Sebelas Juta Anak Indonesia Terjebak Kemiskinan

JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan fakta yang cukup mengkhawatirkan terkait kemiskinan yang menimpa anak di Indonesia. Dalam paparan mengenai kemiskinan anak dan deprivasi hak-hak dasar anak di Indonesia yang dirilis oleh BPS dalam bukunya, dia mengungkapkan bahwa masih banyak anak yang hidup di garis kemiskinan hidup dengan Rp24.000 per hari.

Hal itu disampaikannya dalam acara peluncuran buku “Analisis Kemiskinan Anak dan Deprivasi Hak-Hak Dasar Anak di Indonesia”, di Hotel Pasicif Place Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juli 2017.

“Data BPS ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak Indonesia atau sekira 57% masih hidup dengan sekira Rp24.000 per hari,” katanya di Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Bambang melanjutkan, hingga data 2016 yang dirilis BPS, masih ada 11 juta anak yang hidup berada di garis kemiskinan, atau sebanyak 13,31% dari total penduduk yang kategorinya anak.

“Persentase anak miskin yang tertinggi terdapat di Provinsi Papua, yaitu sebesar 35,37% sedangkan persentase anak miskin terendah terdapat di Provinsi Bali, yaitu sebesar 5,39%,” lanjutnya.

Menurut Bambang, mengatasi kemiskinan yang menimpa anak menjadi pekerjaan rumah bersama, bukan hanya tugas pemerintah. Namun membuat kebijakan mengatasi kemiskinan anak dia menilai perlu memerhatikan sejumlah faktor.

“Pertama, kita harus memahami bagaimana profil anak Indonesia, bagaimana kondisi kemiskinan yang dihadapi anak, dan faktor-faktor yang merampas (deprivasi) hak-hak anak sehingga berdampak pada kemiskinan anak,” terang Kepala Bappenas. Kedua, kata dia, seluruh pemangku kepentingan harus memfokuskan perhatian untuk mencegah deprivasi tersebut ke dalam kebijakan, program dan upaya nyata sehingga pengentasan kemiskinan anak dapat diimplementasikan.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Kecuk Suharyanto, yang hadir dalam acara tersebut, mengatakan bahwa persentase anak miskin di Indonesia pada 2016 mencapai 13,31 persen atau sekitar 11 juta anak.

“Angka ini bahkan menjadi lebih dari tiga kali lipat (57,05 persen) jika garis kemiskinan dilipat duakan dari garis nasional,” kata Kecuk Suharyanto.

Kalau dilihat berdasarkan provinsi, lanjut Kecuk Suharyanto, angka kemiskinan anak tertinggi berada di Papua sebesar 35,37 persen, Papua Barat sebesar 31,03 persen dan Nusa Tenggara Timur sebesar 26,42 persen. Sedangkan angka kemiskinan anak terendah berada di wilayah Bali sebesar 5,39 persen, DKI Jakarta 5,55 persen, dan Kalimantan Selatan sebesar 6,06 persen.

“Hampir separuh anak miskin di Indonesia atau 47,39 persen berada di Pulau Jawa,” katanya.

Indikasi Kemiskinan

Suharyanto menjelaskan, bahwa anak dianggap miskin itu jika mereka tinggal dalam rumah tangga yang memiliki tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan nasional.

“Saat ini garis kemiskinan nasional berada pada sekitar Rp12.000 per hari per orang. Garis ini berbeda-beda di tiap provinsi tergantung pada perbedaan biaya hidup di masing-masing provinsi,” ujarnya.

Menurutnya, bahwa kemiskinan anak tidak terbatas pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang biasa diukur dari aspek moneter.

Kemiskinan anak juga dapat diukur melalui aspek yang lebih luas dan multidimensi. Seperti halnya, sulitnya anak miskin untuk mendapatkan akses fasilitas perumahan yang layak, makanan yang cukup mengandung gizi, pelayanan kesehatan dan pendidikan maupun hak untuk mendapatkan pencatatan kelahiran.

Suharyanto menambahkan, kemiskinan anak berpengaruh besar terhadap kondisi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan seorang nak.

“Dampak negatif kemiskinan pada seorang anak akan membuatnya tidak dapat bertumbuh menjadi dewasa dengan optimal dan tidak mampu berkontribusi penuh bagi masyarakat dan ekonomi di mana dia berada,” ujarnya. (ren)

———
Sumber: http://www.viva.co.id/berita/bisnis/939197-sebelas-juta-anak-indonesia-terjebak-kemiskinan