Pos

Taring Adat di Hutan Riau: Saat Pantang Larang Menyelamatkan Ekosistem

Di tengah riuh rendah konferensi iklim global, janji-janji emisi nol bersih yang sering kali hanya berhenti di atas kertas, serta jutaan lembar regulasi lingkungan yang kerap tumpul di hadapan modal raksasa, kita sering lupa menoleh ke halaman belakang rumah sendiri.

Di tanah Melayu Riau, jauh sebelum istilah keberlanjutan, ekonomi hijau, atau konservasi modern dipopulerkan oleh para akademisi dan lembaga internasional, masyarakat lokal telah lama merumuskan sistem pertahanan alam yang jauh lebih membumi, berakar kuat, dan bertaring.

Keasrian alam di Bumi Lancang Kuning sejatinya bukanlah hadiah yang jatuh dari ruang hampa. Ia adalah buah dari perpaduan harmonis antara hukum adat istiadat, petuah luhur Tunjuk Ajar Melayu, serta napas ajaran Islam yang meletakkan manusia pada posisi terhormat sekaligus memikul beban tanggung jawab paling berat, yakni sebagai khalifah, pemimpin yang memelihara, bukan menjarah isi bumi.

Alam sebagai Saudara Tua, Bukan Komoditas Mati

Dalam kosmologi masyarakat Melayu Riau, alam semesta tidak pernah dipandang sebagai objek mati yang boleh diperas hingga tetes terakhir demi mengejar kurva pertumbuhan ekonomi. Alam adalah saudara tua yang memberi kehidupan, tempat bernaung, sekaligus cermin bagi martabat manusia itu sendiri.

Budayawan besar Riau, almarhum Tenas Effendy, dalam mahakaryanya Tunjuk Ajar Melayu, berulang kali mengingatkan lewat ungkapan adat bahwa merusak alam sama artinya dengan menjatuhkan marwah diri dan memutus urat nadi generasi anak cucu di masa depan.[1]

Falsafah luhur ini tidak sekadar berhenti sebagai untaian syair indah atau nasihat pengantar tidur. Ia menjelma menjadi pranata sosial dan hukum adat yang mengikat, lengkap dengan sanksi sosial maupun spiritual yang sangat disegani. Masyarakat Melayu percaya bahwa keseimbangan hubungan antara manusia dengan Pencipta (habluminallah) dan sesama manusia (habluminannas) tidak akan pernah utuh tanpa menjaga keharmonisan dengan alam (habluminal’alam). Ketika salah satu simpul ini dirusak oleh keserakahan, maka alam diyakini akan ‘menegur’ lewat bencana.

Benteng Hijau yang Dijaga Sumpah Leluhur

Bukti nyata dari ketangguhan hukum adat ini dapat kita saksikan pada keberadaan Hutan Larangan Adat di Kabupaten Kampar, seperti yang bertahan di Kenegerian Rumbio dan Terantang. Kawasan rimba seluas ratusan hektare ini dipagari oleh aturan adat yang sangat ketat dan tak bisa ditawar. Haram hukumnya menebang sebatang pohon pun, membakar lahan, berburu sembarangan, atau mengeksploitasi isinya demi kepentingan komersial pribadi.

Di Kenegerian Rumbio, misalnya, hutan larangan adat seluas sekitar 530 hektare tetap berdiri kokoh di tengah kepungan perkebunan monokultur, berfungsi sebagai benteng hidrologis yang menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah bencana banjir bagi desa-desa di sekitarnya.

Uniknya, hutan ini selamat bukan karena dipagari kawat berduri atau dijaga aparat bersenjata lengkap. Ia lestari karena rasa hormat masyarakat serta ketakutan melanggar sumpah leluhur. Siapa pun yang nekat melanggar pantang larang akan berhadapan dengan sanksi adat, mulai dari denda mengembalikan kerusakan berkali-kali lipat hingga rasa malu yang menempel sebagai aib lintas generasi.[2]

Istana Suci Lebah dan Pohon Sialang

Kecerdasan ekologis masyarakat Riau juga tampil memukau dalam tradisi pengelolaan Rimba Kepungan Sialang. Bagi masyarakat adat Petalangan maupun warga yang hidup di sekitar kawasan Tesso Nilo dan Kampar, pohon sialang, yaitu pohon-pohon raksasa berbatang lurus dan tinggi seperti kempas, kruing, atau ara, adalah istana suci tempat bersarangnya lebah madu hutan (Apis dorsata).

Dalam hukum adat, menebang pohon sialang dikategorikan sebagai kejahatan adat yang sangat berat karena dianggap menghancurkan rumah makhluk hidup yang memberi manfaat bagi orang banyak. Bahkan, untuk sekadar memanjat dan memanen madunya pun tidak boleh dilakukan secara serampangan.

Proses panen harus melalui ritual menumbai pada malam hari yang sarat dengan lantunan pantun, doa, dan ungkapan penghormatan kepada lebah serta penghuni rimba. Secara ilmiah, perlindungan terhadap satu batang pohon sialang secara otomatis menyelamatkan ekosistem hutan di sekitarnya dalam radius puluhan hingga ratusan meter. Sebab, lebah madu membutuhkan keanekaragaman bunga dan nektar dari puluhan jenis tumbuhan hutan agar tetap bertahan hidup dan memproduksi madu. Di titik ini, kepentingan ekonomi warga dan kelestarian ekologi berpelukan erat tanpa saling melukai.

Lumbung Pangan dan Keadilan di Dasar Sungai

Bergeser dari rimba belantara ke wilayah perairan, kearifan serupa menjelma dalam wujud Lubuk Larangan. Tradisi ini hidup subur di sepanjang aliran sungai di Riau, salah satunya yang sangat terjaga di Desa Pangkalan Indarung, Kabupaten Kuantan Singingi.

Di sini, masyarakat menyepakati bentangan sungai sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer sebagai zona suaka terlarang untuk penangkapan ikan dalam kurun waktu tertentu. Selama masa larangan berlaku, berbagai jenis ikan lokal seperti baung, patin sungai, hingga tapah dibiarkan tumbuh besar dan berkembang biak dengan tenang, terlindungi dari praktik destruktif seperti racun tuba maupun alat setrum.

Puncak dari kesabaran kolektif ini adalah tradisi mancuak atau panen raya yang hanya boleh dilakukan setahun sekali melalui kenduri adat yang dibuka secara resmi oleh Ninik Mamak dan pemangku adat.

Hebatnya lagi, hasil tangkapan panen raya tersebut tidak dikuasai oleh segelintir pemilik modal, melainkan dibagi secara adil untuk kas pembangunan desa, perbaikan rumah ibadah, hingga santunan bagi anak yatim dan fakir miskin. Sebuah mekanisme ketahanan pangan sekaligus pemerataan ekonomi yang lahir murni dari rahim kearifan lokal.

Pantang Larang yang Menjaga Rantai Kehidupan

Lebih jauh lagi, perlindungan adat di Riau juga menyentuh spesies-spesies kunci yang berperan vital menjaga keseimbangan rantai makanan. Di sejumlah wilayah aliran sungai besar seperti Siak, Kampar, dan Indragiri, masyarakat tradisional memegang teguh pantang larang menangkap, melukai, atau membunuh ikan arwana sumatera (kaloso) maupun lumba-lumba air tawar.

Satwa-satwa langka ini kerap dipandang memiliki ikatan batin dengan keselamatan para nelayan dan pelayar sungai, sehingga keberadaannya sangat dihormati.

Sementara itu di daratan, satwa liar seperti musang dan berbagai jenis burung pemakan buah juga dijaga keberadaannya. Masyarakat tradisional memahami betul bahwa satwa-satwa inilah yang menjadi petani hutan sesungguhnya, agen penyebar biji alami yang membantu meregenerasi pepohonan rimba secara cuma-cuma.

Semah: Ritual Syukur dan Refleksi Batas Diri

Semua laku ekologis yang membumi ini kemudian disempurnakan melalui dimensi spiritual dalam upacara Semah Laut di pesisir Rokan Hilir dan Indragiri Hilir, serta Semah Rantau di kawasan Kampar Kiri. Dalam kacamata modern yang kerap terburu-buru menghakimi, ritual ini sering kali disalahpahami sebagai praktik mistis atau takhayul belaka.

Padahal, jika dibedah secara sosiologis dan antropologis, upacara semah adalah momentum refleksi kolektif yang sangat mendalam. Ia merupakan ungkapan rasa syukur yang tulus atas limpahan rezeki dari laut, sungai, dan hutan, sekaligus permohonan ampun serta doa perlindungan agar manusia dijauhkan dari segala malapetaka yang sejatinya dipicu oleh ulah tangan manusia sendiri yang melampaui batas. Melalui ritual ini, masyarakat diingatkan kembali bahwa manusia hanyalah tamu di muka bumi yang wajib menjaga sopan santun.

Menampar Kesombongan Modernitas

Jejak kearifan lokal di Bumi Lancang Kuning menampar kesombongan cara pandang modern kita. Warisan ini membuktikan bahwa masyarakat adat bukanlah kelompok terbelakang yang perlu diceramahi tentang cara mencintai lingkungan. Sebaliknya, merekalah guru besar yang telah mempraktikkan prinsip keberlanjutan dan ekonomi hijau berabad-abad sebelum istilah itu dirumuskan di ruang-ruang konferensi berpendingin udara.

Ketika laju deforestasi, kebakaran lahan, dan krisis iklim kian mengancam masa depan kita hari ini, barangkali jalan keluar terbaik bukanlah terus-menerus memproduksi pasal undang-undang baru yang rumit dan mudah dibeli. Jalan pulang paling masuk akal justru dengan mengembalikan marwah, ruang hidup, serta kedaulatan adat kepada para penjaga alam yang sesungguhnya, mereka yang benar-benar berjibaku dengan alam dan tahu cara memperlakukannya.

 

[1] Baca lebih lanjut: https://balaibahasariau.kemendikdasmen.go.id/artikel/membangun-kecerdasan-ekologis-melalui-tunjuk-ajar-melayu-1779240870

[2] Baca selengkapnya: https://www.kompasiana.com/salsafadila4928/666a6816c925c4204249c6d3/konservasi-hutan-larangan-adat-kenagarian-rumbio