“Pokoknya kalian JANGAN sampai hamil ya!” ucap seorang guru kepada muridnya yang masih dalam kategori umur remaja. “Kamu itu masih kecil, JANGAN nonton yang aneh-aneh.” Nasihat orang tua pada anaknya yang menginjak usia remaja. Selanjutnya, remaja yang sedang dalam proses pendewasaan pikiran sejalan dengan perkembangan umur dan tingkat pendidikannya juga cenderung diajarkan dengan ceramah satu arah dalam tema besar seksualitas dan dosa besar yang berisiko. Namun, mari kita berpikir kembali, apakah remaja ini benar-benar pernah dijelaskan mengapa? Atau ternyata, mereka hanya diarahkan untuk menjadi takut?

Dalam pertumbuhan tahun-tahun perkembangan serta perdebatan pendidikan seks khususnya di Indonesia,  kita kerap terjebak dalam narasi bersumbu moralitas yang sempit seperti “JANGAN melakukan seks sebelum menikah.”, “JANGAN pacaran bebas.”JANGAN melakukan perilaku yang bersifat negatif.” Dan masih banyak narasi “JANGAN” lainnya. Disadari maupun tidak, narasi ini kemudian menjadi manifestasi pendidikan seks yang dominan dalam keluarga, sekolah, bahkan masyarakat umum.

Namun, pernahkah kita bertanya, apa yang akan terjadi ketika pendidikan hanya berputar dalam lingkaran ‘larangan’ tanpa menjelaskan dengan narasi ‘mengapa’?

Padahal, akibat yang lahir juga bukan sesuatu yang sepele. Ketika akhirnya lahir berbagai rasa ketidaktahuan, kebingungan dan perasaan takut karena kekosongan narasi kritis yang berjalan bersamaan dalam membekali remaja untuk memahami tubuh, relasi, dan haknya sebagai manusia.

Melalui tulisan ini, saya ingin mengajak pembaca untuk bersama-sama berefleksi, bagaimana konstruksi pendidikan seks yang berbasis larangan tanpa elaborasi substansial ternyata melanggengkan kondisi rapuhnya pondasi pengetahuan yang merugikan dan berujung memperkuat relasi kuasa yang tidak setara, terutama kepada remaja perempuan.

Larangan sebagai Bahasa Dominan yang Berbahaya

Ruang pendidikan formal maupun domestik di Indonesia tentang pendidikan seks kerap dihadirkan dalam bentuk sederhana namun tegas dengan narasi “JANGAN”, sebuah kata yang digunakan untuk membuat berbagai narasi yang terdengar protektif, namun jarang dijumpai penjelasan yang melengkapi tentang tubuh, relasi, risiko kesehatan, bahkan dinamika kuasa yang ada di dalamnya.

Sebagai salah satu perempuan yang tumbuh dalam area pendidikan di Indonesia dengan pengamatan terhadap relasi kuasa dari dalam sistem pendidikan dan regulasi sosial, saya sejatinya melihat sebuah pola yang berulang, bagaimana seksualitas remaja diperlakukan sebagai potensi ancaman moral yang harus dikendalikan, bukan sebagai bagian dari fase perkembangan manusia yang harusnya dipahami secara kritis bersama-sama. Pada akhirnya, pendidikan seks lebih berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial daripada sebuah sarana pembentukan kesadaran.

Padahal, berbagai penelitian telah hadir untuk menunjukkan pendidikan seks yang tidak komprehensif justru berkontribusi pada rendahnya literasi seksual remaja dan tingginya resiko perilaku berbahaya, seperti yang telah dijelaskan pada artikel yang ditulis oleh  Zubaidah, Sabarrudin dan Yulianti dalam “Urgensi Pendidikan Seks pada Remaja”  pada Journal of Education Research Vol. 4 No.4 tahun 2023.

Jika kita perhatikan bersama-sama dalam konteks pendidikan di Indonesia, sebenarnya pendidikan seks tidak sepenuhnya absen secara normatif. Sistem reproduksi dan pubertalitas seluruhnya tersedia sebagai materi dalam kurikulum pendidikan terutama dalam mata pelajaran biologi.

Namun, yang perlu ditekankan di sini adalah pendidikan seks di Indonesia pada kenyataannya masih bersifat fragmentaris dan tidak terintegrasi secara komprehensif, sebagaimana tercatat oleh artikel milik Sumardi, Mubarok dan Tsabitha dalam “Pendidikan Seks bagi Remaja menjadi sebuah Kebutuhan”, pada Kaisa: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 2 No.2 tahun 2022.

Pendidikan seks untuk remaja masih disebar dalam berbagai mata pelajaran tanpa adanya kerangka konseptual yang melibatkan relasi, consent, dan kesehatan reproduksi. Padahal, temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Amir, Fitri dan Zulyusri di tahun 2022 dalam “Persepsi Mengenai Pendidikan Seksual pada Remaja: A Literature Review” pada Khazanah Pendidikan Vol. 16 No.6, remaja sebenarnya memiliki kesadaran bahwa pendidikan seks sangatlah penting, namun implementasinya di sekolah masih minim dan cenderung normatif. Ini artinya, kebutuhan akan pendidikan seks sebenarnya telah disadari dan ada, namun pendekatan yang digunakan belum menjawab kompleksitas realitas remaja.

Pendekatan normatif yang digunakan dalam struktur pendidikan seks di Indonesia memperlihatkan kepada kita sebuah logika paternalistik, kala orang dewasa merupakan pemegang otoritas moral dan remaja adalah subjek yang harus diarahkan serta dikontrol. Dalam kondisi kerangka yang demikian, maka keberadaan dialog yang diperlukan nyaris tidak dapat terjadi.

Pendidikan pada akhirnya berjalan satu arah, seperti kritik Paulo Freire (1970) dalam “Pendidikan Kaum Tertindas” tentang konsep Bank-Style Education, di mana pengetahuan diproses dengan penanaman menyeluruh tanpa adanya ruang refleksi. Dalam konteks pendidikan seks, model Bank-Style Education ini tampak jelas, ketika norma-norma yang berlaku ditanamkan, larangan disampaikan, dan murid diminta menerima tanpa ada narasi jelas untuk merefleksi bersama secara kritis.

Larangan yang tidak disertai dengan elaborasi ilmiah dan sosial adalah narasi yang berbahaya. Ia menciptakan ketidaktahuan struktural yang akhirnya menghasilkan suatu ketimpangan. Remaja mengetahui bahwa sesuatu tersebut “tidak diperbolehkan”, tetapi tidak memahami dengan jelas alasannya secara medis, psikologis, maupun sosial di baliknya.

Ditambah, dalam era modern, peningkatan akses internet tanpa adanya literasi seksual yang kredibel dan memadai menjadikan remaja mencari informasi sendiri dari sumber-sumber yang tidak terverifikasi. Ini adalah akibat yang terjadi saat sekolah dan keluarga membatasi ruang diskusi, sehingga akhirnya remaja yang membutuhkan arahan menjadikan internet sebagai ruang belajar alternatif tanpa batas, dengan sajian gambaran seksualitas yang terdistorsi.

Padahal, perilaku seksual yang berisiko termasuk terjadinya infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan membutuhkan peran pendidikan seks yang efektif. Tanpa adanya pendidikan seks yang efektif dan komprehensif tersebut, maka bahaya medis yang ditimbulkan berisiko meningkat, karena keputusan yang diambil oleh mereka tidak didasari oleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai.

Pernyataan ini didukung oleh data global temuan World Health Organization tahun 2024 pada Journal of Adolescent Health Vol.75 Issue 4 yang menunjukkan adanya penurunan penggunaan kondom dan peningkatan infeksi menular seksual di kalangan remaja yang berkaitan sebagai akibat dari lemahnya pendidikan seks yang efektif.

Lebih lanjut, dalam kurun waktu 2025 hingga 2026, terdapat beberapa laporan kesehatan masyarakat lainnya yang menunjukkan peningkatan kasus infeksi menular seksual di kelompok usia muda di Indonesia. Lebih dari itu, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan-pun kerap muncul ke ruang publik, yang membuat kita kemudian memikirkan kembali bahwa persoalan ini pada dasarnya bersifat sistemik daripada insidental.

Pendekatan pendidikan seks yang berbasis pada ketakutan pada akhirnya tidak otomatis menghasilkan kondisi dan perilaku aman di kalangan remaja terkait seksualitasnya. Jika larangan moral cukup efektif, seharusnya tren tersebut menurun. Namun fakta empiris justru menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang diajarkan dan realitas yang dialami remaja. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa pendidikan seks yang dilanggengkan hingga saat ini belum menyentuh akar persoalan sesungguhnya yakni relasi kuasa, literasi tubuh, dan kesadaran kritis.

Relasi Kuasa, Consent, dan Tubuh Perempuan Muda

Ketika kita melihat permasalahan ini menggunakan perspektif gender, maka pendidikan seks yang berbasis pada larangan bahkan memiliki implikasi yang lebih berat lagi khususnya pada remaja perempuan. Tanpa adanya pendidikan seks-pun, tubuh perempuan lebih kerap digunakan sebagai objek pengawasan moral, di mana cara perempuan berpakaian, pilihan dalam relasi hidupnya bahkan caranya mengekspresikan diri merupakan perwakilan kondisi moralitas dari sebuah peradaban.

Sementara itu, jika bicara tentang consent, yakni persetujuan sadar tanpa tekanan, pada kenyataannya secara eksplisit cenderung jarang diajarkan dalam pendidikan seks. Padahal menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Maranatha dalam “The Impact of Comprehensive Sex Education on Adolescents’ Understanding and Prevention of Sexual Violence” dalam KAMPRET Journal Vol.4 No.1 Tahun 2024 terlihat bahwa pendidikan seks yang komprehensif secara signifikan meningkatkan pemahaman remaja tentang kekerasan seksual dan konsep consent.

Ketika Consent tidak dipahami dengan baik, maka sebagai akibatnya relasi kuasa dalam hubungan berpasangan terutama fenomena “pacaran” di kalangan remaja akan menjadi kabur. Tekanan emosional dapat disalahartikan sebagai suatu bentuk kasih sayang, sementara itu manipulasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat diterima sebagai bentuk sebuah komitmen.

Selanjutnya, dalam situasi kekerasan seksual, penggunaan narasi logika “jangan” juga sering kali digunakan sebagai instrumen perilaku victim blaming, di mana korban diperlakukan demikian karena dianggap telah melanggar norma, bukan sebagai pihak yang sebenarnya sedang mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Pada konteks ini, tubuh perempuan kenyataannya menjadi arena negosiasi antara moralitas sosial dan pengalaman personal. Pendidikan seks yang tidak kritis pada akhirnya juga berpartisipasi memperkuat posisi perempuan dalam subordinasi pada relasi kuasa yang ada.

Dari Ketakutan Menuju Kesadaran melalui Pendidikan Kritis

Dalam buku “Pendidikan Kaum Tertindas” oleh Paulo Freire tahun 1970 disebutkan bahwa gagasan kerangka pendidikan yang kritis menawarkan sebuah kerangka konseptual yang relevan. Tujuan dari diadakannya pendidikan seharusnya bukan sekedar situasi transfer norma, melainkan harus terdapat penekanan terhadap pentingnya kesadaran kritis sehingga proses dialogis di dalamnya menjadi penting karena meningkatkan kemungkinan peserta didik dalam memahami realitas sosialnya secara reflektif.

Jika perspektif ini diterapkan pada pendidikan seks, maka akan terjadi proses pemberian informasi yang ilmiah dan akurat tentang tubuh dan kesehatan reproduksinya, termasuk diskusi consent dan relasi kuasa secara eksplisit yang berguna bagi kesadaran kritis remaja. Selain itu, perspektif ini juga relevan dalam mengaitkan norma etika dengan rasionalitas dan tanggung jawab, bukan sekedar kepatuhan belaka sehingga membuka ruang dialog yang aman antara pendidik, orang tua, dan remaja.

Pendidikan seks yang hanya berisikan larangan adalah bentuk pendidikan yang tidak selesai. Pendidikan ini hanya menyentuh pada permukaan moral, tanpa masuk ke dalam kesadaran kritis yang dibutuhkan dalam diri manusia menghadapi seksualitasnya. Jika tujuan dari adanya pendidikan seks adalah untuk melindungi manusia, terutama remaja dari kekerasan, penyakit, dan relasi yang merugikan, maka pertama-tama kita harus berani melampaui bahasa ketakutan.

Oleh karena itu, pendidikan seks seharusnya didasarkan pada beberapa pondasi, yakni dilakukan secara ilmiah dan berbasis pada bukti, sensitif terhadap relasi gender dan kuasa, dilakukan secara dialog dan partisipatif, serta berorientasi pada pembentukan kesadaran, bukan sekedar kepatuhan. Tanpa adanya pondasi-pondasi tersebut, pada akhirnya kita akan terus mereproduksi siklus ketidaktahuan dan menyalahkan korban ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan kolektif moral.

Pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi sekedar pada apakah remaja telah patuh terhadap larangan, namun seharusnya telah sampai pada apakah remaja memahami tubuh, relasi, dan haknya sebagai manusia dalam menghadapi seksualitas? Dengan demikian, pendidikan seks secara kritis bukan berarti permisif, melainkan upaya membangun tanggung jawab terhadap tubuh yang berbasis pemahaman.