REZA, anak sulung saya bertanya soal binatang sembelihan di Hari Raya Haji/Idul Adha/Idul Qurban. Dengan usia menjelang 30 tahun tentu ia telah mendengar berulang kali dalam khutbah di setiap shalat Id kisah keteguhan Ibrahim as. dan kebaikan Tuhan yang telah memerintahkan untuk mengganti anaknya, Ismail dengan seekor kambing sebagai binatang sembelihan qurban. Ia juga telah mendengar kisah teladan Siti Hajar mencari air demi Ismail yang berlari-lari dari bukit Safa ke butik Marwa dan lahirlah cerita sasakala (asal usul) air Zamzam.

Ia hanya tak habis pikir soal kewajiban menyembelih binatang ternak berkaki empat utamanya sapi dan kambing di Hari Raya Qurban itu. Ia punya pengalaman sedih di masa kecilnya; ia melihat kakak sepupunya menangis karena kambing yang dibeli dari uang sunatnya dan telah dipelihara berhari-hari sebelum disembelih pada akhirnya harus dipotong di Hari Raya Qurban. Reza dan Tasya pernah pulang menjerit-jerit karena ada kambing yang belum selesai dipotong lari mengembik-embik dengan kepala miring dan dikejar-kejar jagalnya. Mereka melihat hal yang menyedihkan dari peristiwa penyembelihan hewan qurban.

Saya jadi ingat cerita ibu soal abang saya yang menangis di atas pohon mangga menyaksikan kambingnya disembelih padahal kambing itu ia pelihara dan telah bernama. Abang saya tak mau turun dari pohon dan tak ikut riang gembira membakar “pelor” yang biasa jadi rebutan anak-anak lelaki dan lelaki dewasa untuk menunjukkan semangat kejantanan. Ibu saya menghibur abang bahwa alangkah mulianya kambing itu karena dimakan oleh manusia beriman dan manusia punya kehendak untuk berbuat baik dan menyembah Tuhan. Ibu saya menambahkan binatang yang menjadi qurban derajatnya lebih mulia dari binatang yang dimakan di hari-hari biasa atau mati sia-sia karena sakit atau bencana.

Penjelasan sederhana ibu saya mendapatkan penyempurnaannya ketika saya belajar antropologi. Adalah Mary Douglas, antropolog pintar dari Inggris generasi awal yang memperkenalkan teori natural symbolism tentang praktik ritual sebagai tindakan menjaga keseimbangan dalam human cultural. Mary Douglas adalah peletak dasar konsep analisis stuktural yang menghubungkan kelompok dan individu secara dinamis dalam sebuah ritual sebagalai bentuk keseimbangan, termasuk ritual kurban.

Bangsa Arab tempat di mana agama langit turun dan berkembang adalah bangsa nomaden, yang menggantungkan hidupnya dari penggembalaan. Kisah simbolik tentang penggembala dan gembalaannya secara metafor kerap dikisahkan dalam tradisi Biblika untuk menunjukkan betapa penting hidup bersama, berkelompok dan saling membantu di dalamnya. Umat yang sesat kerap dimisilkan pada kambing yang terpisah dari kelompoknya dan karenanya rentan diterkam serigala. Untuk mempertahankan kelompok, ritual kolektif seperti membagi binatang ternak sembelihan menjadi niscaya dan masuk akal.

Memelihara keseimbangan adalah konsep penting dalam kajian antropologi. Keseimbangan alam, populasi, membutuhkan ritual yang merasionalkan hal-hal yang sebetulnya irrasional. Bayangkan jika tidak ada ritual qurban, bangsa nomaden Arab akan kesulitan menjaga keseimbangan ternak peliharaan mereka, namun dengan adanya ritual qurban populasi kambing unta bisa berkurang secara sistematis, berlangsung setiap tahun dengan jumlah sembelihan yang juga akan terus bertambah dengan bertambahnya jumlah umat Muslim di dunia.

Fikih telah mengatur siapa yang berhak dan bagaimana cara membaginya. Namun ketimpangan sosial yang tajam, pengelompokan komunitas yang tidak lagi berbaur antara kaya miskin pemberi dan penerima qurban akibat hancurnya inti keseimbangan seperti keseimbangan dalam lingkungan, air, sumber daya alam, tanah, serta sumber penghiduan membuat sembelihan bagi sebagian kelompok terasa hanya demi sembelihan itu sendiri sementara bagi yang lain tak juga sanggup menyelamatkan keseimbangan.

Dalam perubahan kehidupan yang dahsyat serupa itu tidakkah ada kebutuhan untuk memberi makna yang lebih subtantif dari sekedar riual simbolik penyembelihan qurban itu? Sebab agama tak bisa berhenti hanya pada simbolisme belaka sebagaimana ditegaskan oleh Mary Douglas. Ritual harus berguna sebagai simbol yang menghubungkan grup dan individu, dan menggerakkan stuktur.

Dengan cara itu kesedihan orang seperti Reza yang tak tega melihat mata sapi atau kambing menangis, kelojotan dan mengembik bisa terjelaskan maknanya. Beragama tak bisa berhenti pada ritus dan simbolisme sementara hal yang sebaliknya dalam kehidupan nyata justru sedang terjadi.[]

Oleh: Yenni Kwok

DALAM kunjungannya ke luar negeri, Presiden Joko Widodo memiliki satu topik favorit yang ia sering diskusikan dengan sesama pemimpin lainnya: Islam and demokrasi di Indonesia. Indonesia “adalah negara di mana Islam dan demokrasi bisa berjalan seiring,” dia berpidato di depan Parlemen Inggris di bulan April. Dalam kunjungannya ke Gedung Putih bulan Oktober tahun lalu, dia berkata ke Presiden Amerika Barack Obama bahwa Islam di Indonesia “moderat”, “modern” dan “toleran”.

Indonesia memiliki kebanggaan tersendiri tak hanya sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tapi juga akan agama Islamnya yang berciri khas toleran. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia — Nahdlatul Ulama yang tradisional dan Muhammadiyah yang modernis (total anggota NU dan Muhamadiyah sekitar 80 juta orang) — dipuji sebagai contoh Islam moderat.

Tetapi beberapa kejadian belakangan ini justru mengingkari citra Indonesia sebagai negara demokrasi Muslim terbesar di dunia. Di beberapa bulan terakhir, ada peningkatan sentimen anti LGBT yang sangat mengkhawatirkan — Human Rights Watch (HRW) mengatakan di laporan bulan Agustus ini “serangan mengancam keamanan dan hak-hak kaum minoritas seksual” dipicu oleh pemerintah dan tak pernah terjadi sebelumnya. Sejak bulan Januari, berbagai pihak dari berbagai lapisan masyarakat, dari pejabat pemerintah, politisi, media lokal, pemimpin agama Islam sampai psikiater, mengeluarkan komentar homofobik, termasuk seruan untuk mengkriminalisasi dan “menyembuhkan” kaum LGBT dari penyakit mental.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) untuk menghentikan program LGBT di Indonesia. Bela Negara, program latihan paramiliter yang dikatakan diikuti oleh 1,8 juta orang partisipan, menyatakan LGBT adalah salah satu musuh bangsa, di samping komunisme dan narkoba. Sempat ada kontroversi soal emoji LGBT. Pesantren waria di Yogyakarta yang sudah bertahun-tahun berdiri dipaksa ditutup setelah intimidasi dari kelompok Muslim garis keras. Organisasi Muslim yang mainstream seperti NU dan Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan bahwa “gaya hidup” kaum LGBT “bertentangan dengan fitrah manusia.”

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) kini menjadi ajang pertarungan dengan adanya usaha untuk menghukum kaum minoritas seksual secara legal. Anggota DPR mengupayakan RUU anti LGBT untuk melindungi masyarakat dari yang mereka sebut sebagai “propaganda LGBT”. Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia, kelompok Muslim pro keluarga, mengajukan judicial review ke MK, meminta para hakim untuk merevisi pasal kriminal dan mempidanakan LGBT (dan juga hubungan intim heteroseksual tanpa pernikahan). Dalam sidang tanggal 23 Agustus, hakim Patrialis Akbar memberi sinyal ia setuju dengan argumen para saksi ahli yang menyatakan larangan sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama. Kata Patrialis: “Kita bukan negara sekuler.”

Namun, ini bertentangan dengan visi Sukarno, bapak pendiri bangsa, yang menggagas Indonesia sebagai negara sekuler, bukan negara Islam. Indonesia juga tak memiliki pasal yang menghukum LGBT (kecuali di Aceh yang memiliki hukum syariah), selain itu juga tidak ada pasal yang melarang diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual. Akibatnya, komunitas LGBT menghadapi toleransi terpaksa dan juga prasangka sehari-hari. Antropolog dan feminis Muslim Lies Marcoes mengatakan kaum minoritas sexual telah lama ada di Nusantara. “Masalahnya, menurut saya, bukanlah budaya, tapi bagaimana LGBT telah menjadi komoditas politik untuk didiskriminasi,” kata Lies ke TIME. Dia menambahkan, “Sejak reformasi, ruang publik telah menjadi tambah konservatif.”

Lengsernya Presiden Suharto di tahun 1998 menghantarkan demokrasi dan reformasi di Indonesia, tapi perempuan dan kaum minoritas agama menjadi rentan sasaran serangan administrasi dan massa. Ratusan peraturan daerah (perda) yang mendiskriminasi kelompok minoritas dikeluarkan di tahun-tahun belakangan. Di antaranya: perda mengatur pembangunan rumah ibadah, jam malan untuk wanita dan peraturan busana Muslim. Jika ada pelajaran yang bisa diambil, kebijakan yang mendiskriminasi justru membuat kelompok garis keras tambah berani mengambil tindakan kekerasan. Kelompok minoritas agama seperti umat Kristen, Ahmadiyah dan Syiah telah diusir dari rumah tinggal dan rumah ibadah mereka.

Ada harapan tinggi sewaktu Jokowi (nama panggilan Presiden) memenangkan pemilihan presiden di tahun 2014. Sebagai politikus Muslim yang rendah hati dan memiliki track record bekerja dengan pemeluk agama berbeda, dia dipandang sebagai sosok yang akan membela pluralisme dan toleransi di negara yang memiliki bermacam-macam kelompok. Tapi, dua tahun kemudian, masalah hak azasi manusia tak lagi jadi prioritas. Ketika pemerintah mencabut ribuan perda “bermasalah”, semuanya adalah peraturan yang menyangkut bisnis, mengabaikan perda intoleran yang mentargetkan perempuan dan kelompok agama.

Pada tanggal 11 Agustus, di hari HRW mengeluarkan laporannya yang kritis, juru bicara Jokowi, Johan Budi, mengatakan walaupun hak azasi warga negara LGBT dilindungi, “tidak ada ruang di Indonesia untuk penyebaran gerakan LGBT.” Komentar Johan sangat menguatirkan. Pertama, kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak konstitutional. Kedua, sementara negara demokrasi lain mendorong majunya hak-hak LGBT, Indonesia sepertinya bergerak ke arah sebaliknya.

Komentar Johan juga mendapatkan tanggapan dari pemerintah Obama. “Kita menghimbau Indonesia, yang membanggakan negaranya akan keberagaman dan toleransi, untuk menghormati dan menjunjung hak-hak dan standar internasional dengan memastikan hak dan perlindungan yang sama untuk semua warganegaranya,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika, Elizabeth Trudeau.

Saat demokrasi diserang di banyak bagian benua Asia dan dunia Islam, Indonesia kelihatan seperti mercusuar yang langka. Namun dalam soal perlakuan terhadap komunitas LGBT, negara ini menghadapi dua pilihan: menjunjung kredensi demokrasi atau melayani suara-suara intoleran. Negara terbesar di Asia Tenggara, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bisa menjadi model perintis demokrasi yang sejati jika ia merangkul dan inklusif terhadap kelompok-kelompok minoritas, termasuk kaum minoritas seksual. Kalau tidak, klaim Indonesia dan Jokowi yang mengesankan itu hanyalah omong kosong belaka.[]

Sumber: http://time.com/4470305/indonesia-lgbt-jokowi-homofobik-islam-demokrasi/

GERAKAN radikal jihadis tidak pernah mati. Nama organisasi seringkali berganti, tetapi substansi perjuangan tidak pernah pudar: konsisten dengan misi penegakan negara Islam, khilafah, dan penerapan syairat Islam secara kaffah. Misi ini meniscayakan mereka menegasikan negara yang menggunakan sistem nation-state dan demokrasi dengan memberi cap ‘thâghût’. Sebab, menurut golongan jihadis, setiap negara yang tidak menerapkan syariat Islam secara kaffah disebut ‘thâghût’.

Para ideolog dan konseptor jihadis awal, seperti Abu al-A’la al-Maududi dan Sayyid Qutb, menggunakan istilah ‘sistem jahiliyah’ bagi negara yang tidak menerapkan syariat Islam. Para pengikut setianya menyebut sebagai ‘sistem jahiliyah modern’. Sedangkan istilah ‘thâghût’ baru muncul dimulai dari Abdullah Azam, konseptor dan komandan jihad Afghanistan. Istilah ‘thâghût’ juga digunakan oleh para pengikut dan murid-murid ideologinya yang ada di Indonesia.

Istilah ‘thâghût’ yang dilontarkan oleh kalangan jihadis merupakan klaim yang mengandung konsekuensi cukup serius, tidak sekedar pengkafiran tetapi juga meniscayakan perubahan secara radikal, revolusioner, dan tidak setengah-setengah dengan cara-cara kekerasan, seperti pengeboman dengan atas nama jihad.

Mereka menjadi eksis dengan berpijak pada sebuah hadits mengenai pemimpin akhir zaman sebagai pembenar. Hadits tersebut seolah ‘memberi harapan’ kepada mereka untuk bisa kembali mendirikan khalifah Islamiyah. Disebutkan dalam hadits tersebut bahwa di satu saat, setelah tumbangnya pemimpin-pemimpin diktator dari umat Muslim, akan muncul khalifah ‘alâ minhâj al-nubûwwah yang tegak di atas bumi.

Klaim kalangan jihadis soal khalifah ‘ala minhâj al-nubûwwah menuai respon dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari kalangan ulama dan tokoh muda Islam Indonesia. Pada 31 Juli-3 Agustus 2016, para ulama dan tokoh muda Islam NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, Mathali’ul Anwar dan Al-Khairat berkumpul di Hotel Rancamaya Bogor, yang difasilitasi oleh Wahid Foundation (WF), bertujuan merespon dan membuat counter-narasi terhadap kalangan jihadis serta membuat narasi damai.

Para ulama dan toko Islam Indonesia menyatakan bahwa ‘thâghût’ adalah segala perbuatan yang melampaui batas yang secara substansial menentang hukum Allah dan Rasul-Nya serta mengingkarinya. Jika tidak mengingkari dan meralisasikannya secara substansial maka tidak bisa disebut ‘thâghût’. Sehingga pemerintahan Indonesia tidak bisa dikatakan ‘thâghût’, sebab aturan dan hukum yang terdapat di Indonesia tidak mengingkari substansi nilai-nilai Islam.

Ajaran Islam sendiri yang bersumber dari al-Qur`an dan Sunnah memberi kewenangan kepada para ulama untuk berijtihad merumuskan hukum yang relevan dan maslahat bagi bangsa dan negara selama tidak bertentangan dengan keduanya.

Di samping itu, Islam tidak menentukan sistem pemerintahan tertentu dan memberikan kebebasan untuk mengadopsi sistem pemerintahan manapun selama substansinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Sebab yang menjadi perhatian adalah substansi, bukan bentuk. Sebagaimana disebutkan dalam prinsip yang berbunyi, “al-‘ibrah bi al-jawhar, lâ bi al-mazhhar”.

Substansi pemerintahan dalam perspektif Islam ialah suksesi kepemimpinan yang bisa mengatur berbagai kebutuhan dan kemaslahatan rakyat. Dalam kaidah fikih disebutkan, “Tasharruf al-imâm ‘alâ al-ra’îyyah manûth bi al-maslahah”. Dan jika tidak ada pemimpin, maka akan terjadi disintegrasi bangsa dan kekacauan. Tentunya yang dipilih adalah pemimpin yang menjunjung tinggi moralitas yang mulia dan agung, seperti adil.

Khilafah Islamiyah sebagai sistem sudah tidak maslahat (relevan) dan bisa diganti dengan sistem nation-state (negara-bangsa). Terlebih lagi sistem khilafah merupakan hasil ijtihad masa lalu dan tidak ada kewajiban untuk mengikutinya. Dalam al-Qur`an sendiri tidak dijelaskan tentang kewajiban untuk menegakkan sistem khilafah, yang ada hanyalah sistem syura, “Wa amruhum syûrâ baynahum.”

Semakin menguatnya gerakan kelompok jihadis karena mereka merasa sesuai dengan hadits Nabi yang menyatakan bahwa akan muncul khalifah ‘alâ minhâj al-nubûwwah yang tegak di atas bumi, dan menurut mereka sudah tiba saatnya untuk mendirikan khilafah sebagaimana hadits itu. Padahal, berdasarkan kajian dan diskusi bahtsul masail cukup serius, para ulama dan tokoh muda Islam Indonesia menyimpulkan bahwa hadits tersebut terdapat tujuh versi. Dari ketujuh versi tersebut, ada enam versi yang kualitas sanad-nya tidak sampai pada level shahîh, karena terdapat dua perawi hadits yang masih diperdebatkan kredibilitasnya (tsiqah). Sementara hadits yang tergolong shahîh hanya satu, dan itupun isinya tidak mendeskripsikan periodesasi kepemimpinan akhir zaman sebagaimana yang terdapat dalam hadits-hadits lainnya.

Terdapat banyak hadits Nabi yang berkualitas shahîh yang isinya sangat kontradiktif dengan hadits tersebut. Di antaranya adalah hadits yang menyatakan bahwa khalifah hanya berlaku selama 30 tahun setelah Nabi wafat. Sedangkan maksud hadits yang berisi tentang kepemimpinan akhir zaman adalah Khalifah Umar ibn Abdil Aziz dari Bani Umayyah. Hadits lainnya berbicara tentang kepemimpinan akhir zaman yang isinya tentang turunnya Isa al-Masih dan Imam Mahdi. Hadits-hadits tersebut bersifat prediktif, dan sama sekali tidak berbentuk perintah untuk menegakkan khalifah.

Sementara yang dimaksud dengan ‘ala minhaj al-nubûwwah adalah cara-cara yang ditempuh oleh Nabi Saw. secara substansial untuk menyempurnakan keadilan. Menurut Mulla Ali al-Qari, yang dimaksud dengan ‘alâ minhaj al-nubûwwah adalah kepemimpinan Isa al-Masih dan Imam Mahdi yang akan turun kelak di akhir zaman yang dapat menegakkan keadilan berdasarkan cara-cara atau metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad Saw., bukan sebagaimana yang disangkakan oleh para propagandis tegaknya Khilafah Islamiyah, seperti ISIS, HTI dan sejenisnya.

Para ulama dan tokoh muda Indonesia juga meluruskan makna jihad yang telah direduksi maknanya oleh golongan radikal jihadis menjadi hanya bermakna qitâl (perang atau membunuh). Mengutip pandangan Sayyid Bakr ibn al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi di dalam kitab “Hâsyiyah I’ânah al-Thâlibîn Syarh Fath al-Mu’în”, bahwa jihad tidak identik dengan perang atau membunuh. Di antara makna jihad adalah melaksanakan penyiaran agama, mengajarkan ilmu-ilmu syariat (seperti tafsir al-Qur`an, hadits, fikih, dan sejenisnya), melindungi warga sipil baik dari kalangan umat Muslim, dzimmîy (non-Muslim yang berdamai) dan musta’man (non-Muslim yang melakukan perjanjian perdamaian dengan kaum Muslim) dari marabahaya yang mengancam, menganjurkan dan menyerukan kebaikan serta melarang kemungkaran, menjawab salam dan menebar kedamaian bagi umat manusia.

Begitu luasnya pengertian jihad, sehingga qitâl (perang) bukanlah tujuan utama jihad. Karena jihad dalam arti qitâl (membunuh atau memerangi) hanyalah wasilah (media/sarana), bukan tujuan. Jihad yang baik dan benar adalah tanpa perang dan pemaksaan. Tujuan dan target jihad adalah tercapainya hidayah, seperti mengajak umat manusia ke jalan yang benar tanpa berperang. Yang demikian itu, justru lebih utama daripada harus berperang, sehingga umat manusia tulus dan ikhlas menerima hidayah. Dan jihad dalam arti qitâl baru boleh dilakukan dalam kondisi darurat, seperti untuk membela diri (jihâd difâ’îy). Jihad dalam arti qitâl tidak boleh dalam kondisi damai.

Selain mereduksi makna jihad diidentikkan dengan qitâl, kaum radikal jihadis termasuk dalam golongan takfiri (gemar mengkafirkan sesama umat Muslim). Ini adalah sebuah ironi, karena kafir adalah sikap mengingkari ketuhanan Allah dan mengingkari apa yang datang dari Rasulullah. Dan para ulama telah bersepakat bahwa orang yang bersaksi atas ketuhanan Allah dan kenabian Rasulullah Saw., maka ia tergolong muslim dan tidak boleh dikafirkan. Orang yang mengkafirkan muslim, maka ia sendiri yang kafir. Sesama umat Muslim tidak boleh saling mengkafirkan.[]