Pos

Berjihad Melawan Diri Sendiri

Oleh Jamaluddin Mohammad

 

Idul Fitri dan Idul Adha merupakan “peristiwa besar” yang dirayakan umat Islam se-dunia. Keduanya dilaksanakan setelah menjalankan rukun Islam ke tiga dan rukun islam ke empat.

 

Secara bahasa “Idul Fitri” artinya “kembali berbuka” setelah satu bulan penuh berpuasa. Juga bisa bermakna tunas kurma yang baru tumbuh (al-fitru habbatul inab awwala ma tabdu). Masih dalam rumpun kata yang sama, al-ftrah, artinya “asal penciptaan”, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW: “Kullu maulud yuladu ala al-fitrah”  atau pada QS al-Rum 30-31

 

Puasa Ramadhan menjadikan setiap muslim terlahir kembali seperti tunas kurma yang baru menyembul ke permukaan tanah (al-fitru) atau seperti bayi-bayi yang baru dilahirkan (al-fitrah)

 

“Barangsiapa berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka dosa-dosanya akan diampuni,” ujar Nabi Muhammad SAW

 

Di bulan Ramadhan setiap muslim belajar mengolah batin, memenej dan mengorganisir nafsu, juga meningkatkan spiritualitas di hadapan Allah SWT. Puasa melatih dan mendidik manusia agar tidak semata menjadi “mesin hasrat.”.

 

Berdasarkan potensinya, manusia bisa lebih tinggi drajarnya dari malaikat. Juga bisa lebih rendah dan lebih hina dari iblis. Potensi itu sangat terbuka mengingat manusia diberikan nafsu. Nafsulah yang bisa menurunkan atau menaikkan drajat seseorang. Inilah yang tidak dimiliki malaikat maupun iblis.

 

Agar bisa meningkatkan kualitas kemanusiaanya di hadapan Tuhan, manusia harus bisa mengatasi, membatasi, menjaga sekaligu mengontrol pergerakan nafsu agar tidak liar. Semua hasrat menuju kepuasan dan kesenangan dan tidak semua harus dituruti dan dipenuhi. Agama hadir utk mengontrol dan membatasi.

 

Orang yang bisa mengendalikan segala hasrat kebinatangannya, jiwanya akan tenang menuju dan selalu dekat pada Allah SWT (nafsul muthmainnah). Ada juga orang yang masih terus belajar dan berusaha keras melawan impuls-impuls hasratnya yang setiap saat bergejolak dan menuntut utk dipuaskan (nafsu lawwamah). Sebaliknya tdk sedikit orang yang menjadi budak nafsunya sendiri dengan menuruti seluruh keinginan dan kesenangan hasrat tubuhnya (nafsu lawwamah)

 

Hasrat berpusat pada perut dan alat kelamin. Karena itu, dalam satu bulan penuh umat Islam berpuasa (menahan diri) dari hasrat-hasrat yang bersumber dari dua wilayah itu (tidak makan, minum, dan bersetubuh).

 

Berperang melawan hawa nafsu sendiri, menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, adalah perang sejati: Jihad Besar! “Musuh terbesarmu adalah nafsumu sendiri yang bersemayam di balik kedua pinggangmu,” kata Nabi (a’da aduwwika nafsuka alladzi bayna janbayka)

 

Jadi, sebelum menilai dan menghakimi orang lain, sebaiknya kita nilai dan kita hakimi dulu diri kita sendiri. “Tengoklah dirimu sebelum bicara,” kata Ebit G Ade —- wallahu a’lam bi sawab

 

Ringkasan Khutbah Idul Fitri di Dkm Nur Hidayah Anseong, Korsel pada 5 Juni 2019

Merebut Tafsir: Membaca Puasa

Oleh Lies Marcoes

Saya tidak tahu darimana pandangan ini muncul. Konon, dibandingkan ibadah lain, ibadah puasa adalah satu-satunya ibadah yang menuntut kejujuran pribadi dan hanya untuk pribadi. Tuhan menyebutkan itu adalah ibadah bagi Tuhan semata.

Jika dalam ibadah lain, shalat haji apalagi zakat, unsur “pamer” bisa terselip di dalamnya; Ibadah dilakukan karena bisa dipamerkan, tapi tidak untuk puasa. Dalam puasa apa yang bisa dipertontonkan? Hanya diri sendiri yang tahu kita sedang puasa atau tidak. Hanya diri sendiri yang tahu puasa dijalankan satu hari atau sebulan.
Kalau kita renungkan alangkah kuatnya doktrin untuk menjalankan puasa. Nyaris tanpa dipaksa, tanpa pengawasan, tanpa ada sanksi dan upah orang menjalaninya dengan teguh, bukan hanya sehari tapi satu bulan lamanya. Dan hanya kita sendiri yang tahu bagaimana kualitas dari puasa itu. Dorongan apa gerangan ibu-ibu bangun dini hari untuk menyiapkan makan sahur keluarganya?. Sungguh ajaib dan luar biasa.

Puasa, niscaya bukan hanya menunda makan atau menahan lapar, sebab kalau hanya itu banyak orang biasa melakukannya. Namun hakikat puasa adalah bentuk ketundukkan manusia kepada Tuhan. Tanpa ketundukkan puasa hanya dapat laparnya, demikian agama berpesan. Di luar itu, secara sosial puasa adalah sarana paling wajar, paling alamiah yang tak membutuhkan rekayasa sosial untuk membangun ikatan kasih sayang dalam keluarga. Hanya di bulan puasa anggota keluarga digerakkan untuk berkumpul, makan jenis panganan yang sama dan dalam waktu yang sama. Ikatan sosial, kasih sayang, saling memberi perhatian dan saling mendukung antar anggota keluarga tumbuh dalam momen itu. Karenanya puasa juga seharusnya jadi momentum untuk rekonsiliasi manakala ada selisih paham di dalamnya. Selamat Berpuasa di hari-hari terakhir yang penuh haru.

Merebut Tafsir: Kalah Menang

Oleh Lies Marcoes

Ada yang mengatakan anak-anak harus diajari untuk menerima kekalahan. Setuju. Sangat setuju.

Sebetulnya secara budaya tak kurang-kurang ajaran untuk menerima kekalahan. Bangsa ini sudah kenyang pengalaman dalam menerima kekalahan. Ini saya kira tumbuh melekat dalam tiap kebudayaan dan berlangsung mengurat mengakar jauh sebelum masa kolonial. Dalam berbagai bahasa kita dikenalkan kepada konsep untuk menerima kekalahan dengan besar hati: legowo, semeleh, ngelehan- untuk menyebutkan beberapa istilah yang saya kenal dari budaya Jawa dan Sunda. Itu karena dalam budaya di negeri ini juga dikenali istilah karma. Itu berlaku pada situasi di mana kekalahan dirasa tak sewajarnya, dan karenanya konsep karma muncul sebagai penyeimbang. Dalam konsep karma, bukan saja ada keyakinan bahwa semesta akan membalas ketidakadilan itu, namun juga keyakinan bahwa apa yang diperbuatnya tidak akan ada manfaatnya, ora berkah (tidak berkah), teu jamuga (tidak akan tumbuh dan menjadi).

Namun secara budaya di negeri ini dikenal juga istilah amok. Satu sumbangan kata/istilah dalam dunia kebudayaan tentang cara menegakkan martabat dengan tindakan totalitas- bahkan hingga berkalang tanah alias kematian. Di berbagai kebudayaan kita mengenal praktik itu seperti carok, sirri, jaga wirang, bubat dan seterusnya. Mengalah, ada batasnya. Ketika digniti, kewarasan , harga diri ditelanjangi dan diabaikan oleh kuasa yang tak seimbang, sikap sikap perlawanan yang “tak masuk akal” pun muncul. Dititik itu kewarasan duniawi menjadi tidak relevan karena ada kewarasan yang bersifat supranatural yang diterima sebagai sesuatu yang logis meski harus bertaruh nyawa.

Dalam konsep harmoni, sebetulnya situasi seperti itu hanya bisa diperbaiki dengan menjaga keseimbangan. Jadi selain mengajarkan untuk menerima kekalahan, sangatlah penting mengajari menang dengan kesatria.

Kelas Menulis Festival Mubadalah: Membangun Kesadaran Kritis bersama Lies Marcoes

Mubaadalahnews.com,- Festival mubadalah baru saja usai di gelar pada Jumat-Minggu, 26 sampai dengan 28 April 2019. Setiap kegiatan yang diikuti oleh seluruh peserta meninggalkan kesan yang tidak mudah untuk dilupakan. Begitu juga dengan kelas parallel, yakni kursus kepenulisan berperspektif keadilan bersama Lies Marcoes, Direktur Rumah Kitab.

Antusiasme peserta terlihat dari respon diskusi dan tanya jawab yang berlangsung selama kegiatan berlangsung. Terlebih ketika Amina Wadud, turut menyampaikan materi di awal sesi kelas, yang mendorong mengapa perempuan harus menulis.

Menurut pengakuan Amina, ia mempunyai papan di ruang kerjanya, yang bertuliskan “Tulis apa yang kamu sukai, dan sukai apa yang kamu tulis”.

Kalimat sederhana ini kata Amina akan menuntun perempuan, untuk menggali lebih dalam pengalamannya sebagai perempuan, terutama tentang Islam, karena kita membutuhkan pengalaman yang ditulis langsung dari orang Islam sendiri. Sementara, perkembangan Islam di masing-masing belahan dunia itu berbeda.

Setelah itu materi dilanjutkan dengan pemaparan dari Lies Marcoes, yang mengawali pembahasan Menulis Kritis Feminis, dengan sebuah kalimat yang menarik.

“Menulis adalah sebaik-baik peninggalan, karena menulis itu terus akan selalu ada. Jadi menulis adalah media untuk menunjukkan kamu harimau macam apa?”

Kalimat reflektif tersebut untuk memberi motivasi bagaimana media menulis bisa digunakan untuk menggugat keadilan yang ada di sekitar kita. Seperti mempertanyakan kemapanan, menggugat ketertindasan perempuan dan mereka yang diperempuankan, serta menggugat pengetahuan yang bias netral gender.

Kemudian pada sesi berikutnya, Lies Marcoes melemparkan isu untuk dibedah menggunakan analisa feminisme. Karena menurutnya tak elok jika ia sebagai penulis menyampaikan teknis-teknis menulis seperti sebuah resep.

“Itu jelas tak mendidik dan tidak memberdayakan. Apalagi masing-masing orang punya gaya dan ciri khas dalam menulis. Tetapi kalau saya menulis, orang sudah langsung bisa menebak, ini menggunakan analisis feminisme”, terangnya.

Ketika ditanya, Lies Marcoes belajar dari mana persoalan begitu. Lalu ia menuturkan. Bahwa Ibu  Nyai Masriyah Amva, Pengasuh Ponpes Kebon Jambu Babakan Cirebon itu luar biasa. Kemarin ia dengan Aminah Wadud mengunjunginya, setelah selama dua tahun paska Kongres Ulama Perempuan Indonesia tidak berkunjung ke sana.

Kemudian Lies dan Amina diajak untuk melihat seluruh bagian belakang di pesantren. Nyai Masriyah membuat bangunan yang besar.  Hal menarik yang disampaikan Nyai Masriyah, dan dicatat dengan baik dalam ingatan Lies ketika mengatakan.

“Saya ingin punya masjid perempuan, karena itu rumah ibadah kultur, ini bahasa saya. Secara kultural rumah ibadah perempuan itu disebut mushola, sudah informal, kecil, mepet saya nggak mau. Saya ingin masjid perempuan.”

Itulah menurut Lies yang disebut sebagai pembebasan yang dipahami Nyai Masriyah. Lalu yang kedua Nyai Masriyah tidak mau memakai nama arab. Masjid itu dinamakan Perempuan Pesantren Kebun Jambu Dua Cahaya Mulia. Apa itu Dua Cahaya Mulia? Dua hal yang bisa membebaskan perempuan yakni cahaya Allah dan cahaya dari Nabi yang mewujud dalam cahaya perempuan.

Berdasarkan pengalaman Nyai Masriyah, itulah yang dimaksud dengan kerja feminis, ia ingin masjid perempuan.

“Nyai Masriyah tidak mau dikecil-kecilin seperti mushola, perempuan nggak bisa berkhutbah disitu, ia ingin masjid perempuan. Setiap pagi, ia berdoa ya Tuhan saatnya beli semen, jadi nggak pernah merencanakan tahun ini selesai, nggak. Selama sepuluh bulan ini masjid itu hampir selesai,” tuturnya.

Kisah kedua, Lies menceritakan tentang teman perempuannya yang dipoligami, tapi dia tidak menerima diperlakukan seperti itu, apa yang dia lakukan?. Baju yang dipakai suaminya untuk sholat Jum’at, baju kokonya itu, ia setrika, hari Jumat pagi ia berhenti. Lalu ia gunting baju itu menjadi potongan-potongan yang sangat kecil.

Perempuan itu berkata “kamu nggak berhak pergi ke Masjid dengan tipu saya, kamu tidak berhak menghadap Tuhan dengan tipu saya, terlebih dahulu menyakiti saya.”

Perempuan itu nggak melawan dengan cara yang wah, perempuan itu tidak melihat perempuan lain yang salah, tetapi yang salah adalah suaminya.

Begitulah Lies Marcoes menghidupkan suasana kelas menulis berperspektif keadilan, dengan langsung melihat realitas yang harus dihadapi perempuan. Banyak cara menurut Lies, bagi perempuan untuk melakukan perlawanan.

“Dasarnya adalah soal kesadaran kritis untuk tidak ada orang lain yang menindas saya, karena saya adalah feminis. Feminisme mengajarkan kepada perempuan untuk melakukan pembebasan secara tauhid,” ungkapnya.(ZAH)

Sumber: http://new.mubaadalahnews.com/aktual/detail_aktual/2019-05-02/278

Menyelisik Gerakan Tanpa Feminis di Indonesia

Sebelas perempuan duduk melingkar di selasar lobi FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten. Satu di antaranya tampak dominan, berkhotbah. Kali itu soal K-Pop dan dampak buruknya ke sepuluh mahasiswi UIN di sekelilingnya. Ia membawa serta bayi laki-lakinya, yang selama pertemuan tepekur tenang di pangkuan ibunya.

“Di UIN banyak cewek yang mengidolakan banget korea-koreaan. Maka kita membahas, apakah kecintaan kita terhadap K-Drama dan K-Pop itu sebuah kecintaan yang hakiki, yang bikin kita bahagia atau enggak,” ujar Ayu Fitri, pengkhotbah tadi, kepada kumparan seusai acara, Jumat (5/4).

Tajuk pertemuan kala itu berjudul Fake Love, satire cerdas yang ia ambil dari judul lagu boyband Korea Selatan, BTS. Tiap minggu, komunitas Yuk Hijrah membahas isu yang berbeda, terentang dari ragam kultur pop, percintaan, sampai janji bagi perempuan di surga. Ayu, alumni UIN angkatan 2012, dan dua orang temannya membikin komunitas tersebut tiga tahun lalu.

Di tengah pertemuan, pembahasan melebar. Ayu mengkritik keberadaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan menyinggung soal feminisme. Kepada peserta diskusi yang tampak kurang familier terhadap isu ini, Ayu menyebut ruh RUU PKS tidak islami.

“Aturannya itu nggak ada pembatasan yang jelas. Bahkan, kalau yang sudah dihapus ya, katanya ada pemaksaan berpakaian. Saya pernah nonton cuplikan video, ibu-ibu bilang, ‘Kalau saya mendidik anak saya pakai kerudung terus anak nggak mau, berarti nanti bisa dijerat dong sama RUU ini?’ Itu menurut saya ngenes banget,” kata Ayu.

Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Andi Komara, telah mengklarifikasi isu tersebut. Ia menduga ada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan informasi salah tersebut kepada publik. “RUU PKS tak mengatur masalah pakaian,” kata Andi kepada Antara pertengahan Februari lalu.

Sementara soal feminisme, Ayu juga mengambil posisi bertentangan. Semangat feminisme agar perempuan tak lagi ditindas, adalah sesuatu yang bagus. Namun, menurutnya, feminisme sekarang kebablasan.

“Penginnya perempuan nggak cuma di rumah, bisa kerja, berkarier. Saya lihat jadi kebablasan. Karena sekarang kalau lihat di lowongan pekerjaan saja, yang lebih banyak dibutuhkan perempuan. Iklan-iklan yang sebenarnya nggak perlu juga jadi pakai perempuan. Bukan cuma memakai perempuan sebagai pekerja, tapi sebagai objeknya,” kata Ayu.

Ia lalu menyebutkan beberapa pandangan feminis lain yang membuatnya resah. Contoh yang ia berikan adalah perkara izin pada suami atau orang tua saat perempuan hendak keluar rumah dan perihal menutup aurat.

“Ide feminis belakangan ini kan mengarahkan izin sama suami, sama bapak, itu bikin ribet. Perempuan juga bebas mengeksplorasi tubuhnya, bebas mau ditunjukkin mau ditutupin terserah. Otomatis secara langsung feminis bertabrakan dengan Islam,” jelas Ayu.

Ayu dan Yuk Hijrah UIN-nya bukanlah satu-satunya gerakan yang berseberangan dengan feminisme. Ia juga bukan yang pertama. Sebelumnya, Muslimah HTI secara terbuka menggelar demonstrasi menolak feminisme di Indonesia pada paruh awal 2015. Ada pula kelompok-kelompok kecil macam Himmah Youth Community yang menggelar diskusi soal feminisme melalui grup WhatsApp.

Namun, yang belakangan mencuri perhatian tentu saja akun Instagram Indonesia Tanpa Feminis. Kepada 3.000-an pengikut, akun tersebut rutin mengunggah jargon dan slogan bahwa Indonesia tidak butuh feminisme. Pada dasarnya alasannya tunggal: feminisme tidak sesuai dengan ajaran Islam.

“Aku adalah makhluk yang diciptakan. Jadi apakah diriku adalah milikku?” tulis akun tersebut di salah satu unggahannya. Surat Al-Quran Ali Imran 109 lalu disematkan, yang diikuti sebuah kesimpulan: Jadi tubuhku bukan milikku, tapi milik Allah.

Unggahan tersebut senada dengan lantang biografi yang ada di bawah username akun tersebut, “Tubuhku bukan milikku. Indonesia tidak membutuhkan feminisme.” Meski kini kalimat pertama slogan tersebut telah dihapus, unggahan-unggahan baru hampir tiap hari rutin muncul.

Sayang, jargon-jargon tersebut amat jarang diikuti argumen bernas. Kebanyakan hanya berisi slogan yang mengulang-ulang betapa tidak pentingnya feminisme. Sindiran pada aktivis dan penganut feminisme juga kerap disematkan, seperti bahwa semua feminis keras kepala.

“Dia (antifeminis) mau menyuarakan pendapatnya ya hak. Pertanyaannya, apa yang mereka tahu tentang feminisme? Penolakan itu saya tidak melihat argumennya,” timpal Lies Marcoes, pakar kajian Islam dan gender sekaligus Direktur Yayasan Rumah Kita Bersama, Rabu (3/4).

Lies kemudian menjelaskan, bagaimana slogan “tubuhku otoritasku” yang diseru aktivis feminis merupakan buah pemikiran kritis yang berangkat dari ketertindasan perempuan. Menurutnya, feminisme adalah kunci satu-satunya yang memiliki kemampuan melihat persoalan ketimpangan kuasa dan penindasan yang terjadi pada perempuan sejak berabad-abad lalu.

“Ilmu-ilmu sosial yang ada tidak bisa melihat relasi kuasa gender. Kenapa? Human rights, misalnya, tidak bisa menembus ruang domestik,” kata Lies.

Dia mencontohkan, dulu semasa belum ada feminisme, kasus kekerasan terhadap perempuan oleh suaminya susah ditangani oleh aktivis HAM, karena hukum tak bisa menembus ruang domestik rumah tangga. Kini feminisme hadir untuk memecahkan masalah itu.

“Itu yang menurut saya tidak diketahui atau tidak dipelajari teman-teman yang bicara dia menolak (feminisme),” terangnya

Setali tiga uang, Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin juga mengeluarkan kritik senada. Ia menilai, ada mispersepsi terhadap konsep “my body is mine” tersebut.

“Barangkali disangkanya kalo ‘my body is mine’ itu kita boleh melakukan apa saja yang melewati norma. Padahal kalau dalam konsep feminisme, menurut saya tubuh perempuan itu harus kita proteksi, harus kita jaga, dan kita harus tahu bahwa tubuh kita ini sebagai perempuan tidak boleh dijadikan objek seksual,” kata Mariana.

Meski turut mengkritik unggahan @indonesiatanpafeminis, Mariana melihat kesempatan ini sebagai celah awal untuk membuka dialog lebih jauh bagi audiens lebih luas.

“Saya sih nggak ingin menjadikan ini sebagai sebuah permusuhan. Sebaiknya kita buka dialog, ‘Sebenarnya feminis ini apa sih?’ Kalau perlu mereka juga memberikan kontribusi, feminisme macam apa yang diperlukan bangsa ini,” kata Mariana di Hotel Mercure, Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (4/4).

Peneliti Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), Dinar Dewi Kania, menilai kritik dari akun penolak feminisme terlalu dangkal. Meski Dinar sendiri tak setuju dengan feminisme, ia menilai unggahan @indonesiatanpafeminis tak mencerminkan gerakan penolakan yang lebih luas.

“Saya tahu mereka itu sepertinya penolakannya terhadap ide isme-nya. Cuma di bawah-bawahnya. Hanya aspek pragmatis saja yang mereka perhatikan,” ujar Dinar kepada kumparan di Kampus UI, Depok, Jawa Barat.

Dinar mengibaratkan pertentangan Islam dan feminisme sama dengan penolakan Islam terhadap sosialisme dan komunisme.

“Kalau perjuangan saja, mengedukasi, itu ada irisannya dengan Islam. Tapi bukan berarti Islam itu feminis. Sosialis mau berjuang terhadap keadilan sosial. Islam kan juga memperjuangkan itu. Artinya apakah sosialisme itu sama dengan Islam? Tidak.”

Dinar, Doktor Pendidikan dan Kajian Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor itu melanjutkan, “Kenapa Islam menolak komunisme, karena itu sudah menjadi -isme, kan. (-Isme) itu suatu pandangan hidup yang dia punya konsep Tuhan, dia sudah punya konsep kehidupan, konsep barang, konsep agama, dan lain-lain.”

Bertemu di RUU PKS

Bersamaan dengan riuh Indonesia Tanpa Feminis di jagat maya, kedua kubu pendukung dan penolak feminisme di Indonesia bertemu di palagan RUU PKS yang sampai kini tengah digodok di DPR. Mereka yang menolak feminisme merasa RUU PKS tak segaris dengan norma dan aturan yang mereka yakini.

Sederhananya, RUU PKS bertujuan untuk “…mencegah dan menghentikan terjadinya kekerasan seksual yang di dalamnya termasuk pemerkosaan, praktik pelacuran secara paksa, perbudakan dan penyiksaan seksual di dalam rumah tangga, di tempat kerja, dan di ruang publik.”

Bagian pencegahan pemerkosaan dalam rumah tangga ini menjadi salah satu yang paling diperhatikan khalayak. Terlebih, setelah komentar berapi-api Tengku Zulkarnain yang tak memperhatikan pendapat perempuan soal hubungan seksual dalam sebuah keluarga. Tengku mendapat kritikan tajam lalu ia pun menyesali komentarnya.

Kalis Mardiasih, penulis sekaligus aktivis pro-RUU PKS, menilai komentar miring terhadap soal perkosaan dalam rumah tangga RUU PKS macam yang diutarakan Tengku berakar dari ketidakpahaman belaka. “Kalau dalam hubungan seksual ada kekerasan, itu yang kita permasalahkan. Kalau melayani baik-baik, dengan suka hati, ya tidak apa-apa,” ujar Kalis, Sabtu (6/4).

“Tapi, ketika pasanganmu meminta layanan dengan pemaksaan, eksploitasi, dan kekerasan, kamu justru punya alat untuk melindungi dirimu,” tambah Kalis.

Meskipun begitu, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Qudwah, Nur Hamidah, menilai pemidanaan secara langsung terduga kekerasan seksual dalam rumah tangga yang kiranya nanti terwujud lewat RUU PKS, belum terlalu bijak. Ia menekankan, ada satu tuntunan dalam agama yang alpa dibahas dalam polemik ini.

“Bisa jadi, orang melakukan pemaksaan, memerkosa istri, karena, maaf, banyak juga ustaz yang bilang seperti ini, ‘Para perempuan, para istri, kalau menolak suami maka sampai pagi malaikat melaknat.’ Betul ada hadis itu. Tapi apakah Islam memang seperti itu, istilahnya, langsung to the point?” tanya Nur Hamidah memulai argumennya.

Menurutnya, sebetulnya Islam telah menjelaskan hak-hak seorang perempuan untuk dilayani oleh seorang suami. “Ada hak-hak perempuan dilayani suami dengan istilah al-Istinta’—bercumbu. Itu ada satu buku yang dari hadis Rasulullah. Artinya, seorang laki-laki ada hak untuk dilayani, tapi seorang suami punya kewajiban memberikan kemesraan.”

“Jadi,” lanjut Nur Hamidah, “di balik hukumnya, kan harusnya ada pembinaan terlebih dahulu. Jangan hanya gara-gara salah satu sunah Rasul tidak diterapkan oleh sebagian suami-suami muslim, akhirnya wanita-wanita merasa terzalimi.”

Di lain pihak, RUU PKS ini juga ditolak oleh Dinar dan organisasi-organisasi yang tergabung di Aliansi Cinta Keluarga. Sejak 2016, mereka telah memprotes daftar inventaris masalah (DIM) dan mengikuti pertemuan-pertemuan di Badan Legislatif. Namun, saat RUU PKS berhasil masuk ke Prolegnas, revisi yang mereka harapkan tak dikabulkan. Akhirnya, lobi ke beberapa fraksi partai di DPR menjadi jalan yang kemudian dicoba.

“Kami mengirim surat resmi ke fraksi—ke Gerindra, PPP, dan PAN. Ke PKS juga sudah, duluan, makanya mereka menolak (RUU PKS) itu juga karena kami melobi mereka, ngasih DIM-nya, kami serahkan,” kata Dinar.

Menurutnya, pada awalnya PKS menerima RUU PKS meski dengan revisi. “Tapi karena perjalanannya begitu, ya (jadi) menolak. Yang penting kami secara resmi ngajuin (surat ke fraksi). Kalau diterima ya sudah. Begitu saja usahanya.”

Sumber: https://kumparan.com/@kumparannews/menyelisik-gerakan-tanpa-feminis-di-indonesia-1qqYYFRvJbc

Pernikahan yang Menghancurkan, Alarm Kawin Anak Berbunyi di Sulsel

INIKATA.com Kisah pernikahan dini dari Pulau Kodingareng seperti yang diceritakan Rahma Amin di Alarm Kawin Anak Berbunyi di Sulsel, hanyalah segelintir cerita nasib anak yang meninggalkan bangku sekolah lalu kawin. Ada banyak kasus anak-anak di Kodingareng yang hanya tamat SD dan terpaksa harus putus sekolah karena dikawinkan keluarga. Kasus terparah banyak terjadi tahun 2009 ke bawah, saat SMP belum berdiri di sana dan anak-anak harus keluar pulau untuk bersekolah. Ketika anak perempuan dipinang, orangtua lebih memilih anaknya segera berkeluarga ketimbang menempuh pendidikan yang aksesnya sangat sulit di kota.

Kehadiran sekolah SMP Negeri 38 pada tahun 2009 membawa angin segar di pulau, perlahan akses pendidikan anak-anak utamanya perempuan terbuka. Partisipasi sekolah meningkat hingga ke jenjang SMA. Namun kehadiran sekolah tingkat SMA , SMA Citra Bangsa Kodigareng pada tahun 2010 belum sepenuhnya bisa menekan kasus kawin anak di Kodingareng, pasalnya SMA di sana milik yayasan yang tidak gratis untuk anak-anak bersekolah.

Kasus putus sekolah ini rutin terjadi di setiap kurikulum berjalan, khususnya di bangku SMP maupun SMA. Dari data yang dimiliki Dinas Pendidikan Sulsel, angka putus sekolah kurikulum tahun 2017 – 2018 tingkat SMA berjumlah 4.133 pelajar, dari total pelajar 351.000 pelajar yang ada. Pendidikan menengah atas ini diantaranya SMA, SMK, SLB, dan Madrasah Aliyah.

Tak hanya pendidikan menengah atas, untuk pendidikan menengah pertama kurikulum 2017- 2018 SMP dan Madrasah Tsanawiyah, 4.766 putus sekolah dari total siswa 473.000 pelajar. Sedangkan data kurikulum 2017-2018 pendidikan dasar SD tahun 10 ribu yang berhenti sekolah dari 1 juta total murid. Dari 24 kabupaten-kota,  presentase putus sekolah paling banyak terjadi di Kota Palopo yakni 1500 pelajar dari total pelajar 6 ribuan, sedangkan yang terendah Makassar dari total pelajar 71 ribu, 385 putus sekolah.

Selain di pulau, pengantin anak juga banyak terjadi di tengah-tengah pusat Kota Makassar. DL (17), warga Kecamatan Manggala salah satu contohnya. Calon manak anak  yang tengah menanti kelahiran buah hatinya. Saat dilakukan wawancara pada akhir Januari lalu, kandungan DL memasuki masa persalinan. Ada rasa bahagia sekaligus amuk kecewa dihati perempuan yang baru menginjak 16 tahun itu.

Sebab, anak yang dikandung DL akan lahir tanpa sosok suami sekaligus ayah untuk calon anaknya, yang oleh hasil Ultra Sono Grafi (USG) dokter DL akan memiliki seorang putra. DL memilih pulang ke keluarganya dan meninggalkan AB, suaminya yang menikahinya awal tahun 2018 lalu, lantaran tak tahan hidup dengan pria yang tidak memberikannya nafkah lahir dan batin.

Oleh DL, AB adalah sosok suami yang tidak bertanggung jawab. Uang hasil kerjanya sebagai buruh bangunan bukannya digunakan untuk menafkahi DL dan disisihkan untuk keperluan persalinan, malah digunakan untuk bermain playstation (game) di warnet. Umur AB memang tidak terpaut jauh dari DL, saat menikah AB berusia 19 tahun. Sehingga psikologi AB belum matang untuk dibebankan oleh urusan menafkahi keluarga.

DL mengaku tak akan pernah rujuk dan mau kembali, sekalipun AB mengajaknya pulang dan kembali tinggal bersama .” Pernikahan ku ini adalah kesalahan, salah karena dilakukan secara dini. Saya baru menyadari setelah apa yang saya lalui,” tutur DL yang memilih tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA setelah tamat SMP setelah menikah.

Kini DL tinggal bersama bibinya, kakak dari ayahnya yang telah merawat dan membesarkannya sejak kecil setelah  ditinggal oleh orang tuanya yang berpisah. Bibi DL, Humairah (nama samaran) ikut prihatin dengan kondisi kemanakan perempuannya. Di usianya yang masih belasan tahun, ia harus menanggung beban hidup yang amat berat.

Calon cucunya itu harus dibesarkan seorang diri oleh perempuan yang secara psikologi dan ekonomi sangat rentan. Proses pernikahan DL yang dilakukan di bawah tangan tidak pernah disangkanya akan berakhir dengan tidak bahagia dan bertanggung jawab. Ditambah, DL tidak memiliki pendidikan cukup tinggi sebagai modal melamar pekerjaan untuk ia dan anaknya bertahan hidup, kelak setelah nanti melahirkan.

Mengancam Hak Anak

Data dari Rumah KitaB, lembaga riset untuk kebijakan guna memperjuangkan hak-hak kaum termarjinalkan seperti perempuan menyebutkan, 25 persen anak yang menikah sebelum berumur 18 tahun memutuskan bercerai setelah satu tahun menikah. Sementara hanya satu dari 10 korban kawin anak yang bisa kembali ke sekolah. Apa yang dialami DL adalah representasi dari kondisi umum yang dialami korban kawin anak.

Jalan hidup yang terjal pasca DL dinikahkan oleh keluarga, kata Pengurus Yayasan Rumah KitaB di Makassar, Mulyani Hasan sebenarnya telah melanggar UU nomor 10 tahun 2012 tentang Protokol Oprasional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.

Dimana mejelaskan bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak,merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral dan perkembangan sosial anak.

Anak sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah mereka yang berusia 18 tahun. Ketentuannya menyatakan perlu adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, namun lanjut Mulyani tak ada satupun yang melarang adanya perkawinan anak yang jelas-jelas sangat merugikan kepentingan anak.

Penelitian yang dilakukan “Rumah Kita Bersama” atau kerap disebut “Rumah Kitab” mendapati bahwa 97 persen dispensasi yang diajukan ke pengadilan agama untuk menikah pada usia lebih dini, selalu disetujui hakim.

Data Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, sebanyak 59 dispensasi kawin yang diputus dari total 80 perkara yang diterima sepanjang tahun 2018. Kehamilan tidak dikehendaki menjadi salah satu penyebab dominan PA Makassar mengeluarkan dispensasi. Selebihnya permohonan tersebut ditolak dan gugur.

“Yang ditolak itu biasanya karena pihak pemohon tidak mampu membuktikan anak yang ingin dinikahkan itu hamil, lainnya karena anak tersebut ternyata tidak mau menikah tapi dipaksa dan hanya kehendak orang tua, yang seperti itu kita tolak,”kata Panitera Muda PA Makassar, Shafar Arfah awal Februari lalu saat dikunjungi di kantornya Jalan Perinris Kemerdekaan.

Selain ada permohonan dispensasi yang ditolak, lanjut Shafar banyak juga pemohon yang gugur atau tidak melanjutkan perkara.”Misalnya setelah mereka datang ke sini ternyata proses menanti putusan itu dirasa memakan waktu yang lama hingga berminggu-minggu, sementara undangan sudah tersebar, mereka biasanya memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara,” katanya.

Anak-anak Tanpa “Bapak”

Anak yang dilahirkan Asrianti ,juga anak yang ada dalam kandung DL, mereka adalah sebagian kecil dari anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Ketiadaan dokumen formal dari pemerintah yang membuktikan ibu bapaknya pernah menikah menjadi hambatan yuridis dalam pemenuhan hak identitas anak, yakni akte kelahiran.

Hukum administrasi kependudukan versi UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai akte kelahiran mensyaratkan dokumen formal yakni surat nikah, Kartu Tanda Penduduk-KTP, Kartu Keluarga-KK) untuk menerbitkan akte kelahiran, membatasi jangka waktu pelaporan, dan penarikan biaya sebagai retribusi sehingga menghambat pencatatan kelahiran anak.

Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan(Discapil) Kota Makassar, Aryanti Puspasari Abady menerangkan, akte kelahiran merupakan hak dasar setiap anak yang diberikan segera setelah seseorang lahir. Setiap anak yang lahir harus diberi identitas sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 tercantum bahwa” Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”. Akta kelahiran adalah bukti otentik yang sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Orangtua wajib memenuhi hak anak atas kepemilikan akta kelahiran karena akta kelahiran merupakan bentuk pengakuan negara dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada,”terang Aryanti yang ditemui Selasa (19/2/2019) lalu di kantornya, Jalan Sultan Alauddin.

Di Makassar sendiri ada banyak kelahiran yang tidak atau belum tercatat secara de jure. Konsekuensinya, keberlangsungan hidup anak di kemudian hari juga ikut berdampak, misalnya dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan akta kelahiran adalah tidak terpenuhinya persyaratan dalam membuat akta kelahiran.

Oleh Discapil Makassar, kata Ariyanti anak yang lahir dari pasangan suami istri yang tidak memiliki surat nikah tetap bisa diakui negara dengan kepemilikan akte kelahiran. Hanya saja karena perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan adalah perkawinan yang tidak sah secara hukum Indonesia meskipun sah secara agama. Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah  hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja.

“Jadi tetap dicatat, namun dalam akte lahir hanya melampirkan nama ibu saja dan tidak mencantumkan nam ayahnya,”ujar Arianti,Persyaratan pembuatan akta kelahirannya sama dengan anak lain pada umumnya, tetapi ditambah dengan melampirkan surat pernyataan tidak ada ikatan perkawinan yang dibuat oleh ibu dari anak tersebut. Untuk anak yang orangtuanya telah menikah secara sah tetapi tidak memiliki buku nikah, dapat meminta surat keterangan dari KUA (Kantor Urusan Agama).

Jika cara tersebut tidak dapat dipenuhi, maka orangtua dari anak tersebut dapat melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Itsbat nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Jika permohonan isbat nikah tersebut dikabulkan, maka hak suami/istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut akan terjamin, termasuk kepemilikan akta kelahiran bagi anak-anak tersebut.

Sepanjang tahun 2018, Discapil Kota Makassar telah menerbitkan sebanyak 311 akte kelahiran tanpa nama ayah, totalnya 180 anak laki-laki dan 131 anak perempuan. Terbanyak anak tanpa keterangan ayah ada di Kecamatan Tamalate sebanyak 59 anak, 32 anak laki-laki dan 27 anak perempuan. Lalu Kecamatan Panakkukang sebanyak 39 anak, 20 anak laki-laki dan 27 anak perempuan. Terbanyak ketiga ada di Kecamatan Rappocini yakni 37 anak, 21 anak laki-laki dan 16 anak perempuan.

Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya pada 2017 lalu yang hanya 141 anak, 64 anak laki-laki dan 77 anak perempuan. Tiga kecamatan itu tetap menempati warga dengan kelahiran tanpa status bapak dalam akte kelahiran. Tamalate masih diurutan pertama dengan presentase  23 anak, 7 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Lalu Rappocini 16 anak, anak laki-laki 7 orang, dan perempuan 9 orang. Sementara Panakkukang sebanyak 15 anak, 6 anak laki-laki dan 9 anak perempuan.

Fadiah, Direktur Lembaga Perlindungan Anak Sulsel menerangkan dari dampak terburuk dari kawin anak adalah  sulitnya memenuhi hak  identitas ayah dalam dokumen kependudukan negara. Anak lalu menjadi korban berikutnya dari perkawinan di bawah umur. Secara psikologis, ini tentu berdampak pada anak.

Cara yang bisa dilakukan adalah orangtua mengurus surat keterangan nikah untuk dicatat di KUA.”Tapi simalakama jadinya. Sepertinya ada jalan untuk memperbaiki manakala orangtua sudah menguruskan surat nikahnya,”Fadiah menerangkan.

Menurutnya, akan muncul persepsi negatif dari masyarakat terhadap anak yang tidak terlampir nama bapaknya. Masyarakat akan menganggap anak tersebut lahir tanpa bapak. Sehingga secara pribadi, Fadiah menaruh harapan besar kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan agar anak yang lahir dari pernikahan ilegal tetap bisa memiliki nama ayah dalam akte kelahirannya.

Walau diakuinya tidak gampang untuk sampai pada kebijakan itu. Perlu kerja keras koalisi perlindungan anak dan perempuan di Sulsel untuk mendorong hal ini. Sebab akte kelahiran kata Faidah sesuatu hal yang tidak bisa ditawar.”Akte itu hak anak, bahkan Unicef menyebutnya hak anak yang pertama dan utama,”tutup Faidah.

Siapa Turun Tangan ?

Aktivis untuk perlindungan perempuan dan anak di Makassar sepakat bahwa perkawinan anak hanya bisa dicegah jika semua pihak membuka mata dan mau melakukan intervensi untuk melindungi anak, utamanya anak perempuan dari praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia(HAM) ini.

Mengentaskan kemiskinan perlu dilakukan, sebab kondisi ekonomi yang rapuh menjadi  motivasi beban orang tua bisa lebih ringan jika menikahkan anak-anak mereka.Membuka kesempatan yang lebih besar lagi bagi anak-anak untuk bisa tetap berada di bangku sekolah,serta membuka ruang untuk mendiskusikan kembali tradisi atau praktek kebudayaan yang melestarikan perkawinan anak.

Direktur Institute of Community Justice, Sunem Fery Mambaya menyebut ketiga poin di atas adalah berbagai upaya yang bisa dilakukan agar praktek kawin anak bisa ditekan. Dan kerja-kerja pencegahan kawin anak hanya bisa berjalan dengan efektif jika multi stakeholder sama-sama mendorong itu.

“Tidak bisa dikerjakan hanya orang tua saja, masyarakat saja, pemerintah saja. Tapi semua lapisan harus berbicara soal kawin anak. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus mendorong dengan regulasi,”kata Fery sapaannya saat ditemui di kantornya Jalan  pada awal Februari lalu.

Pada bidang kesehatan, pendidikan, hukum, agama dan lain-lainnya, kawin anak harus dibumikan. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan kawin anak, bahaya  bagi kesehatan dan berbagai masalah dan resiko hukum yang ditimbulkan jika kawin anak tetap dibiarkan terjadi.

“Kadang-kadang kita tidak menyadari sebagai orang tua telah berperilaku tidak adil kepada anak, merenggut hak-hak anak. Bahkan tidak menyadari apa yang kita lakukan adalah perilaku koruptif dalam kawin anak yag sebenarnya merupaka kejahatan,”tambahnya.

Pengurus Yayasan Rumah KitaB di Makassar, Mulyani Hasan menyebut celah-celah untuk pencegahan kawin anak melalui peraturan yang ada bisa dilakukan dengan pengetatan umur saat pernikahan. Pemda, KUA dan PA menurutnya adalah pihak yang paling bisa bertanggungjawab.

Selain itu memastikan adanya saksi yang tidak palsu saat PA mengekuarkan dispensasi. Memberikan penegasan adanya pidana  dalam manipulasi umur anak juga harus dilakukan.”Ini semua perlu keterlibatan Pemda, Kementerian Agama(Kemenang), PA, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan orang tua itu sendiri,”kata Yani panggilan Mulyani.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DP3A) Kota Makassar dalam kerja-kerja perlindungan perempuan dan anak melibatkan organisasi perangkat daerah dan lembaga lintas sektor terkait upaya menekan pernikahan dini atau usia dini. Pencegahan dan penangana kawin anak juga dilakukan berbasis RT/RW melalui Shelter Warga.

Kepala Dinas(Kadis) DP3A Makassar, Tenri A Palallo mengatakan shalter kelurahan adalah program inovasi baru untuk menciptakan kota dunia yang nyaman untuk perempuan dan anak. Melibatkan warga dan tokoh masyarakat untuk mencegah dan melindungi perempuan dari kekerasan dan penelantaran anak, termasuk kawin anak.

“Jadi tim shelter warga dibekali kemampuan melalui pelatihan pengelolaan agar mampu menanggulangi persoalan perempuan dan anak berbasis RT/RW, di mana diutamakan penyelesaian dengan pendekatan persuasif,” ungkap Tenri A. Palallo. Termasuk kata dia, banyak akad nikah kawin anak yang batal dilangsungkan setelah mendapat arahan dari pengurus shelter di kelurahan.

Uji coba shalter warga awalnya dilakukan di lima kelurahan yakni Manggala, Tamamaung,Maccini Parang, Pannampu dan Maccini Sombala. Belakangan, tepatnya tahun 2016 shalter warga direplikasi di Kelurahan Batua. Keberhasilan uji coba tesebut lalu di tahun 2017 dikembangkan lagi di 8 ke lurahan yakni Pattingaloang, Tabaringan, Daya,Bira Sudiang Raya, Kapasa, Malimongan Tua,Malayu Baru.

Tahun 2018 shalter warga dikembangkan lagi di delapan keluarahan. Sehingga shalter warga saat ini tersebar di 22 kelurahan. “DP3A bersama organisasi dan aktivis perempuan terus bergerak massif untuk mengendalikan berbagai persoalan perempuan dan anak, sosialisasi pencegahan kawin anak kita terus lakukan,” tutup Tenri.

Oleh: Rahma Amin

Penulis adalah editor di Harian Radar Makassar, Aktifis Perempuan & Anak sekaligus anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar.

Melepas Tentara yang Belum Terlatih

DALAM acara “Pelatihan Program Berpihak: Penguatan Kapasitas Lembaga Keagamaan dan Pesantren untuk Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak” di Hotel Bukit Indah Cianjur, Pak M. Noor bercerita mengenai pengalamannya selama menjadi hakim di Pengadilan Agama.

Banyak sekali kasus yang Pak M. Noor tangani, khususnya yang terkait dengan dispensasi nikah. Dalam menangani kasus-kasus tersebut, tentu banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum mengeluarkan keputusan. Ia bercerita, misalnya, “Suatu hari seorang ibu datang kepada saya di pengadilan agama sambil menangis membawa anak perempuannya untuk meminta dispensasi nikah, apakah saya akan mengambil keputusan berdasarkan air mata ibu tersebut? Tentu saja tidak.”

Suatu saat datanglah seorang ayah yang membawa anak laki-lakinya untuk meminta dispensasi nikah. Pak M. Noor tidak menanyakan hal-hal yang berat-berat atau yang muluk-muluk. Ia hanya menanyakan hal-hal yang sederhana, misalnya, “Pak, anak bapak ini kalau tidur, ketika pagi tiba ia bangun sendiri atau dibangunin?” Dijawab, “Dibangunin, Pak.” “Kalau shalat masih disuruh atau shalat atas kesadaran sendiri?” Dijawab, “Masih sering disuruh, Pak.” Kemudian Pak M. Noor bilang, “Kalau begitu, Pak, saya tidak berani mengeluarkan dispensasi. Kalau saya tetap mengeluarkan dispensasi, itu sama seperti saya melepas seorang tentara yang belum terlatih dan belum siap tempur ke medang perang. Dan itu artinya saya menjerumuskannya ke dalam bahaya. Saya berdosa, apakah bapak mau menanggung dosa saya?”

Menurut Pak M. Noor, alasan yang sering disampaikan orangtua untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya adalah, “Anaknya sudah baligh, Pak.” Harus dijelaskan dengan tegas, kita mau menentukan usia ideal perkawinan itu berdasarkan baligh atau berdasarkan rusyd? Sementara di dalam al-Qur`an usia pernikahan sangat terkait dengan rusyd.

Ada lagi kejadian lucu, suatu ketika seseorang datang kepada Pak M. Noor di Pengadilan Agama untuk meminta isbat nikah. Orang itu bilang, “Pak, saya sudah menikah secara agama, tinggal secara negara.” Pak M. Noor bilang, “Ya sudah, tidak usah datang ke sini, karena di sini adalah pengadilan agama bukan pengadilan negara.”[]

Sayyid Qutb dan Ma’alim fi al-Thariq

Ditulis oleh Ulil Abshar Abdalla untuk Seri I Diskusi Radikalisme dalam kitab Ma’alim fi al-Thariq oleh Sayyid Qutb, yang diselenggarakan  Rumah Kitab bekerjasama dengan Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan.

Ma’alim fi al-Thariq (selanjutnya Ma’alim) adalah pamflet yang ditulis oleh Sayyid Qutb saat ia di dalam penjara, dan terbit pertama kali pada 1964. Pamflet ini merupakan salah satu karya penting Sayyid Qutb karena ia dianggap meletakkan landasan pandangan dunia bagi gerakan-gerakan Islam radikal yang muncul di Mesir pada era setelah 60an. Qutb mati diieksekusi pada 1966, persisnya pada 29 Agsutus. Saya mengenal buku ini pertama kali pada 1985. Buku ini dihadiahkan kepada saya oleh Kiai Sahal Mahfudz, salah satu guru saya di Kajen.

Membaca Ma’alim adalah membaca sebuah manifesto dari sebuah gerakan atau pemikiran yang belakangan kita sebut sebagai Islam radikal. Jika kita hendak mengetahui paradigma dan cara berpikir gerakan ini, maka buku Qutb itu bisa menjadi pemandu yang sangat baik. Buku ini mendedahkan kepada kita pandangan dunia para aktivis Muslim radikal di zaman modern. Meskipun kita tahu bahwa gerakan-gerakan Islam radikal tidaklah monolitik, dan di dalamnya terdapat pertengkaran yang keras sekali (memakai ungkapan Quran: tahsabuhum jami’an wa qulubuhum syatta – engkau kira mereka satu, padahal hati mereka tercerai-berai, saling tengkar), tetapi mereka, dengan segala keragamannya, memiliki paradigma berpikir yang sama.

Selain itu, membaca Ma’alim fi al-Tariq juga memberikan kenikmatan tersendiri. Dia bukan saja ditulis oleh seorang ideolog yang melihat dunia dengan kaca mata hitam putih, melainkan juga oleh seorang kritikus sastra dan penyair. Sebagaimana kita tahu, Sayyid Qutb adalah man of letters, seorang pecinta sastra dan penulis puisi yang indah. Dia menulis sebuah kumpulan puisi berjudul “Al-Shathi’ al-Majhul” (Pantai yang Tak Dikenal), berisi puisi-puisi yang ia tulis antara 1925-1934. Ketika pertama kali membaca buku Ma’alim ini sewaktu masih di pesantren di Kajen dulu, di 80an, saya terpeson oleh dua hal dalam buku ini: pertama oleh cara Qutb melihat dunia: cara pandangan yang manichaean: gelap dan terang, benar dan salah; dan kedua, oleh kualitas bahasanya yang mengaumkan. Qutb menulis dengan bahasa Arab yang cemerlang, hidup, elegan, dan penuh dengan tenaga. Saya kira, salah satu daya tarik tulisan-tulisan Qutb secara umum bukan saja terletak pada isi pikirannya, melainkan juga pada kualitas literernya. Tak banyak ideolog Muslim radikal yang mampu menulis dengan kecemerlangan literer seperti pada Sayyid Qutb. Saya kira, Qutb adalah contoh satu-satunya.

Ada enam tema besar yang menjadi pusat perhatian Qutb dalam seluruh tulisannya (saya mengutip ini dari Ibrahim Abu Rabi’)[1]: puisi dan sastra, teori estetika Quran, filsaat tentang keadilan sosial, sejarah/sosiologi agama, tafsir Quran, dan hubungan Islam dengan Barat.

Sayyid Qutb hidup dalam sebuah fase sejarah di Mesir yang penuh dengan pergolakan melawan penjajahan Inggris di sana. Meski belakangan Qutb kita kenal melalui ide-idenya yang sangat anti-Barat, tetapi Qutb menampakkan simpati yang besar pada ideologi nasionalisme dan konstitusionalisme (dusturiyyah) – dua gagasan besar yang berasal dari Barat. Dia adalah simpatisan Partai Nasional (al-Hizb al-Wathani) yang sangat anti-Inggris. Dia juga mengagumi puisi-puisi penyair nasionalis Mesir Ali al-Ghayati yang menerbitkan antologi berjudul Wathaniyyati (Kebangsaanku). Karena puisinya ini, al-Ghayati, bersama sejumlah aktivis lain, diusir dari Mesri dan tinggal sebagai eksil selama puluhan tahun di Swiss. Sayyid Qutb menampakkan ketidaksukaan pada seorang penyair besar Mesir Ahmad Shauqi karena yang terakhir ini menampakkan simpati kepada kerajaan yang pro-Inggris, berhadapan dengan gerakan-gerakan nasionalis yang anti kekuasaan kolonial.

Tema Islam dan Barat yang menjadi salah satu tema besar dalam tulisan-tulisan Qutb sebetulnya telah muncul sejak dini dalam kehidupan Qutb. Sebagaimana ia ceritakan dalam biografinya yang berjudul Thiflah Min al-Qaryah (Anak Desa)[2], keluarga Qutb sempat menghadapi dilema kecil saat mau mengirimkan anak mereka ke sekolah: Apakah ke sekolah tradisional yang disebut kuttab atau ke madrasah modern yang dipandang akan mengantar si kecil Qutb ke masa depan yang lebih baik. Keluarga Qutb akhirnya mmutuskan untuk mengirimnya ke sekolah modern. Belakangan, Qutb sempat menempuh studi universitas modern Darul ‘Ulum di Kairo, dan kemudian dilanjutkan ke studi lebih lanjut di Amerika Serikat selama dua tahun. Dengan kata lain, sejak awal Qutb menempuh trajektori pendidikan modern, bukan madrasah tradisional. Qutb adalah anak kandung modernitas, dan sangat akrab dengan tema-tema modern: nasionalisme, konstitusionalisme, demokrasi, sains, dsb.

Perubahan Qutb dari sosok nasionalis menjadi ideolog Islam radikal tidaklah terjadi secara mendadak. Titik balik yang cukup definitif dalam kehidupan Qutb, saya kira, terjadi setelah Gamal Abdul Nasser berhasil merebut kekuasaan melalui sebuah revolusi pada 1952. Nasser mendapatkan dukungan popular yang cukup luas karena dia dipandang sebagai kekuatan anti-monarki di Mesir. Ikhwanul Muslimin, gerakan di mana Qutb juga ikut bergabung, semula memberikan dukungan kepada revolusi Nasser ini. Tetapi belakangan hubungan Nasser dan Ikhwan memburuk karena ada dugaan upaya pembunuhan oleh aktivis Ikhwan atas Nasser pada 1954. Setelah itu, Nasser melalukan pem pemberangusan besar-besaran atas Ikhwan dan memenjarakan aktivis-aktivisnya, termasuk Sayyid Qutb. Radikalisasi Qutb, menurut sejumlah pengamat, terjadi di dalam penjara Nasser ini. Di penjaralah Qutb menyelesaikan dua karya penting: yang pertama adalah tafsir Fi Zilal al-Quran[3], dan kedua adalah Ma’alim fi al-Thariq. Kita sebetulnya sudah menjumpai nada radikal jauh sebelum Qutb menulis Ma’alim, yakni dalam tafsir Fi Zilal. Jika kita baca tafsiran Qutb atas Surah al-Taubah, misalnya, kelihatan sekali nada radikal Qutb dalam memahami konsep jihad – salah satu tema besar dari surah itu.

Ma’alim dibuka dengan sebuah statemen yang sangat “gloomy”: Taqif al-Basyariyyat al-yaum ‘ala haffat al-hawiyah. Dunia saat ini, kata Qutb, sedang berada di ambang kehahancuran. Ini bukan kehancuran karena ancaman dinosaurus atau yang lain, melainkan ancaman yang datang dari sebuah sebab yang jauh lebih serius: yaitu krisis nilai (iflas fi ‘alam al-qiyam). Krisis ini terjadi di dunia Barat. Kritik Qutb atas Barat yang demokratis sangat menarik. Dia, antara lain, mengatakan: Barat yang demokratis akhirnya tak bisa menghindarkan diri dari “jampi-jampi” komunisme Timur yang menyelundup ke Barat lewat sosialisme. Bagi Qutb, sosialisme di Barat (dalam bentuk demokrasi-sosial mungkin?) adalah pertanda kebangkrutan demokrasi di Barat. Sementara itu, krisis serupa, menurut Qutb, juga terjadi di Blok Timur (Uni Soviet dan negeri-negeri satelitnya). Apa yang oleh Qutb disebut dengan krisis nilai di Blok Timur itu terjadi ketika janji-janji keadilan yang dinubuatkan oleh komunisme ternyata mengalami kebangkrutan. Alih-alih menciptakan keadilan, komunisme justru melahirkan kelas sosial baru, kelas para aparat partai, yang menjadi penindas baru. Baik kapitalisme di Barat maupun sosialsme di Timur, dua-danya di mata Qutb telah mengalami jalan buntu.

Solusi yang diajukan oleh Qutb adalah: kepemimpinan dunia baru. Dalam bagian pembukan pamdfletnya ini, dengan tegas Qutb mengatakan: la budda min qiyadah li al-basyariyyah jadidah! Ini bukanlah pertama-tama kepemimpinan politik, melainkan kepemimpinan dalam hal nilai-nilai, kepemimpinan moral. Kepemimpinan semacam ini hanya bisa diberikan oleh Islam. Sebab kepemimpinan di tangan ideologi-ideologi sekuler yang lain telah menunjukkan kegagalan.

Saya kira, kerangka berpikir Qutb semacam ini menjadi ilham bagi gerakan-gerakan kebangkitan Islam di dekade 80an yang salah satu semboyan besarnya ialah: Al-Islam huwa al-hall, Islam adalah sebuah solusi. Qutb lah yang membangun sebuah paradigma yang belakangan menjadi sangat populer di kalangan aktivis Muslim yang biasa disebut dengan kaum haraki, yaitu paradigma kegagalan Barat dan Timur serta keharusan Islam sebagai alternatif atas keduanya. Tetapi, pemikiran Qutb tidak hanya berhenti di sini. Islam tak bisa menunaikan tugas untuk mengemban kepemimpinan baru jika tak memenuhi syarat-syarat pokok. Dalam pandangan Qutb, umat Islam, dalam keadaannya sekarang, jelas tak layak menjadi pemimpin moral bagi dunia Baru, sebab mereka telah meninggalkan prinsip pokok dalam Islam, yaitu al-hakimiyyah: bahwa segala hal di dunia ini harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Umat Islam saat ini, di mata Qutb, telah terjatuh kembali ke dalam situasi jahiliyyah – jahiliyyah modern di abad ke-20. Masyarakat yang terjebak dalam kegelapan semacam ini harus dibangunkan terlebih dahulu, apa yang oleh Qutb disebut sebagai al-ba’ts. Penggunaan istilah ini tentu langsung mengingatkan kita pada partai sosialis Arab yang belakangan berkuasa di Irak dan Syria: Partai Ba’ts. Di sini, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Qutb, lepas dari kritik-kritiknya terhadap sosialisme Blok Timur, memiliki simpati yang besar pada komunisme dan sosialisme.

Dengan kata lain, umat Islam haruslah dibangunkan dulu sebelum mereka layak memikul tugas moral sebagai pemimpin dunia baru. Kebangunan ini hanya bisa dicapai jika umat Islam menyadari bahwa mereka, saat ini, telah terjerembab dalam kegelapan jahiliyyah karena telah meninggalkan doktrin penting dalam Islam, yaitu al-hakimiyyah. Konsep hakimiyyah sebagaimana dipahami oleh Qutb ini telah mengilhami gerakan-gerakan Islam belakangan. Tidak hanya kelompok-kelompok radikal, bahkan kelompok-kelompok Islam yang bisa kita sebut moderat pun sebetulnya menyimpan simpati yang cukup mendalam kepada gagasan Qutb ini. Munculnya gerakan penerapan syariah di era modern sekarang ini, sedikit banyak, medapatkan ilham dari teori hakimiyyah seperti dikenalkan mula-mula oleh Qutb. Inti gagasan ini ialah bahwa manusia haruslah tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Ketundukan itu tercermin manakala manusia memakai hukum Tuhan sebagai satu-satunya hukum yang mengatur kehidupan mereka.

Lalu, bagaimana kebangkitan ini bisa dicapai? Bagaimana agar umat Islam tersadar dari tidur panjangnya dan siuman untuk menyadari kondisi jahiliyyah yang meliputi seluruh kehidupan mereka? Di sini, lagi-lagi, Qutb mengajukan sebuah gagasan yang menunjukkan kemiripan dengan partai-partai komunis di mana-mana. Qutb mengatakan, bahwa kebangunan dan kebangkitan umat Islam hanya bisa dicapai jika ada kelompok kecil dan elit yang memikul tugas ini. Inilah kelompok elit yang oleh Qutb disebut dengan thali’ah atau kelomopok avant-garde atau garda depan. Mereka inilah pembawa obor “pencerahan” yang akan menyadarkan dan membangunkan umat Islam dari tidur pajangnya. Tugas yang harus segera dilakukan adalah mencetak kelompok kecil-elit ini. Qutb menulis Ma’alim ini dengan tujuan yang jelas: Ia mau mencetak generasi elit yang menjadi pelopor kebangkitan dunia Islam untuk menyiapkan kemepimpinan dunia Baru. Kelomok kecil ini adalah mirip dengan kekuatan militan-revolusioner dalam konsepsi revolusi komunis.

Kelompok elit ini oleh Qutb disebut sebagai generasi Qurani yang unik – jilun qur’aniyyun faridun. []

[1] Sebagaimana dikutip oleh Sayed Khatab dalam The Political Thought of Sayyid Qutb (2006), hal. 60.

[2] Dalam halaman persembahan buku ini, Qutb menyebut secara khusus Taha Husein, sosok yang melalui autobiografinya al-Ayyam telah mengilhaminya untuk menulis autibiografi ini.

[3] Prof. Yvonne Y. Haddad dari Universitas Georgetown, dalam sebuah percakapan pribad beberapa tahun lalu di Washington Dc, menyampaikan informasi yang menarik: Sebetulnya tafsir Fi Zilal tidaklah ditulis sendiri oleh Qutb, melainkan oleh sebuah tim yang terdiri dari simpatisan Qutb dalam gerakan Ikhwan sendiri.

Pemutaran Film “Memecah Kawin Bocah” di Cardno Gathering

Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, tanggal 13 Maret 2019, Rumah KitaB mendapatkan undangan dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), salah satu project Cardno, untuk memutar film produksi Rumah KitaB, Memecah Kawin Bocah di ruang K-Hub, AIPJ2.

 

Rumah KitaB diwakili oleh Fadilla Putri selaku Program Manager untuk menjelaskan secara singkat latar belakang film yang ditayangkan. Dari Rumah KitaB hadir pula Achmat Hilmi, Manajer Kajian dan Advokasi, dan Seto Hidayat, Staf Media dan Desain. Dalam kesempatan itu, sekitar 100 peserta hadir, yang terdiri dari staf Cardno, AIPJ2, KIAT, dan project-project Australia Aid lainnya yang berada di bawah naungan Cardno.

 

Pada kesempatan ini, selain Rumah KitaB, juga ditayangkan sebuah video singkat dari KIAT yang bercerita tentang seorang perempuan yang bekerja sebagai mandor pekerjaan proyek infrastruktur. Menurutnya, banyak yang memandang sebelah mata dirinya karena pekerjaan mandor adalah pekerjaan laki-laki. Namun, dia berhasil untuk membalikkan perspektif tersebut.

 

Setelah itu, Rumah KitaB menayangkan film Memecah Kawin Bocah versi pendek, yaitu sekitar 12 menit. Film ini merupakan bagian dari penelitian Rumah KitaB yang berlangsung selama 2 tahun di 5 provinsi di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk meneliti perkawinan anak dari perspektif yang berbeda, yaitu faktor-faktor penyebab dan aktor yang terlibat, dibandingkan melihat dari sisi dampak negatifnya. Film ini juga berupaya untuk memberikan ‘harapan’, bahwa di balik kompleksnya permasalahan, sudah ada upaya-upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah daerah, CSO, maupun lembaga pendidikan untuk mencegah praktik tersebut.

 

Film ini merupakan rangkuman dari hasil temuan penelitian yang sangat kompleks, menghasilkan empat temuan utama. Pertama, perkawinan anak terjadi karena perubahan ruang hidup yang menyebabkan kemiskinan struktural. Kedua, perkawinan anak terjadi karena tidak seimbangnya relasi gender antara perempuan dan laki-laki, yang menyebabkan anak perempuan lebih rentan mengalaminya. Ketiga, perkawinan anak terjadi karena adanya peran dari kelembagaan formal maupun nonformal. Terakhir, perkawinan anak terjadi karena adanya argumentasi-argumentasi keagamaan yang digunakan sebagai justifikasi untuk mengawinkan anak di bawah umur.

 

Setelah film selesai ditayangkan, ada sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Lia Marpaung selaku GEDSI Manager bersama Craig Ewers, AIPJ2 Team Leader dan Fadilla Putri, Program Manager Rumah KitaB.

 

Salah satu pertanyaan menarik yang muncul adalah, apakah sudah ada upaya pencegahan yang dilakukan melalui pendekatan kebudayaan. Program BERDAYA, kerja sama Rumah KitaB dan AIPJ2, merupakan program pencegahan perkawinan anak dengan pendekatan bekerja bersama komunitas, yang terdiri dari tokoh formal dan nonformal, orangtua, dan remaja. Melalui program ini, BERDAYA melakukan penguatan kapasitas para pihak tersebut, salah satunya dengan menyampaikan fikih-fikih alternatif yang berpihak pada anak perempuan. Hal ini merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap pencegahan perkawinan anak karena Rumah KitaB memiliki kekuatan yang cukup besar dalam pembacaan teks keagamaan menggunakan metode Maqashid Syariah.

 

Setelah sesi tanya jawab selesai, acara ditutup dengan makan siang dan networking.

 

Link film:

Merebut Tafsir: Membaca pelemahan Perempuan Jawa, Minang dan Indonesia Timur paska Kolonial.

Oleh Lies Marcoes

Paska Kolonial, perempuan Jawa secara sosial politik diuntungkan oleh infrastruktur politik jajahan yang menyediakan kemungkinan-kemungkinan bagi mereka untuk berkembang, Perempuan Minang adalah satu kelompok yang memberi sumbangan besar bagi Indonesia paska Kemerdekaan dalam mengisi bidang-bidang yang menunjukkan kecerdasan mereka, jurnalistik, diplomasi, ilmu pengetahuan, dan organisasi. Sementara perempuan dari Indonesia Timur, mereka mendapatkan peluang itu berkat orgaisasi-organisasi Gereja (Katolik atau Protestan) dan Ormas Islam utamanya Muhammadiyah dan organisasi Islam lokal yang berafiliasi ke NU dalam menyediakan infrastruktur pendidikan, dan jaringannya sehingga mereka bisa sekolah ke Jawa dan pulang menjadi pelopor perubahan.

Namun politik bumi hangus yang dikembangkan oleh politik Orde Baru paska peristiwa 65, menghancurkan hampir satu generasi perempuan terdidik di Jawa, Indonesia Timur dan Minang. Guru-guru perempuan yang begitu berharga nilainya bagi pembangunan di wilayah wilyah kepulauan Indonesia Timur, digulung oleh politik kebencian terhadap ideologi terlarang (PKI Gerwani) dan menghukum mereka tanpa ampun. Di Jawa pemulihan luka dan kehancuran satu generasi perempuan terdidik yang tergabung dalam organisasoi Gerwani bisa segera teratasi dengan politik pembangunan untuk perempuan. Universitas-universitas dengan cepat menutup kesenjangan melalui berbagai proyek pembangunan ekonomi meskipun perempuan tak terkalkulasi kecuali sebagai istri dan dalam organisasi sejenis PKK.

Namun ini tidak terjadi di wilayah Timur. Pembangunan bergerak super lambat di sana. Upaya untuk pulih tak mampu membangkitkan ketertinggalan yang disebabkan hilangnya guru-guru cerdas perempuan terdidik dari wilayah mereka.

Sementara untuk Perempuan Minang. Persoalan lebih berat lagi. Politik Orde Baru Paska PRRI menghancurkan modal sosial yang luar biasa kuat yaitu budaya berpikir dan debat serta berorgaanisasi. Politik Orde Baru mematikan inti kekuatan perempuan yaitu kemandirian, berubah menjadi perempuan yang kehilangan kemandiriannya, mereka tergantung kepada suaminya atau sebagai istri. Seluruh proyek bantuan Orde Baru tak memandang peran perempuan kecuali untuk PKK, Dharma Wanita. Pada waktu yang bersamaan, para intelektual lari ke Jakarta karena hanya dengan cara itu mereka bisa bertarung gagasan, sementara di lokal, tak terjadi hal serupa, yang ada bertarung posisi sebagai pegawai negeri, satu-satunya sumber ekonomi yang masih memadai untuk bisa hidup layak neski memasung kreatifitas berpikir.

Kekuatan budaya yang lahir dari pemikiran lokal “alam takambang jadi guru” tak berhasil melahirkan gagasan-gagasan baru karena hukum adat mengalami stagnasi. Perguruan-perguruan Islam melemah dengan sendirinya ketika organisasi Islam pun tunduk pada politik Islam Orde Baru yang diserahkan otoritasnya kepada MUI.
Jadi jika sekarang orang bertanya mengapa perempuan begitu gandrung kepada atribut-atribut keagamaan atau pandangan umum menjadi semakin fundamentalis, tak perlu hanya menunjuk pada makin meluasnya gagasan fundamentalisme agama, tapi kita juga perlu bertanya pembangunan infrastruktur perubahan sosial yan seperti apa yang mampu membangun otonomi perempuan yang kini masih ada? #SelamatHariPerempuanInternasional

Image source: https://nasional.sindonews.com/read/1299203/15/gerakan-perempuan-indonesia-dari-masa-ke-masa-1524130561