Pos

Ketika Kontrasepsi Menjadi Alat Kuasa atas Tubuh Perempuan

Tubuh perempuan kerap kali menjadi arena perebutan kepentingan dan kuasa laki-laki. Bahkan perempuan tak pernah benar-benar bebas menentukan tubuhnya sendiri. Salah satu adalah soal penggunaan kontrasepsi.

Kontrasepsi, yang awalnya hanya sebagai alat bantu untuk menata kehidupan keluarga, justru sering dipakai sebagai instrumen kontrol terhadap tubuh perempuan. Seolah-olah urusan reproduksi hanyalah tanggung jawab perempuan.

Akibatnya, perempuan bukan hanya menanggung beban biologis berupa menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan menyusui, tetapi juga menanggung beban sosial berupa tekanan untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB).

Program KB di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari narasi pembangunan nasional. Ia lahir dengan semangat untuk menekan angka kelahiran. Hal ini agar laju pertumbuhan penduduk selaras dengan ketersediaan sumber daya. Di satu sisi, tujuan ini bisa dimaklumi. Namun di sisi lain, dalam praktiknya, KB sering disalah gunakan sebagai bentuk intervensi negara terhadap tubuh perempuan.

Banyak perempuan di pedesaan, misalnya, dipaksa menggunakan jenis kontrasepsi tertentu. Kalimat yang sering muncul dari tenaga medis atau bidan desa adalah, “Ya sudah, KB yang cocok untuk ibu adalah pil KB, ibu pakai ini saja.” Padahal seharusnya mereka menjelaskan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang tersedia agar perempuan bisa menentukan sendiri yang paling sesuai.

Masalah lainnya, program KB hampir selalu diidentikkan dengan perempuan. Padahal laki-laki juga bisa ber-KB. Sayangnya, sangat jarang laki-laki didorong untuk berpartisipasi, misalnya melalui vasektomi. Akibatnya, seolah-olah yang harus dan bisa dikendalikan hanyalah tubuh perempuan. Pola pikir ini jelas memperlihatkan adanya bias gender dalam sistem sosial kita.

Pandangan KH. Marzuki Wahid: KB Harus Berbasis Keadilan

Dalam salah satu tulisannya berjudul “KB” di Kupipedia.id, KH. Marzuki Wahid memberikan pandangan yang sangat penting. Beliau menekankan bahwa KB harus dilihat dalam kerangka kesalingan (mubadalah). Artinya, keputusan untuk menunda, mengatur, atau membatasi kelahiran bukan hanya tanggung jawab perempuan, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan antara suami dan istri.

Menurut KH. Marzuki, praktik KB yang hanya membebani perempuan adalah bentuk ketidakadilan.

KB seharusnya menjadi upaya bersama untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, dan bermartabat. Dengan demikian, laki-laki pun memiliki kewajiban untuk turut serta, baik dalam bentuk pemahaman, dukungan, maupun tindakan nyata terkait KB.

Pandangan ini sangat relevan untuk mengkritisi praktik di lapangan, di mana kontrasepsi hampir selalu dilekatkan pada tubuh perempuan. Padahal, jika dijalankan dengan prinsip kesalingan, program KB juga bisa melibatkan laki-laki, misalnya melalui vasektomi.

Tubuh Perempuan Bukan Arena Kuasa

Mengontrol tubuh perempuan lewat kontrasepsi sesungguhnya adalah kelanjutan dari cara masyarakat memandang perempuan objek seksual. Perempuan kerap dilihat sebagai “penghasil keturunan” semata, bukan sebagai manusia seutuhnya dengan hak penuh atas tubuh dan kehidupannya. Akibatnya, setiap pilihan perempuan terkait reproduksi sering dicurigai, dipantau, bahkan diputuskan oleh orang lain. Baik oleh suami, keluarga, aparat desa, tenaga kesehatan, hingga negara.

Dalam cara pandang yang adil gender, tubuh perempuan seharusnya bukan lahan yang bisa dikuasai oleh siapa pun. Karena sesungguhnya perempuan sendirilah yang berhak penuh atas tubuhnya, termasuk dalam urusan reproduksi. Maka dari itu, tugas negara dan masyarakat seharusnya adalah memberikan informasi yang benar, fasilitas kesehatan yang ramah, serta kebijakan yang berpihak pada keadilan.

Dengan demikian, isu kontrasepsi perlu dipahami lebih jauh daripada sekadar alat pengendali jumlah penduduk. Bahkan, ia harus dilihat sebagai sarana untuk memaknai tubuh perempuan dan menata relasi laki-laki dan perempuan secara adil.

Terlebih, pandangan KH. Marzuki Wahid di atas dapat menggeser cara kita memahami KB yaitu bukan lagi soal siapa yang dikontrol, melainkan bagaimana suami-istri bersama-sama menata kehidupan mereka dengan penuh kesalingan, cinta, dan tanggung jawab. Dengan cara pandang ini, tubuh perempuan tidak lagi diposisikan sebagai objek yang dikuasai, melainkan sebagai subjek yang dihormati.

Karena itu, sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita terhadap program KB. KB harus dijalankan dalam semangat keadilan, kesalingan, dan penghormatan penuh terhadap tubuh perempuan. Hanya dengan demikian, keluarga sejahtera benar-benar bisa terwujud—yakni ketika hak perempuan atas tubuhnya sendiri dijamin dan dihormati sepenuhnya.

Vasektomi: Antara Berkah atau Musibah?

Belum lama ini, publik dihebohkan dengan pernyataan Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang mensyaratkan vasektomi untuk laki-laki penerima bantuan sosial (bansos). Pernyataan KDM tersebut mengundang diskusi di khalayak ramai. Banyak yang mendukung, tidak sedikit pula yang merundung. Di satu sisi, iktikad KDM untuk menekan laju populasi manusia di Jawa Barat juga patut diapresiasi. Sebab memang lonjakan demografi di Jabar yang segaris lurus tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi.

Dengan populasi hampir lima puluh juta jiwa penduduk, Jabar menduduki peringkat kedua terbanyak penduduk yang miskin setelah Jawa Tengah yaitu sebanyak 7,08%. Masalah tersebut mendorong KDM untuk menyalurkan bansos dengan menekan populasi masyarakat. Sayangnya, solusi yang dipilih adalah vasektomi untuk laki-laki.

Vasektomi adalah salah satu program Keluarga Berencana di antara banyak metode untuk mengatur kelahiran manusia. Mengapa harus vasektomi? Bagaimana pandangan Islam terkait vasektomi dan keluarga berencana? Serta apa yang bisa dilakukan untuk menekan populasi pertumbuhan dan mengurangi pengangguran? Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut.

Program Keluarga Berencana dalam Islam

Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia pertama kali digaungkan oleh pemerintah sekitar tahun 1969-an. Kala itu perdebatan panjang di antara beragam tokoh agama bermunculan. Melalui Badan Nasional, pemerintah membentuk tim yang beranggotakan 9 orang, di antaranya adalah Prof. K.H. Ibrahim Hosein, ayahanda dari Gus Nadirsyah Hosein. Dalam buku “Siapa Bilang KB Haram?” yang diterbitkan Rumah KitaB, Kiai Husein Muhammad, memberikan elaborasi ada perbedaan pandangan antara yang pro dan kontra.

Bagi yang kontra-KB, mereka menganggap bahwa program pemerintah ini adalah upaya pembatasan kelahiran (tahdid al-nasl). Pembatasan ini tentu bertentangan dengan takdir Tuhan yang bisa menganugerahi keturunan bagi sebuah keluarga. Apalagi ada anggapan bahwa anak sebagai karunia atau rezeki dari Ilahi, sehingga membatasi apalagi menolak kehadirannya bertentangan dengan syariat.

Sedangkan bagi kelompok yang mendukung, program KB adalah ikhtiar manusia untuk mengatur kelahiran (tanzhim al-nasl) dalam kerangka kesehatan reproduksi, pendidikan yang lebih baik dan kesejahteraan keluarga. Mengatur kelahiran itu penting agar dapat menghasilkan generasi yang kuat. Al-Quran pun mewanti-wanti mereka yang meninggalkan generasi lemah sebagaimana firman-Nya dalam Surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

Di sinilah letak strategis KB sebagai upaya menjaga keturunan (hifzh al-nasl). Bahwa maqasid al-syariah itu tidak hanya mendorong keturunan yang melimpah, tetapi juga generasi yang membawa maslahah. Dalam konteks situasi hari ini, kita melihat bahwa permasalahan populasi manusia tidak bisa dianggap sepele. Karenanya Mukti Ali dan Roland Gunawan dalam buku “Siapa Bilang KB Haram?” menegaskan ada empat pertimbangan program KB.

Pertama, kepentingan ekologis. KB menjadi keharusan bagi keluarga, negara dan bahkan bagi penduduk dunia. Bumi rumah yang dihuni bersama ini makin lama kian sesak dengan manusia yang terus bertambah. Volume bumi yang tetap, sementara makhluk penghuninya meningkat, membuat pengaturan populasi menjadi urgen.

Kedua, kepentingan domestik (keluarga). Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang mampu mengatur kuantitas dan kualitas anak. Istilah “banyak anak, banyak rezeki” perlu dikoreksi. Sebab kuantitas tidak selalu berbanding dengan kualitas. Keluarga yang mempunyai banyak anak sering terjerumus pada kemiskinan mengakar ketika tidak dibarengi dengan kualitas pendidikan dalam keluarga. Dalam konteks ini, KB dapat menjadi solusi terukur untuk mengatur jumlah anak yang diinginkan.

Ketiga, kepentingan demografis. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dan tidak terkontrol sangat berpotensi menyebabkan terjadinya krisis pangan, konflik dan perebutan aset sumber daya alam. Keempat, kepentingan hak-hak kesehatan reproduksi. Perempuan yang sering melahirkan mempunyai risiko lebih besar terhadap kesehatan. Ada penyakit kanker serviks, kanker rahim, dan lain-lain yang juga erat kaitannya dengan praktik reproduksi yang tidak sehat.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa program KB memang relevan untuk dilakukan. Meski pada saat yang sama, kita pun memahami bahwa program ini tidak bisa dilepaskan dari proses politik Orde Baru yang ingin melakukan kebijakan pembangunan. Tetapi poinnya adalah bagaimana mempersiapkan kualitas manusia yang cerdas dan berintegritas.

KB pun terus masif dilakukan dari tahun ke tahun dan dilakukan tidak hanya oleh perempuan, tetapi juga laki-laki. Meskipun dalam realitasnya, yang sering melakukan KB hanyalah pihak istri saja. Padahal laki-laki juga dapat mengikuti program KB, termasuk vasektomi.

Apa Itu Vasektomi?

Ada beberapa pilihan KB untuk laki-laki antara lain adalah kondom, vasektomi, suntik testosteron, dan pil KB. Kondom merupakan metode yang paling mudah digunakan dan memberikan perlindungan dari penyakit menular seksual. Vasektomi adalah prosedur bedah yang memotong saluran sperma, sehingga sperma tidak bisa keluar saat ejakulasi. Sedangkan suntik testosteron dan pil KB masih dalam tahap pengembangan dan penelitian, tetapi berpotensi mengurangi produksi sperma.

Vasektomi menjadi kian diperbincangkan pasca KDM berencana melakukannya bagi penerima bansos. Dengan melakukan vasektomi, seorang pria tidak lagi dapat mengeluarkan cairan sperma. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, vasektomi dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengatur kelahiran anak. Menjadi perdebatan, sebab vasektomi menjadi syarat menerima bansos. Dengan program tersebut, vasektomi tidak lagi dilakukan dengan kesadaran pilihan, tetapi sebatas demi mendapatkan bansos.

Otoritas Tubuh Bagi Setiap Insan

Masalah utama vasektomi sebagai syarat bansos adalah meniadakan otoritas tubuh manusia atas dirinya sendiri. Biasanya yang menjadi korban adalah hak tubuh perempuan yang dibatasi. Padahal poinnya adalah bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak atas tubuh yang sama. Hanya saja, di alam pikiran patriarki seperti di Indonesia, perempuan lebih sering kehilangan hak otoritas atas tubuhnya.

Mencuatnya vasektomi ini baru membuat ‘kebakaran’ para lelaki yang memang tidak mau diatur soal KB. Lagi-lagi, konsep mubadalah bisa diterapkan di sini. Keputusan KB dalam satu keluarga harus atas komunikasi dua arah, kesalingan, dan bukan atas tendensi penekanan satu pihak atas pihak lain.

Apalagi isunya meluas pada syarat pemberian bansos. Bansos juga lebih kuat muatan politisnya. Karenanya menyikapi vasektomi ini perlu melihat dari berbagai perspektif. Bahwa sebagai pilihan mandiri seorang laki-laki, hal itu perlu dihormati. Sebagaimana perempuan juga mempunyai otoritas yang sama atas tubuhnya.

Oleh karena itu, pro-kontra vasektomi ini menjadi refleksi untuk belajar kembali isu gender dan otoritas tubuh. Setidaknya ada tiga poin yang perlu digarisbawahi. Pertama, pemilihan untuk KB atau tidak dalam sebuah keluarga adalah keputusan bersama kedua belah pihak, bukan keputusan sepihak apalagi keputusan dari otoritas luar seperti tendensi pemerintah melalui bansos.

Kedua, setiap manusia mempunyai hak atas tubuh mereka masing-masing. Hak atas tubuh itu tidak boleh direnggut atas dasar pemerataan populasi atau kepentingan ekonomi. Termasuk dalam hal ini, perempuan pun harus merdeka dengan tubuhnya, yang selama ini ditekan oleh norma agama, sosial dan budaya. Kalau pun mereka mau mengenakan pakaian tertentu, itu semua adalah hasil dari pengalaman dan pengetahuan personal. Bukan tuntutan dari pihak luar.

Ketiga, permasalahan demografi tidak bisa diselesaikan dengan vasektomi sepihak. Justru itu hanya akan melahirkan problem baru. Hal yang perlu digagas dalam konteks peningkatan populasi bukanlah dengan vasektomi sepihak, tetapi menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan dan melahirkan generasi yang berkualitas.

Kesadaran masyarakat itu dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Memang perubahan dapat dirasakan dalam jangka panjang, tetapi itu jauh lebih berdampak daripada sebatas menekan sekilas dengan pemaksaan, tetapi tidak ada penghayatan. Ketika masyarakat sudah mempunyai pemahaman yang benar terkait masalah demografi dan kerusakan ekologi, maka mereka pun akan dengan sadar menekan dan membatasi jumlah anak yang dimiliki.

Jadi, apakah vasektomi berkah atau musibah? Jawabannya tidak sesimpel hitam dan putih. Perlu melihat dari berbagai aspek, termasuk melihat bahwa populasi manusia yang kian berjubel memadati alam, jika tidak direm, maka akan makin merusak.