Jebakan “Sing Penting Ikhlas”: Bagaimana Kita Tanpa Sadar Merawat Ketimpangan

“Wong cilik yo iso opo to. Sing penting Ikhlas dan bersyukur. Gak usah muluk-muluk nuntut ini itu sama pemerintah, bikin pusing,” celetuk ibu Ningsih, penjual bubur tumpang langganan saya.

Kalimatnya keluar begitu saja dari mulutnya saat merespons percakapan bapak-bapak yang sedang makan bubur di lapak depan rumahnya yang sudah usang. Saya dengarkan lebih seksama, ternyata obrolan itu membahas berita demo mahasiswa baru-baru ini yang mengkritik kebijakan pemerintah.

“La yo to bu. Kita ini wes koyo keset. Mau diinjak kayak apa yo mung iso nrimo,” ujar salah satu bapak, disambut gelak tawa yang lainnya.

Melihat bagaimana mereka menertawakan penderitaan, membuat saya ikut tersenyum getir. Sambil membantu bu Ningsih memasukkan beberapa bungkus bubur tumpang yang saya beli ke dalam tas kresek, tak sengaja mata ini tertuju pada kulit tangannya yang terlihat kasar dan menghitam, Seakan mengisahkan riwayat hidup yang penuh peluh.

Kalimat ibu Ningsih terus terngiang-ngiang dan membuat saya termenung. Saya merasakan kesedihan dan kemarahan di saat bersamaan. Sedih, karena saya juga pernah di posisi hanya makan nasi dengan lauk garam saat masih kecil. Saya tahu betul bahwa ungkapan kepasrahan seperti itu adalah bentuk regulasi emosi yang luar biasa dari masyarakat kelas bawah. Sebuah mekanisme koping untuk bertahan hidup.

Marah karena geram. Kenapa masyarakat yang harus meregulasi emosinya sendiri untuk menoleransi gizi buruk, jaminan pendidikan yang kurang, atau upah yang ditahan? Bukankah itu tanggung jawab negara untuk hadir dan memastikan masyarakat bawah tidak perlu menggunakan koping tersebut?

Ikhlas Sebagai Regulasi Emosi vs Anestesi Struktural

Saya kembali terdiam dan berpikir. Tidak ada yang salah dengan ikhlas, sabar, nrimo ing pandum, dan nilai-nilai positif yang diajarkan agama atau pun moral. Secara psikologis, batin kita butuh sebuah instrumen regulasi emosi yang sehat agar tidak stres menjalani hidup. Sebuah konsep yang membantu manusia berdamai dengan luka, manajemen ego, dan menjaga kewarasan saat menghadapi tragedi yang berada di luar kendali.

Jika diresapi lekat-lekat, kalimat ibu Ningsih memberikan perih. Saya yakin, dia memilih kata “ikhlas” bukan karena tidak tahu kemiskinan yang dialaminya itu tidak adil, tapi karena dia tahu, bahwa marah butuh energi dan uang. Bagi kelas pekerja seperti ibu Ningsih, ikhlas adalah satu-satunya pelindung psikologis agar dia tidak hancur di tengah realitas yang begitu keras, sistem menindas, dan akses untuk melawan tidak ada. Ibarat plester yang menahan luka agar luka itu tidak berdarah.

Namun masalahnya, perlahan terjadi malafungsi makna. Menggunakan ikhlas dan sabar untuk mewajarkan upah di bawah standar, absennya jaminan kesehatan, anggaran yang tidak tepat sasaran, atau kelalaian saat mitigasi bencana, adalah sebuah spiritual by passing yang membutakan kita dari akar masalah yang sebenarnya.

Ketika plester emosional ini dipakai terus menerus, masyarakat akan kehilangan batas yang jelas antara mana yang merupakan ujian Tuhan dan mana yang merupakan pelanggaran hak. Secara tidak sadar kita telah mencampuradukkan antara ranah afektif dengan ranah hak-hak dasar yang seharusnya itu menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Pertanyaannya kemudian, siapakah yang diuntungkan?

Realitas ini mengingatkan saya dengan konsep Cultural Hegemony Antonio Gramsci yang pernah saya pelajari di bangku kuliah dulu. Dalam skema ketimpangan struktural, nilai-nilai agama sering kali dibajak untuk melayani kepentingan kelas penguasa.

Gramsci menyebut fenomena ini sebagai hegemoni, di mana ideologi kelompok dominan disulap menjadi akal sehat milik bersama. Memakai kacamata tersebut, saya melihat bahwa rakyat kecil bahkan tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang terus menerus “dipaksa” menelan pil ikhlas dan sabar atas kebijakan negara yang menindas.

Inilah bentuk hegemoni yang paling sempurna. Ikhlas dan sabar sebagai kebijaksanaan personal berubah menjadi alat penindasan. Rakyat dibuat tidak sadar. Negara dan sistem oligarki tidak perlu lagi repot-repot membungkam demonstrasi atau kritik. Mengapa? karena masyarakat sudah mendisiplinkan diri mereka sendiri.

Lihat saja fenomenanya, jika ada satu orang yang berani menyuarakan ketidakadilan, tidak jarang sesama kita akan menegurnya dengan dalih “kurang-kurangi mengeluh, perbanyak syukur, fokus pada apa yang bisa dikendalikan”. Kita tanpa sadar sedang memberikan persetujuan atas penindasan terhadap kita sendiri. Terpenjara tanpa jeruji besi yang kita bahkan tidak menyadarinya.

Mewariskan Ketimpangan Melalui Hilangnya Nalar Kritis

Jika terus seperti ini, maka ketimpangan ekonomi bisa jadi tidak hanya diwariskan melalui saldo rekening kosong atau ketiadaan aset finansial, tapi lewat hegemoni budaya yang terinternalisasi terus menerus. Saat kita berkata kepada anak yang terpaksa putus sekolah dengan “Sudah nasib kamu begini, diikhlasin aja” alih-alih mendampinginya mendapatkan hak pendidikan.

Seperti yang dikatakan Gramsci, ketundukan pada sistem tidak selalu lahir dari rasa takut, tetapi dari keyakinan bahwa tatanan yang ada tidak bisa diubah. Saya pun berefleksi lebih dalam, jangan- jangan selama ini ceramah agama tentang keikhlasan, kesabaran, hingga masifnya edukasi tentang mindfulness dan penerimaan diri tanpa sadar justru membuat kita terus merawat ketimpangan?

Pertanyaan ini tentu bukan untuk menggugat konsep ikhlas. Bukan juga untuk menyalahkan siapa pun dari kita yang berusaha untuk ikhlas menenangkan diri.  Di tengah tuntutan ekonomi yang kian menghimpit, mengelola emosi dan menyembuhkan batin adalah pilihan rasional dan manusiawi.

Namun kita perlu mengakui, bahwa seringkali konsep ikhlas justru dibajak dan dimanfaatkan oleh penguasa agar masyarakat lelah menuntut keadilan. Kondisi tersebut tanpa sadar membuat kita buta dan gagal mengarahkan pandangan ke luar untuk melihat realitas struktural tentang mengapa penderitaan dan ketimpangan terus terjadi. Perlahan, nalar kritis menjadi mati.

Pada akhirnya, kita perlu mengingat kembali bahwa agama tidak hanya membekali kita dengan konsep ikhlas dan sabar, tetapi juga mengamanatkan amar ma’ruf nahi munkar untuk membongkar kezaliman. Kedua konsep ini tidak diciptakan untuk saling meniadakan. Kita sangat bisa memiliki hati yang ikhlas dan lapang sembari bersuara lantang menuntut keadilan. Kita bisa menerima takdir dengan sabar, sembari menolak takluk pada kebijakan negara yang menyengsarakan.