Pos

Merebut Tafsir: Qawwam

Oleh Lies Marcoes

Bagi pemerhati isu kepemimpinan perempuan dalam Islam, niscaya hafal ayat yang membahas tema itu. Dalam teks ayat tercatat “al-rijâl qawwâmun ‘alâ al-nisâ`”( lelaki adalah pemimpin [ bagi] perempuan). Masalahnya ayat sosialnya menunjukkan “al-nisâ` qawwâmatun ‘alâ al-rijâl”- perempuan pemimpin atas lelaki. Ini tantangan bagi para sarjana Muslim masa kini. Bagaimana membangun konstruksi argumen yang mendialogkan antara teks bahwa lelaki adalah pemimpin, dengan ayat sosial, perempuan juga terbukti dan teruji memiliki kemampuan memimpin karenanya secara faktual mereka pemimpin atas (sebagian) lelaki.

Kalangan tekstualis seperti Salafi memilih teks sebagai kebenaran, realitas sosial yang salah. Solusinya mereka mengajak agar umat balik ke era teks. Itulah antara lain muatan dari agenda hijrah : perempuan dirumahkan kembali agar cocok dengan teks. Selesai? Tidak. Modernitas telah memerdekakan perempuan. Mereka mendapatkan pendidikan, bekerja keras untuk meraih mimpinya dan memiliki kesanggupan untuk memimpin dengan kualitas kepempimpinan yang tak kalah baik. Atau secara terpaksa mereka menjadi pemimpin rumah tangganya akibat perceraian atau tidak menikah namun mengepalai rumah tangga dan sebagai pencari nafkah utama. Bahkan kepemimpinan perempuan seringkali tak hanya menggantikan kepemimpinan lelaki tetapi menawarkan model kepemimpinan yang berbeda: “caring”, misalnya. Hal itu mereka ambil dari pengalaman keseharian mereka sebagai buah konstruksi sosial tentang peran perempuan di keluarga. Karenanya di antara mereka bisa menjadi tawaran alternatif model kepemimpinan (di luar model kepemimpinan yang mengadopsi cara -cara lelaki).

Sebaliknya, kalangan modernis menganggap perubahan sosial adalah fakta, kepemimpinan tak terhubung dengan jenis kelamin (biologis) tapi dengan karakter sosial (gender). Perempuan terbukti dan faktanya bisa jadi pemimpin atas lelaki. Namun konsekuensi dari penerimaan kepemimpinan perempuan ini bisa berimplikasi jauh pada isu fikih lainnya. Misalnya terkait isu warisan, talak, nafkah dll.

Dari pandangan klasik, para ahli fiqih telah menetapkan tiga rumpun arena kerja fiqh: Ibadah, ahwal syahsiyah (hukum keluarga) dan muamalah (perdata), di luar fiqh syiyasah (politik). Pada rumpun fiqh Ibadah, ruang tafsirnya nyaris sudah tertutup. Itu sebabnya, aturan tentang haji yang dilakukan pada bulan haji (Zulhijjah) tidak bisa berubah meskipun jumlah umat Islam di dunia bertambah. Aturan itu sudah ajeg! Sementara untuk rumpun muamalah ruang tafsirnya sangat terbuka, rumpun ini berkembang sesuai perkembangan zaman. Maka berkembanglah tema ekonomi shariah, wisata syariah, atau hal-hal lain yang sebelumnya hanya berupa analogi. Sebaliknya rumpun ahwal asysyahsiyah bersifat ambigu, ada ditengah-tengah antara fiqh ibadah dan fiqh muamalah. Secara umum tema itu cenderung dimasukkan ke rumpun fiqh ibadah dan karenanya ruang gerak interpinterpretasi menjadi sempit. Termasuk dalam memaknai qawam itu.

Masalahnya, jika tidak ada upaya mendialogkan ayat teks dengan ayat sosial, maka konsekuensinya, ayat akan berjalan sendiri, dan realitas berjalan sendiri pula. Lalu dimana kita akan meletakkan fungsi agama sebagai hudan/ petunjuk? Faktanya perempuan terus berkembang dan mengembangkan diri menjadi pemimpin. (Lies Marcoes, 19 September 2019)

Merebut Tafsir: Masjid Perempuan

Oleh Lies Marcoes

Ibu Nyai Masriyah Amva, pimpinan pondok pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon kembali mengambil langkah strategis dalam mengimplementasikan kesetaraan gender. Saat ini ia sedang menyelesaikan bangunan masjid perempuan Sang Dwi Cahaya Mulia.

Pondok Pesantren Kebon Jambu yang kini ia pimpin, dibangun bersama dengan alm suaminya, kyai Muhammad. Sebagai orang “dalam” ia memiliki knowledge ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren sebagaimana suaminya. Pun memiliki otoritas jika dilihat dari trahnya. Namun otoriras sebagai kyai perempuan belum ia genggam. Saat itu dia “hanya” nyai istri kyai. Ketika suaminya meninggal, ia terpuruk, satu-persatu orang tua santri menjemput anaknya. Itu terjadi 13 tahun lalu. Sebuah peristiwa spiritual telah melahirkan kembali Nyai Masriyah, dari istri sang kyai menjadi kyai perempuan. Singkat kata dalam waktu 13 tahun, yang semula santrinya hanya tinggal puluhan sekarang ia dipercaya mengasuh 1800 santri putra dan putri. Seluruh santri putri ada didalam asuhannya, menempati ruangan-ruang asrama yang bersih dengan sistem pencahayaan dan udara yang sehat yang terletak di bagian belakang rumahnya.

Pesantren Kebon Jambu mengukir sejarah perjuangan pemenuhan hak-hak perempuan. Disinilah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dilaksanakan. Sebuah kongres yang pertama kali di dunia, dihadiri para ulama perempuan dari berbagai wilayah Nusantara bahkan dari luar negeri. KUPI melahirkan tiga buah fatwa keagamaan yang terkait dengan perempuan: 1) kerusakan lingkungan, berdampak pada 2) perkawinan anak dan 3) kekerasan terhadap perempuan di mana agama digunakan untuk legitimasi dan KUPI menawarkan metodologi untuk delegitimasi.

Namun ibu Nyai tak puas diri. Ia gelisah. “Saya ingin bangun masjid perempuan, saya tidak mau mushala atau tajug perempuan” Ini tidak semata bicara soal ukuran tetapi pengakuan, rekognisi, ini soal “claim” soal masjid dan perempuan.

Rupanya, ada dimensi gender dalam konsep masjid. Masjid bukanlah tempat yang secara otomatis dimiliki perempuan. Di setiap masjid “disediakan” tempat bagi perempuan, tapi sebagai penumpang sampingan. Umumnya terletak dibagian belakang, menempati sepojokan atau maksimal 1/3 dari seluruh bangunan tempat ibadah. Di Istiqlal, mengingat digunakan sebagai masjid negara, harus menimbang kehadiran Ibu Negara, istri pimpinan negara atau presidennya perempuan seperti Ibu Megawati. Di Istiqlal tempat jamaah perempuan sejajar dengan lelaki beberapa langkah di belakang imam. Meskipun begitu, perempuan tak pernah maju sebagai imam. Pun tidak, dalam posisi menjadi menyampai khutbah dalam rangkaian prosesi shalat sunat Idul Fitri atau Idul Adha, meskipun kemampuan para ustadzah perempuan tak kurang-kurang. Paling jauh beberapa ustadzah menjadi penceramah dengan jamaah lelaki yang format ceramahnya berada di luar prosesi ibadah seperti khutbah Jumat atau Idul Fitri dan Idul Adha.

Secara umum, di masjid-masjid jami (umum), jamaah lelaki dan perempuan dipisahkan dengan penanda seperti tirai. Di masjid saya, di salah satu kompleks di BNR Bogor, jamaah perempuan menempati hanya cukup untuk 2 baris di belakang tirai. Tak terpapar cahaya apalagi kipas angin. Sementara bagi jamaah lelaki bisa 10 baris di kelakang imam. Mereka leluasa untuk memilih tempat. Jika jamaah perempuan banyak, seperti di masa tarawih minggu pertama jamaah perempuan meluber sampai ke teras. Jangan tanya kalau hujan datang, kami merangsek ke dalam atau membiarkan kena tempias. Meskipun di bagian lelaki kadang hanya tinggal dua baris, tirai tak secara otomatis bergeser ke depan. Jamaah perempuan tetap berdesakan di tempat yang telah diposisikan secara sosial berada di belakang dan menempati sedikit ruangan masjid, mojok. Seringkali, karena yang terdengar hanya suara imam, tanpa bisa melihatnya, ketika sujud sahwi yang agak lama, kami tak bisa mengikuti imam kapan duduk kembali setelah sujud.

Di beberapa masjid, arsitekturnya sedemikian rupa memberi tempat bagi perempuan agar bisa melihat imam. Seperti masjid At Taawun di Puncak jamaah perempuan menempati lantai atas. Dengan cara itu jamaah perempuan bisa melihat imam. Itu jelas lebih baik, meski jamaah perempuan harus berjuang sedikit lebih keras, naik tangga berundak-undak. Coba rasakan jika Anda telah di atas 60 tahun dengan problem persendian. Untuk mencapainya perlu usaha, tapi baiklah, model ini tetap lebih baik daripada disembunyikan dibalik layar hijau.

Jadi impian Nyai Amva untuk punya masjid dan bukan mushala adalah sesuatu. Dalam buku Fragmenta Islamica karya ahli sejarah dan Orientalis G. F. Pijper (1987) terdapat cerita masjid perempuan di Indonesia bahkan sejak masa kolonial. Buku yang diterjemahkan Prof Tujimah itu mengisahkan bahwa di Jawa terdapat masjid yang didakukan sebagai “masjid perempuan”. Dalam buku itu Pijper menceritakan tentang masjid di Kauman, Yogyakarta. Masjid ini didirikan oleh Aisyiyah, sayap perempuan, Muhammadiyah. Setelah itu ‘Aisyiah Garut mendirikan ” masjid Istri” – masjid khusus bagi perempuan pada tahun 1926. Demikian seterusnya di beberapa tempat seperti di Suronatan, Yogyakarta, di Plampitan, Surabaya, dan di kampung Keprabon Solo serta di Ajibarang, Purwokerto.

Berbeda dari mimpi Nyai Amva, masjid-masjid yang lebih dulu didirikan itu, dimaknai sebagai mushala atau tajug: berfungsi sebagai tempat shalat khusus perempuan, atau aktivitas ibadah perempuan yang tak ingin dihalangi oleh adanya pembatasan-pembatasan syar’i yang menghalangi perempuan dalam mengakses rumah ibadahnya. Sementara nyai Masriah Amva menginginkan masjid, yang tidak dianggap sebagai mushala atau tajug perempuan. Ini berarti bangunan yang kini berdiri di kompleks santri putrinya dengan nama Masjid Perempuan “Sang Dwi Cahaya Mulya”. Di masjid ini mimbarnya bukan hanya bagi perempuan tetapi juga bagi lelaki namun dipimpin oleh perempuan.

Seperti siang itu, 6 September 2019, Kyai Husein, duduk sejajar dengan Ibu Nyai Masriah Anva dan Professor Amina Wadud, saya, Gus Jamaluddin Muhammad, Imbi Muhammad, dan Roland Gunawan dari Rumah KitaB. Di hadapan ratusan santri putra dan putri membahas buku terbaru Rumah KitaB, “Fikih Perwalian” yang membahas ulang konsep tentang qiwamah (perlindungan) dan wilayah ( perwalian) agar lebih memberdayakan perempuan dan anak perempuan. Qiwamah dan Wilayah adalah dua buah hak yang secara tradisional menentukan nasib perempuan sebagai istri dan anak perempuan.

Tak ada tirai secara fisik, yang ada adalah tirai etika yang dibangun oleh Ibu Nyai untuk menghargai sesama manusia, lelaki dan perempuan. Duduk di masjid untuk mendapatkan akses pengetahuan yang sama bagi lelaki dan perempuan. Para santri itu, lelaki dan perempuan bersuara, bertanya, menyimak, bertempik sorak untuk menyepakati pandangan yang sejalan dengan pikiran mereka. Masjid perempuan jelas merupakan upaya untuk mencapai kesetaraan manusia di hadapan Sang Maha Cahaya [] Lies Marcoes, 9 September 2019.

 

 

 

Merebut Tafsir: Inovasi

Oleh Lies Marcoes

Inovasi adalah pengakuan sepihak berbasis bukti. Bukti itulah garansi sebuah inovasi yang dapat ditelusuri secara metodologis. Berbeda dengan dunia teknologi, inovasi dalam bidang sosial sulit untuk diduplikasi. Inovasi sosial merupakan buah interaksi sosial banyak pihak yang hanya bisa dikenali pola dan karaketristik dari elemen-elemen yang membentuk inovasi itu.

Dalam acara “ Tutup Tahun” program BERDAYA, yaitu program pemberdayaan tokoh formal, non-formal, remaja dan orang tua dalam pencegahan kawin anak, Rumah KitaB melakukan ragam inovasi dalam pencegahan perkawinan anak yang dikembangkan di tiga wilayah urban (Cilincing, Jakarta Utara; Lemahwungkuk, Cirebon; dan Pakakkukang, Kota Makassar).

Ada empat Inovasi yang diinventarisasi:
Pertama, menggunakan pendekatan sosial keagamaan (melampaui anggapan bahwa isu perkawinan anak yang seolah-olah hanya terkait dengan persoalan legal formal. Pada kenyataannya, perkawinan anak terkait dengan persoalan kepemimpinan non-formal di dalam kelembagaan-kelembagaan tersamar yang hidup di dalam masyarakat.

Kedua, menggunakan perspektif keadilan gender secara kreatif. Meski ini bukan baru, Rumah KitaB mengembangkannya dengan perspektif yang holistik dan konsisten. Dengan begitu, dapat terlihat bagaimana terjadinya dampak yang lebih buruk dialami perempuan dan anak perempuan dibandingkan lelaki atau anak lelaki.

Ketiga, bekerja di tiga ranah sekaligus, yaitu ranah hukum, ranah sosial keagamaan, dan budaya, sementara dari tingkatannya mereka bekerja di tiga level secara simultan: tingkat nasional dengan para pengambil kebijakan strategis, (seperti Bappenas, KPPPA, MA, dan Kementerian Agama); di level pemerintah kota; dan di tingkat komunitas yang berhadapan langsung dengan isu ini, yaitu orang tua dan tokoh formal dan non-forma serta remaja. Bersama Bappenas, Rumah KitaB mendukung upaya lahirnya Stranas. Sementara bersama KPPPA, bersama sejumlah mitra NGO lainnya seperti KPI yang sedang berposes tindak lanjut keputusan MK soal Judicial Review usia kawin anak. Dukungan kepada MA dilakukan dalam kerangka lahirnya PERMA Dispensasi Nikah.

Kempat, sebagai lembaga riset dan produksi pengetahuan, inovasi yang ditawarkan adalah produksi argumen-argumen keagamaan. Telah terbit lebih dari 30 buku, monografi, infografis yang terkait dengan perkawinan anak. Dalam seminar ini terbit 10 produksi pengetahuan berupa buku, leaflet, infografis dan video.

Rumah KitaB belajar banyak dari lembaga lain yang telah lebih dulu mengembangkan inovasi dalam pencegahan perkawinan anak. Dari JKP kami belajar bagaimana bekerja di level komunitas untuk melahirkan MoU dengan Pemda. Dari PEKKA, kami belajar pengorganisasian, membangun kepercayaan komunitas bahwa suara mereka pasti di dengar. Dari KAPAL PEREMPUAN kami belajar membangun kesadaran kritis warga, utamanya perempuan dan anak perempuan, tentang hak-hak mereka serta melakukan engagement dengan pemerintah daerah. Dari Fahmina Institute kami belajar menggunakan media komunikasi dakwah khas pesantren termasuk Salawatan untuk meraih sebanyak mungkin ruang penyadaran tentang mudharat kawin anak.

Hal yang tak kalah penting adalah inventarisasi ragam media yang dapat mewadahi inovasi-inovasi itu. Di Jakarta Utara, kampanye Kawin Anak dilakukan melalui media seni drama pertunjukan khas Betawi Lenong dan tarian remaja yang mengekspresikan kebebasan mereka.

Kampanye kawin anak membutuhkan ragam inovasi dan kreativitas. Sebab kawinan anak adalah peristiwa sosial yang sesungguhnya buruk bahkan jahat, namun dalam masyarakat peristiwa ini kerap diterima, dirayakan dan diaminkan! (Lies Marcoes, 29 Agustus 2019)

 

Merebut Tafsir: Makan dengan Tangan Kanan

Oleh Lies Marcoes

Saya membaca sebuah status di FB yang menanyakan tampilan “iklan” tata cara makan. Ada dua pilihan di sana, yang satu berupa gambar visual, yang kedua narasi. Namun intinya sama, makan harus pakai tangan kanan karena makan dengan tangan kiri merupakan cara makan setan.

Atas dua model pilihan itu saya tak meletakkan pilihan kepada salah satunya. Saya sendiri,juga keluarga besar dan anak-anak adalah pengguna tangan kanan dalam makan atau bekerja (menulis, bekerja), namun saya tidak hendak memilih itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan.

Saya tak memilih kedua model itu ( sama-sama menganjurkan makan pakai tangan kanan, hanya beda bentuk visualisasi) karena saya khawatir hal itu akan diskriminatif terhadap left-handed, pemakai tangan kiri. Kita tahu, terdapat banyak aturan diskriminatif berbasis ajaran agama yang terkait dengan keadaan fisik. Misalnya ada hadis yang menyatakan terlarang mengambil pemimpin yang cacat (disable) buta dan mukanya bopeng bekas cacar air. Ketentuan makan dengan tangan kanan saya khawatir bisa digunakan sebagai prasyarat yang dapat mendiskriminasi orang yang menggunakan aktivitas mereka termasuk makan dengan tangan kiri.

Makan dan minum dalam budaya Islam menurut saya harus diletakkan sebagai etika dan identitas ( ciri-pembeda). Tata cara makan, sebagaimana pakaian diciptakan dalam kebudayaan Islam untuk menunjukkan ciri-ciri Orang Islam. Karenanya aturan itu bersifat anjuran, kepantasan dan bukan sebagai sesuatu yang diwajibkan.

Di dalam kebudayaan Islam, cara makan sangat bermacam-macam. Dalam kebudayaan Timur Tengah, Afrika, Asia Tengah, ada kebiasaam makan bersama, satu nampan dimakan ramai-ramai. Dalam bahasa dan adat orang Minang disebut bajamba. Namun dalam tradisi kaum salafi makan salome (satu lubang/piring/tampah/baki rame-rame ) menjadi semacam kewajiban seperti shalat jamaah.

Hukum makan menurut saya bukan pada caranya tetapi pada jenis makanan yang dimakan. Hukum dasar makan adalah tidak makan makanan dan minuman yang dkategorikan haram baik dalam cara mendapatkannya ( bukan hasil curian, bukan hasil korupsi, bukan bangkai untuk ternak, bukan minuman memabukkan) atau dalam cara mengolahnya (tidak menyiksa, tidak menyembelih atas nama tuhan yang lain selain Allah,).

Makan dengan tangan kanan adalah baik sebagai etika. Namun bukan keharusan yang menyebabkan pengguna tangan kiri menjadi orang yang “cacat”. Penerimaan kepada pengguna tangan kiri, akan mengubah prilaku kita kepada mereka dengan tidak memaksakan keharusan, pendisiplinan agar menggunakan tangan kanan, apalagi dengan menakut-nakuti bahwa pengguna tangan kiri adalah cara makan setan. Emangnya ada yang pernah ngintip setan makan (he he)? (Lies Marcoes, 4 Agustus 2019)

Merebut Tafsir: Menanti Dawuh Mbah Bisri

Oleh Lies Marcoes

Akhir bulan Juli 2019, Rumah KitaB menyelenggarakan “Diskusi dengan Ormas Kegamaan,” yang dihadiri wakil ormas dan tokoh formal dan non-formal untuk meminta pendapat mereka tentang pencegahan perkawinan anak. Semula acara “hanya” mengundang 40 wakil Ormas. Namun meskipun yang diundang hanya lima elemen: NU Muhammadiyah, Lembaga dan Kementerian terkait ( MA, Kemenag, Badilag), MUI sebagai lembaga fatwa, LSM, akademisi dan media, pada kenyatannya yang hadir lebih dari itu. Dari NU, tak sekedar PBNU yang dihadiri langsung oleh ketua komisi Fatwa PBNU, kyai Ishom, tetapi juga dihadiri ketua-ketua pegurus tingkat wilayah beserta badan otonomnya seperi LKK NU dan Muslimat. Demikian juga dengan Muhammadiyah. Walhasil peserta yang hadir berjumlah 59 orang mewakili organisasinya masing-masing.

Dalam diskusi ini Rumah KitaB memaparkan hasil penelitian menyangkut dua domain yaitu sosial ekonomi, dan hukum/agama. Dalam mengantarkan acara itu, saya melakukan semacam refleksi. Dalam pelaksanaan program pembangunan, ormas keagamaan Islam merupakan mitra pemerintah di masyarakat. Berdasarkan diskusi dengan kyai Wahid Maryanto, pengasuh Pesantren Kinaniyah Pulo Mas serta dewan pengurus WCC Puan Amal Hayati yang pagi itu juga hadir, program pembangunan yang sangat berhasil menggandeng ulama dan ormas Islam adalah program KB. Keberhasilannya bukan dalam meminta mereka sebagai kaki tangan pembangunan atau corong pemerintah melainkan dalam memberi makna/tafsir yang dapat diterima umat.

Harap diingat, program KB adalah program yang bagaimanapun menyentuh jantung persoalan agama yaitu reproduksi manusia.

Adalah mbah kyai Bisri Mustofa Rembang (lahir 1915), ayahanda Gus Mustofa Bisri- kakek mertua Gus Ulil Abshar Abdalla, yang pertama kali menjelaskan dalam tulisan Arab Jawi (pegon) tentang dibolehkannya penggunaan kontrasespi untuk perencanaan keluarga (kyai Maryant tidak ingat lagi judul kitabnya tapi beliau masih ingat cover kitab itu berwarna putih).

Dalam catatan KH Syaifuddin Zuhri (1988) Mbah kyai Bisri adalah ulama besar yang memiliki pengetahuan komplit; ahli tafsir (beliau sendiri menulis Tafsir) ahli hadits, ahli bahasa Arab, orator, penulis buku bahkan naskah drama. Beliau nyantri di banyak pesantren dan pernah bermukim di Mekkah.

Penjelasan tentang peran Mbah Bisri ini penting untuk menegaskan bahwa ketika beliau menulis tafsir yang terkait perlunya perencanaan keluarga dan karenanya mendukung program KB, beliau sama sekali tidak dalam rangka “menyenangkan” pemerintah (rezim Orde Baru di awal Pembangunan tahun 70-an). Beliau melakukan penafsiran dan menggunakan metode ushul fiqh canggih dan ketat terkait Al Qur’an (17) S Al Isra ayat 31 yang saat itu menjadi pangkal debat dan beda pendapat di kalangan ulama dan kyai dalam menerima dan menolak KB. Ayat itu kemudian dikenal sebagai ayat “khosy-yata imlaq “ yang dikaitkan dengan kampanye KB. Ayat itu kurang lebih artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rejeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. (QS 17 Al Isro’ ayat 31).

Selain soal ayat itu, penyebab lain penolakan KB saat itu juga karena dipicu oleh cara pembahasaan pemerintah yang secara ideologis mengglorifikasi ideologi Pembangunan. Bahasa yang digunakan selalu demi menyukseskan pembangunan dan bukan berorientasi kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat. Di bawah rezim Developmentalis, bahasa yang digunakan oleh pemerintah dalam membahasakan pentingnya KB selalu berangkat dari ancaman yang seolah meragukan rahmat dan rizki dari Allah. Kesombongan negara itulah yang kemudian dilunakkan oleh Mbah Bisri bahwa Umat Islam tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah bukan karena takut tidak kebagian rejeki dari Allah.

Sejak itu tampaknya negara- BKKBN kemudian membungkuk kepada NU dan Muhammadiyah, kepada para kyai dan ulama, ormas, para pendakwah, majelis taklim dan meminta untuk menyampaikan pesan pembangunan KB bukan dalam rangka membatasi jumlah anak dengan alasan takut dan tak percaya rizki Allah yang mengatur, dan bukan pula dalam rangka membunuh, melainkan dengan mengatur jarak kelahiran agar tidak meninggalkan umat yang lemah. Guna tak menyalahi aturan fiqh dalam konsep aurat, atau kekhawatiran penyalahgunaan KB oleh remaja, NU dan Muammadiyah mengusulkan pedoman-pedoman etis yang kemudian digunakan oleh BKKBN.

Hal kedua yang menjadi halangan dalam sosialisasi KB ketika itu adalah karena pemerintah Orde Baru membiarkan terlalu lama terjadinya bisik-bisik politik soal pemberian keistimewaan kepada pengusaha dan warga keturunan Tionghoa. Cerita itu kemudian dengan mudah merembes ke mana-mana termasuk ke program KB. Orang menafsirkan bahwa program KB itu hanya untuk mengurangi jumlah penduduk muslim di negara-negara Islam termasuk Indonesia. Karenanya gosip murahan bahwa KB adalah proyek Yahudi menjadi subur.
Pendekatan demografi ngawur seperti ini kemudian dipatahkan oleh pandangan -pandangan dari kalangan Islam Moderat yang cikal bakalnya berangkat dari dawuh dari Mbah Bisri Mustafa.

Kini Indonesia berhadapan dengan persoalan yang cukup alot terkait dengan tingginya perkawinan anak. Penelitian Rumah KitaB menunjukkan, di luar persoalan ketidakadilan ekonomi, kawin anak dipraktikkan dengan menggunakan argumentasi agama: konsep baligh, hak ayah untuk memaksa (ijbar) dan hamil di luar nikah. Ini semua membutuhkan fatwa keagamaan plus keberanian ormas keagamaan untuk membela ummat (terutama) perempuan yang jelas terdampak sangat parah dari praktik perkawiann anak ini.

Sangatlah menggembirakan dalam “Diskusi dengan Ormas” ini Ketua Komisi Fatwa MUI dan Komisi Fatwa NU memberi pandangan yang tegas dan argumentatif bahwa mengingat begitu banyaknya mudharat yang ditimbulkan maka upaya pencegahan perkawinan anak harus diposisikan sebagai ikhtiar untuk menghilangkan mudharat yang lebih besar.

Sebagaimana dalam program pembangunan Keluarga Berencana, kami para pegiat dalam upaya pencegahan perkawinan anak sungguh menanti dawuh dari para kyai ulama sebagaimana kami dulu mendapatkan dawuh dari “Mbah Bisri Mustafa”. Terlebih karena situasinya kini telah berubah. Jika dulu umat berhadapan dengan arogansi negara, saat ini yang dihadapi adalah juga umat yang menggunakan argumentasi agama dalam membenarkan kawin anak. Mereka menggunakan slogan-slogan yang gampang dicerna umat meskipun sarat sesat pikir ”Kawin muda dari pada zina”! (LM, 1 Agustus 2019)

Merebut tafsir: Menyembah suami

Oleh Lies Marcoes

Sebuah youtube menayangkan ceramah pengajian kaum ukhti. Sang ustadzah mengenakan burqa berbaju hijau sambil memegang mikrofon. Ia menasihati jamaahnya yang ia sapa “ukhti” (saudari perempuan) agar jika suami mengajak pergi, tak usah bertanya, langsung mandi, ganti baju, dan ikuti perintah suaminya. Lebih lanjut ia mengajarkan bahwa meksipun istri telah khatam 30 juz, pendidikan lebih tinggi, lebih kaya, dan memiliki kelebihan-kelebihan lainnya, istri harus tetap tunduk, patuh kepada suami dan merendah di bawah (posisi) suami. Hal itu menurutnya bagian dari adab (etika) dalam Islam.

Saya terus terang tak terkejut. Dan juga tak khawatir. Ada sejumlah alasan: Pertama, watak ajaran Islam meskipun bicara soal urusan akhirat kelak (tidak empirik), namun pada dasarnya agama diturunkan kepada orang yang berakal dan berpikir. Dalam ajaran agama Islam penekanan pada pentingnya orang berpikir itu sangat utama. Dan dasar untuk berpikir adakah BERTANYA. Jadi, bagaimana mungkin kepada suami kita tak boleh bertanya, sedang kepada Allah saja kita diperintahkan untuk berpikir yang didasari dengan perintah untuk bertanya, skeptis, meragukan, lalu akal dan nurani akan menuntun manusia kepada kebenaran hakiki.

Kedua, di hampir setiap ayat yang mengajarkan tentang semesta, seperti tanda-tanda kehidupan, pergantian siang dan malam, tentang awan dan hujan, bumi dan langit, tentang tumbuh-tumbuhan dll, semuanya bermuara kepada nilai-nilai yang menuntun pada ajaran TAUHID / monoteisme. Apakah kamu tidak berpikir? (Siapa Yang Maha Kuasa di balik itu semua). Ajaran TAUHID dalam Islam merupakan ajaran yang sangat keras atau bahkan dapat dikatakan sangat radikal. Sebab ajaran Tauhid menuntut kepasrahan, ketundukan total manusia kepada Allah tidak ada yang layak disembah manusia kecuali Tuhan.

Meski begitu, dalam Islam, nilai monoteisme atau Tauhid tidak diajarkan sebagai sebuah indoktrinasi buta. Kemampuan berpikir merupakan prasyarat dan menjadi jembatan menuju inti ajaran Tauhid. Hal ini bukan hanya diajarkan oleh Nabi Muhammad, bahkan sejak nabi Ibrahim as, “Bagaimana manusia menyembah matahari, bintang, rembulan sedang mereka pun terbit dan tenggelam, itu pasti ada yang menggerakannya”.

Dalam ajaran Tauhid secara sangat keras diajarkan larangan manusia menuhankan apa pun di alam semesta, manusia dilarang menyembah sesama manusia: hamba kepada majikan, rakyat kepada raja, anak kepada orang tua/ayah, istri kepada suami. Islam tampaknya sangat menyadari betapa bahayanya relasi kuasa antara manusia karena di sana ada unsur power dan ketergantungan yang sangat nyata. Karenanya nilai ajaran Tauhid luar biasa keras dalam melarang sikap menghamba, tunduk, pasrah bongkokan. Dalam dunia modern, ajaran Tauhid yang menihilkan kuasa manusia atas manusia yang lain atau bentuk-bentuk penghambaan sangat relevan dengan prinsip-prinsip HAM.

Ketiga, Islam Indonesia tumbuh dalam masyarakat agraris egaliter. Meskipun unsur feodalisme menjadi elemen penting dalam membangun relasi, namun sumbangan perempuan sangat dikenali secara kultural. Karenanya dasar-dasar hubungan yang setara merupakan urat nadi relasi antara lelaki dan perempuan, suami dan istri.

Harus diakui hubungan -hubungan itu tidak sempurna, sebab bagaimana pun Indonesia mengenali ajaran yang asimetris antara lelaki dan perempuan. Dan hal itu tak lepas dari ajaran feodalisme Jawa yang memperkenalkan hubungan asimestris kawula lan gusti. Namun ajaran Islam yang mengutamakan nilai -nilai Tauhid telah mengajari kita bahwa penghambaan kepada manusia bukan saja melawan hakikat manusia merdeka tetapi juga ajaran yang paling prinsip dalam Islam: TAUHID.

Atas dasar itulah saya tak cemas dan khawatir dengan ceramah sang ukhti yang mengajarkan istri tak boleh bertanya kepada suami, dan harus patuh buta kepada suami. Pendapat ini menurut saya menyalahi ajaran paling prinsip dalam Islam: TAUHID!

Mungkin ia hafiz 30 juz, namun dengan mengajarkan istri harus tunduk patuh, pasrah merendah kepada suami tampaknya menyelami surat al Ikhlas pun boleh dipertanyakan. Andai saja sang ukhti itu belajar feminisme ia akan tahu menyembah sesama manusia itu hal yang paling terlarang dalam feminisme. Feminisme adalah metodologi yang mengajarkan kepada manusia tentang PENIHILAN kepada tuhan-tuhan ciptaan manusia. Feminisme mengajarkan manusia untuk berani beragama dengan BERPIKIR. Mengubah ajaran agama yang semula hanya rapalan mantra menjadi daya untuk pembebasan atas penghambaan sesama manusia!

Wawancara KSI dengan Lies Marcoes: Perspektif GESI dalam Penelitian untuk Pembangunan

Apa itu KSI?

Knowledge Sector Initiative (KSI) merupakan komitmen bersama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia melalui penerapan kebijakan publik yang lebih berkualitas yang menggunakan penelitian, analisis, dan bukti secara lebih baik.

Informasi lebih jauh mengenai program KSI bisa dibaca di: http://www.ksi-indonesia.org

Apa itu KSI Interviews?

Melalui KSI Interview, kita akan bertemu dengan pembuat kebijakan, peneliti kebijakan, intelektual, dan praktisi pembangunan dan menanyakan kepada mereka mengenai perspektif serta pengalaman pribadi dengan proses knowledge-to-policy juga pembuatan keputusan berdasarkan bukti. Dari temuan riset komunikasi ke penggunaan bukti sebagai bagian dari pembuatan keputusan, ke opini publik yang berpengaruh dan peran media, setiap artikel akan menyajikan perspektif tertentu dalam spektrum knowledge-to-policy. KSI berharap dapat memperkaya dialog di antara aktor kunci dalam sektor pengetahuan di Indonesia.

Siapakah yang Pernah Diwawancarai?

Ibu Mari Elka Pangestu (mantan Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif); Ibu Diah Saminarsih (Staf Khusus Menteri Kesehatan); Bapak Wijayanto Samirin (Staf Khusus Wakil Presiden untuk Ekonomi dan Urusan Keuangan); Bapak Ari Perdana (mantan Kepala Kelompok Kerja UKM TNP2K); Ibu Sandra Moniaga (Komisioner KOMNAS HAM); Bapak Roby Muhammad (anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI)); Bapak Yanuar Nugroho (Wakil Kepala Staf Kantor Eksekutif Kepresidenan); dan Bapak Noer Fauzi Rahman (Staf Khusus Kepala Kantor Staf Presiden).

Artikel wawancara terdahulu bisa dibaca di http://www.ksi-indonesia.org/id/index.php/ksc/

—————————————————————————————————————-

T: Boleh diceritakan sedikit mengenai latar belakang Anda?

J: Dari sisi pendidikan, saya lulusan IAIN/UIN Jakarta Fakutas Teologi Islam Jurusan Perbandingan Agama. Setelah lebih dari 15 tahun menjadi aktivis dalam isu kesehatan reproduksi, termasuk menjadi pengelola program di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), saya mendapatkan beasiswa Ford Foundation untuk program Master di bidang Antropologi Kesehatan di Universitas Amsterdam.

Latar belakang lainnya, terkait dengan aktivitas saya sebagai peneliti sekaligus aktivis dalam   gerakan perempuan di Indonesia. Ini adalah dua dunia yang  pada sejumlah kasus tak terlalu terhubung satu sama lain atau tak selalu ada di satu orang. Biasanya  orang memilih menjadi aktivis dengan menggunakan hasil penelitian lembaga lain sebagai basis advokasi  perjuangannya atau hanya menjadi peneliti penuh tanpa mengadvokasikan hasil penelitiannya.

Pada saya mungkin ini agak unik, saya melakukan keduanya. Saya sangat mencintai dunia penelitian, terutama penelitian sosial antropologi keagamaan. Isu tersebut yang memberi hidup saya warna dan makna. Saya senang ke lapangan, mencari tahu, bertanya, mendengarkan cerita dan menuliskannya kembali dengan disiplin ilmu dan teori tertentu, utamanya feminisme. Dengan cara itu, saya dapat menjelaskan sebuah fenomena dengan menggunakan cara pandang kritis terkait relasi (kuasa) lelaki dan perempuan, cara pandang yang dapat membongkar prasangka gender, bias, serta diskriminasi yang diakibatkannya.

Saya juga suka menulis, menuliskan hasil penelitian. Ekstraksi hasil penelitian kerap saya tuangkan dalam rubrik opini di media seperti di Kompas, Jakarta Post atau media sosial dengan menggunakan bahasa populer yang mudah dipahami. Di saat menulis itu semua, saya merasa saya sedang melakukan advokasi, baik untuk mengubah cara pandang ataupun kebijakan.

Dari sisi waktu, saya kira saya mendapatkan momentum yang sangat baik, meski setiap waktu sesungguhnya bisa menjadi momentum bagi setiap orang untuk mengalami perubahan dalam hidup. Saya hidup di era pertengahan Orde Baru yang ketika itu sangat jumawa terhadap rakyat.

Mesin politik Orde Baru, yakni partai Golkar dan PNS menjadi tulang punggung paling efektif menyokong rezim. Sementara kami, LSM, gerakan mahasiswa dan pers harus bekerja dalam tekanan yang bagai siluman- tak kentara tapi menakutkan. Bicara hak-hak perempuan ketika itu,  kami harus menunjukkan di mana letak kesalahan program KB misalnya, yang nyata-nyata berhasil menunjang pembangunan dalam penurunan angka kelahiran secara signifikan. Kami  harus dapat menjelaskan bahwa sebuah program yang baik sekalipun harus tetap dipertanyakan jika  dalam pelaksanaannya merampas hak – hak dasar individu dalam mengontrol tubuhnya sendiri, melanggar prinsip-prinsip demokrasi dengan melakukan pemaksaan kehendak tanpa ada ruang negosiasi. Kita tahu, saat itu KB dilakukan dengan koersif, cara-cara para militer, ancaman sistemik, dibuat malu bagi yang tak ikut kehendak negara, tak menyisakan ruang untuk bertanya atau menolak. Cara-cara seperti itu menurut kami melanggar prinsip dasar kebebasan serta membahayakan program itu sendiri. Orang menerima KB karena paksaan, tidak dengan kesadaran melainkan karena mobilisasi. Sekarang, kita melihat akibatnya, kita menemukan buktinya, KB ditolak dengan menggunakan alasan yang seharusnya telah selesai dibicarakan di masa lalu terkait tujuan, manfaat, cara dan asal-usulnya. Dan itu datang dari domain yang harusnya dulu bisa dibicarakan seperti pandangan agama atau politik demografi.

Jadi begitulah, dulu saya berbicara tentang kesehatan reproduksi berhadapan dengan koersi negara, sekarang pun penelitian dan advokasi saya masih tetap di isu kesehatan reproduksi. Bedanya kalau dulu kami menghadapi koersi negara, sekarang kami menghadapi kekuatan siluman lain yang datangnya dari pandangan keagamaan yang juga merasa punya kuasa dan kontrol atas tubuh perempuan.

T: Bisa dijelaskan bagaimana feminisme dioperasionalkan dalam penelitian-penelitian Anda?

J: Dalam penelitian dengan tema apapun saya selalu ingin melihat secara kritis relasi kuasa yang bekerja, tak terkecuali relasi kuasa gender.

Dengan analisis gender dan feminisme itu saya juga melihat keagenan (agency) perempuan: bagaimana mereka memberi makna, tunduk atau melawan pada kehendak patrarki yang nyata-nyata menindasnya namun membutuhkan kesadaran kritis untuk  menyadari adanya penindasan itu. Misalnya, ketika meneliti tentang gerakan radikal di Indonesia. Saya membaca beberapa hasil penelitian dalam isu itu. Saya sangat heran bagaimana sebuah gerakan keagamaan di Indonesia bisa tak memperhatikan keterlibatan perempuan. Bagaimana hal yang begitu nyata secara kasat mata bisa tak dilihat dalam kerangka penelitiannya. Padahal, misalnya, teroris Noordin M. Top yang dikejar-kejar polisi, bisa bertahan hidup karena berkamuflase dengan membentuk keluarga yang biasa dan normal. Tidakkah kita ingin tahu, siapa ini istrinya, apakah istrinya tidak takut, bagaimana mereka kenal, apa pandangan sang  istri tentang perjuangan suaminya. Pendek kata, apa kita tak ingin tahu, bagaimana sang terroris yang pindah dari satu kota ke kota lain, siapa yang mencuci kolornya? Saya sangat heran, kok penelitian tentang sebuah gerakan keagamaan di Indonesia, bisa sampai tidak  mempertanyakan di mana posisi perempuan. Buat saya itu sangat aneh. Di titik itu saya menduga ada bias gender yang sangat besar. Terorisme dianggap dunia maskulin, dunia lelaki. Tapi bias itu membuat sebuah penelitian menjadi tersesat.

Atas dasar rasa penasaran itu, saya mendesain penelitian tentang perempuan dan fundamentalisme. Saya mencoba melihatnya secara melingkar, tidak langsung pada jantung penelitian soal radikalisme. Saya setuju dengan pendapat Ihsan Ali Fauzie dari PUSAD Paramadina yang menyimpulkan bahwa fundamentalisme adalah jalan untuk menuju radikalisme. Bersama peneliti Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB), kami mewawancarai 20 orang perempuan secara intensif soal-soal yang dapat menghubungkan perempuan dengan pandangan dan gerakan fundamentalisme di Indonesia. Hasilnya sangat menarik. Pada setiap perempuan yang diteliti terdapat agency untuk berjuang, berjihad dalam membela agama. Mereka melakukan pemaknaan yang sangat personal terhadap jihad. Tentu saja konsep ini diperoleh melalui keterlibatannya dalam kelompok fundamentalismenya tersebut. Di sini terdapat peran agency perempuan ‘pengabdi’, baik dalam memberi makna atau bahkan mengkritisi organisasi atau kelompok fundamentalismenya.

Hal yang lebih menarik adalah bagaimana perempuan memaknai jihadnya. Kelompok fundamentalis memaknai “jihad” pada dua kategori. Jihad besar (jihad kabir), yaitu jihad yang mempertaruhkan nyawa di medan perang/medan konflik. Sementara jihad kecil (jihad saghir), yaitu jihad khas yang terkait dengan peran perempuan untuk melahirkan anak, terutama anak lelaki yang kelak menjadi pelaku jihad besar, serta bersikap sabar ketika suami pergi “berjihad”. Namun di kalangan perempuan dari generasi yang lebih muda, merasa tidak puas dengan peran-peran sosial ini. Mereka bernegosiasi untuk ikut melakukan jihad besar, misalnya dengan menjadi pembawa bom. Fakta itu jelas menarik. Tapi tugas peneliti adalah mempertanyakan fakta tersebut secara lebih dalam. Dalam penelitian saya, karena saya menggunakan analisis gender dan feminisme, saya bertanya-tanya mengapa perempuan tak puas dengan peran tradisionalnya melakukan jihad kecil itu. Pertanyaan itu menggiring pada temuan yang lebih menarik. Rupanya posisi sosial perempuan dalam kelompok fundamentalis itu begitu rendah. Begitu tak dihargai, tak dilihat. Tidak direkognisi sebagai sesuatu yang memberi arti pada makna jihad. Para perempuan muda itu begitu ingin membuktikan bahwa mereka berani, lebih berani dari lelaki, mereka ingin dilihat serta direkognisi perannya. Satu-satunya cara pembuktian adalah dengan mengorbankan nyawa (sebagai pembawa bom). Padahal dalam konsep teologis pelaku jihad kan iming-imingnya mereka akan mendapatkan bidadari, lalu buat perempuan apa? Konsepnya tak seterang dan sejelas upah bagi lelaki. Meskipun demikian, si perempuan tetap ingin membuktikan bahwa mereka berani bertaruh nyawa. Dan dengan cara itu mereka “dihormati”, diterima kehadiran dan eksistensinya. Maka di titik ini kita baru bisa memahami mengapa ada perempuan yang bersedia meledakkan diri dengan membawa bom dan memaknainya sebagai jihad (baca publikasi Rumah KitaB berjudul Kesaksian Para Pengabdi: Kajian tentang Perempuan dan Fundamentalisme di Indonesia, red.).

T: Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu fenomena yang sudah ada sejak lama, bagaimana penelitian Anda menjadikan data-data dan informasi berbicara mengenai fakta kekerasan, thus, menjadi bukti bagi perubahan kebijakan demi tercapainya keadilan sosial?

J: Nah ini pertanyaan menarik, melalui ini menjelaskan dua arena kerja saya – penelitian dan menulis untuk advokasi. Saya pernah menulis artikel di Kompas untuk merespons pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh (beliau menjabat 22 Oktober 2009 hingga 27 Oktober 2014, red). Ketika itu ada perkosaan pelajar SMP di Depok yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Sekolahnya menolak hak korban untuk bersekolah setelah terjadi insiden perkosaan. Pak Menteri menyatakan bahwa yang terjadi itu bukan kekerasan seksual  melainkan hubungan suka-sama suka. Jadi alih-alih mencari solusi atas perlakuan diskriminatif pihak sekolah, Pak Menteri membenarkan tindakan sekolah atas nama melindungi murid yang lebih banyak.

Dalam tulisan itu saya menjelaskan anatomi kekerasan seksual pada remaja seperti kekerasan dalam pacaran. Pada intinya, perkosaan bisa terjadi dalam hubungan yang semula suka sama suka, namun di satu titik terjadi pemaksaan yang memanfaatkan relasi kuasa termasuk kuasa atas nama cinta. Ada perbedaan gender yang harus dipahami mengenai persepsi remaja lelaki dan perempuan tentang ekspresi cinta, relasi kuasa dan makna hubungan seks. Perbedaan itu membutuhkan pemahaman yang benar, tidak bias, serta tidak didasarkan pada prasangka lelaki.

Contoh lain adalah penelitian Rumah KitaB  yang saya pimpin soal perkawinan anak (ada 14 judul hasil penelitian yang bisa dilihat di http://rumahkitab.com/project-list/karya/). Mencoba keluar dari  kungkungan fokus yang melihat perkawinan anak sebagai akibat dari kemiskinan, kami mencoba membedah lebih jauh soal akar kemiskinan tersebut. Kawin anak menjadi fenomena yang nyaris bisa ditemui di mana pun di Indonesia baik di perdesaan maupun perkotaan. Data menunjukkan, satu dari lima perempuan Indonesia kawin di bawah umur; dua per tiga dari perkawinan anak itu kandas dan bercerai. Indonesia secara absolut masuk ke dalam sepuluh negara dengan praktik kawin anak tertinggi di dunia. Kami mencoba melihat akar kemiskinan itu yaitu berubahnya ruang hidup di wilayah perdesaan akibat berubahnya kepemilikan tanah dan alih fungsinya. Ketika para lelaki dan tokoh masyarakat kehilangan aksesnya pada urusan tanah, mereka menjadi lebih rewel dalam mengurusi persoalan moral warganya termasuk kaum remajanya. Mereka cenderung lebih konservatif dan minimal membiarkan terjadinya perkawinan anak. Dengan cara ini, mereka menunjukkan peran politik kekuasannya sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi dengan menjadi makelar aturan. Di level analisis, penelitian itu mendemonstrasikan bagaimana  perkawinan anak sejatinya merupakan wujud kekerasan orang dewasa terhadap anak. Bahkan, ini yang paling mengerikan, kekerasan itu disepakati di antara orang-orang dewasa. Tak ada satupun yang menghalanginya. Dan alasan yang seringkali mengemuka adalah alasan moral, demi yang terbaik bagi anak, menutup malu, menyelesaikan ketidakbaikan. Ini sungguh kontradiktif karena perkawinan bagi anak jelas-jelas sebuah keburukan. Berhenti sekolah, berhenti mengeksplorasi diri, berhenti bermain yang menjadi haknya.

Di antara kelembagaan yang kami amati dalam konteks penelitian ini adalah adanya lembaga “tersamar”. Lembaga formal bukan, lembaga infomal bukan, tetapi luar biasa efektif dalam mendorong terjadinya praktik kawin anak.

T: Bagaimana kemudian Anda bersama peneliti lainnya mengadvokasi perubahan kebijakan yang tidak reaktif dan tak menyasar masalah terhadap ‘kerja kuasa tersamar’ tersebut?

J: Di sini, kami melihat bahwa perkawinan anak didorong bukan hanya oleh adanya kelembagaan formal yang mengakomodasi praktik itu. Regulasi pintu darurat seperti pemberian dispensasi untuk menikah di bawah umur dari Peradilan Agama setelah KUA menyatakan menolak mengawinkannya karena melanggar UU Perkawinan terkait batas usia kawin adalah salah satu kelembagaan formal yang akomodatif tersebut.  Atau orang memanfaatkan kelembagaan informal di mana tokoh masyarakat bersekongkol menyetujui perkawinan anak dengan menyelenggarakan perkawinan siri, yang ilegal dari sudut pandang hukum negara tetapi legal dari sisi hukum agama.

Nah, di antara dua kelembagaan itu ada sebuah situasi yang sangat kuat mendorong praktik kawin anak itu, bukan  kelembagaan formal, bukan juga informal. Kami menyebutnya ‘kelembagaan tersamar’, yaitu keputusan-keputusan yang tak jelas diambil oleh siapa. Mungkin ibunya, ayahnya, kerabatnya, keluarga besarnya atau komunitasnya. Intinya, perkawinan dilakukan demi menutup rasa malu, menyelesaikan keresahan orang-orang dewasa di sekitar anak itu. Ini terutama diputuskan ketika anak telah hamil, atau dirasa telah menggangu  stabilitas lingkungan dari caranya mengekspresikan seksualitasnya. Dianggap sudah genit, tak dapat diatur, tak dapat mengontrol diri dan seterusnya. Adanya rasa malu itu seperti sangat berkuasa namun begitu tersamar siapa yang menanggungnya. Itulah yang kami maksudkan sebagai kerja kuasa tersamar.

Penelitian tentang kawin anak yang kami lakukan melahirkan teori-teori baru meski masih harus diuji lagi. Misalnya, fenomena yatim piatu sosial di mana anak seperti tak berayah ibu  tempat mereka berlindung dan minta pertolongan. Ayah ibu mereka telah kehilangan peran-peran sosialnya sebagai orang tua akibat kemiskinan yang sangat parah dan sistemik.

T: Ruang maneuver progresif seperti apa yang ingin Anda ciptakan melalui penelitian-penelitian Anda untuk memperbaiki relasi kekuasaan yang timpang antara perempuan dan laki-laki di Indonesia?

J: Penelitian-penelitian kami seperti soal KB (publikasi berjudul Peta Pandangan Keagamaan tentang Keluarga Berencana, red.) dan fundamentalisme, perempuan dalam gerakan radikal, atau soal perkawinan anak pada dasarnya memperlihatkan bagaimana pandangan dan kelembagaan keagamaan dapat penjadi pihak yang bisa mengambil peran yang lebih besar dalam melindungi perempuan. Cara yang kami lakukan adalah mengkontraskan teks dan realitas manakala teks telah direbut sepihak sebagai alat untuk membenarkan atau melegitimasi penindasan kepada perempuan. Kami memperlihatkan fakta atas penindasan itu dan menghadapkannya dengan ajaran ideal normatif  yang dibawa agama. Jika diyakini agama adalah rahmat bagi semua, mengapa yang menikmatinya sebagian. Kalau agama mengajarkan hal yang baik, mengapa pada perempuan hasilnya buruk? Niscaya bukan agamanya tetapi cara orang memaknainya yang bias, tak genap. Di ceruk antara fakta buruk nasib perempuan dan nilai ideal normatif agama itu, kita mempunyai peluang untuk membangun keberpihakan kepada perempuan. Pisau analisis feminisme bagi saya merupakan jalan untuk menumbuhkan sikap kritis sekaligus metodologi untuk membangun keberpihakan yaitu pemikiran sekaligus aksi mengatasi  penindasan.

T: Tren apa yang ingin Anda lihat pada generasi selanjutnya peneliti dan analis yang ingin mendorong perubahan kebijakan demi terwujudnya keadilan sosial?

J: Beberapa waktu lalu, saya melihat video dokumenter seorang penulis puisi, penyair pelarian Indonesia yang menetap di Amsterdam, Agam Wispi. Ia seorang penyair Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dari Medan, Sumatra Utara akhir 1930-an. Ia penyair Lekra  yang paling berpengaruh pada kurun 1950-an hingga 1960-an, sebelum menjadi bagian dari TNI AL dan terperangkap di luar negeri ketika terjadi peristiwa 65. Menurut catatan Ensiklopedia Sastra  yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sajaknya mengandung pembaruan dari bentuk-bentuk yang pernah ada sebelumnya, seperti bahasa, daya ungkap, pilihan diksi  yang sarat emosi.  Saya sangat terkesan oleh kepenyairannya karena berisi kemarahan pada situasi sosial yang dilihatnya tidak adil bagi rakyat miskin.

Tahun 80-an ia pernah diundang ke Jakarta dan bertemu dengan kalangan muda penyair dan sastrawan di Indonesia. Ia sangat terkesan pada aktivsime kaum muda. Menurutnya, kerja-kerja kaum muda itu sangat kreatif dan bergerak menuju aksi untuk melawan rezim yang menindas.

Terisnpirasi oleh wawancara itu, saya melihat bahwa generasi muda kritis, merupakan elemen paling penting dalam perubahan sosial. Isu-isu lingkungan, buruh, isu spesifik ketertindasan perempuan digerakkan oleh para aktivis. Mereka tak sekedar melakukan penelitian tetapi secara konsisten dan persisten melakukan aksi, gerakan, perlawanan atas situasi yang buruk. Caranya mungkin berbeda dari masa angkatan saya. Aksi dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan, keluar dari pakem-pakem standar pengorganisasian. Namun hasilnya sangat bagus. Media sosial dan teknologi jelas sangat membantu mereka, sementara di era saya ponsel bahkan belum ada atau baru datang belakangan.

Saya melihat tren yang berkembang di masa mendatang adalah penggunaan media sosial sebagai alat advokasi. Infografis, video pendek, serta film pendek menjadi pilihan jitu yang tak dapat dihindari di era digital ini untuk mengadvokasikan kebijakan yang berangkat dari hasil penelitian. Inilah era kaum muda di era gobal yang serba cepat.

Namun ada dua hal yang menurut saya menjadi ancaman. Pertama soal etika. Media juga sangat sulit dilacak kebenaran dari sisi metodologi penelitian dan pengelolaan pengetahuannya. Tidak dijelaskan bagaimana penelitian berlangsung, yang kita dapat hanya hasilnya. Di sini kita harus benar-benar memegang teguh etika. Jika tidak, yang muncul kemudian hasil penelitian yang sulit dipertanggungjawabkan secara akademik. Sehingga, apa bedanya dengan berita-berita hoax? Ini sangat mengerikan, informasi hoax dipakai untuk materi advokasi. Itu jelas salah.

Persoalan kedua, dan ini saya rasakan sebagai krisis, adalah pengorganisasian di tingkat akar rumput. Di sanalah tempat di mana terjadi pertarungan sejati pertarungan isu-isu kemanusiaan. Siapa yang ingin dibela? Tentu mereka yang tertindas. Untuk menemukan mereka dan membangun perlawanan mereka atas ketertindasan dalam struktur sosial atau gender, mereka membutuhkan teman. Siapa sekarang yang bekerja di level desa, dalam mengorganisasikan warga? Partai tak sampai ke bawah, yang ada kelompok komunal paguyuban keagamaan. Sejumlah desa beruntung menjadi wilayah pilihan kerja-kerja LSM. Selebihnya kita mengharapkan munculnya kesadaran dari warga sendiri yang malangnya lebih dari 40 atau 50 tahun tak benar-benar belajar berorganisasi. Organisasi yang ada dibentuk oleh negara melalui kaki tangannya (perangkat desa). Para elit desa menjadi raja-raja kecil yang saat ini mengelola dana sendiri, seperti alokasi dana desa. Dalam pengamatan saya, ini adalah sarana yang penting untuk melakukan advokasi perubahan. Namun kelembagaan dan pengorganisasian di tingkat bawah sangat rapuh. Musyawarah desa menjadi mekanisme teknokratis di mana suara kaum pinggiran termasuk perempuan sangat marginal. Saya merasa tren perubahan seharusnya berangkat dari sana, namun siapa yang ada di sana? Tanpa ada warga kritis, tanpa ada pengorganisasian yang berbasis pada esensi demokrasi, ruang publik yang bebas dari kepentingan primordial, kita akan membiarkan demokrasi mati dari basisnya yang paling dasar: kewargaan di tingkat desa.

Jadi kalau saya ditanya apa yang ingin saya lihat di masa depan, saya ingin ada pendidikan warga di tingkat desa. Bukan hanya pengajian. Bukan hanya urusan cari makan. Saya ingin ada  pengorganisasian masyarakat yang tumbuh di tingkat komunitas, desa. Tak cukup dengan pengorganisasian yang dikelola desa atau kelompok pengajian/keagamaan. Tapi pengorganisasian warga yang kritis, yang sadar akan hak-haknya, di dalamnya elemen-elemen warga yang termarginalkan punya peluang yang sama untuk bersuara. Upaya ke arah sana jelas telah dilakukan, tetapi sekali lagi siapa yang ada di sana? Saya pun telah lama meninggalkan desa. Saya hanya menatap dari jauh dan tak berdaya untuk membangkitkan kesadaran warga desa saya sendiri. Ini memang seperti ironi bagi banyak aktivis gerakan sosial dan gerakan keadilan GESI (Gender Equality and Social Inclusion, red.).

T: Dalam lima tahun ke depan, bagaimana Anda melihat “GESI perspective in research for development” membantu menciptakan dan mendukung sektor pengetahuan yang lebih luas dan lebih tangguh di Indonesia?

J: Di tingkat produksi pengetahuan, kita harus dapat membuktikan bahwa tanpa GESI, sebagaimana saya contohkan dari beberapa penelitian di atas, hasil penelitian bukan hanya tak akurat tetapi bisa tersesat. Tersesat dalam arti ketika produksi pengetahuan tidak bisa memenuhi harapan menjadi sandaran kebijakan. Penelitiannya saja keliru bagaimana rekomendasinya bisa tepat? Di tingkat komunikasi, kita membutuhkan cara-cara kreatif seperti yang dilakukan oleh aktivis melalui media, namun harus sangat sensitif GESI. Bukan demi GESI itu sendiri tetapi agar pengetahuan benar-benar berhasil guna, menghasilkan produksi pengetahuan yang bisa dibaca dengan mudah oleh para pengambil kebijakan.

Saya merasa  isu-isu yang terkait dengan target-target SDGs harus menjadi prioritas. Ada 17  target yang membutuhkan dukungan produksi pengetahuan yang kokoh. Sekaligus membantu para pengambil kebijakan menganggarkan dan merencanakan sebuah kebijakan. Contoh sederhana berapa banyak kontrasepsi yang dibutuhkan di negeri ini? Kita tak bisa menyerah begitu saja kepada para produsen industri obat. Produksi pengetahuan harus dapat mendampingi negara dengan data yang tepat agar negara dapat memenuhi  keterjangkauan kontrasepsi  hingga hak perempuan terpenuhi.

Target SGDs membutuhkan basis-basis data yang bagus. Perspektif GESI sangat subtansial  untuk dihadirkan terutama untuk data-data pada target-target yang seolah netral GESI. Misalnya, target untuk menghilangkan gizi buruk dan kelaparan, atau soal air dan sanitasi. Padahal tanpa menggunakan GESI, niscaya pencapaian target penghapusan gizi buruk, stunting, kelaparan atau ketersediaan air bersih akan sulit mencapai sasarannya jika tak memahami memahami bagaimana relasi kuasa bekerja dan berpengaruh dalam akses dan kontrol terhadap gizi baik dan air bersih. Relasi kuasa itu bisa berdasarkan suku, ras, keadaan fisik, keadaan geografi yang di dalamnya niscaya  ada realitas relasi gender dan umur.

 

Merebut tafsir: Bias

Oleh Lies Marcoes

Seorang lelaki yang tampaknya sebagai petugas haji dengan terkekeh-kekeh memberi komentar atas peristiwa “lucu” di mana temannya, seorang petugas layanan haji “diserang” lelaki tua pengguna kursi roda yang tak mau dipisahkan dari istrinya. Menurutnya, lelaki tua itu “cemburu” karena sang istri yang juga menggunakan kursi roda didorong petugas haji lelaki muda. Dalam vlog itu memang tampak sang kakek gelisah, terus memegang tangan istrinya dan tak mau pisah, bahkan sang kakek menyerang kepada pendorong kursi roda istrinya yang tampaknya akan memisahkan mereka.

Bagi sebagian orang mungkin peristiwa itu lucu, dan itu pula yang tampaknya dilihat oleh sang lelaki pembuat vlog dengan ucapannya berkali -kali si kakek cemburu.

Saya kesal dengan “enyekan” si pembuat vlog itu. Tapi kemudian saya merasa kekesalan itu tak ada guna karena si lelaki pembuat vlog ini tampaknya tak faham bagaimana menangani lansia.

 

Hal yang dia tahu adalah yang biasa dalam pikiran dan perilakunya sendiri sebagai lelaki muda. Mungkin dalam benaknya ia berpikir ” Kalau kejadian itu terjadi pada saya, sikap itu merupakan bentuk kecemburuan saya”. Dari sisi itu enyekan dan tertawaan dia merupakan hal yang ia ketahui dan ia alami sebagai lelaki muda. Di sini terjadi proses bias. Ia telah mengandaikan apa yang terjadi pada lelaki tua itu persis yang ia mungkin akan lakukan jika ia dipisahkan dari istrinya.

Dalam bahasa psikologi dan gender sikap lelaki itu BIAS lelaki muda, mungkin anak kota. Ia telah menerjemahkan sebuah peristiwa berdasarkan tafsiran dan subyektivitasnya sendiri. Menjadi bias adalah wajar karena setiap orang memiliki subyektivitasnya. Namun persoalannya jika dengan bias itu seseorang merasa sudah benar dan ia punya kuasa untuk melakukan tindakan, maka ia telah melakukan tindakan diskriminatif yang berangkat dari bias dan prasangkanya.

 

Bagaimana caranya untuk keluar dari bias serupa itu? Dalam studi gender yang basisnya pemikiran kritis feminis, seseorang harus berpikir kritis dan memiliki empati. Jika si lelaki pembuat vlog itu mau keluar dari subyektivitasnya dan berpikir kritis dia akan sampai kepada referensi lain tak hanya terbatas kepada apa yang dialaminya sendiri yaitu rasa cemburu. Caranya dia harus keluar dari ego dan subyektivitasnya dan menyeberang kepada sang kakek. ” Bagaimana kalau aku seusia dia, bagaimana kalau itu terjadi kepada kakek nenekku ?”.

Seandainya dia tahu bagaimana lelaki ditumbuhkan dalam budaya Indonesia ia akan paham, lelaki itu umumnya menjadi tak berdaya karena mereka lebih banyak “multi-asking” daripada “multi-tasking”. Karenanya sangat wajar tingkat ketergantungannya kepada istrinya menjadi lebih tinggi di saat ia menjadi tua/lansia. Lelaki yang tak terbiasa mengurus dirinya sendiri dan secara budaya dan agama dibenarkan untuk selalu diladeni, ia pasti akan ketakutan kalau dipisahkan dari pendampingnya. Jadi, bukan urusan sepela seperti rasa cemburu, melainkan hilangnya rasa aman. Belum lagi dignity-nya sebaga lelaki, misalnya kalau ngompol bagaimana? Si kakek tua itu niscaya ketakutan berpisah dari istrinya. Dan rasa takut itu yang tidak terbayangkan oleh lelaki muda yang dalam segala hal masih bisa melakukannya sendiri.

 

Studi-studi tentang lansia dengan analisis gender menunjukkan hal itu. Dan makin miskin pasangan itu akan semakin besar ketergantungan kepada istrinya yang melayaninya tanpa pamrih.

Dari sana akan terbit sikap empati dan pembelaan.

Pengetahuan merupakan kunci yang akan mengantarkan pada pemikiran yang melahirkan empati.
Saya yakin, si pemuda pemberi layanan haji itu tak dibelaki pengetahuan bagaimana melayani lansia dari ragam budaya, latar belakang kebiasaan desa kota, sampai psikologi lansia. Karenanya cara dia bereaksi sekonyol itu.

Dalam kajian feminsime, membangun empati lahir dari kesadaran kritis atas penindasan manusia oleh manusia lain, alat ukurnya adalah mengritisi relasi timpang, stereotyping dan bias.

Saya tak harus menjadi orang Papua , Cina, waria, Kristen, Ahmadiyah, disable untuk berempati kepada mereka yang dalam struktur masyarakat kita mereka adalah kelompok yang “diminoritaskan” untuk mengakses keadilan. Tapi pengalaman sebagai perempuan dengan kesadaran kritis atas penindasan yang dialaminya dapat mengantarkan saya kepada lahirnya empati dan pembelaan kepada mereka atas hak-haknya sebgaia manusia atau minimal warga negara. Tiap diri niscaya memiliki bias, tapi pengetahuan dan kesadaran kritis dapat mengikisnya dan berubah menjadi empati bahkan pembelaan [].

Bogor 19 Juli 2019

Merebut Tafsir: Seratus ribu dapat apa?

Oleh Lies Marcoes

Jangan tersinggung ya kalau saya katakan harga-harga untuk makan sehari-hari memang mahal. Saya katakan begitu karena bicara harga selalu dimaknai sebagai kritik kepada pemerintah, dan mengkritik sering dianggap nyinyir atau bahkan terlarang (sederajat lebih rendah dari haram). Mungkin kita masuk ke dalam era masyarakat sendiri yang anti kritik.

Pasti kita ingat, ketika masa kampanye, sering kita lihat foto hasil “belanja Rp 100 ribu dapat apa”. Itu untuk menunjukkan bahwa kritik soal harga itu salah. Hal itu dibuktikan dengan “evidence based” Rp 100 ribu segala bisa kebeli untuk makan dua hari. Seorang teman yang mengoperasikan katering untuk hidup sehari-hari japri. Ia sakit hati kepada mereka yang punya pilihan 100ribu dapat apa karena buat dia sebagai penjual makanan kecil-kecilan harga-harga memang naik. Tinggal soal mau jujur atau tidak.

Sudah seminggu ini tukan sayur andalan ibu-ibu di kompleks kami berhenti jualan. Mang Ocid, orang Cirebon telah melayani kompleks kami jualan sayur dengan memakai mobil kecil bak terbuka selama lebih dari 10 tahun.

Ini telah memasuki musim kemarau. Ongkos petani sayuran pasti naik karena mereka harus menyediakan tenaga untuk menyiram, meski begitu hasilnya kurang memuaskan ibu-ibu. Dan karena uang belanja Ibu-ibu juga belum tentu ditambah atau bertambah, ibu-ibu dengan “kejam” tetap tak mau harga naik. Mereka meminta cabe plus rawit 5 atau 10 ribu. Mang Ocid, bingung. Mengingat sudah sangat akrab dan kenal kepada ibu-ibu ia tak berkutik. Sebagai warung serba ada, dia melengkapi warungnya dengan rupa-rupa lauk pauk. Ikan, udang, ayam, daging telur, antara lain. Jualan harus lengkap, tapi pembeli tak selalu belanja apa yang ia jual. Alhasil setiap hari ada yang tak terjual, padahal jenis jualannya bukan barang awet. Sementara dari segi harga ia praktis mensubsidi ibu-ibu di kompleks (yang umumnya bukan tergolong miskin). Ocid pun menyerah bangkrut.

Beberapa ibu yang punya akses kepada Mang Ocid memintanya tetap jualan. Tapi Ocid menyatakan ia tak sanggup lagi, karena ia bisa beli tak bisa jual, atau bisa jual tak bisa buat beli lagi. Dengan tepat dia mengatakan, harga-harga sayuran, bumbu dan jenis lainnya yang tak dikontrol negara (sebagaimana beras, minyak, tepung) bukan hanya naik tapi pindah harga. Dia angkat tangan.

Tentu ibu ibu bisa mengikuti anjuran pemerintah jika harga cabe atau sayuran naik sebaiknya menanam sendiri saja. Menurut saya anjuran itu keterlaluan sebab siapapun tahu sistem barter sudah berabad-abad bertukar dengan uang.

Saya anak petani, saya tahu betul derita mereka, menanam apa yang bisa ditanam sesuai musimnya. Jika kemarau buah-buahan seperti jeruk manis menjadi andalan menggantikan padi. Tak hanya itu mereka juga menanam palawija dan kacang kacangan terutama kacang hijau. Tapi kemarau membuat biaya di tingkat input memang mahal. Dibutuhkan tenaga untuk menyiram dengan tenaga manusia, atau menyewa pompa air. Namun ketika panen dan dijual, hasilnya hanya cukup untuk mengganti biaya upah dan kebutuhan di tingkat input.

Pada akhirnya kita harus berani jujur, harga-harga memang naik. Dan pemerintah (maaaaaf yaaa) seharusnya berani menjelaskan mengapa harga-harga naik. Ini berguna, minimal agar ibu-ibu tak terus bertahan dengan harga lama yang membuat seorang pedagang bermodal kecil seperti Mang Ocid mensubsidi mereka yang tetap ogah ganti harga. Seratus ribu memang sulit untuk dapat apa -apa untuk makan satu keluarga.

BEDAH BUKU FIKIH PERWALIAN: MEMBACA ULANG HAK-HAK PERWALIAN UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kolom Qiwamah dan Wilayah:

[Untuk beberapa waktu ke depan, Kolom Qiwamah dan Wilayah ini akan hadir dalam website Rumah Kita Bersama. Selain melaporkan kegiatan Roadshow sosialisasi buku di beberapa kota, kolom ini diupayakan untuk menjangkau pembaca yang lebih luas. Karenanya  kolom ini menggunakan  bahasa Indonesia dan Inggris. Kolom ini diterbitkan sebanyak empat kali, atas kerjasama dengan Oslo Coalition]

 

Jakarta, 25 Juni 2019

Membebaskan Fikih dari Belenggu Hubungan Asismetris dalam Konstruksi Gender

 

JAKARTA. Selasa, 25 Juni 2019 Rumah Kita Bersama meluncurkan buku Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian Untuk Perlindungan  Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin.  Buku tersebut merupakan hasil kajian atas teks-teks klasik dan modern tentang konsep wilayah dan qiwamah bersama para tokoh agama,  sosiolog, antropolog,  hukum, dan aktivis yang berlangsung selama sepuluh bulan.

Acara ini bertempat di aula Griya Gus Dur the Wahid Foundation, Menteng, Jakarta Pusat. Acara dihadiri lebih dari enam puluh peserta dari berbagai lembaga: aktivis LSM, perwakilan pemerintah seperti dari Kementerian Agama, Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, dosen dan mahasiswa,  serta media. Selain itu, hadir pula tiga orang perwakilan Oslo Coalition: Norwegian Centre for Human Rights, yaitu: Dr. Lena Larsen (Direktur Oslo Coalition, satu dari enam area tematik di Norwegian Center Department), Prof. Dr. Nelly Van Doorn, dan Kathrine Raadim (Direktur Departemen Internasional di Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo).

Untuk membedah buku tersebut, Rumah Kita Bersama mengundang empat narasumber yaitu, Dr (CH) KH. Husein Muhammad (pengasuh Pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon –mantan komisioner Komnas Perempuan), Nursyahbani Katjasungkana SH (aktivis perempuan dari LBH Apik Jakarta), Drs. Mohammad Noor SH, MH, (Hakim Yustisial Biro Hukum sekaligus Humas Mahkamah Agung RI), Ulil Abshar Abdalla MA (intelektual muda Nahdlatul Ulama). Acara ini dipandu oleh Lies Marcoes-Natsir MA dari Rumah Kita Bersama.

Dalam pengantarnya, Lies Marcoes menyatakan bahwa secara normatif Islam meletakkan nilai- nilai kesetaraan antara lelaki dan perempuan sebagai nilai yang prinsip, namun  dari sisi hukum fikih –di mana hukum yang terkait hubungan-hubungan sosial di internal keluarga dibangun,  relasi laki-laki dan perempuan diletakkan secara asimetris. Dalam konsep fikih relasi keduanya terhubung secara tak seimbang atau genjang. Namun begitu, bangunan asimetris itu (sering) dianggap sebagai sesuatu yang niscaya, tetap, dan tak bisa berubah atau qath’i. Pada kenyataannya, relasi asimetris tersebut tak selalu diterima bahkan oleh fuqaha sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tafsir-tafsir mereka yang tampak sekali berusaha melakukan penyeimbangan agar relasi itu lebih adil. Dalam buku ini sejumlah tokoh telah dihadirkan, baik dari dunia Timur Tengah seperti Rif’at Thohtowi, Qasim Amin dan Muhammad Abduh.  Dari dalam negeri, buku ini menghadirkan pemikiran Kiai Salah Mahfud dengan fikih sosialnya, atau terobosan–terobosan para hakim agama di Mahkamah Agung sebagaimana dicontohkan oleh beberapa figur, seperti Prof. Hasybi Asydidiqie, Prof. Hazairin, dan Andi Syamsu Alam  SH. Mereka menyuguhkan tawaran-tawaran, baik dari sisi metodologis atas penafsiran tentang hukum keluarga maupun bagaimana metode itu diterapkan dalam meja persidangan.

Banyak orang yang beranggapan bahwa hukum Islam adalah apa yang tercantum dalam fikih. Padahal, menurut UlilAbshar Abdalla, hukum Islam bukan hanya apa yang tercantum dalam (kitab-kitab) fikih, tetapi fikih adalah part of the big pictures.

Sementara itu, Nurshabani  Katjasungkana menyatakan bahwa konsep perwalian dalam hukum Islam berbeda dengan konsep perwalian dalam UU Hukum Perdata dan UU Perkawinan.  Dalam kedua hukum itu, perempuan diperbolehkan menjadi wali, sesuatu yang benar-benar beda dengan konsep qiwamah dan wilayah dalam buku ini.  Nursyahbani juga menyatakan bahwa asimestrisme bukan hanya terjadi dalam fikih, tetapi juga dalam UU hukum keluarga Islam, seperti dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga, perempuan ibu rumah tangga. Ini juga menandakan UU Perkawinan tidak mengacu pada hukum atau konvensi internasional seperri CEDAW .

Problem lainnya sebagaimana dikemukakan Kiai Husein Muhammad, laki-laki memang selama ini menjadi pusat pembuat hukum,  dan mereka menikmati kemewahan dalam berbagai hal, di antaranya dalam persoalan wilayah dan qiwamah. Proses pemberian kemewahan pada laki-laki ini, menurut Kiai Husein Muhammad, bukan hanya semata-mata sebagai bentuk pelimpahan hak berdasarkan jenis kelamin karena nasab atau relasi yang timbul atas terjadinya perkara hukum, misalnya pernikahan, melainkan lebih pada tanggungjawab dan kewajiban untuk melindungi hak anak atau istri. Dalam kata lain,  itu merupakan kontsruksi gender terkait kewajiban dan tanggung jawab lelaki, dan bukan melulu sebagai hak.

Sayangnya, pembacaan yang menekankan aspek kewajiban –dan bukan hak– semacam ini kurang popular dalam masyarakat. Fikih yang kita gunakan saat ini, tutur Kiai Husein Muhammad, merupakan produk kebudayaan abad pertengahan Arabia yang memang memberi tempat lebih leluasa kepada laki-laki berdasarkan situasi dan kondisinya. Secara metodologi seharusnya ada prinisp yang dipegang sepanjang masa, yaitu cita-cita kemanusiaan Islam, cita-cita yang menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara, sebagai manusia. Sepeninggal Nabi Muhammad, nyaris semua ajaran agama merupakan penafsiran. Sedangkan penafsiran erat kaitannya dengan ruang dan waktu, sehingga tafisran atas teks-teks agama, pun dengan (tafsiran) hadis Nabi, adalah produk dari budaya yang (seharusnya) senantiasa mengacu kepada cita-cita Islam.

Untuk mencapai pembacaan teks agama yang adil untuk perempuan dan laki-laki diperlukan sebuah metodologi baru. Sebuah metode yang sanggup membaca kenyataan-kenyataan masyarakat yang berubah, perempuan saat ini lebih perpendidikan dan mandiri. Karenanya dibutuhkan metode pembacaan teks yang lebih ramah dan sensitif pada perempuan. Dengan cara itu teks mampu membaca kebutuhan yang khas perempuan yang selama ini tertutupi oleh keperkasaan teks yang misoginis.

Upaya-upaya itu tak jarang dituduh sebagai agenda Barat dan mempromosikan immoralitas. Lena Larsen menyatakan  bahwa pendekatan egalitarian yang dilakukan dengan membaca ulang konsep qiwamah dan wilayah seperti ini bukanlah mempromosikan immoralitas.  Upaya itu tidak lain untuk melindungi keluarga, terutama untuk anak dan istri yang rentan terhadap perlakuan ketidakadilan.

Upaya untuk melakukan rekonstruksi atau dekonstruksi penafsiran pada teks-teks tidaklah mudah. Selama berabad-abad lamanya penafsiran dan pemikiran teologis telah mengalami sakralisasi. Butuh investasi waktu dan pemikiran yang tak sedikit dalamhal ini. Namun, tentu ini bukan berarti mustahil.

Satu di antara ikhtiar telah dilakukan oleh Rumah Kita Bersama dengan diterbitkan buku FikihPerwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian Untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak. Buku yang diproduksi oleh Rumah Kita Bersama ini dinilai penting oleh Muhammad Noor. Menurutnya,  buku ini bisa digunakan sebagai rujukan oleh para hakim dan pendamping komunitas yang selama ini menangani kasus hukum keluarga, utamanya kawin anak dan kawin paksa. ( Aida, Lies)