Rabu, 9 September 2025, Kota Kathmandu bergejolak. Ribuan Gen Z turun ke jalanan melakukan aksi protes. Puncaknya, gedung pemerintah, rumah politisi, bahkan perdana menteri dibakar penuh kemarahan.
Tayangan demo yang disiarkan di media sosial, mengingatkanku pada pemberontakan hewan yang dipimpin oleh Snowball dan Napoleon dalam Animal Farm. Cerita tersebut memang fiktif, tetapi mengandung pesan mendalam. Ketika ‘binatang’ terlalu lama ditindas, ia akan mengganas.
Bukankah manusia pun adalah hewan yang berakal? Idealnya, dengan akal itu, hidup manusia lebih bermartabat daripada makhluk lain yang nir-akal. Sayangnya, justru dengan akal, manusia mengakali kehidupan, hingga menindas mereka yang lemah.
Pemberontakan hewan yang diceritakan George Orwell adalah ilustrasi dari gejolak massa manusia yang turun aksi menurunkan rezim yang sedang berkuasa. Indonesia pada tahun 1998 telah menorehkan sejarahnya. Akhir Agustus kemarin, negeri ini kembali mengulangi sejarah kelam meski tidak sampai menurunkan pemerintahan.
Saat ini, dunia tertuju pada Nepal. Revolusi sedang terjadi di sana. Tetapi, ini bukan hanya soal Nepal, Bangladesh atau Indonesia yang sedang bergejolak. Ketiga negara tersebut, mempunyai benang merah yang sama: jurang ketimpangan ekonomi yang kian jauh, sikap pemimpin dan keluarganya yang sombong nan angkuh, korupsi yang kian menyeluruh, hingga kebijakan yang menyengsarakan rakyat menambah peluh.
Akumulasi dari diamnya rakyat menahan sengsara bertubi-tubi dan tidak adanya pembenahan menyeluruh oleh pemerintah, malah sibuk membuat klarifikasi sana-sini, melahirkan gejolak pemberontakan. Memang aksi kekerasan tak dapat dibenarkan. Tetapi cara apa lagi yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang sudah putus asa menuntut keadilan?
Anomali ini tergambar dengan jelas dalam drama korea berjudul Trigger. Film tersebut memberikan pesan tersirat: ketika mereka yang termarjinalkan dibungkam untuk bersuara, tinggal menunggu waktu, saat ada pemicu, semua akan menjadi ricuh.
Series tersebut mengangkat kondisi negara Korea yang seolah damai dan maju, sebab rakyat dilarang bersuara. Kalau pun mereka mengadu, tak ada yang mau mendengar. Di tengah larangan pemilikan senjata, orang hanya diam menahan luka, lantas ada sosok yang membagi senapan secara cuma-cuma, yang terjadi selanjutnya adalah chaos. Alat pemicu dari kondisi tersebut adalah tarikan pelatuk.
Mereka yang selama ini menahan diri, tiba-tiba menemukan momentumnya untuk mengekspresikan kemarahannya. Senjata adalah trigger bagi masyarakat Korea dalam series tersebut. Di Indonesia, sikap represi polisi yang menyebabkan Affan Kurniawan dilindas dengan sadis adalah faktor pemicu demo besar-besaran di berbagai daerah.
Di Nepal, pelarangan media sosial adalah trigger yang membuat banyak anak muda turun ke jalan. Anak muda yang selama ini dikesankan apatis terhadap persoalan politik, dalam kasus Nepal justru berkata sebaliknya. Ketika kebutuhan utama mereka terganggu, mereka pun dapat beradu.
Lagi-lagi, keduanya hanyalah pemicu. Ibarat balon yang ditiup terus menerus, pada massa tertentu akan meledak. Batas kesabaran itu adalah ketika represi aparat makin menjadi ditambah keangkuhan para wakil rakyat yang minta dilayani.
Lantas apa yang bisa dilakukan? Tak ada cara lain, berbenah dan koreksi diri. Sikap beberapa pimpinan Nepal yang memilih mundur patut diapresiasi. Mundur dari jabatan bukan sikap lari dari tanggung jawab, tetapi sebagai bentuk pernyataan publik bahwa mereka gagal.
Bagi mereka yang enggan mundur pun patut dihargai. Dengan catatan, mereka berani memikul beban di pundak yang lebih besar. Publik menanti reformasi sungguhan. Bukan janji khayalan yang diulang-ulang.
Dimulai dari transparansi gaji dan tunjangan yang besarannya menyayat hati rakyat. Di tengah masyarakat yang berusaha mencari sesuap nasi, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya, sungguh tidak etis ada pejabat yang gajinya ratusan juta.
Selain itu, pemimpin juga perlu menghindari narasi mencari kambing hitam. Ketika ada bentrokan yang berakhir ricuh, penyebabnya adalah demo ditunggangi oleh kepentingan asing.
Siapa asing yang dimaksud juga tak diketahui. Alih-alih melemparkan kesalahan, pemerintah lebih bijak mengakui kekhilafan dan menata kembali sistem keamanan melalui institusi Polri dan TNI. Keduanya tidak boleh sewenang-wenang dan mengekang aspirasi masyarakat. Poinnya adalah dibutuhkan kedewasaan pemimpin untuk mau introspeksi ke dalam.
Sebagaimana kata Mas Sukidi dalam harian Kompas 11/9/2025 (baca di sini), “akar utama masalah bangsa terletak pada kegagalan pemerintah yang besar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi mayoritas rakyat.” Jalan terjal bagi rakyat memperjuangkan keadilan berakhir dengan perlawanan di jalanan.
Saat ini, demo memang sudah mereda. Tetapi perjuangan tak akan purna. Selama keadilan masih menjadi barang langka di negeri ini. Hanya menunggu trigger, semua akan geger.