-amni (menjaga keamanan). Terancamnya ruang aman bagi perempuan dan kelompok rentan hari ini, didasari atas pengkhianatan institusi terhadap mandat iqomatul-‘adli. Dari hilangnya ruang aman tersebut, aspek-aspek lain dalam domain individual seperti hifzhun-nafs dan hifzhul-‘irdh juga ikut terancam.
Ancaman yang terjadi, dapat disebabkan karena lembaga pendidikan cenderung memperlakukan kasus kekerasan seksual sebagai ancaman terhadap modal simbolik (symbolic capital) dan nilai komersial/sosial lembaga, ketimbang kejahatan pidana.
Akibatnya, institusi menekan korban untuk menempuh alur penyelesaian kekeluargaan, membungkam media, atau memindahkan pelaku tanpa sanksi etik dan hukum yang tegas. Korban tidak diperlakukan sebagai sebuah manusia yang sedang terancam kesehatan fisik dan mentalnya. Hilangnya ruang aman bagi korban, dapat berpengaruh bagi mental anggota masyarakat yang lainnya.
Dalam hal menciptakan ruang aman, pemerintah sebagai institusi tertinggi memiliki tanggung jawab terbesar. Negara dan pemerintah, memiliki serangkaian aparatur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara keseluruhan. Lembaga pendidikan seperti pesantren, bahkan universitas sekalipun, tidak memiliki cukup kekuatan untuk memberikan sanksi hukum yang kuat terhadap pelaku. Sehingga, membebankan kesalahan hanya pada lembaga pendidikan, adalah sebuah kesalahan cara berpikir. Masalah struktural dan sistemik tersebut, juga harus diselesaikan dengan secara struktural dan sistemik.
Meskipun instrumen hukum progresif telah disahkan, seperti Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dan UU TPKS No. 12 Tahun 2022, negara gagal menyertainya dengan alokasi anggaran, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PPKS yang benar-benar independen, serta pelatihan perspektif korban bagi aparat penegak hukum.
Prosedur penanganan di tingkat kepolisian dan peradilan sering kali melakukan interogasi berulang yang menghakimi integritas moral korban, menjadikan institusi peradilan sebagai ruang trauma sekunder. Selain itu, dalam lingkup lembaga pendidikan (utamanya pesantren), tidak semua telah memiliki kapasitas untuk mengorganisir pembentukan satgas-nya masing-masing.
Fasilitas pesantren yang terbilang seadanya, baik secara infrastruktur maupun suprastruktur, dapat menjadi sebab bertahannya kekerasan seksual. Seperti ruang bersih diri dan tempat tinggal santri yang sangat minim privasi, serta keamanan lingkungan pesantren, adalah dua dari sekian banyaknya contoh yang ada.
Hal-hal tersebut, cukup dibilang sebagai sebuah kekurangan, dibandingkan sebuah kesalahan, karena memang tidak semua pesantren memiliki dana yang cukup untuk pembangunan fasilitas yang terbaik. Selagi sistem aturan dalam pesantren tersebut cukup tegas dalam menindak kekerasan seksual dan melindungi privasi santri, masalah sebab fasilitas dan infrastruktur tentu dapat direduksi atau dimitigasi.
Di sisi lainnya, untuk mengurangi dampak atas pembiaran sistemik oleh pemerintah, masyarakat perlu berupaya dengan ragam pendekatan kultural. Ketika institusi gagal memberikan sanksi hukum dan menegakkan keadilan, sanksi sosial harus tetap berjalan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di kemudian hari.
Tentu, efek dari penindakan secara kultural tidak akan seefektif keterlibatan kekuatan struktural. Namun, sudah menjadi kewajiban kita bersama sebagai seorang individu dan anggota masyarakat itu sendiri, agar menjalankan amanah amar ma’ruf dan nahi munkar dengan sebaik-baiknya.
Bacaan Lanjutan
Pesantren dan UU Perlindungan Anak: Menavigasi Arah Transformasi oleh Nabilah Munsyarihah.
Ketika Teman Menjadi Ancaman: Mengurai Kekerasan Seksual Sebaya di Lingkungan Pesantren oleh Dian Anggreni Thamrin.
Nahwa Taf’il Maqashid Syari’ah (2001) Jamaluddin ‘Athiyyah. Beirut: Darul Fikr.




Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!