Pos

Rumah Kitab Luncurkan Buku yang Membaca Ulang Hak Perwalian

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Suasana Peluncuran dan Diskusi Buku Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak”, di Aula The Wahid Institute, Matraman, Jakarta, Selasa (25/6/2019). Acara digelar Rumah KitaB.

JAKARTA, KOMPAS – Rumah Kita Bersama atau Rumah KitaB meluncurkan Buku “Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak”. Buku tersebut merupakan ringkasan dan analisis hasil serial diskusi teks keagamaan klasik dan modern periode tahun 2018 dengan tema wilâyah  atau perwalian dan qiwâmah atau perlindungan perempuan dan anak yang dibaca dalam konteks Indonesia.

“Buku ini lahir dari kegelisahan soal kawin anak yang antara lain disebabkan oleh kuatnya otoritas ayah ketika perempuan masih menjadi anak atau otoritas suami  ketika perempuan sudah lepas dari ayah. Kedua hal  itu berasal dari konsep wilâyah dan qiwâmah dalam konsep  hukum  Islam,” ujar Lies Marcoes-Nasir, Direktur Eksekutif Rumah KitaB, pada peluncuran dan diskusi buku Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak di Aula The Wahid Institute, Matraman, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Buku ini lahir dari kegelisahan soal kawin anak yang antara lain disebabkan oleh kuatnya otoritas ayah ketika perempuan masih menjadi anak atau otoritas suami  ketika perempuan sudah lepas dari ayah.

Peluncuran buku dan diskusi yang dilaksanakan Rumah Kitab dan didukung Oslo Coalition dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) tersebut juga dihadiri oleh Dr Lena Larsen (Oslo Coalition). Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Muhammad Noor (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung), Nursyahbani Katjasungkana  (LBH APIK),  KH Husein Muhammad (pakar tafsir jender/Pemimpin Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon),  dan Ulil Abshar Abdalla (Koordinator Kajian Wilâyah dan Qiwâmah Rumah KitaB).

Menurut Lies, Rumah KitaB merasa perlu melakukan bacaan ulang berdasarkan pengalaman  para ahli fikih di Indonesia yang telah melahirkan inovasi baru berdasarkan pengalaman para hakim agama beracara di pengadilan. “Pengalaman dan praktik baik itu bisa dibagikan ke dunia internasional terutama dunia-dunia Islam yang menghadapi problem serupa,” kata dia.

Rumah KitaB atas dukungan Oslo Coalition menginisiasi kajian teks selama 10 bulan dengan delapan kali putaran diskusi mengenai wilâyahdan qiwâmah. Inisiatif ini muncul setelah menyadari bahwa kajian-kajian Islam kontemporer semakin memperkuat bangunan konsep wilâyah dan qiwâmah yang melahirkan asimetrisme relasi antara laki-laki dan perempuan.

 

Berpusat pada laki-laki

Kajian dilakukan karena hampir semua argumen keagamaan fikih yang terkait dengan praktik perkawinan anak berpusat kepada hak ayah (wilâyah), sementara yang terkait dengan fungsi perlindungan berpusat kepada lelaki dalam perannya sebagai suami (qiwâmah). “Kami melihat beragam upaya pembacaan ulang itu dapat mengubah tafsir relasi jender yang lebih setara dan adil,” kata Lies.

Menurut Lies, penerapan hukum yang berusaha menyeimbangkan hubungan laki-laki dan perempuan yang asimetris itu ternyata tidak dapat mengandalkan argumen-argumen keagaman (fikih) semata. “Tanpa adanya upaya penggunaan instrumen hak asasi manusia atau hak perempuan yang dilahirkan dari pemikiran modern, teks klasik tak cukup berdaya melakukan daya ungkitnya sendiri, apalagi digunakan sebagai instrumen hukum,” katanya.

Nursyahbani  menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meneguhkan stereotip jender di tengah masyarakat, seperti menyatakan suami adalah kepala keluarga, istri adalah pengurus rumah tangga. “Peran perempuan dibakukan sedemikian rupa, dan itu sangat bertentangan dengan realitas sosial kehidupan perempuan Indonesia yang sejak berabad-abad lamanya sudah menjalankan multi peran,” ujarnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meneguhkan stereotip jender di tengah masyarakat.

M Noor menyatakan, untuk mewujudkan keadilan hakim harus melakukan penemuan hukum. Cara untuk menemukan hukum adalah interpretasi dan konstruksi. “Menariknya buku yang disusun Rumah KitaB bisa memberikan gambaran metodologis bagaimana penafsiran dilakukan,” ujarnya.

Noor mengungkapkan sebuah contoh kasus kalau seorang anak perempuan hanya satu-satunya ahli waris, apakah pamannya bisa menjadi ahli waris? Hal tersebut menjadi perdebatan. Namun ada yurisprudensi MA yang menyatakan anak perempuan tersebut bisa menghalangi pamannya, dan bisa mendapatkan warisannya. “Kalau anak itu hanya satu-satunya, maka warisan itu ke anak itu, meskipun seorang anak perempuan,” katanya.

 

Sumber: https://kompas.id/baca/humaniora/2019/06/26/rumah-kitab-luncurkan-buku-yang-membaca-ulang-hak-perwalian

Membebaskan Fikih Dari Asimetrisme: Sebuah Catatan

Oleh Nur Hayati Aida

Pandangan teologis, utamanya fikih, kata Ibu Lies Marcoes, selama ini terbangun dari hubungan asimetris antara laki-laki dan perempuan. Di mana relasi keduanya tak imbang atau genjang. Relasi ini ternyata dianggap sebagai sesuatu yang tetap dan tak bisa berubah atau qath’i oleh sebagian orang, termasuk di dalamnya adalah fukaha. Banyak orang yang beranggapan bahwa hukum Islam adalah apa yang tercantum dalam fikih. Padahal, menurut Gus Ulil Abshar Abdalla, hukum Islam bukan hanya apa yang tercantum dalam (kitab-kitab) fikih, tetapi fikih adalah part of the big picture.

Laki-laki yang selama ini menjadi pusat pembuat hukum, menikmati kemewahan dalam berbagai hal, di antaranya dalam persoalan wilayah dan qiwamah. Proses pemberian kemewahan pada laki-laki ini, menurut Kiai Husein Muhammad, bukan hanya semata-mata sebagai bentuk pelimpahan hak berdasarkan jenis kelamin karena nasab atau relasi yang timbul atas terjadinya perkara hukum, misalnya pernikahan. Melainkan lebih pada tanggungjawab dan melindungi hak anak atau istri.

Sayangnya, pembacaan semacam ini kurang popular dalam masyarakat. Fikih yang kita nikmati saat ini, tutur Kiai Husein Muhammad, adalah produk kebudayaan abad pertengahan Arabia. Sepeninggal Nabi Muhammad, nyaris semua yang ada adalah penafsiran. Sedangkan penafsiran erat kaitannya dengan ruang dan waktu, sehingga tafisran atas teks-teks agama, pun dengan (tafsiran) hadis Nabi, adalah produk dari budaya.

Untuk mencapai pembacaan teks agama yang adil untuk perempuan dan laki-laki diperlukan sebuah metodologi baru. Sebuah metode yang ramah dan sensitif pada perempuan, sehingga mampu membaca kebutuhan yang khas perempuan yang selama ini tertutupi oleh keperkasaan teks yang misoginis. Meski, tentu saja, upaya ini tak jarang dituduh sebagai agenda Barat dan mempromosikan immoralitas. Lenna Larsen, seorang peneliti Norwegian Center of Human Rights – University of Oslo, menyebutkan bahwa pendekatan egalitarian seperti ini bukanlah mempromosikan imoralitas, tapi untuk melindungi keluarga, terutama untuk anak dan istri yang rentan terhadap perlakuan tidak adil.

Upaya untuk melakukan rekonstruksi atau dekonstruksi penafsiran pada teks-teks tidaklah mudah. Selama berabad-abad lamanya penafsiran dan pemikiran teologis telah mengalami sakralisasi. Butuh investasi waktu dan pemikiran yang tak sedikit dalam hal ini. Namun, tentu ini bukan berarti mustahil.

Satu di antara ikhtiarnya telah dilakukan oleh Rumah KitaB dengan diterbitkannya buku ‘Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian Untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak. Buku yang diproduksi oleh Rumah KitaB ini dinilai penting oleh Bapak Muhammad Noor, Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, karena bisa digunakan sebagai rujukan oleh para hakim dan pendamping komunitas yang selama ini menangani kasus hukum keluarga, utamanya kawin anak dan kawin paksa.

 

 

 

 

WALI NIKAH

Oleh: Dr. (HC). Husein Muhammad

Secara umum kata “wali” dalam bahasa Arab mengandung sejumlah makna. Antara lain : orang yang menyayangi, orang yang melindungi, orang yang mengurusi urusan orang lain, orang yang bertanggungjawab atasnya, orang yang mempunyai kekuasaan, dan sejenisnya.

 

Dalam konteks Nikah, Wali menurut pandangan para ahli Islam adalah orang yang bertindak melaksanakan secara langsung akad nikah bagi orang lain. Lalu siapakah dia?. Sepanjang sejarah di negeri ini bahkan di banyak negara Islam, wali adalah harus seorang laki-laki. Perempuan tidak bisa/boleh menjadi wali atas dirinya sendiri atau atas orang lain. Pikiran dasar pandangan ini adalah bahwa laki-laki itu “Ahliyah al-Tasharruf” sementara perempuan itu “Naqish al-Ahliyyah” atau “al-Qashir”. Manusia yang kurang cakap bertindak hukum dan dibawah tanggungan orang lain.

 

Wali adalah ayah, kakek atau kerabat dekat (nasab) dari perempuan itu. Bila mereka tidak ada atau tidak bisa karena alasan tertentu, maka fungsi wali dialihkan kepada pemerintah (naib KUA). Ini yang disebut wali hakim.

 

Dalam mazhab fiqh ada istilah “wali mujbir”. Ia adalah ayah atau kakek seorang perempuan. Dalam banyak pandangan, wali mujbir berhak menikahkan anak perempuannya meski tanpa persetujuan eksplisit dari anaknya. Ini membawa persepsi public  bahwa ayah/kakek berhak memaksa anak perempuanya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, bukan pilihan putrinya itu. Bahkan kadang terjadi ayah telah menikahkan putrinya, tanpa sepengetahuan si anak. Anak perempuan itu baru diberitahu atas pernikahan itu sesudahnya. Tindakan ini berbeda dengan pernyataan Nabi saw : “untuk gadis hendaklah diminta izinnya, dan untuk janda diminta perintahnya. Izin si gadis (paling tidak) adalah sikap pasifnya”.

 

Seperti ditulis dalam buku-buku fiqh Syafi’i, wali mujbir bisa menikahkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan eksplisit sang anak, hanya jika terpenuhi empat  syarat : si anak tidak memperlihatkan penolakan verbal maupun ekspresif, terhadap ayahnya, tidak ada penolakan tegas dan ekspresif terhadap calon suaminya, calon suami sepadan (kufu) dan mas kawinnya (mahar) layak untuk status social dirinya.

 

Jika demikian, maka “Ijbar” bukanlah “Ikrah”. Dua kata ini sering diterjemahkan sama : memaksa. Tetapi konotasinya sesungguhnya berbeda. Ikrah merupakan pemaksaan tanpa kerelaan yang perempuan. Sedang “Ijbar” melakukan suatu tindakan atas nama orang lain (perempuan) tanpa penolakan. Ijbar dilakukan atas dasar tanggungjawab.

 

Pandangan Lain 

Jika kita menelusuri khazanah hukum dalam masyarakat Islam, perempuan tidak boleh melakukan sendiri akad nikahnya sesungguhnya bukanlah pandangan satu-satunya. Secara singkat berikut ini adalah beragam pandangan ulama ahli fiqh tentang isu ini :

1. Nikah yang Ijabnya dilakukan oleh perempuan, adalah sah jika dia telah “dewasa”, (al-Rasyidah). Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, Zufar, Auza’i, Muhamnad bin Hasan dan Imam Malik dlm riwayat Ibn Qasim.

2. Ia sah jika ada izin/restu Wali: Ibnu Sirin, Qasim bin Muhammad, dan Ahmad bin Hambal menurut qaul mukharraj.

3. Sama dengan no. 2 dengan catatan (syarat) izin wali diperoleh sebelum akad

4. Nikah tanpa wali adalah sah, jika sekufu. Ini pendapat Al-Sya’bi dan al-Zuhri

5. Sah bagi janda. Tidak bagi gadis. Ini pendapat Daud Zhahiri

6. Tidak sah baik gadis maupun janda, kufu maupun tidak. Ini adalah pandangan Imam Al-Syafi’i, Imam Malik riwayat Asyhab, ibn Syubrumah, Ibn Abi Laila, Sufyan Tsauri, Ishak bin Rahawaih, dan Ibn Hazm. Inilah pandangan mayoritas. (Baca: “Nikah, Rujuk, Talak”, karya Prof. K.H. Ibrahim Hosen).

Seluruh pandangan ini mengambil dasar legitimasinya dari Al-Qur’an dan Hadits, tetapi dengan cara analisis yang berbeda-beda.

 

Memilih adalah hak kolektif, Menentukan adalah hak personal

Pandangan fiqh mayoritas di atas boleh jadi tidak menyimpan problem dalam system social masa lalu. Yakni zaman ketika suara dan ekspresi perempuan dibatasi oleh struktur social, budaya dan politik yang disebut patriarkhisme. Perempuan dalam system ini sulit atau tabu mengemukakan kehendak atau tidak berkehendaknya secara verbal dan ekspresif. Jika pun dia ditawari menikah dengan pilihan ayanya, dia hanya diam jika tidak merasa keberatan. Diam adalah ekspresi minimal persetujuan perempuan. Tetapi kebudayaan manusia senantiasa berkembang dan berubah. Hari ini akses pendidikan dan aktualisasi diri perempuan semakin terbuka. Maka kita melihat tidak sedikit perempuan yang cerdas dan berani mengungkapkan kehendaknya, baik dalam mengapresiasi maupun menolak suatu pandangan dan kehendak orang lain, termasuk orang tuanya. Pikiran perempuan tidak selalu lebih bodoh daripada pikiran laki-laki, bahkan kadang lebih cerdas dan jitu.

 

Realitas sosial seperti ini seharusnya membuka mata hati dan pikiran orang tua untuk mengambil sikap yang lebih relevan dan kontekstual.  Sebagai seorang wali, orang tua, tentu berhak untuk mencarikan atau menawarkan pasangan hidup yang menurut dirinya bisa membahagiakan anaknya. Ini sebagai bentuk tanggungjawab atas masa depan anaknya.  Dalam waktu yang sama anak juga mempunyai hak yang sama untuk hal itu. Ketika pilihan keduanya berseberangan, maka sepatutnya kehendak anak lebih dipertimbangkan.

 

Menikah adalah hak setiap orang, laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam, menikah menjadi “sunnah”, dianjurkan, manakala dia sudah berhasrat dan siap. Ia adalah fase krusial bagi perjalanan hidupnya di masa depan. Karena itu dia tentu akan berfikir keras dalam memilih pasangan hidupnya yang akan membahagiakannya. Perempuan dewasa, apalagi terpelajar, tentu dapat atau bisa memilih apa yang baik dan apa yang buruk. Maka memilih pasangan hidup seyogyanya lebih banyak diberikan sekaligus ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang lain.

 

Tanggungjawab itu sendirian 

Pengalaman hidup kita menunjukkan dengan pasti bahwa manakala seseorang telah membentuk rumah tangga, dia akan menjalani hidup bersama pasangannya, dan dia akan bertanggungjawab atas hidup bersama pilihannya itu dalam suka maupun duka. Sebagai seorang wali, orang tua, memang punya tanggungjawab moral; memberikan nasehat, pertolongan manakala diperlukan dan mendo’akan bagi kebahagiaan anaknya selamanya. Dalam waktu yang sama, secara moral pula, anak dituntut mempertimbangkan apa yang baik dan patut dari pandangan orang tuanya. Kesalingan saling mengapresiasi pikiran, rasa dan kehendak adalah penting. Tetapi menentukan nasib hidup atas diri adalah sendiri-sendiri. Dengan kata lain : memilih adalah hak kolektif, tetapi menentukan adalah hak personal. Ada semboyan : “The Personal is Political”. Islam, juga menyebutkan tanggungjawab individual ini.

 

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا“

Dan setiap orang akan datang kepada-Nya pada hari Qiyamat, sendiri-sendiri” (Q.S. [19]: 95).  Para ahli tafsir menjelaskan bahwa setiap manusia akan menghadap Tuhan sendirian saja, tanpa penolong siapapun dan apapun.

Lihat pula Q.S.  [39]:7:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

“dan seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu”.

 

Khalil Gibran menulis puisi cerdas dan indah  :

Anakmu bukanlah anakmu

dia anak kehidupan yang merindui dirinya sendiri

Dia terlahir melaluimu tapi bukan darimu

Meski dia bersamamu tapi dia bukan milikmu

Kau bisa bikinkan rumah untuk tubuhnya tapi bukan jiwanya

Jiwa adalah penghuni rumah masa depannya

yang tak bisa kau kunjungi, meski dalam mimpi.

 

Puisi itu mengingatkan kita pada kata bijak Socrates :

لا تكرهوا اولادكم بعاداتكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم.

“Jangan kau paksa anak-anakmu ikut tradisimu. Mereka diciptakan Tuhan untuk suatu zaman, bukan zamanmu”.

Redaksi lain menyebut : لا تكرهوا اولادكم على اثاركم فانهم مخلوقون فى زمان غير زمانكم

 

Demikian.  Cirebon, 24.06.19Husein Muhammad

 

Tulisan ini dipresentasikan dalam acara launching buku “Fikih Perwalian” di Wahid Institute, Jakarta, 25 Juni 2019.

 

WORKSHOP BUKU FIKIH PERWALIAN