Nasihat untuk Pemimpin dari Imam Al-Ghazali

Beberapa waktu lalu, saya terlibat perdebatan kecil dengan netizen mengomentari keresahan warga yang hidup di tapak tambang. Dalam konten tersebut, tertulis protes warga yang sering mendengar suara bising serta debu polusi dari aktivitas pertambangan yang terjadi amat dekat dengan rumah warga.

Saya tertegun membaca salah satu komentar yang justru menyalahkan warga. Menurutnya, wargalah yang bersalah karena mau menjual lahannya kepada perusahaan. Sontak saya membalas komentar tersebut. Saya memahami bahwa ujaran semacam itu bersifat misleading dan berbahaya kalau tidak diluruskan.

Logika semacam ini banyak terjadi di masyarakat. Kita hanya melihat permukaannya saja. Ketika ada tambang dekat rumah warga, yang disalahkan warga di sekitar yang menjual tanahnya. Sama seperti kasus yang sempat viral, menghakimi maling ayam sampai mati. Maling ayam tidak dapat dibenarkan. Tapi ada alasan di balik tindakan tersebut: ketimpangan sosial hari ini kian terpampang jelas.

Korupsi triliunan dimaafkan, maling recehan dihabisi. Di situasi seperti ini, keberpihakan kita harus jelas, tidak boleh abu-abu. Siapa lagi yang membantu warga selain warga itu sendiri. Pragmatisme warga yang menjual tanahnya juga tidak bisa lepas dari iming-iming perusahaan yang akan membeli tanahnya dengan harga bombastis. Tapi yang tidak disampaikan oleh perusahaan adalah dampak jangka panjangnya. Masa bodoh dengan dampak. Yang penting keuntungan sebesar-besarnya.

Ketika warga sudah mengeluh dengan aktivitas pertambangan, perusahaan akan “mencuci” tangan dengan mengatakan: “lha, kan salah sendiri kemarin sudah dilepas tanahnya.”

Jadi, alih-alih menyalahkan warga, seharusnya kita melihat ini dalam skala yang lebih luas. Balik lagi ke kasus maling ayam tadi pun sama. Kriminalitas meningkat sekarang itu sebenarnya alarm bagi pemerintah. Dengan tetap tidak membenarkan kejahatannya, tapi itu semua terjadi karena negara gagal menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Malah mempertontonkan orkestrasi pembangunan dapur, koperasi dan kampus dengan biaya fantastis.

Dalam situasi seperti ini, kita merindukan ada sosok guru bangsa yang memberikan nasihat pada pemimpin. Nyatanya, suara kritis itu kian sulit untuk ditemukan. Apalagi ketika pemerintah justru merangkul hampir semua elemen bangsa, termasuk para ulama.

Padahal, dulu Imam al-Ghazali dalam kitab al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk memberikan nasihat penting bagi para pemimpin. Nasihat ini memang secara khusus ditujukan kepada penguasa yang bernama Muhammad bin Malik Syah. Namun, substansi dari pesannya sebenarnya berlaku untuk sepanjang zaman. Dari sepuluh nasihat beliau, kali ini kita renungkan lima nasihat di antaranya.

Pertama, pemimpin harus mengenal terlebih dahulu nilai kekuasaan berikut risiko dan bahayanya. Hal ini yang sering kali luput dalam benak pemimpin hari ini. Mereka berlomba-lomba menduduki jabatan demi memeroleh kekayaan. Padahal seorang pemimpin mempunyai risiko yang amat besar. Ia bisa masuk surga dengan kepemimpinannya, tapi juga bisa mengantarkannya ke neraka. Nabi Muhammad Saw bersabda:

“Manusia yang paling dicintai Allah dan paling dekat dengan-Nya adalah seorang penguasa yang adil. Sementara manusia yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh dari-Nya adalah seorang penguasa yang zalim.”

Kedua, penguasa harus mendengarkan ulama dan waspada pada ulama yang culas. Apa yang digelisahkan Imam al-Ghazali ini rasanya kian banyak terjadi hari ini. Ulama culas nan serakah banyak bermunculan. Mereka hanya menjadi legitimasi dari segala macam kebijakan penguasa. Apa pun yang diinginkan oleh penguasa, akan didukung sepenuhnya oleh ulama ini. Merekalah ulama komisaris. Tampilan luarnya menunjukkan ulama, tetapi kehidupannya dipenuhi takhta hedonis.

Ketiga, jangan merasa puas hanya dengan berpangku tangan menyaksikan kezaliman. Imam al-Ghazali menambahkan pesan: “berilah edukasi terhadap anak muda, teman-temanmu, pekerjamu, dan wakilmu. Jangan pernah Anda rela mereka berbuat zalim, karena Anda pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman mereka.”

Nasihat sang hujjatul Islam ini bisa dikatakan sangat halus dan berprasangka baik kepada pemimpin. Bahkan kalau pemimpin itu baik, tetapi diam melihat anak buahnya melakukan kezaliman, maka itu adalah perbuatan tercela. Apatah lagi jika kezaliman itu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dimulai dari pucuk pimpinan.

Keempat, pemimpin harus menjauhi sifat sombong. Karena kesombongan ini akan melahirkan kemarahan rakyat. Demo besar-besaran terjadi karena rakyat geram melihat pemimpinnya hidup dengan penuh jumawa. Hal yang penting dicatat, Imam al-Ghazali juga tidak membenarkan kemarahan dan dendam kesumat rakyat terhadap pemimpin. Namun, beliau juga mengingatkan penguasa agar tidak menjadi sumber kemarahan rakyat. Di sini logikanya jelas. Alih-alih menyalahkan rakyat an sich, sumber utama dari kemuakan rakyat itu harus dibenahi, yaitu para pemimpinnya.

Kelima, pemimpin harus sederhana atau qanaah. Jangan sekali-kali seorang pemimpin membiasakan diri asyik dengan kesenangan nafsu, mengenakan pakaian mewah dan makan makanan lezat.

Bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa menggunakan pesawat jet pribadi ketika rakyatnya berjuang bisa naik pesawat komersial dengan harga meroket. Apakah etis seorang penguasa jalan-jalan keluar negeri menonton piala dunia ketika banyak warganya mengalami pemutusan hubungan kerja. Di mana hati nurani seorang pejabat yang makan enak sementara banyak anak yang keracunan makanan program pemerintah?

Tak ada keadilan bagi para pemimpin tanpa menghidupi sikap qanaah. Merasa cukup memang menjadi pekerjaan sulit hari ini ketika dunia menampilkan serba kemewahan. Namun, sebagaimana pesan Imam al-Ghazali, pemimpin yang baik bukanlah mereka yang menampakkan kekayaan, tetapi yang mampu menyejahterakan rakyatnya dan itu dimulai dari menjunjung tinggi rasa keadilan. Wallahu a’lam.