Pos

Para anak yang memeriahkan acara Deklarasi dan Kesepakatan Bersama RW 17 Pegambiran Menuju RW Layak Anak yang dilangsungkan di Cirebon, 23 Juli 2019, bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2019

Pertunjukan tari topeng ikut memeriahkan acara Deklarasi dan Kesepakatan Bersama “RW 17 Pegambiran Menuju RW Layak Anak”, Cirebon, 23 Juli 2019

Rumah KitaB: Cegah Perkawinan Anak Lewat Teks Keagamaan yang Ramah Gender

Lembaga riset Rumah KitaB meluncurkan buku kajian fikih untuk mencegah perkawinan anak.

by Elma Adisya, Reporter

MAGDALENE.CO – Perkawinan anak di Indonesia sudah sampai taraf yang mengkhawatirkan. Laporan Badan PBB untuk Dana Anak-anak (UNICEF) pada 2016 menunjukkan bahwa 457.600 perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum berusia 15 tahun, menempatkan Indonesia di posisi ketujuh negara-negara dengan kasus perkawinan anak terbanyak di dunia.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017 dari Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa dua dari lima anak perempuan usia 10-17 tahun, pernah menikah sebelum usia 15 tahun. Secara total, satu dari sembilan anak perempuan di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun. Artinya 22,91 persen perempuan di Indonesia melakukan praktik perkawinan anak, menurut data dari Badan Pusat Statistik.

Pemahaman teks keagamaan yang tidak ramah gender adalah salah satu faktor yang menyuburkan perkawinan anak di negara ini. Minimnya pengetahuan akan bahaya perkawinan anak di masyarakat dan doktrin keagamaan yang keliru telah mendorong lembaga riset dan advokasi kebijakan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) meluncurkan buku Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Anak dan Kawin Paksa pada Selasa (25/6) di Jakarta.

Fikih Perwalian merupakan hasil dari penelitian Rumah KitaB dengan dukungan dari Oslo Coalition dari University of Oslo. Dipimpin oleh Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP),  Ulil Abshar Abdalla, dan Direktur Eksekutif Rumah KitaB, Lies Marcoes, tim peneliti Rumah KitaB mengkaji teks-teks fikih mengenai konsep hak perwalian perempuan. Kajian tersebut berlangsung selama 10 bulan dengan delapan kali putaran diskusi bersama berbagai pemangku kepentingan seperti ulama, aparat penegak hukum, dan organisasi perempuan.

Fikih merupakan salah satu bidang ilmu syariat Islam yang secara khusus membahas mengenai persoalan hukum dalam Islam. Hal ini menjadi sangat penting bagi umat Islam karena fikih menjelaskan aspek-aspek kehidupan manusia, seperti kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, dan hubungan dengan Tuhan.

“Buku ini mencoba membongkar isu-isu yang sulit sekali dibongkar dalam argumentasi keagamaan, yaitu otoritas ayah terhadap anak perempuannya ketika ia masih gadis, lalu otoritas suami terhadap istri ketika ia sudah menikah,” ujar Lies dalam acara peluncuran buku.

Dalam konteks perkawinan anak di Indonesia, orang tua yang berperan sebagai wali nikah banyak yang mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan agama ketika Kantor Urusan Agama (KUA) menolak pengajuan perkawinan anak mereka yang masih di bawah umur. Dengan dalih menjalankan perintah agama dan menghindari fitnah, orang tua tidak memperhitungkan keamanan anak perempuan dalam aspek lain seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan.

Lies mengatakan bahwa melalui buku ini, para pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum diharapkan dapat memiliki perspektif agama dan pemahaman fikih yang mengakomodasi hak perempuan.

Ulil mengatakan bahwa perbincangan tentang fikih yang ramah terhadap perempuan sudah lama berjalan dalam sejarah Islam, dan beberapa ulama sudah menyadari bahwa fikih yang saat itu berlaku banyak menimbulkan ketimpangan.

“Karena dalam tradisi Islam sebetulnya para ahli fikih itu sangat terbuka sekali oleh hukum-hukum yang berlaku di luar fikih. Mereka siap menerima sumber hukum dari luar fikih sendiri,”  ujar Ulil.

Dalam perkembangannya, negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Mesir, Maroko, dan Tunisia sudah mengadopsi tafsir-tafsir teks Alquran yang lebih ramah gender lalu menggabungkan hukum tersebut dengan hukum internasional dan hak asasi manusia, ujar Ulil.

 

“…dalam tradisi Islam sebetulnya para ahli fikih itu sangat terbuka sekali oleh hukum-hukum yang berlaku di luar fikih. Mereka siap menerima sumber hukum dari luar fikih sendiri.”

 

Sebagai contoh, pemerintah Maroko pada 2004 mengesahkan hukum keluarga atau Mudawannah yang memberi jalan pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dari 400 pasal yang berada dalam hukum keluarga tersebut, salah satu pasalnya menyatakan bahwa perempuan tidak membutuhkan izin wali untuk menikah, sehingga perempuan secara hukum dilindungi oleh undang-undang untuk menentukan sendiri calon suaminya, menikahkan dirinya sendiri, dan menolak untuk dikawinkan paksa dengan lelaki yang bukan pilihannya.

Tidak hanya mengatur tentang perwalian perempuan, Maroko juga sudah menaikkan batas umur minimum perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 18 tahun, merevisi aturan sebelumnya di mana laki-laki berumur 17 tahun dan perempuan 15 tahun. Hal ini diubah agar pernikahan dini tidak lagi terjadi.

Contoh negara Islam lain yang juga sudah memiliki hukum keluarga yang memenuhi hak-hak perempuan adalah Tunisia. Sejak 2007, Tunisia menetapkan batas usia minimum menikah untuk perempuan dan laki-laki adalah 18 tahun. Selain itu, dari tahun 1956, Tunisia sudah melarang masyarakatnya untuk melakukan poligami. Hak lain yang dimiliki perempuan Tunisia saat ini adalah untuk menikah dengan laki-laki non-muslim dan juga menjadi wali untuk pernikahan anak mereka.

Di Indonesia, hukum-hukum yang menyangkut perkawinan masih sangat bias gender dan merugikan perempuan, ujar Nursyahbani Katjasungkana, aktivis perempuan dan juga pendiri dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

“Undang-Undang Perkawinan yang saat ini masih bias gender, contohnya kita bisa lihat dalam pasal yang mengatur peran suami yang menempatkan sebagai kepala keluarga dan istri wajib menjalankan rumah tangga dengan sebaik-baiknya,” ujar Nursyahbani dalam diskusi yang sama.

Meski sudah ada pihak-pihak yang mengajukan kajian yudisial ke Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan batas umur pernikahan, batas umur minimum masih saja 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, seperti tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Hakim Yustisial Biro Hukum dan Hubungan masyarakat Mahkamah Agung, Muhammad Noor mengatakan bahwa dalam kasus perkawinan anak, mayoritas hakim berhadapan dengan budaya di daerah yang berbeda-beda. Untuk itu, Mahkamah Agung bersama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) tengah bekerja sama untuk membuat sebuah pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin.

“Masalahnya, secara undang-undang, pasal tentang dispensasi kawin itu hanya itu saja, enggak ada aturan yang lain. Ukurannya bagaimana, cara memeriksanya, apa yang perlu di pertimbangkan oleh hakim itu enggak ada,” ujar Noor.

Ia menambahkan bahwa buku Fikih Perwalian yang memaparkan tafsir ramah perempuan dapat membantu para hakim mendapatkan perspektif yang lebih baik dalam membuat keputusan-keputusan, dan berinisiatif untuk mengedukasi orang tua.

 

Sumber: https://magdalene.co/story/cegah-perkawinan-anak-lewat-teks-keagamaan-yang-ramah-gender

Merebut Tafsir: Perubahan Agraria dan Fenomena Kawin Anak

Oleh Lies Marcoes

Selasa, 2 Juli 2019, Rumah KitaB dan LAKPESDAM menyelenggarakan bedah buku karya Mohammad Shohibuddin “Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reformasi Agraria”. Saya bicara dari sisi kepentingan gerakan perempuan dalam upaya mencegah perkawinan anak sesuai dengan agenda Rumah KitaB saat ini.

Akhir April 2017, Kongres Ulama Perempuan (KUPI ) mengeluarkan tiga buah “fatwa” yang sangat terhubung dengan situasi perempuan Indonesia saat ini: Fatwa tentang Perkawinan Anak, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Dampak Kerusakan Lingkungan. Sesungguhnya tiga fatwa itu saling terhubung, namun karena media punya angle sendiri dalam pemberitaan, isu pekawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan lebih menonjol ketimbang isu kerusakan lingkungan.

 

Setahun sebelumnya, April 2016, Rumah KitaB telah meluncurkan 14 buku hasil penelitian di sembilan daerah di Indonesia. Studi ini mencari tahu mengapa praktik perkawinan anak sebagai salah satu bentuk kekerasan kebanyakan terjadi di wilayah yang memiliki kerusakan ruang hidup sangat parah.

Ada empat temuan menonjol dari penelitian itu: Pertama, secara statistik, kejadian perkawinan anak tertinggi terjadi di wilayah yang mengalami krisis agraria paling parah: Kalimantan (kecuali Kalimantan Timur), Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bengkulu, NTB, Jawa Timur. Rata-rata di atas 25% kecuali Jawa Timur 17%, dan tetap tertinggi di Jawa.

Praktik kawin anak ini terkait dengan perubahan ruang hidup dan sosio-ekologis lingkungan. Terjadinya pergeseran kepemilikan tanah atau alih fungsi tanah telah mempersempit lapangan pekerjaan di desa. Ketika suatu daerah mengalami perubahan ruang hidup yang berpengaruh kepada perubahan-perubahan relasi gender di dalam keluarga, dapat dipastikan di daerah itu terdapat kecenderungan tingginya kawin anak. Hilangnya tanah serta sumber ekonomi di desa mendorong orangtua baik lelaki mapun perempuan merantau baik sirkuler atau bermigrasi.

Kedua, hilangnya peran orang tua akibat migrasi telah pula berdampak pada perubahan pembagian kerja dan peran gender di tingkat keluarga. Banyak perempuan menjadi pencari nafkah utama. Namun perubahan ini tak diikuti dengan perubahan peran lelaki di ruang domestik. Meskipun mereka menganggur, secara budaya, lelaki tak disiapkan menjadi orangtua pengganti. Akibatnya, anak perempuan mengambil alih peran ibu, dalam banyak kasus mereka terpaksa berhenti sekolah. Ini mendorong mereka cepat kawin karena tak sanggup menanggung beban rumah tangga orangtuanya.

Ketiga, perkawinan anak merupakan konsekuensi logis dari semakin kakunya nilai-nilai moral akibat hilangnya kuasa pemimpin lokal pada sumber-sumber ekonomi dan aset desa, serta melemahnya kekuasaan tradisional mereka termasuk akses mereka atas kelola tanah. Hilangnya akses mereka pada tanah telah memunculkan “involusi kebudayaan”. Budaya menjadi semakin rumit tak toleran dan kaku. Perangkat desa dan kaum adat ikut kehilangan kuasanya atas aset-aset desa yang menjadi sumber pendapatan mereka. Namun, energi kekuasaan mereka tak dengan sendirinya berkurang, bahkan sebaliknya, semakin menguat. Pada waktu yang bersamaan terjadi panik moral yang menganggap seksualitas sebagai ancaman yang menakutkan. Akibatnya, kontrol mereka untuk isu-isu moral utamananya isu seksualitas semakin menguat, menyempit dan memaksa. Secara tersamar, setiap pelanggaran moral pada kenyatannya juga merupakan peluang untuk memperoleh pendapatan atau menguatkan posisinya sebagai pamong. Bahkan pada sejumlah situasi, mereka menjadi pihak yang mengondisikan atau memaksakan terjadinya praktik perkawinan anak.

Keempat, terjadinya kontestasi hukum antara hukum negara dan hukum agama (fiqh). Pada kasus perkawinan anak, yang sering terjadi adalah hukum keagamaan diletakkan di atas hukum negara. Pandangan keagamaan kerap menjadi legitimasi kelembagaan yang ada untuk menguatkan tindakan mengawinkan anak. Jargon-jargon “yang penting sah dulu” atau “lebih penting penuhi kewajiban agama dulu” dijadikan alasan pelanggaran hukum negara. Dalam banyak kasus, perkawinan usia anak-anak terjadi karena yang mereka cari bukan legalitas hukum, melainkan legalitas moral keagamaan yang didukung oleh cara pandang partiarkal.

Kelembagaan yang ada, baik itu adat, agama, atau sosial lainnya, seperti mati angin menghadapi praktik kawin anak yang berlangusng atas nama perlindungan nama baik perkauman atau keluarga. Itu terutama dalam kasus KTD atau si anak dianggap bergaul terlalu bebas. Kelembagaan-kelembagaan itu juga seperti membiarkan perlakuan orangtua yang memaksakan perkawinan anak dengan pertimbangan sepihak bagi kepenetingan rang tua semata.

Sebagai studi dengan pendekatan feminis, penelitian ini juga mengidentifikasikan berbagai upaya dalam mengatasi problem ini. Beberapa daerah telah meluncurkan regulasi penundaan usia kawin. Sayangnya upaya itu bersifat ad hoc, dengan anggaran yang sangat kecil. Upaya lain dilakukan sejumlah pesantren dengan membuka pintu bagi anak yang telah kawin.

Namun secara keseluruhan upaya–upaya itu menunjukkan bahwa bacaan atas peta persoalan perkawinan anak begitu sederhana, bersifat reaktif, dan tak menyasar masalah.

Kita membutuhkan solusi yang mampu membongkar akar masalahnya: mengatasi pemiskinan sistemik yang disebabkan oleh perubahan ruang hidup dan krisis agraria. Saat ini pemerintah sedang merancang upaya penyelesaian perkawinan anak. Krisis agraria telah dikenali sebagai salah satu penyebabnya. Namun dalam solusi isu ini tenggelam oleh kuatnya pendekatan teknis yuridis seperti tuntutan peningkatan usia kawin. Padahal tanpa perbaikan sistemik mengatasi kemiskinan akibat perubahan penguasaan tanah seperti yang ditawatkan penulis buku Wakaf Agraria ini, pendekatan yuridis hanya menambal lubang- lubang galian tambang. []

Merebut Tafsir: Jilbabisasi Balita

Oleh Lies Marcoes

Jika Anda perhatikan foto-foto keluarga yang merayakan Lebaran tahun ini, baik foto keluarga inti atau keluarga besar, akan mudah didapati hadirnya sosok balita perempuan yang berpakaian tertutup mengenakan jilbab tak terkecuali bayi perempuan. Bahkan di beberapa keluarga tak hanya berjilbab tapi balita perempuan yang mengenakan pakain hitam menutupi sekujur tubuh (abayah) dengan kerudung yang juga lebih panjang (hijab) menutupi hampir separuh badannya. Dengan begitu anak ini telah memakai hijabnya sebagai lapisan ketiga setelah abayahnya dan pakaian dalamnya. Di bagian dalam, biasanya mereka dipakaikan celana panjang dengan tujuan untuk menutupi auratnya.

Di masa bayi, jika lahir di puskesmas atau RSB, para perawat, bidan, atau dokter akan menasihati agar setiap pagi bayi mereka dijemur matahari. Gunanya agar bayi tak kuning akibat bilirubin tinggi. Sinar matahari sebagai sumber vitamin D sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia terutama di masa pertumbuhan (balita). Vitamin D dari sinar matahari sulit untuk disubtitusikan dengan vitamin pengganti dalam bentuk obat. Lagi pula itu adalah anugerah Tuhan yang diperoleh secara gratis.

Dengan memakai pakain tertutup dan berlapis-lapis, bagaimana balita kita akan mendapatkan sinar matahari. Arsitektur rumah Indonesia, apalagi di daerah padat penduduk tak selalu memungkikan matahari bisa menerobos ke bagian dalam atau halaman belakang rumah. Ini berbeda dengan arsiektur rumah- rumah Timur Tengah yang memiliki ruang keluarga tempat para perempuan sehari-hari berkumpul tanpa harus menggunakan hijabnya.
Lagi pula, jika kita perhatikan anak-anak perempuan dari keluarga-keluarga di Timur Tengah (jika itu menjadi patokan cara berpakaian) tak memakai baju abayah sampai mereka dianggap telah remaja (setelah menstruasi).

 

Cara berpakaian tertutup rapat kita tahu sumbernya karena dilandasi keyakinan. Jika basisnya keyakinan maka tentu kita harus mengacu kepada pandangan keagamaan. Dalam agama (fiqh) soal aurat dan karenanya diyakini membentuk cara berpakaian hanya berlaku jika perempuan telah mumayyiz (dewasa- telah tiba kepadanya kewajiban untuk menjalankan ibadah), tapi tidak bagi anak-anak, apalagi balita.

Jika demikian, mengapa orang tua Muslim di Indonesia begitu tergila-gila pada pakaian yang menutupi anak-anak perempuan balita mereka. Padahal pakaian yang sedemikian rupa menutupi badan balita kita, mereka juga akan mengalami hambatan untuk bergerak bebas. Padahal usia lima tahun ke bawah adalah usia pertumbuhan otak yang dipicu oleh gerak motoriknya.

 

Jika basisnya keyakinan agama (fiqh), mengapa hijab telah dikenakan kepada balita sementara agamapun belum mewajibkannya. Banyak orang tua yang menyatakan bahwa mereka sedang mendisiplinkan anaknya/ cucunya. Tapi bukankah pendisipinan membutuhkan pengetahuan dan kesadaran sang subyek, sebab tanpa itu pendisiplinan hanya akan menjadi indoktrinasi yang menjadikan mereka bagai kambing dicocok hidung.

 

Saya melihat ini persoalan serius. Pihak kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama harus terbuka dan berani menyatakan sikap mereka bahwa ini membahayakan masa depan balita kita. Kementerian Kesehatan harus melakukan pendidikan yang mengajarkan apa dampak kekurangan vitamin D bagi tumbuh manusia jika sejak bayi kurang terkena sinar matahari terutama matahari pagi. Orang tua harus memiliki pengetahuan cukup tentang manfaat sinar matahari bagi anak dan apa dampaknya jika perempuan kekuarangan sinar matahari terutama untuk kesehatan reproduksinya. Kementerian kesehatan harus memberi pengetahuan apa dampkanya bagi anak-anak jika karena pakaiannya mereka kurang mendapatkan bergerak secara motorik. Agama memang untuk orang yang berakal dan menggunakan akalnya. ‘Afala taqilun’ Apakah kalian tidak berpikir, tanya Tuhan di sejumlah Ayat-Nya.

Ketika Tanah Tak Hanya Dipandang Sekadar Tanah

Oleh Nur Hayati Aida

Dalam jangka 10 tahun, terhitung sejak tahun 2013 sampai 2018, Indonesia setidaknya telah kehilangan 635 ribu ha lahan sawah dan lima juta petani. Data ini merujuk pada siaran pers Badan Pusat Statistik pada bulan  Oktober 2018.

Tanah-tanah itu berubah menjadi area tambang, perumahan, lahan industri, area wisata, pertokoan, dan hal-hal lain. Ketika masih berupa sawah serapan pekerjanya cukup besar, namun ketika terjadi  pemindahan kepemilikan tanah, kemanfaatan,  dan penguasaannya dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki modal kapital atau korporasi.

Masyarakat kecil di pedesaan yang bekerja di sawah kemudian tergususr atau mundur secara perlahan tanpa memiliki banyak pilihan bekerja di bidang lain. Desa tak lagi mampu menjadi penyedia kebutuhan pangan karena semakin terbatasnya lahan pertanian.

Dalam teori modernitas, ujar Mohammad Shohibuddin, dosen IPB dan kandidat doktor University of Amsterdam, Belanda, pintu keluar dari kemiskinan akibat menyempitnya usaha pertanian skala kecil untuk tujuan komersial, masyarakat desa kemudian beralih pada usaha non pertanian. Bila apa yang diasumsikan ini berjalan linear, seharusnya kemiskinan bisa dientaskan. Namun, usaha non pertanian itu ternyata tak sepenuhnya sanggup menampung dan menyerap migrasi pekerja pertanian karena tak ada proteksi atas usaha-usaha kecil mereka. Konsekuensinya,  situasi ini memaksa mereka yang tergusur dari usaha pertanian migrasi ke kota-kota (dengan keahlian yang berbeda dan karenannya menjadi seadanya) atau menjadi buruh migran di negara tetangga.

Persoalan tidak berhenti sampai di situ saja. Ternyata perpindahan alih fungsi tanah, tutur  Lies Marcoes, Direktur Eksekutif Rumah KitaB, memiliki dampak lain yang selama ini tidak terlihat, yaitu kawin anak.

Kawin anak, lanjut Lies Marcoes, merupakan salah satu dampak dari alih fungsi tanah. Penelitian Rumah KitaB pada tahun 2015-2016 menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang mengalami krisis agraria,  seperti seluruh pulau Kalimantan (kecuali Kalimantan Timur),  NTB, Sulawesi Tengah, Barat, dan Selatan, Bengkulu,  Jawa Barat, menyumbang setidaknya 17% sampai 25% kasus kawin anak untuk Indonesia.

Sekilas, alih fungsi lahan dan kawin anak tidak terlihat kaitannya. Namun, dengan metode peneitian yag mengandalkan ketajaman analisis feminis, persoalan kawin anak dapat terbaca.  Akibat alih fungsi lahan, laki-laki atau ayah yang kehilangan pekerjaan harus beralih profesi.  Dan korporasi baru tak selalu menampung mereka. Untuk menutupi kebutuhan hidup, Istri/ ibu kemudian menjadi pencari nafkah dengan bekerja keluar dari desa karena hanya itu lapangan pekerjaan yang tersedia. Akibatnya, anak perempuan menanggung beberapa kemungkinan yang mengarah kepada perkawinan anak. Pertama, menjadi pengganti ibu dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, misalnya mengasuh adik dan mengurus keluarga, akibtanya mereka berhenti sekolah.  kedua, menjadi pengantin di usia anak-anak. Kemungkinan kedua ini terjadi karena hal itu satu-satunya solusi atau cara untuk mengurangi beban hidup yang harus ditanggung keluarga atau agar ibu tak harus menangung beban moral atas penjagaan anak perempuannya karena bekerja di luar rumah.

Masalahnya, meski ada perubahan peran gender (lelaki di rumah dan istri bekerja) ternyata tak secara otomatis dapan mengganti perubahan peran gender dalam keluarga. Lelaki tetap menikmati peran gender  menggantikan peran istrinya sebagai pencari nafkah. Relasi gender tradisional itu tak berubah, meski pada realitasnya laki-laki sebagai kepala rumah tangga tak lagi mampu menafkahi keluarga.

Tanah dalam hal ini,  tidak semata-mata dipandang sebagai tanah yang literal yakni piece of land dan tak memiliki makna apa-apa, begitu kata  Ulil Abshar Abdalla, intelektual muda Nahdlatul Ulama. Tanah harus juga dipandang sebagai wathan (Tanah dan Air) yang hamparannya tertanam sejarah, ikatan emosional, struktul sosial. Ketika terjadi alih fungsi tanah akan berakibat juga  pada relasi sosial yang terhampar di atasnya.

Muhammad Shohibuddin, dalam diskusi bukunya yang berjudul Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria pada 2 Juli 2019 di PBNU, menawarkan gagasan wakaf agraria untuk merespons krisis lahan ini. Wakaf agraria, menurut Mohamad Shohibuddin, adalah sebuah ikhtiar untuk menjamin kesejahteraan umum.

Jika selama ini wakaf tanah lebih banyak diperuntukkan untuk masjid atau tempat pekuburan, maka wakaf agraria yang dimaksudkan oleh Mohamad Shohibuddin adalah wakaf untuk kegiatan produktif, misal pertanian, yang hasilnya digunakan  untuk kemaslahatan masyarakat yang terlemahkan oleh sistem. Untuk menghindari konflik di kemudian hari, tanah wakaf harus dikelola secara komunal.

Wakaf agraria ini, meminjam istilah Kiai Sahal Mahfud, adalah bagian dari fikih sosial. Fikih sosial, menurut Ulil Abshar Abdalla, adalah salah satu bentuk respons agama dalam menghadapi masalah riil yang dihadapi masyarakat. Fikih tak lagi menjadi sesuatu yang kaku, klasik, atau lari dari realitas di mana ia digunakan.

Wakaf agraria adalah sebuah ikhtiar untuk merespons dan mengatasi persoalan sosial, dan terutama juga terkait dengan perkawinan anak yang menjadi dampak tidak langsung dari alih fungsi lahan.

Perkawinan Anak Marak di Daerah yang Dilanda Krisis Agraria

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR Suasana Diskusi “Wakaf Agraria dan Ikhtiar Mengatasi Kemiskinan Penyumbang Kawin Anak” di Gedung Pengurus Besar Nadhlatul Ulama di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Perubahan kepemilikan tanah atau alih fungsi lahan yang terjadi selama ini, membawa pengaruh besar bagi  masyarakat. Tidak hanya membuat hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat hilang tetapi juga menyebabkan keluarga-keluarga kehilangan mata pencaharian. Kondisi tersebut sangat erat hubungannya dengan praktik perkawinan anak.

JAKARTA, KOMPAS—Praktik perkawinan anak tertinggi terjadi di daerah yang mengalami krisis agraria parah. Sejumlah daerah itu meliputi Kalimantan, kecuali Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur.

Demikian hasil riset oleh Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) yang dipaparkan Lies Marcoes-Nasir, Direktur Eksekutif Rumah KitaB, dalam diskusi ”Wakaf Agraria dan Ikhtiar Mengatasi Kemiskinan Penyumbang Kawin Anak” di Gedung Pengurus Besar Nadhlatul Ulama di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

“Ketika suatu daerah mengalami perubahan ruang hidup yang membawa perubahan-perubahan relasi gender di dalam keluarga, dapat dipastikan di daerah itu terdapat kecenderungan tingginya kawin anak. Ketika penelitian tahun 2016 kami terheran-heran dan terkejut, di sepuluh daerah di mana krisis agraria terjadi di situ praktik perkawinan anak tinggi,” ujarnya.

Diskusi itu membedah buku “Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Reforma Agraria” karya Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama Mohamad Shohibuddin dari Institut Pertanian Bogor. Acara itu digelar Rumah KitaB bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) untuk melihat kemungkinan wakaf agraria sebagai salah satu upaya mengatasi perkawinan anak yang masih cukup marak terjadi di Indonesia. Selain Lies, hadir juga sebagai pembicara Mohamad Shohibuddin dan Ulil Abshar Abdalla, Ketua Umum Pengurus Harian Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP).

Dari penelitian Rumah KitaB,  perkawinan anak terkait dengan perubahan politik-ekonomi. Buktinya, dari segi statistik daerah-daerah terbesar terjadinya praktik perkawinan anak adalah daerah yang mengalami krisis ekonomi (krisis sosial-ekonomi) yang  berpangkal pada masalah tanah. “Artinya, hilangnya akses laki-laki pada tanah berdampak buruk bagi praktik perkawinan anak,” kata Lies.

Terjadinya pergeseran kepemilikan tanah atau alih fungsi tanah telah mempersempit lapangan pekerjaan di desa. Hilangnya tanah serta sumber ekonomi di desa membuat laki-laki (ayah) kehilangan mata pencaharian. Namun relasi jendernya tidak berubah. Ketika suami tidak bekerja, banyak istri  menjadi pencari nafkah utama.

Perubahan peran perempuan tersebut sering tidak diikuti dengan perubahan peran laki-laki di ruang domestik. Meskipun mereka menganggur, secara budaya, lelaki tidak disiapkan menjadi orangtua pengganti. Akibatnya, anak perempuan mengambil alih peran ibu, dalam banyak kasus mereka terpaksa berhenti sekolah. Ini mendorong mereka cepat kawin karena tak sanggup  menanggung beban rumah tangga orangtuanya.

“Karena ibu tidak bisa tinggalkan anaknya di rumah dengan laki-laki, maka pilihan pada anak-anak itu  adalah kawin atau menjadi pengganti ibunya. Ini terjadi karena si ayah tidak berubah relasi jendernya, kehilangan pekerjaan tetapi tidak mengurus rumah tangga. Padahal peran istri berubah dari ibu rumah tangga menjadi pekerja,” papar Lies.

Karena ibu tidak bisa tinggalkan anaknya di rumah dengan laki-laki, maka pilihan pada anak-anak itu adalah kawin atau menjadi pengganti ibunya.

Sejumlah pelajar di Kabupaten Indramayu bersama Forum Anak Jawa Barat menghadiri peluncuran Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak di Pendopo Kabupaten Indramayu, Sabtu (18/11). Bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Koalisi Perempuan Indonesia, anak-anak membacakan deklarasi stop perkawinan anak yang merusak masa depan anak-anak Indonesia. Indramayu, menjadi kabupaten pertama tempat sosialisasi gerakan stop perkawinan anak yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Kompas/Sonya Hellen Sinombor (SON)
18-11-2017

Akumulasi kepemilikan tanah

Terkait soal lahan, Ulil menyatakan tanah harus dilihat sebagai unit budaya sehingga tidak bisa ditukar dengan bebas. Persoalannya di Indonesia, setelah orde baru, kepemilikan tanah yang mengijinkan kepemilikan individual dan terjadi akumulasi kepemilikan tanah yang berlebihan pada satu pihak.

“Anehnya justru ini terjadi setelah reformasi. Ini paradoks betul. Justru setelah reformasi kita menyaksikan pelepasan tanah dari petani gurem, sekaligus konsolidasi tanah di tangan pemilik modal besar. Ini tantangan yang kita sekarang,” ujarnya.

Sementara Sohibuddin menyatakan wakaf agraria, kendati tidak dapat menyentuh secara komprehensif persoalan ekslusi tanah, sebenarnya memberikan harapan dalam sisi yang berbeda dari praktik pembaruan agraria. Wakaf agraria ini secara spesifik bisa diterapkan dalam praktik wakaf tanah di area pedesaan yang seringkali menghadapi ekspansi ekonomi elit perkotaan, serta adanya kegamangan dalam merespon kebijakan nasional yang berdampak terhadap ruang penghidupan ekonomi masyarakat pedesaan.

Melalui buku “Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Reforma Agraria” Sohibuddin memperlihatkan bagaimana inklusivitas dari skema wakaf agraria yang disertai dengan kajian terhadap pengembangan wakaf-agraria di empat daerah, yaitu: Tuban, Jombang, Pandeglang, dan Jantho Aceh.

Buku tersebut, menunjukkan signifikansi wakaf bagi agenda reforma agraria. Pelaksanaan kebijakan reforma agraria dan pertanian dari pemerintah selama ini dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang dihadapi para petani di Indonesia.

Sebagai contoh, masalah keterbatasan atau bahkan ketiadaan akses petani atas lahan pertanian, ketimpangan alokasi tanah antara sektor usaha tani rakyat dan usaha skala korporasi, alih komoditas pertanian pangan ke non-pangan, dan konversi lahan pertanian ke berbagai fungsi non-pertanian.

Sumber: https://kompas.id/baca/utama/2019/07/03/perkawinan-anak-marak-di-daerah-yang-dilanda-krisis-agraria/

Rumah Kitab Luncurkan Buku yang Membaca Ulang Hak Perwalian

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Suasana Peluncuran dan Diskusi Buku Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak”, di Aula The Wahid Institute, Matraman, Jakarta, Selasa (25/6/2019). Acara digelar Rumah KitaB.

JAKARTA, KOMPAS – Rumah Kita Bersama atau Rumah KitaB meluncurkan Buku “Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak”. Buku tersebut merupakan ringkasan dan analisis hasil serial diskusi teks keagamaan klasik dan modern periode tahun 2018 dengan tema wilâyah  atau perwalian dan qiwâmah atau perlindungan perempuan dan anak yang dibaca dalam konteks Indonesia.

“Buku ini lahir dari kegelisahan soal kawin anak yang antara lain disebabkan oleh kuatnya otoritas ayah ketika perempuan masih menjadi anak atau otoritas suami  ketika perempuan sudah lepas dari ayah. Kedua hal  itu berasal dari konsep wilâyah dan qiwâmah dalam konsep  hukum  Islam,” ujar Lies Marcoes-Nasir, Direktur Eksekutif Rumah KitaB, pada peluncuran dan diskusi buku Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak di Aula The Wahid Institute, Matraman, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Buku ini lahir dari kegelisahan soal kawin anak yang antara lain disebabkan oleh kuatnya otoritas ayah ketika perempuan masih menjadi anak atau otoritas suami  ketika perempuan sudah lepas dari ayah.

Peluncuran buku dan diskusi yang dilaksanakan Rumah Kitab dan didukung Oslo Coalition dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) tersebut juga dihadiri oleh Dr Lena Larsen (Oslo Coalition). Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Muhammad Noor (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung), Nursyahbani Katjasungkana  (LBH APIK),  KH Husein Muhammad (pakar tafsir jender/Pemimpin Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon),  dan Ulil Abshar Abdalla (Koordinator Kajian Wilâyah dan Qiwâmah Rumah KitaB).

Menurut Lies, Rumah KitaB merasa perlu melakukan bacaan ulang berdasarkan pengalaman  para ahli fikih di Indonesia yang telah melahirkan inovasi baru berdasarkan pengalaman para hakim agama beracara di pengadilan. “Pengalaman dan praktik baik itu bisa dibagikan ke dunia internasional terutama dunia-dunia Islam yang menghadapi problem serupa,” kata dia.

Rumah KitaB atas dukungan Oslo Coalition menginisiasi kajian teks selama 10 bulan dengan delapan kali putaran diskusi mengenai wilâyahdan qiwâmah. Inisiatif ini muncul setelah menyadari bahwa kajian-kajian Islam kontemporer semakin memperkuat bangunan konsep wilâyah dan qiwâmah yang melahirkan asimetrisme relasi antara laki-laki dan perempuan.

 

Berpusat pada laki-laki

Kajian dilakukan karena hampir semua argumen keagamaan fikih yang terkait dengan praktik perkawinan anak berpusat kepada hak ayah (wilâyah), sementara yang terkait dengan fungsi perlindungan berpusat kepada lelaki dalam perannya sebagai suami (qiwâmah). “Kami melihat beragam upaya pembacaan ulang itu dapat mengubah tafsir relasi jender yang lebih setara dan adil,” kata Lies.

Menurut Lies, penerapan hukum yang berusaha menyeimbangkan hubungan laki-laki dan perempuan yang asimetris itu ternyata tidak dapat mengandalkan argumen-argumen keagaman (fikih) semata. “Tanpa adanya upaya penggunaan instrumen hak asasi manusia atau hak perempuan yang dilahirkan dari pemikiran modern, teks klasik tak cukup berdaya melakukan daya ungkitnya sendiri, apalagi digunakan sebagai instrumen hukum,” katanya.

Nursyahbani  menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meneguhkan stereotip jender di tengah masyarakat, seperti menyatakan suami adalah kepala keluarga, istri adalah pengurus rumah tangga. “Peran perempuan dibakukan sedemikian rupa, dan itu sangat bertentangan dengan realitas sosial kehidupan perempuan Indonesia yang sejak berabad-abad lamanya sudah menjalankan multi peran,” ujarnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meneguhkan stereotip jender di tengah masyarakat.

M Noor menyatakan, untuk mewujudkan keadilan hakim harus melakukan penemuan hukum. Cara untuk menemukan hukum adalah interpretasi dan konstruksi. “Menariknya buku yang disusun Rumah KitaB bisa memberikan gambaran metodologis bagaimana penafsiran dilakukan,” ujarnya.

Noor mengungkapkan sebuah contoh kasus kalau seorang anak perempuan hanya satu-satunya ahli waris, apakah pamannya bisa menjadi ahli waris? Hal tersebut menjadi perdebatan. Namun ada yurisprudensi MA yang menyatakan anak perempuan tersebut bisa menghalangi pamannya, dan bisa mendapatkan warisannya. “Kalau anak itu hanya satu-satunya, maka warisan itu ke anak itu, meskipun seorang anak perempuan,” katanya.

 

Sumber: https://kompas.id/baca/humaniora/2019/06/26/rumah-kitab-luncurkan-buku-yang-membaca-ulang-hak-perwalian

Membebaskan Fikih Dari Asimetrisme: Sebuah Catatan

Oleh Nur Hayati Aida

Pandangan teologis, utamanya fikih, kata Ibu Lies Marcoes, selama ini terbangun dari hubungan asimetris antara laki-laki dan perempuan. Di mana relasi keduanya tak imbang atau genjang. Relasi ini ternyata dianggap sebagai sesuatu yang tetap dan tak bisa berubah atau qath’i oleh sebagian orang, termasuk di dalamnya adalah fukaha. Banyak orang yang beranggapan bahwa hukum Islam adalah apa yang tercantum dalam fikih. Padahal, menurut Gus Ulil Abshar Abdalla, hukum Islam bukan hanya apa yang tercantum dalam (kitab-kitab) fikih, tetapi fikih adalah part of the big picture.

Laki-laki yang selama ini menjadi pusat pembuat hukum, menikmati kemewahan dalam berbagai hal, di antaranya dalam persoalan wilayah dan qiwamah. Proses pemberian kemewahan pada laki-laki ini, menurut Kiai Husein Muhammad, bukan hanya semata-mata sebagai bentuk pelimpahan hak berdasarkan jenis kelamin karena nasab atau relasi yang timbul atas terjadinya perkara hukum, misalnya pernikahan. Melainkan lebih pada tanggungjawab dan melindungi hak anak atau istri.

Sayangnya, pembacaan semacam ini kurang popular dalam masyarakat. Fikih yang kita nikmati saat ini, tutur Kiai Husein Muhammad, adalah produk kebudayaan abad pertengahan Arabia. Sepeninggal Nabi Muhammad, nyaris semua yang ada adalah penafsiran. Sedangkan penafsiran erat kaitannya dengan ruang dan waktu, sehingga tafisran atas teks-teks agama, pun dengan (tafsiran) hadis Nabi, adalah produk dari budaya.

Untuk mencapai pembacaan teks agama yang adil untuk perempuan dan laki-laki diperlukan sebuah metodologi baru. Sebuah metode yang ramah dan sensitif pada perempuan, sehingga mampu membaca kebutuhan yang khas perempuan yang selama ini tertutupi oleh keperkasaan teks yang misoginis. Meski, tentu saja, upaya ini tak jarang dituduh sebagai agenda Barat dan mempromosikan immoralitas. Lenna Larsen, seorang peneliti Norwegian Center of Human Rights – University of Oslo, menyebutkan bahwa pendekatan egalitarian seperti ini bukanlah mempromosikan imoralitas, tapi untuk melindungi keluarga, terutama untuk anak dan istri yang rentan terhadap perlakuan tidak adil.

Upaya untuk melakukan rekonstruksi atau dekonstruksi penafsiran pada teks-teks tidaklah mudah. Selama berabad-abad lamanya penafsiran dan pemikiran teologis telah mengalami sakralisasi. Butuh investasi waktu dan pemikiran yang tak sedikit dalam hal ini. Namun, tentu ini bukan berarti mustahil.

Satu di antara ikhtiarnya telah dilakukan oleh Rumah KitaB dengan diterbitkannya buku ‘Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian Untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak. Buku yang diproduksi oleh Rumah KitaB ini dinilai penting oleh Bapak Muhammad Noor, Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, karena bisa digunakan sebagai rujukan oleh para hakim dan pendamping komunitas yang selama ini menangani kasus hukum keluarga, utamanya kawin anak dan kawin paksa.

 

 

 

 

WALI NIKAH

Oleh: Dr. (HC). Husein Muhammad

Secara umum kata “wali” dalam bahasa Arab mengandung sejumlah makna. Antara lain : orang yang menyayangi, orang yang melindungi, orang yang mengurusi urusan orang lain, orang yang bertanggungjawab atasnya, orang yang mempunyai kekuasaan, dan sejenisnya.

 

Dalam konteks Nikah, Wali menurut pandangan para ahli Islam adalah orang yang bertindak melaksanakan secara langsung akad nikah bagi orang lain. Lalu siapakah dia?. Sepanjang sejarah di negeri ini bahkan di banyak negara Islam, wali adalah harus seorang laki-laki. Perempuan tidak bisa/boleh menjadi wali atas dirinya sendiri atau atas orang lain. Pikiran dasar pandangan ini adalah bahwa laki-laki itu “Ahliyah al-Tasharruf” sementara perempuan itu “Naqish al-Ahliyyah” atau “al-Qashir”. Manusia yang kurang cakap bertindak hukum dan dibawah tanggungan orang lain.

 

Wali adalah ayah, kakek atau kerabat dekat (nasab) dari perempuan itu. Bila mereka tidak ada atau tidak bisa karena alasan tertentu, maka fungsi wali dialihkan kepada pemerintah (naib KUA). Ini yang disebut wali hakim.

 

Dalam mazhab fiqh ada istilah “wali mujbir”. Ia adalah ayah atau kakek seorang perempuan. Dalam banyak pandangan, wali mujbir berhak menikahkan anak perempuannya meski tanpa persetujuan eksplisit dari anaknya. Ini membawa persepsi public  bahwa ayah/kakek berhak memaksa anak perempuanya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, bukan pilihan putrinya itu. Bahkan kadang terjadi ayah telah menikahkan putrinya, tanpa sepengetahuan si anak. Anak perempuan itu baru diberitahu atas pernikahan itu sesudahnya. Tindakan ini berbeda dengan pernyataan Nabi saw : “untuk gadis hendaklah diminta izinnya, dan untuk janda diminta perintahnya. Izin si gadis (paling tidak) adalah sikap pasifnya”.

 

Seperti ditulis dalam buku-buku fiqh Syafi’i, wali mujbir bisa menikahkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan eksplisit sang anak, hanya jika terpenuhi empat  syarat : si anak tidak memperlihatkan penolakan verbal maupun ekspresif, terhadap ayahnya, tidak ada penolakan tegas dan ekspresif terhadap calon suaminya, calon suami sepadan (kufu) dan mas kawinnya (mahar) layak untuk status social dirinya.

 

Jika demikian, maka “Ijbar” bukanlah “Ikrah”. Dua kata ini sering diterjemahkan sama : memaksa. Tetapi konotasinya sesungguhnya berbeda. Ikrah merupakan pemaksaan tanpa kerelaan yang perempuan. Sedang “Ijbar” melakukan suatu tindakan atas nama orang lain (perempuan) tanpa penolakan. Ijbar dilakukan atas dasar tanggungjawab.

 

Pandangan Lain 

Jika kita menelusuri khazanah hukum dalam masyarakat Islam, perempuan tidak boleh melakukan sendiri akad nikahnya sesungguhnya bukanlah pandangan satu-satunya. Secara singkat berikut ini adalah beragam pandangan ulama ahli fiqh tentang isu ini :

1. Nikah yang Ijabnya dilakukan oleh perempuan, adalah sah jika dia telah “dewasa”, (al-Rasyidah). Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, Zufar, Auza’i, Muhamnad bin Hasan dan Imam Malik dlm riwayat Ibn Qasim.

2. Ia sah jika ada izin/restu Wali: Ibnu Sirin, Qasim bin Muhammad, dan Ahmad bin Hambal menurut qaul mukharraj.

3. Sama dengan no. 2 dengan catatan (syarat) izin wali diperoleh sebelum akad

4. Nikah tanpa wali adalah sah, jika sekufu. Ini pendapat Al-Sya’bi dan al-Zuhri

5. Sah bagi janda. Tidak bagi gadis. Ini pendapat Daud Zhahiri

6. Tidak sah baik gadis maupun janda, kufu maupun tidak. Ini adalah pandangan Imam Al-Syafi’i, Imam Malik riwayat Asyhab, ibn Syubrumah, Ibn Abi Laila, Sufyan Tsauri, Ishak bin Rahawaih, dan Ibn Hazm. Inilah pandangan mayoritas. (Baca: “Nikah, Rujuk, Talak”, karya Prof. K.H. Ibrahim Hosen).

Seluruh pandangan ini mengambil dasar legitimasinya dari Al-Qur’an dan Hadits, tetapi dengan cara analisis yang berbeda-beda.

 

Memilih adalah hak kolektif, Menentukan adalah hak personal

Pandangan fiqh mayoritas di atas boleh jadi tidak menyimpan problem dalam system social masa lalu. Yakni zaman ketika suara dan ekspresi perempuan dibatasi oleh struktur social, budaya dan politik yang disebut patriarkhisme. Perempuan dalam system ini sulit atau tabu mengemukakan kehendak atau tidak berkehendaknya secara verbal dan ekspresif. Jika pun dia ditawari menikah dengan pilihan ayanya, dia hanya diam jika tidak merasa keberatan. Diam adalah ekspresi minimal persetujuan perempuan. Tetapi kebudayaan manusia senantiasa berkembang dan berubah. Hari ini akses pendidikan dan aktualisasi diri perempuan semakin terbuka. Maka kita melihat tidak sedikit perempuan yang cerdas dan berani mengungkapkan kehendaknya, baik dalam mengapresiasi maupun menolak suatu pandangan dan kehendak orang lain, termasuk orang tuanya. Pikiran perempuan tidak selalu lebih bodoh daripada pikiran laki-laki, bahkan kadang lebih cerdas dan jitu.

 

Realitas sosial seperti ini seharusnya membuka mata hati dan pikiran orang tua untuk mengambil sikap yang lebih relevan dan kontekstual.  Sebagai seorang wali, orang tua, tentu berhak untuk mencarikan atau menawarkan pasangan hidup yang menurut dirinya bisa membahagiakan anaknya. Ini sebagai bentuk tanggungjawab atas masa depan anaknya.  Dalam waktu yang sama anak juga mempunyai hak yang sama untuk hal itu. Ketika pilihan keduanya berseberangan, maka sepatutnya kehendak anak lebih dipertimbangkan.

 

Menikah adalah hak setiap orang, laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam, menikah menjadi “sunnah”, dianjurkan, manakala dia sudah berhasrat dan siap. Ia adalah fase krusial bagi perjalanan hidupnya di masa depan. Karena itu dia tentu akan berfikir keras dalam memilih pasangan hidupnya yang akan membahagiakannya. Perempuan dewasa, apalagi terpelajar, tentu dapat atau bisa memilih apa yang baik dan apa yang buruk. Maka memilih pasangan hidup seyogyanya lebih banyak diberikan sekaligus ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang lain.

 

Tanggungjawab itu sendirian 

Pengalaman hidup kita menunjukkan dengan pasti bahwa manakala seseorang telah membentuk rumah tangga, dia akan menjalani hidup bersama pasangannya, dan dia akan bertanggungjawab atas hidup bersama pilihannya itu dalam suka maupun duka. Sebagai seorang wali, orang tua, memang punya tanggungjawab moral; memberikan nasehat, pertolongan manakala diperlukan dan mendo’akan bagi kebahagiaan anaknya selamanya. Dalam waktu yang sama, secara moral pula, anak dituntut mempertimbangkan apa yang baik dan patut dari pandangan orang tuanya. Kesalingan saling mengapresiasi pikiran, rasa dan kehendak adalah penting. Tetapi menentukan nasib hidup atas diri adalah sendiri-sendiri. Dengan kata lain : memilih adalah hak kolektif, tetapi menentukan adalah hak personal. Ada semboyan : “The Personal is Political”. Islam, juga menyebutkan tanggungjawab individual ini.

 

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا“

Dan setiap orang akan datang kepada-Nya pada hari Qiyamat, sendiri-sendiri” (Q.S. [19]: 95).  Para ahli tafsir menjelaskan bahwa setiap manusia akan menghadap Tuhan sendirian saja, tanpa penolong siapapun dan apapun.

Lihat pula Q.S.  [39]:7:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

“dan seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu”.

 

Khalil Gibran menulis puisi cerdas dan indah  :

Anakmu bukanlah anakmu

dia anak kehidupan yang merindui dirinya sendiri

Dia terlahir melaluimu tapi bukan darimu

Meski dia bersamamu tapi dia bukan milikmu

Kau bisa bikinkan rumah untuk tubuhnya tapi bukan jiwanya

Jiwa adalah penghuni rumah masa depannya

yang tak bisa kau kunjungi, meski dalam mimpi.

 

Puisi itu mengingatkan kita pada kata bijak Socrates :

لا تكرهوا اولادكم بعاداتكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم.

“Jangan kau paksa anak-anakmu ikut tradisimu. Mereka diciptakan Tuhan untuk suatu zaman, bukan zamanmu”.

Redaksi lain menyebut : لا تكرهوا اولادكم على اثاركم فانهم مخلوقون فى زمان غير زمانكم

 

Demikian.  Cirebon, 24.06.19Husein Muhammad

 

Tulisan ini dipresentasikan dalam acara launching buku “Fikih Perwalian” di Wahid Institute, Jakarta, 25 Juni 2019.