Pos

Di Balik Jubah Kepalsuan PNS

/0 Comments/in /by

Belum lama ini, publik dihebohkan dengan kasus penipuan bermodus penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Jawa Timur. Para korban mendapatkan SK ASN palsu demi bisa bekerja sebagai PNS; bahkan ada yang sampai mengeluarkan uang hingga Rp150 juta. Fenomena ini hanyalah satu di antara tumpukan kasus persaingan sengit untuk memasuki dunia kerja.

Di dunia kepolisian dan militer, sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk masuk ke instansi tersebut perlu merogoh kocek yang tidak sedikit. Saya memiliki keluarga yang belasan kali mencoba masuk TNI tetapi selalu gagal, padahal sudah mengeluarkan biaya yang amat besar.

Belum lagi profesi yang tampak ‘mewah’ seperti dokter atau hakim. Namun, yang tidak terlihat adalah harga pendidikan untuk bisa mengobati atau menghukum orang itu juga tidak murah; ongkosnya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Maka tak heran jika profesi tersebut termasuk dalam deretan pekerjaan dengan gaji melimpah.

Pergeseran Orientasi dan Pemujaan Jabatan

Sekarang, mari beralih ke generasi yang lebih muda. Di media sosial, banyak video singkat menunjukkan pergeseran orientasi pekerjaan yang diinginkan oleh Generasi Z dan Alpha. Ketika ditanya apa cita-citanya, banyak yang menjawab ingin menjadi konten kreator, YouTuber, dan sejenisnya. Di masa saya, jawaban atas pertanyaan yang sama masih berkutat pada guru, dokter, polisi, dan sebagainya.

Bagi orang terdahulu, pekerjaan yang menjanjikan adalah menjadi pegawai negeri karena gaji terjamin hingga masa tua. Namun, menjadi pegawai bagi anak muda hari ini dianggap sebagai pekerjaan yang membosankan. Mereka mengidamkan kehidupan mewah ala Atta Halilintar atau Ria Ricis yang dihasilkan dari konten di media sosial.

Meski terkesan berbeda, ada kesamaan tujuan antara generasi dulu dan sekarang dalam melihat pekerjaan: mencari cuan. Tentu ini tidak keliru, sebab seluruh elemen kehidupan memang membutuhkan finansial yang kuat.

Namun, kita perlu merefleksikan satu pertanyaan lebih mendalam: apakah semuanya hanya demi uang? Mengapa kita mati-matian bekerja demi uang? Jawaban atas pertanyaan ini bisa beragam, dan kita bisa bertanya pada diri sendiri untuk menemukannya.

Di tengah masyarakat yang gila status dan jabatan, pekerjaan yang menghasilkan banyak uang memang akan menjadi primadona. Dulu, PNS menjanjikan hal tersebut, sehingga banyak orang tua—sampai kini, masih mengharapkan anaknya diterima menjadi PNS. Masalahnya, pemujaan terhadap jabatan itu berujung pada penghalalan segala cara. Akhirnya, meritokrasi tak lagi menjadi asas; siapa yang bisa membayar, dialah yang akan diterima.

Marginalisasi Profesi dan Hilangnya Kreativitas

Pemujaan terhadap jabatan ini juga berakibat pada pengkultusan sekaligus pengucilan pekerjaan lainnya. Orang akan hormat pada presiden, menteri, gubernur, bupati, atau anggota DPR. Sementara itu, petani, nelayan, dan buruh kasar tidak dipandang mulia. Padahal mereka sama-sama bekerja, hanya nominal rupiahnya saja yang berbeda.

Dalam tulisan “Yang Hilang Ditelan Kuasa: Jejak Karst dalam Budaya Kreatif Sulawesi Selatan?” yang termuat dalam buku “Yang Hilang Ditelan Kuasa”, Nurhady Sirimorok menegaskan bahwa para petani adalah kelompok paling menyedihkan di Sulawesi Selatan. Padahal, sejarah tanah Bugis tidak bisa dilepaskan dari budaya pertanian.

Tanah yang subur adalah anugerah, dan petani adalah orang yang membangun serta menegakkan peradaban Sulawesi Selatan. Sayangnya, nasib petani kini dipandang sebelah mata. Mereka dianggap kelompok ekonomi kelas bawah. Bahkan, banyak petani menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi agar sang anak tak bernasib sama. Ben White dalam buku “Pertanian dan Masalah Generasi” juga menunjukkan adanya pergeseran global di mana anak petani justru tidak melanjutkan jejak orang tua mereka.

Pertanian hanyalah satu contoh. Kasus serupa berlaku pada profesi nelayan, buruh, tukang pijat, dan seterusnya. Marginalisasi pekerjaan karena gajinya yang kecil—ditambah perkembangan teknologi dan akal imitasi, lambat laun akan menghapus profesi tersebut dalam daftar kehidupan manusia. Namun, bisakah kita hidup tanpa buruh atau tukang pijat?

Bekerja sebagai Manifestasi Peradaban

Di sinilah pentingnya membalik logika pekerjaan. Selama pekerjaan masih dilihat hanya sebagai usaha mencari uang serta pemisahan antara pekerjaan yang ‘layak’ dan ‘tidak layak’, maka selama itu pula penghalalan segala cara dan pengangguran akan terus menumpuk.

Sebagaimana artikel Nurhady di atas, pekerjaan adalah manifestasi dari kreativitas manusia. Dulu, di tengah aktivitas berburu dan meramu masyarakat purba, mereka meninggalkan jejak seni melalui dinding di gua. Bahkan jejak gambar tertua yang terekam sejak 40.000 tahun lalu berada di Indonesia, di Gua Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan. Nenek moyang kita sudah memberikan contoh bagaimana bekerja menyambung kehidupan sekaligus membangun kebudayaan.

Pola pikir inilah yang perlu ditekankan, bahwa pekerjaan menghasilkan bukan hanya uang, melainkan juga kebudayaan. Para pemahat patung atau pelukis tidak hanya mendatangkan uang dari goresan tangan, tetapi ada kerja kreatif di dalamnya. Inilah yang nyaris tidak ditemukan dalam pekerjaan yang cenderung stabil tanpa perubahan signifikan, seperti pekerja kantoran. Ritme kerja yang stagnan dan monoton membuat peluang stres lebih tinggi, apalagi ditambah tuntutan kerja yang menumpuk.

Bukan berarti pekerjaan kantor menjadi tercela. Poin utamanya adalah mengasah kreativitas, akal, karsa, dan rasa sebagai manusia di mana pun kita bekerja. Memang, bekerja sesuai dengan renjana (passion) adalah sebuah kemewahan yang tidak didapatkan semua orang. Namun, pekerjaan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kita untuk menggadaikan nilai moral dan potensi kemanusiaan. Bekerjalah, selain untuk mencari penghasilan, juga untuk bertumbuh membangun peradaban.

Yang Muda Yang Terdistraksi dan Dieksploitasi

/0 Comments/in /by

Tahun-tahun ini, pemuda kita mengenyam beraneka tantangan. Belum pernah terjadi di zaman kapan pun kaum muda mengalami distraksi luar biasa dahsyat seperti sekarang ini. Hujan konten saban hari mengguyuri mata. Telapak tangan tak henti menggenggam dan menggulir, baik itu informasi maupun sampah.

Kontan generasi hari ini memiliki permasalahan yang belum ada presedennya sehingga perlu tilikan serius karena ini juga bertaut erat dengan potret eksploitasi yang mendera mereka. Terlebih lagi, dengan ekonomi sekarang semakin sulit bagi generasi hari ini untuk mencapai kehidupan yang stabil.

Rimba Ketidakpastian

Dalam kajian pemuda, Andy Furlong (2013) telah lama menyodorkan argumen bahwa transisi kaum muda zaman ini dari dunia sekolah menuju dunia kerja mengalami pemanjangan, tidak linear, dan penuh ketidakpastian. Ini selanggam dengan temuan riset Steven Threadgold berjudul Youth, Class, and Everyday Struggle (2018): pendidikan yang digadang-gadang sebagai tangga mobilitas dan peningkatan kesejahteraan justru banyak yang mandul dan ingkar janji.

Furlong juga menggarisbawahi adanya “inflasi kualifikasi” di era kapitalisme modern saat ini. Bahwa lebih banyak gelar, lebih sedikit pekerjaan layak. Walhasil, baik kaum muda yang berpendidikan (well-qualified) maupun yang kurang beruntung (poorly qualified) sama-sama merasakan disorientasi di rimba ketidakpastian hidup.

Dengan kata lain, pemuda saat ini hidup di tengah zones of (in)security, sebuah ruang abu-abu antara bekerja dan menganggur, antara kuncup yang mau mekar dan terancam pupus oleh wabah sebelum rekah. Ini tentu sinkron dengan temuan riset LPEM FEB UI (2025) yang menemukan sekitar 6.000 lulusan pascasarjana (S2/S3) dan 45.000 jebolan S-1 menganggur dan putus asa mencari kerja.

Bila dibandingkan dengan generasi pendahulu, mereka memiliki jalur relatif jelas dalam karier. Kerja tetap dan hak sosial ada. Pemuda kita hari ini mewarisi lanskap yang berbeda. Panoramanya retak. Pekerjaan penuh waktu menyusut dramatis, kontrak jangka pendek, gig work merajalela, dan masa depan dipaksa menjadi proyek dan ring tinju pribadi yang terus menerus dinegosiasikan setiap hari. Seolah-olah mereka difetakompli agar senantiasa berada di mode survival.

Situasi demikian melahirkan kelas baru yang Guy Standing sebut sebagai “prekariat”: mereka yang mengalami perentanan, hidup tanpa kepastian pendapatan, tanpa narasi identitas kerja, dan tanpa jaminan sosial yang layak. Dan banyak di antara kelas baru ini adalah pemuda terdidik. Tentu bukan karena mereka gagal, melainkan karena sistem ekonomi politik yang sengaja memproduksi ketidakamanan (insecurity) sebagai norma (Furlong, 2015).

Eksploitasi Perhatian dan Emosi

Yang lebih memberatkan dari ihwal tersebut adalah bahwa eksploitasi pemuda hari ini tidak berhenti pada sistem upah dan kontrak. Ia juga merembes hingga ke alam perhatian, emosi dan identitas. Perhatian dan waktu mereka yang terbatas itu dieksploitasi sedalam-dalamnya dan dihisap habis lewat kapitalisme platform global.

Kehidupan sehari-hari pemuda kita direduksi sesempit mungkin menjadi dunia yang berisi unggahan, likes, percakapan maya, dan kecemasan yang dibagikan—dan tak sedikit yang malah merayakan. Semua anasir itu ditransformasi menjadi data yang dapat diklasifikasi dan diekstraksi nilainya, yang kemudian oleh Julia Coffey dan Steven Threadgold disebut “data gaze”.

Sejak kemunculannya, media sosial dan platform digital menciptakan distraksi multi-arah yang belum pernah terjadi dalam sejarah homo sapiens. Perhatian dipreteli menjadi fragmen-fragmen, dibuat kemasan instan video kurang dari 15 detik, dan waktu dikunyah oleh algoritma. Sebagai kelanjutannya, ekspresi diri pun ikut dieksploitasi secara tanpa sadar dan direduksi menjadi komoditas; dengan para pemuda kita menjadi tenaga kerja yang tak perlu diupah (unpaid labor).

Dari sini, distraksi bukan sekadar gangguan, ia adalah mekanisme produksi nilai. Kaum muda sebagai pengguna mayoritas jagat maya didorong secara konstan dan kontinyu untuk terus tampil, merespons, dan memproduksi. Sebuah kerja sosio-emosional dan kultural yang tidak digaji, tetapi amat mempergemuk kekayaan kapitalisme platform. Sementara itu ketidakadilan struktural di pasar kerja tersamarkan oleh narasi motivasi, personal branding, serta ilusi fleksibilitas dan kebebasan memilih.

Pada titik itulah kapitalisme berhasil menutupi kebusukannya dengan meretas budaya pemuda via konten. Yang membedakan dengan era terdahulu adalah aspek skala dan intensitasnya: kapitalisme tidak sekadar mengatur apa yang dikerjakan pemuda, tetapi juga bagaimana mereka merasa (emosional), berpikir (kognitif), bermimpi (aspirasi), dan menghibur diri (konsolasi). Konfigurasi kompleks inilah yang ikut menetaskan kecemasan generasional yang merebak lima belas tahun terakhir.

Dan di tengah kerunyaman tersebut, rasanya perlu ada yang menampar: pemuda kita tidak kekurangan bakat dan daya juang. Yang dibutuhkan adalah sistem yang berhenti memeras perhatian, waktu, dan jagat emosional mereka sebagai sumber laba. Solusinya tentu bukan kepanikan moral atas gawai, melainkan kebijakan politik: regulasi platform, jaminan kerja dan sosial, serta kehadiran negara dalam menjaga struktur yang adil di luar kuasa algoritma.

Namun, apabila kehadiran negara justru dengan niatan memperdalam eksploitasi dan ketidakamanan bagi pemuda, maka tak boleh ada yang berhak bermimpi Indonesia Emas 2045. Itu sama saja melawan hukum alam.

Selama ketidakamanan dianggap wajar dan distraksi didiamkan (atau bahkan dipelihara), spiral ketidakadilan ini akan terus berputar. Dan pemuda kita akan terus diternak sebagai prosumer (produsen-konsumer) yang tak diupah: terlihat aktif, tetapi rapuh dan dijauhkan perlahan dari masa depan yang merupakan hak penuh milik mereka.[]