Pos

Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran

La Ode Munafar menyelipkan bisnis lewat gerakan Indonesia Tanpa Pacaran yang digagasnya

tirto.id – “Saya memutuskan pacar dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ucap seorang pemuda di depan peserta seminar Anti Pacaran pada Minggu ketiga Mei 2018.

Mengenakan kemeja putih dipadu celana hitam dan topi, ia sempat menarik napas sebelum menyatakan ikrar tersebut. Sementara puluhan perempuan di ruangan itu—semuanya memakai jilbab—tergelak sembari tepuk tangan dan mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponsel.

La Ode Munafar, penggagas gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, menyaksikan momen tersebut. Ini bukan kali pertama Munafar menjadi saksi. Di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, medio Januari 2018, Munafar juga menyaksikan gadis asal Indra Giri yang sudah tiga tahun pacaran memutuskan pacarnya melalui sambungan telepon, di hadapan 800 peserta seminar. Sumpah gadis itu disambut pekikan takbir dan tepuk tangan peserta.

Dengan narasi sebanyak empat paragraf, akun Facebook resmi ITP ingin menyampaikan bahwa gerakan ITP di Kota Lubuk Linggau telah berhasil membuat peserta sadar dan putus tanpa paksaan. Lalu menyebutkan satu persatu dampak negatif pacaran seperti kerugian waktu yang terbuang sia-sia, tenaga terkuras, merusak karakter cinta, pacaran berefek pada tindakan kriminalitas, memengaruhi kesuksesan, pengaruh terhadap prestasi, serta pengaruh pacaran terhadap akhirat. Intinya, pacaran itu merugikan.

Gerakan ini menyasar pelajar dan mahasiswa—kelompok usia yang labil di tengah pencarian identitas dan masa depan. Digagas pada 7 September 2015, gerakan ini mengklaim “didukung oleh organisasi dakwah sekolah dan kampus se-Indonesia.” La Ode Munafar, penggagasnya, adalah anak muda dari Sulawesi Tenggara dan kuliah di salah satu kampus di Yogyakarta.

Sebagaimana sebuah gerakan butuh narasi gagasan, Munafar menawarkannya lewat buku-buku yang ditulisnya, dan diterbitkan oleh penerbit miliknya bernama Gaul Fresh. Ia mengklaim telah menulis 62 judul buku, 50 persen di antaranya berisi perkara cinta; sebagian lain adalah motivasi.

Salah satu buku laris yang dirilis awal April 2016 berjudul Indonesia Tanpa Pacaran. Buku ke-55 Munafar ini ditulis khusus sebagai panduan anggota ITP, yang tersebar di seluruh Indonesia, agar terhindar dari “budaya rusak pacaran.” Semula buku ini diberikan gratis bagi anggota ITP.

Buku itu memuat 6 pokok gagasan: 1) Daya rusak pacaran yang dahsyat bagi generasi muda; 2) Sistem pergaulan dalam Islam; 3) Langkah ekspresi cinta yang mulia; 4) Berjuang dengan dakwah menuju Indonesia Tanpa Pacaran; 5) Pacaran sebagai musuh bersama; dan 6) Konsep masyarakat Indonesia Tanpa Pacaran.

Sejalan gerakan ini menjaring banyak pengikut, buku Munafar itu lantas dipakai sebagai “fasilitas” yang didapatkan anggota baru ITP, sebulan setelah buku itu dirilis. Pendaftar dikenakan biaya Rp100 ribu untuk mendapatkan buku panduan tersebut. Alasannya, banyak orang yang “tidak serius berjuang dan berubah” lewat gerakan tersebut.

Di samping buku, anggota ITP mendapatkan tujuh fasilitas lain, termasuk “member card IndonesiaTanpaPacaran”, mendapatkan tausyiah (kajian) lewat grup chat WhatsApp, berhak mengikuti “kopi darat atau kumpul bareng”, serta mendapatkan diskon 20 persen setiap pembelian produk, seperti buku terbitan Gaul Fresh, kaos, topi, suvenir, yang bekerjasama dengan gerakan tersebut atau sebagian besarnya adalah bisnis yang dijalankan La Ode Munafar.

Pada Januari 2018, biaya pendaftaran anggota ITP naik menjadi Rp180 ribu per orang, dengan berbagai fasilitas dan diskon yang sama. Muanfar mengklaim bahwa gerakan Indonesia Tanpa Pacaran kini memiliki 20 ribu anggota di 80 daerah di Indonesia.

Manyasar Usia Labil & Perempuan

La Ode Munafar mengatakan gerakan ITP menyasar pengikut dan anggota dari kelompok usia 15-25 tahun. Pacaran, menurutnya, hanya masalah sesat “yang menggerogoti anak muda”. Karena itu perlu gerakan Indonesia Tanpa Pacaran untuk memberi informasi sebanyak-banyaknya agar kelompok usia itu kuat dan bisa mengontrol hawa nafsu, ujar Munafar.

Meski pengikut gerakan ini dari laki-laki dan perempuan, tetapi pesan atau narasi yang dikampanyekan lebih banyak ditujukan bagi para pengikut perempuan, baik di media sosial maupun acara kopi darat.

Salah satu contohnya ketika Munafar membangun narasi mengenai seorang perempuan yang telah jatuh cinta buta kepada pria. Pokoknya jatuh cinta seperti kena pelet, kata Munafar. Cerita ini diungkapkan Munafar pada menit 10.14 saat ia mengisi kegiatan dakwah di SMA Negeri 1 Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah.

“Kalau wanita sudah ditaklukkan oleh laki-laki, Anda bisa membuat wanita mengejar-ngejar Anda karena kebodohan Anda. Dia mencintai Anda karena sesuatu yang tidak jelas. Semakin digombal, dia semakin disukai, semakin dirayu semakin cinta, semakin ditipu semakin suka. Bagus toh rumusnya,” kata Munafar, disambut gelak tawa para pelajar.

Untuk meyakinkan para pelajar, Munafar menyelipkan cerita mengenai seorang pemuda SMA yang menghancurkan hati wanita. Suasana hening sejenak, lalu Munafar mengklaim bahwa si lelaki yang pernah diwawancarainya itu pernah “mencoba segala macam wanita.”

Perempuan rela membanting tulang untuk memfasilitasi para lelaki, tambah Munafar, bahkan sampai bulu ketiaknya rontok. Lagi-lagi guyonan seksis itu disambut tawa peserta.

Ujung-ujungnya, ia menyebut beberapa buku karyanya yang menyimpulkan bahwa wanita punya naluri kasih sayang yang sangat tinggi sehingga seorang wanita akan menjaga laki-laki.

Cerita yang disampaikan La Ode Munafar tampak meyakinkan pendengar, meski minim rujukan dan sangat mungkin ia membuat fabrikasi. Intinya, karena pacaran seluruhnya kisah penderitaan, solusi yang ditawarkan adalah melarang pacaran.

Infografik HL Indepth Indonesia Tanpa Pacaran

Sekalian Berjualan lewat Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran

Melalui Indonesia Tanpa Pacaran, La Ode Munafar agaknya paham bagaimana memantapkan ceruk pasar di tengah masyarakat Indonesia yang kian konservatif pada saat kajian-kajian keagamaan, lewat lembaga-lembaga dakwah, menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa.

Melalui Indonesia Tanpa Pacaran, anggotanya bisa membayar Rp185 ribu untuk mendapat akses berjualan aksesoris seperti stiker, pin, gantungan kunci, topi, kaos, dan kerudung ITP. Mereka juga berhak masuk ke jejaring semua media sosial resmi ITP seperti grup Facebook, Telegram, Line, dan Fanpage. Munafar juga menyediakan sewa dan jual gaun pengantin syar’i serta jual suvenir dan undangan. Anggota ITP juga bisa menjadi reseller buku-buku terbitan Gaul Fresh.

Saat kami menanyakan perkara bisnis di belakang ITP, La Ode Munafar membantah bahwa komunitas ini untuk mencari keuntungan. Ia berdalih kegiatan ITP gratis bagi “teman-teman daerah,” sementara khusus anggota nasional membayar karena mendapatkan kartu anggota, buku, dan ikut dalam grup WhatsApp “untuk mendapatkan pembinaan khusus.”

Munafar berkata, dari royalti buku itu, ia bisa menggaji tim yang bekerja di ITP.

“Jadi sebenarnya untuk mencari keuntungan itu jauh dari kemungkinan. Buktinya, segala biaya ITP seperti ngurus yayasan pakai uang sendiri semua,” kata Munafar

Berbeda dari pengakuan Munafar, seorang anggota ITP Sukoharjo menyatakan kegiatan regional seperti Kajian Bahasa Arab Muda atau disebut “Kabarmu” harus membayar Rp25 ribu per bulan. Sementara Kelompok Kajian Indonesia Tanpa Pacaran, yang digelar setiap minggu dan wajib diikuti oleh pengurus dan anggota ITP, memang tidak dipungut biaya sama sekali.

Aktivis perempuan Tunggal Pawestri, yang terlibat dalam kampanye anti-pernikahan anak, menilai bisnis yang dikemas bumbu agama bakal ramai pembeli. Seolah-olah ketika membeli dagangan tersebut, ujarnya, orang-orang akan meyakini para pembeli lebih dekat dengan pintu surga.

“Memang dari dulu yang namanya kapitalisme dan agama saling erat hubungannya. Saling menghidupi satu sama lain. Orang-orang mengambil keuntungan dari sebuah nilai atau paham yang banyak dipercayai orang,” kata Pawestri, awal Mei lalu.

Bila merujuk klaim anggota ITP sebanyak 20 ribu orang, Anda bisa mengalikan jumlah kepala itu dengan biaya pendaftaran antara Rp100 ribu dan Rp180 ribu. Hasil pendapatannya: antara Rp2 miliar sampai Rp3,6 miliar.

Narasi Nikah Muda

Fitri, perempuan asal Bandung, mengenal gerakan Indonesia Tanpa Pacaran melalui Facebook pada tahun lalu. Anggota keluarga besarnya melaksanakan pernikahan melalui taaruf. Merujuk pada panduan Islam, taaruf adalah tata cara perkenalan. Berbeda dari pacaran, taaruf melarang pasangan berdua-duaan. Taaruf wajib didampingi oleh keluarga pasangan.

Para sepupu Fitri memilih taaruf untuk menjauhi perbuatan zina dan mendapatkan pasangan terbaik untuk masa depan. Kenyataanya berbeda: para sepupunya menerima perlakuan diskriminatif seperti dilarang melanjutkan pendidikan.

“Mereka curhat ke sesama sepupu perempuan. Mereka enggak diizinkan melanjutkan pendidikan karena sudah repot mengurus toko bangunan suami dan anak. Ada yang DO. Ada yang nangis karena disuruh berhenti kuliah oleh suaminya karena enggak bisa membiayai kuliah,” kata Fitri.

Belajar dari pengalaman terdekat, Fitri mengatakan bahwa taaruf—yang dianjurkan gerakan Indonesia Tanpa Pacaran—”ternyata ada sisi buruknya”.

Menurut cerita Fitri, yang disampaikan kepada saya lewat pesan WhatsApp, para sepupunya melaksanakan taaruf selama 2-3 bulan, setelahnya menikah.

Fitri mengatakan narasi yang dibangun dalam gerakan Indonesia Tanpa Pacaran adalah menjustifikasi bahwa semua anak muda yang pacaran berdampak negatif, dan dari sana, gerakan tersebut mendapatkan keuntungan.

Fitri tak mau menjadi korban dari apa yang sudah dialami para sepupunya. Ia mantap menaruh hati kepada pria yang ia kenal sejak masa SMP.

“Sesama orang sudah sulit untuk saling percaya kalau hubungan antar-orang itu belum lama. Jadi, untuk percaya aja sudah sulit, apalagi buat menaruh hati buat calon pasangan,” kata Fitri.

Berbeda dari pengalaman Fitri, anggota ITP asal Palopo, Sulawesi Selatan, Nasar Al Ghazali menilai nikah muda dengan cara taaruf adalah “solusi untuk menghindari zina.” Setelah mengenal gerakan ITP pada 2017, ia ingin mendapatkan istri dengan cara taaruf.

Menurut Ghazali, pacaran merusak remaja seperti aborsi dan bunuh diri. Namun, ia tak bisa menjelaskan jumlah anak muda yang aborsi dan bunuh diri akibat dari pacaran.

Tunggal Pawestri berkata geram atas gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, yang tujuannya mengajak nikah muda lewat kampanye yang masif di sosial media, terutama di Instagram.

Ketika ada kelompok progresif yang memperjuangkan usia pernikahan di atas 18 tahun, pada saat yang sama, ada ribuan remaja berusia belasan atau menginjak 20-an tahun melakukan pawai gerakan Indonesia Tanpa Pacaran di Bekasi, April tahun ini.

Pawestri mengeluarkan pernyataan sarkasme untuk gerakan tersebut: “Enggak pacaran, langsung kawin aja. Nanti habis kawin, cerai, terus kawin lagi, cerai lagi.”

“Di kepala para remaja sudah mikir kawin. Padahal kita tahu pernikahan itu bukan main-main,” ujarnya.

Tak semua anak muda memang sepakat bahwa kampanye menikah muda sebagai solusi. Kampanye ini juga mendapatkan sorotan negatif saat Taqy Malik dan Salmafina Khairunnisa, simbol nikah mudah yang dielu-elukan di media sosial, malah bercerai dalam waktu singkat.

Berdasarkan laporan UNICEF dan BPS yang dirilis awal tahun 2016 berjudul “Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia”, Indonesia termasuk sebagai negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia dan menempati posisi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. Angka rata-rata nasional sebesar 25 persen, yang menunjukkan satu dari empat perempuan berusia antara 20-24 tahun pernah menikah sebelum usia 18 tahun.

Angka-angka ini sangat mungkin lebih besar dan lebih tinggi di dalam kenyataannya karena, demikian tulis laporan tersebut, “banyak dari perkawinan ini yang tersamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas usia 16 tahun atau tidak terdaftar.” Bahkan perkawinan usia muda rentan terjerat dalam kekerasan rumah tangga.

Bagi sebagian pembaca, sangat mudah terjebak pada debat tak berujung dengan gerakan ITP. Pertanyaannya: mengapa gerakan macam ITP telah menjaring lebih dari 600-an ribu pengikut di Instagram dan 400-an ribu pengikut di Facebook? Apakah ke depan kita akan melihat masyarakat kelas menengah Indonesia tambah konservatif dalam beragama?

Sumber: https://tirto.id/bisnis-dan-kontroversi-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-cK25

Menyambangi Ijab Kabul Pasangan Remaja di Bantaeng, Potret Buram Pernikahan Anak Sulawesi

Kontributor VICE menggali lebih dalam kisah dua remaja Bantaeng nekat menikah di usia belasan. Sayang, jalinan kasih Fitrah dan Syamsuddin tak seindah skenario film ‘Moonrise Kingdom’—sebab tekanan adat agar anak menikah lazim terjadi di Sulawesi.

Tak ada janur kuning terpancang di ujung jalan Sungai Calendu Kelurahan Letta, Kabupaten Bantaeng. Pun tak nampak kemeriahan pesta. Pernikahan pasangan remaja yang masih setara usia pelajar SMP itu, yakni antara Fitrah Ayu dan Syamsuddin, sejak awal diniatkan sederhana saja. Sejauh ada penghulu, saksi, dan keluarga, maka berlangsunglah apa yang keluarga rencanakan.

Dalam rumah orang tua Fitrah yang bercat kuning itu, beberapa orang duduk membentuk lingkaran kecil. Seorang laki-laki berkemeja garis-garis biru duduk di kursi plastik, memegang rokok. Dia Muhammad Idrus Saleh, 40-an tahun, bapak Fitrah. Seorang laki-laki lainnya bersandar di salah satu tiang rumah. Menggunakan peci hitam, dengan janggut panjang. Tangannya tak bisa bergerak cekatan karena kecelakaan 20 tahun lalu. Dia, Daeng Sangkala, 68 tahun, bapak Syamsuddin.

Cahaya pagi menembus dinding gedeg bambu yang sudah tua. Seseorang yang dinanti-nanti memasuki rumah. Tangannya menenteng beberapa lembar kertas. Orang-orang mulai mengubah posisi duduknya. Dia adalah penghulu yang akan melangsungkan pernikahan.

Syamsuddin mengulurkan tangannya, berjabat erat dengan si penghulu. Surat Al Fatihah dan Syahadat dilantunkan. Lalu ucapan sakral pernikahan terucap. Diulang sekali lagi. Orang dalam ruangan itu kompak berucap “sah!”

 

Syamsuddin, 16 tahun, saat melafalkan ijab kabul

Fitrah Ayu dan Syamsuddin, akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri secara hukum dan tercatat negara. “Mungkin dua atau tiga hari surat nikahnya akan jadi ya,” kata Syarif Hidayat, si penghulu. “Saya permisi dulu, masih ada yang mau dinikahkan di tempat lain.”

Pasangan asal Sulawesi Selatan ini belakangan santer diberitakan media dan digunjingkan warganet, lantaran keduanya belum genap berusia 17 tahun. Fitrah usianya baru 14 sementara Syamsuddin 16 tahun. Pernikahan mereka ramai dibicarakan jauh sebelum ijab kabul dinyatakan sah. Sedianya mereka telah menyebar undangan ke keluarga dan tetangga akhir Februari, memberi tahu pernikahan akan digelar pada 1 Maret. Di sela-sela itu mereka mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama. Tak tahunya, pendaftaran mereka ditolak karena belum cukup umur.

KUA berpatokan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan pernikahan baru diizinkan bila pria telah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Nurlina (34) yang menjadi ujung tombak pengurusan pernikahan ponakannya itu, kebingungan. “Jadi bagaimana mi ini. Undangan sudah tersebar,” katanya. “Terus orang KUA bilang, bisa minta dispensasi ke Pengadilan Agama. Saya urus semua, pernyataan dari Kelurahaan, Kecamatan, lalu bawa ke Pengadilan Agama.”

Di Pengadilan Agama Bantaeng, pasangan ini bersidang dua kali, masing-masing pada 23 Maret 2018 dan 3 April 2018. Hadir juga saksi dari keluarga calon mempelai pria dan perempuan. Pengadilan hanya meminta penjelasan atas proses pernikahan itu, apakah ada paksaan atau tidak, serta menanyakan alasan keluarga menikahkan. “Kami bilang mereka suka sama suka. Mereka ikhlas,” kata Nurlina.

Sampai di sini, semua baik-baik saja. Lalu Fitrah dan Syamsuddin mengikuti kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bantaeng. Ada 12 pasangan calon pengantin yang ikut. “Itu kursusnya cuma satu hari. Biasaji ada nasehat pernikahaan,” kata Fitrah.

Beberapa hari kemudian, kata Nurlina, pernikahan ponakannya itu menjadi perbincangan di media sosial. “Orang bilang, eh viral ki itu. Terus orang kasi liatka fotonya Fitrah sama Syam di internet, saya baru kaget,” katanya. “Setelah itu, banyakmi wartawan datang. Ada menelepon dan datang langsung ke rumah. Takut-takut ka saya. Kenapa inikah?”

Tidak hanya keluarga Fitrah dan Syamsuddin yang kebingungan. Orang-orang di sekitar rumah juga bertanya-tanya. Mereka bingung karena pernikahan remaja seperti ini di Bantaeng adalah hal biasa. Saya bertemu dengan beberapa pemuda di Bantaeng dan menanyakan dan mereka menanggapinya dengan santai.

“Di sana, ada juga anak yang menikah masih sekolah. Sekarang mereka samaji juga. Adami anaknya (mereka juga sama nikah muda, malah sudah punya anak),” kata Nurlina, sambil menunjuk arah rumah lain.

“Saya juga menikah umur 13 tahun. Umur 14 tahun melahirkan anak. Sekarang sudah dua anak,” kata Shinta, kakak dari Syamsuddin menimpali.

“Nda kita percaya? Na biasaji. Saya juga melahirkan normal ji nah,” Shinta melanjutkan.

“Di Kelurahan Onto, banyak yang seperti itu terjadi. Kedapatan berduaan saja, duduk, tidak bikin apa-apa, bisa langsung dinikahkan,” kata Adam, pemuda setempat lainnya.

Pemuda lainnya, yang tak ingin namanya disebutkan menceritakan kisah adiknya, yang menikah pada pertengahan tahun 2017. “Jadi dia kedapatan duduk sama perempuan di Pantai Seruni, terus ada keluarga perempuan yang lihat. Lalu dilaporkan,” katanya. “Besoknya itu keluarga perempuan datang ke rumah. Minta mereka dinikahkan. Kalau tidak mau, bayar denda Rp35 juta. Adik saya nda mau, daripada melayang percuma uang, jadi keluarga paksa kami menikah.”

Saya menemui Hartuti, Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia di Bantaeng sekaligus Kepala Desa Bonto Tiro, kampung Syamsuddin, dan menanyakan pendapat dia soal pernikahan anak. “Kita tidak bisa bilang apa-apa. Ini sudah terjadi. Ini soal menjaga anak dari perbuatan zina. Siapa yang bisa memastikan mereka tidak berzina?” katanya.

“Tahun depan, kami di desa cuman bisa menganggarkan bagaimana ada beasiswa untuk pendidikan anak-anak kurang mampu. Jika Fitrah ingin lanjut sekolah tahun depan, itu akan kami akomodir. Sampai kuliah,” kata Hartuti.

Syamsuniar, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Bantaeng, berusaha cuci tangan. “Baiklah. Kalau mengacu ke UU nomor 32 Tentang Perlindungan Anak, maka itu tidak bisa. Harus saklek. Tapi kan mereka menikah juga sesuai regulasi dan aturan. Jadi bagaimana?” katanya.

“Sekarang, dengan pemberitaan tentang Fitrah dan Syamsuddin, kami sudah melakukan perundingan dengan KUA, agar kelak pembekalan untuk calon pengantin, kami dilibatkan. Bagaimana menjelaskan kesehatan reproduksi misalnya.” UU Perlindungan Anak menyatakan, jika seseorang yang belum berusia 18 tahun masih dianggap anak-anak dan membutuhkan perlindungan dari orang tua dari segala bentuk eksploitasi. Atau harus saklek mengikuti Undang-undang Perkawinan Anak yang menyatakan anak di bawah batas usia menikah dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.

“Jadi dengan dua aturan yang berlaku seperti itu, kita di lapangan jadi serba salah juga kan. Akhirnya tak ada yang bisa disalahkan,” kata Syamsuniar.

Badan Pusat Statistik pada 2016 merilis data 17 persen anak di Indonesia menikah sebelum usia legal sesuai undang-undang. Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia, satu dari 4 anak perempuan menikah di rentang usia 15-19 tahun. Sulawesi Selatan merupakan urutan ke delapan terbanyak untuk perkara kawin anak, dengan indeks rata-rata 30,5 persen. Sedangkan Sulawesi Barat adalah wilayah yang tertinggi di seluruh pulau soal perkawinan di bawah umur, dengan rata-rata kasus 37 persen dari populasi.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan menyatakan, sepanjang 2017 saja, ada 11.000 anak sekolah di wilayahnya batal mengikut ujian nasional karena menikah. Sekira 80 persennya adalah perempuan.

Fitrah anak kedua dari tiga bersaudara. Semuanya perempuan. Si sulung bernama Nur Indah, 19 tahun. Sementara si bungsu namanya Cahyana Tri Salsabilah, 5 tahun. Ibu mereka meninggal pada hari ke 10 ramadhan 2016. Nama mendiang Darmawati, 34 tahun ketika dijemput maut.

Saat keluarga ini masih utuh, Darmawati menjadi kader Posyandu. Kesehariannya diisi dengan bekerja paruh waktu, ma’dawa-dawa (memasak di acara kawinan). Cahyana usianya baru 3 tahun saat ibunya meninggal. Jika ditanya di mana ibunya, si bungsu sudah pandai cerita, “Dia bilang, pi ma’dawa-dawa. Nanti kalau pulang bawa apel dan kue,” kata Nurlina.

Si sulung Nur Indah tak tamat sekolah menengah. Ia sempat bekerja di sebuah toko roti dan toko elektronik, lalu kemudian berhenti. Fitrah juga sama. Di Pantai seruni, ketika pulang sekolah, dia menjadi pelayan di sebuah kedai makanan, bekerja hingga pukul 12 malam. Saat malam minggu harus lembur hingga pukul 03.00 dini hari.

Fitrah menerima upah per hari Rp30 ribu di hari biasa, sementara malam minggu Rp50 ribu. Uang itu digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Membeli beras, jajan sang adik, dan membeli voucher listrik. Tapi bekerja hingga larut malam membuatnya mendapat stigma di sekolah. Ia sering disebut sebagai anak nakal, bahkan diejek sebagai tukang mabuk. Dia akhirnya memutuskan berhenti sekolah pada kelas dua, SMP Negeri 2 Bantaeng.

Sementara Syamsuddin adalah anak bungsu dari tujuh bersaudara. Dia berhenti sekolah saat di kelas 4 Sekolah Dasar. Kini dia bekerja serabutan sebagai buruh bangunan. Setiap hari upahnya Rp60 ribu.

Dalam buku Kawan dan Lawan Kawin Anak oleh Rumah Kita Bersama, kesimpulan penelitiannya mengejutkan. Di Makassar, ada seorang anak yang menikah usia 12 tahun. Salah satu alasannya, karena tidak tahan acap kali dipukul sang ayah. Tingginya 145 cm dengan berat badan 39 kilogram. Dia terlanjur memiliki bayi usia 6 bulan. Suaminya bekerja sebagai buruh harian. Pergi pagi, pulang malam.

Di Malino, Kabupaten Gowa, kisah kawin anak juga terjadi. Seorang remaja menikah pada usia 15 tahun, lalu melahirkan anak. Kondisi kesehatan sang ibu memburuk. Payudaranya tiba-tiba bernanah dan meletus. Remaja nahas ini hanya mampu menjalani pengobatan melalui dukun.

Mulyani Hasan, peneliti pencegahan kawin anak dari yayasan Rumah KitaB di Makassar mengatakan, fenomena ini adalah lingkaran kecemasan yang sangat ironis. “Apa yang dialami seorang anak, menikah karena memutuskan rantai kekerasan, namun secara tidak sadar dia kembali masuk dalam lingkaran kekerasan baru,” katanya.

Bagaimana memutus rantai ini dalam wilayah dengan adat sedemikian kuat seperti Sulawesi? Kata Mulyani Hasan, harusnya ada keseragaman landasan hukum—artinya butuh ketegasan pemerintah. “Selama ini kita mempraktikkan dualisme hukum. Ada beberapa kasus menikah secara siri’, itu dalam hukum negara adalah ilegal. Tapi, ketika pasangan ini bercerai, maka pengurusannya dilakukan di lembaga negara,” katanya. “Ini kan jadi aneh dan ambigu.”

Analisis BPS atas data perkawinan anak di Indonesia sepanjang kurun 2008-2012, menunjukkan pernikahan di usia muda membuat mereka lebih sulit hidup sejahtera. Mayoritas pasangan muda hidup dengan penghasilan yang hanya cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari.

Saya memandang Fitrah ketika akad nikah selesai, oleh karena selang usia yang begitu jauh antara kita, saya jadi tak kuasa menahan diri menyampaikan nasehat padanya. Mengingatkannya bahwa jika ia tak melanjutkan pendidikan formal, kemungkinan besar mereka akan mengalami siklus yang sama dengan orang tuanya.

Ayah Fitrah, seperti Syamsuddin, juga seorang pekerja kasar. “Yang penting harus sabar,” katanya. “Kan kalau sama-sama dijalani bisaji. Insya Allah bahagia.”

Sumber: https://www.vice.com/id_id/article/qvxqev/menyambangi-ijab-kabul-pasangan-smp-di-bantaeng-potret-buram-pernikahan-anak-sulawesi

Tolak Perkawinan Anak!

DARI pelosok Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, 12 April 2018, Indonesia dikagetkan oleh kenyataan mengenaskan, yakni pernikahan sepasang anak usia sekolah menengah pertama. Mempelai anak-anak berusia 14 dan 15 tahun.
Ini bukan yang pertama. Kejadian perkawinan usia anak di Indonesia telah ribuan kali berulang, atas nama kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan, dan kini agama dan adat setempat juga ikut andil.
Seorang andung (adik nenek dalam kekerabatan Minang) saya yang telah almarhum, pernah berkisah, ia dinikahkan ketika baru menstruasi dan melahirkan anak yang sangat rapat jaraknya. Anaknya 12 orang.
Kini di tahun 2018, kita kemudian baru tertampar setelah media sosial memviralkan tatapan mata kedua korban yang teramat lugu dan polos, berpakaian pengantin. Media sosial pula yang membuat jarak 1.700 kilometer dari Jakarta ke Bantaeng itu seakan di depan mata kita.
Pengantin anak adalah korban. Sejatinya, seluruh hak mereka sebagai anak-anak telah hilang. Hak beroleh pendidikan setinggi mungkin dan jaminan kesehatan yang paling jelas, terutama untuk anak perempuan, menjadi pupus.
Anak perempuan yang mungkin baru saja mengalami menstruasi pertamanya menjadi sangat rentan kesehatan reproduksinya bila ia hamil. Anak yang dikandungnya pun boleh pasti menjadi stunting generation, generasi yang terhambat semua aspek perkembangan tubuh, terutama otak dan kesehatannya secara umum. Belum lagi bicara soal mental psikologis si ibu, yang melahirkan dan menimang buah hati di usia 14 tahun!
UNICEF pada 2016 sudah mengeluarkan pernyataan berdasar temuan di beberapa negara di dunia, yaitu komplikasi saat kehamilan dan melahirkan adalah penyebab kematian kedua terbesar untuk anak perempuan pada usia 15-19 tahun. Juga kenyataan global bahwa bayi yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun, berpeluang 1,5 kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 28 hari, dibandingkan bayi yang lahir dari ibu berusia 20-30 tahun.
Kembali ke kasus Bantaeng dan banyak kasus lain seantero Nusantara, siapa bertanggung jawab? Kita semua. Kalau kita diam saja, berarti kita “membunuh” jutaan anak pada masa depan Indonesia. Anak perempuan yang paling rentan menjadi korban.
Mengapa begitu? Karena bila terjadi perkawinan anak, maka anak perempuanlah yang terancam dalam segala lini kehidupan setelahnya. Karena ia harus melahirkan, menyusui dan membesarkan anak, dan kehilangan kesempatan bersekolah setinggi mungkin. Juga akses berikutnya, ia bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Itulah sebabnya saya sangat setuju ketika kemarin, 24 April 2018, aktivis dan peneliti senior kajian Islam, isu perempuan dan gender, Lies Marcoes Natsir mengajak kita bergerak dan berbuat kebisingan agar setiap kita–lelaki dan perempuan–bergerak dalam kapasitas masing-masing dan merapatkan barisan.
Adalah dosa amat besar mengabaikan ini semua terjadi pada anak-anak perempuan di seluruh Indonesia.
Maka, paling tidak ada tiga langkah awal yang bisa kita lakukan.
Pertama, bicara, tulis, sebarkan. Dalam setiap upaya lakukan tiga hal itu terus-menerus. Ini bentuk kampanye yang paling dasar untuk membangun kesadaran bersama.
Kedua, yang dibicarakan, ditulis dan disebarkan adalah stop perkawinan anak. Dengan satu kata: fokus.
Ketiga, lakukan gerakan ini dalam sinergi. Bangunlah jaringan kerja. Jangan bicara kepentingan yang terkotak-kotak karena politik atau keyakinan agama. Berbuatlah karena kita orang Indonesia.
Setuju dengan Ibu Lies Marcoes, bekerja dan berbuatlah dalam semua tingkatan. Dari kampung/kelurahan sampai negara. Mari, bergandengan dan berbuat bersama. Kita selamatkan anak-anak yang kelak akan jadi pemimpin bangsa Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Tolak Perkawinan Anak!”, https://nasional.kompas.com/read/2018/04/26/07050041/tolak-perkawinan-anak.

Editor : Laksono Hari Wiwoho

Persoalan di Balik Tingginya Angka Perkawinan Anak Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia — Pernikahan pasangan remaja siswa SMP Bantaeng, Syamsudin (15) dan Fitra Ayu (14) membuat heboh beberapa waktu terakhir. Pernikahan ini menambah deretan pernikahan anak yang jadi sorotan nasional.

Dari sejumlah data, angka perkawinan anak di Indonesia tercatat masih tinggi. Berdasarkan data dari Unicef, State of The World’s Children tahun 2016, perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia. Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2015 menunjukkan perkawinan anak usia 10-15 tahun sebesar 11 persen. Sedangkan perkawinan anak usia 16-18 tahun sebesar 32 persen.

Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia ini menurut Arskal Salim, Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, dipengaruhi oleh sejumlah faktor, dari mulai latar belakang pendidikan, ekonomi, sosiokultural, dan agama. Arskal menyampaikan hal itu dalam Seminar Nasional Program Berdaya yang digelar Rumah Kita Bersama, di Jakarta pada Selasa (24/4). 

Faktor pendidikan

Menurut Arskal Salim, orangtua anak yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah memiliki peluang lebih besar untuk menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Kurangnya pendidikan terhadap kesehatan organ reporoduksi atau kurangnya pendidikan seksual juga menyebabkan perkawinan anak. Lebih jauh, pendidikan yang kurang membuat remaja rentan terhadap kehamilan sebelum menikah.

Faktor ekonomi

Pendapatan atau ekonomi yang rendah membuat angka perkawinan anak meningkat. Orang tua dengan pendapatan yang rendah cenderung akan menikahkan anaknya karena dianggap akan meringankan beban ekonomi.

“Banyak orang tua yang merasa, dengan menikahkan anaknya mereka menjadi terbantu secara ekonomi. Hal itu dikarenakan sudah ada yang memberi nafkahi anaknya, jadi bukan tanggung jawab mereka lagi sebagai orang tua,” ungkap Ir. Dina Nurdiawati M Sc peneliti dari IPB yang memaparkan survei Indeks Penerimaan Kawin Anak.

Faktor sosiokultural

Indonesia yang memiliki beragam budaya juga melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak. Pandangan mengenai perawan tua masih sering menjadi ketakutan bagi banyak orang, sehingga menikahan anak dengan usia yang sebelumnya dianggap menjadi solusi.

Budaya perjodohan juga masih kerap kali dilakukan oleh para orang tua. Perjodohan tersebut membuat anak tidak bisa menolak sehingga terjadi perkawinan anak. Beberapa budaya di Indonesia juga melakukan perkawinan anak karena nilai mahar. Nilai mahar yang tinggi membuat banyak orang merasa tergiur dan akhirnya menikahkan anaknya. Lingkungan sosial yang terpengaruh dengan budaya dari luar juga membuat anak mengalami seks bebas dan akhirnya menyebabkan kehamilan.

Faktor agama

Pernikahan anak yang marak juga dipengaruhi oleh faktor agama. Beberapa kelompok agama tertentu beranggapan menikah diusia muda menjadi hal yang wajar. Pernikahan tersebut juga dilakukan untuk menghindari zina.

Anak yang telah beranjak remaja kerab menjalin hubungan dengan lawan jenis. Agar tidak dianggap zina maka sebaiknya segera menikah. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran kehamilan di luar nikah.

Sementara, di luar itu, Indonesia memiliki peraturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan. Menurut Undang-undang perkawinan tahun 1974 usia seseorang untuk menikah minimal 21 tahun. Namun juga ada dispensasi, jika menikah dengan seijin orang tua anak perempuan boleh menikah ketika berumur diatas 16 tahun dan anak laki-laki di atas 19 tahun. Perkawinan di Indonesia ini juga masih bisa dilakukan tanpa batas usia minumum jika dengan permohonan dispensasi atau pengecualian.

Lies Marcoes-Natsir, Direktur Rumah Kita Bersama (KitaB) menuturkan temuan di lapangan memetakan kelompok yang mendukung dan menolak kawin anak, serta menunjukkan pentingnya konsistensi kebijakan dalam melarang praktik kawin anak.

“Kebijakan yang tidak konsisten, ditambah nilai sosial budaya yang permisif, menimbulkan tantangan bagi pihak-pihak di masyarakat yang berupaya mencegah kawin anak,” ujarnya menambahkan, seperti disampaikan rilis resmi Rumah KitaB.

Melalui program Berdaya, Rumah KitaB meluncurkan tiga buku hasil temuan mereka, yang diberi judul: “Kawan & Lawan Kawin Anak: Catatan Asesmen Program Berdaya di Empat Daerah”, “Mendobrak Kawin Anak – Membangun Kesadaran Kritis Pencegahan Kawin Anak”, dan “Maqashid al Islam: Konsep Perlindungan Manusia dalam Perspektif Islam.”

Dampak perkawinan anak

Selain mengulik persoalan di baliknya, perkawinan anak juga memberi dampak yang patut jadi perhatian bersama. Data dari United Nation Children Fund, mengatakan perkawinan anak akan menyebabkan komplikasi saat kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut merupakan penyebab terbesar kedua kematian pada anak perempuan berusia 15-19 tahun.

Selain itu, bayi yang terlahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki peluang meninggal sebelum usia 28 hari. Perempuan yang menikah pada usia anak juga lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Di Indonesia sendiri perkawinan pada usia anak akan menyebabkan anak perempuan memiliki peluang empat kali lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikan menengah. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga menurun. Perkawinan anak di Indonesia diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi 1,7 persen dari PDB.

Maraknya perkawinan anak ini bisa dicegah dengan melakukan berbagai upaya. Dina juga menjelaskan, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menolah perkawinan usia anak. Hal tersebut juga dapat terwujud dengan kerjasama bersama lembaga informal seperti keluarga, komunitas, dan lembaga keagamaan juga lembaga formal seperti sekolah, lembaga kesehatan, pemerintah dan sebagainya. (rah)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180425133623-282-293415/persoalan-di-balik-tingginya-angka-perkawinan-anak-indonesia

Mendobrak Kawin Anak: Membangun Kesadaran Kritis Pencegahan Kawin Anak

Meskipun buku ini merupakan kumpulan tulisan (Bunga Rampai) namun melalui penyusunan yang sistematis tulisan-tulisannya menjelaskan dengan terstruktur mengupayakan Pencegahan Kawin Anak. Di bagian pertama disajikan sejumlah data dan tafsir atas data sebagai pembuka mata, di bagian dua terdapat kumpulan tulisan yang menganalisis data dari pendekatan sosial antropologi dan politik serta tafsir keagamaan, dan bagian tiga tersaji sekumpulan tulisan praktik baik (good practices) bagaimana pencegahan perkawinan anak dilakukan.

Lies Marcoes, Direktur Yayasan Rumah Kita Bersama

Buku ini merupakan referensi penting bagi para hakim di Peradilan Agama dan mereka yang berada di garda terdepan dalam penegakan hukum yang responsif terhadap kesenjangan gender dan disabilitas. Buku ini juga dapat menjadi referensi dalam Penerapan PERMA 3/17 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam buku ini dapat ditemukan bukan hanya teori tetapi juga praksis bagaimana perspektif keadilan diterapkan terutama dalam rangka pencegahan kawin  usia anak.

Wahyu Widiana, Advisor Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2)

Bagi Perempuan Kepala Keluarga ( PEKKA), hal yang dibutuhkan setelah menyelesaikan penyadaran-penyadaran tentang hak perempuan kepada Ibu-Ibu di desa adalah tersedianya materi dan bahan bacaan yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan mereka. Dengan tingkat pendidikan formal rendah namun punya pengalaman lapangan, komunitas PEKKA selalu ingin tahu lebih banyak tentang isu-isu perempuan. Buku-buku Rumah KitaB seperti “Menolak Tumbang” dan “Kesaksian Pengantin Bocah” merupakan bacaan penting buat mereka. Oleh karena itu terbitnya buku “Mendobrak Kawin Anak” ini kami sambut dengan antusias karena komunitas PEKKA di banyak wilayah memang melakukan pendidikan dan advokasi untuk pencegahan perkawinan anak. Melalui kegatan pendidikan kader desa Akademi Paradigta PEKKA, buku ini akan menjadi salah satu bahan bacaan mereka untuk memahami persoalan ini di luar yang mereka lihat dan amati disekitarnya.

Nani Zulminarni, Direktur Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Anak SMP di bawah umur ‘ngotot’ menikah: Apakah menikah muda cara menghindari zina?

Sepasang anak SMP yang ingin menikah menjadi bahan perbincangan, apalagi dengan gerakan menikah muda yang semakin ramai.

Dua anak SMP di Bantaeng, Sulawesi Barat mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama. Calon pengantin wanita baru berusia 14 tahun 9 bulan, dan calon pengantin pria 15 tahun 10 bulan.

Sempat ditolak oleh KUA karena usia mereka masih di bawah umur, keduanya mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama, dan mereka pun mendapatkan dispensasi itu.

Karena usianya yang masih sangat muda, rencana pernikahan kedua anak ini pun mendapat banyak tentangan dari masyarakat dan warganet.

Terlebih sejumlah media menuliskan bahwa penyebab kedua anak itu ingin menikah adalah karena calon pengantin perempuan takut tidur sendirian.

Menteri Agama Lukman Saifuddin pun ikut berkomentar.

Lukman menjelaskan bahwa pernikahan di bawah usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, tidak diperbolehkan. Kecuali, ada dispensasi dari Pengadilan Agama. Itu pun alasannya harus sangat kuat.

Menurut Lies Marcoes, ahli kajian gender dan Islam sekaligus Direktur Yayasan Rumah Kita Bersama, tingkat pernikahan anak di Indonesia mencapai satu dari lima anak. Angka moderatnya pun satu di antara sembilan anak menikah di bawah usia 18 tahun, umur anak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

Menurut riset BPS dan Badan PBB Unicef, sekitar 300.000 ribu anak perempuan menikah sebelum berumur 16 tahun. Pernikahan anak di bawah umur di sisi lain mengakibatkan PDB turun 1,7 persen (2014).

“Negara harus mengakui ini krisis yang sangat serius. Pernikahan dini adalah alarm kematian yang sunyi karena menyumbang pada tingginya kematian ibu,” kata Lies pada BBC Indonesia.

Profesor Ilham Oetama Marsis, dokter ahli kebidanan dan kandungan, pun menegaskan bahwa pernikahan di bawah umur sangat berbahaya bagi pengantin perempuan. “Itu sangat berbahaya,” kata Marsis pada BBC Indonesia.

Selain itu, setelah menikah muda, akses ke pendidikan pun hilang. “Mau kerja apa tanpa pendidikan?” kata Lies.

Pernikahan dini terjadi di seluruh Indonesia, baik itu di kota dan desa. Tapi menurut penelitian Rumah Kita Bersama, daerah-daerah dengan krisis tanah, krisis ekologi, dan kesulitan ekonomi menjadi daerah dengan tingkat pernikahan anak yang paling tinggi.

“Angka pernikahan anak berkorelasi dengan kemiskinan struktural,” kata dia. Di tempat di mana laki-laki tergusur dari pertaniannya, angka pernikahan anak pun tinggi.

Pernikahan anak dinilai menjadi upaya untuk memindahkan kemiskinan orang tua kepada lelaki lain yang harus bertanggung jawab atas kemiskinan anak perempuannya.

Menurut riset Rumah Kita Bersama juga, pria dewasa adalah yang paling menerima perkawinan anak di bawah umur. “Itu ‘kan kurang ajar, tidak bertanggung jawab. Dia tidak merasakan hamil, makanya dia terima saja,” kata Lies. Adapun ibu anak-anak tersebut mengaku tidak menerima dan berusaha mencegah agar anak-anak mereka tidak kawin di bawah umur.

Aktivitas anak 14 tahun

Pegiat isu gender dan Hak Asasi Manusia Tunggal Pawesti mempertanyakan pemerintah yang melalui Pengadilan Agama begitu mudah memberikan dispensasi untuk anak yang belum cukup umur. “Seharusnya ada pendekatan lain yang bisa dilakukan, kenapa kejadian ini dibiarkan?” kata Tunggal.

Tunggal memulai tagar #14 tahun di Twitter untuk menunjukkan keprihatinannya pada perkawinan sepasang anak SMP ini.

Tagar itu pun dibalas oleh warganet dengan aneka hal yang mereka lakukan saat berumur 14 tahun.

“Ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan anak 14 tahun. Ini jadi bukti jika anak disediakan aktivitas dan fasilitas oleh pemerintah, keluarga, dan lingkungannya, maka dia akan terhindar dari keinginan dan tekanan menikah dini,” kata Tunggal.

Averil Patricia, pelajar kelas 1 SMP berumur 13 tahun, heran bahwa ada anak yang ingin menikah pada umur 14 tahun. “Aneh, itu terlalu muda. Saya saja tidak kepikiran, mending fokus ke sekolah,” kata Averil pada BBC Indonesia.

Indonesia Tanpa Pacaran

Indonesia Tanpa Pacaran

Sementara itu, hari Minggu lalu gerakan Indonesia Tanpa Pacaran mengadakan pertemuan nasional di Bekasi, yang dihadiri oleh ribuan anggota. Gerakan ini punya lebih dari 900 ribu pengikut di Facebook dan lebih dari 400 ribu pengikut di Instagram.

Gerakan ini digagas oleh penulis La Ode Munafar yang juga menulis buku berjudul sama.

La Ode mengaku membuat gerakan di Instagram, Facebook, Line karena menerima banyak curahan hati remaja ‘yang rusak masa depannya karena pacaran.’

“Pacaran itu merusak dari sisi mana pun: dari masa depan, psikologi, kehormatan, dan terlebih lagi dalam pandangan agama. Tidak ada yang menguatkan hubungan (dalam pacaran) baik ikatan agama ataupun hukum, sehingga jika sudah terlanjur melakukan hubungan (badan) yang laki-laki bisa saja meninggalkan perempuan dengan gampang,” kata La Ode pada BBC, tujuh bulan setelah meluncurkan gerakan ini. Pacaran, klaim La Ode, juga mengalihkan fokus belajar dan lingkungan.

Untuk menjadi anggota resmi, peminat harus membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 180.000. Anggota akan mendapatkan buku, dan dimasukkan dalam grup WhatsApp.

Selain menolak pacaran karena alasan agama, gerakan ini juga mendorong nikah muda.

Media sosial memang menjadi media yang dianggap sangat efektif untuk kampanye nikah muda.

Salah satunya adalah pasangan Natta Reza dan Wardah Maulina, yang gencar mengkampanyekan pernikahan tanpa pacaran, masing-masing punya lebih dari 500 ribu pengikut di Instagram. Instagram keduanya penuh komentar “baper” dari para pengagum, tak lupa dilengkapi tagar #relationshipgoals.

Namun, tak semua warganet mengidolakan para pegiat Instagram yang mengkampanyekan nikah dini untuk menghindari zina.

Anjuran menikah dini juga dikumandangkan oleh para ustaz, baik di media sosial maupun di pengajian. Bahkan Ario Bimo, seorang warganet mengaku pernah diberitahu bahwa dia “seharusnya malu” karena belum menikah.

Lies Marcoes menilai bahwa pacaran adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang secara alamiah dibutuhkan oleh remaja. “Menganggap pacaran adalah berhubungan seks, itu yang salah. Pacaran adalah proses perkenalan, dan dalam Islam juga dikenal dengan proses taaruf,” kata Lies.

“Di dalam Islam cukup banyak ajaran fikih yang berikan pentingnya taaruf, taaruf itu proses berkenalan, saling menguji, saling mengukur, ini proses pacaran namanya,” kata cendekiawan Islam tersebut,

Untuk menghindari zina, kata Lies, solusinya bukan menikah dini tapi memberikan pengetahuan. “Jawabannya bukan kawinkan mereka, karena kawinkan mereka itu artinya orang dewasa panik secara moral,” kata Lies.

“Solusinya bukan suruh mereka kawin, atau kampanye Indonesia Tanpa Pacaran, tapi didik mereka, didik anak-anaknya, didik orang tuanya tentang seksualitas,” kata Lies.

Anak perempuan harus dididik untuk memahami tentang kesehatan reproduksi, agar punya pengetahuan yang baik tentang tubuhnya dan seksualitasnya. “Begitu masuk masa pubertas, pasti ada dorongan itu. Dorongan itu tidak bisa dihilangkan tapi bisa dikendalikan,” kata Lies.

“Dalam hal ini negara diam saja. Ini harus ditanggapi secara serius oleh negara,” kata Lies.

Sumber: http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43785313

Merebut Tafsir: Multi Dimensi Persoalan Kawin Anak

Penelitian-penelitian Rumah KitaB sejauh ini sampai pada kesimpulan bahwa praktik perkawinan anak merupakan sebuah tragedi kemanusiaan namun berlangsung sunyi. Terjadi sebagai implikasi yang sangat masif dari proses pemiskinan struktural yang berakar pada perubahan-perubahan ruang hidup, sumber kehidupan akibat krisis ekologi dan agraria di lingkup perdesaan. Situasi itu merembet pula pada perubahan relasi sosial dan gender akibat kegugupan menghadapi modernisasi.

Praktik itu seharusnya mampu mengetuk hati para pemerhati isu anak-anak. Namun, usaha gerakan untuk menolak praktik itu terasa jauh dan sayup-sayup. Praktik itu sebegitu jauh tak berhasil menumbuhkan kegemparan publik untuk melawannya. Praktik kawin anak antara lain dianggap biasa, urusan domestik sebuah keluarga, atau bahkan dianggap bukan persoalan publik yang serius.

Penelitian-penelitian Rumah KitaB mencatat bahwa perkawinan usia anak-anak merupakan sebuah fenomena di mana anak perempuan menyerupai anak yatim piatu (secara) sosial. Karakteristik yatim piatu yang dikenali secara umum dapat ditemui dengan jelas dalam karakteristik perempuan yang dikawinkan dalam usia muda: tidak mandiri, jaringan sosial lemah, daya dukung lemah, tanpa perlindungan, tanpa kasih sayang, dan miskin.

Banyak perempuan yang masuk dalam perkawinan anak datang dari keluarga miskin, orangtua mereka kehilangan kesanggupannya sebagai orangtua tempat anak dapat tumbuh kembang secara sehat, aman, dan bermartabat. Orangtua mereka kehilangan daya dukung alam dan kehilangan dukungan sosial akibat perubahan ruang hidup dan penghidupan mereka serta perubahan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakatnya. Perkawinan anak adalah fenomena yatim piatu sosial ketika orangtua, kaum kerabat, dan lingkungan sosial disekitarnya lebih mengutamakan kepentingan dan posisi mereka. Orang-orang dewasa disekitar mereka berkutat dengan soal makan dan penjagaan nama baik atau bahkan memanfaatkannya untuk bertahan hidup melalui perkawinan anaknya.

Perkawinan anak kami sebut sebagai fenomena yatim piatu sosial karena negara juga setengah hati dalam menimbang mereka sebagai prioritas program dan mengalah pada program pembangunan fisik infrastruktur atau pada pembiaran kepada pandangan-pandangan agama dan kelembagaan sosial, hukum, adat, dan tradisi melanggengkannya.

Membangun jalan, jalan tol, dan jembatan penting, namun tak kalah penting membangun jembatan kehidupan![Lies Marcoes]

Penyusunan Modul Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Penguatan Kelembagaan Formal dan non Formal

 

Program BERDAYA (Pemberdayaan Kelembagaan Formal dan Non Formal) Rumah KitaB  menyelenggarakan lokakarya Penyusunan Modul Pencegahan Perkawinan Anak melalui penguatan Kelembagaan Formal dan non Formal pada 17 Januari 2018 di Jakarta. Lokakarya ini didukung Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dengan tujuan untuk mendapatkan masukan atas naskah yang terdiri dari enam  modul. Draft modul ini disusun Tim Rumah KitaB dibawah koordinasi Ibu Lies Marcoes dan enam rekan  penulis. Sesuai rencana, modul ini akan dipakai oleh fasilitator BERDAYA di 4 wilayah kerja program ini yaitu di Bogor, Cirebon, Jakarta Utara dan Sulawesi Selatan.

Acara lokakarya dihadiri oleh staf BERDAYA, Rumah KitaB dan narasumber yang mewakili berbagai institusi, antara lain Bapak Adib Machrus, Kasubdit Pembinaan KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama, Ibu Rohika dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr Nur Rofiah dari Alimat/ KUPI(Kongres Ulama Perempuan Indonesia), Bapak Mohammad Noor dari Pengadilan Agama Cilegon, Ibu Dani dari Rahima, Bapak Marzuki Wahid dari Fahmina serta ibu Irene, perwakilan dari DFAT Australia. Total peserta berjumlah sekitar 20 orang.

Lies Marcoes, Direktur Rumah KitaB

Dalam pengantarnya Ibu Lies Marcoes menjelaskan latar belakang kegiatan program BERDAYA dan relevansinya dengan kegiatan penyusunan modul ini serta pelatihan yang kelak dilaksanakan dengan menggunakan modul ini. Penelitian Rumah KitaB 2014-2016  memperlihatkan keterhubungan antara kawin anak dengan melemahnya peran ekonomi lelaki akibat perubahan ruang hidup, hilangnya akses kaum lelaki kepada sumber daya, terutama pekerjaan dan tanah. “Adanya permintaan akan tenaga kerja perempuan (istri) tidak dengan sendirinya mengubah status peran lelaki (suami) sebagai kepala keluarga. Pada waktu yang bersamaan, para lelaki kehilangan otoritasnya dan mereka memperkuat statusnya dengan peran-peran penjagaan moral,” tutur Ibu Lies dalam paparannya.  “Pemerintah telah berupaya mengatasi perkawinan anak, namun peran aparat seperti KUA dan PA menjadi lebih berat karena dorongan praktik kawin anak datang dari para lelaki yang kehilangan peran ekonominya,  tapi makin kenceng dalam menjaga moral tradisional di mana mereka masih punya peran”. Hal ini diperkuat oleh perubahan lanskap otoritas keagamaan yang cenderung lebih puritas. Survei indeks penerimaan perkawinan anak di Probolinggo dan Sumenep, Jawa Timur (2017)  yang diselenggarakan Rumah KitaB dan UNICEF memperlihatkan sikap kaum lelaki yang lebih menerima praktik perkawinan anak.

Muhammad Adib Machrus, Kepala-Subdirektorat-Bina-Keluarga-Sakinah-Direktorat-Bina-KUA-dan-Keluarga-Sakinah-Direktorat-Jenderal-Bimbingan-Masyarakat-Islam-Kemenag

Atas situasi itu, kurikulum pelatihan dikembangkan dengan kerangka untuk memperkuat kelembagaan-kelembagaan yang bekerja dalam pencegahan perkawinan anak melalui pemberian pemahaman tentang fakta perkawinan anak, hak-hak anak yang telah disepakati dalam UU Perlindungan Anak, dan metodologi pembacaan teks yang berpeluang untuk menafsirkan ulang dominasi bapak dalam memaksakan perkawinan anak. Kegiatan ini juga berupaya untuk menjelaskan bahwa pemenuhan hak-hak anak dan kepatuhan kepada hukum positif adalah sebuah jalan untuk menghindari dualisme hukum yang selama ini menjadi masalah dalam persoalan perkawinan anak. Dualisme hukum ini  telah mengakibatkan banyaknya praktik perkawinan yang ilegal secara hukum positif namun dianggap sah menurut penafsiran.

Lokakarya ini menghasilan alur kurikulum yang menyerap seluruh usulan dari para peserta yang akan ditindaklanjuti dengan penulisan ulang pada beberapa bab atau revisi untuk bab-bab yang dianggap telah cukup memadai. Program BERDAYA akan mengujicoba modul pelatihan ini pada Maret 2018 usai proses revisi sesuai rekomendasi lokakarya ini. [Lies Marcoes/ Seto Hidayat]

Workshop desain kajian walayah (perwalian nikah) dan qawamah (perlindungan perempuan dan anak) dalam Kitab-kitab Keagamaan Islam untuk Advokasi Pencegahan Kawin Anak

Penelitian Rumah Kitab 2015-2016 terkait praktik kawin anak di sembilan kabupaten dan dua kota memperlihatkan terjadinya pemaksaan /pengkondisian perkawinan anak oleh orang tua/ orang dewasa. Pemaksaan itu umumnya menggunakan argumentasi keagamaan yang melegitimasi dan membenarkan tindakan pemaksaan ayah atau wakil ayahnya atau negara atas nama ayahnya (wali nikah).

Kajian tentang hubungan orang tua/ ayah  atau wakil ayah dan anak penting untuk kembali dikaji mengingat terjadinya perubahan perubahan sosial yang berpengaruh besar dalam perubahan relasi dan stuktur-struktur hubungan sosial. Meskipun perkawinan anak  terkait dengan kebijakan politik ekonomi dalam merumuskan pendistribusian kesejahteraan, namun yang mengemuka adalah argumentasi keagamaan tentang  hak hak prerogratif orangtua sebagai wali atas anaknya.

KH Husein Muhammad

Di lain pihak perubahan perubahan sosial politik ekonomi tak bisa lagi ditanggulangi oleh peran dan kedudukan seorang ayah untuk menjalankan fungsi perwalian (walayah) dan perlindungan (qawamah).

Dalam rangka itu, Rumah KitaB menyelenggarakan workshop sekaligus pembukaan serial diskusi dan kajian kitab tentang perlindungan (qawamah) dan perwalian (walayah) dalam pandangan teks keagamaan  dan melihatnya dalam perubahan -perubahan konteks untuk mendudukkan kembali status wali bagi orang tua—ayah, kakek, dan saudara lelaki atau negara sebagai wakil orang tua (waki hakim) pada posisi yang semestinya sebagai lembaga pelindungan  sebagaimana makna semula sebagai wali dalam tradisi yurisprodensi Islam.

 

 

 

KH Ulil Abshar Abdalla

Dari kekayaan bacaan lapangan penelitian dan pengalaman bacaan teks keagamaan klasik serta advokasi dengan menghadirkan pandangan alternatif untuk menjawab kebuntuan dalam menghadirkan pandangan agama mengatasi problem probem relasi kuasa seperti anak dan orang tua, atau suami istri, Rumah KitaB bekerjasama dengan Oslo Coalition  menyelenggarakan workshop 1 hari (terbagi ke dalam dua sesi)  dengan tema “ Membaca ulang Kajian Qawamah dan Walayah dalam teks klasik untuk advokasi Pencegahan Perkawinan Anak”.

Merebut Tafsir: Kelembagaan Penopang Kawin Anak

Perbaikan regulasi seperti menaikkan usia kawin adalah usaha penting tapi tetap tak menyasar akar masalah. Penelitian Rumah KitaB berulang kali membuktikan tentang kelembagaan penopang kawin anak. Dari semua kelembagaan yang terlibat dalam proses perkawinan anak, tak satu pun yang menggunakan sistem hukum atau pengetahuan adat mereka guna untuk mencegah peristiwa itu. Tiadanya upaya untuk menolak atau mencegah perkawinan anak oleh kelembagaan-kelembagaan hukum atau kultural di tingkat desa, sesungguhnya bisa dibaca bahwa dalam upaya-upaya pencegahan itu, mereka anggap tidak (akan) menguntungkan baik finansial maupun moral.

Sebaliknya, ketika perhelatan itu bisa digelar tak peduli kawin bocah, sesederhana apapun perhelatan itu, para pihak yang terlibat, minimal akan mendapatkan makanan selamatan, rokok, upah dan ungkapan terima kasih. Hal yang utama adalah mereka merasa telah menjadi penyelamat muka keluarga dan dusun.

Di dalam situasi itu kita melihat bahwa perkawinan anak bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan secara fisik dan karenanya setiap pergerakan uang sekecil apapun dari terjadinya perkawinan anak adalah rejeki, tetapi juga miskin imaginasi dan pemahaman tentang sistem hukum serta imbalan yang akan diterima oleh kelembagaan-kelembagaan itu jika berhasil mencegahnya.

Upaya untuk memberi manfaat langsung atau nilai keuntungan bagi mereka yang mencegah perkawinan anak harus lebih nyata, bukan lagi sekedar imbalan moril. Bisakan pahala sorga bagi mereka yang berhasil mencegah kawin anak jadi materi khutbah, materi ceramah, materi dakwah dan materi jihad? [Lies Marcoes]