Pemuda dan Politik Dinasti

Oleh: K.H. Jamaluddin Mohammad, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Kamaliyah Babakan, Ciwaringin, Cirebon

 

Jokowi terkadang terlalu berlebihan menilai anak muda. Di awal periode kedua pemerintahannya, ia mengangkat sejumlah stafsus millenial. Harapannya, lewat anak-anak muda ini, muncul terobosan-terobosan besar untuk kemajuan bangsa ini.

“Tugas mereka secata khusus adalah mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang,” katanya sesaat setelah melantik anak-anak muda pilihan ini.

Sampai menjelang akhir periode, terus terang saya tidak pernah mendengar teobosan-terobosan ataupun gagasan-gagasan besar yang muncul dari stafsus-stafsus millenialnya itu.

Ini bukan berarti kegagalan generasi millenial. Hanya, kebetulan saja millenial yang digadang-gadang Jokowi ini seperti “kerupuk melempem”.

Hal Ini menunjukkan bahwa pengangkatan stafsus hanyalah gimmick politik Jokowi, pepantes, atau sekadar pajangan untuk mempercantik etalase kekuasaannya. Jelek-jeleknya, mereka adalah bekas timsesnya dulu.

Narasi pemimpin muda yang memiliki banyak terobosan, ide-ide kratif, inovatif, bahkan memiliki pikiran-pikiran revolusioner belum bisa dibuktikan Jokowi. Bahkan ketika anaknya memimpin Solo pun tidak kelihatan hebatnya.

Narasi kepemimpinan anak muda muncul lagi ketika anak sulung Jokowi dipasang menjadi cawapres Prabowo—melalui rute politik yang cukup mulus, mengkonsolidasikan ketua-ketua umum partai di Istana, mengaktifkan kembali simpul-simpul relawan pendukungnya, memasang anak bungsunya memimpin partai politik, hingga mengamankan salah satu pasal di MK melalui iparnya yang ketua MK agar anak sulunya bisa lolos melenggang mendampingi Prabowo.

Sekenario politik ini sudah dirancang dan dipersiapkan jauh-jauh hari demi memuluskan jalan Gus Gibran, gus politik, menuju kursi kekuasaan. Jadi, ini bukan perkara enteng-entengan seperti ucapan Jokowi, “Kan yang memilih rakyat”, melainkan sebuah proses yang tidak fair, melanggar prinsip meritokrasi, mengancam dan menghambat demokrasi. Demokrasi dibegal oleh oligarki kekuasaan yang mampu membeli segalanya: partai politik, media, lembaga negara, hingga lembaga survey.

Mungkin saja ini bukan sepenuhnya kehendak Jokowi, melainkan keinginan orang-orang di sekeliling Jokowi yang selama ini sudah nyaman dan tak mau kehilangan kekuasaan. Ada banyak projek, misal di IKN, yang belum selesai dan perlu diamankan pada periode selanjutnya.

Apapun alasannya, dinasti politik yang sedang dirancang Jokowi harus di-ambyar-kan, agar preseden buruk sejarah ini tak terulang kembali.[]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.