Pos

Ekologi Spiritual Baduy: Antara Hifz al-Bi’ah Maqashid Syari’ah dengan Pikukuh Karuhun

/0 Comments/in /by

Persoalan lingkungan masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Kerusakan hutan, pencemaran sungai, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menjadi perhatian. Memasuki November 2026, karhutla masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah, terutama Sumatra dan Kalimantan.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Kehutanan pada Selasa, 3 November 2026, jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional mencapai 189 titik berdasarkan pemantauan pada 2 November. Di enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, tercatat 31 titik panas, dengan Kalimantan Tengah mencatat 19 titik, Jambi 9 titik, dan Kalimantan Selatan 3 titik.

Sementara itu, Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan tidak mencatat titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi pada pemantauan tersebut. Data ini menunjukkan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan masih perlu mendapat perhatian, meskipun kondisi di setiap wilayah dapat berubah mengikuti cuaca dan upaya penanganan.

Di tengah persoalan tersebut, masyarakat adat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten, memiliki cara tersendiri dalam menjaga hubungannya dengan alam. Masyarakat yang juga dikenal sebagai Urang Kanekes ini tinggal di Desa Kanekes dan masih mempertahankan tradisi leluhur dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat Baduy, alam bukan sekadar tempat tinggal atau sumber penghidupan. Akan tetapi, hutan, tanah, dan air merupakan bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya.

Secara umum, masyarakat Baduy terbagi menjadi Baduy Dalam dan Baduy Luar. Keduanya sama-sama menjadikan adat sebagai pedoman kehidupan, meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat penerapan aturan dan keterbukaan terhadap pengaruh dari luar. Baduy Dalam dikenal lebih ketat dalam mempertahankan tradisi, sedangkan Baduy Luar memiliki ruang interaksi yang lebih luas dengan masyarakat luar.

Salah satu pedoman utama masyarakat Baduy adalah Pikukuh Karuhun. Kata pikukuh berarti ketentuan atau aturan yang dipegang teguh, sedangkan karuhun merujuk pada leluhur atau nenek moyang.

Dengan demikian, Pikukuh Karuhun dapat dipahami sebagai aturan dan amanat leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Pedoman ini tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga mengatur perilaku, kehidupan sosial, kepercayaan, dan hubungan antarsesama. Artinya, Pikukuh Karuhun bukan sekadar kumpulan larangan, melainkan pedoman hidup yang membentuk identitas masyarakat Baduy.

Dalam praktiknya, Pikukuh Karuhun turut mengatur bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam. Tanah, hutan, dan air tidak boleh digunakan secara sembarangan karena pemanfaatannya harus mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. Hal tersebut terlihat dari pembagian wilayah berdasarkan fungsinya, seperti kawasan permukiman, lahan pertanian, dan kawasan hutan yang perlu dijaga kelestariannya. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa masyarakat Baduy memiliki batasan dalam memanfaatkan alam. Mereka tidak hanya memikirkan kebutuhan hari ini, tetapi juga keberlangsungan lingkungan untuk kehidupan berikutnya.

Nilai-nilai tersebut memiliki titik temu dengan konsep hifz al-bi’ah dalam maqashid syari’ah. Secara umum, maqashid syari’ah merupakan tujuan-tujuan utama syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Adapun hifz al-bi’ah dapat dipahami sebagai prinsip menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Lingkungan yang baik merupakan salah satu unsur penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, menjaga alam bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga dapat dipandang sebagai tanggung jawab moral dan keagamaan.

Prinsip tersebut sejalan dengan pesan Al-Qur’an dalam Surah Al-A’raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al-A’raf: 56).

Ayat tersebut mengingatkan manusia agar tidak membuat kerusakan di bumi. Pesannya relevan dengan persoalan karhutla yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Indonesia pada November 2026. Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya menghilangkan tutupan vegetasi, tetapi juga dapat mengancam habitat satwa, mengganggu kualitas udara, dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hifz al-bi’ah menekankan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari upaya mempertahankan kemaslahatan hidup.

Korelasi antara Pikukuh Karuhun dan hifz al-bi’ah terletak pada nilai yang sama-sama menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghindari tindakan yang merusak lingkungan. Keduanya memang lahir dari latar belakang yang berbeda. Pikukuh Karuhun berakar pada tradisi dan kepercayaan masyarakat Baduy, sedangkan hifz al-bi’ah berangkat dari kerangka etika dan tujuan syariat Islam. Namun, keduanya memperlihatkan bahwa alam tidak seharusnya hanya dipandang sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan yang harus dirawat.

Kearifan lokal masyarakat Baduy memberikan pelajaran bahwa pelestarian lingkungan dapat tumbuh dari nilai-nilai yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat. Di tengah persoalan lingkungan yang masih dihadapi Indonesia hingga 4 November 2026, Pikukuh Karuhun menunjukkan pentingnya kesadaran untuk membatasi pemanfaatan alam dan menjaga keseimbangannya. Pada akhirnya, baik melalui kearifan lokal maupun ajaran agama, manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat bumi agar tetap lestari bagi kehidupan sekarang dan generasi mendatang.

Dua Wajah Pesantren dalam Krisis Ekologi

/0 Comments/in , /by

Krisis ekologi sudah lama menjadi isu global, seiring perjalanan waktu, persoalan ini semakin menghawatirkan dan meresahkan. Kondisi tersebut juga menjadi penyebab keterlibatan berbagai elemen, termasuk juga lembaga keagamaan, untuk turut andil bagian dalam merespons krisis ini. Dalam konteks Islam, isu lingkungan tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis semata, tetapi juga sebagai persoalan teologis yang normatif, yang berkaitan erat dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 30:

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ ِانِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۗ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”

Dari sinilah, dikenal istilah ekoteologis, yaitu suatu pemahaman keagamaan yang menempatkan lingkungan sebagai bagian integral dari ajaran agama. Dengan demikian, kepedulian terhadap lingkungan tidak lagi dipandang sebagai isu tambahan, melainkan sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai keagamaan itu sendiri.

Dalam konteks ini, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang dihuni oleh ribuan bahkan puluhan ribu santri menjadi ruang sosial yang memiliki potensi sangat besar. Pesantren dapat tampil dengan dua wajah yang berbeda: sebagai pusat solusi ekologis atau justru sebagai sumber permasalahan lingkungan. Dua kemungkinan ini tentunya sangat ditentukan oleh bagaimana kesadaran serta pengelolaan lingkungan dibangun di dalamnya.

Di satu sisi, jika potensi kolektif santri dikelola dengan baik, pesantren dapat menjadi model praktik ekoteologi yang konkret. Berbagai aktivitas sederhana, seperti mendaur ulang sampah, mengelola sisa makanan menjadi kompos, serta memanfaatkan limbah plastik menjadi produk kerajinan, merupakan bentuk nyata transformasi dari limbah menjadi kemaslahatan. Bahkan, pengembangan sistem seperti bank sampah santri dapat menjadi sarana edukasi sekaligus pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan.

Dalam perspektif fikih, praktik-praktik tersebut tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga memiliki dimensi ibadah. Kebersihan yang terjaga, lingkungan yang sehat, serta upaya menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai syariat. Seperti misalnya hadis yang sangat populer dalam telinga kita “kebersihan adalah sebagian dari iman”.

Meskipun hadis ini masih diperdebatkan oleh kalangan ulama tentang ke-daif-annya dan bahkan ada yang menganggap hadis ini sebagai hadis palsu, tetapi, hadis ini tetap sesuai dengan dasar-dasar ajaran agama Islam. Dengan demikian, aktivitas pengelolaan sampah tidak lagi sekadar tindakan teknis, tetapi dapat dimaknai sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (living fiqh).

Selain itu, menurut Yusuf al-Qarḍāwy, dalam sebuah karyanya yang berjudul Ri’āyat al-bīʻah fi Sharī’ah al-Islām menegaskan bahwa menjaga lingkungan hidup (hifdh al-bīʻah) sama dengan menjaga jiwa (hifdh al-nafs), menjaga akal (hifdh al-‘aql), menjaga keturunan (hifdh al-nasl), dan menjaga harta (hifdh al-māl).  Al-Qarḍāwy menggunakan istilah hifdh al-bīʻah sebagai konsiderasi dalam merumuskan konsep fikih lingkungannya.

Dengan demikian praktik ekologi dalam pesantren juga mengandung dimensi edukatif yang kuat. Santri tidak hanya belajar teks-teks fikih di dalam kelas, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata. Hal ini menjadikan pesantren sebagai ruang integrasi antara ilmu dan amal, sekaligus sebagai laboratorium hidup bagi pengembangan ekoteologi Islam.

Namun, di sisi lain, potensi besar tersebut dapat berubah menjadi ancaman serius apabila tidak dikelola dengan baik. Jumlah santri yang besar secara otomatis menghasilkan volume sampah yang tinggi. Tanpa sistem pengelolaan yang memadai, sampah dapat menumpuk, menimbulkan bau tidak sedap, menjadi sumber penyakit, serta mencemari lingkungan sekitar. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan santri, tetapi juga pada ekosistem yang lebih luas.

Sebagai contoh, pada Pondok Pesantren Salafiyah Syai’iyah Sukorejo, Situbondo. Data yang dirilis laman resmi pesantren Sukorejo pada Juli 2024, total jumlah santri sudah mencapai 24.713 orang. Jika satu sampah saja muncul dari para santri selama sehari maka akan menghasilkan 24.713 sampah dalam setiap 24 jamnya. Namun, bagaimana kalau misalkan setiap santri menghasilkan dua, tiga, atau bahkan lebih banyak lagi. Maka hal tersebut akan menjadikan tumpukan sampah yang begitu banyak.

Dari itu, santri di sana diwajibkan membawa piring sendiri setiap kali membeli nasi, tidak dibungkus kertas nasi, lalu dibungkus lagi dengan plastik. Kebijakan ini tentunya dalam rangka mengupayakan meminimalisir terhadap penumpukan sampah dan praktik ramah lingkungan.

Namun, bisa dibayangkan kalau misalkan kebijakannya malah kebalikan yang ada sekarang. Tentunya begitu banyak sampah bertumpuk yang dibawa oleh gerobak sampah ke tempat pembuangan, dan pesantren akan menjadi salah satu pemasok terbanyak dalam penumpukan sampah.

Kontras antara dua wajah ini menunjukkan bahwa pesantren berada pada posisi yang sangat strategis sekaligus krusial. Ia dapat menjadi pelopor gerakan ekoteologi berbasis praktik jika mampu mengelola potensi yang dimiliki. Sebaliknya, tanpa kesadaran dan sistem yang memadai, pesantren justru berisiko menjadi bagian dari problem ekologis itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk mentransformasikan kesadaran individual santri menjadi gerakan kolektif yang terarah. Pengelolaan sampah harus dipahami bukan sekadar sebagai persoalan kebersihan, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan yang memiliki dimensi teologis, etis, dan sosial sekaligus.