Dialog Kiai Saifuddin Zuhri dan Kiai Wahid Hasyim

Kiai Saifuddin Zuhri adalah mantan Menteri Agama di era Sukarno. Ia merupakan “tangan kanan” Kiai Wahid Hasyim, putra sulung Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari. Ia menulis catatan sekaligus kesaksiannya tentang peran serta perjuangan Kiai Wahid Hasyim dan kiai-kiai lain di masa-masa pergerakan revolusi kemerdekaan dalam bukunya Guruku Orang-Orang Pesantren. Saya menemukan penggalan dialog menarik antara Kiai Saifuddin Zuhri dan Kiai Wahid Hasyim.

“Inikah mobil dinas, Gus?” tanya Kiai Saifuddin Zuhri.
“Bukan! Mobil dinas hanya dipakai saat di kantor. Itu pun jarang aku pakai. Aku diberi mobil dinas dengan tanda militer Jepang. Aku tidak pakai. Saya malu memakai mobil militer Jepang. Sebab itu, saya membeli sendiri mobil Fiat ini,” jawabnya.
“Bagaimana caranya bisa membeli mobil sendiri di zaman begini?” Aku bertanya. Pertanyaan ini aku ajukan karena di zaman itu tidak ada orang sipil yang membeli mobil. Aku ingat pamanku yang mobilnya diambil Jepang.
“Ya Allah! Kalau soal mobil saja tidak bisa memecahkannya, bagaimana bisa memecahkan persoalan rakyat?” jawab beliau tegas.
“Mobil adalah alat untuk bepergian, juga alat untuk berjuang. Banyak di antara kawan-kawan yang sudah tergolong pemimpin, kadang persoalan rumah tangga saja tidak bisa memecahkannya, bagaimana bisa memecahkan masalah umat yang jauh lebih besar dari sekadar masalah rumah tangga.” Beliau meneruskan.

Menurut Kiai Wahid Hasyim, sebelum mengurus urusan masyarakat atau negara, baiknya selesaikan dulu urusan pribadi atau keluarga. Jika urusan pribadi tak bisa diselesaikan, bagaimana mungkin bisa mengurus urusan negara? Di sinilah pentingnya memisahkan kepentingan pribadi dan kepentingan negara.

Kejadian serupa terjadi pada Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah Dinasti Umayyah. Dikisahkan, ketika ia sedang bekerja di kantornya, tiba-tiba didatangi anaknya untuk membicarakan urusan keluarga. Seketika itu Umar bin Abdul Aziz langsung mematikan lampu kantornya. Anaknya tentu saja terkaget-kaget, kenapa lampunya dimatikan dan mereka harus berbincang dalam keadaan gelap gulita.
“Minyak lampu ini dibeli dengan uang negara, sementara obrolan kita adalah urusan keluarga,” kata Umar kepada anaknya.

Kita butuh keteladanan, terutama dari pemimpin-pemimpin kita. Keteladanan itu penting mengingat hari ini kita menyaksikan banyak sekali pejabat yang menyalahgunakan jabatan atau fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perilaku korup seperti ini terjadi karena, sebagaimana dikatakan Kiai Wahid Hasyim, sebelum menjabat, persoalan-persoalan pribadinya belum selesai. Akibatnya, ketika menduduki jabatan tertentu, matanya rabun dan tak bisa membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara. Yang terjadi adalah “privatisasi” negara. Uang negara dipakai untuk mencukupi kebutuhan keluarga, membiayai keperluan-keperluan anak-istrinya yang tak ada hubungannya dengan negara, sebagaimana terjadi pada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) atau Presiden Jokowi yang sebelum berakhir kekuasaannya telah mempersiapkan dan menyerahkan negara ini kepada anak dan keluarga dekatnya. Na’udzubillah min dzalik!