Pos

RUU Perlindungan Umat Beragama: titik terang bagi kaum minoritas?

Pemerintah sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama.

RUU ini akan menjadi panduan pemerintah menyikapi pemeluk agama di luar keenam agama yang telah diakui di undang-undang.

Di Indonesia diperkirakan ada ratusan aliran kepercayaan dan agama lain di luar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan RUU yang sedang dirancang pada dasarnya untuk memberikan perlindungan kepada umat beragama – untuk memeluk agama dan untuk menjalankan ajaran agama yang dipeluk umat tersebut.

Saat ini, Kementerian Agama masih menerima masukan dari berbagai kalangan bagaimana memperlakukan agama-agama dan aliran kepercayaan yang belum diakui.

“Apakah diluar yang enam (agama) itu perlu ada pengakuan, ini pandangannya masih sangat beragam. Ada yang ingin adanya pengakuan tapi tidak sedikit yang mengatakan negara tidak dalam posisi untuk memberikan pengakuan itu”, kata Menag Lukman.

“Lalu apa kalau tidak mengakui? Recognisi? Atau registrasi, mencatat saja? Ini yang sedang kita dalami.”

Aktivis hak-hak sipil Lies Marcus berpendapat agama-agama dan aliran kepercayaan tersebut harus diakui negara karena menjadi dasar dari hak-hak sosial para penganut agama yang dianggap kaum minoritas.

Hingga kini, yang banyak mendapat masalah dari ketiadaan payung perundangan adalah kepercayaan tradisional seperti Sunda Wiwitan, Parmalim, Kaharingan dan sebagainya.

Beberapa aliran atau paham dalam agama besar pun masih sering menghadapi masalah, seperti Syiah dan Ahmadiyah.

Menag Lukman, “Ada yang ingin adanya pengakuan tapi tidak sedikit yang mengatakan negara tidak dalam posisi untuk memberikan pengakuan itu.”

 

Agama besar dunia seperti Yahudi juga tidak diakui di Indonesia.

Namun, saat ini kaum Yahudi Indonesia tak terlalu memprioritaskan pengakuan resmi. Dalam menjalankan peribadatan dan upacara agama, mereka melakukannya cukup tertutup, khususnya di Jakarta.

Sementara di Manado, umat Yahudi bisa sedikit lebih leluasa, terutama karena di sana ada sebuah sinagoga, yang sementara ini merupakan satu-satunya di Indonesia.

Tapi bukan berarti mereka tak mendapat masalah.

Seorang pemuka agama Yahudi di Lampung, Rabbi Benjamin Meir Cohen atau yang dikenal dengan Rabbi Ben mengatakan salah satu yang paling menyulitkan bagi mereka adalah ketika ada anggota komunitasnya yang ingin melangsungkan pernikahan.

“Saya mau sertifikat kawin yang saya tanda-tangani ini bisa diterima sebagai lampiran dalam Catatan Sipil. Sehingga kami tidak perlu lagi menggunakan sertifikat agama lain supaya bisa diterima perkawinan Catatan Sipil”, kata Rabbi Ben.

Rabbi Ben menambahkan mereka juga sulit membuat badan hukum walaupun tujuannya baik.

Diskriminasi

“Saya sudah mengajukan melalui notaris kami sebuah paguyuban Perkumpulan Masyarakat Gabungan Yahudi dan Turunan Ibrani Indonesia. Empat notaris mengatakan bahwa dari Departemen Hukum menolak nama kami.”

“Paguyuban ini supaya kami dibina oleh pemerintah… supaya memastikan bahwa langkah-langkah kita sesuai dengan tujuan luhur bangsa Indonesia, sehingga dengan pembinaan ini tidak ada kekhawatiran separatisme, atau rasisme”, Rabbi Ben mengisahkan.

Agama Yahudi memang masih mendapat sentimen negatif di masyarakat akibat pendudukan Israel di Palestina.

Namun dengan RUU ini diharapkan hak semua warga negara Indonesia, termasuk yang menganut agama Yahudi, dapat setara.

Akibat tidak diakui, kelompok Ahmadiyah sering mendapat perlakuan diskriminatif dan dianggap sesat.

Hal senada dikatakan oleh Lies Marcus. Menurutnya, akibat dari kebijakan pengakuan hanya enam agama, banyak diskriminasi bahkan persekusi yang dialami oleh umat lain.

“Mereka tidak diakui akibatnya adalah seluruh hak-hak dasar dia sebagai warga negara menjadi hilang: tidak ber-KTP, tidak bisa menikah, anaknya kemudian dianggap hasil perkawinannya tidak sah, tidak mendapatkan akta kelahiran yang biasa. Begitu aktanya ‘Anak Ibu’ itu sangat potensial mendapatkan diskriminasi kelak”, jelas Lies Marcus.

Karenanya menurut Lies Marcus, pengakuan dan perlindungan atas hak-hak agama dan kepercayaan lain itu harus dijabarkan dalam perundangan.

Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161009_indonesia_ruu_perlindungan_umat_beragama

Toleransi Beragama ala Sunan Kudus

Warga Tolikara mensyukuri perdamaian dengan menyembelih sapi, bukan babi. Toleransi ini mengingatkan kita pada Sunan Kudus.

WARGA Muslim dan Kristen di Tolikara, Papua, berdamai. Sebagai rasa syukur mereka mengadakan kenduri. Biasanya dengan bakar babi, namun diganti dengan sapi.

“Seharusnya potong babi, tapi saudara muslim tidak makan babi. Jadi kami cari sapi,” ujar Sekretaris Badan Pekerja GIDI Wilayah Toli, Pendeta Marthen Jingga, dikutip cnnindonesia.com.

Toleransi seperti itu pernah dilakukan oleh Sunan Kudus. Bedanya, Sunan Kudus justru tidak menyembelih sapi untuk menghormati masyarakat Kudus yang saat itu masih memeluk agama Hindu. Sapi adalah hewan yang disucikan oleh umat Hindu.

Menurut Hasanu Simon dalam Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Wali Songo dalam Mengislamkan Tanah Jawa, Sunan Kudus lebih mengikuti gaya Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Dia tidak melakukan perlawanan frontal terhadap adat dan kebiasaan masyarakat yang masih berlaku.

“Sunan Kudus sering menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an yang tertera dalam Surat Sapi Betina, Surat Al-Baqoroh. Dalam acara-acara pesta Sunan Kudus tidak pernah menyembelih sapi karena hal itu akan melukai hati pemeluk Hindu yang masih merupakan agama mayoritas penduduk Kudus. Sebagai gantinya Sunan Kudus akan menyembelih kerbau,” tulis Hasanu Simon.

Kebiasaan Sunan Kudus ini, lanjut Simon, masih diikuti oleh sebagian masyarakat Kudus sampai sekarang. Banyak desa-desa di daerah Kudus yang sampai sekarang masih melarang sehingga peternakan kerbau di desa-desa tersebut masih berkembang, sementara di tempat lain ternak kerbau sudah diganti dengan sapi sejak dekade 1960-an karena kerbau membutuhkan pakan yang banyak dan tempat-tempat basah untuk berkubang.

Menurut Solichin Salam dalam Menara Kudus, sebuah cerita rakyat di Kudus menyebutkan bahwa masyarakat Kudus tidak pernah menyembelih sapi karena dahulu Sunan Kudus pernah merasa dahaga, kemudian ditolong oleh seorang pendeta Hindu dengan diberi air susu sapi. “Maka sebagai rasa terima kasih Sunan Kudus, masyarakat di Kudus dilarang menyembelih binatang sapi,” tulis Solichin.

Dalam Koridor, Mustofa Bisri (Gus Mus) menyebut bahwa figur Sunan Kudus dikenal sebagai ulama fiqh yang andal dan kukuh memegang prinsip; panglima perang dan ahli strategi politik –seperti ketika menjadi panglima perang Kerajaan Demak menaklukan Kerajaan Majapahit; dan ulama toleran dengan tidak menyembelih sapi untuk menghormati Kiai Telingsing, salah seorang pengikut Sunan Kudus yang semula beragama Hindu.

Denys Lombard menguraikan bahwa Kiai Telingsing (The Ling Sing) adalah anak Sunan Sungging dengan seorang perempuan Tionghoa. Dia lahir di Tiongkok dan disuruh ayahnya datang ke daerah kudus untuk menyebarkan agama Islam, sebelum para wali pertama berdakwah dan sebelum Kesultanan Demak didirikan.

“Sementara Sunan Kudus yang dipandang sebagai tokoh dari sejarah penyebaran Islam di Jawa, dan tak syak lagi merupakan tokoh kota Kudus yang paling tersohor, ternyata memandang Kiai Telingsing sebagai ‘kakak’ dan gurunya,” tulis Lombard, “Seputar Makam Kiyai Telingsing di Jawa Tengah,” termuat dalam Ziarah dan Wali di Dunia Islam suntingan Henri Chambert-Loir dan Claude Guillot.

Makam Kiai Telingsing terdapat di Kampung Sunggingan Kudus Jawa Tengah. Sunggingan berarti “kampung tukang kayu” (dari kata sungging, juru ukir dan tukang kayu) karena menurut cerita lokal, Kiai Telingsing adalah tukang kayu yang bersama Sunan Kudus menyiarkan Islam di daerah itu dan menyebarkan teknik-teknik perkayuan.

Sumber: http://historia.id/agama/toleransi-beragama-ala-sunan-kudus