Salat, Lawakan, dan Politik Kesalehan
Setelah viral dengan kritik pedasnya terhadap pemerintah, sebagian kalangan juga mempermasalahkan materi stand up comedy Pandji Pragiwaksono (di sini) yang menyinggung ritual agama, yakni salat. Dalam salah satu videonya, Pandji berkata, “Lu kan juga malas. Kalau tahu, Garuda Indonesia buka lowongan, dicari pilot, syaratnya salat nggak pernah bolong.”
Gong dari jokes tersebut muncul ketika Pandji menggambarkan pesawat yang mengalami turbulensi hebat. Alih-alih mengerahkan kemampuan profesionalnya sebagai pilot, ia justru mengajak penumpang salat berjamaah. Di bagian inilah, menurut sebagian tokoh, Pandji dianggap mencederai ajaran agama.
Namun, benarkah Pandji sedang menghina salat? Jika dilihat lebih luas, yang ia kritik bukanlah ritualnya, melainkan potret sebagian orang yang gemar beribadah. Alih-alih menjadi pribadi yang lebih baik, mereka yang tampak alim justru kerap paling zalim terhadap sesama.
Religiusitas Simbolik dan Politik Elektoral
Ironinya, tingkat religiusitas semacam ini justru menjadi daya pikat dalam memilih pemimpin. Mereka yang rajin beribadah, bertitel haji atau umrah berkali-kali, aktif pengajian, dan tampil religius, sering kali lebih mudah memenangkan pemilihan kepala daerah.
Karena itu, tak jarang kita menyaksikan politisi yang sebelumnya jauh dari dunia agama, tiba-tiba tampil sangat agamis dan dekat dengan pesantren menjelang kontestasi politik. Setelah berkuasa, nilai-nilai agama ditinggalkan: memperkaya diri dan kolega, serta berkolaborasi dengan pengusaha yang menghalalkan segala cara.
Saba Mahmood menyebut fenomena tersebut dengan diksi politik kesalehan (politics of piety). Politik kesalehan bekerja melalui produksi otoritas moral. Mereka yang dianggap saleh pada akhirnya lebih dipercaya, lebih didengar, dan lebih mudah memperoleh legitimasi publik.
Dalam konteks politik elektoral, kesalehan simbolik—seperti salat dan titel haji, sering menjadi modal politik, meskipun tidak selalu berbanding lurus dengan kapasitas kepemimpinan atau keadilan sosial.
Politik kesalehan inilah yang dikritik Pandji dalam panggung Mens Rea-nya. “Memang nggak boleh memilih berdasarkan ibadahnya? Ya boleh. Tapi jangan itu saja. Presiden, gubernur, wali kota, bupati itu pekerjaan khusus, punya kemampuan dan kriteria khusus, seperti dokter, pemadam kebakaran, dan pilot.” Inilah pesan utama yang seharusnya didengar semua pihak.
Bukan tidak boleh seorang pemimpin menampilkan keberagamaannya di ruang publik. Tetapi menjadikan kesalehan sebagai kendaraan mendapatkan jabatan, itu yang tercela. Dan di sinilah bagian dari lawakan itu muncul. Bagaimana bisa seseorang yang selama ini dikenal jauh dari agama, tiba-tiba menjadi sangat agamis? Setelah ditelusuri, perubahan sikap keagamaannya itu bersamaan dengan pencalonannya sebagai kepala daerah.
Di sinilah masyarakat perlu dididik dengan literasi yang menyeluruh agar tidak salah dalam memilih pemimpin. Bahwa dalam memilih pemimpin, selain keberagamaannya, yang tak kalah penting adalah kualitas kepemimpinannya. Idealnya, pemimpin adalah mereka yang beragama, berakhlak, dan berkapasitas.
Salat, Iman, dan Refleksi Diri
Hal ini serupa dengan memilih imam salat. Penampilan yang paling syar’i belum tentu layak menjadi imam. Ukurannya adalah kualitas bacaan Al-Qur’an dan kemampuannya memimpin salat dengan baik.
Di satu sisi, kemarahan sebagian pihak bisa dipahami. Salat adalah ibadah utama dalam Islam. Nabi menyebutnya sebagai tiang agama; jika tiangnya roboh, maka robohlah bangunan agama. Namun, guyonan Pandji justru membuka ruang refleksi agar kita tidak menjadi orang yang “mabuk” agama.
Sebab orang yang mabuk agama kerap kehilangan kejernihan menilai benar dan salah. Ia tak lagi mampu membedakan mana orang yang beragama dengan tulus, dan mana yang sekadar menjadikan agama sebagai jalan meraih fulus.
Nabi Saw pernah bersabda, “Akan datang suatu zaman ketika orang-orang berkumpul di masjid untuk salat berjamaah, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang beriman.” Hadis ini terasa ironis. Bagaimana mungkin orang salat di masjid, tetapi tidak beriman? Mereka itulah yang salat, tetapi tetap bermaksiat: mencuri, korupsi, membunuh, merusak alam, dan sebagainya. Seakan-akan salat hanya berlangsung dari takbiratul ihram hingga salam.
Setelah salam, seluruh bacaan dan gerakan ketundukan dalam rukuk dan sujud ditinggalkan begitu saja. Pada titik inilah, candaan Pandji tentang pilot yang memimpin salat menemukan relevansinya.
Andai Nabi Muhammad masih hidup saat ini, bagaimana perasaan beliau melihat oleh-oleh terbaiknya dalam isra’ mi’raj justru berakhir di panggung lawakan? Salat yang seharusnya melahirkan ketundukan justru tak berbekas pada mereka yang mengerjakannya?
Tentu kita juga harus adil. Banyak orang yang tak tersorot kamera media, hidup dengan kesungguhan menjalankan salat. Saya kerap menjumpai mereka di masjid: pengemudi ojek online hingga penjual cilok yang tetap istikamah beribadah dan bekerja. Hasilnya mungkin tak seberapa, tetapi itulah yang disebut berkah. Nominalnya kecil, tetapi hidupnya lapang. Sebab salatnya benar, salat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Karena itu, lawakan Pandji dan kemarahan sebagian kalangan seharusnya menjadi cermin bagi umat Islam: bagaimana selama ini kita menjalankan salat. Ketika kepala daerah mengeluarkan kebijakan salat berjamaah atau gerakan subuh berjamaah di instansi pemerintah, apakah itu benar-benar dorongan ibadah, atau sekadar kebijakan populis untuk mendulang suara?
Ketika pemimpin membantu pesantren, madrasah, atau menggratiskan haji dan umrah, benarkah itu murni kepedulian, atau ada udang di balik batu?
Kita memang hanya bisa menilai dari yang tampak di luar. Namun, kembali pada pesan utama Pandji, semoga keberagamaan tidak dijadikan satu-satunya tolok ukur kepemimpinan. Kita juga perlu menilai kinerja nyata: pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penyediaan sarana-prasarana publik.
Pemimpin yang baik bukanlah mereka yang gemar memamerkan kemesraannya dengan Tuhan, melainkan mereka yang mampu menjaga kehidupan manusia dan alam. Itulah makna sejati khalifatullah fi al-ardh.





