Pos

Kosmologi Masyarakat Adat

/0 Comments/in , /by

Hari ini, ketika kita mendengar istilah masyarakat adat, yang terbayang mungkin adalah masyarakat Dayak di pelosok Kalimantan, orang Asmat di Papua, atau suku Badui di Pasundan. Mereka sering digambarkan sebagai kelompok yang hidup “terbelakang” dan jauh dari peradaban; peradaban yang diukur dari akses pembangunan, listrik, dan arus informasi digital.

Namun jika kita menengok ke masa lalu, apa yang dilakukan masyarakat adat hari ini adalah cara hidup nenek moyang manusia. Mereka menjadi simbol penjaga tradisi yang makin terkikis oleh modernisasi.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), jumlah masyarakat adat di Indonesia diperkirakan 50-70 juta orang atau sekitar 20% dari total penduduk. Secara komunitas, terdapat sekitar 2.500 komunitas adat di seluruh Indonesia. Angka ini berpotensi terus menurun seiring laju pembangunan yang menyasar hutan-hutan adat yang seharusnya dilindungi.

Masyarakat adat adalah benteng terakhir manusia dalam menjaga alam. Ketika tanah ulayat mereka habis digerus alat berat, saat itulah manusia akan semakin rentan terhadap bencana ekologis.

Belakangan, di berbagai kota besar muncul gerakan slow living dan back to nature, misalnya menanam tanaman di pekarangan sempit atau di media tanam dalam rumah. Kesadaran ekologis mulai tumbuh, terutama di kalangan anak muda. Apa yang tampak sebagai tren baru ini sebenarnya sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat untuk merawat hutan sekaligus mengambil manfaatnya.

Karena itu, alih-alih memandang masyarakat adat sebagai kelompok terpinggirkan—apalagi yang perlu “didakwahi”, justru kitalah yang seharusnya belajar dari mereka. Ada beberapa poin penting yang bisa kita hayati dari semangat hidup masyarakat adat. Kutipan dalam tulisan ini bersumber dari buku Senjata Kami Adalah Upacara Adat.

Pertama, konsep ilmu pengetahuan dalam masyarakat adat. Mama Jull Takaliuang, aktivis lingkungan dari Sangihe, menegaskan:

Mempelajari, menghayati, lalu melakoni tradisi dan adat istiadat leluhur ternyata jauh lebih canggih dan tinggi nilainya daripada pendidikan formal yang dipelajari di sekolah… leluhur mewariskan pengetahuan-pengetahuan yang canggih.

Orang-orang terdahulu memahami bahwa laku melahirkan ilmu. Dengan terus menerus melakoni, lahirlah apa yang kini disebut kearifan lokal. Misalnya dalam tradisi Dayak Benuaq di Kalimantan: saat me-nugal—menaruh benih di lubang tanam, ada momen ketika mereka tidak boleh bernapas minimal delapan titik. Setelah itu, barulah bebas bernapas. Praktik ini diyakini untuk menghasilkan padi yang baik.

Kita tak bisa serta-merta berkata, “Itu tidak masuk akal.” Dalam tradisi mereka, ilmu bukan hanya untuk dipikirkan, tapi dilakukan. ltu diwariskan turun-temurun dan terbukti menghasilkan panen terbaik. Bagi masyarakat adat, laku dan ilmu adalah satu kesatuan. Mereka tahu cara menanam yang baik karena terus berlatih hingga menemukan pola khas, itulah kearifan.

Hari ini, pengetahuan sering dipisahkan dari perbuatan. Mengetahui menjadi satu hal, berbuat menjadi hal lain. Akibatnya, orang berilmu kadang hanya berakhir pada selembar ijazah. Kearifan memudar, yang muncul justru keangkuhan.

Kedua, konsep kehidupan yang selaras dengan alam. Bagi masyarakat adat, alam adalah tubuh. Mereka meyakini bahwa tubuh alam serupa dengan tubuh manusia. “Tanah seperti daging, air seperti darah, hutan bagai rambut, batu seperti tulang. Maka ketika kita merusak tubuh alam, kita merusak tubuh sendiri,” tegas Mama Aleta, yang setia menjalani falsafah orang Mollo di NTT. Dengan semangat inilah ia menolak segala bentuk perusakan alam, terlebih yang justru difasilitasi negara.

Dalam pandangan masyarakat adat, alam ini hidup dan menghidupi. Mereka tidak ragu berbicara dengan pohon, meminta izin sebelum menebang atau memetik buah. Bagi sebagian orang modern, ini terdengar aneh: mengapa berbicara dengan batu? Dengan air? Apakah mereka bisa mendengar?

Namun, seperti dikatakan Karen Armstrong dalam Sacred Nature, cara kita melihat alam sebagai makhluk mati adalah pintu masuk kerusakan lingkungan. Orang mudah menebang pohon atau membuang sampah ke sungai karena menganggap semuanya benda mati.

Padahal, kita hanya tidak mendengar rintihan mereka. Kita baru “mendengar” ketika banjir datang: itulah tangisan sungai yang tercemar. Pohon tumbang adalah jeritan hutan yang dirusak.

Kerusakan lahir dari kerakusan. Menarik bahwa dalam bahasa Indonesia, rusak dan rakus terdengar mirip, seolah saling terkait. Inilah poin ketiga, hidup sederhana dan mencukupkan diri. Masyarakat adat hidup dengan prinsip kesederhanaan. Semua kebutuhan dipenuhi secukupnya dari sumber daya alam, tanpa harus menggali dan mengeruk hingga ke dasar bumi.

Ketika ditanya bagaimana berpuasa, Mama Maria Loretha, petani sorgum dari Adonara, menjawab:

“Puasa untuk tidak makan makanan tidak sehat, puasa untuk tidak mencemari tanah dengan sampah plastik, puasa untuk tidak mengonsumsi gula terlalu tinggi, puasa untuk tidak makan makanan kekinian, puasa untuk tidak mencaci maki sesama… Ketika kita omong mau tanam pohon, buktikan bahwa ada tanam pohon.”

Dengan falsafah hidup seperti ini, pengetahuan masyarakat adat di Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara, dan wilayah lain yang menjaga alam sebenarnya jauh lebih canggih daripada teori konservasi lingkungan di kampus—tanpa menafikan peran akademik. Terlebih jika ilmu itu hanya berhenti di menara gading dan tak mampu menahan laju ekstraktivisme pembangunan.

Ironisnya, ilmu laku masyarakat adat yang terbukti menjaga bumi justru sering tidak laku dalam dunia modern yang merasa diri paling beradab.

Saatnya kita pulang ke rumah kearifan.

Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pemulihan di Wilayah Pascakonflik

/0 Comments/in /by

Meski kejadiannya terkadang tidak begitu lama, konflik meninggalkan beban, bekas, dan luka yang perlu dipulihkan. Korban-korban konflik bukan hanya korban langsung, melainkan juga termasuk anak dan keluarga korban, anak dan keluarga pelaku, masyarakat sekitar, maupun masyarakat yang letaknya jauh.

Saya tertarik membahas tentang kepemimpinan perempuan ini setelah mengunjungi Pameran Biennale Jogja 2023. Lian Gogali dan Institut Mosintuwu di Poso menjadi salah satu yang karya-karyanya dipajang. Mengangkat topik pemulihan dan penguatan pascakonflik dalam ruang seni sangat penting agar masyarakat lebih bisa belajar, supaya konflik serupa tidak terjadi kembali. Pameran tersebut berisi arsip-arsip Institut Mosintuwu berupa cerita perempuan yang berdaya, advokasi korban kekerasan dan tantangannya, puisi, koleksi foto, hingga arsip-arsip berupa catatan pelatihan kepenulisan, gender, agama, potensi budaya, dan kemanusiaan.

Berawal dari rasa keprihatinan atas tragedi yang mengatasnamakan agama, yang sejatinya adalah konflik kepentingan, Lian Gogali mendirikan Institut Mosintuwu pada tahun 2009 di Poso, Sulawesi Tengah. Lian Gogali memiliki cita-cita untuk membuat perempuan-perempuan akar rumput di sekitar Poso bisa berdaya untuk dirinya sendiri dan orang lain.

Institut Mosintuwu merupakan organisasi masyarakat akar rumput yang anggotanya terdiri dari para penyintas konflik Poso beberapa tahun silam yang berasal dari beragam latar belakang suku dan agama di Poso dan sekitarnya. ‘Mosintuwu’ diambil dari bahasa Pamona yang berarti ‘Bekerja bersama-sama’. Kemudian ditambah dengan kata ‘Institut’ yang menggambarkan semangat Mosintuwu sebagai ruang kritis dalam menanggapi berbagai fenomena sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan di Poso.

Perempuan lintas agama dan kepercayaan diajarkan mengenai toleransi, menulis, membaca, berbicara di depan umum, membuat kerajinan, berorganisasi, dan menjadi pemimpin. Institut Mosintuwu memiliki website (mosintuwu.com), radio, dan podcast (siniar). Metode pembelajarannya yaitu dengan diskusi kelompok, ceramah, membuat atau diskusi mengenai film, menyanyi, menari, bahkan debat.

Hal-hal yang dipelajari oleh perempuan-perempuan tersebut meliputi agama, toleransi, perdamaian, gender, perempuan dan budaya Poso, kesehatan dan hak reproduksi, keterampilan berbicara dan bernalar, hak layanan masyarakat, hak ekonomi, sosial, budaya, dan sipil, politik, ekonomi, dan komunitas.

Para perempuan yang belajar di Institut Mosintuwu menjadi lebih berdaya, bisa menjadi pemimpin, memiliki toleransi yang tinggi, serta dapat menyuarakan apa yang dirasakan. Kearifan lokal, perspektif gender, dan agama adalah kunci pengajaran toleransi di Institut Mosintuwu.

Lian Gogali percaya bahwa penguatan kualitas diri bagi perempuan akar rumput merupakan hal yang mendesak. Para perempuan dari Institut Mosintuwu menjadi berdaya, berani, dan terlibat aktif dalam mengelola desa. Perempuan menjadi lebih peka terhadap sekitar dan membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan. Inisiatif Konferensi Perempuan Poso dan Sekolah Pembaharu Desa yang berangkat dari realitas di sekitar ini mampu berperan mengadvokasi masalah-masalah kekerasan, diskriminasi gender, dan lingkungan. Gerakan Institut Mosintuwu tumbuh secara organik berkat dorongan semangat dan antusiasme masyarakat sekitar.

Kepemimpinan perempuan dan regenerasinya merupakan hal yang sangat penting. Kebutuhan perempuan harus bisa disuarakan, didengar, dan dicukupi, misalnya tentang fasilitas kesehatan reproduksi, konseling, dan pemulihan. Suara perempuan yang berpihak kepada kelompok rentan dan berisi kejujuran merupakan hal yang perlu terus direproduksi dan dikuatkan. Perempuan pun perlu mencengkeram dan terlibat politik di tingkat desa agar kebijakan yang dikeluarkan bisa sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak. Suara perempuan jangan sampai malah berpihak kepada pemilik kapital, dan hanya dijadikan simbol, tidak mewakili kelompok rentan (tokenisme).

Sekarang, kita mengerti bahwa peran kepemimpinan perempuan dalam pemulihan di wilayah pascakonflik adalah memberikan rasa aman, percaya, kasih sayang, dan pendidikan supaya masyarakat bisa berdaya bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain, bisa melanjutkan kehidupan, dan menginspirasi masyarakat sekitar maupun masyarakat di luar.

Saya dan kawan-kawan mahasiswa berkesempatan untuk mengunjungi Dodoha Mosintuwu di Tentena, Poso pada penghujung September 2019. Malam itu, kala hujan lebat mengguyur, kami bertemu dengan Lian Gogali. Kami disuguhi beragam makanan, seperti ikan dan sambal dabu-dabu, menonton video dokumenter, dan berbincang-bincang. Ada pula peneliti dari luar negeri yang sedang melakukan penelitian di Poso.

Pertemuan secara langsung dengan pemimpin perempuan yang berperspektif feminis merupakan hal yang sangat saya syukuri dan sampai sekarang menginspirasi saya untuk memaksimalkan potensi dalam bidang perdamaian.

Mencari Titik Temu Antara Kapitalisme dan Pelestarian Alam

/0 Comments/in /by

Kapitalisme selama ini identik dengan reputasi yang buruk. Eksploitasi sumber daya alam dan manusia begitu lekat dengan paham ini. Salah satu contoh penerapan sistem kapitalisme yang salah adalah banyaknya kasus korupsi pertambangan di Indonesia.

Tentunya, masih segar dalam ingatan mengenai dugaan keterlibatan Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi. Kejaksaan Agung telah menetapkan Harvey Moeis sebagai salah satu tersangka kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022, dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp271 triliun.

Kasus tersebut menyiratkan bahwa surga tambang timah di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung, hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tak hanya gagal menyejahterakan rakyat sekitar, kasus ini juga merusak lingkungan yang entah butuh berapa lama untuk kembali hijau.

Berdasarkan bukti tersebut, ada yang mengaitkannya dengan salah kaprahnya implementasi sistem kapitalisme. Padahal, kapitalisme tidak selalu buruk, terutama di Indonesia, yang tetap membutuhkan pemerintah sebagai regulator dan pengawas.

Secara definisi, kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana seluruh pelaku bebas mengendalikan kegiatan ekonomi untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Mayoritas kegiatan ekonomi dalam sistem ini berada di tangan pihak swasta. Seiring waktu, beberapa oknum kebablasan dalam mengelola sumber daya alam dan manusia mereka sehingga berujung pada ketidakadilan, terutama dalam pemerataan pendapatan. Seperti dalam kasus di atas, mereka yang tidak bertanggung jawab justru mencari celah untuk melakukan korupsi.

Pertanyaannya sekarang adalah, bisakah sistem ekonomi tumbuh tanpa merusak alam? Dapatkah kemakmuran rakyat Indonesia terwujud secara berdampingan dengan lingkungan yang sehat?

Kearifan Lokal sebagai Rem Ampuh Mengendalikan Kerusakan Alam

Kearifan lokal sering dipandang sebelah mata karena terkesan klenik dan tidak terhubung langsung dengan ilmu pengetahuan. Faktanya, kearifan lokal menjadi bukti bagaimana masyarakat sanggup beradaptasi dan hidup selaras dengan lingkungan tempat mereka tinggal.

Wujud kearifan lokal sangatlah beragam. Petani di Banten Selatan, misalnya, masih mengadakan ritual Seren Taun. Istilah Seren Taun berasal dari Bahasa Sunda yang bermakna serah terima tahun yang lalu ke tahun mendatang. Upacara ini merupakan bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen padi tahun lalu, sembari berharap keberhasilan yang lebih baik pada tahun mendatang.

Ada pula masyarakat Kanekes atau Baduy yang masih mengadakan upacara Seba, yang artinya “persembahan”. Selain menegaskan hubungan harmonis antara manusia dengan alam, upacara Seba turut menjaga sinkronisasi antara masyarakat hukum adat setempat dan pemerintah Republik Indonesia.

Kegiatan Seren Taun, upacara Seba, dan upacara sejenis lainnya di Nusantara pada hakikatnya mendudukkan manusia sejajar dengan Bumi. Mengikuti acara ini mengingatkan kembali bahwa Bumi telah memberikan banyak kebaikan untuk manusia hingga saat ini. Tidak boleh ada kesombongan, sehingga kita memperlakukan Bumi layaknya harta berharga yang bisa dirampas seenaknya.

Sayangnya, di era modern, kearifan lokal semakin tergerus. Pesatnya perkembangan teknologi melalaikan kita dari besarnya ketergantungan terhadap alam. Kita begitu fokus mengejar kemajuan industri dan teknologi, hingga lupa bahwa Bumi yang mendidih menyebabkan udara semakin panas. Belum lagi fenomena banjir bandang yang semakin sering membuat aktivitas lumpuh.

Kearifan lokal merupakan benang merah yang hilang dari serangkaian solusi melestarikan alam tanpa kehilangan peluang ekonomi. Kearifan lokal adalah aksi nyata dari kewajiban dalam Al-Qur’an dan hadis Rasulullah Muhammad Saw. Pada hakikatnya, dua sumber tersebut menuntun umat Muslim untuk bersyukur atas kondisi di mana mereka tinggal. Tiada cara lebih hebat dalam mensyukurinya selain merawat dan tidak merusak alam tempat tinggal.

Penghormatan yang tinggi terhadap kearifan lokal akan membuat kapitalisme menemukan rem jika hendak melanggar aturan demi menumpuk keuntungan bagi sedikit orang. Para pelakunya akan tahu diri jika memaksakan niat membakar hutan atau menambang ugal-ugalan apabila kearifan lokal masih ditegakkan.

Masyarakat adat pada akhirnya menjadi tameng terakhir bagi lingkungan agar tetap lestari. Selama ini, kita mengenal masyarakat adat sebagai mereka yang tinggal di belantara hutan, seperti di Kalimantan dan Sumatera. Hal tersebut memang benar, sebab merekalah yang menjadi penjaga terakhir hutan Nusantara.

Namun, peran penting masyarakat adat tidak boleh sebatas geografi, sebab kita yang tinggal di perkotaan tetaplah memperoleh manfaat secara tidak langsung. Sebagai contoh, hutan yang terjaga membuat kita masih bisa menghirup udara segar. Kertas yang diperoleh dengan menebang hutan secara selektif dan penghijauan kembali membuat kita bisa membaca dan menulis.

Menerapkan kearifan lokal dan penghargaan terhadap masyarakat adat sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab bersama, baik di desa maupun di kota. Dengan demikian, titik temu antara kapitalisme dan pelestarian lingkungan bukan lagi hal mustahil.