Pos

Sunyi Orang Dewasa, Ramai Internet: Siapa yang Sedang Mendidik Seksualitas Remaja?

/0 Comments/in /by

“Jangan bicara seks dengan anak-anak, nanti mereka jadi penasaran.”

Kalimat ini masih hidup di banyak rumah, sekolah, dan ruang sosial di Indonesia. Seksualitas dianggap topik yang terlalu sensitif untuk dibicarakan secara terbuka. Akibatnya, banyak orang dewasa memilih diam. Namun di tengah keheningan itu, internet justru berbicara lebih keras daripada siapa pun.

Hari ini, remaja tidak tumbuh hanya dari pelajaran sekolah atau nasihat keluarga. Mereka tumbuh bersama algoritma. TikTok, Instagram, YouTube, film, hingga forum digital perlahan menjadi ruang belajar baru tentang tubuh, cinta, relasi, dan seksualitas. Persoalannya, internet tidak selalu mengajarkan pengetahuan yang sehat dan bertanggung jawab.

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa penetrasi internet Indonesia telah mencapai 79,5 persen atau sekitar 221,5 juta pengguna. Artinya, ruang digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk remaja.

Di sisi lain, UNICEF mencatat bahwa anak muda Indonesia menghabiskan rata-rata 5,4 jam setiap hari di internet. Namun ruang digital yang tampak bebas itu juga menyimpan banyak risiko, mulai dari eksploitasi seksual online, pelecehan, hingga kekerasan berbasis gender.

Masalahnya, banyak orang dewasa masih menganggap pendidikan seks sebagai sesuatu yang tabu. Topik ini sering dipersempit hanya sebagai pembahasan hubungan seksual, sehingga dianggap bertentangan dengan norma atau nilai agama. Padahal seksualitas jauh lebih luas. Ia mencakup pemahaman tentang tubuh, batasan pribadi, persetujuan (consent), kesehatan reproduksi, relasi yang sehat, keamanan digital, hingga penghormatan terhadap martabat manusia.

Ketika pendidikan seksualitas tidak diberikan secara memadai, rasa ingin tahu remaja tidak ikut menghilang. Mereka tetap mencari jawaban, tetapi melalui sumber yang belum tentu aman. Dalam banyak kasus, pornografi menjadi “guru” pertama yang memperkenalkan mereka pada konsep relasi dan seksualitas.

Di sinilah persoalan menjadi semakin rumit. Pornografi sering menampilkan relasi yang penuh dominasi, objektifikasi tubuh, dan kekerasan yang dinormalisasi. Jika itu menjadi sumber belajar utama, remaja berisiko memahami hubungan antarmanusia secara keliru. Mereka mungkin mengetahui banyak hal tentang tubuh, tetapi tidak memahami makna penghormatan, persetujuan, dan kesetaraan.

Situasi ini menjadi lebih rentan bagi kelompok tertentu, terutama remaja perempuan dan remaja penyandang disabilitas. Penelitian tentang remaja perempuan pengguna TikTok menunjukkan bahwa mereka kerap mengalami kekerasan berbasis gender online berupa pelecehan, penyebaran konten tanpa izin, hingga serangan verbal yang berdampak pada kesehatan mental, rasa aman, dan kepercayaan diri mereka.

UNICEF juga menemukan bahwa anak-anak dengan disabilitas memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan keamanan digital, sehingga lebih rentan menjadi korban eksploitasi dan pelecehan online. Dalam studi Disrupting Harm, setidaknya dua persen anak usia 12–17 tahun di Indonesia pernah mengalami pemaksaan, pemerasan, atau eksploitasi seksual secara daring.

Di Indonesia, kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) juga terus meningkat. Data SAFEnet menunjukkan bahwa pada triwulan pertama 2024 terdapat 480 kasus KBGO, naik empat kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Korban terbanyak berada pada rentang usia 18–25 tahun, sementara kelompok usia di bawah 18 tahun juga menempati angka yang mengkhawatirkan.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan remaja dan seksualitas tidak bisa lagi dipahami hanya sebagai isu moral individu. Ia berkaitan dengan relasi kuasa, akses terhadap informasi, keamanan digital, dan perlindungan kelompok rentan. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar pendidikan seks, melainkan pendidikan seksualitas yang kritis.

Pendidikan kritis tidak mengajarkan remaja untuk melakukan sesuatu secara bebas tanpa batas. Sebaliknya, pendidikan kritis membantu mereka memahami konsekuensi, mengenali risiko, menghormati diri sendiri dan orang lain, serta mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab.

Remaja perlu diajak memahami bagaimana media sosial membentuk standar tubuh yang tidak realistis. Mereka perlu mengetahui bahwa tidak semua bentuk perhatian adalah cinta, tidak semua hubungan adalah relasi yang sehat, dan tidak semua konten viral layak dipercaya. Mereka juga perlu memahami bahwa tubuh mereka bukan komoditas yang boleh dieksploitasi demi validasi digital.

Lebih dari itu, pendidikan seksualitas yang kritis harus membuka ruang dialog. Terlalu banyak remaja yang tumbuh dalam ketakutan untuk bertanya karena khawatir dianggap nakal, tidak bermoral, atau kurang beriman. Padahal pertanyaan yang tidak memperoleh jawaban sehat sering kali mencari jalannya sendiri melalui internet yang tidak selalu ramah.

Sudah saatnya kita berhenti memandang seksualitas sebagai percakapan yang harus dibungkam. Sebab yang sedang kita hadapi hari ini bukan lagi sekadar rasa ingin tahu remaja, melainkan dunia digital yang bergerak jauh lebih cepat daripada kesiapan orang dewasa untuk mendampingi mereka.

Jika kita terus memilih diam, maka algoritma akan mengambil alih peran pendidikan. Jika sekolah, keluarga, dan masyarakat terus menutup ruang diskusi, maka internet akan menjadi guru utama yang membentuk cara remaja memahami tubuh, relasi, dan dirinya sendiri.

Pertanyaannya bukan lagi apakah remaja akan belajar tentang seksualitas. Mereka sudah belajar setiap hari. Pertanyaannya adalah: apakah kita akan hadir mendampingi proses belajar itu, atau membiarkan mereka tumbuh sendirian di tengah ruang digital yang tidak selalu berpihak pada keselamatan dan kemanusiaan mereka?

Mengurai Benang Kusut Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang Menjerat Anak

/0 Comments/in , /by

Beberapa luka tidak meninggalkan memar. Tidak ada robekan baju. Tidak ada suara teriakan. Tapi rasanya nyata. Dan mereka yang menanggungnya adalah anak manusia yang belum selesai tumbuh, tetapi telah dicegat oleh rasa takut, malu, dan bingung yang tak mereka mengerti.

Hari ini, anak-anak tidak hanya hidup di dunia nyata. Mereka juga tumbuh di dunia digital tempat bermain, belajar, tertawa, dan mencari pengakuan. Ruang maya bukan sekadar pelengkap, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian anak-anak usia sekolah, terutama mereka yang duduk di usia bangku SMP dan SMA. Seperti semua ruang, dunia digital tidak selalu aman.

Di balik fitur pertemanan lengkap di media sosial, tersembunyi bahaya yang tak selalu dikenali anak. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terjadi ketika seseorang memanfaatkan teknologi untuk melecehkan, memaksa, mengancam, atau mengeksploitasi anak secara seksual. Wujudnya bisa berupa ajakan mengirim foto bagian-bagian tubuh vital, rekaman video call, hingga pemerasan menggunakan konten pribadi. Semua itu bisa dilakukan tanpa sentuhan fisik, namun dampaknya sangat mendalam.

Sering kali, anak tidak tahu bahwa yang mereka alami adalah kekerasan. Apalagi jika pelaku adalah orang yang sebelumnya memberi perhatian, pujian, atau bahkan tampak seperti teman sebaya bahkan orang dewasa sekitar. Ketika perhatian itu berubah jadi tekanan, ancaman, atau permintaan yang melampaui batas, anak sering kali merasa bersalah. Padahal mereka tidak salah.

Pada proses pendampingan, usia korban kerap kali jadi kendala tersendiri dalam proses penyelesaiannya. Laporan TaskForce KBGO, menegaskan bahwa mereka merasa terbata-bata saat menyelesaikan perkara kasus KBGO pada anak. Dengan batas usia legal 18 tahun, sering kali pendamping mengalami kesulitan saat meminta persetujuan perwalian orang dewasa ketika kasusnya ingin dilanjut ke ranah hukum. Persepsi wali dan pihak sekolah terhadap KBGO pun menjadi penting dalam penyelesaian kasusnya.  Bukan karena tidak ingin, tapi karena takut tidak dipercaya, takut disalahkan, atau bahkan takut dianggap “nakal”.

Padahal, anak tidak pernah bisa dianggap bersalah atas kekerasan yang terjadi pada mereka, baik di dunia nyata maupun digital. Bahkan ketika mereka mengirim konten pribadi karena dibujuk atau dirayu, anak tetap berstatus korban.

Dalam hukum Indonesia, anak belum dapat memberikan persetujuan sah atas aktivitas seksual, baik fisik maupun digital. Ini ditegaskan dalam Pasal 14–16 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Pasal 59 dan 64 UU Perlindungan Anak, yang menjamin perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual berbasis teknologi.

Sayangnya, hukum yang sudah cukup progresif ini belum sepenuhnya hadir dalam praktik. Banyak kasus KBGO tidak dilaporkan karena prosesnya dianggap rumit, memalukan, atau menakutkan. Tidak semua polisi, guru, atau orang tua tahu bagaimana merespons laporan anak dengan empati dan kepekaan. Kadang anak bahkan diminta untuk “mengakui kesalahan” sebelum dibantu. Maka, anak terluka dua kali, pertama oleh pelaku, kedua oleh sistem yang tidak berpihak.

KBGO bukan hanya soal teknologi. Kejahatan dari ketimpangan relasi kuasa, kurangnya literasi digital, serta budaya yang masih menyalahkan korban. Pelaku memanfaatkan kesenjangan itu, dalam kepercayaan diri anak, lalu mengubahnya menjadi alat kendali.

Solusinya bukan melarang internet atau menyita gawai. Teknologi bukan musuh. Dunia digital akan tetap menjadi bagian hidup anak, dan kita tidak bisa membangun dunia tanpa mereka di dalamnya. Hal yang diperlukan adalah pendampingan yang lembut, ketegasan dan pencegahan yang sadar dibarengi sistem hukum yang berpihak.

Orang tua tidak harus jadi ahli teknologi, tetapi bisa mulai dari kalimat sederhana: “Kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu boleh cerita.” Bukan dengan marah, tetapi dengan mendengar. Tidak dengan larangan, tetapi dengan menemani. Rumah harus menjadi ruang aman pertama bagi anak, bukan tempat anak takut dikira pembuat masalah.

Di sekolah, guru bisa menyisipkan isu perlindungan digital dalam mata pelajaran, diskusi kelas, atau layanan konseling. Bahkan saat pelajaran PPKn, tema seperti “hak atas tubuh”, “batasan relasi sehat”, atau “cara melaporkan pelecehan online” bisa jadi topik penting. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga penjaga keamanan psikologis bagi pertumbuhan anak.

Negara juga punya peran besar. Layanan pelaporan kekerasan seksual digital harus mudah, cepat, dan ramah anak. Pendampingan hukum dan psikologis harus menjangkau hingga daerah yang belum punya fasilitas. Penegak hukum perlu dibekali dengan pendekatan trauma dan keahlian dalam menangani bukti digital. Platform media sosial perlu didorong bertanggung jawab dengan fitur pelaporan ramah anak, penghapusan cepat konten berbahaya, dan kerja sama dengan lembaga perlindungan anak.

Dan kita, masyarakat luas, netizen, tetangga, teman sekolah, komunitas bisa memilih untuk tidak menyebarkan konten bersifat asusila dan intim, tidak menyalahkan korban, tidak memberi komentar merendahkan di foto anak, dan menjadi pendukung yang bisa dipercaya.

Karena anak-anak tidak menunggu kita jadi sempurna. Mereka hanya ingin tahu: “Kalau aku cerita, apa ada yang percaya?” Maka jawablah, dengan kata-kata yang tulus  “Iya. Kami percaya. Kamu tidak sendiri. Dan kami akan bantu.”

Itulah awal dari dunia digital yang aman bukan hanya lewat aturan, tapi lewat keberanian kolektif untuk percaya dan menjaga. Dunia tempat anak bisa tumbuh, bermain, belajar, dan bermimpi tanpa rasa takut yang seharusnya tidak pernah mereka tanggung sendiri.