Pos

Menyemai Asa di Kaki Rinjani

Oleh: Nurhayati Aida

“Kebudayaan yang benar dilahirkan di alam, sederhana, rendah hati, dan murni”
― Masanobu Fukuoka dalam Revolusi Sebatang Jerami

Di penghujung Juli 2018, Lombok diguncang gempa. Gempa ini membuat sebagian Lombok lumpuh, terutama Lombok Timur yang berbatasan dengan Lombok Utara. Rumah-rumah, fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah banyak yang runtuh. Setelah gempa pertama, setidaknya ada lima kali gempa susulan. Namun begitu, pada gempa pertama itu Lombok Utara belum terlalu terdampak. Karenanya Nursyida dan suaminya, Mik Badrul, dari Klub Baca Perempuan (KBP) yang tinggal di Tanjung, Lombok Utara, mereka bisa segera bergerak memberi bantuan semampunya. Mereka telah lama membangun komunitas literasi yang beranggotakan perempuan-perempuan yang ingin bersama-sama mendampingi anak-anak mereka untuk tumbuh kembang melalui bacaan dan pengetahuan sebagai jendela dunia.

Gempa juga menyebabkan fasilitas suplai air hancur, pun karena Lombok telah masuk ke musim kemarau.  Maka, KBP pun bolak balik mengangkut bantuan ke beberapa daerah Lombok Utara dan Sembalun di Lombok Timur, termasuk suplai air bersih. Sejumlah mitra KBP di luar Lombok Utara bahkan dari Luar Negeri mengirimkan bantuan melalui KBP untuk memenuhi kebutuhan pangan, selimut, dan bantuan air bersih. Tak dinyana awal Agustus 2018, giliran Lombok Utara yang kembali terguncang dahsyat. Saat itulah Nursyida dan anggota  KBP harus berjuang karena kini menjadi pengungsi meninggalkan rumah yang runtuh.

Dalam kesengsaraan, Nursyida dan Mik Badrul melihat orang bisa kehilangan rasa solidaritasnya  karena dihantam kekhawatiran. Nursyida dan Mik Badrul menceritakan itu dengan permakluman yang penuh. Bagaimana perilaku orang dalam situasi yang sulit bisa berubah dan serakah. Mereka berdua belajar bahwa hanya dengan rasa kasih sayang  kehidupan dapat berlanjut dan layak untuk diperjuangkan.

Seiring berjalannya waktu, perlahan masyarakat Lombok Timur dan Lombok Utara mulai bangkit menata hidup selepas gempa. KBP kembali membangun perpustakaan sebagai pusat kegiatan literasi mereka. Aktvitas pariwisata mulai bergeliat, pasar, dan hotel mulai ramai lagi. Namun, selang dua tahun setelah itu, gelombang Covid menerjang batas-batas negara dan mulai masuk ke seluruh penjuru Indonesia, termasuk Lombok Utara. Setelah berhasil bangkit dari terpaan gempa, kini masyarakat harus bertahan dari sapuan virus, yang tak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga mata pencaharian mereka.

Banyak rumah tangga yang tak lagi memiliki penghasilan tetap untuk menghidupi keluarga, termasuk anggota KBP. Gelisah dengan keadaan itu, KBP yang dikomandoi oleh Nursyida dan Mik Badrul mulai menginisiasi pengelolaan tanah kosong yang tak terpakai di sekitar sekretariat KBP dengan bertanam sayur-mayur untuk memenuhi kebutuhan pangan para anggotanya. Inisiatif ini bersambut baik dengan program We Lead—satu konsorsium yang konsen dalam pengembangan kapasitas lembaga yang dipimpin oleh perempuan—dalam program rapid response Covid.  Mereka pun mulai menyemai bibit sayur mayur, mulai dari cabe, tomat, sawi, terung; dan perangkat media tanam seperti polybag dan tempat pembibitan.

Meski hidup bersama alam, umumnya anggota KBP tak memiliki keahlian dalam bercocok tanam.  Oleh karenanya, musim tanam pertama tak berjalan mulus. Berkali-kali bibit yang ditanam gagal tumbuh, dan berkali-kali juga mereka mencoba. Belum lagi persoalan pengairan yang tak gampang. Secara otodidak mereka mengelola tanah, tapi tetap saja menemui kendala. Akhirnya, Nursyida bersama suaminya, meminta bantuan seorang kerabat yang pernah menjadi penyuluh pertanian untuk mengajari mengelola Kebun Pangan. Perlahan mereka mampu mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan Kebun Pangan.

Melihat Kebun Pangan yang terus berkembang, anggota KBP mulai mendiskusikan pengelolaannya bersama Kanca—Kanak Pencinta Baca, satu sayap aktivitas KBP yang beranggotakan anak-anak dan remaja. Mereka kemudian menyusun jadwal piket pengelolaan Kebun, mulai dari menyiram dan menyiangi lahan. Aktivitas ini bagi anggota Kanca merupakan kegembiraan karena berbulan-bulan lamanya sekolah menerapkan sistem daring.

Kendala hama dan pengairan perlahan mulai bisa ditangani pada musim kedua. Kebun Pangan telah menampakkan hasilnya. Saat rimbun sayuran memenuhi lahan, tetangga di sekitar KBP mulai tergerak untuk mengolah tanah mereka. Satu dua dari mereka datang ke KBP untuk bertanya cara mengelola kebun. Pasalnya, tanah di wilayah mereka bercampur dengan pasir yang tak gampang  diolah sebagai lahan pertanian. Tetapi dengan berbagai cara, KBP berhasil menanam sayuran. “Orang jadi tahu ternyata tanah berpasir di wilayah kami bisa ditanami sayur-mayur untuk kebutuhan pangan” tutur Nursyida.

Melalui media sosial terutama Facebook dan Instagram, secara berkala Nursyida mengabarkan perkembangan Kebun Pangan. Ini juga merupakan bentuk kreatif pelaporan secara publik lalu lintas keuangan mereka. Mitra mereka, sepasang suami istri dari Singapura, Mohamad Tahar Bin Jumaat dan Rosmawati Munir— yang sejak gempa pertama membantu dalam pengadaan air dan dilanjutkan dengan program sedekah “Jumat Berkah”, tertarik membeli hasil panen Kebun Pangan dan mendonasikan sayur-sayur itu untuk masyarakat Lombok Utara. Menjelang kemarau Juli sampai Desember 2020 hasil panen melimpah. Sambil mengantar bantuan air ke wilayah kering seperti Kampung Adat Dasan Gelumpang, hasil Kebun Pangan itu kemudian berpindah ke dapur- dapur rumah  warga menjadi olahan makanan yang sehat dan murah yang lahir dari alam mereka sendiri.

Sepetak tanah berpasir warisan dari orang tua Nursyida itu menumbuhkan asa bagi anak-anak yang bersekolah di PAUD Alam Anak Negeri. Gagasan mendirikan PAUD muncul setelah KBP mendirikan perpustakaan. Sekolah ini didesain tak hanya untuk menyiapkan anak-anak menguasai Calistung (baca, tulis, hitung) agar diterima di SD, melainkan sebuah taman bermain yang benar-benar menjadi arena bermain dan berinteraksi.  Sekolah yang dikelola KBP ini tak mematok biaya. Orang tua murid yang umumnya bekerja sebagai TKW, pelayan di hotel, dan nelayan ini boleh membayar semampunya dengan apa saja yang dipunya. Pun kalau tak memiliki apa-apa, anak-anak masih bisa tetap bersekolah. Berkat penjualan hasil tanam musim kedua, senyum 40 anak terkembang karena mendapatkan seragam dan loker baru. Sesuatu yang sebelumnya tidak mereka miliki.

Lokasi Kebun Pangan itu kini telah semakin tertata. Kebun Pangan terletak di tengah-tengah perkebunan kosong. Ia telah tumbuh menjadi bagian dari komunitas Klub Baca Perempuan dan Kanca yang menyatu dalam bendera Rumah Indonesia. Di sana pula Nursyida dan Mik Badrul membangun rumah yang lebih permanen tempat anak-anak remaja belajar, berkreasi, dan bertumbuh, mulai dari menekuni komputer, fotografi, membaca puisi, menari, dan atau sekedar tetirah ketika mereka ngambek kepada orang tuanya.  Area KBP itu berpagar bambu dengan lilitan bunga telang biru yang bermekaran. Pekarangan tampak tenang dan teduh karena rumbai daun oyong dan markisa membentang dari pagar depan sampai atap rumah. Hampir tak ada tempat kosong di halaman atau pekarangan rumah.

Dari arah timur bangunan utama, berdiri bangunan semi terbuka dari bambu yang difungsikan sebagai sekolah PAUD Alam Anak Negeri. Sedangkan di sisi barat, terletak sepetak tanah yang difungsikan sebagai kebun sayur dan pembibitan. Nyaris lahan di KBP dan PAUD penuh dengan sayuran dan pembibitan untuk disebar di musim tanam setelah hujan kembali turun di awal November 2021  ini.

Di saat semua pekerjaan terhenti karena pandemi, alam memberikan pangan yang dibutuhkan. Belajar dari Kebun Pangan yang dikelola selama pandemi, PAUD Alam Anak Negeri mulai memasukkan kurikulum pengelolaan tanah kepada anak didik dan wali muridnya. Setiap anak di PAUD memiliki tanaman yang harus mereka rawat, dan dari sana mereka bisa belajar memelihara hasil yang dipetik dari kebun sendiri.

Di sekolah ini, selain belajar dengan metode montessori, secara langsung mereka belajar tentang keragaman. Toleransi tak mereka ajarkan lewat diktat tebal dan jargon, tetapi mereka praktikkan dalam perilaku. PAUD Alam Anak Negeri atau Kanca tak hanya berisi satu agama atau suku saja. Mereka berbaur, saling belajar, mengasihi, dan bekerja sama. Pun, KBP menanam bunga yang biasa dipakai oleh umat Hindu sebagai sesajen. Mereka dengan penuh suka cita menawarkan bunga dan memberikan bung aitu kepada mereka yang membutuhkan tanpa perlu membayar.  Kini dari tanah sepetak di KBP itu telah tumbuh asa bagi ratusan warga dan anak-anak di kaki Gunung Rinjani. (NA)[]

Reportase Hari-2 Workshop Membangun Narasi Hak Perempuan Bekerja dengan Tema “Pentingnya Peran Milenial dalam Mendukung Hak Perempuan Bekerja”

Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) telah melaksanakan Workshop kolaborasi membangun narasi hak perempuan bekerja “Pentingnya Peran Milenial dalam Mendukung Hak Perempuan Bekerja,” pada hari Rabu dan Kamis, 6-7 Oktober 2021, pukul 09.00-12.30 WIB.

Hari kedua, 7 Oktober 2021. Fadilla membuka dengan review untuk mengajak peserta mengingat kembali materi di hari pertama dan menjembatani ke materi di hari kedua.

Achmat Hilmi, mengawali materi dengan menyampaikan Maqashid Syariah. Hilmi menjelaskan mengenai dharuriyat al khams, yaitu  lima prinsip dasar/hak yang dimiliki oleh manusia dalam Islam. Di antaranya : hak kebebasan beragama, hak berpikir atau memelihara akal, hak hidup, hak memelihara keturunan, dan ha katas harta. Pada sesi ini Hilmi menguatkan pandangan bahwa Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan dengan landasar lima prinsip dasar tersebut. Ia menyambungkan dengan kisah Siti Khadijah dan Rasulullah sebagai contoh konkrit.

Senni Tamara dari Mamika.id melanjutkan kegiatan dengan berbagi pengalaman bagaimana membangun bisnis dari nol dan praktik baik yang mendorong kesetaraan gender di tempat kerja. Senni membuka sesi ini dengan membagi kisahnya memulai bisnis online untuk mendorong perekonomian keluarga dengan berjualan sepatu dan skincare. Setelah bisnisnya berjalan ia berkeinginan memiliki produk sendiri, lahirlah brand tas lokal bernama Mamika. Senni memiliki 17 pegawai dengan 80% perempuan, ia pun menerapkan sistem dan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Saat sesi diskusi dengan peserta, pertanyaan yang muncul terkait seperti apa Senni mengelola atau manajemen dari usaha miliknya.

Pandu Padmanegara dari Commcap, melanjutkan sekaligus menjadi pembicara terakhir pada workshop hari kedua menceritakan kebijakan yang diterapkan di Commcap, 50% pegawai Commcap adalah perempuan dan mereka berkomitmen penuh dalam mendukung kesetaraan gender di tempat kerja. Lalu, Pandu menyampaikan materi mengenai pentingnya media dalam mendukung gerakan perempuan bekerja. Ia menunjukan bagaimana Muslimah Bekerja menyuarakan hak perempuan bekerja melalui platform Instagram dengan memberi ruang bagi perempuan membagi pengalamannya. Selain itu, peserta juga diajak untuk dapat memaksimalkan dan memanfaatkan media dalam mendorong usaha mereka. Di akhir sesi, peserta membagi pengalaman dan cerita mereka bagaimana menjalani dan melalui tantangan yang dihadapi usaha/bisnis mereka. Juga mengulik bersama terkait seberapa efektif melakukan kampanye untuk mendukung perempuan bekerja.

Reportase Hari-1 Workshop Membangun Narasi Hak Perempuan Bekerja dengan Tema “Pentingnya Peran Milenial dalam Mendukung Hak Perempuan Bekerja”

Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) telah melaksanakan Workshop kolaborasi membangun narasi hak perempuan bekerja “Pentingnya Peran Milenial dalam Mendukung Hak Perempuan Bekerja,” pada hari Rabu dan Kamis, 6-7 Oktober 2021, pukul 09.00-12.30 WIB.

Workshop dihadiri oleh 13 peserta (seluruh peserta berjenis kelamin perempuan) yang berdomisili di Depok/Bogor. Peserta memiliki latar belakang yang berbeda dengan rentang umur dari 20-40 tahun. Mereka terdiri dari pemilik usaha seperti kedai kopi, online shop, muralis/illustrator, guru, pegawai swasta dan ada yang masih berkuliah namun memiliki usaha rumahan.

Kegiatan ini menghadirkan keynote speaker, narasumber dan fasilitator di antaranya, Inaya Wahid, Fadilla D. Putri, Nur Hayati Aida, Dewi Hutabarat (Sinergi Indonesia, PEKKA), Achmat Hilmi, Lc., MA., Senni Tamara (MAMIKA.ID), dan Pandu Padmanegara (Commcap).

Selama dua hari, kegiatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom. Dengan memanfaatkan berbagai fitur seperti Jamboard untuk sesi perkenalan dan materi fasilitasi, dan PPT yang masing-masing narasumber sudah persiapkan.

Hari pertama, 6 Oktober 2021, Lies Marcoes (Direktur Eksekutif Rumah KitaB) memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan, Lies Marcoes menyampaikan terkait apa yang sedang menjadi ikhtiar Rumah KitaB yaitu menyuarakan hak perempuan bekerja. “Kita sedang mengembalikan yang sesuai diajarkan oleh Nabi: laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk bekerja, beraktivitas di ruang publik, menyuarakan pendapatnya. Wajah perempuan adalah wajah bekerja dan karenanya mereka memiliki hak untuk bekerja dan dapat perlindungan juga kesetaraan di tempat kerja.” Ujar Ibu Lies dalam pengantarnya.  Ia juga menyambut hangat para peserta yang hadir.

Inaya Wahid, sebagai keynote speaker, menyampaikan pesan untuk menguatkan para perempuan, ia mengutip Marrianne Williamson, “Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.” Ia memaknainya bahwa identitas sebagai perempuan adalah kekuatan. Dan identaitas itu adalah keberadaan penting kita sebagai perempuan. Inaya juga menyinggung tentang sistem di masyarakat yang menomorduakan perempuan, peraturan pemerintah yang belum berpihak pada perempuan, juga tameng agama yang melabeli perempuan sebagai sumber fitnah. Ia mengingatkan bahwa istri Rasul, yaitu Khadijah adalah seorang pengusaha ulung. Dalam penutup pidato kuncinya ia membacakan ulang secara lengkap kutipan dari Marrianne Williamson.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi perkenalan, curah pendapat mengenai “bekerja”, serta tantangan dan hambatan dalam melakukan tiga jenis pekerjaan yaitu pekerjaan publik – pekerjaan yang menghasilkan uang, pekerjaan domestik – pekerjaan rumah tangga yang juga mendukung pekerjaan publik, pekerjaan sosial – pekerjaan sukarelawan/tidak dibayar yang dilakukan di lingkungan masyarakat/komunitas.

Dewi Hutabarat, pada sesi selanjutnya menyampaikan tentang “Tantangan yang Dihadapi Perempuan Pengusaha dan Perempuan Bekerja: Antara Hak dan Beban Tambahan.” Menggarisbawahi hak bagi perempuan untuk diperlakukan setara dengan laki-laki dalam kemerdekaan memilih peran di domestik dan publik. Kemudian pemenuhan hak dan kewajiban terkait peran publik yang dimiliki dan pembagian beban ekonomi dan pengelolaan keluarga. Ketiga hal tersebut sebagai cara pandang keadilan gender yang diharapkan sudah tertanam sejak dalam pikiran. Dan berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia usaha seperti, negara dalam berbagai kebijakan masih bias gender, kemudian dalam dunia usaha cara pandang yang tidak berpihak pada kebutuhan khusus perempuan membuat perusahaan lebih memilih mempekerjakan laki-laki. Terakhir tantangan diri sendiri dan lingkungan keluarga adanya batasan norma, stigma, beban ganda, dan membatasi pilihan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi terakhir yang disampaikan oleh Fadilla, Program Manager Rumah KitaB. Fadilla menyampaikan hasil riset Rumah KitaB tentang penerimaan perempuan bekerja di 4 wilayah (Jakarta, Depok, Bekasi, Bandung). Temuannya menunjukan bagaimana norma gender berpengaruh, berbagai bentuk diskriminasi berbasis gender, pandangan keagamaan menjadi alasan terkuat untuk mengembalikan perempuan ke rumah. Mayoritas responden yang tidak menerima perempuan untuk bekerja adalah laki-laki berumur produktif 18-22 tahun. Dan mengumpulkan suara para subyek bentuk dukungan yang dibutuhkan bagi mereka sebagai perempuan bekerja.

Selamat Hari Kartini

Siapa yang tak kurang hormat kepada Ibumu hanya karena Ibumu bukan Kartini? Tak ingatkah perempuan lain selain Ibumu yang berjasa dalam hidupmu hingga kamu bisa seperti ini. Pengasuhmu? Guru TK dan Guru SDmu? Atau sahabat curhat selain saudara perempuan dan Eyang Putrimu.

Jadi mengapa kau sempitkan volume hati dan otakmu hanya menolak Kartini dan memasukkan perempuan lain seperti Khadijah? Sedang kau bisa sekolah berkat begitu banyak orang dalam kehidupanmu. Kartini salah satunya.

Sejarah itu punya jalannya sendiri, tugas kita adalah menelusurinya dengan kesadaran waktu dari masa lampau untuk masa depan. Menghapus sejarah hanya akan membodohi diri sendiri dan menghilangkan ruang- ruang sejarah dalam jejak langkahmu sendiri.
-Lies Marcoes

Gerakan Feminisme Era Orde Baru dan Reformasi: Sebuah Catatan Reflektif

Oleh Kamala Chandrakirana

Feminis Pegiat HAM; Sekjen Komnas Perempuan (1998-2003); Ketua Komnas Perempuan (2003-2009); Pelapor Khusus Dewan HAM PBB (2011-2017); Co-Founder Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa); Co-Founder Musawah

Pengantar Redaksi

Pada Sabtu, 6 Maret 2021, LETSS Talk mengadakan sebuah forum spesial dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Forum tersebut diberi tema “A Day of Appreciation: Gerakan Feminisme Era Orde Baru dan Reformasi.” Tujuan utama forum ini memang sebagai apresiasi pada para tokoh gerakan feminisme di periode Orde Baru yang opresif dan kontribusi mereka pada proses demokratisasi dan reformasi. Forum yang berlangsung non-stop sepanjang 8 jam 20 menit melalui Zoom ini bagaikan “buku bicara” (audio book) karena berisi informasi dan catatan sangat penting berbagai isu yang menjadi bahan perjuangan gerakan feminisme era Orde Baru hingga Reformasi, salah satu generasi emas gerakan sosial-politik di Indonesia pasca-kolonial.

Dibuka dengan sebuah prolog oleh Ita Fatia Nadia tentang Perlawanan atas Politik Gender Orde Baru: Framework Gerakan, lalu berurutan 15 figur penting gerakan feminisme masa Orde Baru dan Reformasi berbagi informasi tentang isu-isu yang menjadi tema kunci feminisme yang berkembang pada periode tersebut. Tema-tema tersebut adalah 1) Training Gender: Dari Sensitivitas Gender ke Kesadaran Politik Feminis (Myra Diarsi), 2) Politik Kesehatan Reproduksi (Ninuk Widyantoro), 3) Politik Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan (Elli Nur Hayati), 4) Dari Pemberdayaan Ekonomi ke Perempuan Kepala Rumah Tangga (Nani Zulminarni), 5) Perempuan, Konflik, dan Perdamaian (Samsidar), 6) Gerakan Perempuan Lokal/Adat (Arimbi Heroepoetri), 7) Reformasi Hukum: Menuju Hukum Berkeadilan Gender (Rita Serena Kalibonso), 8) Gerakan Feminisme dan Perlawanan Politik Ibuisme Negara (Julia Suryakusuma), 9} Gerakan Perempuan dan Kebebasan Berbicara dan Berekspresi (Debra H Yatim), 10) Kritik Developmentalisme: Kemiskinan dan Pemiskinan Perempuan (Ratna Saptari), 11) Gerakan Perempuan, Reformasi dan Demokratisasi (Sita Aripurnami), 12) Pengorganisasian Perempuan: Konsolidasi Gerakan Politik (Nursyahbani Katjasungkana), 13) Tantangan Konservatisme, Tradisionalisme dan Fundamentalisme Agama: Konteks Islam (Lies Marcoes-Natsir) 14) Tantangan Konservatisme, Tradisionalisme dan Fundamentalisme Agama: Konteks Kristen (Sylvana Apituley) 15) Keragaman Seksual dan Gender: Menentang Heteronormativisme Negara (Dede Oetomo). Terakhir, “buku bicara” ini ditutup dengan sebuah epilog oleh Kamala Chandrakirana, yang akrab disapa mba Nana, berisi catatan kritis-reflektif tentang gerakan feminisme sejak Orde Baru dan masa depan gerakan feminisme kita.

Silahkan klik link berikut untuk mendengarkan rekaman forum tersebut: https://bit.ly/FeminismeEraOrdeBarudanReformasi

Tulisan yang berjudul “Gerakan Feminisme Era Orde Baru dan Reformasi: Sebuah Catatan Reflektif” ini merupakan epilog yang disampaikan mbak Nana pada forum yang diadakan LETSS Talk tersebut. Karena memuat pikiran-pikiran sangat penting tentang kondisi gerakan feminisme yang berkembang pada Indonesia kontemporer, berisi pikiran-pikiran visioner dan futuristik untuk menguatkan gerakan feminisme di Indonesia masa depan, LETSS Talk berinisiatif mentranskrip epilog ini. Terima kasih kepada Apri Iriani (salah satu relawan LETSS Talk) dan Diah Irawaty (redaksi LETSS Talk) yang telah secara sukarela melakukan proses transkripsi ini. Transkrip dilakukan secara verbatim dengan beberapa editing yang dilakukan oleh tim redaksi LETSS Talk agar lebih sesuai dengan bahasa tulis. Kami berharap, dengan transkripsi ini, informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara verbal bisa terdokumentasi lebih baik dan bisa lebih mudah untuk diakses kalangan lebih luas. Kami juga berharap, suatu saat, bisa melakukan transkrip terhadap kesuluruhan presentasi dalam forum tersebut. Kami berambisi melakukan pendokumentasian semua pengalaman berharga gerakan feminisme era Orde Baru dan Reformasi ini.

Selamat membaca catatan penting ini, dan semoga bermanfaat.

Salam Redaksi…

***

Rasanya memang generasi penerus, seperti Tim LETSS Talk, yang bisa memanggil kita semua, para feminis dari masa Orde Baru, untuk berkumpul bersama seperti dalam satu forum seperti ini. Ini refleksi personal yang tentu tidak lengkap menggambarkan perspektif dalam perjalanan saya secara spesifik. Inti pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa setiap era punya dinamika dan mungkin juga logikanya sendiri. Dan itu akan berdampak pula pada wajah feminisme kita karena bagaimanapun juga feminisme adalah konstruksi sosial politik, seperti disampaikan Julia Suryakusuma dalam presentasinya di forum ini. Saya sendiri bukan atau tidak termasuk di dalam barisan kawan-kawan satu generasi dengan saya yang tumbuh melalui gerakan mahasiswa dan lalu membangun LSM-LSM perempuan pada masa Orde Baru. Pengalaman atau kesadaran politik saya sebenarnya lebih muncul dari perjalanan hidup keluarga dan juga tentu lebih tersistematisir melalui ruang kerja saya, yaitu ruang gerak saat di Komnas Perempuan; saya aktif di lembaga ini selama 11 tahun pertama, sejak awal didirikan. Setelah purna dari Komnas Perempuan, selama 7 tahun, saya tidak terlalu banyak berinteraksi di Indonesia karena saya lebih banyak memainkan peran di level internasional di Dewan HAM PBB sebagai Special Rapporteur. Baru kemudian sekitar 3-4 tahun terakhir saya kembali ke Indonesia dan berusaha berproses bersama kawan-kawan.

Ketika saya diminta untuk memberikan catatan refleksi tentang gerakan feminisme, pertanyaan sebenarnya yang saya pikirkan adalah di mana letak ketersambungan antara Orde Baru dengan Reformasi, berbagai kontradiksi atau anomali di dalamnya, adakah keterputusan sejarah antara keduanya, dan adakah titik-titik senjang? Inilah pertanyaan- pertanyaan yang muncul di benak saya, dan pada kesempatan merefleksikan pertanyaan tersebut, saya menangkap pergeseran-pergeseran yang terjadi, yang sebenarnya, menurut saya, menggambarkan betapa gerakan itu merupakan sebuah organisme. Organisasi-organisasi yang kita dirikan adalah sarana, tapi gerakan itu adalah sebuah organisme yang terus menerus berubah, hidup, berubah wujud, bentuk, dan sebagainya.

Sebelum lebih lanjut menyampaikan catatan refleksi ini, saya ingin mengatakan, bahwa periodisasi yang saya gunakan di sini tidak sekedar Orde Baru dan Orde Reformasi. Dalam refleksi saya, Era Reformasi ini perlu kita bagi dalam dua dekade; antara dekade pertama dan dekade kedua mempunyai karakter yang sangat berbeda, dan di dalam perspektif saya, pada hari ini, sesungguhnya kita tidak lagi berada dalam Era Reformasi; saat ini adalah masa pasca- Reformasi yang masih belum memiliki nama atau belum ada yang memberinya nama. Sangat mungkin, point of view ini merupakan refleksi kebingungan saya dalam melihat berbagai fenomena yang ada akhir-akhir ini. Ada 7 hal yang menjadi poin refleksi saya tentang gerakan feminisme.

Poin pertama yang menurut saya sangat penting adalah soal analisis kita tentang negara. Analisis gerakan tentang negara ini menjadi sesuatu yang ikut menentukan bentuk dari gerakan kita. Pada masa Orde Baru, sepanjang forum ini, kita sudah mendengar cerita-cerita yang begitu banyak, bahwa posisi gerakan adalah jelas-jelas sebagai oposisi yang kemudian berkembang menjadi gerakan pro-demokrasi. Kita masuk ke fokus isu termasuk kekerasan negara di mana militerisme, narasi dan analisis tentang ibuisme –seperti disampaikan oleh Julia Suryakusuma, Ita Fatia Nadia, Myra Diarsi, dan lain-lain dalam presentasi mereka di forum ini. Di masa Reformasi dekade yang pertama, negara menjadi satu institusi yang terbuka sehingga agenda kita adalah agenda partisipasi yang muncul dalam beragam bentuk inisiatif untuk masuk ke dalam institusi-institusi politik melalui gagasan representasi perempuan, baik itu pemilu, partai politik, dan kemudian di parlemen. Melalui partisipasi dalam institusi-institusi politik, kita masuk dalam ruang-ruang negara dengan mekanisme independen yang diciptakan oleh negara telah berubah menjadi lebih demokratis. Dalam mekanisme independen ini, Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi satu agenda dan tujuan penting untuk diupayakan dan diklaim agar lebih bermakna bagi gerakan feminisme.

Pada dekade kedua Reformasi, menurut saya, hasil dari analisis tentang negara yang terbuka, kita bisa melihat bagaimana terjadi perebutan yang cukup intens terhadap institusi negara. Sekarang, kita melakukan analisis negara dan menemukan kenyataan negara yang sudah bersifat oligarkis; otoritarianisme mulai muncul kembali; militerisme ternyata tidak pernah hilang, bahkan lebih tanpa malu-malu berada di tengah-tengah kita. Sementara itu, kerangka gerakan feminsime lebih mendorong tanggung jawab negara, hingga muncul berbagai upaya di mana negara seakan-akan mengambil alih kerja-kerja gerakan termasuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan pembuatan UU. Dalam situasi ini, hal-hal seperti gender mainstreaming kemudian menjadi suatu kerja negara. Inilah salah satu perkembangan yang terjadi saat ini. Pada dasarnya, dalam konteks ini, hak-hak perempuan bersifat instrumentalis.

Poin refleksi penting lain adalah soal cara pandang gerakan kita tentang perubahan, memahami bagaimana perubahan itu terjadi. Cara pandang dan pemahaman tentang perubahan akan memberikan berbagai informasi yang berkontribusi pada pilihan strategi. Jika di masa Orde Baru penyadaran kritis menjadi wujud strategi dari cara pandang kita tentang perubahan yang terjadi saat itu –melalui training dan diskusi-diskusi regular dan kelompok-kelompok diskusi menjadi sarana yang sangat penting dalam proses penyadaran kritis ini. Pemberdayaan dan pengorganisasian perempuan secara eksklusif juga menjadi pilihan strategis pada saat itu karena soal pemihakan pada keberdayaan perempuan. Di dekade pertama Reformasi, selain pemberdayaan yang merupakan salah satu bentuk ketersambungan dengan gerakan era Orde Baru, hal baru yang muncul adalah ketika negara menjadi lebih terbuka lalu menghadirkan cara pandang law as an instrument of change, yang dibangun bersama dalam gerakan feminis global. Di sini, hukum dan kebijakan menjadi alat perubahan. Dalam hal ini, kita melakukan investasi yang cukup besar dalam reformasi hukum dan kebijakan termasuk melalui penguatan partisipasi di lembaga-lembaga politik negara. Dalam cara pandang ini, kriminalisasi pelaku yang diatur melalui instrumen hukum menjadi salah satu cara menangani pelaku kekerasan seksual. Startegi reformasi hukum ini menjadi strategi utama gerakan feminisme, di dalam framework feminist legal thinking yang berproses terus menerus, termasuk di kawasan Asia Pasifik.

Pada Reformasi dekade kedua sejak tahun 2009 sampai 2019, kita sebenarnya menghadapi realitas di mana upaya untuk mengubah hukum dan kebijakan dan keberhasilan kita mengubah hukum dan kebijakan mengalami backlash. Setelah berhasil mendorong pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), hasil dari Reformasi dekade pertama, lalu muncul backlash dengan disahkannya UU Anti-Pornografi hingga upaya pengesahan UU Ketahanan Keluarga yang masih berlansgung hingga saat ini. Sementara itu, implementasi UU PKDRT masih sangat bermasalah sehingga membuat “keraguan” pada upaya perubahan hukum dan kebijakan. Di sisi lain, kita sudah harus menghadapi produk-produk hukum yang justru bertentangan dengan agenda gerakan dan agenda yang sedang kita perjuangkan. Di sinilah pentingnya analisis dan cara pandang tentang tentang perubahan, tentang reformasi itu sendiri. Perubahan apakah yang sedang terjadi?

Dari segi narasi dominan, di masa Orde Baru, saya mencatat beberapa, yaitu relasi gender, kritik terhadap pembangunan, invisibility perempuan, dan the personal is political. Di masa Reformasi dekade pertama, narasi dominan yang berkembang adalah representasi politik perempuan, meskipun kita mulai melihat resikonya karena institusi partai politik, parlemen, dan electro democracy sebenarnya institusi-institusi maskulin yang sangat patriarkis. Pada Reformasi dekade pertama ini, hak asasi manusia perempuan (HAM perempuan) juga merupakan narasi dominan; kita berusaha mereformasi HAM yang sangat maskulin dan kemudian mengintegrasikan perspektif gender dan feminis di institusi dan instrumen HAM. Pada Reformasi dekade pertama ini, analisa terhadap kekerasan juga sangat sentral; kita semua fokus pada soal kekerasan, menuntut pengakuan kasus-kasus kekerasan dan pertanggungjawaban hukum lewat litigasi maupun pemulihan. Yang menjadi pertanyaan, sejauhmana narasi yang violence-centric tersebut sekarang masih menjadi sesuatu yang produktif?

Pada dekade kedua Reformasi, yang menarik, feminisme mencul sebagai salah satu narasi dominan, hanya kehadirannya lebih karena suara-suara kontra; ada gerakan anti-feminisme. Pro dan kontra feminisme muncul tidak lepas dari kehadiran generasi muda dalam gerakan feminisme atau para feminis muda serta dipengaruhi dinamika sosial-politik di luar Indonesia. Narasi lain dalam gerakan di era ini adalah soal keberagaman, salah satunya yang sangat penting adalah keberagaman dalam konteks seksualitas. Bagaimana keragaman seksual masuk dalam narasi publik? Banyak kawan gerakan memilih cara lewat bahasa keberagaman sebagai upaya negosiasi atas eskalasi politik identitas yang menguat pada Reformasi dekade kedua ini.

Poin refleksi keempat adalah terkait fokus perlawanan kita. Di masa Orde baru, fokus perlawanan gerakan sangat jelas dan tunggal, yaitu perlawanan terhadap negara. Julia Suryakusuma dan Myra Diarsi sudah memberi gambaran jelas secara sederhana tentang keberadaan negara sebagai fokus perlawanan. Di Reformasi dekade pertama, kita mulai menyadari munculnya non state actors yang menjadi tantangan gerakan, yang menuntut kita untuk mempunyai pemahaman dan strategi tentang aktor-aktor non negara yang berpengaruh besar terhadap peluang dan keberhasilan perjuangan gerakan. Di masa ini, kita mendapati beberapa isu penting yaitu terkait politik identitas, gerakan-gerakan yang menuntut formalisasi Islam termasuk pembentukan negara Islam, yang menyadarkan kita tentang keberadaan aktor-aktor non negara. Kita dituntut untuk mempunyai suatu strategi berhadapan dengan aktor non negara. Pada saat itu, kita mulai dihadapkan dengan wacana tentang kebangsaan Indonesia. Di masa Indonesia Orde Baru, gerakan kita fokus pada negara, memberi perhatian pada kekerasan negara, militerisme, dan lain sebagainya; Pada dekade pertama Reformasi, kita dituntut untuk memikirkan, mendefinsikan dan memaknai kembali Indonesia; isu kebangsaan menjadi sangat penting yang diikuti isu tentang Islam sebagai satu kosmologi, termasuk terkait wacana hak- hak perempuan dalam konteks keagamaan. Dalam konteks Kristen dan Katolik, Sylavana Apituley sudah menyampaikan beberapa informasi sangat penting dalam presentasinya di forum LETSS Talk ini.

Di dekade kedua dari Reformasi, yang terjadi adalah gerakan-gerakan yang dibangun di dalam konteks keagamaan dan menjadikan otoritas keagamaan sebagai fokus perlawanannya — ini merupakan sebuah gerakan yang cukup sistematis dan sangat politik. Salah satu pijakan yang menandakan gerakan yang berhadapan dengan otoritas keagamaan adalah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang merupakan hasil dari gerakan-gerakan yang sudah mulai muncul sejak awal Reformasi dengan kehadiran Rahima, Fahmina, dan Alimat yang terbangun bersama Komnas Perempuan. Satu fokus perlawanan dan kontestasi lain adalah perlawanan terhadap otoritas budaya yang lebih banyak terjadi di tingkat lokal. Mungkin di level nasional, narasi perlawanan terhadap otoritas budaya tidak terlalu terdengar dengan baik, tapi itu sebenarnya terjadi. PR kita adalah memahami secara lebih baik upaya-upaya men-challenge power dalam hirarki budaya dalam komunitas adat.

Poin kelima dari refleksi saya adalah soal infrastruktur gerakan kita dan relasi gerakan kita dengan gerakan sosial lainnya. Pada saat Orde Baru, infrastruktur kelembagaan kita memang LSM, yang sudah banyak diceritakan dalam presentasi tadi, bukan karena pilihan tapi hanya itu yang memungkinkan dalam konteks Orde Baru. Pada masa itu, gerakan perempuan dan gerakan feminis melakukan semacam penggugatan terhadap gerakan pro demokrasi yang sangat maskulin dan tidak memberikan tempat pada dan bersikap diskriminatif terhadap perempuan dan isu-isu perempuan. Mungkin salah satu contohnya, seperti yang disampaikan ceritanya oleh Nursyahbani Katjasungkana dan Ratna Saptari, tentang Fauzi Abdullah yang mengatakan pada aktivis perempuan untuk membuat kelompok diskusinya sendiri; ada semacam unsur separatisme dalam gerakan sosial.

Pada masa Reformasi dekade yang pertama, 1998-2008, yang terjadi adalah peragaman, diversifikasi bentuk-bentuk kelembagaan kita dan kita melakukan eksperimentasi yang luar biasa melalui Ormas, membuat lembaga layanan, hingga Komnas Perempuan, dan sebagainya. Periode ini adalah masa eksperimentasi yang dibarengi dengan upaya menciptakan prasarana untuk konsolidasi – yang keberhasilannya, salah satunya, ditandai dengan pengesahan UU PKDRT sebagai produk hukum yang didorong oleh gerakan-gerakan sosial. Meskipun tidak 100% sempurna, UU PKDRT merupakan hasil yang paling dekat dengan agenda yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan, di mana hal ini juga menjadi pertanda bahwa konsolidasi dalam gerakan kita masih mempunyai mekanisme. Pada dekade pertama Reformasi, saya juga mencatat tentang elemen-elemen gerakan feminis yang berjalan dengan sunyi yang sesungguhnya mereka menunjukkan tantangan dari dalam kepada gerakan feminis itu sendiri, yaitu, gerakan feminis di lingkungan buruh, termasuk pekerja rumah tangga, perempuan adat, perempuan perdesaan, dan lain-lain. Semua gerakan ini sebenarnya mengajukan tantangan internal di dalam gerakan feminis yang menyisakan PR untuk kita semua. Arimbi Heroepoetri sangat jelas menjelaskan konteks gerakan perempuan adat yang menggugat gerakan feminisme yang tidak menyentuh persolan perempuan dalam komunitas adat ini.

Pada dekade kedua Reformasi yang baru berakhir ini, keberagaman gerakan beresiko menghadirkan fragmentasi, membuat kita “disibukkan” oleh persoalan-persoalan internal. Yang dikhawatirkan, ketika fragmentasi ini muncul dari atau dalam cara berpikir, mempengaruhi cara berpikir dan cara menganalisa masalah. Dalam situasi tersebut, kita perlu memikirkan bersama upaya-upaya membangun ekosistem, bukan untuk menjadikan kita semua satu atau seragam, tetapi membangun sebuah ekosistem gerakan yang lebih solid. Meskipun terjadi fragmentasi, gerakan feminis masih mempunyai nyawa karena ia terus melahirkan; birthing process terus berjalan, yang di antaranya dipengaruhi oleh berkembangnya soal ruang virtual yang sangat penting khususnya bagi gerakan LBT.

Poin keenam yang menjadi refleksi saya terhadap gerakan feminisme adalah soal posisi gerakan feminis dalam gerakan perlawanan yang diperjuangkannya. Di masa Orde Baru, kita melihat gerakan feminis berada dalam posisi subversive. Selama 10 tahun, pengalaman yang diceritakan Ratna Saptari, gerakan feminis melakukan gerakan subversive, gerakan bawah tanah. Di Reformasi dekade pertama, 1998-2008, perlawanan kita lebih bersifat offensive dengan penuh keyakinan dalam suatu gerakan yang solid karena berbagai teroboson dalam aspek kebijakan dan perundangan-undangan. Di Reformasi dekade kedua, 2009-2019, menurut saya, kita mulai berubah dalam posisi defensive. Kita melihat terjadi perubahan posisi dari subversiveoffensive, lalu menjadi defensive. Gerakan anti feminis yang disebut di atas merupakan salah satu perwujudan dari resistensi dan serangan yang terus menguat terhadap gerakan feminisme.  Dinamika ini juga terjadi dengan amat sangat kuat di tengah negara yang oligarkis dan otoritarian. Kondisi yang menuntut gerakan feminisme dalam posisi defensive ini memang sangat mengkhawatirkan; kita harus menganalisa dan memahami berbagai persoalan di dalamnya secara lebih komprehensif. Poin utama terkait dari semua posisi perlawanan ini adalah bahwa progress tidaklah linear. Kemajuan tidak selalu dalam proses dari kecil menjadi medium, dan lalu menjadi besar atau dari lemah menjadi kuat dan menjadi makin kuat. Sangat mungkin terjadi situasi maju-mundur atau bolak-balik bolak-balik yang tidak linear. Forum merefleksikan gerakan feminisme seperti yang digagas LETSS Talk ini merupakan upaya sangat penting, bisa menjadi momentum sangat menentukan untuk memikirkan lagi arah dan agenda gerakan.

Poin refleksi terakhir adalah terkait geopolik dunia dan gerakan feminis global. Di awal forum diskusi ini, Ita Fatia Nadia sudah menjelaskan betapa sebenarnya sejak tahun 20-an, kita sesungguhnya tidak pernah lepas dari gerakan dunia; kita tidak pernah berdiri sendiri, dan karenanya, kita berharap untuk bisa ikut membentuk gerakan global ini. Di masa Orde Baru, keterlibatan kita dalam gerakan global ditandai dengan partisipasi dalam Konferensi Beijing dan Konferensi Kairo; keduanya menjadi sarana bagaimana kita menjadi bagian dari gerakan internasional. Pada saat itu, masih sangat mungkin mengadakan global meeting berskala besar dan mahal. Pada saat Reformasi dekade pertama, menurut saya, dalam konteks global sedang terjadi zaman emas berkaitan dengan human rights, demokrasi, dan gender equality. Saat ini, zaman keemasan itu sudah berakhir, meski kita mendapatkan banyak keuntungan dari masa emas itu. Kita terbantu dengan pembuatan berbagai framework bagi isu-isu yang menjadi fokus gerakan. Komunitas internasional melalui United Nations menciptakan berbagai instrumen multilateral termasuk instrumen HAM seperti ICPD dan sebagainya, yang bisa digunakan saat kita mengalami hambatan di tingkat nasional. Di tingkat internasional, kita memiliki forum untuk menyuarakan agenda.

Satu keuntungan dengan konsolidasi gerakan feminisme internasional adalah terkait pendanaan. Setelah Konferensi Beijing tahun 1995, dunia internasional membuat semacam konsensus untuk melakukan investasi yang cukup besar dalam gender equality yang memungkinkan kita melakukan berbagai eskperimentasi dalam gerakan feminis di Indonesia, membangun berbagai macam bentuk organisasi dengan isu-isu yang beragam. Situasi ini tidak terlepas dari konsolidasi dan konsensus di tingkat global untuk mendukung secara finansial gerakan-gerakan feminsime di berbagai pelosok dunia.

Pada hari ini, Reformasi dekade kedua (2009-2019), tatanan politik-ekonomi dunia dalam keadaan krisis. Negara-negara dunia menghadapi otoritarianisme yang semakin menguat, baik di Eropa Timur, Asia Tenggara, Amerika Latin, bahkan Amerika Serikat. Perkembangan politik ini berimplikasi pada penggerogotan konsensus dan instrumen institusional di tingkat internasional termasuk terkait isu climate change yang menjadi sumber perdebatan baru di tingkat global. Dalam konteks ini, resistensi terhadap sistem dan tatanan global, terhadap insitutusi UN dan sistem HAM bukan terjadi secara kebetulan tapi dibangun berdasarkan kekuatan sistematis oleh kekuatan-kekuatan otoritarian yang saat ini juga mempunyai sumber ekonomi yang sangat besar. Sementara, negara-negara Eropa dan negara-nagara yang selama ini menjadi pendukung dan investor bagi proses demokratisasi di dunia sedang mengalami krisis internal. Kita mengalami kemacetan finansial untuk mendanai gerakan. Kita dalam kondisi di mana kita tidak mempunyai penopang di tingkat internasional; penopang, baik itu penopang politik maupun penopang finansial, yang membuat situasi kita semakin rentan.

Terkait ketersambungan dan kontradiksi, keterputusan dan titik titik senjang, saya melihat beberapa poin. Ketersambungan antar era bisa dilihat pada aspek pengorganisasian. Gerakan feminis dengan segala keberagamannya masih bisa melakukan pengorganisasian secara berkesinambungan, meskipun pengorganisasian membutuhkan biayanya yang besar. Kita tidak lagi mempunyai privilege seperti pada era-era sebelum ini: bahwa kita dapat dana dari luar. Ini merupakan sebuah persoalan yang menuntut kita untuk memikirkan instrumen digital untuk diterapkan dalam pengorganisasian. Ketersambungan lain bisa ditemukan dalam aspek negara, terkait sikap negara yang instrumentalis terhadap hak-hak perempuan yang konsisten hingga saat ini dan kita belum bisa mengubah itu. Satu lagi soal ketersambungan, seperti disampaikan Nursyahbani Katjasungkana di forum ini, cap Gerwani masih diterapkan sebagai sarana pembungkaman terhadap aktivis perempuan, sesuatu yang masih terjadi sampai sekarang, terutama di tingkat lokal, di tingkat desa, dan di tingkat komunitas.

Dalam hal kontradiksi, menurut saya, setiap era mempunyai kontradiksinya sendiri, internal contradiction-nya sendiri. Misalnya di masa Orde Baru, negara sangat represif tapi juga di sisi lain memastikan kita bisa meratifikasi CEDAW yang sampai sekarang menjadi pegangan kita; kita punya Undang Undang Perkawinan 1974 yang tidak ideal tapi merupakan satu pijakan yang penting di dalam perjalanan kita mengintervensi berbagai persoalan perkawinan. Dede Oetomo dalam presentasinya juga bicara tentang Himpunan Wadam Indonesia yang “dilindungi” negara pada masa Orde Baru.

Di masa Reformasi, yang muncul adalah Undang Undang Pornografi dan Rancangan Undang Undang Ketahanan Keluarga, yang menjadi kontradiksi atau anomali. Kontradiksi lain adalah soal dukungan internasional, saat kita menjadi bagian dari gerakan feminis global. Di satu pihak, dunia internasional memberikan dukungan yang sangat penting, baik politis maupun finansial, tapi di pihak lain, ia menciptakan ketergantungan dalam segi dana. Persoalan ini terus kita hadapi sampai hari ini, yakni bagaimana kita membangun atau merekonstruksi basis material bagi gerakan feminisme kita.

Terkait dengan keterputusan atau diskontinuitas, saya mencatat dalam refleksi ini adalah dalam soal pendekatan yang kasuistik atau case by case versus pendekatan yang sistemik. Menurut saya, ada sebuah gap atau satu disconnection yang perlu diatasi. Ita Fatia Nadia terus menerus bicara tentang kesadaran sejarah, terutama saat sekarang kita sudah punya generasi baru yang sangat penting untuk memahami perjalanan jejak gerakannya sendiri. Satu lagi soal keterputusan adalah pada saat Orde Baru, kita mendengar, betapa pentingnya ruang internal gerakan untuk melakukan analisa bersama, dan itu adalah ruang yang sunyi, diam, tidak keluar, ruang internal, tempat belajar dan membangun pengetahuan. Di masa Reformasi di mana kita sibuk dengan advokasi, ruang ini tidak kita rawat dan mungkin kita lupa caranya, untuk sekedar berdiskusi, membangun analisis, dan tidak langsung membuat statement ataupun untuk membuat kertas posisi tanpa membangun analisa mendalam.

Soal titik-titik senjang atau gap, saya mencatat beberapa hal. Salah satunya pada aspek litigasi strategis; litigasi case by case banyak kita lakukan, bagaimana dengan litigasi strategis? Gap lain tadi adalah, seperti disinggung Sylvana Apituley, berkaitan dengan situasi Papua dan rasisme di sana. Respon terhadap tragedi Mei 1998, kita mulai membuat satu narasi tentang seksisme dan rasisme yang sayangnya proses pembangunan narasi ini tidak berkelanjutan. Sekarang ini, persoalan rasisme sudah sangat sangat urgent untuk diintervensi. Bentuk gap terakhir adalah soal keluarga dan budaya. Maksud saya, gerakan feminis pada satu titik harus meninggalkan institusi keluarga dan budaya karena di situlah lokus dari penundukan dan penindasan perempuan; keluar dari institusi keluarga dan budaya menjadi salah satu upaya pembebasan; kita harus menemukan cara atau strategi untuk membangun gerakan yang fokusnya adalah keluarga dan budaya.

Paling terakhir adalah soal tuntutan zaman. Pada hari ini, kita berada dalam situasi pandemi dan climate change, yang menyadarkan kita bagaimana sistem pangan, sistem produksi, dan seluruh sistem ekonomi kita merupakan sistem yang salah. Kita juga menemukan fenomena menguatnya otoritarianisme dan krisis institusi-institusi politik formal; anggota parlemen yang jontok-jontokan dan saling jegal terjadi di mana mana, bukan hanya di Indonesia. Tatanan internasional antarnegara juga sudah rapuh bahkan krisis. Dalam konteks ini, menurut saya, memenuhi tuntutan zaman, adalah pada level peradaban, bukan lagi di level nation state. Bagaimana kita membayangkan gerakan dalam konteks peradaban?

Di tengah segala yang negatif tadi, kita juga melihat gerakan-gerakan sosial baru. Kita menjumpai gerakan offlineonline, dan anak-anak muda perempuan Myanmar berada dalam barisan depan melawan kekerasan negara. Di Thailand, perempuan muda juga berada pada posisi di depan. Di Polandia, isu aborsi digunakan sebagai isu untuk menentang seluruh bangunan otoritarianisme. Tidak bisa diabaikan juga gerakan Black Lives Matter, dan gerakan baru lainnya. Kita mengahdapi permasalahan yang sangat besar, tapi kita juga melihat benih-benih kebaruan. Dalam konteks ini, menurut saya, momen kita adalah momen transformatif. Jika pada era sebeumnya kita mengalami posisi subversive, offensive, dan defensive, sekarang kita harus berada dalam posisi transformative. Untuk itu, isu ekonomi, menata ulang seluruh sistem ekonomi harus menjadi isu feminis. Kita membutuhkan pemikiran dan upaya untuk menjadikan soal ekonomi dan soal alam sebagai isu feminis.

Satu lagi adalah soal kewilayahan gerakan menyangkut kewilayahan ekohistoris, dalam arti, jika memang kita ingin meletakkan dalam level peradaban, bagian dari sejarah peradaban, maka kita sudah tidak bisa lagi mengikuti pembatasan-pembatasan administratif kenegaraan, termasuk, misalnya, Indonesia Timur. Gerakan feminis Indonesia Timur harusnya mempunyai aliansi kuat dengan gerakan perempuan di Pasifik karena di sana terdapat banyak aspek kesejarahan dan dinamika yang sama. Seperti disampaikan Ita Fatia Nadia, kita sudah lama menjadi bagian dari gerakan-gerakan Asia melalui pertemuan Sri Lanka, dan tempat lain. Kita perlu lebih sistematis untuk bisa membayangkan ulang (reimagining) gerakan ini dengan menegaskan posisi sebagai gerakan transformatif. Demikian beberapa catatan reflektif saya tentang gerakan feminisme kita.

 

Sumber: https://letss-talk.com/gerakan-feminisme-era-orde-baru-dan-reformasi-sebuah-catatan-reflektif/

Seri 9 Webinar Muslimah Bekerja: Tantangan dan Peluang Perempuan Pengusaha di Indonesia

 

Closing Statement: Rinawati Prihatiningsih (Entrepeneur IWAPI dan Komite Anggota Kadin)

Ketika kita berbicara tentang hak, maka kita juga berbicara tentang kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling berkaitan. Ketika kita berbicara tentang Muslimah Bekerja, maka kita kembali pada pertanyaan yang hakiki: Apakah hakikat manusia itu sendiri? Tantangan kita adalah, apakah pasrah dengan kodrat. Ternyata, kodrat tidak harus tinggal di rumah, tetapi kodrat yang berkaitan dengan hakiki kita sebagai manusia. Dalam Al-Qur’an, manusia adalah basyar (biologis), khalifah, dan bisa bermanfaat bagi sesama.

Tantangan-tantangan kita adalah persoalan sosial, struktural, keterbatasan akses, dan pandemi. Kita harus mengalahkan diri sendiri. Apakah kita memiliki kemauan dan komitmen. Saya bersyukur Rumah KitaB meluncurkan kampanye Muslimah Bekerja. Ini mengingatkan kita tentang keresahan, perdebatan konstruktif, ketertinggalan, dan pencapaian perempuan, serta seruan untuk aksi bersama untuk kesetaraan gender. Masalah gender juga datang dari laki-laki, karena itu laki-laki juga harus dilibatkan untuk menjawab persoalan ini.

Apa yang disampaikan Allaster tentang pentingnya dukungan lingkungan, baik infrastruktur maupun wacana, maka kita perlu mendukung adanya wacana dan aksi Muslimah Bekerja. Ketika dukungan tersedia perempuan bekerja, maka apa yang disampaikan Bu Sinta tentang memilih peluang memanfaatkan kesempatan bisa tercapai. Sebagaimana disampaikan Bu Menteri, perempuan bekerja bisa memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.

Aksi-aksi saya selalu berangkat dari masalah personal. Saya melihat relasi ibu dan ayah saya di rumah. Ibu saya memiliki akses penuh terhadap keuangan dan memilih bekerja di rumah—karena memiliki anak enam. Dia menerima katering dan jahitan. Ketika perempuan memiliki akses ekonomi, maka perempuan memiliki rasa untuk bisa maju dan setara, serta mampu melihat kodrat hakiki sebagai manusia. Kodrat adalah hak yang diberikan kepada kita sebagai manusia untuk menjalankan hak dan kewajiban, serta bermanfaat bagi sesama.

Peluang-peluang ada di dalam rumah, tempat kerja, komunitas, dan pasar. Ketika kita mengetahui memiliki hak untuk bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, maka kita bisa melihat peluang-peluang yang ada. Kita tidak bisa keluar menembus pasar kalau kita tidak didukung di dalam rumah kita. Jadi, perlu ada kerja sama antar setiap anggota keluarga di rumah—karena semua berasal dari rumah.  Dengan adanya e-commerce, kita juga bisa mendapatkan peluang untuk berusaha dari dalam rumah.

Sebelum berusaha, kita harus melihat peta kekuatan dan kelemahan usaha kita: siapa mitra-mitra kita—apakah suami dan keluarga mendukung; apa kegiatan yang akan dilakukan; bagaimana dengan sumber daya; proposisi nilai konsumen; hubungan customer; segmentasi pasar; channel (komunikasi distribusi, dan penjualan); biaya yang muncul; dan pendapatan.

Untuk sukses, kita harus sehat dan memulai; usaha, komitmen; semangat; efektif dan efisien; serta sabar dan syukur. Modal yang paling besar adalah diri kita sendiri. Selain itu, jaringan juga menjadi sangat penting. Kami memiliki program herventure, sebuah aplikasi pembelajaran  mobile untuk pengusaha perempuan.

Sebagai perwakilan delegasi pemerintah Indonesia, mewakili Empower G20, saya mendorong kepemimpinan perempuan di sektor swasta. Kekuatan kita adalah bekerja sama. Usaha yang saya bangun bukan semata-mata untuk mencari keuntungan perusahaan, namun bagaimana kita bisa menyejahterakan masyarakat dan lingkungan untuk keberlanjutan hidup dan kehidupan.

Khadijah binti Khuwailid telah membuat terobosan dan mendobrak konstruksi sosial yang ada. Itu terjadi 1400 tahun yang lalu, dan kenapa saat ini kita masih saja membicarakan perempuan tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh bekerja. Khadijah mengikuti tiga hakikat manusia, yaitu makhluk biologis (basyar), makhluk pemikul amanah (insan), dan makhluk sosial (nas). Ketika kita memiliki independensi ekonomi, maka kita memiliki penghargaan atas diri kita dan tidak bergantung pada orang lain sehingga kekerasan terhadap perempuan bisa dieliminasi.

Kesimpulan: Lies Marcoes

Saya mencatat enam kesimpulan dari hasil seminar hari ini. Pertama, masyarakat Muslim Indonesia, sebagaimana warga Indonesia pada umumnya, merupakan masyarakat yang terbuka pada gagasan dan praktik perempuan bekerja. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan tersedianya regulasi yang dapat menjamin aksesabilitas dan akseptabilitas perempuan bekerja dalam bidang-bidang yang beragam atas nama pemenuhan hak asasi manusia dan hak asasi perempuan.

Kedua, dalam praktik sehari-hari terdapat upaya yang lebih terbuka bagi perempuan untuk mengembangkan diri, mengembangkan kepemimpinan serta adaptasi terhadap perubahan-perubahan zaman. Terdapat peluang juga tantangan yang salah satunya adalah pandangan keagamaan. Dibutuhkan cara pandang dan metodologi yang mengakomodasi perubahan-perubahan peran perempuan tanpa mengubah hal-hal yang prinsip dalam membangun keluarga, terkait hak dan kewajiban lelaki dan perempuan.

Ketiga, perubahan sosial ekonomi secara global dan cepat memunculkan ekses guncangan, baik menyangkut ajaran maupun praktik relasi gender sehari-hari. Perubahan-perubahan itu memunculkan respons arus balik yang berusaha menarik kembali perempuan ke ruang domestik mereka dengan asumsi sebagai ruang yang paling aman. Namun proses arus balik itu telah memunculkan praktik diskriminasi baik terbuka maupun tersamar yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam merespons dan mengantisipasi perubahan yang dapat menjamin perempuan untuk bekerja di ruang publik secara aman, nyaman, maslahah, dan sesuai dengan status dan peran-peran mereka.

Keempat, karenanya dibutuhkan inovasi dan kreativitas dalam bidang media sosial untuk membuka peluang yang lebih beragam dan inklusif dengan memperlihatkan dukungan infrastruktur dan layanan yang responsif kepada keragaman latar sosial, ekonomi, umur, minat perempuan, khususnya kelompok milenial. Dengan begitu, mereka siap menghadapi perubahan sosial yang berefek besar seperti pada pandemi Covid-19 dan kebutuhan akan teknologi yang menuntut perubahan dan pembaharuan.

Kelima, perempuan sendiri membutuhkan kemampuan untuk membaca tantangan internal dan kemampuan untuk melawan hal-hal negatif berbasis mitos dan stereotip serta norma-norma gender yang membatasi hak-haknya sebagai manusia.

Keenam, dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari tokoh-tokoh agama untuk menyediakan metodologi yang terbuka pada perubahan-perubahan sosial ekonomi dan keragaman kiprah perempuan sehingga perubahan-perubahan itu tidak menimbulkan efek negatif, melainkan melahirkan kebaikan dan maslahat, baik bagi kaum perempuan sendiri maupun bagi perkembangan sosial ekonomi Indonesia.

 

Seri 8 Webinar Muslimah Bekerja: Merayakan Keragaman Perempuan Bekerja

Seri 8 Webinar Muslimah Bekerja

 

Mutiara Anissa (Ilmuwan Biomedikal, Inisiator Pandemic Talks):

Pada awal 2020, dunia mengalami pandemi Covid-19. Saya dan dua teman saya menginisiasi Pandemic Talks—sebuah akun Instagram yang mengkompilasi dan menyajikan data-data resmi soal pandemi virus corona, memberikan informasi saintifik dan sosial secara terang dan blak-blakan. Kami merupakan relawan yang mengisi gap informasi terkait pandemi di Indonesia. Kita berharap bisa meringankan beban teman-teman di saat pandemi ini.

Saya adalah satu-satunya perempuan di Pandemic Talks. Pada Desember kemarin, Pandemic Talks berbicara dengan Menteri Budi Gunadi Sadikin dan Wamen Dante. Saya sedang hamil tujuh bulan saat itu. Selain melakukan edukasi saintifik di Pandemic Talks, saya juga seorang saintis biomedikal. Saintis adalah peneliti biologi molekuler. Mayoritas teman-teman saya di biomedikal adalah perempuan, terlebih atasan saya juga seorang perempuan. Menurut saya, penting juga representasi perempuan di dunia sains sehingga banyak perempuan lainnya yang ingin bergabung dan belajar. Tidak ada lagi stigma sains itu maskulin dan susah.

Selain peneliti, saya juga seorang dosen di Indonesia International Institute for Life Science. Kenapa saya menjadi saintis yang dianggap susah dan ribet? Ketika SMA, saya ingin berkarir di bidang yang sangat berguna bagi masyarakat. Karena suka biologi, saya merasa sains biomedikal unik sekali, jarang dipelajari, dan jarang dipahami. Kesempatan memilih bidang biomedikal ini tidak akan terjadi, tanpa support system saya. Setelah lulus SMA, orang tua percaya dan mendukung pilihan saya ini meski mereka bekerja di bidang sosial—papa kerja di bank, mama konsultan independen dan spesialis gender.

Berada di dunia sains bukanlah sesuatu yang mudah. Selain didukung keluarga, saya juga didukung suami dan keluarganya ketika sudah menikah. Saya bersyukur, kami di rumah bisa bekerja sebagai sebuah tim. Saya dan suami adalah generasi milenial dan sangat mengenal teknologi. Dengan itu, kami menjadi lebih terbuka dengan isu kesetaraan. Saya dan suami sadar dengan isu tersebut. Dengan itu, kami bisa berbagi tanggung jawab dan saya bisa terus berkarir dan berkarya. Setelah menikah, saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi S2 di Inggris. Saat itu, suami saya menemani saya tinggal di London.

Memang, dunia sains, teknologi, engineering, dan matematika didominasi laki-laki. Namun kantor saya tidak demikian, karena 50 persen lebih adalah perempuan dan atasannya juga perempuan. Tidak semua lab memiliki hal itu. Perempuan membutuhkan usaha dan kerja keras di atas laki-laki untuk mencapai posisi decision making. Tantangan perempuan di dunia sains—pengalaman pribadi dan orang lain- adalah, memiliki work-life balance ketika perempuan saintis menjadi ibu.

Banyak perempuan memang tidak sadar dengan potensinya. Hal penting yang harus dimiliki perempuan adalah kepercayaan diri yang tinggi. Kita juga harus memiliki dedikasi dan kerja keras. Lebih dari itu, lingkungan kerja  dan rumah yang mendukung juga sangat penting. Kita harus terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Di antara solusinya—dari tempat kerja- adalah jam kerja yang fleksibel, kebijakan manajemen yang ramah perempuan, penilaian yang adil, dan bimbingan (mentorship).

Saya sadar, tidak banyak orang yang seberuntung saya. Bagaimana orang lain melihat bahwa perempuan bisa bekerja, berkarya, dan memberikan hal baik bagi masyarakat. Saya ingin menekankan bahwa representasi perempuan itu penting sekali. Representasi pemimpin perempuan di pandemi sangat penting. Di Hari Internasional Perempuan, Pandemic Talks mengunggah tema women leaders dan pandemi. Soal komunikasi publik saat pandemi, pemimpin perempuan jauh lebih baik.

Menurut penelitian profesor ekonomi Inggris 2020, negara yang memiliki pemimpin perempuan lebih sukses menangani pandemi—tingkat kematian dan utangnya lebih rendah- dari pada negara dengan pemimpin laki-laki. Ini berdasarkan tindakan proaktif yang diambil pemimpin perempuan, bukan karena keberuntungan atau kebetulan. Misalnya, Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen. Dia sangat baik memimpin negaranya melewati pandemi karena dia belajar dari epidemi SARS—pada 2006 lalu. Taiwan merupakan salah satu negara yang menutup perbatasannya setelah China pada saat awal pandemi. Dia juga melakukan screening dengan cepat dan menaikkan produksi masker. Karena kebijakan-kebijakannya itu, total kasus positif Covid-19 di Taiwan hingga hari ini hanya seribu kasus.

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, juga banyak dikagumi banyak orang ketika pandemi. Pada awal pandemi, dia melakukan lockdown ketat dan melarang warga asing masuk ke negaranya di saat baru ada enam kasus. Dengan kebijakan lockdown, dia bisa menekan kasus Covid-19 dan kehidupan di sana sudah berlangsung normal. Pada awal pandemi, Ardern berkomunikasi dengan rakyatnya dengan Facebook Live setiap harinya dan menjawab pertanyaan dari warganya. Hal ini membuat tingkat kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya meningkat.

Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg, juga menggunakan strategi komunikasi yang unik. Dia melakukan jumpa pers dengan mengundang anak-anak. Dia menjawab pertanyaan dari anak-anak dan menjelaskannya dengan sangat simpel dan jelas. Kemudian Kanselir Jerman, Angela Merkel, sejak awal menyampaikan bahwa virus corona adalah virus yang berbahaya. Karena itu, ini harus dihadapi dengan serius. Jerman tidak memiliki fase denial seperti banyak negara lainnya. Uniknya, Merkel bisa menjelaskan konsep-konsep saintifik yang sangat rumit dengan jelas dan sederhana. Sebelum menjadi Kanselir, Merkel adalah seorang saintis. Ini menunjukkan bahwa perempuan bisa terus berkarir sesuai dengan kemauannya. Tidak berhenti di satu karir misalnya.

Saya tidak ingin menyampaikan bahwa, semua pemimpin perempuan adalah pemimpin yang baik di saat krisis dan laki-laki adalah pemimpin yang buruk. Namun, penelitian itu menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesamaan ciri khas yang sangat baik.

Beberapa soft skill yang dimiliki perempuan adalah cara komunikasi yang empati dan peduli, mendengarkan banyak orang, berkolaborasi dengan cara yang unik, dan keterlibatan yang tinggi dengan orang lain. Dulu, ini dianggap sebagai sebuah kelemahan bagi perempuan pemimpin. Namun pandemi menunjukkan bahwa soft skill itu menjadi sangat penting yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk menghadapi krisis.

Sebagai perempuan, kita harus berani menjadi diri sendiri, serta mengikuti naluri dan insting. Jangan menutupi sifat-sifat yang dirasa terlalu feminin atau menjadi sosok pemimpin. Perempuan telah membuktikan berkali-kali bahwa perempuan bisa unggul jika diberikan kesempatan, sebagaimana para pemimpin perempuan tersebut. Kita membutuhkan lebih banyak pemimpin perempuan dan pekerja perempuan. Meski contohnya peran perempuan di masa pandemi, namun konteksnya bisa dilihat dalam hal-hal lebih kecil. Kita juga menghadapi krisis setiap harinya, dalam pekerjaan, keluarga, dan lingkungan.

 

Seri 7 Webinar Muslimah Bekerja: Peluang Kampanye “Muslimah Bekerja”

Diar Zukhrufah DA (Penulis di Commcap): Peluang Kampanye ‘Muslimah Bekerja’

Terkait peluang kampanye ‘Muslimah Bekerja’, kita bisa melihat seberapa besar penggunaan media sosial oleh perempuan. Saya akan membicarakan tentang Facebook dan Instagram karena kedua platform ini yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Pertama, Facebook. Pengguna Facebook di Indonesia adalah 173 juta (45,1 persennya perempuan). Meski jumlahnya lebih sedikit dari laki-laki, namun Facebook menyoroti perempuan sebagai segmen utamanya. Ada empat segmen yang disoroti Facebook, yaitu profesional muda, pengantin baru, ibu muda, dan ibu berpengalaman.

Menurut saya, kita bisa memanfaatkan segmen profesional muda untuk menyebarkan narasi atau kampanye Muslimah Bekerja. Terlebih, 34 persennya mereka membagikan informasi terkait karier dan kesempatan kerja. Artinya, Muslimah Bekerja sudah ‘memegang’ 34 persen profesional muda di Facebook untuk mempromosikan perempuan bekerja. Rata-rata pengantin baru mencari informasi terkait pernikahan atau rumah tangga. Muslimah Bekerja juga memiliki peluang untuk masuk ke segmen ini—apakah perempuan yang sudah menikah boleh bekerja atau tidak. Itu bisa menjadi bagian dari segmentasi Muslimah Bekerja untuk mempromosikan hak-hak perempuan dalam bekerja.

Ibu muda dan ibu berpengalaman juga bisa menjadi peluang Muslimah Bekerja. Masih banyak perempuan Indonesia yang menempatkan dirinya untuk bekerja di rumah dan itu dianggap sebagai sebuah kewajiban. Muslimah Bekerja bisa menawarkan hak-hak perempuan dalam bekerja di segmen ini. Perempuan bisa mengurus rumah tangga dan sekaligus juga bisa bekerja. Dan itu adalah pilihan, bukan keterpaksaan. Muslimah Bekerja mempromosikan bagaimana perempuan memilih untuk bekerja, bekerja di rumah, atau lainnya.

Kedua, Instagram. Pengguna Instagram adalah 82 juta dan mayoritas penggunanya adalah perempuan (52,6 persen). Terlebih, 63 persen perempuan cenderung aktif di Instagram. Penggunaan media sosial yang aktif ini bisa menjadi pintu masuk Muslimah Bekerja untuk menyuarakan hak-hak perempuan dalam bekerja.

Berdasarkan survei Commcap dan Rumah KitaB, 76 persen aktif mengikuti media sosial keagamaan, 84 persen aktif mencari informasi terkait perempuan di Instagram, 78 persen mendapatkan dua informasi tersebut dari Instagram.

Profil perempuan di ruang publik. Media sosial adalah bagian dari ruang publik. Pertama, Indonesia menduduki rangking kedua sebagai negara paling berbahaya bagi perempuan di Asia Pasifik, setelah India. Kaum patriarki menjadikan ini sebagai alasan untuk mengatakan bahwa perempuan tidak boleh bekerja. Situasi dan kondisi di ruang publik tidak aman bagi perempuan untuk bekerja atau keluar rumah. Yang salah tidak perempuan, namun perempuan selalu disalahkan. Ini menjadi tantangan yang harus dijawab. Untuk menjawab itu, Muslimah Bekerja bisa menyuarakan bahwa ada hal-hal yang harus diselesaikan secara sosial-kultural, dan bahkan berhubungan dengan kebijakan. Ketika negara sudah berpihak pada perempuan, maka perempuan tidak akan merasa tidak aman lagi berada di ruang publik.

Kedua, 53,13 persen tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di Indonesia. Jumlah ini lebih rendah dari TPAK laki-laki. Kalau TPAK perempuan naik, maka itu bisa meningkatkan PDB nasional. Partisipasi perempuan tidak hanya berimbas pada aktualisasi perempuan, tetapi juga pada negara. Ketiga, 10,6 persen partisipasi aktif perempuan dalam dunia politik (pilkada). Jumlah ini masih sangat rendah. Keempat, 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sepanjang 2000 ke atas. Patriarki dianggap sebagai salah satu penyebab perempuan merasa tidak aman berada di ruang publik.

Ada beberapa cuplikan pembicaraan di media sosial terkait perempuan, karir, dan rumah tangga. Rata-rata mengatakan, perempuan bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan finansial tetapi lebih pada aktualisasi diri. Artinya, sudah cukup banyak perempuan yang sadar akan kemampuannya bahwa dia bisa atau harus bekerja. Kata Nawal El-Sadawi, perempuan bekerja bersama tidak hanya menguntungkan perempuan saja, tetapi juga menguntungkan laki-laki-laki. Ini bisa mengubah konsep suatu negara atau peradaban.

Profil Muslimah Bekerja di Indonesia. 93 persen masyarakat Indonesia masih percaya pada agama dan melihat agama sebagai aspek penting dalam kehidupan. Di satu sisi, ini menjadi salah satu tantangan Muslimah Bekerja untuk menyampaikan narasi agama. Namun di sisi lain harus bisa mengakomodasi kebutuhan perempuan untuk bekerja. Kita tidak menggunakan agama sebagai ‘tunggangan’, tetapi menyelaraskannya sebagai media yang informatif yang memberikan pandangan bagi perempuan—bahkan menurut agama perempuan boleh bekerja. Perempuan membutuhkan penguatan itu. Banyak perempuan Indonesia sadar dengan kemampuannya dan hak untuk bekerja, namun mereka memiliki rasa takut ketika berkelindan dengan tafsir-tafsir agama yang menyebutkan perempuan tidak boleh bekerja.

Tingkat pencarian Muslimah Bekerja atau perempuan bekerja di Google cukup tinggi (14,3 juta). Budaya patriarki dan konservatisme agama menghalangi perempuan untuk memenuhi hak mereka, termasuk dalam bekerja.

Ada tiga kampanye gerakan perempuan di dunia yang booming dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, #ChallengeAccepted dan #WomenSupportingWomen. Dia mampu menjangkau 4 juta posting di Instagram. Saya melihat, kekuatan #WomenSupportingWomen adalah solidaritas persaudaraan antar sesama perempuan. Perempuan akan bergerak bersama jika mendengar perempuan lainnya mengalami kekerasan. Mereka tidak saling mengenal, tetapi bisa bergerak bersama. Ketika Muslimah Bekerja mampu menyuarakan isu Muslimah atau perempuan yang ingin bekerja dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, maka kita akan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat—tidak hanya Muslimah saja tetapi seluruh perempuan. Kalau unggahan Muslimah Bekerja mewakili perempuan non-Muslim, maka mereka juga bisa menerima dan membagikannya.

Kedua, #HeForShe. Ada 1,2 miliar orang yang terlibat dalam kampanye ini. Yang menarik dari kampanye ini adalah, keterlibatan laki-laki dalam kampanye gerakan perempuan (kesetaraan gender bagi perempuan). Mereka memperlihatkan, tidak ada salahnya laki-laki menjadi feminis dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Saat Muslimah Bekerja mempromosikan hak bekerja bagi perempuan, maka kita tidak hanya mengajak kaum perempuan tetapi juga bapaknya, kakak, adik, atau pemimpin perusahaan tertentu.

Ketiga, #AutoCompleteTruth dan WomenShould. Ada 755 juta tampilan di majalah dan situs populer. Yang menarik dari gerakan ini adalah, dia melihat perempuan dari hal-hal terkecil perempuan. Misalnya, seberapa patriarki—kalimat atau artikelnya- kalau kita melakukan pencarian di Google. Kita bis mengadopsi ini. Di Indonesia, patriarki masih ada dalam KBBI. Kalau kita mengetik kata ‘perempuan’ di KBBI, maka contoh-contohnya adalah perempuan binal, perempuan nakal, dan lainnya.

Peluang kampanye Muslimah bekerja. Pertama, tingginya tingkat penggunaan media sosial dan pencarian terkait perempuan bekerja. Ini bisa menjadi potensi yang besar bagi Muslimah Bekerja untuk menjadi ruang yang secara ekspresif dan informatif memberikan kesadaran terhadap kaum perempuan dan laki-laki, bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk mengakses pekerjaan.

Kedua, tren gerakan perempuan dan feminisme di media sosial cukup tinggi saat ini. Kekuatan solidaritas perempuan ini bisa saling mendukung. Namun demikian, ketika ada beberapa akun feminisme yang terkesan eksklusif maka itu menjadi tantangan bagi Muslimah Bekerja. Kita harus bisa mengantisipasi akun-akun yang anti terlebih dahulu ketika mendengar feminisme, padahal mereka belum mengetahui nilai-nilai feminisme. Kita harus mengangkat nilai-nilai feminisme dengan cara yang moderat yang bisa diterima masyarakat.

Ketiga, kampanye tentang perempuan bekerja sudah cukup banyak namun belum ada yang menggunakan pendekatan intertekstual Islam modern. Ini menjadi peluang yang besar bagi Muslimah Bekerja untuk menjelaskan bagaimana Islam menilai perempuan bekerja dan kemudian mengorelasikannya dengan kehidupan sehari-hari.

Keempat, kampanye Muslimah Bekerja sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Ketika perekonomiannya inklusif, maka itu akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB). Saat ini, kesenjangan gender merugikan sebesar 15 persen PDB. Kita bisa meningkatkan PDB kalau kita bisa menghapuskan kesenjangan itu. Muslimah Bekerja tidak hanya berkontribusi pada pergerakan perempuan, tetapi juga perekonomian negara.

Perempuan bekerja di Commcap. 50 persen pegawai Commcap adalah perempuan. Itu merupakan komitmen Commcap dalam mendukung kesetaraan gender. Commcap mendukung cuti haid dan melahirkan bagi pegawai perempuan, dan juga mendukung hak cuti ayah—selama 30 hari. Commcap mendukung work-life balance sehingga seluruh pegawai dapat tetap dapat melakukan aktivitas bapak-ibu-anak rumah tangga atau aktivitas lain sambil bekerja. Penggunaan teknologi dalam bekerja turut membantu pegawai Commcap untuk bekerja jarak jauh secara optimal. Ini bisa menjadi kontribusi bagi Muslimah Bekerja, di mana teknologi bisa diangkat sebagai isu yang bisa membantu perempuan bekerja.

 

Seri 6 Webinar Muslimah Bekerja: Situasi media ke-Islam-an saat ini dan bagaimana Islami hadir menyajikan konter-narasi yang memperjuangkan hak perempuan dan adil gender

Savic Ali (Direktur NU Online dan Founder Islami.co):

Kami menemukan korban pertama dan paling sering dari pandangan ekstremisme adalah perempuan. Ada kelompok ultra-konservatif yang tidak pro-kekerasan dan tidak judgmental seperti Salafi-Wahabisme. Hampir semua ulama Salafi berpendapat bahwa perempuan seharusnya di dalam rumah saja, dan jika keluar rumah harus ditemani mahromnya karena ada banyak fitnah di luar rumah. Kehormatan perempuan terjaga kalau di rumah saja.

Kalau kita mencari di Google ‘hukum perempuan bekerja’, maka yang muncul adalah beberapa website Salafi, dan media mainstream seperti Republika—namun isinya tidak jauh berbeda dengan Salafi dan di tulisan lain berbeda, tergantung penulisnya. Perempuan sebaiknya tidak bekerja. Perempuan boleh bekerja kalau syaratnya dipenuhi. Kalau Muslimah hanya membaca dari apa yang ada di halaman pertama Google terkait hukum perempuan bekerja, mungkin dia akan menjadi ragu untuk bekerja. Karena tulisan-tulisan di halaman awal Google itu memiliki narasi perempuan sebaiknya tidak bekerja.

Pandangan seperti ini mengemuka sejak reformasi. Ada pergeseran sejak reformasi karena masyarakat Indonesia lebih beragam, namun juga lebih terpecah belah. Keragaman itu terlihat dari pandangan terkait perempuan. Dulu diskursus perempuan dikuasai oleh negara, namun setelah reformasi narasi perempuan selalu berkelindan dengan isu-isu agama. Karena banyak narasi perempuan dikuatkan dengan argumen keagamaan. Keterbukaan informasi membuat kelompok-kelompok konservatif menguat. Sehingga ada banyak komentar di media sosial yang bernada ultra-konservatif, misalnya ‘mbaknya Muslim tapi sayang tidak berjilbab’, ‘jilbabnya tidak syar’i’, dan lainnya.

Menurut risetnya Martin Van Bruinessen dan LIPI (2004-2005), ada tren menguatnya ultra-konservatisme di beberapa tempat. Hal itu sangat terasa sekali di dunia online. Ada beberapa website ultra-konservatif yang selama bertahun-tahun mendominasi Indonesia seperti almanhaj, rumaysho, muslim.or.id, dan lainnya. Jika orang sering membaca website ultra-konservatif, maka lama-kelamaan pikirannya akan berubah menjadi berpandangan ultra-konservatif. Banyak perempuan yang menjadi korban akan hal itu.

Persoalan lain, sebagian besar pembaca website keislaman itu tidak membaca media-media mainstream seperti detikcom, kompas, kumparan, tirto, dan lainnya. Mereka merasa cukup dengan menjadikan media-media keislaman sebagai rujukan. Kalau mereka hanya membaca website ultra-konservatif, maka mereka akan semakin terpengaruh karena mereka tidak memiliki perbandingan dari media lain. Hal yang sama juga terjadi di media sosial. Platform media sosial memiliki kecenderungan dan kita bisa jatuh pada echo chambers. Misalnya di Facebook, kita akan sering melihat unggahan teman-teman yang sering kita sukai, komentari, atau bagikan. Namun kalau kita tidak pernah menyukai, mengomentari, dan membagikan unggahannya teman, maka lama-lama unggahannya tidak akan muncul di feed kita. Facebook hanya menampilkan konten-konten yang cenderung kita respons. Algoritma seperti itu membuat masyarakat digital memiliki pemikiran tunggal (single minded).

Banyak portal yang menganut paham ultra-konservatif dan ustadz di YouTube menjadi tantangan besar bagi kita untuk menunjukkan perempuan bekerja adalah hak. Patriarki bukan hanya masalah agama saja. Dalam bukunya ‘Brotopia’, Emily Chang mengungkap bahwa Silicon Valley didominasi oleh laki-laki padahal programmer pertama adalah perempuan, yaitu Ada Lovelace atau Ada King. Hingga 1960-an, programmer didominasi oleh perempuan. Setelah tahun 1960-an, peran perempuan di dunia programmer mulai melemah dan berkurang. Menurut Emily Chang, hingga hari ini Silicon Valley adalah dunia utopinya laki-laki (Brotopia).

Masyarakat Indonesia sangat religius sehingga isu-isu perempuan sangat kental dipengaruhi oleh pandangan keagamaan, selain faktor kultural atau peradaban. Orang Indonesia menganggap agama sangat penting sehingga semua urusan dirujukkan pada agama. Survei Pew Research Center pada 2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap sangat religius (93%), sementara survei 2018 meningkat menjadi 94%–Indonesia setara dengan Pakistan, Mesir, Nigeria, dan Kenya. Sehingga ketika kita berbicara tentang hak-hak perempuan, maka kita juga harus meng-address persoalan-persoalan terkait agama karena banyak hambatan perempuan bekerja berasal dari tafsir agama.

Di Indonesia, ada banyak ulama perempuan namun penampilannya di dunia online masih sangat lemah. Ini merupakan tantangan ke depan kita. Mayoritas guru adalah perempuan (1,7 juta dari 2,7 juta guru). Kita tidak bisa membayangkan kalau perempuan tidak boleh bekerja bagaimana masa depan pendidikan Indonesia.

Saya pikir, Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas Muslim yang merepresentasikan di mana perempuan masih banyak beraktivitas di luar rumah. Ibu saya bekerja sebagai guru, tetangga-tetangga perempuan saya juga bekerja di beragam sektor. Hal ini bisa menguat, menurun, atau stagnan itu tergantung dialektika yang terjadi di dunia sosial, di mana realitas online menjadi salah satu dunia sosial.

Seri 5 Webinar Muslimah Bekerja: Pemantik Diskusi Muslimah Bekerja “Dua Ranah Perempuan Bekerja”

Pemantik Diskusi: Nani Zulminarni (Regional Director of Ashoka Southeast Asia) 

Saya ingin membawa diskusi hari ini dalam dua ranah perempuan bekerja, di mana kontribusinya sangat besar namun tidak diperhitungkan bahkan tidak dianggap. Yaitu ruang kerja domestik dan ruang kerja publik. Kedua ranah perempuan bekerja itu mengandung stigma sehingga itu menempatkan perempuan pada pilihan-pilihan kehidupan yang sulit dan berat. Seharusnya pandemi Covid-19 yang memaksa kita untuk bekerja di ranah domestik, baik untuk aktivitas berbayar maupun kerja reproduksi gratisan, harus dilakukan bersama anggota keluarga. Itu membantu mentransformasi pola pikir kita tentang bekerja. Keluarga yang mampu bertahan akan mampu melewati bencana ini dengan sehat dan bahagia karena berhasil mentransformasi relasi kuasa dan menempatkan kerja sebagai sesuatu yang komprehensif.

Dalam waktu 25 tahun Deklarasi Beijing, Global Gender Gap Report 2020 mengatakan bahwa dibutuhkan 257 tahun dengan kecepatan seperti saat ini untuk mencapai kesetaraan partisipasi dan kesempatan ekonomi perempuan dengan laki-laki. Yang menjadi gapnya adalah; Pertama, kemiskinan. Secara global, perempuan usia 25-34 tahun, 25 persen lebih berpeluang untuk hidup dalam kemiskinan ekstrem (berpenghasilan kurang dari 30 ribu rupiah per hari) dibandingkan laki-laki. Kedua, keadilan iklim. Kondisi darurat iklim berdampak lebih buruk pada masyarakat yang memiliki akses terbatas pada tanah dan sumberdaya untuk mendukung hidupnya. 39 persen perempuan bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun hanya 14 persen pemilik lahan pertanian adalah perempuan.

Ketiga, kesenjangan gender dalam dunia kerja. Kesenjangan gender partisipasi dalam ketenagakerjaan orang dewasa usia 25-54 tahun, tetap sama sejak 20 tahun terakhir yaitu 31 persen. Perempuan dibayar 16 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk posisi dan pekerjaan yang sama. Hanya 25 persen posisi manajer diduduki perempuan. Keempat, distribusi kerja pengasuhan tak berbayar dan kerja domestik. Perempuan mengerjakan pekerjaan pengasuhan tak berbayar dan kerja domestik tiga kali lebih lama dibandingkan laki-laki; perempuan 4,1 jam dan laki-laki 1,7 jam per hari.

Studi McKinsey mengatakan, di seluruh dunia perusahaan yang mempekerjakan karyawan dengan gender yang beragam secara berimbang—laki-laki dan perempuan, 15 persen lebih produktif dibandingkan perusahaan yang karyawannya tidak beragam. Ketika perempuan berpartisipasi secara setara dengan laki-laki dalam ekonomi, maka GDP global akan meningkat 26 persen pada 2025. Di India, jika karyawannya lebih beragam maka pertumbuhan ekonominya akan mencapai 60 persen. Di USA, menurut American Express, perusahaan yang dimiliki perempuan, pendapatannya telah meningkat 103 persen sejak 20 tahun terakhir.

Studi terkait CEO perempuan menyebutkan, hanya 12 persen perempuan yang memang menyadari bahwa dia ingin menjadi CEO, lebih dari separuh baru sadar ketika diberitahu orang lain. Perempuan CEO termotivasi oleh ‘tujuan’ dari perusahaan, termasuk bagaimana dampaknya kepada pekerja, masyarakat, dan dunia secara umum. 68 persen CEO perempuan memberikan rincian bagaimana membangun budaya positif di perusahaan, dan 23 persennya menganggap hal ini yang paling penting dalam pencapaiannya.

Tantangan transformasi. Apa yang harus perempuan hadapi dan ‘lawan’: Pertama, invisible power. Apa yang ada di pikiran kita, yang selama ini dibangun melalui pendidikan, interpretasi agama yang didasarkan pada patriarki harus dihadapi perempuan untuk memasuki dunia kerja tanpa rasa bersalah. Perempuan bisa melawan stigma-stigma yang dimunculkan seperti perempuan tidak benar, perempuan yang melawan kodrat, dan lainnya. Perempuan berdaya menjadi basis. Ini tidak mudah karena invisible power ada dalam diri kita sendiri. Untuk keluar dari lingkaran itu, kita membutuhkan sistem yang mendukung (sisterhood), di mana sesama perempuan harus saling mendukung dan menguatkan agar potensi kemanusiaan dan keahlian perempuan bisa dikontribusikan dalam kehidupan ini secara maksimal, baik di ranah domestik maupun publik.

Kedua, mengubah relasi kuasa dalam keluarga. Faqihuddin menawarkan konsep kesalingan (mubadalah), berbagi peran dalam keluarga sehingga seluruh pekerjaan adalah tanggung jawab bersama. Dengan demikian, itu akan memberikan peluang bagi perempuan untuk lebih mengeksplorasi kemampuannya di ranah publik. Suami dan istri saling bertanggung jawab atas kerja publik dan domestik sehingga pekerjaan menjadi ringan dan produktif. Pandemi Covid-19 mengajarkan kita hal itu, di mana suami dan istri harus bekerja di rumah sambil mengerjakan pekerjaan rumah dan mengasuh anak. Ketiga, mengubah sistem nilai, sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini untuk melihat kerja reproduksi pengasuhan dan pemeliharaan dalam hitungan GDP. Agar perempuan yang bekerja di ranah domestik memiliki kebanggaan sebagai kontributor dalam ekonomi yang lebih luas.