MAKASSAR, KOMPAS — Peran negara dalam aspek pencegahan dan penindakan dalam kasus perdagangan orang perlu lebih dioptimalkan. Bentuk kejahatan yang makin meluas dan kompleks sehingga memerlukan strategi pencegahan dan penindakan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Hal itu dikemukakan peneliti senior Yayasan Rumah Kita Bersama, Lies Marcoes, di sela-sela diskusi bertema ”Mencari Solusi Penanganan Human Trafficking Berbasis Hukum di Sulawesi Selatan” yang digelar di Makassar, Senin (11/9). Diskusi digelar Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).
Diskusi merupakan tindak lanjut penelitian berjudul “Peta Masalah dan Ketersediaan Layanan untuk Penanganan Trafficking di Sulsel” yang disusun Lies bersama Ruri Syailendrawati dan Nurhady Sirimorok. Penelitian juga diselenggarakan AIPJ2.
Lies mengatakan, saat ini pola kejahatan perdagangan orang sudah berubah dengan jenis yang tidak hanya bermotifkan ekonomi, seperti untuk kebutuhan pekerja pabrik atau pekerja industri seks, tetapi juga mencakup trafficking yang terkait kebutuhan ideologi fundamentalisme. “Misalnya, perekrutan untuk organisasi NIIS (Negara Islam di Irak dan Suriah),” ujarnya.
Bahkan, dari penelitian yang dilakukannya di Sulsel, ada aspek sistem kebudayaan yang juga telah berubah. ”Dulu dalam tradisi merantau masyarakat Sulsel, kebudayaan memberi kondisi yang kondusif untuk terjadinya orang berpindah dari kampungnya karena ada sistem jaring pengaman, yakni patron yang memberikan perlindungan. Sekarang jaring pengamannya berubah karena patron saat ini ada yang malah jadi pelaku trafficking itu sendiri,” katanya.
Terkait pencegahan, Lies mengatakan, perlu dilakukan kampanye untuk menyosialisasikan praktik dan penanganan trafficking kepada kelompok-kelompok rentan. ”Peran negara harus dioptimalkan. Tidak bisa hanya meminta penyelesaian dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Dinas Pemberdayaan Perempuan,” kata Lies.
Konsul Jenderal Australia di Makassar Richard Mathews dalam keterangan tertulisnya berharap, temuan ini mendorong dialog antarpemangku kepentingan, lembaga peradilan, institusi hukum, dan berbagai elemen masyarakat. ”Sulawesi Selatan adalah pusat pembelajaran yang penting dalam penanganan trafficking,” ujarnya.[]
Sumber: https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170912/282050507225950
Ustad Hasan Ashari, penyuluh di Babakan Madang, Bogor
/0 Comments/in Foto Kegiatan /by rumahkitabMukti Ali memberi materi tentang pernikahan di Babakan Madang, Bogor
/0 Comments/in Foto Kegiatan /by rumahkitabDiskusi dengan penyuluh pernikaha di Babakan Madang, Bogor
/3 Comments/in Foto Kegiatan /by rumahkitabDiskusi dengan kepala KUA Babakan Madang, Bogor
/0 Comments/in Foto Kegiatan /by rumahkitabRekomendasi Seharijadimenteri KPPPA
/3 Comments/in Berita /by rumahkitabPlan Internasional, Unicef, Rumah KitaB, dan Jaringan AKSI Remaja Perempuan Indonesia menyelenggarakan acara Sehari Jadi Menteri dalam rangka Hari Anak Perempuan Internasional dengan mengundang 21 peserta dari seluruh Indonesia, 3 diantaranya survivor dari pesantren di Cirebon dan Sumenep dan 1 santri berprestasi dari Cipasung. Tema IDG tahun ini ” Sehari Menjadi Menteri: rekomendasi remaja atasi perkawinan Anak”.
Berikut hasil Rekomendasi Seharijadimenteri KPPPA:
Mengeluarkan Permen untuk memberikan rekomendasi daerah untuk membuat Peraturan Daerah (Pergub – Perwali – Perbup – Perdes).
Rapat Jaringan AKSI
/0 Comments/in Jadwal Kegiatan /by rumahkitabSelamat Hari Anak Perempuan Internasional
/0 Comments/in Berita /by rumahkitabSelamat Hari Anak Perempuan Internasional! Today’s Girls, Tomorrow’s Leaders. Plan Internasional, Unicef dan Jaringan AKSI remaja perempuan Indonesia merayakannya dengan mengundang 21 peserta dari seluruh Indonesia, 3 diantaranya survivor dari pesantren di Cirebon dan Sumenep dan 1 santri berprestasi dari Cipasung. Tema IDG tahun ini ” Sehari Menjadi Menteri: rekomendasi remaja atasi perkawinan Anak”. Pagi ini ke 21 anak-anak remaja perempuan dan lelaki akan berada di KPPA menyelenggarakan rapat pimpinan untuk melahirkan rekomendasi. Sore nanti mereka akan diterima dan berdialog dengan ibu Sinta Nuriyah di Ciganjur. Rumah Kitab menjadi satu lembaga pelaksana kegiatan IDG. Hormati hak anak penuhi kebutuhannya untuk tumbuh kembang secara sehat dan bermartabat#kawinanakbukansolusi
Kitab Al-Munqidl Min Ad-Dzalal: Catatan Harian Petualangan Intelektual al-Ghazali
/1 Comment/in Kajian Kitab /by rumahkitabOptimalkan Pencegahan dan Penindakan
/2 Comments/in Berita /by rumahkitabMAKASSAR, KOMPAS — Peran negara dalam aspek pencegahan dan penindakan dalam kasus perdagangan orang perlu lebih dioptimalkan. Bentuk kejahatan yang makin meluas dan kompleks sehingga memerlukan strategi pencegahan dan penindakan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Hal itu dikemukakan peneliti senior Yayasan Rumah Kita Bersama, Lies Marcoes, di sela-sela diskusi bertema ”Mencari Solusi Penanganan Human Trafficking Berbasis Hukum di Sulawesi Selatan” yang digelar di Makassar, Senin (11/9). Diskusi digelar Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).
Diskusi merupakan tindak lanjut penelitian berjudul “Peta Masalah dan Ketersediaan Layanan untuk Penanganan Trafficking di Sulsel” yang disusun Lies bersama Ruri Syailendrawati dan Nurhady Sirimorok. Penelitian juga diselenggarakan AIPJ2.
Lies mengatakan, saat ini pola kejahatan perdagangan orang sudah berubah dengan jenis yang tidak hanya bermotifkan ekonomi, seperti untuk kebutuhan pekerja pabrik atau pekerja industri seks, tetapi juga mencakup trafficking yang terkait kebutuhan ideologi fundamentalisme. “Misalnya, perekrutan untuk organisasi NIIS (Negara Islam di Irak dan Suriah),” ujarnya.
Bahkan, dari penelitian yang dilakukannya di Sulsel, ada aspek sistem kebudayaan yang juga telah berubah. ”Dulu dalam tradisi merantau masyarakat Sulsel, kebudayaan memberi kondisi yang kondusif untuk terjadinya orang berpindah dari kampungnya karena ada sistem jaring pengaman, yakni patron yang memberikan perlindungan. Sekarang jaring pengamannya berubah karena patron saat ini ada yang malah jadi pelaku trafficking itu sendiri,” katanya.
Terkait pencegahan, Lies mengatakan, perlu dilakukan kampanye untuk menyosialisasikan praktik dan penanganan trafficking kepada kelompok-kelompok rentan. ”Peran negara harus dioptimalkan. Tidak bisa hanya meminta penyelesaian dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Dinas Pemberdayaan Perempuan,” kata Lies.
Konsul Jenderal Australia di Makassar Richard Mathews dalam keterangan tertulisnya berharap, temuan ini mendorong dialog antarpemangku kepentingan, lembaga peradilan, institusi hukum, dan berbagai elemen masyarakat. ”Sulawesi Selatan adalah pusat pembelajaran yang penting dalam penanganan trafficking,” ujarnya.[]
Sumber: https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170912/282050507225950
Tauhid Aisyiyah
/0 Comments/in Opini /by Lies Marcoes NatsirSENANG dan bangga PP Aisyiyah pimpinan Ibu Noorjannah Djohantini mendapat kesempatan menjelaskan program kesehatan reproduksi atas dukungan program MAMPU, dan mendapat kunjungan Duta Besar Australia. Saya percaya mereka telah menjelaskan perbedaan mereka dengan program serupa yang dikembangkan pusat-pusat layanan kesehatan yang dikelola pemerintah.
Aisyiyah telah lama menengarai soal timpangnya relasi gender yang berpengaruh pada rendahnya daya tawar perempuan untuk memenuhi kesehatan reproduksi mereka. Aisyiyah menguatkan jamaahnya untuk menolak setiap bentuk pemaksaan hubungan seks apalagi yang berpotensi membawa penyakit ke rumah karena praktik gonta ganti pasangan, atau poligami. Jadi pasti bukan karena fisik biologisnya semata yang harus dijaga melainkan penguatan kuasa perempua atas tubuh dan sekualitasnya.
Itu adalah inti peneguhan ajaran Tauhid yang ditegakkan Aisyiyah yaitu tak menjadikan suami sebagai sesembahan yang maha benar dan maha kuasa, yang menyebabkan perempuan kehilangan kiblatnya.
Tanpa penjelasan serupa itu upaya Aisyiyah hanya akan jadi perpanjangan tangan negara dalam bidang kesehatan, suatu sikap yang sejak dulu dihindari Aisyiyah ketika menolak pemaksaan KB dengan menawarkan “Konsep Keluarga Sakinah”. Tanpa melakukan upaya membangun kesadaran ideologis serupa itu Aisyiyah akan menjadi kaki tangan negara dalam menangani kesehatan reproduksi perempuan yang seharusnya menjadi tugas negara.[]