Muhammadiyah dan Ilusi Modernitas
Semester ini, saya mengajar mata kuliah Pemikiran Islam Kontemporer. Mengampu topik tersebut, saya pun membaca kembali berbagai tokoh pemikir Islam yang hadir: mulai dari Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Jamaluddin al-Afghani, Ismail Raji’ al-Faruqi, Yusuf al-Qaradhawi, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy’ari, Buya Hamka, Buya Syafi’i, Nurcholish Madjid, hingga Quraish Shihab. Mereka menawarkan pemikiran yang beragam. Namun ada satu bingkai yang serupa: bagaimana Islam bisa relevan di era modern.
Menimbang Penanda Zaman Modern
Selama ini, kita sering menerima begitu saja modernitas sebagai realitas zaman. Tanpa bertanya, apa sebenarnya yang disebut dengan era modern? Sherali Tareen mengulas bahwa modernisme dan kolonialisme mengubah cara berpikir manusia secara individual dan institusional dengan kehadiran negara-bangsa. Artinya, modernitas tidak hanya mengubah pemikiran, tetapi juga lingkungan sosial kemasyarakatan.
Perubahan cara pandang dan institusi ini dipotret oleh Muhamad Rofiq Muzakkir dalam buku Studi Islam dan Masyarakat Muslim Kontemporer ke dalam lima kategori. Pertama, ciri pokok zaman modern adalah kemunculan alat produksi, komunikasi dan transportasi yang berbasis teknologi mutakhir. Ini dimulai dengan revolusi industri. Bahkan sebelum itu, revolusi pengetahuan sudah dimulai ketika mesin cetak ditemukan.
Di setiap perubahan zaman, selalu membuka perubahan kehidupan; termasuk perubahan cara berpikir. Inilah yang menjadi ciri kedua dari modern. Modernitas ditandai dengan perubahan cara berpikir yang diciptakan zaman baru yaitu rasionalitas. Ketika mesin cetak ditemukan, kitab suci disebarkan secara masif. Sebelumnya, kitab suci hanya dibaca oleh tokoh agama, kalangan elit. Namun, setelah semua orang bisa membaca, terjadilah revolusi dalam gereja.
Perubahan alat komunikasi, transportasi, dan teknologi lainnya—disadari atau tidak—akan mengubah cara pandang, termasuk cara manusia beragama. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam komunitas Kristen di Barat, tetapi juga umat Islam, Hindu, Buddha, bahkan komunitas adat dan penghayat di berbagai wilayah. Ketika alat berat mulai masuk mengekspansi tanah mereka, maka kehidupan masyarakat tak pernah lagi sama.
Penyebaran teknologi ini berkelindan dengan sistem ekonomi yang bersifat kapitalistik dan corak birokrasi yang berbasis pada peran pemerintah dalam sistem negara bangsa. Pandangan ini adalah salah satu teori penting modernitas yang banyak dikaji. Dalam teori ini, masyarakat telah memasuki fase kemodernan kala sistem sosial politik mereka tidak lagi berbasis kesukuan atau kerajaan.
Keempat, ciri kemodernan adalah perubahan mendasar pada masyarakat dari tiga aspek sebelumnya. Misalnya terjadi gelombang peralihan dari desa ke kota, pergeseran corak profesi, sampai perubahan pandangan hidup tentang arti kesuksesan. Terakhir, ciri dari zaman modern adalah cara hidup dalam masyarakat. Zaman modern terjadi ketika kita melihat manusia tidak lagi terikat pada identitas sosial yang komunal, tetapi berdiri sendiri secara otonom. Itulah individualisme.
Penyakit Modernitas dan Pertanyaan Kritis untuk Muhammadiyah
Individualisme ini juga menjerat kita dalam cara keberagamaan. Mungkin kita masih komunal dalam ritual, seperti salat berjamaah di masjid, menghadiri pengajian, atau berhaji ke tanah suci. Semuanya dilakukan bersama-sama. Namun, kebersamaan itu lebih bersifat semu. Kenyataannya, kita semakin terputus dengan dunia sosial. Ke mana kita, melihat tetangga yang sakit? Ke mana kita, melihat warga di Kalimantan, Sumatera, dan Papua berjuang membela tanahnya yang dirusak? Ke mana kita, melihat “anak sekecil itu” di Gaza harus bertarung dengan kematian? Di era konektivitas teknologi ini, justru kita makin terasing dan menyendiri. Inilah penyakit modernitas.
Pertanyaan berikutnya, di mana peran Muhammadiyah merespons semua itu?
Muhammadiyah lahir dengan semangat menjawab tantangan zaman. Di kala kolonialisme menyerang Indonesia dan menganggap bahwa menjadi Muslim berarti menjadi makhluk terbelakang, Kiai Dahlan terketuk imannya untuk menjawab hal tersebut. Saat itu, Kiai Dahlan memilih jalan akomodatif terhadap perkembangan teknologi. Dengan kompas dan peta, ia mengkritik arah kiblat yang melenceng.
Kiai Dahlan meyakini dengan keimanannya, bahwa Islam tidak bertentangan sama sekali dengan modernitas. Bahkan ada istilah yang dikenal luas, ajaran Islam itu shalih li kulli zaman wa makan. Pandangan ini bukan pandangan khas Kiai Dahlan. Ia terinspirasi oleh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan Jamaluddin al-Afghani yang saat itu menjadi narasi alternatif yang berkembang di kalangan pemikir Islam. Mereka hidup dalam bayang-bayang sinaran Eropa yang dicitrakan maju dan Islam yang mundur. Pandangan itu secara tersurat membuat ulama asal Sambas Kalimantan Barat, Muhammad Basyuni Imran bertanya, limadza ta`akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum? “mengapa umat Islam mundur, dan yang lain maju?” yang menginspirasi Syakib Arslan menulis kitab dengan judul yang sama dengan pertanyaan tersebut.
Mereka sudah berjuang sesuai dengan dinamika zamannya. Tugas kita adalah melanjutkannya dengan tidak menelan mentah-mentah pemikiran pendahulu. Ketika membaca buku Khotbah di dalam Istana karya Farah El-Sharif, penerjemah sekaligus editor buku tersebut, Lien Iffah menyampaikan satu pertanyaan mendasar dalam kata pengantarnya. Ia menegaskan: “mengapa Islam yang hampir selalu diminta menjelaskan dirinya, sementara kategori-kategori yang menjadi ukuran baginya—dalam hal ini modernitas—jauh lebih jarang diperiksa dengan cara yang sama?”
Saya membahasakannya dalam konteks Muhammadiyah, “mengapa Muhammadiyah perlu terus menegaskan bahwa Islam itu sesuai dengan modernitas, bahkan mengikuti narasi modernitas, tanpa melakukan penghayatan terhadap apa yang selama ini disebut menjadi modern?”
Muhammadiyah dan Respons Modernitas
Kelima ciri utama yang menjadi penanda zaman modern, nyaris ditemukan dalam Muhammadiyah. Pertama, kemunculan alat teknologi canggih sebagai tanda kemajuan. Muhammadiyah bukan hanya membuat alat, tetapi juga membangun sistem “modern” dengan menginisiasi pendidikan, mulai dari madrasah, sekolah, pesantren, hingga perguruan tinggi. Banyak yang memuji pencapaian ini, bahkan dilontarkan langsung oleh Presiden ketika membuka acara Tanwir di Palu beberapa waktu lalu.
Kesadaran untuk menguasai beragam teknologi ini mungkin juga yang membuat Muhammadiyah percaya diri dapat mengelola tambang yang ditawarkan pemerintah. Dalam konteks ini, teologi keagamaannya lebih dekat dengan pandangan qadariyah yang percaya bahwa manusia punya kuasa sepenuhnya untuk mengelola alam raya.
Kedua, Muhammadiyah juga menjadi salah satu organisasi Islam yang tampil dengan corak rasional. Dengan semboyan memerangi segala bentuk mitologi yang disebut Takhayul, Bid’ah dan Churafat (TBC), Muhammadiyah menawarkan pandangan Islam rasional yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Berkaitan dengan TBC ini, saya pernah mendengar ungkapan dari salah seorang pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah:
“Dulu Muhammadiyah lahir ‘memerangi’ mitos, jangan sampai hari ini, Muhammadiyah justru taklid buta terhadap mitos modernitas yang menjanjikan kemajuan.”
Saya memahami bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi manusia berakal. Bukankah itu memang perintah Al-Quran? Tetapi rasionalisme yang dibangun dalam sinaran modernitas sering kali menggerus dimensi spiritual, tasawuf, akhlak, ‘irfani, atau apa pun istilahnya; yang justru menjadi ajaran inti dari Islam.
Karen Armstrong menggambarkan pembacaan yang terlalu rasional akan menghilangkan dimensi seni dalam memahami kitab suci. Padahal, kitab suci perlu dipahami tidak hanya dengan akal, tetapi juga dengan hati. Dalam banyak ayat disebutkan, Al-Quran hadir sebagai ad-dzikr, pengingat terus-menerus tentang apa yang semestinya diperbuat manusia.
Ketiga, modernitas ditandai dengan kapitalisme dan penerimaan konsep negara bangsa yang melanggengkan sistem kapitalistik itu. Secara tidak langsung, Muhammadiyah berkelindan bersama ekonomi kapitalistik ini. Ketika Muhammadiyah semakin masif membangun minimarket, menghasilkan berbagai produk, bahkan yang terbaru, sedang berencana membuat bank Muhammadiyah. Tentu banyak kader yang berdalih, Muhammadiyah berbeda dengan oligarki dan kapitalisme. Sebab keuntungannya akan kembali ke umat, sehingga diciptakanlah istilah yang menjadi dua kata lucu abad ini: kapitalisme religius.
Selain itu, konsep negara bangsa juga menjadi perdebatan panjang—yang bagi Muhammadiyah telah selesai dengan pernyataan bahwa negara Indonesia adalah dar al-‘ahdi wa al-syahadah, negara yang dibingkai dalam perjanjian dan kesaksian. Farah El-Sharif dalam salah satu esainya menegaskan bahwa masalah yang muncul hari ini, seperti pembersihan etnik Palestina, islamofobia, supremasi kulit putih, dan kebencian rasial bukan sebuah kebetulan, melainkan aspek yang diperlukan dalam sistem yang kita jalani saat ini.
Papua dan Jebakan Hegemoni Kemajuan
Sistem yang kini diterima begitu saja oleh ormas keagamaan, bahkan menjadi pendukung setia dari sistem yang semakin rapuh. Kerapuhan sistem ini bisa disaksikan di wilayah perbatasan Papua yang sampai saat ini masih bergejolak. Indonesia “sudah” merdeka, tetapi tidak dengan masyarakat Papua. Tanahnya dirampas, budayanya dicabut, dan mereka dipaksa tunduk dengan gaya hidup yang bertentangan dengan kearifan nenek moyang. Mereka harus makan nasi. Mereka harus belajar bertani. Mereka harus bisa berbahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris.
Mereka menjalani kehidupan, tidak atas kemauannya sendiri. Di manakah kemerdekaan itu? Cerita orang Papua ini, saya dapatkan uraiannya dari tulisan Agustinus Wibowo, Indonesia dari Seberang Batas. Kehidupan mereka yang terbiasa dengan budaya lisan, dipaksa untuk dapat membaca dan menulis. Mereka yang dulu bisa menikmati hasil laut dengan nikmat, kini mulai kesulitan menangkap ikan, karena cuaca ekstrem dan populasi ikan yang menurun. Sebab semakin banyak perusahaan yang menambang di wilayah mereka.
Bahkan yang lebih miris, karena alasan beda negara, mereka harus berpisah dengan keluarga. Batas wilayahnya, ditentukan oleh para penjajah yang hidup ribuan kilometer dari tanah mereka. Mereka dipaksa berpisah, dan harus menggunakan dokumen resmi untuk bertemu saudara mereka di seberang negara sana.
Dengan semua kejadian itu, Muhammadiyah datang ke Papua dengan mendirikan kampus, rumah sakit, panti asuhan, minimarket, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Tentu tidak salah, tetapi kita perlu merenungkan kembali. Apakah fasilitas itu yang dibutuhkan oleh warga Papua? ataukah yang dibutuhkan justru kemerdekaan untuk menentukan pilihan kehidupannya sendiri.
Ada satu kutipan menarik dari salah seorang warga Papua Nugini yang dikutip oleh Agustinus, “Kemerdekaan yang sulit adalah kemerdekaan pikiran. Kami ini bangsa yang masih terjajah dari dalam pikiran.” Kalimat ini, amat menggema di alam kesadaran saya. Terlebih ketika menyaksikan geliat “kemajuan” Muhammadiyah setelah satu abad berjuang.
Benarkah itu kemajuan atau justru menjadi bentuk penjajahan yang tidak disadari? Ketika kita terus mengekor pada peradaban lain, bukankah itu adalah bentuk penjajahan. Kita tidak bebas mengekspresikan kehidupan ini. Padahal dalam Al-Quran, Allah Swt jelas mengajak umat Islam menjadi umat terbaik (khairu ummah), bukan umat pengekor apalagi penerus sistem yang kian terpuruk ini.
Mewariskan Semangat Perjuangan Kenabian
Sebagai seorang Muslim yang ber-Muhammadiyah, atau ber-NU, ber-PERSIS, ber-Wahdah Islamiyah—dan ormas Islam lainnya; kita harus meyakinkan dunia bahwa Islam adalah agama moderat? Mengapa pola pikirnya tidak diubah, cukuplah kita menjalankan ajaran Islam dengan sebenarnya—sebagaimana yang termaktub dalam Matan, Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah—maka saat itu, dunia akan melihat keindahan Islam.
Nama Muhammadiyah sebenarnya sudah cukup untuk menegaskan bahwa anggotanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Tugas kita yang utama bukanlah menanggapi dan mengejar “kemajuan” dunia, melainkan menjadi penerus perjuangan risalah kenabian. “Tindakan sederhana menjadi (to be) adalah sebuah revolusi”, demikian kata Farah.
Erich Fromm membagi modus kemanusiaan menjadi dua kategori. Ada modus memiliki (to have) dan modus menjadi (to be). Modernitas dengan segala cirinya di atas, mengajak—atau sebenarnya memaksa manusia—untuk terus memiliki. Kesuksesan diukur dari seberapa banyak aset ormas berkemajuan ini. Hingga kita lupa, bahwa di antara ragam aset pendidikan Muhammadiyah, sudah berapa banyak di antara pengurus, anggota dan warga persyarikatan yang berlomba menjadi pendidik dan pembelajar sepanjang hayat?
‘Ala kulli hal, merayakan milad Muhammadiyah ke-114 tahun ini, pertanyaannya bukan lagi sudah berapa banyak investasi yang dimiliki Muhammadiyah? Tetapi apa yang kita kejar dari triliunan kekayaan itu? Apakah itu sudah sejalan dengan cita-cita dakwah Nabi Muhammad? Ataukah justru kita hanya melanjutkan semangat penjajahan berkedok kemajuan?
Sebagai penutup, saya ingin menegaskan, tulisan ini tidak sedang meremehkan kerja-kerja sosial yang telah dibangun oleh Muhammadiyah. Saya adalah saksi dari perjuangan gigih Muhammadiyah di daerah pedalaman. Namun, rasanya—memang perlu pakai rasa, bukan hanya data, karena kita cinta dengan ormas ini—kini penggerak Muhammadiyah makin jauh berjarak dengan ajaran Nabi Muhammad. Ketika banyak pengurusnya justru merapat ke dalam jajaran oligarki, ikut terlibat dalam bisnis perusak bumi, disebut nama tokohnya dalam sidang korupsi, hingga diamnya organisasi ini pada banyak ironi di negeri ini.
Saya tetap mencintai Muhammadiyah. Sebab di Muhammadiyah, ada nama Nabi Muhammad yang selalu hidup dan menjadi cerminan pergerakan ini. Sebagaimana potongan mars Sang Surya, “Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku”. Muhammadiyah bukan organisasi struktural semata, Muhammadiyah juga bukan batu loncatan menuju jabatan dunia, Muhammadiyah adalah gerakan perjuangan, melanjutkan semangat kenabian. Setiap orang yang ingin menyabotase perjuangan kenabian, cepat atau lambat, pasti akan berujung pada kehancuran. Wa makaru wa makara Allah, wa Allahu khair al-makirin.
Allahumma shalli ‘ala nabiyyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shahbihi wa man tabi’ahum bi ihsan.







