Perempuan berisiko terkena PHK karena tak dianggap sebagai kepala keluarga.

tirto.id – Sudias Tuti (54) masih ingat bagaimana ia dulu harus pintar mengatur keuangan keluarga saat krisis moneter melanda Indonesia pada 1998. Harga bahan makanan seperti ayam, telur, bawang putih, dan cabai melambung tinggi. Tuti harus merogoh kocek sampai 40 ribu rupiah atau lebih untuk sekilo bawang putih. Telur yang biasanya ia dapatkan seharga 200 rupiah per butir pun naik hingga tiga atau empat kali lipat.

Walhasil, ibu rumah tangga tersebut memilih untuk tak sering-sering mengonsumsi ayam. “Ayam dikurangi tapi telur tidak, karena buat protein anak-anak. [Masak] ayam seminggu sekali atau untuk anak-anak saja, yang tua-tua enggak,” katanya. Tuti juga memasak makanan yang tak membutuhkan banyak bumbu seperti sayur bening atau sop untuk menghemat anggaran.

Krisis moneter yang sama, di sisi lain, membuat Sofia Caya ketar-ketir akan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tempat ia bekerja. Ia dulu menjadi karyawan di Bank Dagang Negara (BDN). Sofia mengatakan bahwa banyak PHK yang dilakukan oleh perusahaan dan tak sedikit pula bank swasta tutup. Namun, BDN tidak melakukan PHK atau pengurangan gaji karyawan. Agar tak ikutan kolaps, pemerintah lantas menggabungkan empat bank pemerintah, salah satunya BDN, menjadi Bank Mandiri.

“Semua pegawai ditawarin dan banyak yang pensiun dini. Dulu kan dapat pesangonnya 200 juta atau 500 juta terus waktu itu bunga bank bisa 20 persen. Jadi tergiur, enggak usah kerja, dapat uang dari depositonya saja mereka udah dapat gaji,” jelasnya.

Tiga tahun berselang, kesulitan yang dihadapi saat krisis ekonomi dirasakan oleh Carina Etchegaray. Seperti ditulis BBC, perempuan yang berprofesi sebagai jurnalis tersebut tak dapat menarik seluruh tabungan di bank karena pihak bank membatasi pengambilan uang saat krisis ekonomi terjadi di Argentina pada 2001. Akibatnya, simpanan yang tadinya bisa dipakai untuk membeli apartemen hanya mampu digunakan untuk membeli mobil karena devaluasi.

Saat krisis ekonomi kembali menerpa Argentina tahun 2018, para perempuan di negara tersebut lagi-lagi merasakan kekhawatiran akibat kondisi ekonomi yang sulit. Cynthia Falco mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ia cemas kelima anaknya bakal sakit karena ia tak bisa lagi membeli makanan. Agar perut tak keroncongan, ia pun bergantung pada makanan gratis yang diberikan LSM di Buenos Aires.

Al Jazeera melaporkan peso Argentina mengalami devaluasi sebanyak 100 persen dalam sepuluh tahun terakhir dan hal ini berdampak pada masyarakat dari kelas ekonomi ke bawah. Harga makanan telah naik sebesar 30 persen di tahun 2018 dan hal ini membuat warga kesulitan membeli roti, pasta, dan daging.

Perempuan dan Krisis Ekonomi

Pengalaman yang dirasakan Tuti, Sofia, Carina, dan Cynthia menunjukkan krisis ekonomi berdampak pada perempuan, apa pun pekerjaan yang mereka lakoni. UN Women dalam “Economic Crises and Women’s Work: Exploring Progressive Strategies in a Rapidly Changing Global Environment” (PDF) menyatakan bahwa krisis ekonomi memang mempengaruhi kehidupan perempuan dan imbas tersebut terasa berbeda karena posisi wanita yang lebih rentan.

Dalam kajian yang dibuat tahun 2013 tersebut, UN Women menjelaskan pekerja perempuan yang bekerja di sektor produksi ekspor dan non-ekspor menjadi pihak pertama yang kehilangan pekerjaan pada krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998 dan krisis ekonomi tahun 2008-2009. Kontrak yang fleksibel dan rapuh menjadi alasan mengapa hal tersebut terjadi. Di samping itu, sikap sosial dan aturan klasik yang memfavoritkan pekerja pria turut merendahkan posisi tawar pegawai perempuan.

Perempuan yang tak mengalami pemutusan kerja, di sisi lain, juga mengalami pengurangan upah selama krisis ekonomi. Mereka juga harus bekerja lebih lama karena jam kerja yang diperpanjang. Hal ini tak terlepas dari kebijakan perusahaan yang ingin tetap bisa berkompetisi dengan lingkungan luar.

Sementara itu, pekerja perempuan yang tak lagi bekerja sering kali beralih ke aktivitas usaha mikro atau pekerjaan subkontrak dari rumah. Berkaca pada krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998 dan krisis ekonomi tahun 2008-2009, UN Women mengatakan order dan tingkat remunerasi di bidang ini mengalami penurunan dan hal ini membuat keadaan perempuan menjadi sulit.

Perempuan yang bekerja di sektor pertanian, menurut kajian UN Women, juga tak luput dari dampak krisis ekonomi. Mereka rentan kehilangan tanah dan apabila hal itu terjadi maka petani perempuan menjadi kesulitan mengakses kredit.

Lebih lanjut, krisis ekonomi turut mendorong pekerja perempuan menjadi imigran apabila ia tak lagi menemukan pekerjaan di daerah asal. Di samping itu, ibu rumah tangga pun harus menanggung beban besar sebab pengendalian fiskal yang dilakukan untuk mengatasi krisis ekonomi membuat biaya pendidikan, kesehatan, dan transportasi menjadi naik.

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBB Noeleen Heyzer mengatakan krisis ekonomi global yang terjadi pada 2008 berdampak pada kehidupan perempuan Asia dari berbagai macam sisi. Selain PHK di sektor ekspor yang didominasi oleh pekerja perempuan, krisis ekonomi juga membuat wanita kesulitan memperoleh kredit, sebab bank memangkas pinjaman untuk menghindari likuidasi. Mereka pun menghadapi kesusahan menyajikan masakan di atas meja karena kenaikan harga makanan.

Noeleen menjelaskan adanya perbedaan dampak yang dialami perempuan dan laki-laki saat krisis ekonomi dilatarbelakangi beberapa sebab. Pertama, perempuan masih termasuk dalam kelompok pekerja yang minim keahlian dan buruh kontrak, musiman, atau sementara. Kondisi ini membuat mereka dianggap sebagai tenaga kerja “fleksibel”, yakni pekerja yang bisa dirumahkan ketika krisis ekonomi.