Impunitas Adalah Legitimasi Paling Lurus untuk Melanggengkan Kekerasan: Catatan Jelang 16 HAKTP 2026
Setiap kali seorang pelaku kekerasan seksual melenggang bebas di hadapan hukum, atau hukum bertekuk lutut di hadapan relasi kuasa, negara sebenarnya sedang mengirimkan pesan terang-terangan bahwa tubuh perempuan dan kelompok rentan adalah ruang yang boleh dilanggar tanpa konsekuensi.
Dalam banyak kasus, kekerasan tidak berhenti pada peristiwa pertama. Kekerasan justru berulang karena sistem membiarkannya hidup. Di titik inilah impunitas bekerja. Ia hadir bukan sebagai ketiadaan hukuman, melainkan legitimasi paling lurus untuk melanggengkan kekerasan.
Menjelang peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) pada 25 November hingga 10 Desember 2026, UN Women menetapkan tema global yang sangat relevan dengan situasi hari ini: “UNiTE to End Violence Against Women and Girls: Ensure justice, protect survivors, end impunity”. Tema ini lahir dari kesadaran bahwa regulasi di atas kertas tidak akan pernah cukup jika akses keadilan tetap timpang, penyintas terus dibiarkan berjuang sendirian, dan pelaku selalu menemukan celah untuk lolos dari pertanggungjawaban.[1]
Ketika Relasi Kuasa Menguji Rasa Keadilan
Di Indonesia, wajah impunitas itu tergambar jelas dalam berbagai kasus kekerasan seksual yang menyeret figur berkuasa. Salah satu potret paling mencolok adalah perjalanan kasus Mochamad Subchi Azal Tsani alias Bechi, anak seorang pengasuh pesantren ternama di Jombang, Jawa Timur.
Sejak ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan santriwati pada akhir 2019, proses hukum terhadapnya berjalan tertatih, diwarnai penolakan panggilan pemeriksaan, penetapan status buron, hingga drama penjemputan paksa pada Juli 2022.
Meski akhirnya divonis tujuh tahun penjara, polemik keadilan belum selesai. Publik kembali dikejutkan ketika terungkap bahwa Bechi telah memperoleh pembebasan bersyarat sejak Agustus 2025 setelah menerima serangkaian remisi, dan bahkan sempat menjalani kewajiban lapor hanya melalui panggilan video dengan alasan kesibukan bekerja.
Keringanan demi keringanan tersebut memicu gelombang kritik luas karena melukai rasa keadilan para penyintas, hingga akhirnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencabut status bebas bersyaratnya dan mengembalikannya ke dalam sel pada Oktober 2026.
Kasus Bechi menunjukkan betapa rapuhnya keadilan bagi penyintas ketika berhadapan dengan privilese sosial, pengaruh tokoh, dan celah administratif. Bahkan setelah vonis dijatuhkan, penyintas masih harus menyaksikan betapa mudahnya sistem memberikan kelonggaran kepada pelaku.
Angka yang Terus Membesar di Balik Gunung Es
Kasus di Jombang bukanlah anomali tunggal, melainkan puncak gunung es dari krisis kekerasan berbasis gender di Indonesia. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan yang dirilis pada Maret 2026, tercatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang tahun 2025.
Khusus untuk pengaduan yang masuk langsung ke Komnas Perempuan, jumlahnya melonjak 10 persen menjadi 4.597 kasus, atau rata-rata sekitar 19 pengaduan setiap harinya.
Data tersebut memperlihatkan bahwa ruang yang seharusnya paling aman justru sering menjadi lokasi kekerasan paling brutal seperti:
Ranah Personal: Mencapai 2.067 kasus pengaduan, didominasi oleh kekerasan terhadap istri (661 kasus), kekerasan oleh mantan pacar (534 kasus), dan kekerasan dalam pacaran (518 kasus).
Ranah Publik dan Digital: Sebanyak 1.489 kasus terjadi di ranah publik, dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menempati posisi tertinggi sebanyak 1.091 kasus. Penyebaran konten intim non-konsensual, pemerasan digital, hingga manipulasi berbasis kecerdasan buatan menjadi teror baru yang menghancurkan hidup korban.
Femisida: Sepanjang 2025, Komnas Perempuan mencatat setidaknya 8 pengaduan kasus femisida, pembunuhan terhadap perempuan karena gendernya, yang mayoritas dilakukan oleh pasangan intim atau anggota keluarga sebagai puncak dari kekerasan berulang yang tidak tertangani.
Di luar statistik tersebut, pemberitaan media sepanjang 2025 hingga 2026 terus dipenuhi laporan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, lembaga keagamaan, tempat kerja, hingga aparat penegak hukum sendiri. Banyak korban memilih bungkam karena takut akan stigma, tekanan keluarga, kriminalisasi balik, atau proses hukum yang berbelit dan menyakitkan.
Memutus Mata Rantai Impunitas
Ketika negara gagal menjamin proses hukum yang adil, masyarakat tanpa sadar diajak untuk menormalisasi kekerasan. Pelaku potensial belajar bahwa kejahatan mereka dapat dinegosiasikan dengan uang, jabatan, atau pengaruh sosial. Sebaliknya, penyintas dipaksa menanggung trauma seumur hidup sambil berhadapan dengan budaya menyalahkan korban (victim-blaming).
Melalui seruan Ensure justice, protect survivors, end impunity, kampanye 16 HAKTP 2026 menuntut perubahan struktural yang nyata, bukan cuma seremoni tahunan dengan tiga tahapan. Langkah pertama adalah memastikan keadilan, di mana penegakan hukum melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus dijalankan secara konsisten tanpa pandang bulu, menuntut aparat penegak hukum untuk bekerja dengan perspektif korban, bebas dari intervensi kekuasaan, serta menutup celah impunitas baik di ruang luring maupun daring.
Selanjutnya pada langkah kedua untuk melindungi penyintas, keadilan tidak berhenti pada ketukan palu hakim semata, melainkan mewajibkan negara menjamin layanan pemulihan komprehensif mulai dari pendampingan hukum gratis, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, rumah aman, hingga restitusi dan perlindungan dari ancaman balas dendam.
Akhirnya sebagai langkah ketiga demi mengakhiri impunitas, tidak boleh ada kompromi, mediasi paksa, ataupun perlakuan istimewa bagi pelaku, sehingga seluruh lembaga pendidikan, institusi keagamaan, korporasi, hingga negara wajib memiliki mekanisme pencegahan dan sanksi tegas yang transparan.
Kekerasan terhadap perempuan bukanlah takdir sosial yang tak terelakkan. Kekerasan bertahan hidup karena adanya pembiaran. Menyambut 16 HAKTP 2026, mengakhiri impunitas adalah syarat mutlak agar keadilan tidak lagi menjadi barang mewah bagi penyintas, dan ruang hidup di Indonesia benar-benar aman.
Selamat menyambut dan menggalakkan kampanye 16 HAKTP, tiap kita (terutama perempuan) berhak dan layak bebas dan aman dari segala bentuk kekerasan!
[1] https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/unite/theme











