Penguatan Masyarakat Sipil - Laman 18 dari 170

Ketika Jilbab Dijadikan Alat Kontrol atas Tubuh Perempuan

September 29, 2025/0 Comments/in Opini, Otonomi Tubuh /by Fachrul Misbahudin

Sejak dahulu, tubuh perempuan selalu menjadi arena tarik-menarik antara agama, budaya, dan sistem sosial. Hampir di setiap ruang publik, standar nilai terhadap perempuan kerap dilekatkan pada bagaimana ia berpakaian, apakah menutup atau menampilkan tubuhnya.

Terlebih, dalam konteks sebagian besar masyarakat Muslim, standar itu kemudian menemukan bentuk yang lebih konkret melalui kewajiban berjilbab, yang sering dijadikan instrumen paling nyata untuk mengontrol tubuh perempuan.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, jilbab kerap diposisikan bukan hanya sebagai ekspresi gaya hidup, melainkan juga sebagai standar moralitas, bahkan menjadi alat ukur kesalehan perempuan.

Karena kerapkali seorang perempuan yang tidak berjilbab mendapat stigma sebagai perempuan nakal, kurang iman, atau tidak patuh pada agama. Sebaliknya, mereka yang berjilbab kerapkali dipuji sebagai salehah, meskipun perilakunya belum tentu sesuai pujian tersebut.

Oleh karena itu, realitas tentang kewajiban berjilbab ini menunjukkan betapa kuatnya sistem sosial kita mengontrol tubuh perempuan, seolah-olah perempuan hanya bisa memperoleh legitimasi sosial ketika tubuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan masyarakat.

Michel Foucault, seorang filsuf Prancis, pernah menjelaskan bahwa kekuasaan modern bekerja melalui pengawasan tubuh. Tubuh menurutnya, kerapkali dijadikan objek untuk mengatur: apa yang boleh dipakai, bagaimana harus duduk, bicara, hingga bergerak.

Dalam masyarakat kita, hal ini sangat terasa pada tubuh perempuan. Ada aturan ketat yang menempel pada mereka. Misalnya, soal kewajiban berjilbab. Perempuan dipaksa untuk mematuhi aturan berpakaian tertentu atas nama agama, padahal interpretasi tentang aurat dalam Islam sebenarnya beragam.

Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, penggagas tafsir mubadalah memberikan pandangan kritis dalam isu ini. Menurut beliau, Islam tidak datang untuk mengontrol tubuh perempuan, melainkan untuk melindungi martabat manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam tafsir mubadalah, ayat-ayat tentang aurat dan pakaian bisa kita dipahami sebagai etika berpakaian yang berlaku secara timbal balik. Artinya, bukan hanya perempuan yang diminta menjaga kehormatan, tetapi juga laki-laki.

Allah Swt memerintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangan sebelum menyebut soal jilbab bagi perempuan (QS. an-Nur: 30-31). Hal ini jelas menunjukkan bahwa tanggung jawab menjaga moral bukan hanya dibebankan kepada perempuan. Tapi laki-laki juga wajib menjaganya.

Bahkan, Kiai Faqih menekankan bahwa kewajiban berjilbab tidak boleh dimaknai sebagai pemaksaan agama, sosial, budaya maupun negara. Karena sesungguhnya berjilbab adalah pilihan dan hak perempuan. Sehingga, ketika perempuan dipaksakan untuk berjilbab, maka ia menjadi korban dari tuntutan kepatuhan pada sistem sosial yang patriarkal.

Jilbab sebagai Identitas atau Alat Kontrol?

Di banyak ruang, jilbab telah berubah dari simbol spiritual menjadi simbol politik identitas. Ada lembaga yang menjadikannya syarat bekerja, ada sekolah yang mengharuskannya bagi siswi, bahkan menurut laporan Human Rights Watch (HRW) sedikitnya ada 70 peraturan daerah (Perda) di Indonesia yang mewajibkan anak perempuan wajib mengenakan jilbab.

Padahal, jika kita kembali pada nilai dasar Islam, pilihan berjilbab atau berpakaian mestinya dikembalikan pada kesadaran dan tanggung jawab masing-masing perempuan.

Bahkan, ketika negara atau masyarakat memaksa jilbab, sesungguhnya yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi. Karena dari pemaksaan tersebut, perempuan telah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri.

Terlebih jika ada perempuan yang memilih tidak berjilbab, maka sering kali ia dipandang lebih rendah daripada yang berjilbab. Inilah problem utama ketika tubuh perempuan seringkali dijadikan objek kontrol sosial.

Sementara itu, kontrol sosial terhadap tubuh perempuan melalui jilbab juga seringkali dibalut dengan narasi melindungi perempuan. Namun, dalam praktiknya, justru banyak perempuan yang berjilbab menjadi korban pelecehan seksual, catcalling dan lain sebagainya. Artinya begitu beratnya penderitaan perempuan: tubuh sudah dikontrol, eh menjadi korban pelecehan seksual pula.

Oleh sebab itu, Kiai Faqih sering mengingatkan bahwa agama hadir untuk menciptakan kemaslahatan dan keadilan. Jika sebuah tafsir atau praktik sosial justru menimbulkan mudarat seperti diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Maka tafsir tersebut perlu ditinjau ulang. Karena sesungguhnya etika berpakaian dalam Islam, menurut beliau, harus dilihat sebagai cara menjaga martabat, bukan mengontrol tubuh.

Dengan demikian, sudah saatnya masyarakat mengubah cara pandangnya terhadap tubuh perempuan. Jilbab tentu dapat menjadi pilihan masing-masing perempuan, namun ketika diposisikan sebagai alat kontrol, maka makna dan nilainya justru hilang.

Pada akhirnya, yang perlu ditegaskan adalah bahwa tubuh perempuan merupakan bagian dari kemanusiaan yang utuh dan berdaulat. Karena itu, segala bentuk paksaan atas tubuh perempuan tidak boleh dibenarkan. []

Maqasid Menjaga Kehidupan

September 28, 2025/0 Comments/in Kajian Kitab, Opini /by Rahmat Al-Barawi

Ketika membahas maqasid syariah, biasanya kita lebih fokus pada pendekatan dalil naqli. Tentu pemahaman ini tidak sepenuhnya keliru, sebab agama memang dibangun dalam peradaban teks (hadharah al-nash). Tetapi, membatasi kajian maqasid hanya sebatas pendekatan teks semata juga kurang tepat. Inilah sumbangan pemikiran yang disampaikan Allal al-Fasi.

Beliau adalah seorang ulama sekaligus akademisi dari Maroko sekaligus penerus pemikiran maqasid ala Ibn Asyur. Karya monumentalnya, Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha, menjadi ulasan selanjutnya yang dibahas Hannan Lahham dalam kitabnya, Maqasid al-Quran al-Karim.

Al-Fasi mempunyai titik penting dalam memahami maqasid, sebab ia melandaskannya pada pendekatan burhani (rasionalitas), selain pendekatan bayani (teks). Dalam karyanya, ia menegaskan prinsip agama yang selaras dengan akal sebagai berikut:

ليس في الإسلام أصل ديني فوق العقل – أي يستحيل في العقل تصوره – كما أنه ليس هنالك عقل فوق الدين.. وإنما هنالك دين مطابق للعقل وعقل مساعد للدين

“Dalam Islam tidak ada prinsip agama yang berada di atas akal—yakni sesuatu yang mustahil dibayangkan oleh akal, demikian pula sebaliknya. Agama pasti sejalan dengan akal, dan akal menjadi penolong bagi agama”.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya mendudukkan akal dan agama pada level yang setara dan saling membantu. Meski pada saat yang sama, perlu dipahami pula bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dirasionalkan dalam agama. Pun juga ada bagian yang tidak dapat diagamakan dalam sains.

Namun, pernyataan al-Fasi tersebut hendak menegaskan peran akal yang memang sering kali disampingkan ketika memahami agama. Alhasil, agama sering dipahami secara tekstual dan kering dengan muatan spiritual. Peranan akal dalam keberagamaan itu tampak dari pernyataannya bahwa adat atau budaya dapat menjadi sumber hukum syariat. Dalam kaidah ushul fikih dikenal ungkapan, al-‘adah al-muhakkamah.

Kaidah ini lahir dari semangat memahami agama dengan nuansa rasionalitas. Bahkan mengombinasikan ajaran agama dengan budaya. Sebab dalam realitasnya, agama memang tak dapat diimplementasikan tanpa kebudayaan.

Selain persoalan budaya, al-Fasi juga menerima konsep menutup pintu keburukan (sadd al-dzari’ah). Logika ini juga hanya dapat dipahami ketika teks dipahami dengan konteks. Sebab dalam perspektif sadd al-dzari’ah, sesuatu yang asalnya boleh, bisa jadi terlarang agar mencegah mafsadat yang lebih besar.

Contohnya, dalam teks Al-Quran, poligami dibolehkan sampai dengan maksimal empat istri. Tetapi, banyak kasus yang menunjukkan praktik poligami berujung pada sikap diskriminatif dan ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan. Dengan alasan ini, maka poligami pun dilarang. Hal ini juga yang diamalkan oleh Buya Hamka. Sebab ia melihat sendiri dampak dari poligami dari orang tuanya.

Dengan memahami adat dan sadd al-dzari’ah, al-Fasi menekankan pembedaan antara illat (alasan) hukum dan maqasid. Ia memberikan contoh tentang kesaksian perempuan dalam pencatatan utang, yang menurut al-Quran, kesaksian satu orang laki-laki setara dengan dua orang perempuan (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Dalam ayat tersebut dijelaskan illat hukumnya, yaitu agar keduanya saling mengingatkan jika salah satunya lupa. Sedangkan maqasid dari pemberlakukan aturan tersebut adalah untuk menegakkan keadilan (tahqiq al-‘adl). Dengan demikian, illat hukumnya bisa berubah, tetapi maqasid-nya tetap. Dari sini dapat dipahami, dengan membawa maqasid dalam pembacaan burhani, teks agama dapat menemukan realitas keadilan hakiki.

Keadilan hakiki itu menjadi salah satu tujuan syariat sebagaimana yang diulas oleh al-Fasi di akhir bukunya. Ia menegaskan bahwa maqasid syariah erat kaitannya dengan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Hal ini dapat dilihat dari kisah kedua anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Kisah ini mengandung makna betapa penting menjaga kehidupan sekaligus dosa besar bagi mereka yang merampas kehidupan manusia.

Tidak hanya berhenti pada hak hidup secara individu, al-Fasi pun menegaskan bahwa negara dan masyarakat sosial perlu menjamin kehidupan dan kemaslahatan bersama dengan menekankan beberapa poin sebagai berikut.

Pertama, setiap orang wajib menghormati kehidupan, tidak boleh ada yang menyerangnya. Hal ini perlu dipahami, bahwa tujuan agama justru untuk menjaga kehidupan. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menegaskan mereka yang membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Menunjukkan betapa berharga satu nyawa di hadapan Tuhan.

Kedua, perlu mencegah dari bunuh diri. Dengan menekankan pentingnya menjaga kehidupan, di saat yang sama, Islam juga melarang bunuh diri. Sehingga perlu mitigasi, upaya pencegahan agar seseorang tidak sampai memilih untuk mengakhiri hidup.

Persoalan ini menjadi topik krusial di tengah arus tingkat bunuh diri yang cukup tinggi. Alih-alih menghakimi mereka yang sudah menyelesaikan hidupnya di dunia ini, tragedi ini menjadi catatan keras bagi kita yang masih hidup.

Mengapa orang bisa bunuh diri? Apakah lingkungan dunia hari ini memang sudah sangat timpang untuk ditinggali? Pertanyaan tersebut membawa kita lebih jauh untuk memahami bahwa kesehatan mental adalah hal yang urgen. Seseorang yang pergi ke psikolog atau psikiater, bukanlah orang gila, tetapi itu adalah bagian dari merawat kehidupan.

Ketiga, melarang segala bentuk balas dendam. Upaya membalas rasa sakit hati yang membuncah ini juga berkaitan erat dengan kondisi mental yang tak baik. Mereka yang tersakiti sangat rentan untuk menyakiti orang lain. Mereka yang tak mendapatkan kasih sayang, akan kesulitan mengungkapkan rasa cintanya. Maka memutus mata rantai rasa sakit ini menjadi misi utama agama untuk memulihkan kehidupan.

Dalam Islam, ada pendekatan hati (tazkiyah al-nafs) agar orang bisa hidup dengan lebih baik. Dengan senantiasa menata hati dan jiwa, ditambah dengan penguatan mental dari psikolog, diharapkan seseorang dapat menjalani kehidupan dengan lebih bijak dan menjauhi segala dendam kesumat yang terpatri dalam hati.

Keempat, menolak segala konflik yang berujung pada pembunuhan demi harta atau ideologi. Poin ini menjadi catatan penting bagi banyak individu, komunitas bahkan negara. Konflik perebutan tanah, harta warisan hingga perbedaan ideologi makin sering terjadi. Agama seharusnya menjadi tameng untuk mencegah kekerasan komunal, bukan justru menjadi minyak yang memperparah kobaran api.

Kelima, menghindari segala epidemi sosial yang menghancurkan kehidupan, kesehatan, dan keturunan manusia (memerangi kemerosotan moral). Masih ada kaitannya dengan poin sebelumnya, al-Fasi juga menekankan pentingnya memahami agama sebagai upaya yang selaras dengan perkembangan zaman. Wabah sosial, seperti virus, penyakit menular, dan sebagainya adalah epidemi serius yang harus dicegah.

Beberapa tahun silam, dunia terdiam dengan covid-19. Saat itu, kita pun menyaksikan ada sebagian umat beragama yang memilih beribadah seperti biasa di tengah tuntutan untuk tinggal di rumah. Spirit agama yang benar seharusnya sejalan dengan menolak madharat yang lebih besar.

Puncak dari upaya menjaga kehidupan adalah bekerja dalam solidaritas dengan semua orang untuk memberantas perang. Sudah terlampau banyak darah yang ditumpahkan dari peperangan. Terutama perempuan dan anak yang menjadi korban paling banyak dari setiap konflik. Al-Laham pun senantiasa bersuara untuk menolak segala bentuk kekerasan. Sebab kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan lain yang tak pernah berkesudahan.

Keenam poin tersebut memberikan pemahaman, ketika agama dipahami dengan tepat, akan tercipta kemaslahatan bersama. Sebaliknya, kala agama salah ditafsirkan, hak hidup bisa menjadi redup. Tugas kita sebagai umat beriman adalah mengembalikan semangat agama yang menghidupkan. Wallahu a’lam bis shawwab.

Taliban dan Larangan Buku Karya Perempuan

September 27, 2025/0 Comments/in Opini, Penguatan Masyarakat Sipil /by Muallifah

“Bekerja, berkarir, berpendidikan, merupakan hak setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin. Kita berhak untuk memilih hidup seperti apa. Menjadi perempuan merdeka, adalah sebuah privilege yang cukup memuaskan. Namun, hal ini sama sekali tidak dirasakan oleh perempuan Afghanistan. Para perempuan tidak diperkenankan untuk hidup. Bahkan seperti dibunuh pelan-pelan atas nama tegaknya Islam. Benarkah Islam memenjarakan perempuan?”

Dilansir dalam laporan BBC Indonesia, Pemerintahan Taliban telah menghapus buku-buku karya perempuan dari kurikulum semua universitas di Afghanistan sebagai bagian dari kebijakan baru yang juga melarang pengajaran Hak Asasi Manusia dan pelecehan seksual.

Dalam informasinya, Sekitar 140 buku karya perempuan—termasuk buku dengan judul seperti “Keselamatan di Laboratorium Kimia”—tercakup dalam 680 buku yang dianggap “memprihatinkan” karena dituding memuat “kebijakan anti-Syariah dan Taliban”. Universitas-universitas di Afghanistan juga tidak lagi diizinkan untuk mengajarkan 18 mata kuliah karena dianggap tidak islami atau bertentang dengan syariat Islam.

Sejak awal kemunculannya pada tahun 2021, pemerintah Taliban sangat problematik dan bias gender. Membawa embel-embel Islam, misalnya. Dia sama sekali tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk hidup. Mereka mengaku menerapkan aturan hukum Islam dengan sangat ketat. Kebijakan tersebut membawa dampak buruk terhadap perempuan Afghanistan karena mengalami peminggiran, bahkan penindasan dari berbagai sisi.

Dalam konteks politik, contohnya. Ketika pihak Taliban di Afghanistan akan bertemu dengan utusan-utusan internasional, pada Minggu (30/6) di Qatar untuk melakukan pembicaraan yang digagas PBB, mereka mengesampingkan perempuan Afghanistan. Fenomena tersebut mendapat banyak kecaman dunia internasional karena tidak melibatkan perempuan.

Dalam konteks publik, seperti radio, Taliban juga menangguhkan siaran radio Begun yang dioperasikan oleh para perempuan. Kebijakan bias gender terbaru, datang dari dunia pendidikan seperti yang disampaikan di atas. Kursus-kursus seperti kebidanan (midwifery) ditutup. Itu adalah jalur pendidikan dan pekerjaan yang penting untuk perempuan dan layanan kesehatan perempuan.

Kebijakan-kebijakan Taliban, semakin memperkuat bukti bahwa kekerasan sistemik yang diciptakan oleh negara kepada perempuan, membawa perempuan pada jurang kehancuran. Sebab dalam bidang apapun, kelompok perempuan tidak memiliki ruang apapun untuk hidup.

Kekerasan Sistemik Adalah Racun

Berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan, selalu dialami oleh perempuan Afghanistan, pasca berdaulatnya Taliban. Kebijakan tersebut berpengaruh buruk terhadap keberlangsungan kehidupan perempuan di wilayah tersebut dan masuk dalam kategori kekerasan. Perlu diketahui bahwa, dalam perspektif CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dan Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berupa fisik, akan tetapi juga: kekerasan struktural, kekerasan psikologis dan simbolik, kekerasan ekonomi dan sosial, dan kekerasan ekonomi.

Dalam konteks Taliban, pemerintah adalah pelaku atas kekerasan yang dialami oleh perempuan karena melakukan beberapa hal, di antaranya: pertama, penghilangan secara paksa terhadap buku-buku yang ditulis oleh perempuan, berarti tidak mengakui bahwa perempuan tidak punya peran terhadap bidang akademik ataupun tidak bisa berkontribusi secara intelektual.

Fenomena ini bisa dikatakan sebagai bentuk gender apartheid, yakni segregasi sistematis yang melarang perempuan mengakses ruang pengetahuan, sehingga menghapus generasi perempuan intelektual di Afghanistan. Pengalaman perempuan ataupun personal perempuan, dianggap tidak berguna dalam ruang intelektual.

Kedua, dengan menghapus jurusan kebidanan dan pembatasan terhadap mata kuliah gender karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, membuktikan bahwa perempuan tidak lagi memperoleh akses kesehatan yang memadai terhadap masalah-masalah biologis perempuan.

Ketiga, pembatasan terhadap ruang pekerjaan, ruang karier terhadap perempuan, menunjukkan bahwa pemerintah tidak melibatkan perempuan dalam pembangunan nasional. Ini adalah bentuk kontrol tubuh dan penghapusan ruang sosial perempuan, membuat perempuan seolah hanya boleh eksis di ranah domestik. Hal ini jelas-jelas akan mematikan peran perempuan sebagai manusia utuh yang merdeka.

Islam Sebagai Alasan

Penerapan syariat Islam secara ketat oleh Taliban, menunjukkan ketidakberpihakan mereka terhadap perempuan. Berbagai kebijakan yang meminggirkan perempuan, semakin meneguhkan kekerasan yang berlapis. Dan pertanyaan, sampai kapan Islam dijadikan dalil peminggiran perempuan?

Sementara pada berbagai bidang, butuh kehadiran perempuan untuk hadir dalam ruang kemaslahatan. Butuh berbagai perspektif perempuan sebagai basis pengetahuan agar kebijakan yang ditetapkan, bisa inklusif dan tidak memihak satu kelompok saja.

Isu perempuan di Afghanistan, adalah masalah global, terutama negara-negara mayoritas Muslim. Suara-suara dari berbagai negara, perlu untuk disampaikan, agar Islam yang ditegakkan tidak misoginis dan menjadikan korban sebagai korban terus menerus.

Advokasi global perlu dilakukan oleh negara, terutama negara-negara mayoritas Musllim karena kebijakan Taliban, menjadikan Islam sebagai pijakan kebijakan. Islam adalah agama yang ramah terhadap perempuan. Kebijakan Taliban justru sama sekali tidak merepresentasikan ajaran Islam itu sendiri. Karena menyiksa dan membunuh kehidupan perempuan. Wallahu A’lam.

Luka Ekologis Atas Nama Pembangunan

September 25, 2025/0 Comments/in Lingkungan, Opini /by Yayang Nanda Budiman

Selama lebih dari satu abad, bumi telah menjadi saksi sejarah bagaimana geliat eksploitasi atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan menumbalkan lingkungan hidup terus dilakukan. Penebangan hutan gila-gilaan, gunung dihancurkan dan diratakan, tanah dikeruk dan ditambang habis-habisan, pantai direklamasi, sungai-sungai tercemar limbah industri, tanah adat dirampas paksa, dan biru langit tertutup kabut asap kebakaran hutan. Korporasi, selaku aktor utama yang mendominasi roda ekonomi, menjadi motor utama laju pembangunan berlangsung.

Dalam realitas, glorifikasi atas pembangunan yang dikumandangkan akan membawa kemakmuran itu justru memproduksi luka-luka ekologis dan sosial yang akut, terutama bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang lebih dari separuh hidupnya berdampingan dengan alam. Ironisnya, dalam setiap pidato soal pertumbuhan, suara mereka yang termarjinalkan justru diredam, dibiarkan, bahkan dikriminalisasi.

Dengan dalih efisiensi dan profitabilitas, kedudukan hak dasar manusia khususnya atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat ditumbalkan demi meraup keuntungan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Deforestasi, reklamasi, alih fungsi lahan dan kerusakan ekosistem lainnya bukan hanya merusak sendi-sendi keseimbangan alam, tapi juga mengoyak jaring pengaman sosial dan budaya masyarakat adat yang selama berabad-abad telah lebih dulu tinggal dan berdampingan dengan alam, sebelum ekskavator dan mesin-mesin pabrik itu masuk.

Merujuk laporan Earth Commision, enam dari sembilan planetary boundaries kini telah terlampaui. Bencana ekologis, krisis iklim serius hingga hilangnya keanekaragaman hayati adalah sejumlah indikator yang mempengaruhinya. Ini bukan soal peringatan ilmiah, tapi sinyal serius bahwa kompas pembangunan global perlu dikoreksi secara radikal.

Dalam keterlibatannya sebagai aktor pengelola sumber daya alam, korporasi memang mempunyai potensi ekonomi yang besar: membuka lapangan kerja, menaikan penerimaan negara, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi yang diperoleh ini tidak boleh semata-mata menjadi alat legitimasi atas pelanggaran HAM dan eksploitasi lingkungan yang menyertainya.

Sebab, seperti halnya ditegaskan dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights I UNGPs), sektor bisnis mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi sekaligus memenuhi hak asasi manusia, termasuk yang berkelindan langsung dengan keberlanjutan lingkungan.

Beberapa tahun akhir ini, geliat publik internasional dalam menuntut tanggung jawab korporasi atas krisis lingkungan mulai memperlihatkan hasil yang signifikan. Misalnya, Uni Eropa telah meluncurkan EU Deforestation-free Regulation (EUDR), yang akan melarang produk dari lahan deforestasi masuk ke pasar eropa.

Sementara, di Inggris dan Amerika Serikat, kebijakan serupa masih dalam proses penggodokan. Semangat utama dari regulasi ini adalah tanggung jawab lintas batas untuk memproteksi keberlanjutan lingkungan global, sekaligus memastikan bahwa perlindungan terhadap HAM di sepanjang rantai pasok dilaksanakan.

Namun, regulasi ini tidak akan berjalan optimal jika tidak dikelola mulai dari hulu masalah. Tanggung jawab tidak hanya dilekatkan pada konsumen dan negara-negara importir, negara produsen pun mesti berkomitmen untuk mengadopsi kerangka kerja yang menjamin keberlanjutan. Pemerintah selaku regulator, mempunyai tanggung jawab lebih untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak melampaui pagar pembatas ekologis dan etis.

Kerangka kerja internasional seperti United Nations Global Compact (UNGC) menyediakan pedoman penting. Sejumlah prinsip fundamental soal uji tuntas HAM, akuntabilitas lingkungan, dan kontribusi pemangku kepentingan lokal mesti menjadi standar baku dalam setiap operasi bisnis. Lebih dari itu, keterbukaan dan keterlibatan publik juga perlu dipastikan, agar perusahaan tidak hanya mempertimbangkan akumulasi kapital jangka pendek, tapi juga keberlanjutan jangka panjang.

Di Indonesia, pengimplementasian prinsip bisnis dan HAM masih menghadapi kompleksitas kendala struktural sekaligus kultural. Ketakutan bahwa audit dan uji tuntas yang dilakukan akan membuka dosa dan borok-borok masa lalu membuat sejumlah korporasi enggan mengadopsinya.

Sementara dari aspek lain, aturan hukum yang seringkali tumpang tindih, ditambah dengan paradigma pembangunan yang mengesampingkan eksistensi HAM dan lingkungan, membuat proses ini berjalan di tempat. Kondisi ini kian diperparah dengan minimnya insentif bagi korporasi yang mau melakukan peralihan ke teknologi hijau dan biaya produksi yang rendah.

Kendati demikian, ruang harapan selalu terbuka lebar. Hal ini semakin nampak dari kesadaran konsumen global yang semakin tinggi, tekanan dari investor dan lembaga keuangan internasional, serta kekuatan narasi publik yang kian kritis, lebih banyak telah memaksa sejumlah korporasi untuk memperbaiki jarum kompas kebijakan bisnisnya.

Di tengah arus digitalisasi, citra dan reputasi kini menjadi nyawa perusahaan. Kasus pelanggaran HAM hingga praktik eksploitasi lingkungan yang viral di media sosial dapat berdampak signifikan terhadap kondisi saham dan nilai pasar perusahaan.

Sektor usaha tak bisa lagi acuh dan memilih jalan yang netral. Ia harus memutuskan: menjadi bagian dari solusi, atau ia tetap berada di pihak utama terjadinya kerusakan terus berlanjut. Dalam kondisi bumi yang kian dihadapkan dengan ancaman krisis iklim yang kian nyata di depan muka, hanya korporasi yang berkomitmen pada upaya keberlanjutan dan perlindungan HAM yang akan bertahan. Profitabilitas jangka panjang hanya akan diperoleh melalui etika, keterbukaan dan keberpihakan pada kondisi bumi dan kemanusiaan.

Sementara itu, pihak pemerintah mulai dari level pusat hingga desa, perlu mengambil peran yang lebih tegas sesuai dengan proporsinya. DPR dan Pemerintah harus mendesain produk undang-undang yang mewajibkan uji tuntas HAM dan lingkungan dalam setiap kegiatan usaha. Kebijakan ini bukan hanya imperatif, tapi juga mendesak.

Dalam tataran teknis, instrumen penegakan hukum pun harus senapas dengan insentif kebijakan bagi perusahaan yang patuh dan kooperatif. Selain itu, RUU Masyarakat Adat yang hingga saat ini masih dibahas, mesti mengakomodasi kepentingan mereka, pemetaan dan pengakuan secara utuh hak atas tanah leluhurnya.

Pembangunan ekonomi tak boleh menghapus jejak sosial, budaya dan ekologisnya. Ambisi pertumbuhan yang mengorbankan mata air, udara yang bersih, hutan yang asri dan komunitas lokal yang berdampingan adalah rimba belantara bagi keberlanjutan lingkungan.

Indonesia sebagai negara tropis dan kepulauan yang mempunyai komposisi hutan dan alam yang cukup besar dan kaya atas flora dan fauna, masih memiliki peluang untuk memutar balikkan haluan: dari ekonomi destruktif-eksploratif menuju ekonomi regeneratif. Meski sulit, namun pilihan ini hanya mungkin terlaksana jika keberpihakan pada HAM dan lingkungan dijadikan fondasi utama, bukan sebatas catatan kaki atau penghias narasi nir-implementasi.

Femisida dalam Pernikahan: Mengapa Perempuan Lebih Banyak Terbunuh di Rumah?

September 24, 2025/0 Comments/in Kekerasan Seksual dan Disabilitas, Opini /by Putri Jannatur Rahmah

Peringatan pemicu: Tulisan ini memuat deskripsi detail mengenai kekerasan yang mungkin dapat mengganggu sebagian pembaca.

~~~

Malam itu, seorang perempuan berusia 29 tahun ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Luka lebam di wajahnya bercerita lebih banyak daripada yang bisa diungkapkan oleh media. Tetangganya pun terkejut, mereka mengira pernikahannya baik-baik saja, “Istrinya orang yang pendiam,” kata salah satu dari mereka. Tapi, diam tak selalu berarti baik. Kadang, diam itu menutupi banyak luka, diam yang menyembunyikan penderitaan, diam yang akhirnya berujung pada maut.

Kasus terbunuhnya perempuan dalam konteks rumah tangga menunjukkan angka yang memprihatinkan. Kasus tersebut adalah realitas yang dihadapi perempuan di seluruh dunia. Menurut penelitian UNODC dan UN Women tahun 2024, 60% dari sekitar 85.000 perempuan yang dibunuh secara sengaja, tewas di tangan pasangan intim atau anggota keluarganya. Di Indonesia, Komnas Perempuan mengonfirmasi bahwa 86,9% pembunuhan terhadap perempuan terjadi di ranah privat. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, justru sering kali merenggut nyawa perempuan.

Mendefinisikan Femisida: Perempuan Dibunuh Karena Mereka Perempuan

Seharusnya, femisida tak bisa hanya dikategorikan sebagai pembunuhan biasa. Kasus ini adalah bentuk ekstrem dari kekerasan berbasis gender, di mana perempuan dibunuh karena mereka adalah perempuan, yang secara socio-cultural dianggap inferior. Naasnya, budaya patriarki menanamkan keyakinan bahwa ketika seorang perempuan menikah, ia otomatis menjadi milik suaminya. Dari sinilah muncul pembenaran atas berbagai bentuk kekerasan rumah tangga, seolah-olah aksi tersebut adalah bentuk suami mendidik istri.

Merujuk pada sejarah munculnya istilah femisida, Diana E. H. Russell, seorang feminis dan sosiolog asal Afrika Selatan, mempopulerkan istilah femisida pada tahun 1976. Ia ingin menunjukkan bahwa pembunuhan perempuan memiliki motif dan pola berbeda dari pembunuhan biasa, bukan sekadar kejahatan tunggal, tapi hasil dari sistem patriarki yang menormalisasi kekerasan terhadap perempuan.

Beberapa negara di dunia sudah lebih maju dalam mengakui femisida sebagai kejahatan yang perlu penanganan khusus. Mereka mengategorikan femisida ke dalam hukum pidana, lengkap dengan definisi dan hukuman yang lebih tegas. Sayangnya, di Indonesia belum sampai ke tahap itu.

Kasus femisida masih diproses dengan pasal-pasal umum tentang pembunuhan atau kekerasan, tanpa melihat bahwa ini adalah kejahatan berbasis gender yang punya pola dan akar masalah berbeda. Mengakui femisida sebagai kategori kejahatan yang spesifik sangat penting untuk mengembangkan langkah-langkah hukum dan kebijakan yang memadai, guna mencegah jenis pembunuhan ini dan meminta pertanggungjawaban para pelaku.

Menangani femisida tidak hanya membutuhkan respons peradilan pidana, tetapi juga perubahan sosial yang lebih luas untuk membongkar norma-norma sosial dan budaya patriarki yang mendasari dan terkadang menopang aksi KDRT.

Ketika Pernikahan Menjadi Neraka Bagi Perempuan

Laila (nama samaran) menikah dengan lelaki yang awalnya penuh cinta. Namun, setelah beberapa tahun pernikahan, cinta itu berubah menjadi pukulan dan ancaman. Setiap kali ia berpikir untuk pergi, terngiang di kepalanya “Sabar, nanti dia berubah. Jangan buat malu keluarga”. Asumsi yang kerap kali tertanam pada perempuan yang terjebak dalam toxic relationship. Cerita Laila, merepresentasikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan.

Berdasarkan statistik, femisida dalam pernikahan adalah bentuk femisida yang paling umum. Komnas Perempuan mencatat bahwa 42,3% kasus femisida terjadi dalam pernikahan. Para korban sering kali telah lama mengalami kekerasan sebelum akhirnya dibunuh.

Hal ini selaras dengan temuan Internatioal, menurut Dr. Kevin Fullin dari American Medical Association, “Sepertiga dari semua cedera pada perempuan yang masuk ke ruang gawat darurat bukanlah kecelakaan. Sebagian besar adalah hasil dari tindakan kekerasan yang disengaja dan direncanakan. Dan sering kali terjadi berulang kali hingga perempuan tersebut meninggal.”

Mengapa Perempuan Tidak Bisa Keluar dari Toxic Relationship?

Dalam melihat kasus KDRT, kita mungkin mempertanyakan “Kenapa tidak cerai saja?” Seolah-olah meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan adalah hal yang mudah. Pada realitanya, ada begitu banyak alasan yang membuat perempuan terjebak dalam kasus KDRT. Dalam banyak budaya, perempuan diajarkan untuk tunduk kepada suami.

Mereka didoktrin untuk percaya bahwa meninggalkan pernikahan adalah aib. Tidak peduli seberapa menyakitkan atau mengancamnya situasi yang mereka hadapi, perempuan sering kali ditekan untuk tetap bertahan, dengan dalih menjaga kehormatan keluarga atau demi anak-anak mereka.

Ketergantungan finansial juga menjadi salah satu penghalang terbesar. Bagi perempuan yang tidak memiliki sumber penghasilan sendiri, mereka cenderung takut tidak bisa bertahan hidup jika pergi. Ke mana mereka harus meminta pertolongan? Bagaimana mereka akan menghidupi anak-anak mereka? Tanpa akses terhadap sumber daya yang cukup, perempuan akan rentan terjebak dalam situasi abusive ini.

Setiap kali sebuah kasus femisida terjadi, kita berduka, kita marah, tapi apa yang bisa kita perbuat? Mencegah femisida bukan hanya tugas negara, tapi tanggung jawab kita semua. Kita harus mulai dengan mendengarkan dan mempercayai korban. Ketika seseorang bercerita tentang kekerasan yang mereka alami, jangan menghakimi.

Sebaliknya, kita harus memberikan dukungan nyata, baik itu dengan menawarkan tempat perlindungan, membantu mereka mengakses layanan hukum, atau sesederhana menjadi tempat mereka merasa aman untuk bercerita.

Kita juga perlu mendorong kemandirian finansial perempuan, bagi penulis hal ini sangatlah penting, karena perempuan yang memiliki sumber finansial, lebih mungkin untuk meninggalkan hubungan yang abusif. Terlepas dari itu, kebijakan yang melindungi hak perempuan harus diperjuangkan. Selama hukum masih lemah, nyawa perempuan akan terus terancam.

Namun, semua upaya ini tidak akan efektif, jika kita tidak membongkar akar dari permasalahannya: norma patriarkal yang mengakar. Perubahan sosial harus dimulai dari pendidikan di rumah, dari cara kita membesarkan anak-anak kita, dari bagaimana kita menanamkan nilai kesetaraan dalam keluarga, dan dari keberanian kita menolak normalisasi kekerasan terhadap perempuan.

Perubahan ini, bukan hanya tugas para aktivis atau pembuat kebijakan, tetapi tugas setiap individu. Kita tidak bisa terus berduka tanpa bertindak, tidak bisa hanya marah tanpa mencari solusi. Tanyakan pada diri sendiri “Apa yang bisa kita lakukan agar perempuan tidak terjebak dalam situasi kekerasan sejak awal?”

Trauma Kolektif Perempuan: Bagaimana Kekerasan Membentuk Ketakutan Kepada Perempuan?

September 23, 2025/0 Comments/in Kekerasan Seksual dan Disabilitas, Opini, Otonomi Tubuh /by Muallifah

“Aku takut pacaran kak. Bayangin kalau aku punya pacar terus ngamuk ke pacarku. Takut aku dibunuh kayak yang lagi viral,” kata seorang perempuan ketika saya sarankan untuk punya pacar setelah bercerita pengalaman sedihnya menyelesaikan skripsi yang begitu sulit menemui dosen.

Kalimat tersebut bukanlah sebuah alasan bercanda. Justru, kita bisa memastikan bahwa alasan tersebut bisa juga dimiliki oleh perempuan lain untuk menghindari pacaran bahkan takut menikah dengan alasan takut dibunuh. Alasan tersebut sangat masuk akal jika melihat data pernikahan di Indonesia yang menunjukkan tren penurunan drastis dalam satu dekade terakhir, mencapai angka terendah dalam 10 tahun pada tahun 2024 dengan sekitar 1,48 juta pernikahan.

Penurunan angka pernikahan di Indonesia disebabkan berbagai faktor kompleks, termasuk kemandirian dan otonomi perempuan, kesulitan ekonomi, perubahan gaya hidup dan nilai sosial, ketidakstabilan finansial dan kematangan mental sebelum menikah, serta pengaruh negatif media sosial yang menampilkan kasus KDRT dan perceraian.

Tidak bisa dipungkiri bahwa, pemberitaan tentang femisida yang dilakukan oleh orang terdekat, mulai dari anggota keluarga, suami atau bahkan pacar, akan membuat setiap perempuan berpikir ulang untuk menjalani hubungan dekat dengan lawan jenis. Sebab yang paling dirugikan dalam hubungan laki-laki dan perempuan adalah pihak perempuan dengan banyaknya kasus femisida. Ini juga menjadi alasan bahwa trauma kolektif perempuan korban femisida akan berjalan.

Ketika femisida semakin marak, pemerintah tidak mengambil langkah tegas untuk mencegah bahkan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku, serta media terus menerus memberikan informasi tentang femisida dengan begitu keji, maka akan berdampak terhadap kehidupan perempuan lain, yang kemudian kita kenal sebagai trauma kolektif.

Trauma kolektif adalah luka psikologis dan emosional yang dialami bukan hanya oleh individu, tapi oleh sekelompok orang atau masyarakat secara bersama-sama akibat peristiwa traumatis besar. Luka ini biasanya dalami dari peristiwa besar seperti: bencana alam, perang/konflik, kolonialisme atau penjajahan dan kekerasan berbasis gender. Mengapa peristiwa tersebut meninggalkan luka mendalam? Sebab secara histori, peristiwa tersebut meninggalkan jejak lintas generasi yang begitu mendalam.

Tragedi 1998 misalnya. Peristiwa tersebut tidak hanya berbicara soal ‘amuk massa’ atas krisis ekonomi dan ketidakpuasan terhadap rezim Orde Baru. Lebih ekstrem lagi, kekerasan sistematis tersusun, termasuk pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa.

Sayangnya, narasi tersebut seolah kabur dalam memetakan siapa yang terlibat, siapa yang bertanggungjawab, dan bagaimana kekerasan dibiarkan terjadi. Konsekuensinya, absennya pengakuan dan penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi justru abai terhadap pemenuhan hak-hak korban yang berpotensi terjadinya kekerasan berulang, bahkan memperkuat impunitas.

Trauma yang dimiliki oleh generasi sebelumnya, mengakibatkan ketakutan yang mendalam bagi generasi selanjutnya untuk mengambil langkah terhadap sesuatu. Dalam konteks femisida, kita sebagai perempuan dihantui rasa takut untuk keluar malam sendiri, punya pacar ataupun menikah. Sebab sejauh ini, pelaku femisida adalah orang terdekat, seperti pacar, suami atau anggota keluarga yang lain.

Bagaimana feminisme melihat kasus femisida?

Teori Feminis menjelaskan bahwa, masyarakat yang dibangun dalam sistem patriarki akan menciptakan ketimpangan yang begitu besar dan banyak sekali merugikan perempuan, mulai dari pembakuan peran domestik kepada perempuan, hingga peluang lebih kecil bagi perempuan untuk beraktivitas di ruang publik. Dalam konteks kekerasan seksual, kasus femisida bukan kekerasan individual semata, namun juga bagian dar struktur sosial.

Femisida adalah bagian tertinggi/tahta ekstrem patriarki. Mengapa? Ketika laki-laki merasa berhak atas tubuh perempuan, ia akan melakukan hal keji kepada perempuan karena merasa memiliki sepenuhnya terhadap tubuh perempuan itu sendiri.

Di samping itu, masyarakat lebih menyalahkan korban seperti menggugat living together. Jika femisida dilakukan oleh seorang suami, masyarakat menggugat alasan si korban menikah dengan laki-laki temperamen. Sampai di sini, bukankah kita jadi tahu mengapa menjadi korban adalah beban berlipat?

Trauma Kolektif yang Diwariskan

Kai Erikson (1976) dalam buku Everything in Its Path, menyinggung terkait adanya trauma kolektif. Teori tersebut didasarkan pada dampak banjir besar yang terjadi di Buffalo Creek (AS) yang terjadi pada 26 Februari 1972 di wilayah Pocahontas Country, West Virginia Amerika Serikat, di mana jebakan batu bara yang gagal meruntuh dan memicu banjir bandang yang mematikan. Peristiwa tersebut menewaskan 118 orang dan menghancurkan 1.000 rumah serta menelantarkan sekitar 4.000 orang.

Pasca bencana tersebut, ternyata trauma yang tidak hanya terjadi pada individu, namun menghancurkan ikatan sosial, identitas bersama dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Trauma tidak hanya dialami oleh korban, akan tetapi juga orang lain yang juga tinggal di wilayah yang sama bahkan generasi selanjutnya dengan berbagai cerita yang dilanggengkan.

Trauma kolektif juga tidak hanya luka psikologis, akan tetapi juga cerita yang diwariskan kepada generasi selanjutnya ataupun narasi yang disampaikan melalui media, yang membuat masyarakat meyakini suatu cerita tersebut.

Dalam konteks femisida, misalnya. Kalimat larangan, seperti “jangan living together, nanti dibunuh”, “hati-hati sama laki-laki”, “perempuan jangan keluar malam”, adalah kalimat warisan lintas generasi yang dapat menyebabkan perempuan takut dan memiliki anggapan bahwa laki-laki adalah sosok yang jahat, dan kapan saja bisa membunuh perempuan.

Jika amarahnya meledak, maka perempuan, yang berperan sebagai pacar atau pun istri, bisa dibunuh. Ketakutan tersebut pasti dirasakan oleh setiap perempuan. Hal tersebut juga diperparah dengan media yang menampilkan banyaknya kasus femisida yang begitu masif.

Apabila pemerintah tidak memiliki strategi yang cukup baik dalam melakukan upaya preventif, serta hukuman yang tegas terhadap pelaku femisida, maka trauma kolektif terhadap hubungan individu (red: laki-laki dengan perempuan), akan terus diturunkan.

Budaya Membaca Bung Hatta

September 22, 2025/0 Comments/in Opini /by Rahmat Al-Barawi

Setelah gejolak Agustus bulan lalu, polisi mulai menangkap orang-orang yang diduga sebagai dalang dari kasus perusakan dan kerusuhan. Menariknya, selain menangkap manusia, aparat juga menyita bacaan mereka.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com (baca di sini) sejumlah buku yang disita polisi itu dan ditampilkan dalam konferensi pers di antaranya adalah, “Anarkisme” kumpulan esai dari Emma Goldman, dan “Apa Itu Anarkisme Komunis” tulisan Alexander Berkman, “Karl Marx” karya Franz Magnis-Suseno, “Kisah Para Diktator” karya Jules Archer, dan “Strategi Perang Gerilya Che Guevara”.

Penyitaan buku tersebut memberikan satu pertanyaan: “apakah polisi sudah membaca buku tersebut?” atau hanya menilai dari judulnya saja. Jika demikian, tepatlah pepatah yang mengatakan, “don’t judge a book by it’s cover”. Kalau pun sudah membacanya, seharusnya tak ada masalah selama nalar literasinya digunakan.

Ironinya, penyitaan hingga pemusnahan buku bukanlah hal unik dalam sejarah Indonesia, bahkan kemanusiaan. Di negara ini, kita sudah berulang kali menyaksikan, bagaimana pemerintah dengan sadis membabat buku-buku berideologi kiri.

Dalam konteks sejarah kemanusiaan, Fernando Baez dalam buku “Penghancuran Buku dari Masa ke Masa” memberikan catatan penting. Menurutnya, penghancur buku terbesar dalam sejarah manusia adalah kaum biblioklas.

Siapa mereka? Muhidin M. Dahlan dalam buku “Pada Sebuah Kapal Buku” menggambarkan mereka adalah orang yang berpendidikan, berbudaya, perfeksionis, dengan bakat intelektual yang tak biasa dan cenderung depresif, tidak mampu menolerir kritik, egois, mitomania, dan cenderung berada dalam lembaga yang mewakili kekuatan yang sedang berkuasa, karismatik, dengan fanatisme berlebihan pada agama dan paham tertentu.

Artinya, justru mereka yang doyan menyita buku adalah orang terdidik yang disetir oleh kekuasaan fanatik dan anti-kritik. Ketika aparat bertemu dengan pejabat, yang terjadi adalah pembatasan hak-hak rakyat.

Menyoroti berbagai kebobrokan literasi ini, saya teringat dengan kisah Bung Hatta. Beliau bukan hanya wakil presiden pertama Republik Indonesia, tetapi juga seorang ekonom sekaligus pembaca yang handal. Beliau adalah manifestasi pemimpin yang siap menderita, leiden is lijden.

Dalam buku “Bung Hatta di Mata Tiga Putrinya”, Meutia Farida Hatta, putri sulung Bung Hatta menceritakan pengalamannya melihat sang ayah berinteraksi dengan buku.

Pertama, identitas Bung Hatta adalah buku. Sejak usia 16 tahun, Bung Hatta sudah mengoleksi buku. Kala itu ia baru belajar di Prins Hendrikschool di Batavia. Sejak saat itu, koleksi bukunya bertambah hingga belasan tahun hidup di Belanda, Bung Hatta menjadi mahasiswa terbanyak yang mengoleksi buku. Setidaknya, ada 8.000 judul buku yang di koleksi di tanah rantau.

Menurut penuturan Bapak Rasjid Manggis, ketika Bung Hatta pulang dari Belanda, bukunya mencapai puluhan peti berbentuk kubus ukuran 1x1x1 m. Memiliki tumpukan buku adalah harta karun, terutama di saat perekonomian yang belum mapan. Bung Hatta, mendapatkan privilege sebagai keturunan tokoh dari Sumatera Barat. Di sinilah hak istimewa itu menjadi penting untuk menunjukkan keberpihakan.

Kedekatan Bung Hatta pada buku juga tercermin dari mas kawin yang diberikan kepada Rahmi, calon istrinya. Alih-alih memberikan uang atau emas, Hatta muda justru memberikan mas kawin berupa buku “Alam Pikiran Yunani” yang ditulisnya saat pengasingan di Banda Neira.

Tradisi ini sangat revolusioner pada zamannya. Bukan hanya karena mengubah budaya mas kawin, tetapi juga karena menggantinya dengan benda yang tak ‘berharga’ saat itu. Kita bisa bayangkan, literasi tidak seluas hari ini. Dahulu, bahkan orang yang buta huruf masih banyak. Di zaman semacam itu, Bung Hatta justru memberikan buku kepada orang terkasih. Ini menandakan bahwa buku memang mempunyai posisi yang amat istimewa di mata Bapak Proklamator ini.

Keistimewaan buku ini juga tampak dari adab Bung Hatta ketika membaca buku. Sebagaimana dituturkan Meutia, ayahnya mendidik mereka membaca buku dengan rapi, duduk manis di depan meja, tangan dilipat, bukan bukunya. Membaca buku dengan melipat atau mencoret, sambil baring atau makan, semua terlarang dalam keluarga Hatta. Adab membaca yang demikian diatur juga tercermin dalam pembahasan K.H. Hasyim Asy’ari dalam kitab Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim.

Potret ini kelihatan sepele atau bahkan terkesan berlebihan, tetapi menyimpan pelajaran penting. Selain soal adab yang dijunjung tinggi, membaca dengan penuh aturan itu juga bertujuan untuk merawat fisik buku. Terbukti, hadiah buku yang diberikan kepada Meutia, buku “The History of Jawa” karangan Thomas Stamford Raffles adalah karya terbitan 1817. Artinya, sudah lebih dua abad. Dengan beradab, buku berabad.

Selain membaca dengan adab, Bung Hatta juga membaca dengan kritis. Beliau melahap semua bacaan. Semua topik mulai dari keahliannya seputar ekonomi, hukum, filsafat, agama, politik, sejarah, antropologi hingga sastra dibaca oleh Bung Hatta. Meski membaca banyak buku, ia tidak lekas kagum dengan ideologi tertentu.

Hal ini juga menjadi pesan bagi anak muda, sebagai pembaca, jangan menerima begitu saja isi buku. Inilah yang disebut kecerdasan literasi. Bung Hatta membaca semua, tetapi tidak semua bisa diterima. Ada alat filter yang beliau gunakan, yaitu nilai moral bangsa Indonesia.

Dengan pembacaan kritis inilah, beliau mampu melahirkan gagasan membangun negeri. Pada tahapan ini, membaca tidak sebatas gerakan pengetahuan, tetapi juga upaya perlawanan sekaligus pemberdayaan. Untuk bisa sampai pada tahap ini, memang dibutuhkan daya minat baca yang tinggi.

Perlu mengumpulkan banyak tesis yang dibenturkan dengan antitesis yang pada akhirnya menghasilkan sintesis. Sebagaimana ekonomi kerakyatan yang dipilih Bung Hatta untuk diimplementasikan di negara ini adalah rangkaian dari perjalanan panjang beliau memahami ideologi kapitalis dan komunis. Keduanya tak cocok digunakan di Indonesia. Beliau pun memilih jalan lain, yang diejawantahkan dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Selain memberdayakan, Bung Hatta juga turut merawat semangat literasi melalui gagasan yang dituliskan. Kepiawaian Bung Hatta dalam menulis, tidak dimungkiri juga berasal dari kebiasaan membacanya yang tak tertandingi. Tiada hari tanpa membaca.

Puncaknya, sebelum Bung Hatta berpulang, ia meninggalkan kenang-kenangan autobiografi, “Muhammad Hatta: Memoir”. Beliau adalah di antara sedikit tokoh yang mampu merekam jejak perjalanannya. Biografi ini menjadi pelajaran berharga bagi generasi muda. Bahwa negara ini pernah mempunyai tokoh yang sangat menghargai ilmu pengetahuan.

Sering kali, kita menyalahkan budaya terhadap apa yang kita tidak kerjakan. Seraya mengatakan: “budaya orang Indonesia itu bukan membaca. Itu budaya orang luar. Budaya kita ya bercerita antar warga”. Padahal negara ini mempunyai Hatta, Hamka, Sjahrir, Tan Malaka, dan seabrek pendahulu yang luar biasa dalam membaca.

Kalau pun ini soal budaya, yang namanya budaya itu adalah hasil kreasi manusia. Ia bisa diubah dan diciptakan. Maka kita bisa memilih untuk menghadirkan budaya literasi di negeri ini. Dan itu dimulai dari peniadaan penyitaan buku.

Sekiranya masih ada biblioklas yang hendak merampas buku, silakan disampaikan dengan nada sopan Keputusan MK tahun 2010 Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010:

“Penyitaan buku-buku tanpa melalui proses pengadilan merupakan merampas hak warga negara karena setiap orang punya hak pribadi. Tindakan pengambilan hak tanpa proses pengadilan yang sangat ditentang oleh negara hukum”.

Aturannya jelas, hanya pertanyaannya: “sudahkah kita membaca dan memahaminya?”

Perempuan dalam Pusaran Budaya: Membongkar Patriarki dalam Tradisi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

September 22, 2025/0 Comments/in Kepemimpinan Feminis, Opini, Otonomi Tubuh /by Elita Karina Putri

Perempuan saat ini dan di masa lampau jelas menghadapi konflik yang berbeda. Perempuan yang tinggal di kota tidak mengalami tantangan yang sama dengan mereka yang hidup di desa. Namun, di balik segala perbedaan itu terdapat satu kesamaan yang mengikat yakni hasrat untuk dihargai sebagai manusia seutuhnya.

Sejarah feminisme di Indonesia memperlihatkan bagaimana perempuan terus berusaha melampaui batasan sosial dan budaya yang selama ini mengekang mereka. Dalam sejarah, Raden Ajeng Kartini kerap dijadikan simbol utama emansipasi perempuan. R.A Kartini berjuang membuka pintu akses pendidikan dan kebebasan berpikir, terutama bagi perempuan bangsawan Jawa yang terkekang oleh adat.

Namun, satu pertanyaan penting patut direnungkan, “Bagaimana jika R.A Kartini bukanlah seorang bangsawan, melainkan gadis biasa dari desa?” Status Kartini sebagai bagian dari elite priyayi memberinya ruang dan akses yang tidak dimiliki perempuan kebanyakan.

Di balik ketenaran R.A Kartini, ada sosok perempuan bernama Rohana Kudus dari Koto Gadang, Sumatera Barat. Berbeda dengan R.A Kartini, Rohana tidak lahir dari keluarga bangsawan. Meskipun namanya tidak setenar R.A Kartini, perjuangan Rohana juga sangat signifikan. Ia mendirikan sekolah dan surat kabar perempuan sebagai bentuk perlawanan terhadap diskriminasi dan adat yang membatasi ruang gerak perempuan.

Dari Rohana kita melihat bahwa perjuangan perempuan tidak hanya terjadi di kalangan bangsawan tetapi juga di akar rumput, meskipun jalannya jauh lebih terjal. Perbandingan antara R.A Kartini dan Rohana kerap memunculkan anggapan bahwa R.A Kartini memulai perjuangan dari ‘angka satu’, bukan dari nol, karena ia memiliki modal awal berupa akses dan privilege.

Hal ini sering kali memunculkan paradigma bahwa perjuangan perempuan yang memiliki akses dianggap ‘lebih mudah’. Namun, apakah benar akses yang lebih luas otomatis membuat perjuangan menuju kesetaraan lebih mudah? Pertanyaan ini membuka ruang refleksi baru, terutama ketika kita melihat kehidupan perempuan di lingkungan keraton.

Tampak dari luar perempuan keraton hidup dalam kehormatan dan kemudahan. Namun, kenyataannya banyak dari mereka terikat oleh aturan yang membatasi pilihan dan kebebasan hidup. Jika R.A Kartini dan Rohana berjuang memperluas akses pendidikan dan partisipasi publik, perempuan keraton menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks yakni melawan tradisi yang tidak hanya menjadi struktur sosial, tetapi juga melekat sebagai identitas diri. Perjuangan mereka bukan hanya melawan aturan dari luar, tetapi juga pergulatan batin untuk meruntuhkan nilai-nilai yang ditanamkan sejak lahir.

Fenomena ini tampak jelas di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, salah satu keraton yang masih eksis di Indonesia. Dalam tradisi kerajaan Jawa, pewarisan takhta mengikuti sistem patrilineal yaitu garis keturunan ditarik melalui trah laki-laki. Selama berabad-abad tradisi ini memastikan bahwa pengganti raja adalah anak laki-laki tertua dari permaisuri.

Namun, situasi menjadi berbeda karena Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak memiliki anak laki-laki. Kondisi ini memicu perdebatan mengenai kemungkinan seorang perempuan naik takhta menjadi penerus Sri Sultan Hamengkubuwono X. Hukum adat keraton memang tidak secara eksplisit melarang perempuan menjadi penerus raja, tetapi ada keengganan budaya yang kuat.

Salah satu alasannya berasal dari pengaruh fikih yang mengharuskan raja memimpin salat Jumat dan menyampaikan khutbah, peran yang secara tradisional hanya diberikan kepada laki-laki. Dengan demikian, faktor agama dan budaya bersatu membentuk tembok yang sulit ditembus oleh perempuan.

Tantangan tidak hanya berhenti di situ, Perempuan keraton kerap dijodohkan untuk memperkuat aliansi atau memperluas pengaruh kekuasaan. Perempuan tidak ditempatkan sebagai individu yang memiliki kehendak penuh atas tubuhnya, tetapi sebagai objek perekat kekuasaan.

Di luar keraton, paradoks lain muncul. Tidak sedikit perempuan yang justru berlomba-lomba untuk menjadi selir (garwa ampean) raja. Tujuannya jelas, demi mendapatkan status sosial dan memastikan anak yang dilahirkan memiliki darah bangsawan.

Dalam tradisi lama, selir juga menjadi simbol keperkasaan seorang raja sekaligus alat politik. Ironisnya, hal ini memperlihatkan bahwa perjuangan perempuan di keraton tak hanya berhadapan dengan patriarki yang datang dari atas, tetapi juga dari bawah yakni dari pola pikir masyarakat yang tanpa sadar ikut memperkuat sistem yang menindas mereka.

Dalam konteks ini, teori Simone de Beauvoir menjadi relevan. Dalam buku yang berjudul The Second Sex, Simone de Beauvoir menyatakan, “One is not born, but rather becomes, a woman.”, Perempuan tidak didefinisikan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh sistem yang dikonstruksi laki-laki. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di keraton, perempuan menjadi the Other, yakni pihak yang keberadaannya ditentukan demi kepentingan politik, bukan untuk dirinya sendiri.

Namun, sejarah selalu menyediakan jalan bagi perubahan. Naiknya seorang perempuan menjadi ratu dapat menjadi garis tengah yang mengubah segalanya. Ketika perempuan menduduki posisi tertinggi di keraton, ia mematahkan keyakinan lama bahwa perempuan hanya pantas menjadi pelengkap. Ia mengirimkan pesan kuat bahwa perempuan tidak perlu merendahkan diri atau menjual tubuh demi status.

Sebaliknya, perempuan dapat menjadi pemimpin yang berdaulat, yang memegang kuasa penuh atas tubuh dan nasibnya. Perubahan ini bukan hanya sekadar pergantian takhta, melainkan revolusi budaya. Dengan bertakhtanya seorang perempuan, hukum adat ditafsirkan ulang dan membuka ruang baru bagi keadilan gender.

Jika hal ini terjadi, perempuan tidak lagi berada di balik bayangan singgasana, tetapi duduk di atasnya sebagai subjek yang memimpin, mendefinisikan dirinya sendiri, dan menentukan arah sejarah. Dengan demikian, pembongkaran patriarki di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bukan hanya kemenangan simbolik.

Ini adalah transformasi yang menyentuh inti budaya, tempat perempuan yang dulu terkurung dalam pusaran adat kini memiliki kesempatan untuk berbicara, memimpin, dan menciptakan masa depan yang lebih setara. Perempuan bukan lagi sekadar alat perekat kekuasaan, melainkan pemilik kuasa itu sendiri.

Bacaan Lebih Lanjut

Ahmad, R., Putri, S., & Wijaya, H. (2022). Kesetaraan Gender pada Abdi Dalem Keraton Yogyakarta. Jurnal Sosiologi Nusantara, 10(2), 112-126.

Beauvoir, S. de. (2011). The Second Sex (C. Borde & S. Malovany-Chevallier, Trans.). Vintage Books. (Original work published 1949)

Citra, F. (2021). Pemikiran R.A. Kartini dalam Perspektif Feminisme. Jurnal Pendidikan Sejarah, 10(1), 45-57.

Febriani, A. (2023). Konflik Raja Perempuan dalam Perspektif Hukum Adat Jawa. Jurnal Hukum dan Budaya, 15(1), 55-73.

Safitri, N. (2019). Suksesi Raja-Raja Jawa: Tradisi dan Perubahan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Suryaningtyas, D. (2018). Pro-Kontra Raja Perempuan di Keraton Yogyakarta. Jurnal Antropologi Indonesia, 39(3), 212-230.

Arbi, R. (2020). Rohana Kudus dan Pers Perempuan di Sumatera Barat. Jurnal Ilmu Sejarah, 8(2), 33-50.

Menggugat ‘Ternak’ Anak

September 21, 2025/0 Comments/in Opini, Otonomi Tubuh /by Rahmat Al-Barawi

Kata ‘ternak’ (mungkin) cukup keras untuk disandingkan dengan ‘anak’ manusia. Tetapi, kadang perlu kata yang tegas untuk memberikan kesadaran bahwa ada masalah dari cara kita melihat sosok anak.

Mulai dari ungkapan, “banyak anak, banyak rezeki”. Alhasil banyak pasutri yang berlomba-lomba mempunyai anak. Nyatanya, setelah anak melimpah, rezeki tetap saja terbawah. Sebab kunci rezeki bukan pada kuantitas, tetapi kualitas sumber daya insani yang digagas.

Pola pikir lain menegaskan bahwa keluarga yang ideal adalah yang melahirkan buah hati. Sepasang suami istri belum lengkap tanpa kehadiran anak. Hal ini juga menjadi stigma baru bagi mereka yang memilih untuk tidak mempunyai anak.

Terlebih di tengah kondisi ekonomi, sosial, politik hari ini, geliat childfree kian menggema. Ketika berbicara seputar otonomi tubuh dan kesuburan perempuan, sosok anak sering dikaitkan dan digambarkan sebagai beban. Alhasil, publik terbelah dengan dua arus utama yang bertolak belakang.

Di satu sisi, ada yang mendewakan kehadiran anak dalam keluarga, sebisa mungkin, anak harus ada, bagaimana pun caranya. Ada pula yang menegasikannya dengan segala macam alasan: ideologis hingga pragmatis.

Sebenarnya, ada opsi ketiga yang dapat kita pertimbangkan untuk melihat isu otonomi tubuh, kesuburan dan peran anak dalam keluarga. Sebagaimana yang diungkap oleh Toni Morrison dalam artikelnya berjudul “Women, Race and Memory” berikut:

“Daripada membatasi definisi feminin pada sebuah kromosom, ketimbang mengubah definisi untuk mengangkat kromosom lainnya, mengapa tidak memperluas definisi untuk menyerap keduanya? Kami memiliki keduanya. Karena tidak menginginkan atau membutuhkan anak bukan berarti kita harus meninggalkan panggilan hati untuk mengasuh.

Mengapa tidak mendefinisikan feminisme dengan makna baru-makna yang membedakannya dari memuja-perempuan dan dari mengagumi-lelaki? Yang benar, bahwa laki-laki bukanlah jenis kelamin yang superior; perempuan juga bukan jenis kelamin yang superior”.

Peraih Nobel Sastra pada 1993 ini memberikan tawaran definisi terkait feminisme. Alih-alih sebagaimana yang dipahami selama ini, feminisme itu anti-pria dan anak, justru feminis mencoba menyejajarkan perempuan dan laki-laki pada kasta yang sama. Tak ada relasi superior-inferior. Dan rasanya, feminisme semacam ini amat relevan dalam konteks keindonesiaan.

Terlebih, dalam tulisan tersebut, Morrison menegaskan, “Karena tidak menginginkan atau membutuhkan anak bukan berarti kita harus meninggalkan panggilan hati untuk mengasuh”. Bagiku, ini adalah spirit utama feminisme-keibuan. Bisa saja seseorang menolak memiliki anak biologis, tetapi panggilan jiwa seorang manusia untuk mengasuh sulit dibuat luruh.

Anak biologis itu adalah pilihan. Ada banyak pertimbangan yang membuat orang tidak bisa mempunyai anak. Misalnya kesehatan. Meski demikian, seseorang tetap dapat mengasuh melalui adopsi anak yang terlantar atau mendidik generasi penerus di instansi pendidikan.

Semua ini adalah kerja pengasuhan yang erat kaitannya dengan gerakan feminin. Pada pola pengasuhan ini juga, seorang perempuan tetap dapat independen dengan tubuhnya. Ia punya hak penuh untuk melahirkan atau tidak. Pada saat yang sama, ia tetap dapat mengasuh anak.

Di satu sisi, gerakan pengasuhan ini juga dapat menjadi solusi mengurangi anak-anak terlantar yang dibuang atau ditinggal oleh keluarganya sejak kecil. Tugas sebagai manusia adalah menyambung dan mencurahkan kasih sayang, shilah al-rahim. Bukan ‘beternak’ dengan melahirkan terus-menerus tanpa curahan kasih sayang.

Namun, kalau ada perempuan yang memilih melahirkan banyak anak dan ia mampu membesarkan dengan sepenuh hati, itu adalah pilihan hidupnya yang patut dihormati. Baik yang memilih mempunyai anak atau tidak, selama itu lahir dari kesadaran mandiri, bukan paksaan suami apalagi keluarga dan masyarakat, pilihan itu adalah jalan yang bermartabat.

Justru di sinilah ruang kebebasan itu patut dirayakan. Ketika semua bisa memilih ekspresi ketubuhan sesuai dengan keyakinannya, itulah otonomi. Meski pada saat yang sama, perlu digarisbawahi, setiap kemandirian ada pertanggungjawaban. Maka menjadi feminis bukan hanya mengajarkan kita menjadi pribadi yang berdikari, tetapi juga manusia yang mawas diri.

Diam-diam Tersingkir: Quiet Firing dan Wajah Baru Diskriminasi Perempuan

September 21, 2025/0 Comments/in Opini, Otonomi Tubuh /by Yuni Setiowati

Dunia kerja modern sering dipersepsikan sebagai rumah yang lebih terbuka, profesional, dan objektif dibanding masa lalu. Namun, dalam praktiknya, diskriminasi terhadap perempuan masih sering ditemui. Bentuk diskriminasi itu memang tidak selalu hadir dalam wujud kasar seperti larangan bekerja atau pemecatan langsung, melainkan melalui strategi yang lebih halus, sistematis, dan sering kali tak terlihat.

Salah satu praktik yang kini ramai diperbincangkan adalah fenomena Quiet Firing. Istilah ini merujuk pada cara perusahaan mendorong pekerja keluar bukan dengan surat pemutusan hubungan kerja, melainkan dengan menciptakan suasana yang membuat mereka merasa tidak betah, terpinggirkan, dan akhirnya memilih untuk mundur sendiri. Fenomena ini bukan sekadar masalah manajerial, melainkan juga bagian dari wajah baru diskriminasi gender.

Wajah Halus Peminggiran

Quite Firing berbeda dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) konvensional. Quiet firing dapat dipahami sebagai strategi ketika perusahaan atau atasan menciptakan situasi kerja yang membuat seorang pegawai tidak nyaman, tidak berkembang, bahkan terpinggirkan, sehingga pada akhirnya ia memilih mengundurkan diri sendiri. Tidak ada surat resmi pemecatan, tidak ada prosedur hukum yang jelas, tetapi perlahan-lahan pekerja dipaksa keluar. Bentuknya bisa berupa: tidak diberi promosi, dikurangi tanggung jawab, dipinggirkan dari proyek penting, bahkan dikucilkan dari dinamika tim.

Fenomena ini berbeda dengan PHK konvensional yang dapat digugat atau dilaporkan secara hukum. Karena berlangsung halus, quiet firing justru lebih sulit dilawan. Bagi pekerja laki-laki, fenomena ini sudah cukup merugikan. Bagi perempuan, kondisi ini semakin kompleks karena bercampur dengan stereotip gender, beban ganda, serta minimnya perlindungan hukum terhadap praktik diskriminasi yang tidak kasat mata.

Diskriminasi yang hadir melalui quiet firing tidak berhenti pada level individu. Ada dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Perusahaan kehilangan talenta perempuan yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk inovasi dan keberagaman ide. Ketika perempuan dipaksa keluar, representasi mereka di posisi strategis semakin sedikit, yang pada akhirnya memperkuat kesenjangan gender di dunia kerja. Situasi ini juga memperburuk ketidaksetaraan upah, karena perempuan yang keluar cenderung sulit kembali ke dunia kerja dengan posisi dan gaji setara.

Selain itu, dampak psikologis yang ditimbulkan juga tidak bisa diabaikan. Perempuan yang mengalami quiet firing kerap merasa rendah diri, kehilangan rasa percaya pada kemampuan sendiri, bahkan mengalami trauma yang membuat mereka ragu untuk kembali bekerja di sektor formal. Lingkaran ketidakadilan ini berlanjut ke ranah keluarga dan masyarakat, kala perempuan kembali dibatasi ruang geraknya karena stigma “tidak cocok bekerja di luar rumah”.

Bias Gender yang Melembaga

Penelitian International Labour Organization (ILO) yang dilakukan terhadap sekitar 400 perusahaan di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar perusahaan mengklaim mendukung kesetaraan gender, kenyataannya representasi perempuan di posisi manajerial masih sangat rendah. Perempuan lebih banyak ditempatkan di bidang administratif atau pendukung, sementara posisi strategis didominasi laki-laki. Kondisi ini menciptakan kesenjangan struktural yang membuat perempuan lebih mudah tersisih.

The Jakarta Post pernah melaporkan bahwa selama pandemi, perempuan pekerja di Indonesia lebih banyak kehilangan pekerjaan dibanding laki-laki. Alasan yang muncul sering kali tidak dinyatakan secara langsung sebagai diskriminasi, melainkan melalui kebijakan “rasionalisasi” atau pengalihan tugas. Namun, praktik ini mirip dengan quiet firing: tanpa pemecatan resmi, perempuan merasa ruang geraknya semakin sempit hingga akhirnya memilih pergi.

Jika dilihat lebih dalam, perempuan pekerja menanggung kerentanan ganda. Di satu sisi, mereka harus membuktikan kompetensi di ruang publik. Di sisi lain, mereka tetap dibebani ekspektasi domestik yang sering dijadikan alasan untuk meragukan loyalitas dan profesionalisme mereka. Perempuan yang pulang lebih awal untuk menjemput anak atau mengambil cuti karena anaknya sakit kerap dianggap kurang berdedikasi. Kondisi ini menciptakan celah yang memudahkan perusahaan mendorong mereka keluar lewat mekanisme quiet firing. Karena tidak ada bukti tertulis, perempuan sering kali memilih diam atau mengundurkan diri daripada melawan sesuatu yang sifatnya samar.

Pada 2024, CNN Indonesia diberitakan memecat sebelas jurnalis hanya beberapa hari setelah mereka membentuk serikat pekerja. Walau ini lebih menyerupai PHK langsung, laporan International Federation of Journalists menyoroti bahwa sebelum pemecatan itu terjadi, akses komunikasi mereka dengan tim sudah diputus. Praktik semacam ini menunjukkan bagaimana pekerja bisa diasingkan dari sistem kerja sebelum akhirnya ‘keluar’. Jika dikaitkan dengan perempuan, pola ini semakin berat, karena mereka sering kali berada di posisi yang kurang kuat untuk melawan.

Selain itu, laporan Komnas Perempuan menegaskan bahwa banyak pekerja perempuan di sektor informal maupun formal mengalami diskriminasi berlapis. Bentuknya mulai dari pelecehan verbal, pengabaian dalam promosi, hingga pengucilan ketika mereka menolak ajakan yang bernuansa pelecehan seksual. Beberapa di antaranya tidak diberhentikan langsung, tetapi dipinggirkan secara sistematis hingga mereka menyerah. Semua ini memperlihatkan wajah quiet firing dalam praktik nyata di Indonesia.

Perspektif Keadilan Gender

Dalam perspektif keadilan gender, quiet firing mencerminkan bagaimana relasi kuasa bekerja secara simbolik. Pierre Bourdieu menyebutnya sebagai “kekerasan simbolik”, yakni kekuasaan yang tidak tampak sebagai paksaan, tetapi diterima seolah-olah wajar. Perempuan dipinggirkan bukan dengan kekerasan fisik, melainkan dengan pengabaian dan pengucilan.

Jika dibaca dari nilai-nilai Islam, praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan (al-‘adl) dan penghormatan atas martabat manusia (karamah insaniyah). Islam menempatkan kerja sebagai bagian dari ibadah, dan setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Tafsir progresif menegaskan bahwa perempuan berhak penuh untuk berpartisipasi di ruang publik. Maka, quiet firing adalah bentuk ketidakadilan struktural yang harus dibongkar.

Menghadapi quiet firing tidaklah mudah. Secara hukum, praktik ini sulit disentuh karena tidak ada bukti tertulis. Namun, berbagai upaya sudah mulai dilakukan. Pada 2023, Kementerian Ketenagakerjaan bersama ILO meluncurkan pedoman inspeksi ketenagakerjaan yang lebih sensitif gender. Pedoman ini dimaksudkan untuk membantu pengawas tenaga kerja mendeteksi praktik diskriminasi, pelecehan, dan peminggiran yang kerap terjadi secara samar.

Meski demikian, regulasi formal saja tidak cukup. Perubahan budaya kerja menjadi kunci utama. Perusahaan perlu membangun lingkungan kerja yang inklusif dan transparan, di mana setiap pekerja mendapat kesempatan yang setara. Mekanisme pengaduan internal harus benar-benar melindungi korban diskriminasi tanpa rasa takut terhadap pembalasan. Solidaritas antarpekerja, khususnya jaringan perempuan, juga penting untuk membongkar praktik quiet firing yang sering kali didiamkan.

Fenomena quiet firing memperlihatkan bahwa diskriminasi gender di dunia kerja tidak pernah benar-benar hilang, hanya berganti wajah. Jika dulu perempuan dilarang bekerja atau diberhentikan secara terang-terangan, kini mereka dipinggirkan secara halus, didorong keluar tanpa perlawanan. Praktik ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menutup jalan menuju dunia kerja yang adil dan setara.

Keadilan gender menuntut kita untuk menyingkap praktik diskriminasi yang samar ini, lalu menantangnya melalui regulasi, budaya kerja baru, dan solidaritas sosial. Hanya dengan begitu, dunia kerja dapat benar-benar menjadi ruang yang inklusif, manusiawi, dan adil bagi semua, tanpa lagi ada perempuan yang diam-diam tersingkir.