Pos

Membaca “Orang-orang Proyek” Ahmad Tohari

Belakangan ini, ruang-ruang diskusi dan obrolan saya kerap diisi oleh kecemasan kawan-kawan sebaya yang gagap beradaptasi di lingkungan kerja. Di satu sisi, mereka datang membawa gairah dan idealisme yang menyala. Namun di sisi lain, tatanan realitas pekerjaan menyambut mereka dengan kebiasaan potong kompas, patronase “orang dalam”, dan tekanan struktur yang menuntut kompromi etis secara masif.

Gelisah tersebut menyeret ingatan saya pada sosok Kabul dalam novel Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari. Bagi Tohari, “orang-orang proyek” bukan sekadar mereka yang bergelut dengan semen dan besi, melainkan sebuah metafora atas wujud manusia yang terperangkap dalam watak primitif: keserakahan.

Namun perlu ditekankan, kritik Tohari ditujukan spesifik kepada para pemegang proyek, bos, dan mandor yang memimpin. Bagi para buruh kasar, tak ada ruang untuk keserakahan sebab upah yang diterima pun sekadar pas-pasan. Di sinilah ketimpangan sosial terpampang nyata; mereka yang memeras tenaga fisik paling besar justru mendapat imbalan paling sedikit dibanding mereka yang duduk manis di balik meja.

Menyoal Proyek Kegiatan

Novel ini membawa kita melihat kenyataan bahwa di negara ini, kita sering kali berlindung di balik kata “program” kerja yang sebenarnya tak lebih dari proyek bancakan. Kata “proyek” membawa konotasi yang khas: sebuah kegiatan resmi yang sengaja direkayasa agar menciptakan celah bagi jalan pintas menuju kekayaan akumulatif pribadi.

Jika dalam novel itu yang disoroti adalah proyek membangun jembatan, maka saat ini kita pun dihadapkan dengan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Baik proyek jembatan maupun MBG dan KDMP, semua hakikatnya hanya untuk memperkaya kelompok tertentu saja. Itu baru proyek yang besar.

Dari pusat hingga daerah, tak terhitung proyek-proyek yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri. Semua berkedok demi kemaslahatan umat. Memperbaiki jalan, membangun rumah ibadah, membuka sekolah, dan sebagainya, sering kali diselewengkan menjadi proyek keuntungan semata.

Idealisme vs Pragmatisme

Di tengah lingkungan kerja yang berorientasi proyek semacam ini, orang-orang idealis kerap dipandang sebagai makhluk aneh, lucu, bahkan bloon. Pragmatisme telah mengakar, hingga siapa pun yang mencoba bersuara jujur dianggap asing.

Logika ini terwakili lewat celotehan Dalkijo dalam novel tersebut: “Jadi, Dik Kabul, bagi saya hanya sikap pragmatis yang bisa menghentikan sejarah panjang kemiskinan saya.” Pernyataan ini menjadi tameng pembenaran mayoritas orang untuk melegitimasi ketakutan akan kemelaratan. Seolah-olah, satu-satunya cara keluar dari penderitaan finansial adalah dengan melebur ke dalam arus keserakahan kolektif.

Namun, keserakahan yang dibungkus nama pragmatisme tersebut sejatinya tidak pernah memiliki titik henti alami. Tohari menggambarkan kerakusan manusia melalui perumpamaan rayap: rayap baru akan berhenti menggerogoti kayu bila kayunya sudah habis, atau bila mereka disiram racun antiserangga. Memilih ikut edan demi mengusir kemelaratan hanya akan menjebak kita pada lingkaran setan yang tak berakhir.

Menghadapi arus utama itu, falsafah hidup Kabul menjadi sangat relevan. Baginya, kemiskinan memang musuh yang harus dihancurkan, tetapi tidak boleh didasari oleh dendam pribadi yang berujung pada kompromi egoistis. Kemiskinan berkaitan erat dengan problem struktural dan kultural. Mengentasnya membutuhkan solidaritas, semangat setia kawan yang tinggi, serta rasa tanggung jawab sosial, bukan sikap melompati etika demi menyelamatkan diri sendiri.

Lantas, apakah kejujuran yang sering dituntut untuk dibuktikan melalui kesahajaan sama dengan mempertahankan kemelaratan? Mengasumsikan bahwa orang jujur pasti hancur dan bahwa untuk sukses seseorang harus pintar menjilat, bermuka dua, serta berbohong, adalah kerangka berpikir yang keliru.

Kesederhanaan adalah kekayaan luar biasa yang sering kali bersanding dengan kejujuran. Mereka yang memilih jalan bersahaja amat kaya akan “rasa kaya”. Sebuah kondisi batin yang bebas dari cemas, kemelekatan benda, dan kebangkrutan moral.

Narasi Tohari kemudian menyodorkan benteng pertahanan terakhir yang bersumber dari akar nilai paling mendasar: kesederhanaan yang profetik. Ada petuah menyentuh tentang bagaimana sosok ibu (biyung) membesarkan anaknya:

“Kamu harus bangga punya biyung perempuan sejati dan perkasa. Biyungmu memasukkan ke perutmu makanan surgawi, meskipun ujudnya gembus dan oyek. Surgawi, karena makanan itu adalah hasil keringat biyung sendiri. Dengan makanan yang sebaik itu jiwa dan hatimu bisa tetap cablaka: jujur, sederhana, apa adanya.”

Integritas di tempat kerja tidak dibentuk oleh besarnya insentif atau posisi dalam struktur, melainkan dari keberanian menjaga kemurnian prinsip. Makanan dan rezeki yang didapat dari kejujuran, meski sederhana, itulah yang menjaga jiwa tetap cablaka: jujur, independen, dan tidak mudah tunduk pada hegemoni kompromi.

Menjaga Nilai di Pusaran Kekuasaan

Fenomena hari ini justru memperlihatkan ironi yang lebih merisaukan: betapa banyaknya mantan aktivis—yang dulu berteriak lantang membela rakyat—kini justru dengan mudah menggadaikan idealismenya ketika masuk ke dalam pusaran kekuasaan dan birokrasi.

Alih-alih mewarnai sistem, mereka malah diwarnai dan meluruh ke dalam cara kerja lama yang bobrok. Syahwat kekuasaan dan kenyamanan fasilitas perlahan mengikis keberanian moral yang pernah mereka banggakan dalam teriakan orasi yang dikumandangkan.

Padahal, seorang idealis tidak harus mengisolasi diri dari realitas. Kita tetap perlu bekerja, mengisi jabatan profesional, dan mengambil ruang-ruang politik strategis. Kekuasaan dan instrumen pekerjaan adalah alat yang sah untuk melakukan perubahan berdampak luas. Namun, kuncinya terletak pada komitmen untuk tetap menjaga semangat dan nilai yang dijunjung tinggi.

Caranya adalah dengan melatih diri untuk tetap hidup sederhana. Kesederhanaan hidup adalah jangkar utama agar seseorang tidak mudah disogok, tidak gampang diancam, dan tidak bergantung pada kemewahan jabatan. Ketika standar hidup kita tidak digantungkan pada fasilitas kekuasaan, kita tidak akan takut kehilangan posisi demi mempertahankan integritas.

Namun, jika pada akhirnya lingkungan kerja atau ruang politik tempat kita berada sudah sedemikian bobrok, membusuk dari dalam, dan tidak lagi bisa diubah meski berbagai upaya telah dilakukan, maka keberanian tertinggi seorang idealis bukanlah bertahan sambil berkompromi, melainkan berani melangkah keluar. Angkat kaki dari ruang yang kotor dan konsisten bersuara lantang sebagai oposisi di luar adalah cara elegan untuk menjaga kewarasan akal publik tidak rusak dimakan rayap.

Polemik Gaji Guru vs Pegawai Cuci Ompreng MBG

Ramainya perbandingan gaji guru dengan pegawai pencuci ompreng dalam program MBG sebenarnya bukan sekadar isu upah. Ia seperti cermin yang memantulkan cara kita memaknai pendidikan. Di balik polemik itu, tampak satu persoalan mendasar: pendidikan dipersempit menjadi jalan menuju pekerjaan, bukan proses membentuk manusia seutuhnya.

Cara pandang ini sejalan dengan arus pragmatisme pendidikan yang banyak dipengaruhi pemikiran John Dewey. Dalam logika ini, pendidikan dinilai dari manfaat praktisnya. Yang penting adalah apa yang bisa langsung dipakai, apa yang cepat menghasilkan, dan apa yang terlihat hasilnya. Pengetahuan diukur dari kegunaan ekonominya. Tanpa disadari, sekolah pun diperlakukan seperti pabrik tenaga kerja.

Dampaknya terasa dalam keseharian. Orang tua cemas jika anaknya tidak “menghasilkan”. Guru merasa gagal jika nilai murid rendah. Murid belajar untuk angka, bukan untuk makna. Tekanan agar “sukses” secara materi melahirkan kebiasaan yang tidak sehat: menyontek, mengejar nilai dengan segala cara, bahkan kehilangan kejujuran akademik. Pendidikan kehilangan ruhnya sebagai proses pendewasaan.

Padahal, sejak awal, pendidikan dimaknai sebagai bimbingan untuk memanusiakan manusia. Pemikir pendidikan seperti M. J. Langeveld menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar orang dewasa untuk menuntun anak mencapai kedewasaan mental dan moral. Artinya, pendidikan tidak pernah dimaksudkan hanya untuk mencetak pekerja, tetapi untuk membentuk pribadi yang utuh.

Ketika pendidikan dipersempit menjadi pelatihan kerja, posisi guru ikut menyempit. Guru tak lagi dilihat sebagai pembimbing manusia, melainkan sekadar penyampai materi. Nilainya diukur dari hasil ujian, bukan dari kualitas karakter yang dibangun. Maka, tidak mengherankan jika muncul narasi yang membandingkan guru dengan profesi lain berdasarkan ukuran materi semata.

Dalam tradisi pendidikan Islam, cara pandang ini terasa janggal. Syed Muhammad Naquib al-Attas memperkenalkan konsep ta’dib: pendidikan sebagai penanaman adab yang menyatukan ilmu dan amal. Ilmu tidak pernah netral; ia mengandung nilai dan harus diamalkan untuk kebaikan. Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi pembentukan sikap hidup.

Gagasan ini sejalan dengan pandangan Ahmad D. Marimba, Muhammad Quthb, dan M. Arifin yang menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah melahirkan manusia beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab. Menariknya, semangat ini juga tercermin dalam tujuan pendidikan nasional yang menempatkan iman, takwa, dan akhlak mulia sebagai fondasi sebelum kecakapan teknis.

Lebih jauh, al-Attas menjelaskan bahwa manusia tidak hanya hidup untuk urusan dunia, tetapi juga memikul tanggung jawab akhirat. Pendidikan seharusnya membantu manusia memahami perannya dalam keseluruhan kehidupan, bukan hanya dalam dunia kerja. Inilah perbedaan antara pendidikan yang membentuk manusia dengan pelatihan yang membentuk pekerja.

Karena itu, dalam pandangan para ulama seperti Abu Hamid al-Ghazali dan Burhanuddin al-Zarnuji, guru memiliki posisi yang sangat mulia. Guru bukan sekadar pengajar, tetapi pembimbing jiwa. Ia menuntun murid mengenal kebenaran, membersihkan hati, dan membangun adab. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas jiwa guru.

Di titik ini, polemik gaji guru menjadi terasa ironis. Ia memperlihatkan betapa kita menilai pendidikan dengan kacamata yang keliru. Selama pendidikan dipandang hanya sebagai jalur ekonomi, guru akan selalu dibandingkan dengan profesi lain berdasarkan angka. Namun jika pendidikan dipahami sebagai proses membangun kualitas manusia, maka guru adalah arsitek peradaban.

Manusia yang berkualitas adalah mereka yang sadar peran dan tanggung jawabnya, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan kehidupannya secara luas. Jika manusia-manusia seperti ini lahir dari proses pendidikan, maka perbaikan sosial, budaya, bahkan ekonomi akan mengikuti.

Karena itu, yang perlu diluruskan bukan hanya soal kebijakan upah, tetapi cara kita memandang pendidikan. Pendidikan harus dikembalikan pada nilai intinya: memanusiakan manusia. Di sanalah kita akan memahami bahwa peran guru tidak pernah bisa diukur hanya dengan rupiah.

Dengan demikian, ketimpangan gaji guru vs pencuci ompreng MBG bukan hanya sebatas angka, tetapi cerminan pilihan nilai pembangunan manusia. Tanpa keberanian menata ulang prioritas, manusia yang menjadi bagian kelompok marginal akan tetap menjadi penerima bantuan jangka pendek, bukan subjek pembangunan yang berdaya melalui pendidikan yang berkualitas dan bermutu.