Pos

Nepal dan Kemarahan yang Terkepal

/0 Comments/in /by

Rabu, 9 September 2025, Kota Kathmandu bergejolak. Ribuan Gen Z turun ke jalanan melakukan aksi protes. Puncaknya, gedung pemerintah, rumah politisi, bahkan perdana menteri dibakar penuh kemarahan.

Tayangan demo yang disiarkan di media sosial, mengingatkanku pada pemberontakan hewan yang dipimpin oleh Snowball dan Napoleon dalam Animal Farm. Cerita tersebut memang fiktif, tetapi mengandung pesan mendalam. Ketika ‘binatang’ terlalu lama ditindas, ia akan mengganas.

Bukankah manusia pun adalah hewan yang berakal? Idealnya, dengan akal itu, hidup manusia lebih bermartabat daripada makhluk lain yang nir-akal. Sayangnya, justru dengan akal, manusia mengakali kehidupan, hingga menindas mereka yang lemah.

Pemberontakan hewan yang diceritakan George Orwell adalah ilustrasi dari gejolak massa manusia yang turun aksi menurunkan rezim yang sedang berkuasa. Indonesia pada tahun 1998 telah menorehkan sejarahnya. Akhir Agustus kemarin, negeri ini kembali mengulangi sejarah kelam meski tidak sampai menurunkan pemerintahan.

Saat ini, dunia tertuju pada Nepal. Revolusi sedang terjadi di sana. Tetapi, ini bukan hanya soal Nepal, Bangladesh atau Indonesia yang sedang bergejolak. Ketiga negara tersebut, mempunyai benang merah yang sama: jurang ketimpangan ekonomi yang kian jauh, sikap pemimpin dan keluarganya yang sombong nan angkuh, korupsi yang kian menyeluruh, hingga kebijakan yang menyengsarakan rakyat menambah peluh.

Akumulasi dari diamnya rakyat menahan sengsara bertubi-tubi dan tidak adanya pembenahan menyeluruh oleh pemerintah, malah sibuk membuat klarifikasi sana-sini, melahirkan gejolak pemberontakan. Memang aksi kekerasan tak dapat dibenarkan. Tetapi cara apa lagi yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang sudah putus asa menuntut keadilan?

Anomali ini tergambar dengan jelas dalam drama korea berjudul Trigger. Film tersebut memberikan pesan tersirat: ketika mereka yang termarjinalkan dibungkam untuk bersuara, tinggal menunggu waktu, saat ada pemicu, semua akan menjadi ricuh.

Series tersebut mengangkat kondisi negara Korea yang seolah damai dan maju, sebab rakyat dilarang bersuara. Kalau pun mereka mengadu, tak ada yang mau mendengar. Di tengah larangan pemilikan senjata, orang hanya diam menahan luka, lantas ada sosok yang membagi senapan secara cuma-cuma, yang terjadi selanjutnya adalah chaos. Alat pemicu dari kondisi tersebut adalah tarikan pelatuk.

Mereka yang selama ini menahan diri, tiba-tiba menemukan momentumnya untuk mengekspresikan kemarahannya. Senjata adalah trigger bagi masyarakat Korea dalam series tersebut. Di Indonesia, sikap represi polisi yang menyebabkan Affan Kurniawan dilindas dengan sadis adalah faktor pemicu demo besar-besaran di berbagai daerah.

Di Nepal, pelarangan media sosial adalah trigger yang membuat banyak anak muda turun ke jalan. Anak muda yang selama ini dikesankan apatis terhadap persoalan politik, dalam kasus Nepal justru berkata sebaliknya. Ketika kebutuhan utama mereka terganggu, mereka pun dapat beradu.

Lagi-lagi, keduanya hanyalah pemicu. Ibarat balon yang ditiup terus menerus, pada massa tertentu akan meledak. Batas kesabaran itu adalah ketika represi aparat makin menjadi ditambah keangkuhan para wakil rakyat yang minta dilayani.

Lantas apa yang bisa dilakukan? Tak ada cara lain, berbenah dan koreksi diri. Sikap beberapa pimpinan Nepal yang memilih mundur patut diapresiasi. Mundur dari jabatan bukan sikap lari dari tanggung jawab, tetapi sebagai bentuk pernyataan publik bahwa mereka gagal.

Bagi mereka yang enggan mundur pun patut dihargai. Dengan catatan, mereka berani memikul beban di pundak yang lebih besar. Publik menanti reformasi sungguhan. Bukan janji khayalan yang diulang-ulang.

Dimulai dari transparansi gaji dan tunjangan yang besarannya menyayat hati rakyat. Di tengah masyarakat yang berusaha mencari sesuap nasi, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya, sungguh tidak etis ada pejabat yang gajinya ratusan juta.

Selain itu, pemimpin juga perlu menghindari narasi mencari kambing hitam. Ketika ada bentrokan yang berakhir ricuh, penyebabnya adalah demo ditunggangi oleh kepentingan asing.

Siapa asing yang dimaksud juga tak diketahui. Alih-alih melemparkan kesalahan, pemerintah lebih bijak mengakui kekhilafan dan menata kembali sistem keamanan melalui institusi Polri dan TNI. Keduanya tidak boleh sewenang-wenang dan mengekang aspirasi masyarakat. Poinnya adalah dibutuhkan kedewasaan pemimpin untuk mau introspeksi ke dalam.

Sebagaimana kata Mas Sukidi dalam harian Kompas 11/9/2025 (baca di sini), “akar utama masalah bangsa terletak pada kegagalan pemerintah yang besar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi mayoritas rakyat.” Jalan terjal bagi rakyat memperjuangkan keadilan berakhir dengan perlawanan di jalanan.

Saat ini, demo memang sudah mereda. Tetapi perjuangan tak akan purna. Selama keadilan masih menjadi barang langka di negeri ini. Hanya menunggu trigger, semua akan geger.

Ketaatan Bukan Hasil Represi

/0 Comments/in , /by

Setiap manusia mendambakan terjalinnya relasi yang baik antara rakyat dan pemimpinnya. Hal ini menjadi kunci kemajuan suatu masyarakat atau bangsa. Tanpa membangun dan mengusahakan relasi itu, terwujudnya cita-cita bersama tidak akan pernah ada. Relasi yang baik antara rakyat dan pemimpin bukan berarti rakyat harus selalu sepakat apa kata pemimpin. Relasi yang baik mengandaikan kepedulian yang seimbang, seperti saling menghargai, saling mengingatkan, musyawarah, dan tidak pongah. Relasi yang baik bisa dibangun melalui kepercayaan, dan kepercayaan tumbuh dari kejujuran.

Pemimpin adalah bagian dari masyarakat yang diberi kedudukan untuk memimpin dengan menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan sehingga dapat mewujudkan cita-cita bersama. Hal yang ingin saya garis bawahi di sini yaitu pemimpin adalah bagian dari masyarakat. Fenomena pemimpin merupakan bagian dari masyarakat ini akan terlihat jelas sekali pada saat-saat kampanye.

Pada saat itu para calon pemimpin ingin sekali terlihat sebagai bagian dari masyarakat, baik itu sebagai masyarakat desa, kota, orang tua, dewasa, dan juga kaum muda atau gen-Z. Segala upaya dilakukan, dengan desain yang sedemikian rupa sehingga terlihat calon-calon pemimpin itu adalah bagian dari masyarakat, bukan orang asing. Jargon-jargon seperti, ‘putra daerah’, ‘wong cilek’, ‘bolone mase’, ‘pemimpin milenial’ dan sebagainya kerap kali digunakan. Tapi sayangnya fenomena itu kebanyakan hanya terjadi pada saat pencalonan saja.

Dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat yang selalu menekankan nilai ‘bagian dari masyarakat’ ketika menceritakan seorang utusan atau pemimpin [QS.(2):129, 151, QS.(3): 164, QS.(4):59, 83, QS.(9):128, QS.(16):113, QS.(23):32, QS.(62):2]. Ayat-ayat tersebut baru yang secara spesifik langsung menggunakan kata rasul minkum/minhum dan ulil amri minkum/minhum, belum ditambah dengan ayat-ayat yang semakna.

Tentu pengertian ini sudah menjadi pengetahuan umum. Nahasnya pengertian ini seperti hal-hal umum lainnya yang biasa dilewati begitu saja, tanpa pemaknaan yang berarti. Sehingga yang terjadi adalah fenomena-fenomena pemimpin yang tidak memiliki empati. Lebih mengedepankan ego pribadi daripada kesejahteraan rakyatnya. Semua boleh diefisiensi kecuali fasilitas pejabat tinggi.

Hubungan pemimpin dan rakyat adalah hubungan ketersalingan. Keduanya harus sama-sama memberikan kontribusi untuk tercapainnya tujuan bersama. Tujuan bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 antara lain: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat hal itu merupakan tujuan bersama yang harus sama-sama diperjuangkan oleh pemimpin dan seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam laporan SDGs 2023 ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya yang terkait memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terkait memajukan kesejahteraan umum, pemerintah masih memiliki PR yang besar, angka kemiskinan beberapa daerah masih terhitung di atas 20%. Dalam kasus ini tentu kelompok anak-anak dan lansia harus mendapatkan perhatian secara khusus.

Dalam rangka menyejahterakan masyarakat seharusnya pemerintah menggunakan pendekatan kearifan lokal. Jangan sampai kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan menurut versinya sendiri.

Apakah benar dengan menebang hutan adat dapat menyejahterakan masyarakat adat, atau justru menyejahterakan pejabatnya saja? Bagaimana kesejahteraan itu dimaknai oleh masyarakat adat seharusnya juga mendapatkan perhatian, jika memang tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat adat, misalnya.

Terkait mencerdaskan kehidupan bangsa, pertama-tama harus ada pemerataan akses pendidikan. Pada laporan tersebut tercatat anak tidak sekolah usia 16-18 tahun mengalami peningkatan. Kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi juga masih besar antara masyarakat desa dan kota, meskipun masyarakat yang dari kelompok ekonomi kurang mampu sudah mulai mendapatkan perhatian. Selain akses pendidikan, PR yang cukup besar adalah menciptakan iklim lingkungan pendidikan yang kondusif dan aman. Masih terjadi banyak kasus bullying dan juga kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Hal ini sungguh sangat memilukan.

Bagaimana pemimpin dapat memiliki relasi yang sinergis bersama masyarakat? Selama ini yang sering digaungkan adalah ayat-ayat ketaatan pada pemerintah (ulil amri). Ayat ini memang benar, namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ketaatan itu bisa terwujud, tentu bukan dengan represi. Hal yang luput dibicarakan ketika mengutip ayat-ayat ketaatan adalah tentang bagaimana ketaatan itu diperoleh, melalui jalan seperti apa. Jika kita melihat sejarah sebentar, kita akan menemui bagaimana ketaatan itu dibangun melalui kepercayaan, tanpa adanya kepercayaan ketaatan tidak pernah ada.

Nabi Muhammad Saw. ditaati oleh sahabat-sahabatnya dan mendapatkan loyalitas yang begitu dahsyat antara lain karena kepercayaan. Masyarakat Quraish telah memberi gelar Muhammad sebagai al-amiin, yang terpercaya, tidak pernah berdusta. Kepercayaan itu tumbuh mengiringi perjalanan Muhammad sampai menjadi Nabi. Muhammad selalu konsisten menegaskan karakter-karakter baik dalam setiap laku hidupnya. Integritasnya tidak diragukan.

Selain itu keputusan-keputusannya selalu bijaksana dan tidak mementingkan kelompok sendiri, apalagi diri sendiri. Mari ambil salah satu contoh yang familiar, kisah tentang bagaimana Muhammad ketika masa mudanya telah menyelesaikan konflik ‘hajar aswad’ dengan keputusan yang berlian. Meski Muhammad telah dipercaya untuk meletakkan batu mulia itu secara pribadi, namun Muhammad muda memilih untuk melibatkan perwakilan dari suku-suku yang semula berkonflik dan bersitegang. Keputusan cerdas itu akhirnya membuat lega semua suku yang ada.

Ketaatan masyarakat tidak tumbuh dari ruang kosong. Pemimpin tidak boleh hanya menekankan ayat-ayat ketaatan tanpa introspeksi diri. Bagaimana masayarakat mau taat jika keputusan-keputusan yang diambil merugikan masyarakat. Menuntut ketaatan tanpa kemaslahatan adalah bentuk ketidakadilan. Keputusan pemimpin harus merujuk kepada kemaslahatan rakyatnya (tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manutun bil mashlahah).

Kalau demikian, tanpa harus menjual ayat pun otomatis masyarakat akan menunjukkan ketaatan dengan sendirinya. Rakyat dan pemimpinnya akan memiliki relasi yang sinergis. Hanya dengan modal awal yang baik ini cita-cita bangsa akan dapat diwujudkan bersama-sama.

Mengurai Benang Visi Kekhalifahan dan Misi Pelestarian Lingkungan

/0 Comments/in /by

Indonesia adalah negara dengan populasi umat Muslim terbesar kedua di dunia, setelah Pakistan. Terdapat lebih dari 230 juta penduduk Muslim di Indonesia, yang setara dengan 87,2% dari keseluruhan populasi. Namun, di saat yang sama, Indonesia menempati peringkat kelima sebagai negara penghasil sampah terbesar di dunia, ketiga sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di laut, dan kesepuluh sebagai negara paling berpolusi di dunia. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi?

Islam dikenal sebagai agama yang bersih, yang menekankan nilai-nilai menjaga lingkungan serta menolak segala praktik yang merusak alam. Mengapa permasalahan lingkungan justru muncul dari negara yang hampir 88% populasinya beragama Islam? Ini jelas bertolak belakang dan “tidak masuk akal.” Seharusnya, Indonesia menjadi salah satu negara paling bersih, ramah lingkungan, dan bebas polusi.

Visi Kekhalifahan

Terdapat satu visi utama mengenai tujuan diciptakannya manusia. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’ Mereka berkata, ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu?’ Tuhan berfirman, ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'” (QS. Al-Baqarah: 30)

Ayat ini dengan jelas menyebutkan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. “Khalifah fi al-Ardh” merujuk pada makna sebagai wakil Tuhan di bumi. Sebagai wakil Tuhan, manusia diharapkan untuk berperilaku dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan Tuhan, yang menciptakan, merawat, memelihara, dan melestarikan alam serta segala isinya.

Ayat ini juga mengandung amanat bahwa manusia bertanggung jawab untuk memimpin dan menjaga segala sesuatu yang telah Allah titipkan, termasuk alam. Allah menciptakan alam dan seisinya untuk kemaslahatan manusia. Sebagai manusia, kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat apa yang telah Allah berikan demi kelangsungan hidup. Tuntutan menjadi pemimpin yang bijaksana dan memegang amanah harus dipegang teguh, bukan malah menjadi pemimpin yang serakah, rakus, dan sombong.

Pelestarian Lingkungan

Konsep menjaga alam dan lingkungan sejatinya sesuai dengan cara bermuamalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam Islam, terdapat tiga ajaran utama dalam bermuamalah, yaitu hablumminallah (hubungan manusia dengan Tuhan), hablumminannaas (hubungan manusia dengan manusia), dan hablumminalalam (hubungan manusia dengan alam). Sayangnya, masyarakat kita cenderung hanya fokus pada poin pertama dan kedua, sementara poin ketiga seringkali terabaikan.

Kesenjangan ini menyebabkan adanya ketidakselarasan antara ajaran agama dan praktik kehidupan sehari-hari. Ketika umat Muslim di Indonesia tidak menjalankan tanggung jawab lingkungan seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur’an, maka ajaran mengenai hablumminalalam tidak diterapkan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari iman dan ibadah masih kurang.

Dengan pemahaman bahwa menjaga lingkungan adalah bentuk ibadah dan tanggung jawab khalifah, seharusnya Indonesia bisa menjadi contoh dalam pelestarian alam. Tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikan ajaran agama yang kaya akan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan ke dalam kesadaran dan perilaku sehari-hari masyarakat.

Tanpa kesadaran ini, nilai-nilai lingkungan dalam Islam hanya akan menjadi retorika tanpa aksi nyata. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga alam, baik melalui pendekatan agama, kebijakan pemerintah, maupun gerakan sosial yang lebih luas.