Pos

Komedi Tepi Jurang: Dari Warkop DKI hingga Mukmin SUCI

“When power corrupts, poetry cleanses”.

John F. Kennedy

Kalimat singkat mantan presiden Amerika itu makin menemukan relevansi di Indonesia saat ini. Ketika korupsi sudah terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, kita merasa pesimis. Apakah masih ada harapan?

Saya yakin, di dalam fase tergelap, tersungkur paling bawah sekali pun, manusia selalu mempunyai harapan. Di antara harapan itu adalah dengan menghidupkan nilai kesenian. Ruang politik memang nyaris kosong dari dari kesenian.

Kesenian bukan hanya bisa memberikan warna baru bagi politik, tetapi seni juga dapat menjadi cara menyampaikan kritik. Salah satunya melalui pentas Stand Up Comedy. Komedi sekilas tampak sebagai selingan mengundang tawa melepas penat. Namun, komedi justru cara jitu menyampaikan kritik yang membuat orang bisa tertawa sekaligus menangis.

Seseorang yang bisa berkomedi, adalah mereka yang mampu mengemas ironi menjadi satir kehidupan. Karenanya ada satu aturan utama: komedi yang berkualitas adalah yang lahir dari kegelisahan personal. Itu bisa terlihat dari juara Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) 12 yang diselenggarakan Kompas TV: Mukmin, seorang guru honorer.

Guru honorer ikut stand up comedy saja sudah lucu. Seorang guru idealnya berada di dalam kelas, bukan justru beradu lucu di pentas. Justru guru honorer inilah yang berhasil meraih juara pertama pentas komedi terbaik di negeri ini.

Mengapa guru honorer bisa menjadi juara komedi? Saya ingin menjawab pertanyaan itu dalam konteks yang lebih luas. Tentu secara personal, Mukmin bisa juara karena tampilannya ‘pecah’ menggelegar. Namun, di balik kebahagiaan seorang guru honorer juara komedi, potret ini punya kritik sosial yang tinggi.

Bahan komedi Mukmin adalah seputar kehidupannya sehari-hari: gaji rendah yang kalah dengan proyek makanan, dan bagaimana pendidikan dianaktirikan di negeri ini. Belum lagi guru yang mengabdikan diri di daerah terpencil, terpinggir dan terluar.

Fenomena peminggiran pendidikan ini kita rasakan semuanya. Karenanya, candaan Mukmin kelihatan fresh. Semua orang terhubung dengan komediannya. Inilah yang membuat Mukmin menjadi juara pertama.

Selain itu, Mukmin juga menjadikan stand up comedy-nya sebagai cara mengkritik pemerintah. Di tengah kejengahan masyarakat dengan rezim, candaan bernada kritik terhadap rezim adalah ‘oase’. Orang sering menyebut materi semacam ini adalah materi tepi jurang. Salah sedikit, seorang komedian bisa dikriminalisasi.

Sebenarnya menjadikan komedi sebagai suara kritis terhadap pemerintah bukanlah hal baru di negara ini. Di masa Orde Baru, kita punya Warkop DKI. Generasi Z apalagi Alpha mungkin sudah asing dengan namanya. Terlebih dua personilnya, Dono dan Kasino sudah berpulang memasuki awal tahun 2000-an.

Dulu, saya mengira Warkop DKI itu sebatas komedi, bahkan aku kurang nyaman dengan candaan seksis tubuh perempuannya. Tapi, ternyata di balik itu, warkop adalah cara mereka melawan. “Tertawalah, sebelum tertawa dilarang” adalah satir, betapa untuk sekadar melepas tawa pun dulu dilarang.

Dalam salah satu sinir Youtube, Indro menceritakan, Warkop DKI pernah ditawari 1 M pada saat itu (setara 100 M sekarang) untuk menjadi Orba, tapi ditolak mentah-mentah. Bahkan ketika saat itu warna kuning berkibar di mana-mana sebagai simbol “Golkarisasi”, Warkop DKI justru membuat film dengan meniadakan semua warna kuning. Ini adalah sebuah sikap tegas Warkop DKI melawan rezim diktator.

Sayangnya, meski rezim Orba sudah tumbang, pola pikir dan perilaku para pemimpin kita hari ini masih mewariskan pengalaman hidup Orba. Di sinilah kita butuh idealisme para pelawak Warkop DKI untuk dihidupkan kembali.

Memang ada perdebatan yang tak kunjung usai, apakah komedi itu harus membahas tepi jurang. Ada yang menolak, sehingga komedinya sebatas keseharian atau justru candaan absurd, seperti tebak-tebakan. Ada juga yang pragmatis sehingga kesannya komedi justru menjadi corong “penjilat” kekuasaan. Di tengah realisme dan pragmatisme itu, komedi juga bisa dibawa pada tataran idealisme. Inilah yang dilakukan oleh Warkop DKI pada zamannya, dan kini menggema dalam panggung komedi Pandji, Mamat Alkatiri, Abdur Arsyad, hingga Mukmin.

Mengutip pandangan Buya Syafii: “negara ini perlu mendengarkan penyair dan seniman bila tidak ingin terjengkang”, salah satu elemen dari seniman itu adalah komedian. Kita perlu mendengar mereka, bukan hanya untuk menurunkan ketegangan hidup yang makin kencang di tengah krisis yang berputar, tetapi juga untuk menghadirkan empati dan nurani. Bahwa ternyata di luar sana, masih ada guru yang digaji 300.000 sebulan atau tukang odong-odong yang berjuang untuk bisa makan sehari-hari.

Setiap canda dan tawa yang lahir dari panggung komedi pada akhirnya bukan berasal dari kebencian. Itu adalah perlawanan karena kita mencintai bangsa ini. Sudah terlampau banyak aturan yang dibuat oleh pemerintah justru mengundang komedi kematian bagi rakyatnya. Kita tertawa melihat harga bensin yang semakin mahal, rupiah yang kian anjlok, makanan basi yang diberikan kepada pelajar, dan proyek nasional yang dijadikan ajang korupsi berjamaah. Semua itu adalah punchline pejabat yang perlu dibalas dengan kompor gas. Eh, kompor gasnya juga langka dan mahal.

Komedi, Kritik dan Intrik

Mengawali tahun baru, publik dihebohkan oleh pertunjukan stand up comedy Pandji Pragiwaksono bertajuk Mens Rea. Sebagian orang mungkin masih asing dengan istilah ini karena mens rea lazim digunakan dalam ruang pengadilan dan jarang terdengar oleh mereka yang tak pernah merasakan keadilan.

Mens rea berarti niat jahat. Dalam hukum pidana, seseorang dinyatakan bersalah apabila terbukti memiliki niat jahat dalam perbuatannya. Konsep ini pula yang dapat membebaskan seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena terpaksa atau untuk membela diri. Misalnya, seseorang yang tidak sengaja membunuh demi menyelamatkan diri dari perampokan.

Karena itu, pemilihan diksi Mens Rea sebagai judul pertunjukan Pandji sejak awal merupakan kritik tajam terhadap praktik hukum di negeri ini. Publik kerap disuguhi “komedi pengadilan” yang justru menyayat rasa keadilan.

Tahun 2009, Nenek Minah, warga Banyumas, Jawa Tengah, dituduh mencuri tiga buah kakao milik Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA). Peristiwa itu terjadi saat ia bekerja memanen kedelai di perkebunan tersebut. Nenek Minah mendapati tiga buah kakao yang tampak matang dan bermaksud memetiknya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Kakao itu kemudian diletakkan di bawah pohon.

Tak lama berselang, mandor perkebunan menegurnya. Nenek Minah mengakui perbuatannya, meminta maaf, dan menyerahkan kembali ketiga kakao tersebut. Namun, sekitar sepekan kemudian, ia menerima surat panggilan kepolisian atas dugaan pencurian. Majelis Hakim PN Purwokerto menjatuhkan hukuman satu bulan lima belas hari dengan masa percobaan tiga bulan (baca di sini).

Nasib serupa dialami Nenek Asyani (63 tahun) yang didakwa mencuri tujuh batang kayu jati milik Perhutani. Ia terancam hukuman lima tahun penjara berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013. Pada 15 Desember 2014, Nenek Asyani bersama tiga orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Situbondo (baca di sini).

Secara prosedural, kedua kasus ini memang memenuhi unsur pencurian. Namun, keduanya tidak memiliki mens rea. Ironisnya, hal ini berbanding terbalik dengan banyak kasus korupsi bernilai miliaran bahkan triliunan rupiah yang hanya berujung hukuman penjara singkat.

Komedi sebagai Katup Tawa dan Kesadaran

Potret hukum inilah yang memanggil Pandji dan sejumlah komika lainnya untuk menyampaikan kritik melalui satir. Komedi menjadi cara menertawakan realitas yang pahit. Ketika daya untuk mengubah keadaan melemah, tawa sering kali menjadi pilihan paling mudah untuk bertahan.

Dalam konteks ini, komedi berfungsi sebagai hiburan. Di tengah tekanan hidup yang kian berat: pekerjaan yang sulit diperoleh dan janji 19 juta lapangan kerja; orang rela membayar mahal demi menonton stand up comedy. Mereka membutuhkan ruang untuk meluapkan tawa di tengah suramnya kehidupan.

Namun, komedi tidak hanya bersifat rekreatif. Ia juga mengandung fungsi edukatif. Dari komedi, orang dapat belajar. Di balik candaan, komika selalu menyelipkan pesan. Karena itu, seorang komedian dituntut memiliki ide yang matang dan logika yang tajam. Dalam stand up comedy dikenal teori rule of three: dua kalimat pembuka dan satu kalimat pamungkas sebagai punchline.

Ada pula rumus tragedi ditambah waktu akan melahirkan komedi. Tragedi kehilangan keluarga yang dicintai, misalnya, setelah melalui proses berdamai, dapat diolah menjadi bahan humor. Ada banyak komika yang mengangkat isu sebagai anak yatim menjadi dark joke. Di sinilah terlihat bahwa komika sejatinya adalah pemain logika yang terlatih.

Logika tertinggi seorang komika adalah menjadikan candaannya sebagai pemantik refleksi. Hal ini terjadi ketika komedi berangkat dari kegelisahan sosial dan kebangsaan. Saat itulah komedi membangkitkan kesadaran. Inilah yang dilakukan Pandji dalam panggung Mens Rea.

Batas Etika: Antara Kritik dan Intrik

Tentu, candaan yang menyinggung banyak kepentingan akan memunculkan rasa tidak nyaman bagi sebagian orang. Namun, melaporkan komedian ke ranah hukum adalah bentuk ketidakdewasaan dalam menyikapi kritik. Kegelisahan yang disampaikan komika adalah nyata dan dirasakan oleh rakyat.

Tidak semua ketidaksetujuan harus berujung pada pelaporan hukum. Dari Mens Rea, saya juga mengkritisi banyaknya umpatan yang dilontarkan Pandji. Awalnya, candaan itu bersifat eksklusif bagi penonton berbayar. Kini, Mens Rea dapat diakses publik lintas usia. Umpatan dengan nama-nama hewan tersebut berpotensi bertentangan dengan norma etika yang berlaku.

Di sinilah komedi memiliki batas. Tidak semua candaan dapat dibenarkan. Etika menjadi kunci yang menjaga martabat seorang komedian. Etika pula yang membedakan komedi sebagai kritik dan komedi sebagai intrik. Komedi yang hanya mengejar sensasi akan mudah dilupakan. Sebaliknya, komedi yang lahir dari kegelisahan dan menyuarakan yang terpinggirkan akan mendapatkan tepuk tangan.

Dari panggung stand up comedy, kita belajar bahwa candaan pun perlu disusun dengan serius. Dan ketika komedian bekerja lebih sungguh-sungguh daripada mereka yang mengurusi rakyat, di situlah punchline terbaik lahir, mengundang tawa sekaligus getir.