Pos

Ilusi Kemaslahatan dalam Bisnis Tambang

/0 Comments/in , /by

Keputusan dua organisasi masyarakat berbasis agama, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MU), untuk menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah menarik perhatian masyarakat. Dua ormas yang terkenal memiliki banyak perbedaan itu akhirnya satu suara: mereka sama-sama terlibat dalam aktivitas bisnis tambang. Wajah kedua ormas yang selama ini dikenal dengan perannya di masyarakat dalam berbagai bidang pun seketika berubah.

Nahdlatul Ulama sebagai ormas pertama yang menerima tawaran tersebut dikritik habis-habisan mengenai kapasitas dan kapabilitas organisasi dalam bisnis tambang. Reaksi masyarakat semakin membuncah ketika Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, terang-terangan mengungkapkan alasan penerimaan izin tambang untuk kebutuhan pendanaan program dan infrastruktur NU.

Selang dua bulan setelah NU menerima izin pengelolaan tambang, Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan Islam yang sama besarnya pun menyusul. Harapan masyarakat yang sudah terlanjur percaya bahwa Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam bisnis yang memiliki rekam jejak buruk bagi kondisi lingkungan dan sosial itu pun pupus. Respon masyarakat terhadap organisasi masyarakat berbasis agama pun berubah, seolah tak ada lagi harapan.

Citra Ormas Agama: Tidak Responsif terhadap Masalah yang Mendesak

Selama ini, ormas agama di Indonesia memiliki arti tersendiri karena perannya dalam kehidupan masyarakat. Jika dilihat dari sejarahnya, kedekatan kedua ormas dengan masyarakat sejalan dengan kontribusi mereka terhadap sejarah politik di Indonesia. Baik NU maupun Muhammadiyah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan kemerdekaan serta perjalanan menjaga stabilitas politik berbasis demokrasi di Indonesia. Hingga akhirnya, kedua organisasi tersebut fokus terhadap perannya dalam menjaga demokrasi dan menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat serta toleran kepada masyarakat.

Namun, lambat laun, seiring dengan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat, citra ormas tak lagi begitu dekat di masyarakat. Dilansir dari riset Hamzah Fansuri melalui The Conversation, terlalu fokusnya kedua ormas tersebut pada isu politik menyebabkan popularitasnya menurun di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat perkotaan. Masyarakat menganggap bahwa keberadaan ormas agama tidak mampu merespons permasalahan sehari-hari yang dihadapi, termasuk salah satunya masalah lingkungan. Sehingga, pengaruh kedua ormas ini pun tidak dirasakan dan mengalami penurunan.

Kedua ormas yang jumlah pengikutnya mencapai ratusan juta itu juga dikenal dekat dengan lingkaran elite politik. Menurut artikel peneliti Greg Fealy, NU memiliki citra yang dekat dengan politik kekuasaan pemerintah. Bahkan, menurut peneliti asal Australia tersebut, hubungan pemerintah dengan NU adalah bentuk jebakan politik. Pemerintah pun memberikan banyak keuntungan yang malah dinikmati oleh NU. Sedangkan Muhammadiyah tidak nampak menonjol, bahkan seolah-olah bersikap oposisi, namun tidak banyak menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Masyarakat pun pada akhirnya tidak menemukan ruang untuk permasalahan yang sedang dihadapi, yang berkaitan dengan masalah sehari-hari yang kian lama kian kompleks sebab dan dampaknya. Masalah lingkungan merupakan satu dari masalah sehari-hari yang harus dihadapi oleh masyarakat di tengah banyaknya kerusakan alam dan ancaman krisis iklim.

Bisakah Ormas Membawa Kemaslahatan dalam Bisnis Tambang?

Dalam rilis pers pernyataan Muhammadiyah yang siap mengelola tambang melalui unggahan Instagramnya, Muhammadiyah menyatakan bahwa pertimbangan menerima izin pengelolaan tambang dalam poin pertama adalah sebagai bentuk pemanfaatan kekayaan alam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan hidup material dan spiritual.

Pengelolaan tambang, dalam hal ini tambang batu bara, memang bermanfaat untuk kebutuhan energi serta kondisi ekonomi. Di sisi lain, rentetan masalah yang berdampak jangka panjang tidak sepadan dengan manfaat yang dihasilkan. Apalagi, ketergantungan terhadap batu bara semakin mengakar dan berdampak buruk bagi berbagai bidang. Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), watak industri tambang yang destruktif justru akan menimbulkan banyak permasalahan baik dari segi lingkungan, hukum, sosial, maupun ekonomi.

Walaupun ada kepercayaan bahwa industri tambang bisa “bersih” dan “berkelanjutan”, kepercayaan itu masih berada pada tahap kemungkinan. Dilansir dari laman National Geographic, masih banyak teknologi baru yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diterapkan pada skala komersial yang lebih besar. Belum lagi dari segi kebijakan undang-undang dan faktor lain yang tidak sejalan dengan dampak buruk yang dirasakan umat manusia.

Batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (non-renewable resource). Dalam prosesnya, siklus pengelolaan tidak dapat berkelanjutan karena ketika habis maka akan mencari area baru, yang mana membutuhkan banyak ruang sehingga banyak lahan hidup masyarakat hingga hutan pun ditebang.

Dari segi dampak buruk terhadap lingkungan, bisnis tambang batu bara konvensional masuk sebagai aktivitas manusia yang paling merusak dunia. Peningkatan emisi karbon yang menyebabkan suhu bumi meningkat, banjir dan tanah longsor akibat deforestasi, pencemaran air dan udara, serta kehilangan lahan bagi ragam hayati dan hewani adalah rentetan masalah lingkungan yang menyengsarakan.

Selain itu, bisnis tambang yang hingga kini masih berjalan masif juga bertolak belakang dengan komitmen Indonesia dan berbagai negara di dunia dalam menurunkan emisi karbon. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang berkomitmen menurunkan emisi untuk memperlambat laju suhu agar tidak naik lebih dari 1,5 derajat dalam Perjanjian Paris 2016. Bahkan, Indonesia dalam berbagai konferensi, salah satunya dalam Conference of Parties 26 tahun 2021, menyatakan target nol emisi karbon (Net Zero Emission) pada tahun 2060.

Menurut NRDC, salah satu upaya untuk mengurangi dampak buruk lingkungan yang dirasakan adalah dengan mengembangkan sumber energi terbarukan dalam skala yang lebih besar. Sumber energi terbarukan (renewable energy) merupakan sumber energi yang tersedia oleh alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Pertanyaannya adalah, jika memang ingin berkontribusi untuk kemaslahatan, mengapa tidak terjun saja dalam bisnis atau program yang berkaitan dengan energi terbarukan?

Padahal, Muhammadiyah memiliki program 1000 Cahaya untuk memilih sumber energi bersih untuk bidang usahanya seperti sekolah, kampus, masjid, hingga badan amal. Pun juga NU yang memiliki program Pesantren Hijau yang mendorong pesantren-pesantren untuk melek teknologi dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Bukankah ini upaya yang bertolak belakang dengan nilai-nilai agama untuk menjaga alam dan tidak berbuat kerusakan?

Dengan ini, melihat watak bisnis pertambangan, dampak, serta kontradiksi atas komitmen pemerintah dan berbagai negara di dunia yang berupaya mengurangi gas emisi karbon, keberadaan ormas agama dalam pusaran bisnis tambang justru akan menghilangkan sisi kebermanfaatan nilai (maslahah) dalam perannya di bidang agama. Selama ini, kemaslahatan hanya berfokus pada manfaat dan nilai. Padahal, menurut Al-Khawarizmi, maslahah tidak hanya berkaitan dengan manfaat, tetapi juga upaya memelihara prinsip-prinsip hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang dapat merugikan manusia.

Izin Tambang untuk Ormas dalam Tinjauan Hukum Islam

/0 Comments/in /by

Pada tanggal 30 Mei 2024 pemerintah melalui presiden memberikan izin pengelolaan tambang untuk Ormas keagamaan (Undang-undang RI, 2024). Pemerintah beralasan memberikan izin ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nahdlatul Ulama menjadi Ormas keagamaan pertama yang mendaftar sebagai penerima izin tambang tersebut. Gus Yahya menyatakan bahwa alasan PBNU menerima izin tambang karena membutuhkan dana operasional untuk berbagai program dan infrastruktur Nahdlatul Ulama (Alasan PBNU Terima Izin Tambang – Nasional Tempo.Co, n.d.). Alasan ini terdengar klise. Seperti alasan pemerintah yang melakukan pertambangan untuk program pengembangan SDM dan infrastruktur negara, PBNU menggunakan alasan yang sama untuk dana operasional Ormas.

Lokasi yang rencananya akan diberikan izin adalah lokasi bekas tambang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi izin ini bukan untuk membuka lahan baru, tapi lahan yang telah digunakan sebelumnya oleh pihak awal. Dengan alasan ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberi penguatan bahwa akan memperhatikan permasalahan lingkungan dan tidak akan menerima lahan yang terdapat hak ulayat dan berjanji dalam pengelolaan tambang akan menerapkan perhatian pada lingkungan.

Pertanyaan paling mendasar dari pernyataan di atas, apakah ada pertambangan yang memperhatikan lingkungan? Kita bisa belajar dari aktifitas pertambangan yang telah sejak lama dilakukan di Indonesia.

Pelanggaran HAM dalam Pertambangan

Dalam penelitian ditemukan bahwa aktivitas pertambangan memberi dampak kerusakan lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (Listiyani, 2017). Terutama berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pelanggaran HAM meliputi aspek-aspek hak untuk hidup dan berkehidupan yang baik, aman dan sehat yang merupakan hak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat yang diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada Laporan Pemantauan Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah, ditemukan fakta pelanggaran HAM. Hak Asasi Manusia yang dilanggar adalah hak hidup, hak atas kesehatan  dan lingkungan yang sehat, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas rasa aman dan hak anak (Pertambangan, n.d.). Berdasarkan penelitian ini, lingkungan yang sehat merupakan hal penting dalam Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia dalam hukum Islam bukan saja mengakui hak antar sesama manusia (huququl ‘ibad) tetapi hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdi kepada Allah SWT (huququllah) (Asiah, n.d.). Hukum Islam menetapkan prinsip utama dalam perlindungan HAM yang signifikan dengan tujuan hukum Islam yaitu prinsip Maqashid Asy-Syariah.

Kasus pelanggaran HAM dengan kriteria perundang-undangan Indonesia juga terdapat dalam hukum Islam, yakni perbuatan al-mazhalim. Konsep al–mazhalim merupakan konsep pelanggaran hak asasi manusia dalam hukum Islam (Seri Disertasi, 2007 hal 224).

Kerusakan Ekologis dampak dari Pertambangan

Krisis iklim dan kerusakan lingkungan telah membuat bumi kita berada di ambang kehancuran. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyebut bahwa pada tahun 2023 temperatur bumi naik 1,5°C dibandingkan dengan era sebelum revolusi industri. Revolusi industri sangat erat kaitannya dengan aktivitas pertambangan. Karena barang hasil tambang digunakan untuk mendukung proses industrialisasi. Aktivitas industri ini berdampak pada akumulasi gas rumah kaca yang tidak terkendali, penggunaan energi kotor, eksploitasi hutan serta laut, gaya hidup masyarakat di berbagai wilayah dunia, khususnya di negara-negara maju (IPCC, 2023). Dalam jangka panjang, beragam aktivitas ini akan melahirkan dampak buruk yang sangat luas, jauh lebih luas dari yang dapat dibayangkan.

Salah satu dampak krisis iklim yang paling berbahaya adalah meningkatnya bencana hidrometeorologi yang terjadi di seluruh planet bumi. Bencana hidrometeorologi tidak hanya berimplikasi pada lingkungan hidup, tapi juga pada kestabilan kehidupan masyarakat. Pada masa yang akan datang, krisis iklim mampu memicu konflik perebutan sumberdaya alam. Dengan demikian, krisis sosial dan lingkungan hidup akan saling berkaitan.

Beragam fakta membuktikan, kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak krisis iklim adalah kelompok masyarakat yang secara historis berkontribusi paling kecil terhadap kerusakan bumi, terutama yang hidup di negara-negara selatan, seperti Indonesia (IPCC, 2023). Selain itu, yang lebih mengerikan, dampak terburuk dari krisis iklim akan dirasakan oleh generasi masa depan yang hari ini tidak banyak berkontribusi terhadap krisis iklim. PBB telah memperkirakan bahwa pada 2050 akan ada 200 juta pengungsi akibat iklim (Wallace-Wells, 2019). Dalam konteks ini, masyarakat muslim di berbagai negara, termasuk di Indonesia, akan terkena dampaknya secara langsung. Kalau bukan anak, mungkin cucu kita yang akan menjadi pengungsi iklim.

Dengan demikian, secara sosio-kultural masyarakat muslim akan banyak menjadi korban krisis iklim, bahkan menjadi pengungsi iklim dalam jumlah yang sangat besar (Meningkatnya Pengungsi Seiring Memburuknya Iklim Global – Kompas.Id, n.d.). Pada titik ini, sangat penting bagi masyarakat muslim untuk melakukan antisipasi atau mitigasi dalam rangka menyelamatkan generasi muda untuk menghadapi dampak krisis iklim. Upaya antisipasi atau mitigasi ini akan memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi permasalahan dunia yang serius saat ini.

Secara normatif, upaya antisipasi atau mitigasi ini adalah salah satu cara untuk mencegah munculnya generasi masa depan yang lemah, sebagaimana diingatkan oleh al-Qur’an, terutama surat al-Nisa ayat 9. AL-Qur’an mengingatkan bahwa kita harus khawatir jika meninggalkan keturunan yang lemah. Kata “lemah” dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana daya dukung dan daya tampung planet bumi sudah hilang sehingga menyebabkan lahirnya generasi yang lemah kualitasnya akibat ketiadaan sumber daya alam yang memadai untuk menopang kehidupan mereka (Gerakan Keadilan Iklim | Republika Online, n.d.).

Pandangan Hassan Hanafi tentang Tanah

Pandangan Hassan Hanafi layak dijadikan landasan dalam perspektif hukum Islam mengenai tambang. Hassan Hanafi telah menjadi penggagas konsep pembebasan dalam Islam.

Pandangan Hassan Hanafi diteruskan menjadi gagasan dalam buku Teologi Sosial Telaah Pemikiran Hassan Hanafi (Hamzah, 2012). Buku ini menjelaskan bahwa Hanafi melakukan reformasi pemikiran Islam. Hanafi merekonstruksi teologi tradisional. Tujuannya agar mampu menjawab permasalahan sosial yang terjadi di dunia saat ini. Hanafi menawarkan gagasan “kiri“ Islam. Hanafi juga merevitalsasi warisan Islam klasik. Bagi Hanafi, pemahaman teks merupakan refleksi atas realitas. Menurut Hamzah, Gagasan Hanafi memiliki banyak kesamaan dengan gagasan Marx. Karakteristik gagasan kiri Hassan Hanafi adalah revitalisasi khazanah Islam klasik, menentang peradaban Barat dan analisis atas realitas umat Islam (Rosyadi, 2022). Gagasan Hassan Hanafi membahas masalah-masalah keagamaan yang mendesak dan erat kaitannya dengan kehidupan politik dan ekonomi (Islam et al., n.d.). Gagasan teologi sosial Hassan Hanafi juga dipakai dalam memahami gerakan reclaiming  oleh petani (Afifudin, 2020). Penelitian lain membahas tentang asumsi dasar hermeneutika, ragam pendekatan dan sumber penafsiran Hassan Hanafi dari sudut epistemologi hermeneutika (Solahuddin, 2018).

Hal ini membuktikan bahwa gagasan Hanafi telah hidup dan bertransformasi menjadi gerakan Islam di Indonesia. Dalam tulisan Pandangan Agama Tentang Tanah, Suatu Pendekatan Islam (Prisma Vol. 13, No. 04, April 1984, Islam Mencari Model Politik_PR.Pdf, 1984). Hanafi memandang tanah atau bumi dalam dua hal. Pertama, Wahyu dan alam adalah setara. Hanafi memandang bahwa pentingnya mempelajari dan mengambil hikmah dari Wahyu Allah sama pentingnya dengan mengambil pelajaran dari alam. Bila ditarik dalam konteks saat ini. Pelajaran dari alam yang sangat nyata adalah krisis iklim. Seperti yang dijelaskan di atas, bumi sedang berada di ambang kehancuran. Realitas krisis iklim perlu dijadikan pertimbangan kuat dalam hal ini. Bahwa alam sedang memberi sebuah tanda kehancuran. Dan manusia perlu berpikir kritis untuk mencegah kehancuran bumi.

Kedua, manusia sebagai wakil Allah (khalifah) di bumi.  Konsep khalifah seringkali dijadikan pembenaran agama terhadap “pendudukan tanah”. Hanafi menjelaskan bahwa yang dimaksud khalifah ini adalah manusia yang mampu meneruskan aktivitas kebaikan bagi alam. Karena manusia adalah bagian dari alam. Maka kepemimpinan manusia bukan hanya untuk kebaikan manusia, tapi perlu diperluas untuk kebaikan lingkungan juga.  

Prinsip Maqashid Asy-syariah

Berdasarkan pertimbangan adanya pelanggaran HAM dan pandangan Hassan Hanafi di atas terlihat bahwa aktivitas pertambangan bukan hanya merusak lingkungan tapi mengancam hak hidup manusia. Penelitian ini dapat direfleksikan pada prinsip Maqashid Al-Syariah. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara agama (Hifdzud Din), memelihara jiwa (Hifzun Nafs), memelihara akal (Hifdzul ‘Aql), memelihara keturunan (Hifdzun Nasl) dan memelihara harta (hifdzul mal) (Zaprulkhan, 2020 hal 329-321). Selain Zaprulkhan, Ali Yafie menambahkan unsur pemeliharaan atau perlindungan lingkungan hidup (hifdz al-bi’ah) sebagai komponen keenam dalam maqashid asy-syariah (Yafie, 2006).

Adanya faktor kemaslahatan dalam prinsip Islam membuat manusia perlu melihat kondisi bumi kita saat ini. Bumi sedang berada diambang kehancuran. Krisis iklim terjadi secara global. Pertambangan merupakan penyumbang emisi terbesar sejak revolusi industri.

Berdasarkan prinsip maqashid al-syariah dan kondisi krisis iklim saat ini, pertambangan dapat dikatakan haram. Hal ini senada dengan penelitian Gerakan Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) bahwa tindakan industrialisasi yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dapat dihukumi haram karena setara dengan perbuatan kriminal (Abdalla, 2024). Hal ini sangat masuk akal, karena merusak lingkungan berarti merusak hak hidup manusia. Karena manusia sangat membutuhkan bumi yang layak dihuni. Ketika bumi tidak lagi layak dihuni, hal itu mengancam kehidupan manusia. Dan yang paling terancam kehidupannya adalah generasi di masa depan. Dalam Islam kita dilarang meninggalkan generasi yang lemah, termasuk lemah karena krisis iklim (Ridwanuddin, n.d.).

Meskipun keputusan Nahdlatul Ulama ditentang secara masif dari internal dan eksternal organisasi. Namun Nahdlatul Ulama tetap mendaftarkan Ormasnya sebagai penerima izin tambang dari pemerintah.

Sedarurat apakah Ormas keagamaan sehingga perlu mengelola tambang? Saya tidak menemukan alasan darurat apapun untuk menerima izin tersebut. Bahkan alasan darurat seharusnya diberlakukan untuk menolak izin tambang terutama di wilayah yang masih menjadi hajat hidup masyarakat luas.

Saya menduga konsesi tambang untuk Ormas ini merupakan “tukar guling” politik. Beberapa oknum mungkin ingin mendapat imbalan atas kemenangan Paslon dua pada Pilpres kemarin. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 yang memberikan konsesi kepada Ormas diduga  untuk merespon beberapa aktor politik yang ingin menikmati “jatah” kemenangan politik. Dalam dunia politik hal seperti ini sangat. Namun dalam tinjaun hukum Islam, kemaslahatan bersama lebih tinggi dari kepentingan segelintir aktor politik.

Lebih jauh, penulis mencoba mencari jawaban kenapa wacana izin tambang Ormas Agama dinaikkan dalam perbincangan publik? Padahal di Indonesia banyak tambang ilegal. Bila ingin balas budi politik, pemerintah bisa saja memberi jatah keuntungan dari tambang ilegal yang jumlahnya ribuan di Indonesia. Tanpa perlu ada masyarakat luas yang tahu. Hal ini bisa dilakukan karena tidak ada audit keuangan Ormas. Termasuk Ormas keagamaan. Lalu kenapa ini menjadi wacana publik? Apakah ada agenda politik yang sedang disembunyikan oleh pemerintah? Apapun itu, bisa saja mungkin terjadi.

Namun kebijakan ini berdampak pada kesatuan umat Islam secara menyeluruh termasuk pada kehidupan umat beragama. Dalam internal Ormas agama apapun, hal ini dapat menimbulkan perpecahan dan menimbulkan citra buruk Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Sebuah ironi di saat  dunia sedang mengembangkan wacana etika lingkungan global. Selain itu, mulai tumbuhnya kesadaran dan gagasan agama untuk menginternalisasikan nilai perlindungan lingkungan dalam syariat agama. Tapi disaat yang sama, ormas keagamaan melegalkan kekerasan terhadap alam dengan dalih kebutuhan keberlanjutan dana operasional Ormas. Sekali lagi, izin tambang untuk ormas bukanlah kebutuhan Ormas. Tapi upaya segelintir oknum untuk mendapat keuntungan pribadi.

Kembali pada landasan hukum Islam. Pemerintah dan Ormas Islam terkait izin tambang perlu dikritik. Berdasarkan hukum tertinggi Indonesia, UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh karenanya, wilayah bekas tambang seharusnya dipulihkan oleh pihak pertama yang membuka lahan. Wilayah eks tambang akan lebih bermanfaat luas bagi masyarakat jika dipulihkan secara ekologis. Bukan dilanjutkan penambangannya. Jika pemerintah merasa perlu memberi manfaat untuk masyarakat terkait tambang. Saya merekomendasikan dua hal. Pertama, lokasi bekas tambang dipulihkan keseimbangan ekologisnya. Kedua lokasi bekas tambang dikembalikan kepada masyarakat yang dulunya diambil haknya. Karena lokasi bekas tambang saat ini, dahulunya bukan lahan kosong. Tapi telah dihuni oleh masyarakat secara turun temurun, kemudian terusir secara paksa karena izin tambang dari pemerintah. Selain itu, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM terkait aktivitas tambang. Perlindungan HAM oleh Negara dan penghormatan HAM oleh perusahaan belum diatur secara komprehensif, kemudian akses pemulihan terhadap dampak HAM pun masih belum maksimal (Kholifah, 2021). Persoalan pelanggaran HAM akibat dampak aktivitas tambang tidak dapat selesai hanya dengan ganti rugi. Perlu waktu dan tenaga untuk pulih dari akibat pelanggaran HAM.

Pemulihan ekologis pada lokasi bekas tambang akan lebih bermaslahat untuk masyarakat Indonesia. Terutama masyarakat dunia di tengah ancaman krisis iklim. Pemerintah sebenarnya telah memiliki petunjuk teknis pemulihan kerusakan lahan akses terbuka akibat kegiatan pertambangan (Iskandar et al., 2016). Namun tidak dijadikan prioritas.

Lebih jauh lagi dalam konteks kesejahteraan masyarakat, seharusnya pemerintah mengurangi izin tambang karena sejak awal pertambangan tidak pernah ada yang memberi keuntungan untuk masyarakat. Jika pun ada, itu hanya janji. Yang terjadi adalah dampak kerusakan yang terus berlanjut.

Ormas keagamaan seharusnya bergabung dalam barisan para pengkritik izin tambang. Termasuk umat muslim, karena gerakan perlawanan tambang banyak diinspirasi oleh umat Islam di Nusantara. Nilai-nilai keislaman telah menyatu dengan budaya lokal nusantara, sehingga memberi semangat juang perlawanan tambang. Bahkan nahdliyin juga banyak yang memprotes keputusan PBNU yang menerima izin tambang.

Sejak dulu, pemberian fatwa oleh ulama yang dekat dengan penguasa, cenderung bukan berangkat dari kebutuhan umat. Tapi untuk kepentingan mengukuhkan kepentingan oligarki politik. Adanya dukungan Nahdlatul Ulama tentang izin tambang, dapat dikaitkan pada tulisan Ossama Arabi. Ossama Arabi menuliskan bahwa semangat pembaharuan hukum Islam lahir karena para Sarjana Hukum Islam melihat banyak hukum Islam yang dikeluarkan oleh para Sarjana Muslim sangat dipengaruhi oleh kepentingan penguasa saat itu (Oussama & Studies, 1999). Hal serupa juga terjadi saat ini di Indonesia. Berapa orang dalam barisan ulama melegalkan hukum yang tidak berpihak pada kemaslahatan umat, tapi untuk kepentingan politik penguasa.

Kesimpulan

Izin tambang untuk ormas Agama dengan alasan untuk kepentingan masyarakat, sama sekali tidak memiliki landasan empiris dan hukum yang memadai.  Berdasarkan prinsip maqashid Al-syariah dan pandangan Hassan Hanafi, seharusnya Ormas Islam tidak berada di barisan pendukung pertambangan. Sebaliknya, berlandaskan hukum Islam, Ormas Islam  perlu berada di barisan pembela masyarakat  dengan menolak izin tambang.

Daftar Literatur

 Abdalla, A. U. A. (2024). Gerakan Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA): Melawan Ekstraksi Emas di Banyuwangi dengan Semangat Islam Progresif. Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan …, 38(1), 37–60. https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/empirisma/article/view/1587%0Ahttps://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/empirisma/article/download/1587/942

Afifudin, R. (2020). DALAM GERAKAN RECLAIMING PETANI DI ROTOREJO-KRUWUK BLITAR Ridho Afifudin. Kontemplasi: Jurnal Ilmu – Ilmu Ushuluddin, 08.

Alasan PBNU Terima Izin Tambang – Nasional Tempo.co. (n.d.). Retrieved July 1, 2024, from https://nasional.tempo.co/read/1876798/alasan-pbnu-terima-izin-tambang

Asiah, N. (n.d.). Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam.

Gerakan Keadilan Iklim | Republika Online. (n.d.). Retrieved July 2, 2024, from https://analisis.republika.co.id/berita/rfe6si4625000/gerakan-keadilan-iklim?

Hamzah. (2012). Teologi Sosial: Telaah Pemikiran Hassan Hanafi. 19.

IPCC. (2023). Summary for Policymakers: Synthesis Report. Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 1–34.

Iskandar, Budi, S. W., Baskoro, D. P. T., Suryaningtyas, D. T., & Ghozali, I. (2016). Petunjuk Teknis Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Akibat Kegiatan Pertambangan. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan.

Islam, K., Proyek, D. A. N., Turats, A. L., & Al, W. A. (n.d.). Hassan hanafi: 251–259.

Kholifah, A. (2021). Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 6(1), 26. https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10610

Listiyani, N. (2017). Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara. Al-Adl : Jurnal Hukum, 9(1), 67. https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.803

Meningkatnya Pengungsi Seiring Memburuknya Iklim Global – Kompas.id. (n.d.). Retrieved July 2, 2024, from https://www.kompas.id/baca/riset/2023/03/17/meningkatnya-pengungsi-seiring-memburuknya-iklim-global

Oussama, A., & Studies, G. E. G. C. for N. E. (1999). Early Muslim Legal Philosophy: Identity and Difference in Islamic Jurisprudence. 1, 78.

Pertambangan, K. (n.d.). Isu HAM Perempuan dalam Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan.

Prisma Vol. 13, No. 04, April 1984, Islam Mencari Model Politik_PR.pdf. (1984).

Ridwanuddin, P. (n.d.). Gerakan Keadilan Iklim | Republika Online. Retrieved July 2, 2024, from https://analisis.republika.co.id/berita/rfe6si4625000/gerakan-keadilan-iklim?

Rosyadi, I. (2022). Karakteristik Gagasan Kiri Islam Hassan Hanafi. Al Qalam, 1–15.

Seri Disertasi. (2007). Pengadilan HAM DI INDONESIA Dalam Perspektif Hukum Islam (M. R. Fauzi & M. Nasir (Eds.); 1st ed.). Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

Solahuddin, A. (2018). Epistemologi Hermeneutika Hassan Hanafi. Living Islam: Journal of Islamic Discourses, 1(1), 151. https://doi.org/10.14421/lijid.v1i1.1248

Undang-undang RI. (2024). Lembaran Negara Republik. Rencana Umum Energi Nasional, 73, 1–6.

Wallace-Wells, D. (2019). Bumi Yang Tak Dapat Dihuni (1st ed.). Gramedia Pustaka Utama.

Yafie, A. (2006). MERINTIS FIQIH LINGKUNGAN HIDUP (M. Wahid, H. Ali, & M. Ulfa (Eds.); 1st ed.). ufuk press.

Zaprulkhan. (2020). Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah (N. Hasanah (Ed.); 1st ed.). IRCiSoD.