Penelitian: Kelaparan Tersembunyi Menghantui Desa-desa di Indonesia

BENGKULU, KOMPAS.com – Peneliti Inkrispena, Ken Budha Kusumandaru bekerja sama dengan Akar Foundation, Pramasti Ayu Kusdinar menemukan adanya kelaparan tersembunyi (hidden hungry) pada sejumlah desa sekitar kawasan hutan di Provinsi Bengkulu. Riset dilakukan pada keluarga petani Hutan Kemasyarakatan (HKM) Desa Air Lanang, dan desa sekitarnya, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Riset menggunakan studi deskriptif sistem foodways (asal usul makanan) “Hasil riset menunjukkan terdapat kelaparan tersembunyi di desa yang berada di sekitar kawasan hutan,” jelas Pramasti Ayu Kusdinar di Bengkulu, Rabu (19/12/20180, Lebih tegas, peneliti Inkrispena, Ken Budha Kusumandaru menyatakan, kelaparan tersembunyi menghantui semua desa-desa di Indonesia bukan hanya di kawasan hutan.

Sistem foodways mempunyai makna sangat kuat dalam memberi petunjuk tentang kelaparan tersembunyi dalam keluarga terpinggirkan baik di kota maupun desa. Sistem foodways pada analisa luas menunjuk cara produksi masyarakat, dan pada level kecil tentang pelbagai cara penyelenggaraan makan sehari-hari keluarga, mulai dari memperoleh sumber makanan, cara belanja, apa yang dimakan, rasa hingga menghidangkan. “Di petani yang dijadikan sasaran penelitian ditemukan, kelaparan tersembunyi itu diakibatkan oleh terputusnya akses terhadap hutan. Makanan utama petani itu adalah beras, namun mereka meninggalkan tanaman padi, lebih memilih kopi dengan pertimbangan tidak rumit perawatannya seperti bertanam padi,” jelas Pramasti.

Sementara petani kopi mengalami masa paceklik pada periode waktu tertentu. Pada saat paceklik inilah kelaparan tersembunyi tersebut menjadi ancaman. Petani harus berutang pada tauke sebagai siasat bertahan hidup hingga menunggu musim panen berikutnya. “Dahulu petani dapat memanfaatkan hutan, sungai, sebagai tempat mencari makan. Tanaman selain padi, umbi-umbian juga ikut ditanam. Sehingga ancaman kelaparan tersembunyi tidak muncul,” tambahnya. Ditegaskan pula bahwa kelaparan tersembunyi berarti bahwa rakyat tidak lagi terjamin esok hari dapat makanan bergizi yang mampu membuat tubuh jadi tenang, sehat dan lainnya.
Muncul sejak tanam paksa
Peneliti Inkrispena, Ken Budha Kusumandaru menjelaskan, istilah paceklik pada petani monokultur seperti kopi muncul sejak sistem tanam paksa yang dilakukan penjajah. “Para petani dipaksa menanam tanaman komoditi bisnis seperti kopi, gula, namun sedikit saja dibolehkan menanam kebutuhan pokok. Sistem tersebut sistematis terbawa-bawa hingga sekarang,” jelasnya.

Hipotesis penelitian menjelaskan, kelaparan tersembunyi yang terjadi di kalangan petani HKM tidak terbaca dalam perspektif medis, melainkan dari perspektif produksi. Perubahan sistem foodways sepenuhnya pada pasar untuk pengadaan makanan tertumpu pada uang. Hal ini memperlihatkan munculnya ancaman kerentanan terhadap penyediaan makanan yang berkolerasi dengan kelaparan. Jalan keluar untuk kasus kelaparan tersembunyi ini, menurut Kusumandaru, salah satunya adalah memberikan akses pada masyarakat secara maksimal, akses terhadap tanah, akses pengetahuan, jejaring kerja sama dan permodalan yang tentunya tidak menjerat leher petani.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Penelitian: Kelaparan Tersembunyi Menghantui Desa-desa di Indonesia”, https://regional.kompas.com/read/2018/12/19/19263791/penelitian-kelaparan-tersembunyi-menghantui-desa-desa-di-indonesia?utm_source=Facebook&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sticky_Mobile&fbclid=IwAR3btPPp4gqUDvF7hGFdFW_9b0e6Wbl24HZU5qgLhhitM6ZR9mYfT0eqqvw.
Penulis : Kontributor Bengkulu, Firmansyah
Editor : Farid Assifa

Bikin Miris. 1 Dari 4 Perempuan Menikah Sebelum Usia 18 Tahun

JAKARTA–Fakta soal perkawinan di bawah umur berlangsung di Indonesia. Ternyata 1 dari 4 anak perempuan di Indonesia menikah pada usia anak atau sebelum mencapai usia 18 tahun.

Lenny N Rosalin, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengungkapkan hal itu, dalam acara Dialog Publik dan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Menurut Lenny, tingginya angka perkawinan usia anak di Indonesia sudah pada tahap mengkhawatirkan. Indonesia menempati posisi ke-2 di ASEAN dan ke-7 di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan anak paling tinggi. Tingginya angka tersebut harus segera disikapi oleh berbagai pihak terutama pemerintah agar tingkat perkawinan anak dapat diturunkan sesuai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Dampak perkawinan anak terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Namun anak perempuan lebih rentan mengalami kondisi tidak menguntungkan, seperti putus sekolah, hamil pada usia anak yang berpotensi menyumbang terjadinya komplikasi kesehatan reproduksi, angka kematian ibu (AKI), gizi buruk, stunting, pekerja anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian dan berujung pada pemiskinan perempuan secara struktural.

“Keseluruhan hal tersebut menghambat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga capaian Sustainable Development Goals/SDGs. Untuk itulah, praktik perkawinan anak ini harus segera dihentikan,” jelas dia.

Kondisi ini menurut dia tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi ‘Darurat Perkawinan Anak’, dan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, Kemen PPPA sejak tahun 2016 terus berkolaborasi dengan berbagai lembaga masyarakat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah mencetuskan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBER PPA) sebagai upaya bersama untuk menekan angka perkawinan anak.

GEBER PPA merupakan inisiatif untuk menyinergikan upaya-upaya pencegahan perkawinan anak oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Inisiatif ini bertujuan untuk mengakselerasi penurunan angka perkawinan anak dengan berperspektif pencegahan melalui edukasi masyarakat dan mendorong kebijakan atau hukum yang mengatur perkawinan anak. Aris Arianto

sumber: https://joglosemarnews.com/2018/12/bikin-miris-1-dari-4-perempuan-menikah-sebelum-usia-18-tahun/

‘Satu dari Empat Perempuan Indonesia Menikah di Usia Anak’

Tingginya angka perkawinan usia anak di Indonesia sudah pada tahap mengkhawatirkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyatakan satu dari empat anak perempuan di Indonesia menikah pada usia anak atau sebelum mencapai usia 18 tahun. Hal ini dikemukakan oleh Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA Lenny N Rosalin mewakili Menteri PPPA dalam acara Dialog Publik dan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak di Jakarta Selasa (18/12).

Menurut Lenny, tingginya angka perkawinan usia anak di Indonesia sudah pada tahap mengkhawatirkan. Indonesia menempati posisi kedua di ASEAN dan ketujuh di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan anak paling tinggi.

Tingginya angka tersebut harus segera disikapi oleh berbagai pihak terutama pemerintah agar tingkat perkawinan anak dapat diturunkan sesuai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. “Dampak perkawinan anak terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Namun anak perempuan lebih rentan mengalami kondisi tidak menguntungkan,” ujar Lenny.

Kondisi tidak menguntungkan itu antara lain putus sekolah, hamil pada usia anak yang berpotensi menyumbang terjadinya komplikasi kesehatan reproduksi, angka kematian ibu (AKI), gizi buruk, stunting, pekerja anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian dan berujung pada pemiskinan perempuan secara struktural. Keseluruhan kondisi tersebut menghambat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga capaian  Sustainable Development Goals/SDGs. “Untuk itulah, praktik perkawinan anak ini harus segera dihentikan,” katanya.

Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan, Lenny mengatakan, akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi ‘Darurat Perkawinan Anak’, dan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, Kemen PPPA sejak 2016 terus berkolaborasi dengan berbagai lembaga masyarakat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan jaringan media mencetuskan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBER PPA). Gerakan ini sebagai upaya bersama untuk menekan angka perkawinan anak.

Ia menjelaskan, GEBER PPA merupakan inisiatif untuk menyinergikan upaya-upaya pencegahan perkawinan anak oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Inisiatif ini bertujuan untuk mengakselerasi penurunan angka perkawinan anak dengan berperspektif pencegahan melalui edukasi masyarakat dan mendorong kebijakan atau hukum yang mengatur perkawinan anak.

Dalam momentum tersebut Kemen PPPA mengajak masyarakat untuk ikut dalam gerakan dengan turut menyuarakan upaya pencegahan perkawinan anak. Menteri PPPA, Yohana Susana Yembise juga menyampaikan bahwa upaya gerakan bersama ditandai dengan hal yang membanggakan.

Mahkamah Konstitusi, Kamis (13/12) telah membacakan putusan atas pengujian Pasal 7 (1) UU Perkawinan mengenai batas usia anak. MK memutuskan batas minimal usia perkawinan untuk perempuan harus dinaikkan dari sebelumnya 16 tahun.

Putusan progresif ini tentu merupakan kemenangan perjuangan pencegahan perkawinan anak untuk anak-anak Indonesia. Dalam putusan ini juga mengamanatkan untuk pemerintah bersama pembentuk Undang-Undang diberi waktu tiga tahun melakukan upaya untuk melaksanakan putusan tersebut. Tentu kerja keras tersebut akan dilakukan bersama, meskipun terdapat banyak tantangan yang luar biasa untuk menghapus praktik perkawinan anak.

Sebab, seperti disampaikan oleh MK, perkawinan anak adalah merupakan bentuk eksploitasi seksual pada anak dan inskonstitusional. Ia mengklaim Kementerian PPPA berkomitmen bersama seluruh stakeholders melakukan berbagai langkah strategis untuk pencegahan perkawinan anak.

Sumber: https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/12/19/pjy11i384-satu-dari-empat-perempuan-indonesia-menikah-di-usia-anak

KPPPA Luncurkan Gerakan Cegah Perkawinan Anak

Gerakan bersama ini untuk mempercepat upaya pencegahan perkawinan anak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak. Gerakan ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga masyarakat.

“Semua pihak bergabung. Ini adalah kerja kolektif, sinergi kita bersama untuk anak-anak dan perempuan kita,” kata Deputi Tumbuh Kembang Anak Lenny N Rosalin ketika acara peluncuran Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak di Jakarta, Selasa (18/12).

Lenny mengatakan Gerakan Bersama tersebut disingkat dengan “geber” karena diibaratkan dengan mobil. Lenny mengatakan gerakan bersama itu dimaksudkan untuk “menggeber” atau mempercepat upaya-upaya pencegahan perkawinan anak.

Beersamaan dengan peluncurkan Gerakan Bersama itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga meluncurkan Peta Jalan Pencegahan Perkawinan Anak. Peta Jalan dan Gerakan Bersama itu harus berjalan beriringan.

“Tidak cukup berhenti dengan hanya memiliki peta jalan. Harus ada gerakan bersama yang dimotori lembaga masyarakat,” tuturnya.

Lenny berharap kerja bersama melalui Peta Jalan dan Gerakan Bersama itu bisa berdampak positif untuk mencegah sehingga perkawinan anak bisa dikurangi. Bahkan, ia berharap perkawinan anak bisa dihapuskan dari Indonesia.

Peluncuran Peta Jalan dan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak merupakan bagian dari 16 Hari Peringatan Antikekerasan terhadap Perempuan dan Hari Anak Internasional. Acara peluncuran Peta Jalan dan Gerakan Bersama dilanjutkan dengan Dialog Publik Pencegahan Perkawinan Anak yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Sumber: https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/12/18/pjx7x5428-kppa-luncurkan-gerakan-cegah-perkawinan-anak

Peluncuran gerak bersama pencegahan perkawinan anak

Elshinta.com – Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia masih tinggi yakni 25,71 persen, dan sebanyak 23 provinsi berada diatas angka nasional. Tingginya angka tersebut harus segera disikapi oleh berbagai pihak terutama pemerintah agar tingkat perkawinan anak dapat diturunkan sesuai dengan yang ditargetkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan 2030.

Kontributor Elshinta, Misriadi, Selasa (18/12) melaporkan, satu dari empat anak perempuan menikah pada usia anak, yaitu sebelum dia mencapai 18 tahun. Setiap tahunnya, sekitar 340,000 anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi ‘Darurat Perkawinan Anak’, dan tentu saja akan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Dampak perkawinan anak terhadap anak sangat komplek, seperti tercabut dari kesempatan menuntaskan pendidikan 12 tahun, beresiko tinggi terjadinya kematian pada ibu dan bayi, berpotensi tinggi terjadi kekerasan dalam rumah tangga, beresiko anak stunting, gangguan kesehatan reproduksi, sampai terjadinya siklus kemiskinan yang tidak terputus, karena mereka juga harus terpaksa bekerja. Dampak-dampak tersebut akan berpengaruh besar pada turunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga berpengaruh juga pada tidak tercapainya berbagai target pemerintah baik dalam program dan kebijakan dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warganya sesuai mandat dalam konstitusi dan kebijakan nasional lainnya, serta dalam berbagai komitmen pemerintah dalam instrumen-instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, SDGs.

Oleh karena situasi kedaruratan tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2016 telah/sedang/akan terus berkolaborasi dengan berbagai lembaga masyarakat, kementerian/lembaga, pemuda dan jaringan media mencetuskan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBER PPA) sebagai upaya bersama untuk menekan angka perkawinan anak. GEBER PPA merupakan inisiatif untuk mensinergikan upaya-upaya pencegahan perkawinan anak oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Inisiatif ini bertujuan untuk mengakselerasi penurunan angka perkawinan anak dengan berperspektif pencegahan melalui edukasi masyarakat dan mendorong kebijakan atau hukum yang mengatur perkawinan anak. Dalam momentum ini kami pun mengajak masyarakat untuk ikut dalam gerakan dengan turut menyuarakan upaya pencegahan perkawinan anak.

Sumber: https://elshinta.com/news/163873/2018/12/18/peluncuran-gerak-bersama-pencegahan-perkawinan-anak

KPPPA luncurkan gerakan bersama pencegahan perkawinan anak

Elshinta.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga masyarakat.

“Semua pihak bergabung. Ini adalah kerja kolektif, sinergi kita bersama untuk anak-anak dan perempuan kita,” kata Deputi Tumbuh Kembang Anak Lenny N Rosalin ketika acara peluncuran Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak di Jakarta, Selasa (18/12).

Lenny mengatakan Gerakan Bersama tersebut disingkat dengan “geber”, diibaratkan dengan mobil, Lenny mengatakan gerakan bersama itu dimaksudkan untuk “menggeber” atau mempercepat upaya-upaya pencegahan perkawinan anak.

Bersamaan dengan peluncurkan Gerakan Bersama itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga meluncurkan Peta Jalan Pencegahan Perkawinan Anak. Peta Jalan dan Gerakan Bersama itu harus berjalan beriringan.

“Tidak cukup berhenti dengan hanya memiliki peta jalan. Harus ada gerakan bersama yang dimotori lembaga masyarakat,” tuturnya, seperti dikutip dari Antara.

Lenny berharap kerja bersama melalui Peta Jalan dan Gerakan Bersama itu bisa berdampak positif untuk mencegah sehingga perkawinan anak bisa dikurangi, bahkan dihapuskan dari Indonesia.

Peluncuran Peta Jalan dan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak merupakan bagian dari 16 Hari Peringatan Antikekerasan terhadap Perempuan dan Hari Anak Internasional.

Acara peluncuran Peta Jalan dan Gerakan Bersama dilanjutkan dengan Dialog Publik Pencegahan Perkawinan Anak yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Sumber: https://elshinta.com/news/163861/2018/12/18/kpppa-luncurkan-gerakan-bersama-pencegahan-perkawinan-anak

MK Kabulkan Gugatan Batas Usia dalam UU Perkawinan

Jakarta, CNN Indonesia — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan anak. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi.

“Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (13/12).

Ketentuan tentang batas usia perkawinan sebelumnya digugat sekelompok warga negara yang merasa dirugikan dengan perbedaan batas usia laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun.

MK menilai beleid tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Sehingga siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak.

“Dengan demikian batas usia yang diatur dalam UU Perkawinan masih berkategori sebagai anak,” kata hakim anggota I Dewa Gede Palguna.

Ia mengatakan perkawinan anak sangat mengancam dan berdampak negatif terutama pada aspek kesehatan. Selain itu, peluang terjadinya eksploitasi dan ancaman kekerasan juga lebih tinggi pada anak.

Aturan itu juga menimbulkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Palguna mengatakan batas usia minimal 19 tahun yang diterapkan bagi laki-laki dinilai memberikan rentang waktu yang lebih panjang sebagai anak ketimbang perempuan.

“Perkawinan anak juga akan berdampak buruk pada pendidikan anak,” ucapnya.

Mengacu pada ketentuan pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun. Jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun, menurut hakim, mereka akan kehilangan hak pendidikan dasar 12 tahun.

“Padahal hak pendidikan adalah hak konstitusional yang harusnya dapat dinikmati setara dengan laki-laki,” kata Palguna.

Kendati demikian, lanjutnya, MK tak bisa menentukan batas usia perkawinan yang tepat bagi perempuan. Hal itu menjadi kewenangan DPR sebagai pembentuk UU.

Untuk itu, MK memberikan tenggat waktu paling lama tiga tahun bagi DPR untuk mengubah ketentuan batas usia dalam UU Perkawinan.

“Meminta pembuat UU paling lama tiga tahun untuk melakukan perubahan tentang perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perempuan dalam perkawinan,” ucapnya. (psp/wis)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213110330-12-353335/mk-kabulkan-gugatan-batas-usia-dalam-uu-perkawinan

MK Perintahkan DPR Revisi UU Perkawinan soal Batas Usia Menikah

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan batas pernikahan anak perempuan 16 tahun adalah inkonstitusional. MK memerintahkan DPR untuk merevisi UU Perkawinan.

“Amar putusan mengadili untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa ‘usia 16 tahun’ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua MK Anwar usman dalam sidang pleno terbuka di gedung MK, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2018).

MK menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu masih berlaku hingga adanya perubahan sampai tenggat waktu yang ditentukan. MK memerintahkan DPR segera merevisi UU itu.

“Memerintahkan kepada pembentuk UU untuk dalam jangka waktu paling lama tiga tahun, melakukan perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khusus yang berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi anak,” ujarnya.

Sebelumnya, Maryanti (30) dan Rasminah (28) menggugat UU tersebut. Adapun perkara yang digugat para pemohon adalah permohonan judicial review Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan mengenai batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan.

UU Perkawinan pasal 7 menyebutkan batas usia menikah laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Para pemohon berharap batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama, yakni usai 19 tahun.

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-4341570/mk-perintahkan-dpr-revisi-uu-perkawinan-soal-batas-usia-menikah

Catatan Suram Janji Penegakan HAM

Persoalan penegakan HAM menjadi pekerjaan yang belum tuntas dari pemerintah.

tirto.id – Persoalan HAM masih menjadi pekerjaan rumah bagi rezim yang berkuasa. Kasus-kasus HAM lama hingga persoalan HAM di Papua masih menjadi catatan. Kinerja pemerintah dalam penanganan HAM dapat dilihat dari indeks HAM yang dibuat organisasi pegiat HAM.

Setara Institute, organisasi yang fokus pada masalah pluralisme, kemanusiaan, demokrasi dan hak asasi manusia, mengeluarkan laporan Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Indeks ini merupakan hasil dari survei persepsi tentang situasi HAM di Indonesia. Ada 8 variabel pengukuran, yaitu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu; kebebasan berekspresi dan berserikat; kebebasan beragama/berkeyakinan; hak rasa aman warga dan perlindungan warga negara; penghapusan hukuman mati; penghapusan diskriminasi; hak atas ekonomi, sosial, dan budaya; serta RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM) dan kinerja lembaga HAM.

Tren data indeks kinerja HAM menunjukkan peningkatan sejak 2014 hingga 2016; pada 2014 skor indeks sebesar 2,25 dan naik menjadi 2,83 pada 2016 (skor tertinggi 7). Namun, peningkatan tersebut tidak signifikan lantaran kenaikannya hanya sebesar 0,58 dalam rentang tiga tahun. Selain itu, skor 2 pada indeks menunjukkan bahwa performa kinerja HAM Indonesia masih sangat rendah. Sayangnya indeks ini hanya mencatat hingga periode 2016 saja.

Infografik Periksa Data Hukum dan Kinerja HAM

 

Bila merujuk laporan Setara, selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, masalah HAM belum menunjukkan kemajuan signifikan. Setara Institute menilai, agenda pemajuan dan pemenuhan HAM belum menjadi perhatian pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintah masih dianggap fokus pada ekonomi dan infastruktur.

Bila ditilik, sub indeks dengan performa kinerja HAM paling rendah adalah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Selama tiga tahun berturut-turut performanya tidak berubah dengan skor indeks di bawah angka dua. Sub indeks dengan skor terendah lainnya adalah kebebasan berekspresi/berserikat yang skornya terus menurun dengan rentang skor 2,10-2,24 dan kebebasan beragama/berkeyakinan dengan rentang skor 2,24-2,57 pada 2014 sampai 2016.

Infografik Periksa Data Hukum dan Kinerja HAM

 

Hal yang termasuk dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu adalah kasus penghilangan orang secara paksa, Peristiwa 1965, Kasus Tanjung Priok, Kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Kasus Pembunuhan Munir, Kasus Wamena-Wasior, dan Prakarsa Pengungkapan Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Pada sub indeks kebebasan berekspresi/berserikat juga menurun, lantaran pembubaran kegiatan diskusi dan kriminalisasi terhadap aktivis HAM, warga Papua, dan jurnalis. Juga termasuk dalam kebebasan beragama adalah kebebasan mendirikan tempat ibadah, perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan terhadap agama/keyakinan minoritas, regulasi negara yang membatasi kebebasan beragama, penanganan/peradilan terhadap kasus kekerasan terhadap kelompok agama/keyakinan minoritas.

Selain Setara Institute, kinerja HAM di Indonesia juga dapat dilihat dari laporan Rule of Law Index keluaran The World Justice Project (WJP), organisasi multidisiplin dan independen yang berupaya meningkatkan kualitas negara hukum di seluruh dunia.

Indikator dikelompokkan menjadi delapan faktor, yaitu pembatasan kekuasaan pemerintah, ketiadaan korupsi, pemerintahan yang terbuka, hak-hak fundamental, ketertiban dan keamanan, penegakan peraturan, hukum perdata, dan hukum pidana.

Untuk meninjau kinerja HAM Indonesia, maka dapat merujuk pada faktor hak fundamental yang mengukur perlindungan HAM yang berdasarkan Deklarasi Universal Manusia dan yang paling terkait erat dengan masalah peraturan hukum.

 

Infografik Periksa Data Hukum dan Kinerja HAM

 

Faktor ini mencakup kepatuhan terhadap hak-hak fundamental berikut: penegakan hukum yang efektif yang memastikan perlindungan yang sama, hak untuk hidup dan keamanan orang tersebut, proses hukum yang berlaku dan hak-hak terdakwa, kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berkeyakinan dan agama, hak atas privasi, kebebasan berkumpul dan berserikat, dan hak-hak buruh yang mendasar.

Sepanjang empat tahun terakhir, skor Indonesia untuk faktor fundamental ini cenderung menurun. Secara berturut-turut, Indonesia memperoleh skor sebesar 0,54 pada 2014, lalu turun jadi 0,52 pada 2015 dan 2016, serta 0,51 pada 2017-2018 (skor tertinggi 1). Pada 2017-2018, Indonesia menempati peringkat 63 dari 113 negara. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan dan rendahnya kepatuhan hukum di bidang HAM, akibatnya perlindungan dan pemenuhan HAM pun tak maksimal.

Dari delapan sub faktor, skor terendah Indonesia ada pada proses hukum. Faktor proses hukum angkanya tak berubah dalam empat tahun terakhir; ada di kisaran skor 0,35-0,37. Hal ini mengindikasikan bahwa proses hukum yang berlaku tak berjalan dengan semestinya. Tak heran jika kinerja HAM Indonesia pun tak begitu baik.

Berdasarkan data juga terlihat turunnya tiga skor sub faktor antara lain: Pertama, soal tidak ada diskriminasi. Sub faktor ini pada 2014 sempat sebesar 0,51 lalu turun menjadi 0,42 pada 2017-2018. Selain itu, Kedua skor faktor kebebasan berkumpul yang turun dari 0,72 pada 2015 menjadi 0,66 pada 2017-2018 dan skor faktor Ketiga, kebebasan berekspresi dari 0,74 pada 2014 menjadi 0,67 pada 2018.

 

Tren ketiga sub faktor yang terus menurun ini bisa terlihat dari contoh kasus-kasus diskriminasi, ancaman, dan pelanggaran kebebasan. Bentuk ancaman dan pelanggaran kebebasan contohnya adalah penyalahgunaan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disahkan pada 2008 dan direvisi pada 2016. UU ini sering menjadi jerat pidana dan menjatuhkan banyak korban, termasuk dalam kebebasan pers. Salah satunya adalah, Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), Fathur Rokhman melaporkan Pemimpin Redaksi Serat.id, ke Polda Jawa Tengah dengan pasal 27 ayat (3).

Laporan itu terkait empat seri liputan Serat.id pada 30 Juni 2018 atas dugaan plagiat karya ilmiah yang dilakukan oleh Fathur Rokhman. UU ITE juga digunakan sebagai senjata politik untuk menjatuhkan lawan. Hal ini terlihat dari tingginya pelaporan kasus di tahun-tahun politik.

 

Ihwal kebebasan beragama, beberapa kasus yang membikin ramai adalah penyerangan terhadap minoritas agama, seperti Ahmadiyah, Kristen, Syiah, Muslim Sufi, dan kepercayaan lokal pada 2014. Ada juga kasus pidana penjara selama tiga tahun terhadap dua pemimpin komunitas religius Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Ahmad Moshaddeq selaku pendiri dan Mahful Muis Tumanurung selaku Ketua Umum; wakilnya, Andry Cahya, pada Maret 2017.

Belum lagi ihwal sangkaan penistaan agama yang semakin banyak. Kasus penistaan agama paling banyak dilakukan pada 2016. Pada periode ini, sebanyak 14 kasus yang terjadi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pidato Ahok saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu yang disertai kutipan surat Al Maidah ayat 51. Video dari pidato ini viral melalui jejaring Facebook milik Buni Yani.

 

Di atas kertas terkait indeks HAM, pemerintah memang belum mampu membuat perubahan signifikan dalam penegakan HAM dan menyelesaikan perkara HAM. Komitmen dalam menaruh perhatian kuat terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM belum menunjukkan keseriusan.

Catatan Human Right Watch (HRW), masih ada persoalan soal kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan berkumpul, hak-hak perempuan dan anak perempuan, Papua dan Papua Barat, orientasi seksual dan identitas gender, reformasi dan impunitas militer, hak-hak anak, hak-hak penyandang disabilitas, dan pembunuhan tanpa proses peradilan

Padahal dalam Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan MPR, Kamis (16/8), Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pemerintah menaruh perhatian kuat terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu langkah yang telah ditempuh, menurut Jokowi, adalah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019.

“Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan HAM agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari,” ujar Jokowi.

Baca juga artikel terkait PERIKSA DATA atau tulisan menarik lainnya Scholastica Gerintya
(tirto.id – Hukum)

Penulis: Scholastica Gerintya
Editor: Suhendra

Sumber: https://tirto.id/catatan-suram-janji-penegakan-ham-dbFm

Tangan dan Kaki Terikat: Buruh Perempuan di Cakung Dilarang Hamil

Keguguran, hak cuti haid diganti “uang menstruasi”, sistem kerja kontrak; semua itu menjerat usia produktif buruh perempuan di KBN Cakung.

tirto.id – Hermina tak menyangka hari itu akan jadi hari tersial dalam hidupnya.

Usia kandungan Hermina, bukan nama sebenarnya, saat itu 7,7 bulan. Perut buncitnya sudah kepalang besar untuk dilewatkan mata awam, harusnya tak terkecuali mata sang pengawas. Hermina hakul yakin tentang hal itu.

Maka, ia sempat keberatan ketika menerima instruksi untuk mengambil setengah karung hasil cuci di laundry room: ruang khusus yang memuat beragam bahan kimia untuk membersihkan baju sebelum dikemas.

Lepas 12 jam berlalu, ketuban Hermina pecah. Kurang dari 24 jam berikutnya, anak pertamanya lahir. Kemalangan tak bisa ditampik, bayi Hermina yang lahir prematur hanya mampu bertahan hidup empat jam karena paru-parunya tidak berkembang sempurna.

Belum hilang duka, perempuan 24 tahun ini harus menghadapi masa habis kontrak kerja. Saat itu Hermina bekerja di sebuah perusahaan garmen di Kawasan Berikat Nusantara Cakung, satu kompleks industri bertujuan ekspor di perbatasan Jakarta Timur-Jakarta Utara. Alih-alih mendapatkan cuti keguguran atau keringanan perpanjangan kontrak, masa kerja Hermina dihentikan dengan sisa kontrak 17 hari dan gaji UMR.

Hermina tak ingin menyebut nama perusahaan itu karena takut namanya dicoret jika punya kesempatan melamar lagi.

Seumur hidupnya, Hermina telah pindah kerja 5 kali selama 3 tahun di KBN Cakung, dengan sistem kerja kontrak, tak pernah diangkat jadi karyawan tetap.

Tari, bukan nama asli, juga bernasib serupa Hermina. Kandungannya berusia 6 bulan saat si janin terlahir prematur di rumahnya. Lahir tanpa perawatan dokter bikin nyawa bayinya tak terselamatkan.

Usai keguguran, Tari harus rutin mengirim surat sakit dari dokter karena perusahaan melarang cuti keguguran. Jika tidak, ia akan kehilangan upah harian, bahkan bisa diberhentikan perusahaan.

Sayangnya, dokter cuma bisa memberikan tiga kali surat keterangan sakit karena tak bisa diperpanjang terus-menerus. Akhirnya, ia hanya sempat beristirahat 9 hari selepas keguguran.

Perusahaan mengabaikan cuti keguguran melanggar UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang mengatur seorang buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan usai keguguran.

Tapi, Tari tak tahu itu. Ia cuma takut dipecat dan kepayahan mencari pekerjaan lagi. Sebelum mengalami keguguran saja ia sudah sempat disuruh menandatangani pengunduran diri.

“Katanya bakal diganti dua kaleng besar susu bubuk,” ungkap Tari, tanpa pesangon atau uang apa pun.

Bagi buruh-buruh perempuan di KBN Cakung, menjadi hamil memang lebih sering dianggap pertanda buruk ketimbang berkah.

“Karena bisa jadi tanda hilangnya kesempatan perpanjangan kontrak kerja, atau bahkan malah jadi dapat tekanan-tekanan untuk berhenti kerja, atau disuruh mengundurkan diri,” kata Vivi Widyawati, peneliti di Perempuan Mahardika, kepada saya.

Perempuan Mahardika, organisasi nirlaba yang fokus pada perlindungan perempuan dari kekerasan seksual, pernah melakukan penelitian tentang hak maternitas buruh perempuan di Cakung, yang dirilis pertengahan 2017.

Hasil penelitiannya miris. Pemahaman hak maternitas masih rendah di kalangan buruh, sementara perusahaan “atas nama efisiensi, produksi, dan finansial,” kata Vivi, “acapkali lepas dari kewajiban memenuhi hak-hak buruh.”

Dari total 773 buruh perempuan di KBN Cakung yang mengikuti survei Perempuan Mahardika, dalam periode 2015-2017, ada 118 buruh garmen perempuan yang pernah hamil dan sedang hamil. Sebanyak 93 orang di antaranya pernah hamil, dan 25 orang sedang hamil saat mengisi survei. Sebanyak 13 orang dari 25 tersebut berstatus kontrak.

Sebanyak 30 orang atau 25,4 persen dari mereka yang pernah hamil saat bekerja harus tetap lembur selama masa hamil; 42 buruh tidak dapat izin periksa kandungan dari atasan.

Meski ada 72 buruh yang pernah hamil mendapatkan cuti melahirkan dari perusahaan selama 3 bulan dan 2 buruh mendapatkan cuti melahirkan kurang dari 3 bulan, tetapi ada 19 buruh yang tidak mendapatkan cuti melahirkan.

Mahardika bertemu 7 buruh yang pernah mengalami keguguran, termasuk Tari dan Hermina. Tiga dari tujuh buruh itu tidak mendapatkan cuti keguguran.

‘Menyembunyikan Kehamilan’ agar Kontrak Kerja Diperpanjang

Salah satu penyebab para buruh tak paham hak-haknya, termasuk hak cuti hamil, keguguran, melahirkan, bahkan mendapatkan ruang laktasi, adalah faktor pendidikan yang rendah. Kebanyakan buruh yang bekerja di KBN Cakung datang dari latar ekonomi menengah ke bawah.

Jumisih, ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), salah satu serikat buruh di KBN Cakung, berkata bahkan kebanyakan perempuan yang bekerja di Cakung memulai dari usia muda.

“Banyak banget yang pekerjaan pertamanya itu sebagai buruh garmen,” kata Jumisih. FBLP punya seribuan anggota, terdiri dari berbagai perusahaan di KBN Cakung, dan mayoritasnya perempuan.

Data yang dimiliki Perempuan Mahardika berbunyi senada. Dari 773 buruh yang disurvei, 237 orang mulai bekerja sejak usia 21–25 tahun.

Sebanyak 107 buruh memulai bekerja di Cakung sejak usia 17 tahun, dan 234 buruh perempuan memulainya sejak usia 18–20 tahun. Hanya 196 orang memulai kerja pada usia lebih dari 25 tahun. Lowongan kerja di KBN Cakung sering tersedia buat para perempuan berusia 17-25 tahun.

“Kalau di atas itu sudah susah keterima biasanya,” kata Jumisih. “Yang sudah kerja saja kalau umur 25 ke atas, sudah tidak tenang. Mikir-mikir apa kontraknya diperpanjang atau tidak.”

Sistem kerja kontrak hanya setahun, setengah tahun, bahkan ada yang tiga bulan, menjadi problem akut yang menjerat kaki-kaki buruh.

Hermina dan Tari, misalnya. Mereka susah protes karena takut kontrak diputus. Sementara dapur harus senantiasa ngebul. Menjadi buruh garmen menjadi jalan keluar mereka, bukan karena mereka tidak giat bekerja atau tak punya impian besar, tapi pilihan itu seringkali satu-satunya opsi yang paling tersedia dan masuk akal.

Vivi Widyawati menemukan ada fenomena kalangan buruh perempuan di KBN Cakung menyembunyikan kehamilannya.

“Mereka sengaja enggak bilang ke pengawas, supaya enggak ditandai. Kalau sampai ketahuan hamil muda, sama saja dengan memperpendek kontrak kerja yang sedang diperbarui,” ujar Vivi.

Biasanya, kontrak kerja buruh perempuan yang hamil muda hanya diperpanjang tiga bulan. Artinya, saat masa kontrak telah habis sebelum masa melahirkan. Dengan begitu perusahaan tak perlu memberikan cuti hamil, yang bisa berefek pada pengeluaran perusahaan.

Kami juga menerima pengakuan para buruh yang menyebut “uang menstruasi” sebagai ganti hak cuti haid. Di beberapa perusahaan, para buruh seolah-olah diberi pilihan untuk tidak memakai cuti haid yang bisa digantikan upah lebih.

Fenomena ini akhirnya merugikan buruh perempuan yang hamil, karena akhirnya kehilangan hak atas “uang menstruasi” yang biasanya diterima tiap bulan.

Sayang, kebanyakan sumber tak ingin menyebut nama perusahaan yang pernah atau sedang jadi tempat kerja mereka. Sebab, sistem kontrak di KBN Cakung memaksa para buruh untuk tetap aman agar terus bisa bekerja di industri garmen meski harus berpindah-pindah perusahaan.

Infografik HL Indepth Pelecehan Buruh Perempuan

‘Jeratan yang Mengikat Kaki Buruh Ketat Sekali’

Namun, tak semua buruh tinggal diam. Sri Handayani, buruh berusia 35 tahun, pernah bersikeras emoh menandatangani surat pengunduran diri pada Mei 2017. Kontraknya memang sudah habis pada bulan itu. Ia sudah tiga tahun bekerja di Pabrik Hansae dan berstatus sebagai karyawan kontrak.

Tapi, pengalaman tiga tahun, menurut UU Ketenagakerjaan, harusnya sudah cukup buat dia diterima sebagai karyawan tetap, pikir Sri.

Maka, ketika orang-orang personalia menyuruhnya menandatangani surat pengunduran diri beberapa kali sebelum tanggal kontraknya habis, Sri menolak.

“Mbak Sri ngotot aja waktu itu, walaupun di hari terakhir Mbak Sri tetap datang aja. Enggak peduli. Pokoknya mau diperpanjang kontraknya, kalau bisa jadi karyawan tetap,” katanya. Sri memang memakai panggilan orang ketiga untuk menyebutkan dirinya sendiri saat bercerita.

Perjuangan Sri berhasil berkat tergabung dengan Federasi Buruh Lintas Pabrik. Ia meminta Jumisih, ketua Federasi, mengadvokasi kasusnya.

Singkat cerita, Sri diangkat jadi karyawan tetap. “Padahal, temen-temen Mbak Sri itu banyak yang akhirnya beneran berhenti karena enggak mau protes. Mereka juga udah kerja dua-tiga tahun, tapi manut-manut aja pas disuruh mengundurkan diri,” tambah Sri.

Kini, usai kasus Sri, buruh lain yang sudah lewat masa dua hingga tiga tahun bekerja diangkat jadi karyawan tetap.

Kami beberapa kali menghubungi Beni, Kepala Personalia PT. Hansae Indonesia Utama, untuk mengobrol perkara ini. Namun, ia menyatakan tak bisa.

“Kadang kalau dipikir-pikir, jeratan yang mengikat kaki buruh-buruh ini memang sudah ketat sekali,” kata Vivi Widyawati. “Supaya tetap bekerja saja mereka kesulitan karena sistem kontrak, gimana mau melawan?”

Vivi benar. Kebanyakan dari mereka kepayahan menyambung hidup. Ketika perempuan lain mulai bersuara atas pelecehan seksual di tempat kerja, buruh-buruh garmen di KBN Cakung masih menghadapi banyak hambatan demi hak-hak dasarnya terpenuhi.

Keadaan yang menggambarkan tangan dan kaki terikat itu sering bikin para buruh perempuan di KBN Cakung susah bergerak bahkan untuk bersuara.

=========

Bagi Anda yang pernah dilecehkan secara seksual di tempat kerja, atau pernah mendengar kasus yang sama di lingkungan kerja Anda, atau orang terdekat korban dan penyintas kejahatan seksual di tempat kerja, dan berkenan berbagi cerita-cerita tersebut, sila kirim ke email penulis: adam@tirto.id & widiaprimastika@tirto.id

Baca juga artikel terkait HAK BURUH PEREMPUAN atau tulisan menarik lainnya Aulia Adam
(tirto.id – Sosial Budaya)

Reporter: Aulia Adam & Widia Primastika
Penulis: Aulia Adam
Editor: Fahri Salam

Sumber: https://tirto.id/tangan-dan-kaki-terikat-buruh-perempuan-di-cakung-dilarang-hamil-daRr