Pos

Di Balik Kontroversi Indeks Kota Toleran dari SETARA Institute

Gubernur Anies Baswedan meminta instrumen-instrumen penelitian itu dibuka. Kami menanyakannya kepada SETARA.

 

tirto.id – Dirilisnya Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 oleh Setara Institute memercik kontroversi. Ada yang menilai hasil studi itu sepihak dan mempertanyakan keabsahannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, misalnya, mengatakan dirinya ingin meninjau lebih dalam riset tersebut. Ia khawatir adanya pengaruh luar terhadap studi tersebut.

Jakarta adalah salah satu dengan indeks terbawah. Sepuluh kota yang masuk dalam daftar papan bawah indeks tersebut secara berurutan adalah Sabang (3.757), Medan (3.710), Makassar (3.637), Bogor (3.533), Depok (3.490), Padang (3.450), Cilegon (3.420), Jakarta (2.880), Banda Aceh (2.830), dan Tanjung Balai (2.817) yang menempati posisi terbawah.

Sementara itu, 10 kota teratas IKT 2018 adalah Singkawang (6.513) yang menempati posisi pertama, disusul Salatiga (6.477), Pematang Siantar (6.477), Manado (6.030), Ambon (5.960), Bekasi (5.890), Kupang (5.857), Tomohon (5.833), Binjai (5.830) dan Surabaya (5.823).

Anies meminta SETARA untuk membuka secara utuh metode yang digunakan pada riset IKT agar dapat memastikan kesahihan studi itu.

Ia juga berencana untuk mengundang sejumlah ahli di bidang statistik dan riset ilmu sosial untuk meninjau instrumen-instrumen yang digunakan dalam studi itu. Anies tak serta-merta menolak hasil studi itu, ia hanya berhati-hati. Jika studi itu terbukti benar, ia mengatakan akan mencari solusi terbaik bagi permasalahan di Jakarta.

“Kalau alat ukurnya benar kebijakan yang dilakukan terapinya benar juga. Tapi kalau alat ukurnya tidak benar nanti langkah kami jadi salah juga,” kata Anies.

Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Sabri Badruddin dan Irwansyah, turut mempertanyakan kesahihan hasil studi tersebut, sembari menambahkan bahwa studi itu tidak mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi di tingkat masyarakat.

SETARA Mengklaim Berhati-hati

Ketika Tirto mencoba untuk mengeksplorasi lebih detail mengenai penjabaran dari penilaian indeks per-kota pada IKT tersebut kepada SETARA, Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan belum dapat memberikannya.

Ia menjelaskan saat ini SETARA masih melakukan proses penyuntingan terakhir pada laporan direktori per kota dari studi indeks tersebut sebelum memasuki proses cetak akhir. Meski demikian, Tigor mengklaim studi tersebut sudah melibatkan sejumlah pihak ketiga dalam proses pembuatannya.

Dalam ringkasan eksekutif IKT yang diterbitkan oleh SETARA, mereka memang mengakui bahwa bias subjektivitas dalam pemberian skor sulit untuk dihindari ketika melakukan penilaian pada indikator-indikator yang digunakan oleh SETARA.

Namun, untuk mengurangi bias tersebut, SETARA melakukan dua teknik penelitian, yaitu triangulasi dengan narasumber-narasumber kunci dan konfirmasi serta self-assessment pada pemerintah kota yang masuk dalam daftar 10 kota dengan skor tertinggi dan 10 kota dengan skor terendah.

“Narasumber ada yang di tingkat nasional, ada yang lokal atau setempat. Kalau lokal mewakili akademisi, tokoh agama/lintas iman, tokoh perempuan, dan masyarakat sipil,” jelas Tigor, Senin (10/12).

Direktur Riset SETARA Institute Halili menambahkan, salah narasumber tersebut, misalnya, adalah ahli isu gender Lies Marcoes Natsir dari Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB).

Untuk di tingkat nasional, SETARA melibatkan sejumlah lembaga termasuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Perempuan dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI) dalam proses cek dan ricek tersebut.

Meski demikian, Tigor mengakui cukup banyak pemerintah kota yang tidak mengembalikan lembar self-assessment yang disediakan oleh SETARA. Self-assesment tersebut SETARA lakukan “agar lebih fair” sehingga pemerintah kota dapat memiliki ruang untuk menilai dirinya sendiri.

Alasannya kepala daerah tak mengembalikan lembar itu bermacam-macam, misalnya tidak memiliki waktu untuk mengisinya, harus menunggu instruksi dari atasan ataupun kesulitan untuk mengisi lembar tersebut. Alhasil, dalam ringkasan eksekutif IKT itu disebutkan bahwa para peneliti di SETARA harus menggunakan data sekunder.

Terkait data sekunder yang digunakan ketika pemerintah kota tidak mengembalikan form self-assessment, ia menyebutkan yang dilihat SETARA salah satunya adalah instrumen hukum seperti peraturan daerah. Soal ini, SETARA merujuk pada, misalnya, penelitian terkait perda diskriminatif yang pernah dikeluarkan oleh Komnas Perempuan. Komnas Perempuan menilai adanya 421 peraturan daerah yang bersifat diskriminatif di seluruh Indonesia.

Selain itu, SETARA juga menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), data-data dari Bappenas, pemberitaan media dan Rencana Strategis (Renstra) dari instansi struktural di pemerintah kota, kata Halili.

Ahli Metodologi: Metode SETARA Sudah Baik

Doktor Ilmu Politik dari University of Notre Dame, Nathanael Gratias Sumaktoyo, mengatakan, dari segi metodologi, studi yang dilakukan SETARA sudah lebih baik dari studi-studi serupa yang telah mereka lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. “Kelihatan perkembangan metodologinya,” jelas Nathanael kepada Tirto, Kamis (13/12).

Menurutnya, dalam sebuah penelitian, hal yang paling penting adalah metodologi penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dalam hal ini SETARA sudah cukup terbuka dengan sumber data mereka.

Kendati demikian, Nathanael menerangkan bahwa setiap studi indexing memiliki kelemahan atau kekurangannya sendiri, tergantung pada metodologinya. Setiap indeks, lanjutnya, mengukur dan memotret fenomena dari sudut pandang yang berbeda. Indeks-indeks tersebut tidak dapat memberikan gambaran utuh atau lengkap dari suatu fenomena.

Ia mengatakan, studi dengan riset berbasis survei opini publik, misalnya, berusaha untuk memotret sikap masyarakat, sementara dalam konteks IKT keluaran SETARA, yang dipotret adalah insiden-insiden nyata yang terjadi atau fenomena yang ada.

“Menurut saya, pendekatan beda ini saling melengkapi,” sebut Nathanael. “ Masing-masing indeks tidak bisa memberikan gambaran utuh atau lengkap dari suatu fenomena. Jadi, penelitian apa pun hanyalah satu cuilan atau bagian dari fenomena secara keseluruhan.”

Nathanael melihat isu toleransi dan intoleransi sesungguhnya merupakan isu yang memiliki banyak segi, mulai dari aspek hubungan masyarakat hingga regulasi. Oleh karena itu, memandang isu tersebut tidak dapat dilakukan dalam perspektif hitam dan putih.

“Tidak ada satu indeks atau pengukuran yang bisa menangkap [secara mutlak] suatu fenomena abstrak seperti toleransi,” jelasnya.

Nathanael mengatakan bahwa dalam melihat suatu studi, memang diperlukan sikap kritis ketika membaca atau memahami studi tersebut. Terkait protes dari sejumlah pihak terhadap IKT, ia menyarankan agar masyarakat dan pejabat pemerintah tidak melihat laporan seperti IKT sebagai kebenaran mutlak, tapi juga jangan bersikap defensif. Studi tersebut dapat menjadi masukan yang berarti.

“Jika kita baca laporan seperti ini kita tahu apa yang bisa kita pelajari, kita bisa benahi dari negara ini secara keseluruhan,” sebutnya. “Tapi di sisi lain, kita juga harus kritis membacanya. Oh, laporan ini fokusnya ke sini tapi mereka tidak bicara tentang hal lain, opini warganya, misalnya.”

Indikator Kota Toleran

Peneliti mana pun, menurut Nathanael, tidak berniat memberikan label toleran atau intoleran. “Labelling dari segi peneliti tujuannya bukan melabeli kota itu toleran atau intoleran, tapi memberikan data atau skor tentang posisi kota itu dalam suatu indeks atau dimensi tertentu,” jelasnya.

Dari sisi SETARA, menurut Halili, IKT setidaknya mendorong setidaknya dua hal. Pertama, penguatan wacana publik terkait toleransi dan intoleransi. Yang kedua: peningkatan partisipasi publik dalam isu tata kelola kemajemukan di tingkat perkotaan.

Ia mencontohkan Aceh. Dalam salah satu kunjungan SETARA ke Aceh, terlihat kesadaran masyarakat sipil kota untuk terlibat dalam perbaikan regulasi yang rentan mencederai toleransi tampak meningkat, kendati kota-kota di provinsi ini menempati posisi tidak terlalu baik dalam IKT SETARA.

Halili meminta agar IKT jangan semata-mata dilihat hanya sebagai pemeringkatan angka, melainkan proses penguatan wacana publik dan peningkatan kesadaran masyarakat.

“Pemaknaan atas indeks itu lebih dari soal ranking, tapi soal nilai di balik itu,” sebut Halili. Nilai yang ia maksud, katanya, adalah agar kota-kota di Indonesia dapat saling belajar terkait praktek tata kelola kota yang mengedepankan toleransi.

Halili juga menekankan SETARA bukan satu-satunya lembaga yang pernah melakukan studi pengindeksan terkait toleransi. Ada lembaga lain yang melakukannya, seperti Bappenas serta PEW forum.

Dalam sejumlah indikator, disebutkan bahwa Indonesia tidak menjalani tahun yang baik terkait toleransi keagamaan. Data Democracy Index dari The Economist Intelligence Unit serta laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, memperlihatkan indeks demokrasi DKI Jakarta menurun pada periode 2015-2016. Sebagai catatan, indeks demokrasi biasanya melibatkan komponen inklusifitas dalam penilaiannya.

Riset PEW forum mengenai larangan dalam beragama, di sisi lain, menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki tingkat larangan beragama tertinggi pada 2016.

Baca juga artikel terkait TOLERANSI atau tulisan menarik lainnya Ign. L. Adhi Bhaskara
(tirto.id – Politik)

Reporter: Ign. L. Adhi Bhaskara
Penulis: Ign. L. Adhi Bhaskara
Editor: Maulida Sri Handayani

Sumber: https://tirto.id/di-balik-kontroversi-indeks-kota-toleran-dari-setara-institute-dbvg

RUU Perlindungan Umat Beragama: titik terang bagi kaum minoritas?

Pemerintah sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama.

RUU ini akan menjadi panduan pemerintah menyikapi pemeluk agama di luar keenam agama yang telah diakui di undang-undang.

Di Indonesia diperkirakan ada ratusan aliran kepercayaan dan agama lain di luar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan RUU yang sedang dirancang pada dasarnya untuk memberikan perlindungan kepada umat beragama – untuk memeluk agama dan untuk menjalankan ajaran agama yang dipeluk umat tersebut.

Saat ini, Kementerian Agama masih menerima masukan dari berbagai kalangan bagaimana memperlakukan agama-agama dan aliran kepercayaan yang belum diakui.

“Apakah diluar yang enam (agama) itu perlu ada pengakuan, ini pandangannya masih sangat beragam. Ada yang ingin adanya pengakuan tapi tidak sedikit yang mengatakan negara tidak dalam posisi untuk memberikan pengakuan itu”, kata Menag Lukman.

“Lalu apa kalau tidak mengakui? Recognisi? Atau registrasi, mencatat saja? Ini yang sedang kita dalami.”

Aktivis hak-hak sipil Lies Marcus berpendapat agama-agama dan aliran kepercayaan tersebut harus diakui negara karena menjadi dasar dari hak-hak sosial para penganut agama yang dianggap kaum minoritas.

Hingga kini, yang banyak mendapat masalah dari ketiadaan payung perundangan adalah kepercayaan tradisional seperti Sunda Wiwitan, Parmalim, Kaharingan dan sebagainya.

Beberapa aliran atau paham dalam agama besar pun masih sering menghadapi masalah, seperti Syiah dan Ahmadiyah.

Menag Lukman, “Ada yang ingin adanya pengakuan tapi tidak sedikit yang mengatakan negara tidak dalam posisi untuk memberikan pengakuan itu.”

 

Agama besar dunia seperti Yahudi juga tidak diakui di Indonesia.

Namun, saat ini kaum Yahudi Indonesia tak terlalu memprioritaskan pengakuan resmi. Dalam menjalankan peribadatan dan upacara agama, mereka melakukannya cukup tertutup, khususnya di Jakarta.

Sementara di Manado, umat Yahudi bisa sedikit lebih leluasa, terutama karena di sana ada sebuah sinagoga, yang sementara ini merupakan satu-satunya di Indonesia.

Tapi bukan berarti mereka tak mendapat masalah.

Seorang pemuka agama Yahudi di Lampung, Rabbi Benjamin Meir Cohen atau yang dikenal dengan Rabbi Ben mengatakan salah satu yang paling menyulitkan bagi mereka adalah ketika ada anggota komunitasnya yang ingin melangsungkan pernikahan.

“Saya mau sertifikat kawin yang saya tanda-tangani ini bisa diterima sebagai lampiran dalam Catatan Sipil. Sehingga kami tidak perlu lagi menggunakan sertifikat agama lain supaya bisa diterima perkawinan Catatan Sipil”, kata Rabbi Ben.

Rabbi Ben menambahkan mereka juga sulit membuat badan hukum walaupun tujuannya baik.

Diskriminasi

“Saya sudah mengajukan melalui notaris kami sebuah paguyuban Perkumpulan Masyarakat Gabungan Yahudi dan Turunan Ibrani Indonesia. Empat notaris mengatakan bahwa dari Departemen Hukum menolak nama kami.”

“Paguyuban ini supaya kami dibina oleh pemerintah… supaya memastikan bahwa langkah-langkah kita sesuai dengan tujuan luhur bangsa Indonesia, sehingga dengan pembinaan ini tidak ada kekhawatiran separatisme, atau rasisme”, Rabbi Ben mengisahkan.

Agama Yahudi memang masih mendapat sentimen negatif di masyarakat akibat pendudukan Israel di Palestina.

Namun dengan RUU ini diharapkan hak semua warga negara Indonesia, termasuk yang menganut agama Yahudi, dapat setara.

Akibat tidak diakui, kelompok Ahmadiyah sering mendapat perlakuan diskriminatif dan dianggap sesat.

Hal senada dikatakan oleh Lies Marcus. Menurutnya, akibat dari kebijakan pengakuan hanya enam agama, banyak diskriminasi bahkan persekusi yang dialami oleh umat lain.

“Mereka tidak diakui akibatnya adalah seluruh hak-hak dasar dia sebagai warga negara menjadi hilang: tidak ber-KTP, tidak bisa menikah, anaknya kemudian dianggap hasil perkawinannya tidak sah, tidak mendapatkan akta kelahiran yang biasa. Begitu aktanya ‘Anak Ibu’ itu sangat potensial mendapatkan diskriminasi kelak”, jelas Lies Marcus.

Karenanya menurut Lies Marcus, pengakuan dan perlindungan atas hak-hak agama dan kepercayaan lain itu harus dijabarkan dalam perundangan.

Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161009_indonesia_ruu_perlindungan_umat_beragama

Toleransi Beragama ala Sunan Kudus

Warga Tolikara mensyukuri perdamaian dengan menyembelih sapi, bukan babi. Toleransi ini mengingatkan kita pada Sunan Kudus.

WARGA Muslim dan Kristen di Tolikara, Papua, berdamai. Sebagai rasa syukur mereka mengadakan kenduri. Biasanya dengan bakar babi, namun diganti dengan sapi.

“Seharusnya potong babi, tapi saudara muslim tidak makan babi. Jadi kami cari sapi,” ujar Sekretaris Badan Pekerja GIDI Wilayah Toli, Pendeta Marthen Jingga, dikutip cnnindonesia.com.

Toleransi seperti itu pernah dilakukan oleh Sunan Kudus. Bedanya, Sunan Kudus justru tidak menyembelih sapi untuk menghormati masyarakat Kudus yang saat itu masih memeluk agama Hindu. Sapi adalah hewan yang disucikan oleh umat Hindu.

Menurut Hasanu Simon dalam Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Wali Songo dalam Mengislamkan Tanah Jawa, Sunan Kudus lebih mengikuti gaya Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Dia tidak melakukan perlawanan frontal terhadap adat dan kebiasaan masyarakat yang masih berlaku.

“Sunan Kudus sering menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an yang tertera dalam Surat Sapi Betina, Surat Al-Baqoroh. Dalam acara-acara pesta Sunan Kudus tidak pernah menyembelih sapi karena hal itu akan melukai hati pemeluk Hindu yang masih merupakan agama mayoritas penduduk Kudus. Sebagai gantinya Sunan Kudus akan menyembelih kerbau,” tulis Hasanu Simon.

Kebiasaan Sunan Kudus ini, lanjut Simon, masih diikuti oleh sebagian masyarakat Kudus sampai sekarang. Banyak desa-desa di daerah Kudus yang sampai sekarang masih melarang sehingga peternakan kerbau di desa-desa tersebut masih berkembang, sementara di tempat lain ternak kerbau sudah diganti dengan sapi sejak dekade 1960-an karena kerbau membutuhkan pakan yang banyak dan tempat-tempat basah untuk berkubang.

Menurut Solichin Salam dalam Menara Kudus, sebuah cerita rakyat di Kudus menyebutkan bahwa masyarakat Kudus tidak pernah menyembelih sapi karena dahulu Sunan Kudus pernah merasa dahaga, kemudian ditolong oleh seorang pendeta Hindu dengan diberi air susu sapi. “Maka sebagai rasa terima kasih Sunan Kudus, masyarakat di Kudus dilarang menyembelih binatang sapi,” tulis Solichin.

Dalam Koridor, Mustofa Bisri (Gus Mus) menyebut bahwa figur Sunan Kudus dikenal sebagai ulama fiqh yang andal dan kukuh memegang prinsip; panglima perang dan ahli strategi politik –seperti ketika menjadi panglima perang Kerajaan Demak menaklukan Kerajaan Majapahit; dan ulama toleran dengan tidak menyembelih sapi untuk menghormati Kiai Telingsing, salah seorang pengikut Sunan Kudus yang semula beragama Hindu.

Denys Lombard menguraikan bahwa Kiai Telingsing (The Ling Sing) adalah anak Sunan Sungging dengan seorang perempuan Tionghoa. Dia lahir di Tiongkok dan disuruh ayahnya datang ke daerah kudus untuk menyebarkan agama Islam, sebelum para wali pertama berdakwah dan sebelum Kesultanan Demak didirikan.

“Sementara Sunan Kudus yang dipandang sebagai tokoh dari sejarah penyebaran Islam di Jawa, dan tak syak lagi merupakan tokoh kota Kudus yang paling tersohor, ternyata memandang Kiai Telingsing sebagai ‘kakak’ dan gurunya,” tulis Lombard, “Seputar Makam Kiyai Telingsing di Jawa Tengah,” termuat dalam Ziarah dan Wali di Dunia Islam suntingan Henri Chambert-Loir dan Claude Guillot.

Makam Kiai Telingsing terdapat di Kampung Sunggingan Kudus Jawa Tengah. Sunggingan berarti “kampung tukang kayu” (dari kata sungging, juru ukir dan tukang kayu) karena menurut cerita lokal, Kiai Telingsing adalah tukang kayu yang bersama Sunan Kudus menyiarkan Islam di daerah itu dan menyebarkan teknik-teknik perkayuan.

Sumber: http://historia.id/agama/toleransi-beragama-ala-sunan-kudus