Pos

Tokoh Agama dan Ormas Islam Sepakat Cegah Kawin Anak

RUMAH Kita Bersama (KitaB) mengadakan kegiatan diskusi bersama tokoh-tokoh agama, ormas keagamaan, dan CSO untuk menyoroti perkawinan anak, di Hotel Ibis Arcadia, Jakarta Pusat, Rabu (31/7). Dalam diskusi ini dibahas lima persoalan terkait perkawinan anak yang merupakan hasil dari penelitian Rumah KitaB selama beberapa tahun terakhir. Pertama, kawin anak dianggap sebagai solusi terbaik untuk menghindari perzinahan. Kedua, otoritas orang tua (wali) yang seolah-olah membolehkan memaksa anaknya untuk segera menikah. Ketiga, keyakinan umat Muslim mengenai patokan usia menikah adalah baligh. Keempat, hadits tentang Aisyah yang dinikahi Nabi Saw. di usia 9 tahun. Kelima, perkawinan anak terjadi karena kehamilan tidak diinginkan (KTD).

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung (MA) Amran Suadi menyampaikan bahwa MA sedang merancang peraturan sebagai salah satu upaya untuk mencegah perkawinan anak yang saat ini masih marak terjadi di Indonesia, “Saat ini MA sedang membuat Perma (Peraturan Mahkamah Agung) untuk melindungi anak dan perempuan. Perma ini akan mengatur bagaimana hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap kasus perkawinan anak perlu lebih profesional dan melihat banyak aspek termasuk dari sisi anak,” tuturnya.

Sebenarnya, sebagaimana dikatakan oleh Kepala Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, Muhammad Adib Machrus, sejumlah LSM melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kembali Pasal 7 Ayat 1 di dalam Undang-undang 1/1974 tentang perkawinan yang menyinggung soal batas usia pernikahan pada 2018. Dalam pasal itu, laki-laki diperbolehkan menikah pada usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. MK mengabulkan gugatan para pemohon karena menilai Pasal 7 Ayat 1 dalam tersebut diskriminatif. Dalam putusannya MK mengatakan bahwa batas usia minimal perkawinan baik bagi laki-laki dan perempuan adalah sama-sama 19 tahun.

Sementara itu, Prof. Dr. KH. Hasanuddin AF, Ketua Komisi Fatwa MUI, dalam paparannya menyampaikan mengenai pentingnya kedewasaan dalam perkawinan. Menurutnya, di dalam al-Qur`an Allah mengaitkan usia perkawinan dengan al-rusyd (kedewasaan dan kematangan). Di sini yang dimaksud al-rusyd adalah usia minimal 21 tahun. Al-Qur`an juga melarang umat Muslim meninggalkan generasi yang lemah, salah satu caranya adalah melaksanakan perkawinan di usia yang benar-benar dewasa disertai dengan kemampuan (istithâ’ah) dan tanggungjawab (mas’ûlîyyah).

Dalam kesempatan tersebut Rais Syuriyah Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), KH. Ahmad Ishomuddin mengajak para orangtua untuk menjadi pelindung bagi anak-anaknya dengan cara mendidik dan mengawasi mereka supaya terhindar dari segala perbuatan yang diharamkan oleh agama, termasuk zina. “Dididikan dan kontrol orangtua terhadap anak-anaknya, laki-laki atau perempuan, harus terus dilakukan sehingga perbuatan yang dilarang oleh agama bisa dihindari. Itu cara yang paling bagus untuk menghindarkan anak melakukan pernikahan dini,” paparnya.

Dengan mengutip pernyataan Imam al-Mawardi di dalam kitab “Adab al-Dunyâ wa al-Dîn” KH. Ahmad Ishomuddin mengatakan bahwa usia terbaik untuk memperoleh anak adalah di saat sang ibu berusia antara 20 sampai 30, sedangkan sang ayah berusia antara umur 30 sampe 40 tahun. Ini menunjukkan bahwa perkawinan semestinya dilakukan pada usia dewasa dan matang, sehingga cita-cita keluarga yang sakinah benar-benar terwujud. Oleh karena itu ia berjanji akan membawa masalah penentuan usia ideal perkawinan ke Muktamar PBNU ke-34 tahun 2020.

Dr. Atiyatu Ulya, PP. Aisyiyah Muhammadiyah, menyatakan bahwa dalam rangka pencegahan perkawinan anak Muhammadiyah telah melakukan sejumlah kajian yang menyoroti berbagai masalah terkait perkawinan anak dengan sejalan dengan program Gerakan Aisyiyah Cinta Anak (GACA). Selain itu, menurutnya, keseriusan Muhammadiyah dalam upaya pencegahan perkawinan anak diwujudkan dengan menyediakan pos bantuan hukum mengenai persoalan anak di 34 provisi di Indonesia. Aisyiyah sendiri bahkan telah melakukan pendampingan di desa-desa untuk penyusunan perdes pencegahan perkawinan anak.

Upaya pencegahan perkawinan anak juga dilakukan PP. Muslimat NU. Disampaikan oleh Yuliati, PP. Muslimat NU banyak melakukan kegiatan di lapangan dalam upaya pencegahan perkawinan anak terutama dengan peguatan peran keluarga dalam pendidikan dan pengawasan terhadap anak, di antaranya program Gerakan Nasional Orangtua Membacakan Buku untuk Anak-anak (GERNASBAKU) yang dilakukan secara serentak dari jam 7 sampai jam 9. Tak hanya itu, PP. Muslimat NU juga bekerjasama dengan Kemenag, Kemenkes, dan Kemendikbud untuk sosialisasi pencegahan perkawinan anak.[RG]

 

Cegah Perkawinan Anak Dibawah Umur

Organisasi sosial kemanusiaan, Rumah Kita Bersama, atau Rumah Kitab melakukan diskusi dan deklarasi, untuk mencegah perkawinan anak dibawah umur. Selain rentan, dalam pertemuan sejumlah elemen ini juga, mengidentifikasi masalah hingga menghasilkan sejumlah solusi.

Sumber: https://www.radarcirebon.tv/2019/07/25/cegah-perkawinan-anak-dibawah-umur/

BEDAH BUKU FIKIH PERWALIAN: MEMBACA ULANG HAK-HAK PERWALIAN UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kolom Qiwamah dan Wilayah:

[Untuk beberapa waktu ke depan, Kolom Qiwamah dan Wilayah ini akan hadir dalam website Rumah Kita Bersama. Selain melaporkan kegiatan Roadshow sosialisasi buku di beberapa kota, kolom ini diupayakan untuk menjangkau pembaca yang lebih luas. Karenanya  kolom ini menggunakan  bahasa Indonesia dan Inggris. Kolom ini diterbitkan sebanyak empat kali, atas kerjasama dengan Oslo Coalition]

 

Jakarta, 25 Juni 2019

Membebaskan Fikih dari Belenggu Hubungan Asismetris dalam Konstruksi Gender

 

JAKARTA. Selasa, 25 Juni 2019 Rumah Kita Bersama meluncurkan buku Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian Untuk Perlindungan  Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin.  Buku tersebut merupakan hasil kajian atas teks-teks klasik dan modern tentang konsep wilayah dan qiwamah bersama para tokoh agama,  sosiolog, antropolog,  hukum, dan aktivis yang berlangsung selama sepuluh bulan.

Acara ini bertempat di aula Griya Gus Dur the Wahid Foundation, Menteng, Jakarta Pusat. Acara dihadiri lebih dari enam puluh peserta dari berbagai lembaga: aktivis LSM, perwakilan pemerintah seperti dari Kementerian Agama, Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, dosen dan mahasiswa,  serta media. Selain itu, hadir pula tiga orang perwakilan Oslo Coalition: Norwegian Centre for Human Rights, yaitu: Dr. Lena Larsen (Direktur Oslo Coalition, satu dari enam area tematik di Norwegian Center Department), Prof. Dr. Nelly Van Doorn, dan Kathrine Raadim (Direktur Departemen Internasional di Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo).

Untuk membedah buku tersebut, Rumah Kita Bersama mengundang empat narasumber yaitu, Dr (CH) KH. Husein Muhammad (pengasuh Pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon –mantan komisioner Komnas Perempuan), Nursyahbani Katjasungkana SH (aktivis perempuan dari LBH Apik Jakarta), Drs. Mohammad Noor SH, MH, (Hakim Yustisial Biro Hukum sekaligus Humas Mahkamah Agung RI), Ulil Abshar Abdalla MA (intelektual muda Nahdlatul Ulama). Acara ini dipandu oleh Lies Marcoes-Natsir MA dari Rumah Kita Bersama.

Dalam pengantarnya, Lies Marcoes menyatakan bahwa secara normatif Islam meletakkan nilai- nilai kesetaraan antara lelaki dan perempuan sebagai nilai yang prinsip, namun  dari sisi hukum fikih –di mana hukum yang terkait hubungan-hubungan sosial di internal keluarga dibangun,  relasi laki-laki dan perempuan diletakkan secara asimetris. Dalam konsep fikih relasi keduanya terhubung secara tak seimbang atau genjang. Namun begitu, bangunan asimetris itu (sering) dianggap sebagai sesuatu yang niscaya, tetap, dan tak bisa berubah atau qath’i. Pada kenyataannya, relasi asimetris tersebut tak selalu diterima bahkan oleh fuqaha sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tafsir-tafsir mereka yang tampak sekali berusaha melakukan penyeimbangan agar relasi itu lebih adil. Dalam buku ini sejumlah tokoh telah dihadirkan, baik dari dunia Timur Tengah seperti Rif’at Thohtowi, Qasim Amin dan Muhammad Abduh.  Dari dalam negeri, buku ini menghadirkan pemikiran Kiai Salah Mahfud dengan fikih sosialnya, atau terobosan–terobosan para hakim agama di Mahkamah Agung sebagaimana dicontohkan oleh beberapa figur, seperti Prof. Hasybi Asydidiqie, Prof. Hazairin, dan Andi Syamsu Alam  SH. Mereka menyuguhkan tawaran-tawaran, baik dari sisi metodologis atas penafsiran tentang hukum keluarga maupun bagaimana metode itu diterapkan dalam meja persidangan.

Banyak orang yang beranggapan bahwa hukum Islam adalah apa yang tercantum dalam fikih. Padahal, menurut UlilAbshar Abdalla, hukum Islam bukan hanya apa yang tercantum dalam (kitab-kitab) fikih, tetapi fikih adalah part of the big pictures.

Sementara itu, Nurshabani  Katjasungkana menyatakan bahwa konsep perwalian dalam hukum Islam berbeda dengan konsep perwalian dalam UU Hukum Perdata dan UU Perkawinan.  Dalam kedua hukum itu, perempuan diperbolehkan menjadi wali, sesuatu yang benar-benar beda dengan konsep qiwamah dan wilayah dalam buku ini.  Nursyahbani juga menyatakan bahwa asimestrisme bukan hanya terjadi dalam fikih, tetapi juga dalam UU hukum keluarga Islam, seperti dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga, perempuan ibu rumah tangga. Ini juga menandakan UU Perkawinan tidak mengacu pada hukum atau konvensi internasional seperri CEDAW .

Problem lainnya sebagaimana dikemukakan Kiai Husein Muhammad, laki-laki memang selama ini menjadi pusat pembuat hukum,  dan mereka menikmati kemewahan dalam berbagai hal, di antaranya dalam persoalan wilayah dan qiwamah. Proses pemberian kemewahan pada laki-laki ini, menurut Kiai Husein Muhammad, bukan hanya semata-mata sebagai bentuk pelimpahan hak berdasarkan jenis kelamin karena nasab atau relasi yang timbul atas terjadinya perkara hukum, misalnya pernikahan, melainkan lebih pada tanggungjawab dan kewajiban untuk melindungi hak anak atau istri. Dalam kata lain,  itu merupakan kontsruksi gender terkait kewajiban dan tanggung jawab lelaki, dan bukan melulu sebagai hak.

Sayangnya, pembacaan yang menekankan aspek kewajiban –dan bukan hak– semacam ini kurang popular dalam masyarakat. Fikih yang kita gunakan saat ini, tutur Kiai Husein Muhammad, merupakan produk kebudayaan abad pertengahan Arabia yang memang memberi tempat lebih leluasa kepada laki-laki berdasarkan situasi dan kondisinya. Secara metodologi seharusnya ada prinisp yang dipegang sepanjang masa, yaitu cita-cita kemanusiaan Islam, cita-cita yang menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara, sebagai manusia. Sepeninggal Nabi Muhammad, nyaris semua ajaran agama merupakan penafsiran. Sedangkan penafsiran erat kaitannya dengan ruang dan waktu, sehingga tafisran atas teks-teks agama, pun dengan (tafsiran) hadis Nabi, adalah produk dari budaya yang (seharusnya) senantiasa mengacu kepada cita-cita Islam.

Untuk mencapai pembacaan teks agama yang adil untuk perempuan dan laki-laki diperlukan sebuah metodologi baru. Sebuah metode yang sanggup membaca kenyataan-kenyataan masyarakat yang berubah, perempuan saat ini lebih perpendidikan dan mandiri. Karenanya dibutuhkan metode pembacaan teks yang lebih ramah dan sensitif pada perempuan. Dengan cara itu teks mampu membaca kebutuhan yang khas perempuan yang selama ini tertutupi oleh keperkasaan teks yang misoginis.

Upaya-upaya itu tak jarang dituduh sebagai agenda Barat dan mempromosikan immoralitas. Lena Larsen menyatakan  bahwa pendekatan egalitarian yang dilakukan dengan membaca ulang konsep qiwamah dan wilayah seperti ini bukanlah mempromosikan immoralitas.  Upaya itu tidak lain untuk melindungi keluarga, terutama untuk anak dan istri yang rentan terhadap perlakuan ketidakadilan.

Upaya untuk melakukan rekonstruksi atau dekonstruksi penafsiran pada teks-teks tidaklah mudah. Selama berabad-abad lamanya penafsiran dan pemikiran teologis telah mengalami sakralisasi. Butuh investasi waktu dan pemikiran yang tak sedikit dalamhal ini. Namun, tentu ini bukan berarti mustahil.

Satu di antara ikhtiar telah dilakukan oleh Rumah Kita Bersama dengan diterbitkan buku FikihPerwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian Untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak. Buku yang diproduksi oleh Rumah Kita Bersama ini dinilai penting oleh Muhammad Noor. Menurutnya,  buku ini bisa digunakan sebagai rujukan oleh para hakim dan pendamping komunitas yang selama ini menangani kasus hukum keluarga, utamanya kawin anak dan kawin paksa. ( Aida, Lies)

Mantan Wakil Syaikh Al-Azhar: Islam Melarang Perkawinan Anak

Syaikh Mahmud Asyur, mantan Wakil Syaikh Al-Azhar menjelaskan bahwa di dalam Islam tidak dikenal apa yang disebut dengan perkawinan anak. Pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. menikahi Sayyidah Aisyah ra. di usia 6 tahun dan menggaulinya di usia 9 tahun itu adalah adalah fitnah terhadap beliau. Menurutnya, berdasarkan pendapat sejumlah ulama, usia Sayyidah Aisyah ra. saat itu adalah 19 tahun.

Ia memandang bahwa perkawinan mempunyai syarat dan rukun tersendiri yang telah ditentukan oleh negara. Di Mesir, usia perkawinan telah ditentukan 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Dan merupakan hak pemerintah menegakkan ketentuan ini demi kemaslahatan bangsa. Adapun orang-orang yang menyerukan dan mendukung perkawinan anak, sebenarnya mereka adalah masyarakat Jahiliyah yang hadir kembali di zaman modern ini.

“Ibu adalah pilar atau tiang keluarga yang harus mempunyai beragam pengetahuan. Bagaimana mungkin seorang anak gadis yang belum cukup umur mampu mendidik suatu generasi dan menanggung beban-beban keluarga sementara ia masih senang bermain di jalanan? Berbagai argumen dari para pendukung perkawinan anak sama sekali tak punya landasan dari segi kesehatan. Makanya pendidikan anak-anak perempuan, yang dengan begitu dapat menaikkan usia perkawinan, sangat penting sehingga mereka mempunyai pemahaman dan kesadaran mengenai tanggungjawab yang akan mereka pikul di pundak mereka, serta mampu mendidik putra-putri mereka dengan pendidikan yang baik,” tegasnya.

Sementara Dr. Muhammad Farid, anggota Komisi Fatwa Al-Azhar, mengatakan bahwa Islam sesungguhnya melarang perkawinan anak. Justru Islam sangat menginginkan agar perkawinan itu dicatat secara legal oleh negara. Kalau Undang-Undang Negara menaikkan usia perkawinan, maka itu tentu untuk kemaslahatan anak-anak perempuan, bukan sebaliknya.[]

 

Sumber: http://www.ahram.org.eg/NewsQ/136865.aspx

Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Sumenep *)

Oleh: Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si., Bupati Sumenep

 

SAYA melihat sampai sekarang ada dua kutub besar yang saling bertolak belakang mengenai perkawinan anak di bawah usia 18 tahun. Kutub pertama mendukung perkawinan anak dengan argumentasi dari al-Qur`an, hadits, dan lain-lain. Kutub kedua menolak perkawinan anak dengan argumentasinya sendiri. Keduanya sama-sama mempunyai dasar teologis, sosiologis, budaya, dan seterusnya. Tetapi saya tidak mau terjebak dalam perdebatan dua kutub besar ini. Dan saya sepakat bahwa perkawinan anak memang harus dicegah karena melihat mudarat dan mafsadat yang ditimbulkannya bagi generasi bangsa ini pada masa-masa mendatang.

Saya katakan bahwa kami di Kabubaten Sumenep ini sudah melakukan upaya-upaya agar masyarakat Sumenep tidak melakukan praktik perkawinan anak. Pertama, karena di antara faktor terjadinya perkawinan anak adalah kemiskinan, maka yang kami lakukan adalah langkah-langkah memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menyeleksi anak-anak muda untuk mencetak para wirausaha muda. Untuk kepentingan itu Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengeluarkan dana sebesar 15 Milyar. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep ini mungkin merupakan satu-satunya dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur, atau bahkan di Indonesia. Sampai saat ini yang mendaftar ada sekitar 1600-an anak muda. Mereka dididik dan dilatih untuk menjadi wirausaha muda.

Selain untuk mengurangi angka pengangguran, upaya tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah perkawinan anak. Ketika anak-anak muda itu disibukkan dengan aktivitas memperbaiki taraf hidup dan ekonomi kreatif, misalnya, maka potensi untuk menghindari perkawinan anak tentu sangat besar.

Di Sumenep ini biasanya kalau ada anak perempuan yang tidak bekerja, sementara orangtuanya miskin, dan tentu saja ia menjadi beban bagi keluarga, maka untuk mengurangi beban keluarganya ia dinikahkan, sehingga kemudian ia akan menjadi tanggung jawab suaminya setelah menikah. Ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan dapat mendorong terjadinya perkawinan anak.

Kedua, masalah SDM dan pendidikan. Sampai sekarang sekitar 60% dari penduduk Sumenep ini hanya berijazah SD atau bahkan tak punya ijazah karena tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah. Ini tentu sangat memprihatikankan, tetapi kami tidak tinggal diam dan berpangku tangan. Di Kabupaten Sumenep ini kami terus-menerus melakukan program-program peningkatan SDM, di antaranya dengan menggalakkan program wajib belajar 12 tahun. Usia maksimal 7 tahun anak-anak harus sudah mulai memasuki dunia pendidikan di sekolah, sehingga ketika nanti lulus SMA atau SLTA atau MA (Madrasah Aliyah), mereka sudah berusia di atas 18 tahun. Bahkan diharapkan mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sangat menggembirakan bahwa sekarang ini di desa-desa di Sumenep sudah mulai banyak anak-anak yang lulus SLTA dan sekolah sederajat, bahkan sebagian dari mereka mempunyai semangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Anak-anak yang lulus SLTA tentu lebih banyak mempunyai pertimbangan untuk menikah daripada anak-anak yang tidak berpendidikan.

Anak-anak yang berhenti di kelas II SLTP atau MTs untuk menikah, itu pasti karena desakan orangtuanya, sehingga mereka tidak mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang lain kecuali mengikuti saja. Apalagi memang ada dasarnya di dalam fikih yang dikenal dengan konsep wali mujbir, bahwa orangtua boleh memaksa anaknya, suka atau tidak suka, untuk menikah. Oleh sebagian ulama pemaksaan orangtua terhadap anaknya untuk menikah dipandang sah dan dibenarkan di dalam agama.

Pandangan seperti itu diikuti oleh banyak orangtua di masyarakat, dan kita tidak menafikan keberadaannya. Tetapi kita harus melakukan terobosan-terobosan baru untuk menghapuskan perkawinan anak, di antaranya adalah menaikkan usia perkawinan dengan terus menggalakkan program-program pendidikan. Karena semakin tinggi pendidikan anak-anak, maka perkawinan anak semakin bisa dihindari.

Sebagai informasi, sekarang banyak pondok pesantren di Kabupaten Sumenep yang mendirikan perguruan tinggi, selain tentunya perguruan-perguruan tinggi di luar pesantren. Maka sudah biasa kalau kita mendapati anak-anak yang “nangis-nangis” tidak mau dinikahkan oleh orangtuanya karena masih mau sekolah.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Pendidikan juga melakukan sosialisasi ke desa-desa dari sisi kesehatan mengenai dampak buruk dan bahaya perkawinan anak. Karena banyak ditemukan anak-anak perempuan yang sudah menikah mengalami kesulitan saat hendak melahirkan, sebab usia mereka masih kecil, dan secara fisik mereka belum siap. Bahkan ada di antara mereka yang meninggal saat melahirkan, ada juga yang melahirkan anak cacat, dan dampak-dampak buruk lainnya.

Jadi, perkawinan anak sangat mengganggu dari sisi kesehatan, sangat mengganggu pertumbuhan anak yang akan dilahirkan. Makanya al-Qur`an mengingatkan tidak boleh meninggalkan keturunan atau generasi yang lemah, “Walyakhsyâ alladzîna law tarakû min khalfihim dzurrîyyatan dhi’âfan khâfû ‘alayhim,” (Dan hendaknya orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kebaikan mereka [di masa mendatang]). Dan perkawinan anak berpotensi besar melahirkan anak-anak yang lemah; lemah imannya, lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah kesehatannya, dan seterusnya.

Untuk itu, terkait perkawinan, apa yang disebut “mampu” harus benar-benar dilihat dari banyak sisi. Bukan hanya mampu melakukan hubungan badan, tetapi juga mampu dari segi ekonomi, pemikiran dan mental. Mungkin ada anak yang mapan dari sisi ekonomi karena orangtuanya kaya, tetapi apakah fisik, pikiran, dan mentalnya juga sudah mapan? Nabi Saw. mengatakan, “Man istathâ’a minkum al-bâ`ata falyatazawwaj,” (Barangsiapa yang di antara kalian yang punya kemampuan, hendaknya ia kawin). Hadits ini menganjurkan para pemuda yang sudah punya kemampuan untuk kawin. Kemampuan di sini maksudnya bukan hanya kemampuan seksual, tetapi juga ekonomi, pemikiran dan mental sebagai suami dan istri.[]

 

*) Disampaikan dalam Pelatihan Program Berpihak, Penguatan Kapasitas Tokoh Formal & Non Formal dan CSO untuk Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak, Hotel C1 Sumenep, Senin, 25 Februari 2019

 

Koalisi Perempuan Desak Perubahan UU Perkawinan Sebelum DPR Periode Sekarang Berakhir

Koalisi Perempuan mendesak perubahan mengenai batas usia minimal untuk menikah dalam UU Perkawinan diubah sebelum DPR periode 2014-2019 berakhir.

Mahkamah Konstitusi bulan lalu memutuskan batas minimal usia perkawinan untuk perempuan harus dinaikkan dari sebelumnya 16 tahun. Putusan itu dianggap sebagai kemenangan perjuangan pencegahan perkawinan dini di kalangan anak-anak Indonesia.

Namun, revisi Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu dikhawatirkan tidak akan selesai dalam waktu dekat karena pemerintah dan DPR kini lebih memusatkan perhatian pada pemilu 2019. Darurat kawin anak dinilai tetap mengancam Indonesia.

Oleh karena itu dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (9/1), Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari mengatakan sebagai salah satu pemohon uji materi undang-undang perkawinan, pihaknya berkepentingan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Dia menilai revisi undang-undang tersebut tidak perlu menunggu sampai tiga tahun, dan revisi UU Perkawinan No.1/1974 – pasal 7 tentang batas usia minimal untuk menikah – diubah sebelum DPR periode 2014-2019 berakhir.

“Kami percaya bahwa suara perempuan di parlemen itu sangat menentukan. Dari beberapa kali perjuangan Koalisi Perempuan untuk mengubah beberapa undang-undang, itu adalah kerja keras Kaukus Perempuan Parlemen yang ada di dalam DPR ini,” ujar Dian.

Diskusi oleh Perempuan Parlemen soal tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi untuk pencegahan dan penghentian perkawinan anak di Gedung DPR/MPR, Senayan, Rabu (9/1). (VOA/Fathiyah)

Diskusi oleh Perempuan Parlemen soal tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi untuk pencegahan dan penghentian perkawinan anak di Gedung DPR/MPR, Senayan, Rabu (9/1). (VOA/Fathiyah)

Irma Suryani Chaniago, Sekretaris Jenderal KPPRI sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Nasional Demokrat membenarkan praktik perkawinan anak atau usia dini memang marak di berbagai daerah. Di daerah pemilihannya, Sumatera Selatan, Irma mengatakan banyak anak SMP menikah dengan alasan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Namun parahnya, calon suami kerap anak-anak remaja. Dan banyak pasangan muda yang menikah ini kemudian menyerahkan perawatan anak mereka kepada orang tua, atau kakek-nenek anak tersebut, karena mereka belum bekerja atau bekerja serabutan.

Anggota Komisi IX DPR ini mengatakan syarat usia minimal bagi perempuan untuk berumah tangga sedianya 21 tahun karena pada usia itu alat reproduksi perempuan sudah matang dan secara psikologis mereka sudah siap menjadi ibu. Sedangkan bagi lelaki umur minimal 25 tahun.

Kedua syarat umur minimal untuk menikah itu, menurut Irma, sesuai dengan program yang dikampanyekan oleh Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Saya mewakili Komisi IX, sebagai Sekjen KPPRI, kami bersepakat dengan mitra di Koalisi Perempuan untuk bisa melegalkan perkawinan anak perempuan dan laki-kali di usia yang memang pantas untuk menikah dan tidak membawa dampak-dampak negatif di kemudian hari, dan bisa membuat pasangan ini mempertanggungjawabkan kehidupannya kepada orang tua, negara, dan anak yang akan dilahirkan,” tukas Irma.

Korban perkawinan anak Rasminah (tengah) dan Endang Warsinah (kanan) usai mendengarkan putusan MK atas uji materi UU perkawinan yang diajukannya hari Kamis, 13 Desember 2018 lalu. (Foto: ilustrasi)

Korban perkawinan anak Rasminah (tengah) dan Endang Warsinah (kanan) usai mendengarkan putusan MK atas uji materi UU perkawinan yang diajukannya hari Kamis, 13 Desember 2018 lalu. (Foto: ilustrasi)

 

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju menyepakati batas usia minimal buat menikah yang ditetapkan oleh BKKBN. Ia gembira dengan terobosan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi, yang setuju untuk menaikkan batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan. Hanya saja yang mengganjal, katanya, adalah kenapa harus menunggu sampai tiga tahun.

Anggara menyatakan ICJR tidak ingin ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam batasan usia minimal buat menikah versi undang-undang terbaru.

Ia juga mendesak pemerintah untuk memperketat pemberian dispensasi, sebagaimana diperkenankan dalam pasal 7a UU Perkawinan.

“Ini (pemberian dispensasi) adalah cara legal bagi para pedofilia untuk mengawini, berhubungan seksual dengan anak-anak. Kalau ini tidak diperketat, maka kita akan menghadapi hantu pedofilia dengan menggunakan instrumen hukum,” kata Anggara.

 

Di sisi lain anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Diah Pitaloka khawatir setelah batas usia minimal menikah dinaikkan, akan terjadi peningkatan nikah siri atau menikah tanpa dicatat oleh Kantor urusan Agama (KUA). Oleh karena itu ia mengusulkan keseragaman untuk menentukan usia orang yang disebut dewasa. Sebab ada perbedaan standar dalam aturan berlaku. Menurut undang-undang pemilu, orang disebut dewasa berusia di atas 17 tahun. Sedangkan dalam beleid perlindungan anak, yang disebut anak adalah yang berusia 18 tahun ke bawah.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan makin banyaknya legislator perempuan akan kian mempermudah mengartikulasikan kepentingan perempuan dalam berbagai undang-undang atau kebijakan yang akan dirumuskan oleh DPR.

“Ternyata memang isu-isu perempuan akan lebih mudah dipahami dan diartikulasikan ketika itu dibicarakan oleh perempuan itu sendiri. Jadi kehadiran fisik perenmpuan di parlemen memang tidak bisa digantikan oleh keberpihakan sekalipun,” ujar Titi.

Menurutnya, ketika advokasi dalam penyusunan undang-undang pemilu, Perludem mengajukan batas usia minimal pemilih adalah 18 tahun di tahun pemilihan, bukan 17 tahun. Ditambahkannya, hanya sedikit negara yang mensyaratkan usia minimal pemilih 17 tahun; yakni Yunani, Indonesia, israel, Korea Utara, Sudan, dan Timor Leste.

 

Termasuk syarat perkawinan untuk memiliki hak pilih juga hanya dianut oleh tiga negara, yaitu Republik Dominika, Indonesia, dan Hungaria.

Perludem, lanjut Titi, juga mengusulkan agar syarat sudah menikah dihapus dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilihan umum. Alasannya ada kesan kalau menikah muda, akan ada insentif untuk ikut memilih dalam pemilihan umum.

 

Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nihayatul Wafiroh mengungkapkan di sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Bondowoso, peran ulama atau kiai sangat penting untuk mengurangi angka perkawinan anak. Ada budaya di Indonesia yang memicu tingginya angka pernikahan anak. Dia mencontohkan di daerah kelahirannya, Banyuwangi; dimana terdapat suku Using yang memiliki budaya membawa lari anak perempuan dan harus dinikahkan. Karenanya revisi UU Perkawinan merupakan suatu keniscayaan, ujarnya.

Permohonan uji materi ini diajukan tiga penyintas perkawinan anak: Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah. Dalam putusannya, hakim konstitusi menyebut ada ketimpangan hak pendidikan dasar akibat batas minimal usia perkawinan perempuan yang terlalu rendah, yakni 16 tahun.

 

Acara Perkawinan Anak di Indonesia (foto: ilustrasi). Batas usia perkawinan bagi perempuan dinilai terlalu rendah, yakni 16 tahun.

Acara Perkawinan Anak di Indonesia (foto: ilustrasi). Batas usia perkawinan bagi perempuan dinilai terlalu rendah, yakni 16 tahun.

 

Berbeda dengan perempuan, batas usia minimal laki-laki untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun. Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan itu membuat anak perempuan berpotensi kehilangan hak pendidikan dasar selama 12 tahun.

Pada 2015, Mahkamah Konstitusi pernah menolak menaikkan batas usia minimal perempuan untuk menikah dari 16 tahun ke 18 tahun. Ketika itu Mahkamah Konstitusi menilai tidak ada jaminan peningkatan batas usia menikah dari 16 tahun ke 18 tahun untuk perempuan dapat mengurangi masalah perceraian, kesehatan, serta masalah sosial.

Ketika uji materi atas UU perkawinan kembali dilakukan pada Desember 2018, Mahkamah Agung memutuskan bahwa lembaga itu memberikan tenggat paling lama tiga tahun bagi DPR untuk mengubah ketentuan batas usia dalam Undang-undang perkawinan. Lembaga itu juga menyatakan bahwa Indonesia sudah masuk dalam kondisi Darurat Perkawinan Anak. (fw/em)

 

Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/koalisi-perempuan-desak-perubahan-uu-perkawinan-sebelum-dpr-periode-sekarang-berakhir/4736734.html

MK Kabulkan Gugatan Batas Usia dalam UU Perkawinan

Jakarta, CNN Indonesia — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan anak. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi.

“Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (13/12).

Ketentuan tentang batas usia perkawinan sebelumnya digugat sekelompok warga negara yang merasa dirugikan dengan perbedaan batas usia laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun.

MK menilai beleid tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Sehingga siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak.

“Dengan demikian batas usia yang diatur dalam UU Perkawinan masih berkategori sebagai anak,” kata hakim anggota I Dewa Gede Palguna.

Ia mengatakan perkawinan anak sangat mengancam dan berdampak negatif terutama pada aspek kesehatan. Selain itu, peluang terjadinya eksploitasi dan ancaman kekerasan juga lebih tinggi pada anak.

Aturan itu juga menimbulkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Palguna mengatakan batas usia minimal 19 tahun yang diterapkan bagi laki-laki dinilai memberikan rentang waktu yang lebih panjang sebagai anak ketimbang perempuan.

“Perkawinan anak juga akan berdampak buruk pada pendidikan anak,” ucapnya.

Mengacu pada ketentuan pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun. Jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun, menurut hakim, mereka akan kehilangan hak pendidikan dasar 12 tahun.

“Padahal hak pendidikan adalah hak konstitusional yang harusnya dapat dinikmati setara dengan laki-laki,” kata Palguna.

Kendati demikian, lanjutnya, MK tak bisa menentukan batas usia perkawinan yang tepat bagi perempuan. Hal itu menjadi kewenangan DPR sebagai pembentuk UU.

Untuk itu, MK memberikan tenggat waktu paling lama tiga tahun bagi DPR untuk mengubah ketentuan batas usia dalam UU Perkawinan.

“Meminta pembuat UU paling lama tiga tahun untuk melakukan perubahan tentang perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perempuan dalam perkawinan,” ucapnya. (psp/wis)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213110330-12-353335/mk-kabulkan-gugatan-batas-usia-dalam-uu-perkawinan

Program BERPIHAK: Program Penguatan Kapasitas Tokoh Formal dan Non-formal untuk Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak

Fenomena perkawinan anak di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan. Praktik ini terjadi hampir merata di berbagai wilayah di negeri ini dengan beragam faktor penyebab dan pemicu. Berdasarkan data dari UNICEF tahun 2016, Indonesia menempati peringkat ke 7 di dunia sebagi negara dengan angka perkawinan anak tertinggi dan peringkat ke 2 di Asia Tenggara. Sementara itu, data dari KPPPA yang bersumber dari Susenas menunjukkan bahwa 24.17% anak di Indonesia mengalami perkawinan di bawah umur 18 tahun di tahun 2013 dan di tahun 2015 menurun sedikit menjadi sejumlah 22,82%. Data yang dikumpulkan BAPPENAS menunjukkan bahwa 1 dari 4 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun, dan rata-rata 375 anak perempuan menikah setiap harinya.

 

Hasil kajian dan penelitian Rumah KitaB menunjukkan bahwa tingginya jumlah kasus perkawinan anak di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keberadaan kelembagaan, baik formal, non formal maupun tersamar. Kelembagaan formal mewakili institusi dan aktor yang bekerja di ranah formal, yaitu yang mengampu otoritas dari negara dan pemerintahan, seperti pejabat dan staf di instansi pemerintahan; kelembagaan non formal mencakup institusi dan tokoh yang mempunyai pengaruh di masyarakat meskipun tidak memiliki dan tidak mewakili otoritas dari negara dan pemerintah, misalnya tokoh agama, pemuka adat serta tokoh masyarakat lainnya; dan kelembagaan tersamar merujuk pada pranata sosial, norma budaya dan tradisi, ajaran dan praktik agama serta faktor-faktor ekonomi maupun politik lainnya yang mempengaruhi sikap, tindakan dan keputusan yang diambil oleh masyarakat. Yang termasuk dalam kategori terakhir ini bisa bermacam-macam, dari rasa malu, tekanan sosial, sanksi adat, sampai dengan masalah kemiskinan, struktur relasi yang masih timpang antara perempuan dan laki-laki, maupun ajaran dan praktik agama.

 

Memahami betapa kompleksnya permasalahan kawin anak, serta sangat banyaknya aktor-aktor yang mesti digandeng untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada secara efektif dan berkelanjutan, maka Rumah KitaB memandang penting akan adanya satu program yang menyasar para aktor formal dan non formal dengan tujuan untuk memperoleh dukungan bagi kerja-kerja advokasi pencegahan kawin anak ke depan. Dukungan ini mutlak diperlukan karena di sebagian besar kasus kawin anak yang terjadi, para aktor ini berperan penting dan berpengaruh besar dalam memfasilitasi terjadinya praktik tersebut. Dengan mendorong perubahan pandangan, sikap dan keberpihakan para aktor di atas, dari semula melakukan fasilitasi atau pembiaran atas praktik kawin anak menjadi aktif untuk mencegah perkawinan anak, diharapkan upaya penghentian dan pencegahan kawin anak menjadi lebih efektif dan tajam hasilnya.

 

Atas dukungan dan kerjasama dengan Ford Foundation, pada akhirnya Rumah KitaB berkesempatan untuk menyusun dan melaksanakan sebuah program di tema perkawinan anak dengan tajuk Program BERPIHAK. BERPIHAK adalah program pencegahan perkawinan anak yang akan dilaksanakan oleh Rumah KitaB di tiga wilayah di Indonesia, yaitu di Cianjur-Jawa Barat, Madura-Jawa Timur, dan Lombok Utara-NTB, dalam kurun waktu 2018-2020. Program dukungan Ford Foundation ini bertujuan untuk turut mengurangi praktik kawin anak di wilayah kerja program melalui penguatan kapasitas aktor formal dan non-formal untuk advokasi pencegahan perkawinan anak. Ketiga wilayah kerja program sebagaimana disebutkan di atas dipilih karena daerah-daerah tersebut merupakan salah satu kantong penyumbang angka perkawinan anak terbesar di Indonesia.

Dilema Pendidikan Seksual, Makin Ditutupi Makin Terbuka Aksesnya

Jakarta – Zaman boleh berganti namun tidak demikian dengan persepsi pada pendidikan seksual. Terlepas dari latar belakang pendidikan dan ekonomi, pendidikan seksual masih jadi sesuatu yang tabu. Meski sudah ingin membuka aksesnya, pendidikan seksual masih menjadi hal yang sulit diungkapkan di masyarakat.

Berlawanan dengan tabu, informasi seputar reproduksi dan seksual kini makin mudah diperoleh dari berbagai sumber. Akibatnya, Anak dan remaja berisiko tersesat karena tidak tahu sumber informasi yang bisa dipercaya.

“Yang ideal memang sediakan pengetahuan dan layanan, namun jika tidak bisa minimal ada informasinya,” kata Direktur Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) Lies Marcoes, Rabu (26/9/2018).

Menurut Lies, pendidikan seksual sebetulnya telah diajarkan sedini mungkin dalam agama. Misalnya ajaran terkait bersuci sebelum melakukan ibadah, misal wudhu. Ibadah dikatakan tidak sah bila wudhu batal, salah satunya dengan menyentuh alat kelamin tanpa pelapis. Dubur dan kemaluan juga diajarkan untuk selalu bersih demi kesehatan tubuh.

Pemenuhan informasi bisa menjadi jalan keluar beberapa masalah terkait seksual dan reproduksi. Misal pernikahan dini, yang ditempuh dengan pertimbangan lebih baik daripada zina. Masalah lainnya adalah kehamilan tidak diinginkan, yang seolah hanya menyediakan jalan keluar menikah secepatnya.

Informasi tentunya harus disampaikan dengan gaya khas remaja, bukan menimbulkan rasa takut atau bertentangan dengan logika. Kecukupan informasi diharapkan bisa membantu remaja mengenal diri, serta mempertimbangkan keputusan terkait seksual dan reproduksi. Hasilnya remaja tak perlu lagi mempercayai iklan obat penggugur kandungan, praktik aborsi ilegal, dan info sesat lainnya.

Sumber: https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4230263/dilema-pendidikan-seksual-makin-ditutupi-makin-terbuka-aksesnya

Menyikapi Hamil ‘Tekdung’, Haruskah Indonesia Meniru Belanda?

Jakarta – Hamil ‘tekdung’ alias hamil sebelum menikah, merupakan realita yang kerap melatarbelakangi Married by Accident (MBA). Hal ini terjadi seiring masih tingginya angka pernikahan usia dini di Indonesia. Data BPS 2017 menyatakan, sebaran nikah dini di 23 propinsi di Indonesia mencapai lebih dari 25 persen.

Direktur Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) Lies Marcoes mengatakan, remaja yang hamil tekdung umumnya mendapat diskriminasi dari lingkungan sekitar. Remaja dan keluarganya seolah tak punya pilihan lain kecuali segera menikah, tanpa mempertimbangkan kehidupan rumah tangganya kelak.

“Remaja seharusnya bisa memilih dengan difasilitasi negara,” katanya, Rabu (26/9/2018).

Pilihan tersebut tak mengecualikan aborsi jika remaja merasa keberatan atau belum siap menjadi orangtua. Tentunya, remaja harus tahu konsekuensi medis dan psikologis atas pengguguran kandungan. Hal ini untuk mencegah remaja menjadi korban malpraktik atau mengalami dampak buruk lainnya dari praktik aborsi ilegal. Beberapa negara yang membolehkan aborsi adalah Belanda, Singapura, Cina, Korea Utara, dan Vietnam.

Solusi lainnya adalah membuka akses seluasnya pada remaja yang memutuskan ingin menjadi orangtua. Hal ini meliputi boleh melanjutkan sekolah dan mengikuti ujian meski tengah berbadan dua. Layanan medis juga terbuka bagi calon ibu yang ingin memeriksakan kandungan atau melahirkan, tanpa memandang sebelah mata. Ibu yang masih remaja juga bisa mengusahakan kehidupan yang lebih baik bagi diri dan janinnya.

Selain paska kehamilan, Lies mengingatkan pentingnya solusi untuk mencegah kehamilan remaja. Salah satunya kecukupan informasi terkait reproduksi, seksual, dan kontrasepsi sebelum anak beranjak remaja. Selain bisa memilih dan membentengi diri, remaja tak perlu lagi terjebak info yang sumber kebenarannya diragukan terkait reproduksi.

Sumber: https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4230020/menyikapi-hamil-tekdung-haruskah-indonesia-meniru-belanda