5 Salah Paham Keagamaan Merespons Wabah Covid-19.

/0 Comments/in /by

Oleh Muhammad Ali

1. Penyakit ini azab Allah kepada mereka semua yang dosa dan durhaka (Wabah penyakit ini bermula dari Wuhan, tapi justru korban terbanyak juga Wuhan dan banyak orang Tionghoa juga. Dokter dan para penolongya juga orang Tionghoa, bahkan mereka membagikan alat-alat tes ke banyak negara, termasuk Indonesia. Banyak yang terkena, termasuk Muslim, Katolik, Konfusian, Hindu, dan banyak lagi, dari berbagai profesi, dokter, perawat, imam, ulama, pendeta, orang tua, anak, pekerja, begitu banyak orang-orang baik dan berjasa bagi kemanusiaan.) Dalam teologi Islam, Tuhan memiliki banyak kualitas dan sifat, antara lain Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan Tuhan Semua Alam (rab al-alamin).


2. Takut pada Allah, jangan takut sama Corona. (Allah dan virus tidak bisa dibandingkan, jika meyakini Allah sebagai Pencipta, maka virus juga ciptaan Allah, sama seperti Ular, Harimau, dan lain-lain).


3. Melarang Sholat Jamaah dan Pengajian, berarti melarang agama Islam (Bukan solat yang dilarang, tapi bersentuhan dan berkumpulnya, karena penyebaran lewat sentuhan, bersin, kedekatan) Ini berlaku juga untuk semua agama dimana ritualnya adalah komunal. Dalam kondisi darurat ini, ibadah berkumpul bisa diganti dengan ibadah di rumah masing-masing.


4. Kita harus tawakkal kepada Allah. Kalaupun harus sakit dan mati, sakit dan usia adalah taqdir Allah. (Tawakkal betul, tapi setelah usaha. Orang yang sakit meskipun berdoa tapi tidak menjaga fisik dan makanan, dan tidak berobat tetap akan sakit dan bahkan makin parah. Taqdir adalah hukum Allah, yang juga disebut sebagai hukum alam, termasuk mengenai penyakit dan pencegahannya. Agama dan akal tidak perlu bertentangan)


5. Dalam kondisi serba sulit seperti ini, Dimana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak turun tangan mencegah makhluk manusia dari bencana? Tuhan tidak berguna, dan karena itu, jangan lagi percaya Tuhan itu ada. (Bukti Tuhan itu ada dan tidak ada, sama posisinya: adanya Tuhan tidak bisa dibuktikan secara empiris, tapi ketiadaan Tuhan pun tidak bisa dibuktikan empiris jika Tuhan diyakini melampaui dunia empiris. Ada unsur kepercayaan dan trust dalam kedua pembuktian ini. Ada faktor misteri mengapa ada bencana seperti wabah penyakit, gempa bumi dan tsunami, dan bencana-bencana alam lainnya. Paling tidak ada hikmahnya: manusia saling tergantung dan saling membutuhkan antar sesama. Manusia dan alam semesta pun demikian. Dan manusia harus terus mengembangkan akal dan ilmu pengetahuan. )

 

Image source: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51813486

Hukum Shalat Jum’at di Tengah Wabah Covid-19 (Bagian 2)

/0 Comments/in , /by

Analisis Maqashid Al-Syariah

 

Allah Swt. berfirman,

ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة

Artinya: “… dan janganlah kamu jatuhkan (dirimu sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri” (QS. Al-Baqarah, 2:195)

 

Bila kita memaksakan shalat jumat dalam situasi ini, shalat jum’atnya sah namun saat itu juga kita melakukan perbuatan dosa yaitu menjatuhkan diri kita ke dalam risiko besar tertularnya Covid-19. Bila sepulang jum’at kita tertular, lalu kita pulang ke rumah, di sana terdapat isteri dan anak-anak atau orang tua kita yang semua kita sayangi, lalu mereka semua tertular, dan na’udzubillahnya anggota keluarga yang tertular itu ada yang meninggal disebabkan kita sebagai pembawa Covid-19, maka kita tidak saja menjatuhkan diri kita ke dalam kerusakan tetapi juga mengorbankan orang-orang yang tercinta. Saat itulah perempuan dan anak-anak berisiko besar menjadi korban karena memaksakan suatu ibadah yang di mana Nabi Muhaamad Saw., pernah tidak memaksakan diri melaksanakan shalat Jum’at agar kaum muslimin tidak terancam hidupnya.

 

Allah Swt berfirman,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم  …

Artinya : “Maka bertakkwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu…” (Q.S. At-Taghabun, 64:16)

 

…وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : “..  Dia (Allah) tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam beragama”.(QS. 22:78)

 

Karena itu pelaksanaan shalat jum’at satu sisi merupakan kewajiban, namun di sisi lain kita juga memiliki kewajiban menjaga hidup kita dan memiliki kewajiban menjamin kehidupan orang-orang yang kita cinta; pasangan (suami-isteri) anak-anak, orang tua (ibu dan Bapak), dan lainnya. Kewajiban memelihara kehidupan, baik terhadap pribadi maupun orang lain adalah perintah syariat, yang dikenal denga ”hifdzu al-nafs”, Imam al-Haraimn Al-Juwani (w.478H) di dalam kitab Al-Burhan fi Ushul Al-Fikhi dan Ghiyatsu al-Umam, Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505H) di dalam kitab Al-Mustashfa dan di dalam kitab Syifau Al-Ghalil begitu juga ’Izzuddin ibn Abdussalam (w. 585H) dalam kitab Qawâ’idu al-Ahkâm fȋ Mashâlihi Al-Anâm hingga Imam Al-Syathibi (w.790H) dalam kitab Al-Muwâfaqât sepakat bahwa menjaga/memelihara hidup/jiwa adalah bagian dari maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariat).

عن أبي سعيدٍ سعد بن سنانٍ الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ضرر ولا ضرار))؛ حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني

“Dari Abi Sa’id Sa’ad ibn Sinan Al-Khudri ra., sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: tidak ada kebahayaan (dalam Islam) dan tidak boleh membahayakan” (Hadits Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Daruqutni). Imam Malik juga menyertakan hadits ini di dalam kitab Al-Muwatta.

Hadits ini popular dan belakangan menjadi salah satu kaidah dalam kaidah fikih, dan saat ini menjadi rujukan para ulama dalam menciptakan standar maqasid syariah, yaitu bahwa dalam Islam tidak diperkenankan adanya bahaya/madharat.

Pesan dalam hadits ini sangat jelas bahwa Islam sangat tidak menerima umat manusia tertimpa bahaya, dan diharamkan melakukan hal yang bahaya terhadap orang lain.

Berdiam diri di rumah dalam situasi daerah yang terkena wabah Covid-19 seperti Jakarta maka diperintahkan untuk tetap di rumah, agar terhindar dari risiko tertular, dan tidak membawa penularan itu ke dalam rumah, yang berisiko terhadap perempuan, anak-anak, dan balita.

Terdapat kalam menarik dari seorang ulama karismatik di kalangan pesantren di Indonesia dan dunia yang melandasi konsep “tarjihul maslahah”, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuthi (1445-1505M), ulama kelahiran Mesir tahun 1445Masehi. Dia mengatakan,

 

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن إعتناء الشارع بالمنهيات أشد من إعتنائه بالمأمورات[1]

“Apabila bertentangan mafsadah (keburukan) dan maslahah (kemaslahatan) maka umumnya didahulukan menghindari kemafsadatan, karena perhatian Tuhan lebih besar pada larangan-larangan ketimbang perhatiannya pada kewajiban-kewajiban (perintah)”

 

Ia menyandarkan kalamnya ini pada hadits Nabi Muhammad Saw.,

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه[2]

”Apabila aku perintahkan suatu perkara kepada kalian maka laksanakan semampu kalian, dan apabila aku larang kalian dari sesuatu maka jauhilah sesuatu itu”.

 

Pandangan Ulama Kontemporer Terkait Virus Covid-19

 

Beda zaman beda pula jenis udzur syar’i, namun dari segi standar dan timbangan kemadharatan tentu saja dapat diketahui kemiripan dan kesamaan, dan dampaknya. Dulu belum ada Covid-19, namun usia keluarga coronavirus sendiri usianya lebih lama dari usia Masehi, artinya level kemadharatan dulu dan sekarang adalah sama dan sangat mirip, hanya beda bentuk, dan jenisnya.

Karena itu illat hukum dulu dan sekarang bisa saja sama, dan sangat mudah mengoperasikan standar qiyas di sini sebagaimana saya operasikan dalam tulisan saya ini dan diperkuat dengan gagasan ”tarjihul maslahat” dan ”maqasid syariah”.

Di antara para ulama kontemporer yang dapat dijadikan rujukan, pertama ulama Al-azhar Mesir. Darul Ifta (lembaga fatwa nasional) Mesir telah mengeluarkan fatwa tidak diperbolehkan shalat jumat di tengah wabah Covid-19 sebelum dinyatakan aman bebas dari covid-19.

 

أكدت دار الإفتاء المصرية إن هناك مجموعة من الأسباب التي يُترخَّصُ بها لترك الجماعة في المسجد بل والجمعة، ومنها أسباب عامة؛ كالمطر الشديد والوحل الذي يُتأذى به وكذا الظلمة التي لا يُبصر بها الإنسان طريقه إلى المسجد، ومنها أسباب خاصة؛ كالمرض، والخوف على نفسه أو ماله أو أهله، وكذلك أكل ما له رائحة كريهة، وأيضًا إذا غلبه النوم، وغير ذلك من الأسباب وما يشبهها.

 

…

 

ولا شك أن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد، خاصة مع عدم توفر دواء طبي ناجع لها، لذا فالقول بجواز الترخُّص بترك صلاة الجماعات في المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل وتوقعُّه أمر مقبول من جهة الشرع والعقل، والدليل على أن الخوف والمرض من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه، عذر»، قالوا: وما العذر؟، قال: «خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى» [رواه أبو داود][3]

 

”Darul Ifta Al-Masriyah (Badan Fatwa Mesir) menegaskan terdapat serangkaian alasan yang dapat merukhshah untuk meninggalkan shalat berjama’ah bahkan shalat jumat, di antaranya ada sebab umum seperti hujan deras, lumpur yang bisa melukai, begitu juga kegelapan (yang pekat) sehingga jalan menuju masjid tidak dapat dilihat oleh manusia, da nada juga sebab khusus seperti sakit, khawatir pada keselamatan nyawanya, hartanya, dna keluarganya, begitu juga makanan yang memiliki bau sangat tidak sedap, ketiduran, dan alasan sejenisnya.

…

Dan tidak diragukan lagi terkait bahaya virus-virus dan epidemi mematikan yang tersebar luas, dan ketakutan terkena infeksi itu lebih parah, terutama ketiadaan obat medis yang bisa menyembuhkan, maka pendapat diperbolehkannya mendapat rukhshah (keringanan) dengan meninggalkan shalat berjama’ah di masjid-masjid ketika epidemi terjadi, dan bahwa alasan itu dapat diterima oleh syariat dan akal/rasional, dalilnya bahwasannya ketakutan dan sakit termasuk udzur yang diperbolehkan meninggalkan shalat berjama’ah. Nabi Muhammad Saw bersabda: ”Orang yang mendengar panggilan, tidak ada yang bisa mencegahnya kecuali udzur. Seseorang bertanya Udzur itu apa saja? Rasulullah menjawab: ”Rasa takut dan sakit” (HR. Abu Dawud).”

 

Dengan adanya rukhshah ini maka wajib bagi orang yang tinggal di tengah pandemi Covid-19 harus menyepi di rumah dan menghindari keramaian, dan melaksanakan peribadatan di dalam rumah, termasuk shalat lima waktu lazimnya dilaksanakan di rumah, termasuk juga shalat jum’at. Dengan demikian setiap hari jum’at untuk sementara tidak shalat jumat terutama bagi warga Jakarta dan daerah yang terkena pandemi Covid-19, dan menggantinya dengan shalat zuhur.

Perlu diketahui bahwa Badan Fatwa Al-Azhar ini merupakan organisasi perkumpulan ulama Mesir, di dalamnya terdapat para pakar hukum Islam kenamaan, dengan kapasitas istinbat hukum.

 

Kesimpulan

 

Pelaksanaan shalat Jum’at di tengah amukan wabah covid-19 disebuah wilayah seperti Jakarta sangat tidak dianjurkan, bahkan perintah menjauhi semua bentuk kegiatan keagamaan yang menghadirkan perkumpulan orang banyak karena risiko tinggi penyebaran Covid-19 yang mengancam keselamatan hidup orang banyak. Dan hal itu dianggap sebagai udzur syar’I, keterhalangan yang dipandang sah dimata hukum Islam.[]

[1] Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuthi, Al-Asbâh wa an-nazhâir, Daru Ihyai Al-Kutubi Al-’Arabiyyah, Indonesia tt. Hal. 62

[2] Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuthi, Al-Asbâh wa an-nazhâir,…, hal. 62.

[3] https://www.youm7.com/story/2020/3/20/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4679436, diakses 20 Maret 2020

Merebut Tafsir : Agama dan Krisis

/0 Comments/in , /by

Mungkin di antara kita pernah atau kerap menempatkan agama bukan sebagai hal yang utama. Namun sebaliknya kerap juga agama dijadikan satu-satunya gantungan harapan. Biasanya itu hadir tatkala kita sedang menghadapi krisis. Krisis apa saja. Dan disitulah memang antara lain peran dan fungsi agama.

Berulang kali saya merasa saya membutuhkannya karena saya merasa sangat rapuh. Waktu berpisah dari keluarga untuk menempuh pendidikan lanjutan di Belanda, ketika menjalani operasi rahim, ketika melahirkan tiga anak dengan penyulitnya masing-masing, ketika orang tua sakit keras, ketika harus mencari jalan untuk melunasi cicilan rumah, ketika harus menjalani operasi mata dan akhirnya harus menerima sebelah mata buta, dan ketika suami, panduan hidup tetiba jatuh dan wafat tiga hari kemudian. Di saat-saat seperti itu agama, kehangatannya, ketentraman yang ditawarkannya, harapan yang ditimbulkannya, kepasrahan yang dihasilkannya, membuat saya mempercayai agama sebagai sebuah sistem sosial dan keyakinan yang dapat membantu saya menghadapi krisis.

Namun ada kalanya saya merasa agama tak boleh mencampuri akal saya. Sebagai peneliti saya harus “setia pada fakta “ yang setiap saat bisa gugur oleh temuan- temuan lain. Dalam situasi itu saya memperlakukan agama sebagai fenomena, sebagai gejala sosial yang berpengaruh kepada pilihan-pilihan dan perilaku orang.

Tapi saya juga sangat menikmati spiritualitas yang lahir dari keyakinan/agama. Spiritualitas saya pelajari dan saya dalami serta saya asah dari pengalaman beragama dan dari keyakinan apapun yang dapat memunculkan “rasa” di dalam batin. Karenanya saya sangat menikmati bulan Puasa dengan segenap “rasa” yag memancar darinya. Sejak masih mahasiswa di Perbandingan Agama saya sangat menyukai ragam ritual agama- agama. Jika ke Kelenteng saya akan ikut bakar dupa dan menikmati harum dupa yang menyimpan memori tentang ketentraman serta perasaan indah di dalam batin. Saya senang mengikuti seremoni Natalan dan mendengarkan kidung-kidung persembahan. Saya sangat terpesona oleh keheningan dunia kerahiban baik dalam tradisi Kristen maupun Budha. Dan saya juga sangat menikmati dunia tarikat serta hal-hal gaib yang karap menyertai amalan-amalan yang dijalankan.

Ilmu pengetahuan merupakan sebuah dunia yang wataknya bisa melucuti keyakinan agama. Kisah “dunia datar”vs “dunia bundar” merupakan cerita klasik yang memperlihatkan ketegangan antara “keyakinan” dan fakta. Di mana agama harus berdiri? Dalam situasi ini kita bisa melihat dan bahkan menghadapi ketegangan-ketegangan serta gesekan antara dunia pengetahuan dan agama.

Dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan secara adigung kerap meninggalkan agama. Dan ini membuat dunia agama merasa disepelekan. Namun dalam isu tertentu Ilmu pengetahuan akan sulit meninggalkan agama. Itu terutama ilmu pengetahuan yang harus berhadapan dengan isu moral yang sumbernya dari agama. Ilmu pengetahuan yang terkait dengan dunia penyakit yang belum diketemukan obatnya menjadi rentan oleh campur tangan pandangan agama. Penyakit yang membuat manusia kehilangan keberdayaanya, seperti HIV/AIDS kerap digunakan oleh kalangan agama untuk membuktikan betapa dunia pengetahuan tak ada apa-apanya dibandingkan dengan tentara-tentara Tuhan berupa penyakit yang membuat manusia rentan. Agama dengan cepat dan digdaya dipegang sebagai bukti bahwa pengetahuan manusia ada batasnya sementara kekuatan agama tak terhingga.

Ketidak-berdayaan ilmu pengetahuan atas penyakit mematikan yang belum ditemukan obatnya segera disambar oleh agama sebagai bukti bahwa itu merupakan balasan Tuhan atas kesombongan manusia karena meninggalkan agama. Krisis yang ditimbulkan oleh penyakit, menjadi senjata balasan dari agama kepada ilmu pengetahaun yang selama ini telah mengabaikannya. Dalam situasi krisis serupa itu agama seperti mendapakan bala bantuan berupa claim kebenaran bahwa Tuhan sedang mengirimkan azab dan penyakit mematikan itu menjadi bukti kebejatan moral manusia. Secara psikologis, penyakit itu seperti tentara Tuhan untuk membalaskan “sakit hati” yang diderita agama karena kerap ditinggalkan oleh science. Karenanya penyakit mematikan mereka claim sebagai azab agar manusia insyaf dan taubat.

Dalam dua domain yang berbeda, yang satu berbasis empirik yang lain keyakinan yang tak butuh bukti, memang terjadi persaingan. Sebetulnya itu biasa saja, keduanya bisa berjalan beriringan atau bahkan bertolak belakang. Namun ini menjadi masalah manakala negara yang mendapatkan mandat mengurus crisis, apapun krisis itu, termasuk penyakit, membiarkan agama masuk dan melepaskan fungsi utamanya sebagai pemberi ketentraman, ketenangan dan harapan menjadi penentu kebenaran berdasarkan nilai moralnya sendiri. Dan tatkala itu terjadi maka di saat itulah tampaknya agama telah menjadi sumber krisis itu sendiri.

 

Lies Marcoes, 20 Maret 2020

MELAWAN CORONA DENGAN UZLAH

/0 Comments/in /by

Dunia mendadak mencekam. Bumi pada puncak lelahnya: terasa ingin sekali rehat sejenak. Manusia dituntut untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk, uzlah dari ruang publik. Korona yang baru saja membuat nyali umat manusia pucatpasih, bergidik, bergetar, gentar. Pasalnya, virus yang perkasa masih digdaya, belum ditemukan anti-virus sebagai lawan tanding yang dapat melumpuhkannya. Di tangan virus korona, banyak nyawa manusia melayang. Virus yang oleh WHO divonis sebagai pandemi, mudah menyebar, mudah menular, mudah menelan korban secara massal.

Di zaman dulu, tercatat dalam sejarah dan hadits Nabi, pandemi virus yang mematikan pernah ada. Nama virus boleh berbeda, dan kadar kedahsyatannya boleh tidak sama. Tapi substansinya sama, yaitu virus pandemi, mudah menular dan mematikan. Di abad ke-14, ada virus pandemi bernama ‘maut hitam’ yang menelan korban mencapai sekitar 75-200 juta jiwa. Ada juga virus berbentuk cacar. Di zaman Nabi Muhamad dan sahabat, terdapat virus pandemi bernama tha’un dan judzam (kusta, lepra).

Mari kita simak hadits ini;

عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- مرفوعاً: «إذا سمعتم الطاعونَ بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها».
[صحيح.] – [متفق عليه.]
Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhuma–hadits marfu’: “Jika kalian mendengar ada wabah tha’un (wabah mematikan) dalam satu tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Dan jika kalian ada di dalamnya maka janganlah kalian keluar darinya.” Muttafaq alaih (Bukhari-Muslim)

Nabi memberikan solusi cara menyikapi tha’un; yaitu isolasi. Dalam sekala makro, wilayah yang terkena pandemi mengisolasi diri. Dalam sekala mikro, masing-masing mengisolasi diri diam di dalam rumah, keluar rumah jika sangat butuh saja, dan menghindari kerumunan. Dengan kata lain, melakukan uzlah nasional. Melawan korona dengan uzlah. Agar menghindari penularan, tak menelan korban, dan korona membunuh dirinya sendiri. Sirnah. Hidup kembali normal tanpa bayang-bayang korona.

Syahdan, Umar bin al-Khatthab beserta sahabat lain berjalan dari Madinah ke Syam–sekarang Suriah. Di tengah perjalanan, baru sampai wilayah Syargh, mendapat informasi bahwa penduduk Syam sedang dilanda pandemi, virus mematikan. Setelah bermusyawarah apakah lanjut perjalanan atau balik lagi. Umar memutuskan untuk kembali lagi ke Madina, artinya memilih menghindar dari wilayah yang sedang dilanda pandemi, dan berkata “kami menghindar dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain”.

Islam pun adalah agama yang memiliki semangat mencegah kerusakan lebih diprioritaskan daripada mencari kemaslahatan, daru al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih.

Berbagai ikhtiar dalam menghadapi virus korona dengan isolasi dan uzlah nasional, menghidari kerumunan, hidup dan makan sehat, menjaga kebersihan khususnya cuci tangan, olahraga agar imunitas tubuh lebih prima dan kuat selaras dengan Maqashid al-Syari’ah (tujuan-tujuan syariat Islam) sebagaiaman yang dikatakan oleh kubbar al-‘ulama Al-Azhar al-Syarif Mesir. Yaitu hifdzhu al-nufus, menjaga, merawat jiwa-raga manusia dari segala sesuatu yang mengkhawatirkan dan membahayakan. Bahkan hifdzhu al-nufus adalah maqashid syariat Islam yang paling agung yang harus diprioritaskan. Dan saat ini ada pendemi virus korona yang menurut ahli kesehatan, kedokteran, dan ahli virus, sebagai virus yang mudah menyebar dan menular. Karena itu, berkerumun harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya penyebaran virus korona.

Sehingga, ulama Al-Azhar dan bahkan ulama Kuwait pun berfatwa agar shalat di rumah, tidak berjamaah di masjid, dan meniadakan Jumatan dan menggantinya dengan shalat dzuhur di rumah demi menghindari berkerumun yang nantinya akan dikhawatirkan terjadinya penyebaran virus korona. Video adzan seorang muadzin di Timur Tengah yang menyelipkan kata-kata “shalluu fi rihalikum” (shalatlah kalian di rumah masing-masing) di dalam adzannya menjadi viral. Tentu saja ini hanya pada masa dharurat saja. Sehingga, segala jenis acara berkerumun dihindari demi menjaga jiwa-raga kita dari penyebaran virus korona.

Allah mengingatkan agar umat manusia berikhtiar. Tak terkecuali dalam menyikapi virus korona. Dalam firmannya;

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar-Ra’du: 11)

Semua negara melakukan uzlah nasional–tak terkecuali Indonesia, pun sembari ikhtiar hidup sehat, makan sehat, dan olahraga. Menghindari kontak fisik. Salaman tidak dengan berjabat tangan; ada yang bersalaman dengan tabik menempelkan telapak tangan ke dada, ada yang salaman dengan berjabat atau beradu siku, ada yang dengan cara membungkukkan kepala, dan ada yang bersalaman dengan berjabat atau beradu kaki. Intinya adalah simbol penghormatan.

Seiring dengan para pakar kedokteran, obat-obatan, dan ahli virus terus melakukan kajian, dan penelitian mencari anti virus koronan. Sebab, kata Nabi, setiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali pikun.

Ikhtiar sambil berdoa. Bersandar pada Allah yang mahamenciptakan hidup dan mati, sehat dan sakit. Berbagai doa dipanjatkan. Menengadahkan tangan seraya mengibah kepada Allah, memohon agar korona dihilangkan dari peradaban manusia. Nabi memanjatkan doa;

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

“Ya Allah, aku mencari perlindungan kepadamu dari kusta, kegilaan, kaki gajah, dan penyakit jahat. (HR Abu Daud)

Umat manusia pasti bisa menemukan anti virus korona dan bangsa kita yang besar ini pasti bisa melewatinya dan kembali pada hidup normal.[]

 

Mukti Ali Qusyairi, ketua LBM PWNU DKI Jakarta

 

Gambar: Getty Images

Merebut Tafsir : Mereka yang di Garis Depan

/0 Comments/in , /by

Dari dunia militer kita mengenal istilah garis depan. Garis depan adalah sebuah wilayah yang paling beresiko bagi seseorang yang ada di wilayah itu karena berhadapan langsung dengan musuh. Dalam perang-perang klasik Cina, garis depan diisi oleh para ahli perang yang handal dalam menggunakan pedang, tombak dan sejenisnya dan dipimpin langsung oleh para jendralnya. Para jendral ahli pengguna pedanglah yang akan maju di garis paling depan diikuti para pasukan tempurnya.

Tampaknya ini berbeda dengan perang modern dengan menggunakan mesiu. Dalam perang-perang daratan seperti disaksikan dalam film Western, pasukan tempurnya yang memegang senjata bermesiu mungkin berpangkat rendah. Namun merekalah yang paling langsung berhadapan dengan musuh, merekalah yang berdiri di garis depan sementara jendralnya mengatur strategi di garis belakang.

Baik dalam pertempuran klasik maupun modern, muncul kesadaran akan bahaya kematian bagi mereka yang berdiri di garis depan. Karenanya perlindungan ragawi merupakan ikhtiar yang diupayakan setara dengan ikhtiar penggunaan senjata itu sendiri. Teknologi untuk pertahanan diri dikembangkan bersama teknologi pertempurannya. Kita sering menyaksikan (lagi-lagi di film) pasukan yang ada di garis depan menggunakan tameng, baju besi, helm, penutup dada dan berbagai peralatan guna mengurangi resiko berada di garis depan.

Dalam setiap kehidupan yang mengandaikan ada pertempuran di dalamnya, selalu ada orang-orang yang harus berdiri di garis depan. Merekalah yang paling depan berhadapan dan melawan musuh atau mempertahankan kehidupan.
Namun akibat bias militer, seolah-oleh pertempuran paling penting adalah apa yang didefinisikan sendiri oleh dunia militer. Padahal kehidupan sehari-hari merupakan arena pertempuran dahsyat di mana seseorang harus berada di garis depan untuk mempertahankan dan memenangkan kehiduan. Mereka bisa perempuan kepala keluarga, TKI/W, para guru di wilayah terdepan terluar, dan para petugas medis. Semuanya menghadapi resiko kematian.

Dalam berbagai tradisi, seorang perempuan yang sedang hamil sering dimaknai sedang berada di garis depan. Saat melahirkan itulah battle-nya, pertempuran sengitnya. Dalam budaya Sunda, orang yang sedang melahirkan disebut “ngajuru”. Ngajuru adalah istilah yang sangat khas mengandung makna spiritual yang artinya “menuju”. Kata itu bermakna ganda – menuju kehidupan dengan lahirnya sang anak dengan selamat, atau menuju kematian karena proses melahirkan tak dapat diselamatkan.

Dalam al Qur’an metafora itu menggunakan kata yang luar biasa indah tapi sekaligus tak terpanai, tak terperi beratnya. Kata yang digunakan dalam Al Qur’an adalah “ wahnan ala wahnin” – berat di atas berat-, berat yang hampir tak tertanggungkan, unbearable. Karenanya kelanjutan dari ayat itu adalah keharusan manusia untuk hormat kepada ibunya, mengharuskan manusia senantiasa ingat beban penderitaan perempuan di saat bertarung nyawa melahirkan kehidupan yang baru. Dalam prinsip hak-hak reproduksi perempuan, negara dituntut untuk melindungi “hifd nafs” hak untuk hidup bagi ibu yang berada di garis depan itu.

Saat ini kita menyaksikan pasukan yang ada di garis depan berhadapan dengan virus yang mematikan. Mereka, para perawat dan juru medis merupakan pasukan yang berada di garis paling depan. Sebagai orang yang berada di luar dunia perawatan orang sakit, saya hanya bisa membayangkan mereka adalah orang-orang yang sedang bertempur di garis depan dengan beban yang tak terperikan dan hampir tidak mungkin mundur atau disertir. Mereka sedang menghadapi beban yang ibarat orang melahirkan “ wahnan ‘ala wahnin”.

Jika perangkat pertempuran dalam peperangan untuk mempertahankan diri senantiasa dipersiapkan sebaik-baiknya, maka sejauh manakah perlengkapan tempur telah disiapkan bagi mereka yang kini berada di garis paling depan dalam melawan virus corona? Kita sungguh berharap agar bagi para perawat dan juru medis yang saat ini berada di garis depan mendapatkan seluruh perangkat tempurnya untuk mengurangi resiko sesedikit mungkin. Mereka, para pasukan di garis depan harus mendapatkan hak-hak yang penuh, hidf nafs- hak untuk selamat dan hidup dari resiko berada di garis paling depan melawan virus corona. Empati dan doa mari kita persembahkan bagi keselamatan mereka. Amin.

 

Lies Marcoes, 18 Maret 2020

 

KAWIN HAMIL

/0 Comments/in /by

Di satu siang, seorang kawan lama, kandidat doktor yang tengah menulis disertasinya tentang perkawinan perempuan hamil (yang tidak punya suami), mengajak diskusi. Sembari mengeluarkan beberapa lembar kertas yang rupanya hasil wawancara dengan beberapa responden sebelumnya, dia membuka percakapan. Pertanyan wawancara menggali pandangan saya terhadap kasus itu sendiri serta terhadap praktik penyelesaian yang diambil oleh KUA.

Topik kawin hamil yang diangkat berkisar pada dua hal pokok, yaitu: 1) perdebatan fikih tentang kawin hamil dan 2) batas kewenangan KUA. Persoalan kawin hamil adalah perdebatan abadi sejak dari “sono”nya, yakni bersumber dari kalangan pendiri mazhab fikih sendiri. Lebih lanjut, meski sejak 1991 Indonesia telah memiliki Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sering disebut sebagai “fikih Indonesia”, alih-alih mendamaikan silang sengkarut penyelesaian kawin hamil tersebut, KHI justru malah turut meramaikan perbedaan pendapat itu sendiri. Alhasil, penyelesaian kawin hamil yang diterapkan oleh KUA tak luput dari dampak perbedaan pendapat tadi.

Sementara, sebagai pemegang otoritas pencatatan perkawinan, KUA mewakili Menteri Agama. Di sini, yang perlu disadari adalah bahwa mandat tersebut sangatlah terbatas. Kewenangan yang dimiliki KUA hanya dalam tataran memeriksa validitas dokumen, menerapkan prosedur pencatatan serta memastikan tak terdapat kekeliruan, mengawasi pelaksanaan akad nikah untuk memastikan pemenuhan syarat dan rukunnya, dan menerbitkan akta nikah demi menjamin kepastian hukum. Termasuk di dalamnya adalah menerapkan prosedur yang benar manakala terdapat keraguan akibat perbedaan antara bukti formil (dokumen) dan bukti materiil (fakta lapangan). Begitupun, jika terjadi konflik antar pihak yang berkepentingan terhadap perkawinan tersebut. KUA hendaknya sadar penuh mengenai batas kewenangan mereka.

Sebelum jauh, perlu disclaimer dulu.
Ini adalah pendekatan baru dalam penyelesaian kasus kawin hamil. Pendekatan ini tidak akan terlalu bernuansa fikih, apalagi larut dalam pusaran khilafiyah, tetapi melalui tahap memahami anatomi kasus ini terlebih dahulu, dan berangkat dari perspektif petugas layanan. Hemat saya, pendekatan maupun perspektif ini jauh lebih tepat dan lebih “progresif” untuk mendapatkan solusi efektif dan akuntabel bagi KUA. Pembahasan ini sangat panjang. Karenanya, saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ini mengenai status kawin hamil. Selanjutnya, pada kesempatan lain, bagian kedua, insyaallah saya akan bahas kewenangan KUA sebagai penyedia layanan.

Baiklah. Dibahas pelan-pelan ya…

Semua perempuan lajang (tanpa suami) bisa hamil
Jika dia baru bercerai dan kehamilannya berasal dari perkawinanya itu, tentu berlaku ketentuan iddah perempuan hamil, yaitu sejak perceraian (cerai mati maupun cerai hidup) hingga melahirkan. Persoalan iddah ini sangat rigid ditegakkan oleh fikih, tak lain disebabkan oleh terdapatnya hak kolektif dan ruang rujuk kedua pihak. Dan apabila perceraian itu akibat kematian suami, maka iddah tersebut menjadi “instrumen” yang akan memelihara kehormatan dan kemaslahatan para pihak yang berhubungan dengan masa berkabung, kepastian nasab bayi, dsb.

Permasalahan pelik kawin hamil ini muncul pada kasus perempuan yang hamil tanpa perkawinan.
Di tataran praksis, terdapat perbedaan sikap. Kehendak kawin tersebut diterima (nyaris tanpa persoalan), bilamana laki-laki yang akan mengawini perempuan hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Dalam hal ini, KHI sebagai rujukan. Namun, kebolehan tersebut belumlah bulat dan tidak menggunakan cara pandang yang tepat dalam melihat substansi persoalan.

Bagaimana halnya jika yang akan mengawini perempuan hamil tersebut bukan laki-laki yang menghamili?

Untuk membahasnya, saya perlu mengajukan pertanyaan penting. Apakah kehamilan perempuan ini berhubungan dengan iddah? Dan apakah kemurnian nasab janin perlu dicemaskan? Saya akan menjawab: TIDAK. Mengapa? Tentu saja, situasinya tidak relevan dan tidak memerlukan iddah dengan alasan apapun. Iddah hanya berlaku dalam kasus perceraian, sebagaimana sudah diulas sebelumnya. Pada konteks ini, perempuan tersebut tidak membutuhkan rujuk dengan siapapun. Begitu pula nasab si janin tidak juga perlu dikhawatirkan. Janinnya sudah pasti bernasab kepada ibunya. Ini pertanyaan mudah saja. Karena tidak memerlukan iddah, perempuan itu dapat kawin kapan saja dia kehendaki. Dan karena tidak perlu mencemaskan kemurnian nasab si jabang bayi, dia dapat kawin dengan siapa saja yang dia inginkan.

Saya menduga–dengan sangat kuat–bahwa kekhawatiran terhadap nasab janin ini disebabkan oleh anggapan usang bahwa sperma dapat menerobos kandungan sehingga mencemari janin. Jika benar-benar dapat terjadi, ini tentu akan membuat runyam. Syukurlah, pengetahuan medis modern telah membuktikan kesalahan pandangan tersebut. Ini sangat mirip dengan pendapat bahwa berenang bareng laki-laki di kolam yang sama dapat mengakibatkan kehamilan. 

Berikutnya, terdapat fakta perempuan dengan anak (berapapun jumlahnya) boleh kawin kapan saja dan dengan siapa saja. Akan tetapi tidak demikian fakta yang terjadi terhadap perempuan hamil. Timbul pertanyaan kemudian, mengapa terdapat perbedaan perlakuan antara perempuan dengan anak dan perempuan dengan bayi dalam kandungan? Perempuan hamil tanpa suami, tentunya tidak memerlukan iddah. Terkait bayi dalam kandungan, karena janin hadir tanpa ayah yang sah, maka gugurlah relevansi menjaga kemurnian nasab janin. Oleh sebab itu, kebolehan kawin (kapanpun dan dengan siapapun) tidak hilang dan TETAP menjadi HAK permpuan tersebut. Argumen lain, keberadaan janin dalam kandungan seharusnya tidak jadi persoalan sebab eksistensi anak semestinya diletakkan secara mutlak dan berlaku secara umum. Anak, baik telah lahir atau masih dalam kandungan, adalah entitas lain yang TIDAK DAPAT MENGHALANGI HAK KAWIN perempuan tersebut. Perspektif ini dapat menjamin keadilan bagi seluruh perempuan.

Di konteks inilah saya berharap besar civitas KUA dapat menjadi agen perubahan yang mencerdaskan masyarakat. KUA hendaknya menyampaikan informasi dengan jernih, terang, dan mencerahkan kepada masyarakat. Masyarakat di lingkungan kerja KUA berhak memperoleh manfaat atas kehadiran layanan pemerintah. Sebagai wakil pemerintah, KUA menjadi wujud nyata kehadiran negara. Oleh sebab itu, informasi dan layanan yang disediakan KUA sudah sepatutnya diberikan dalam rangka menjamin terlaksananya hak-hak warga dengan adil.

Saya sudahi dulu diskusi kali ini. Masih ada masalah lanjutan yang belum dibahas sehubungan dengan kawin hamil ini dan yang berhubungan dengan kewenangan KUA, yaitu penetapan 1) status anak dan 2) wali yang sah. Insyaallah disambung lain kali.

Wallahu a’lam
Tabik

 

Adib Machrus

 

Sumber : https://www.facebook.com/adib.machrus.5/posts/2694398960837709

Gambar : Getty Images

Merebut Tafsir: Eling lan Waspodo

/0 Comments/in , /by

Satu hal yang dipesankan untuk mengindari penyebaran covid-19 (Corona) adalah mengubah kebiasaan sehari-hari. Namanya kebiasaan, sesuatu pekerjaan yang dilakukan tanpa dipikirkan lagi atau di luar kesadaran. Kebiasaan umumnya menyangkut hal-hal yang dianggap sepele. Sering juga terkait dengan hal yang bersifat pribadi. Ada dua jenis kebiasaan; kebiasaan baik dan buruk. Untuk mengubahkan harus ada disiplin yang terus menerus digerakan oleh kesadaran yang “eling lan waspodo”. Eling lan waspodo adalah ungkapan spiritual dalam bahasa Jawa/ Kebatinan yang menurut saya sulit ditemui padanannya dalam bahasa agama samawi. Ini terkait dengan kebiasaan yang harus dilakuka dengan penuh kesadaran.

Virus corona telah memaksa kita untuk memikirkan ulang kebiasaan dengan kesadaran sepenuhnya atau eling lan waspodo itu. Sepertinya gampang. Tapi ketika dilakukan, ini benar-benar membuat kita seperti orang parno parah. Bayangkan, suatu pagi, sejak pagi kita sudah dituntut untuk mengupayakan memutus rantai corona dengan membatasi sentuhan fisik terutama dengan “orang asing” yang tak tahu riwayatnya dalam minggu-minggu terakhir. Pagi- pagi saya beli roti dari tukang roti langganan. Saya serahkan uang saya terima uang kembalian dan roti. Tangan saya tak bersentuan dengan si abang, tapi saya menyentuh roti yang dia pegang, dan uang kembalian. Sadar akan hal itu, segera saya cuci tangan dengan sabun dan dalam air yang mengalir. Beres.

Lalu ART datang minta uang untuk tukar galon air. Saya meminta dia mengambil uang dari laci uang belanja harian. Saya pikir OK saya aman tak menyentuh uang dalam laci yang entah sejak kapan sudah disentuh oleh berapa ribu tangan orang. Namun karena transaksi dgn uang itu dilakukan oleh ART, saya buru-buru meminta dia untuk cuci tangan dengan sabun karena dia akan melakukan pekerjaan lain yang terhubung dengan saya.

Agak siang pak RT datang menyerahkan daftar kegiatan sepanjang ramadan. Sudah lama muncul kebiasaan untuk tak salaman langsung karena bukan muhrim, jadi kami salaman dengan sikap “namaste”. Tapi saya toh menyentuh kertas darinya. Saya pikir sudah berapa tangan yang menyentuhnya: tukang foto copy, asisten RT bagian keamanan, dan tangan Pak RT sendiri. Setelah beliau pamit, saya ke kamar mau melanjutkan kerja, tiba-tiba teringat barusan habis menyentuh benda yang mungkin telah disentuh banyak tangan. Di dekat laptop saya sediakan sanitizer dan terus menerus mengingatkan diri untuk tak menyentuh muka. Wuaah sungguh susah! Menulis itu proses berpikir, saya biasa menyentuh bibir, hidung, ujung mata, jidat dan menopang dagu kala mencari-cari kalimat yang tepat.

Menjelang siang anak perempuan saya datang. Tentu ritualnya harus berubah, tak cipika cipiki apalagi memeluknya. Dia habis antar anaknya ke sekolah dan mengantarkan buku-buku pesanan teman-temannya yang kemarin dia beli dari pameran buku di Bintaro. Setelah dia cuci tangan dan ganti baju bersih kami baru saling mendekat melihat-lihat buku baru koleksinya. Sebelumnya saya pesan nasi Padang lengkap yang dibungkus daun pisang. Kami pun siap makan bersama , eit.. tidak boleh pakai sendok yang sama dan gak boleh “pacorok”, memakan satu bungkus berdua. Jadilah kami pisahkan dulu nasi Padang kepul-kepul itu sebelum kami makan.

Demikianlah seharian, kita berhadapan dengan sebuah tindakan yang semula sama sekali tak lagi perlu dipikirkan sekarang harus dipikirkan ulang , detik ber detik dengan eling lan waspodo. Sangat melelahkan, memang. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Mengubah kebiasaan yang semula sama sekali tak terpikiran menjadi mata rantai penularan virus. Kesadaran penuh diperlukan karena kita seperti berhadapan dengan hantu, mereka bisa lihat kita, kita tak dapat melihat mereka. Hanya kesadaran penuh, benar-benar penuh atau eling lan waspodo yang dapat memutus mata rantai itu. Tapi ini memang sebuh pilihan sadar untuk tetap hati-hati dan waspada, tak hanya satu dua jam, tapi satu dua hari dan berhari-hari untuk terus eling lan waspodo.

Ini baru eling lan waspodo untuk menghadapi seekor virus yang kita duga terus mengintip. Sebagai manusia, masing-masing kita niscaya telah diingatkan oleh keyakinan masing-masing untuk setiap detik “eling lan waspodo” bahwa apapun perbuatan kita akan menghasilkan amal perbuatan. Amal itu hanya dua akibatnya baik atau buruk. Virus ini mungkin sebuah dampak dari perbuatan manusia yang kehilangan kesadarannya untuk eling lan waspodo; yaitu ketika mansia merasa paling kuasa untuk mengatur dan mengendalikan alam semesta tanpa tanggung jawab tanpa dilandasi oleh sikap spiriualitas eling lan waspodo.

 

Lies Marcoes, 16 Maret 2020

Indonesia: The Rise of Moral Conservatism

/0 Comments/in /by

Across Indonesia, a wave of moral conservatism is building. A recently leaked draft of the privately sponsored Family Resilience Bill, yet to be tabled before Parliament, represents an effort by conservative Muslim politicians to intrude into the private lives of Indonesian citizens. AUT’s Dr Sharyn Davies warns of the rising moral divide in Indonesia. 

Morality has long been an issue in Indonesia, always linked to power in the world’s largest Muslim nation, and always a mechanism by which to claim political legitimacy.

But since 2009 with the passing of the Pornography Law, and more so since the 2016 LGBT crises, issues of morality have taken centre stage.

Indonesia is now experiencing a growing moral conservatism, expressed in part by the proposed “Family Resilience Bill” (Ketahanan Keluarga).

It’s a law harking back to a bygone era in the country. One article in the legislation stipulates that husbands and wives “are responsible for performing their individual roles in accordance with religious norms, social ethics and prevailing laws.”

That positions the husband as the traditional bread-winner, protecting his wife and children from “mistreatment, exploitation  and sexual deviation” – a code word for homosexuality.

The bill seeks to regulate all sorts of things, from the use of donor sperm and eggs, to mandating that wives and husbands love each other, to demanding women do all the housework. The bill is also highly discriminatory toward LGBT, proposing LGBT undergo ‘rehabilitation.’

Article 86 of the draft bill states: “Families experiencing crises due to sexual deviation are required to report their members to agencies handling family resilience or rehabilitation institutions to undergo treatment.”

The bill also requires people experiencing “sexual deviation” to report to the authorities or so-called “rehabilitation centres”, which would be established by a state body responsible for “family resilience”.

The law was not the government’s doing, but President Jokowi had agreed that it should proceed. This surprised many used to seeing Jokowi’s liberal moral views decried as “un-Islamic” by his critics.

Four days before the bill was expected to pass, he asked on television for its passage to be delayed, on the grounds that all the public criticism suggested there was room for improvement.

As a way of thinking collectively about these morality pushes, I use the notion of “populist morality”. Populism is the idea that society is divided in two, the good and the bad. In the case of Indonesia, people are increasingly divided into ‘the moral’ and ‘the immoral.’

Populism comes to the fore through populist leaders, and the world is in no short supply of these. Perhaps the most infamous is Donald Trump, whose rallying cry is the claim that white straight US working-class folks are being disenfranchised by illegal Muslim and Mexican immigrants.

In Indonesia the fault line is also drawn along moral lines, with anyone who has sex outside of marriage, or is even considering sex outside of marriage, deemed immoral.

What is driving populist morality in Indonesia?

In many ways it is the same things driving populism more broadly across the globe, and it comes down in part to identity politics.

Dr Marcus Mietzner is an Indonesian politics scholar at the ANU in Canberra. He suggests for those Indonesian people who are feeling disenfranchised, rhetoric that places the blame on “the other” is appealing. And for those seeking to gain or hold onto power, a useful strategy is to appeal to the disenfranchised.

For this reason, perhaps, Indonesian President Jokowi, who on his own had seemed relatively supportive of LGBT, has found it strategic to align himself with anti-LGBT forces, notably in the appointment of Vice President Ma’ruf Amin.

As with populism elsewhere that positions immigrants or LGBT as the problem, it seems to avoid getting to the heart of what is driving the populist surge in Indonesia.

As a recent article from The Nation reveals, the ‘racism unleashed by Trump can be understood as directed at the political elite rather than minority groups. We should consider the ways in which racism might not be the core disease of Trumpism but a symptom of a deeper illness.’

In a similar way, it seems that the homophobia unleashed by Islamists and nationalists is not necessarily at the core of the resulting hatred and violence toward LGBT and others in Indonesia. Rather the violence is a symptom of a deeper illness.

For Marcus Mietzner, this illness is a hardening of identity politics from groups having their place in society threatened.

In the US, much of Europe and elsewhere, the threat is perceived as coming from Muslims and immigrants.

In Indonesia, for Islamists, nationalists and others, the threat is increasingly positioned as coming from ‘the immoral.’ They want to have sex outside of marriage, donate sperm to infertile couples, allow unveiled women to attend university and worst of all, encourage men to pick up a broom and start sweeping.

Populism needs an enemy, and in Indonesia the enemy is not immigrants, Chinese or Communists, but the immoral.

Populist morality is also having a detrimental impact on sexual healthcare. It is no secret that sexual and reproductive health knowledge in Indonesia is dismally low, and this was only confirmed when Sitti Hikmawatty, an Indonesian commissioner for health, said that there are an especially strong type of sperm that can impregnate women in swimming pools. The Mayor of Tangerang, Arief Wis Mansyah, surprised the world by claiming Indomei instant noodles and infant formula can “make babies gay”.

Low levels of knowledge, and perhaps more worryingly, high levels of misinformation, are compounding the problem, and if the mood of conservative morality continues to grow in Indonesia, increasing hardship will be felt by many.

– Asia Media Centre

 

Source: https://www.asiamediacentre.org.nz/opinion/indonesia-the-rise-of-moral-conservatism/?stage=Live&fbclid=IwAR0x7HXbQWKGiyqicCAjLQYuwp_5ppG9immgZEdNgIx5ybWxvyjsQDNYKsw#.XmlgPqLOP1w.facebook

Picture: Getty Images

Dalil-dalil Ushul Fiqh dalam Kondisi Krisis dan Emergency

/1 Comment/in /by

Dalil-dalil ushul fiqh dalam kondisi krisis dan emergency:
1) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (mencegah kerusakan didahulukan dari membawa kemanfaatan)
2) الضرورات تبيح المحظورات (Keadaan darurat membuat boleh hal-hal dilarang)
3)الضرر لا يزال بالضرر (kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan yang sama)
4) الاضطرار لا يبطل حق الغير (Kemudharatan jangan sampai menghilangkan hak orang lain)
5) المشقة تجلب التيسير (Kesulitan bisa dibawa kepada pemudahan)

Prinsip dasarnya: hukum Islam jangan sampai memberatkan muslim dalam kondisi-kondisi darurat dan kesulitan.

 

Muhammad Ali, 13 Maret 2020

Sumber : https://www.facebook.com/muhamadali74/posts/10158096305568501

Gambar : www.nu.or.id

WHAT’S KEEPING WOMEN OUT OF WORK?

/0 Comments/in /by

Indonesia’s economy continues to grow and women have more access to education, so why aren’t more of the country’s women getting into work?

One of the big hurdles for gender equality is the gap between men and women in labour participation.

In most countries, fewer women than men are in the workforce.

It’s important that women have the opportunity to work if they want to do so. Working – and earning a wage – can help address other inequalities, like in income or household decision-making.

And, because women make up half the population, it makes sense to have as many women as possible contributing to the economy.

In many countries, women’s participation in the workforce has grown with the economy and with higher education levels.

This is true in developed nations like Australia – where 64 per cent of working-age women are in jobs (ABS, 2018) – and in developing nations like China, Cambodia, and Thailand.

But our research focuses on Indonesia, where female labour participation has stalled at 50 per cent for the past 30 years.

This is a bit of a mystery because Indonesia’s economy has constantly grown over the same period.

Education levels for women have been increasing, as has investment in health.

To understand why more women aren’t getting into work in Indonesia, we investigated workforce data collected by the Indonesian National Socio-Economic Survey, the Indonesian Village Census and the Indonesian Family Life Survey.

WORK FOR WOMEN

As women gain greater access to education, we would expect to see more women in the workplace. But there are a number of factors running counter to this in Indonesia.

One is urbanisation.

In Indonesia, as in many other developing countries, jobs are shifting out of the agricultural sector to manufacturing and services, and people are moving to the cities.

Because agriculture is one of the biggest sources of employment for women in Indonesia, this means there are fewer jobs available for them.

Another big factor is family.

In other parts of the world, women usually take up work after finishing their education, and the number of women working reaches a peak soon after.

When they have kids, many women drop out of the labour market, but soon after they pick it up again and continue working. In some cases women choose to continue on a part-time basis, allowing them to keep their skills up to date.

But in Indonesia we found that after women finish their education a large proportion simply don’t enter the workforce.

They stay out because they are anticipating starting a family. And for those who enter, a large number leave after their first child is born.

Women’s labour force participation peaks at age 45, when around 70 per cent of working-age women are in jobs. This is a very late age to see a peak in female labour force participation.

Another factor is the divide between the formal and informal sectors in Indonesia.

Informal jobs are unregulated – think “cash-in-hand” work – but are where the majority of women work. We thought that women working in the formal sector might move into the informal sector when they had children, because it offers more flexibility, but this isn’t the case.

In reality, women leaving the formal sector left work altogether.

This suggests companies in the formal sector aren’t doing enough to retain these women and helping them to return to work after having children.

A final contributing factor is the gender wage gap.

As in many countries, the labour sector in Indonesia appears to have a ‘glass ceiling’, which prevents women in high-earning jobs being paid as much as men.

In these jobs, women typically earn 13 per cent less than men.

But the Indonesian labour sector also has a problem common among developing nations, known as the ‘sticky floor’.

This describes the gap in wages between men and women in low-earning jobs. In Indonesia, this gap is much bigger than in high-earning jobs, with Indonesian women in low-earning jobs earning 63 per cent less than their male counterparts.

Both of these problems are a disincentive for women to join and stay in the workforce.

WHAT CAN INDONESIA DO?

Increasing the proportion of women in work in Indonesia by 10 percentage points has the potential to increase the country’s GDP by around one percentage point.

While that doesn’t sound like much, it adds up to more than $A100 billion dollars every year and is significant in a country that’s trying to move from a low-middle to high-middle income country.

It is in Indonesia’s interest to give more women the opportunity to work.

There are two key policies that Indonesia could put in place to make the workforce more open to women.

First there are policies that encourage shared child-rearing responsibilities, like parental leave. We know from other countries, particularly in Scandinavia, that paternity leave, alongside maternity leave, can encourage more women into the workforce.

The second policy is flexible work like part-time jobs.

Current labour laws in Indonesia restrict flexible work to contract workers and freelancers. Extending flexible work arrangements to full-time workers, or allowing part-time jobs with full employee entitlements, would allow women to raise children and work at the same time.

Workplaces could also provide childcare at work.

Our research has contributed to some sections of the Indonesian government implementing some of these policies. But our hope is that data like this will help more Indonesian women have the opportunity to work.

By Dr Diana Contreras Suarez and Professor Lisa Cameron, University of Melbourne

Source : https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/what-s-keeping-women-out-of-work?utm_content=story&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2fu3r4yJyGIEhcC9aN-eE8V3sBXYAdyefn9PEZjN4COg7irYP3DRuQDk0

Picture : Getty Images