Pos

Gerakan Feminisme Era Orde Baru dan Reformasi: Sebuah Catatan Reflektif

Oleh Kamala Chandrakirana

Feminis Pegiat HAM; Sekjen Komnas Perempuan (1998-2003); Ketua Komnas Perempuan (2003-2009); Pelapor Khusus Dewan HAM PBB (2011-2017); Co-Founder Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa); Co-Founder Musawah

Pengantar Redaksi

Pada Sabtu, 6 Maret 2021, LETSS Talk mengadakan sebuah forum spesial dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Forum tersebut diberi tema “A Day of Appreciation: Gerakan Feminisme Era Orde Baru dan Reformasi.” Tujuan utama forum ini memang sebagai apresiasi pada para tokoh gerakan feminisme di periode Orde Baru yang opresif dan kontribusi mereka pada proses demokratisasi dan reformasi. Forum yang berlangsung non-stop sepanjang 8 jam 20 menit melalui Zoom ini bagaikan “buku bicara” (audio book) karena berisi informasi dan catatan sangat penting berbagai isu yang menjadi bahan perjuangan gerakan feminisme era Orde Baru hingga Reformasi, salah satu generasi emas gerakan sosial-politik di Indonesia pasca-kolonial.

Dibuka dengan sebuah prolog oleh Ita Fatia Nadia tentang Perlawanan atas Politik Gender Orde Baru: Framework Gerakan, lalu berurutan 15 figur penting gerakan feminisme masa Orde Baru dan Reformasi berbagi informasi tentang isu-isu yang menjadi tema kunci feminisme yang berkembang pada periode tersebut. Tema-tema tersebut adalah 1) Training Gender: Dari Sensitivitas Gender ke Kesadaran Politik Feminis (Myra Diarsi), 2) Politik Kesehatan Reproduksi (Ninuk Widyantoro), 3) Politik Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan (Elli Nur Hayati), 4) Dari Pemberdayaan Ekonomi ke Perempuan Kepala Rumah Tangga (Nani Zulminarni), 5) Perempuan, Konflik, dan Perdamaian (Samsidar), 6) Gerakan Perempuan Lokal/Adat (Arimbi Heroepoetri), 7) Reformasi Hukum: Menuju Hukum Berkeadilan Gender (Rita Serena Kalibonso), 8) Gerakan Feminisme dan Perlawanan Politik Ibuisme Negara (Julia Suryakusuma), 9} Gerakan Perempuan dan Kebebasan Berbicara dan Berekspresi (Debra H Yatim), 10) Kritik Developmentalisme: Kemiskinan dan Pemiskinan Perempuan (Ratna Saptari), 11) Gerakan Perempuan, Reformasi dan Demokratisasi (Sita Aripurnami), 12) Pengorganisasian Perempuan: Konsolidasi Gerakan Politik (Nursyahbani Katjasungkana), 13) Tantangan Konservatisme, Tradisionalisme dan Fundamentalisme Agama: Konteks Islam (Lies Marcoes-Natsir) 14) Tantangan Konservatisme, Tradisionalisme dan Fundamentalisme Agama: Konteks Kristen (Sylvana Apituley) 15) Keragaman Seksual dan Gender: Menentang Heteronormativisme Negara (Dede Oetomo). Terakhir, “buku bicara” ini ditutup dengan sebuah epilog oleh Kamala Chandrakirana, yang akrab disapa mba Nana, berisi catatan kritis-reflektif tentang gerakan feminisme sejak Orde Baru dan masa depan gerakan feminisme kita.

Silahkan klik link berikut untuk mendengarkan rekaman forum tersebut: https://bit.ly/FeminismeEraOrdeBarudanReformasi

Tulisan yang berjudul “Gerakan Feminisme Era Orde Baru dan Reformasi: Sebuah Catatan Reflektif” ini merupakan epilog yang disampaikan mbak Nana pada forum yang diadakan LETSS Talk tersebut. Karena memuat pikiran-pikiran sangat penting tentang kondisi gerakan feminisme yang berkembang pada Indonesia kontemporer, berisi pikiran-pikiran visioner dan futuristik untuk menguatkan gerakan feminisme di Indonesia masa depan, LETSS Talk berinisiatif mentranskrip epilog ini. Terima kasih kepada Apri Iriani (salah satu relawan LETSS Talk) dan Diah Irawaty (redaksi LETSS Talk) yang telah secara sukarela melakukan proses transkripsi ini. Transkrip dilakukan secara verbatim dengan beberapa editing yang dilakukan oleh tim redaksi LETSS Talk agar lebih sesuai dengan bahasa tulis. Kami berharap, dengan transkripsi ini, informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara verbal bisa terdokumentasi lebih baik dan bisa lebih mudah untuk diakses kalangan lebih luas. Kami juga berharap, suatu saat, bisa melakukan transkrip terhadap kesuluruhan presentasi dalam forum tersebut. Kami berambisi melakukan pendokumentasian semua pengalaman berharga gerakan feminisme era Orde Baru dan Reformasi ini.

Selamat membaca catatan penting ini, dan semoga bermanfaat.

Salam Redaksi…

***

Rasanya memang generasi penerus, seperti Tim LETSS Talk, yang bisa memanggil kita semua, para feminis dari masa Orde Baru, untuk berkumpul bersama seperti dalam satu forum seperti ini. Ini refleksi personal yang tentu tidak lengkap menggambarkan perspektif dalam perjalanan saya secara spesifik. Inti pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa setiap era punya dinamika dan mungkin juga logikanya sendiri. Dan itu akan berdampak pula pada wajah feminisme kita karena bagaimanapun juga feminisme adalah konstruksi sosial politik, seperti disampaikan Julia Suryakusuma dalam presentasinya di forum ini. Saya sendiri bukan atau tidak termasuk di dalam barisan kawan-kawan satu generasi dengan saya yang tumbuh melalui gerakan mahasiswa dan lalu membangun LSM-LSM perempuan pada masa Orde Baru. Pengalaman atau kesadaran politik saya sebenarnya lebih muncul dari perjalanan hidup keluarga dan juga tentu lebih tersistematisir melalui ruang kerja saya, yaitu ruang gerak saat di Komnas Perempuan; saya aktif di lembaga ini selama 11 tahun pertama, sejak awal didirikan. Setelah purna dari Komnas Perempuan, selama 7 tahun, saya tidak terlalu banyak berinteraksi di Indonesia karena saya lebih banyak memainkan peran di level internasional di Dewan HAM PBB sebagai Special Rapporteur. Baru kemudian sekitar 3-4 tahun terakhir saya kembali ke Indonesia dan berusaha berproses bersama kawan-kawan.

Ketika saya diminta untuk memberikan catatan refleksi tentang gerakan feminisme, pertanyaan sebenarnya yang saya pikirkan adalah di mana letak ketersambungan antara Orde Baru dengan Reformasi, berbagai kontradiksi atau anomali di dalamnya, adakah keterputusan sejarah antara keduanya, dan adakah titik-titik senjang? Inilah pertanyaan- pertanyaan yang muncul di benak saya, dan pada kesempatan merefleksikan pertanyaan tersebut, saya menangkap pergeseran-pergeseran yang terjadi, yang sebenarnya, menurut saya, menggambarkan betapa gerakan itu merupakan sebuah organisme. Organisasi-organisasi yang kita dirikan adalah sarana, tapi gerakan itu adalah sebuah organisme yang terus menerus berubah, hidup, berubah wujud, bentuk, dan sebagainya.

Sebelum lebih lanjut menyampaikan catatan refleksi ini, saya ingin mengatakan, bahwa periodisasi yang saya gunakan di sini tidak sekedar Orde Baru dan Orde Reformasi. Dalam refleksi saya, Era Reformasi ini perlu kita bagi dalam dua dekade; antara dekade pertama dan dekade kedua mempunyai karakter yang sangat berbeda, dan di dalam perspektif saya, pada hari ini, sesungguhnya kita tidak lagi berada dalam Era Reformasi; saat ini adalah masa pasca- Reformasi yang masih belum memiliki nama atau belum ada yang memberinya nama. Sangat mungkin, point of view ini merupakan refleksi kebingungan saya dalam melihat berbagai fenomena yang ada akhir-akhir ini. Ada 7 hal yang menjadi poin refleksi saya tentang gerakan feminisme.

Poin pertama yang menurut saya sangat penting adalah soal analisis kita tentang negara. Analisis gerakan tentang negara ini menjadi sesuatu yang ikut menentukan bentuk dari gerakan kita. Pada masa Orde Baru, sepanjang forum ini, kita sudah mendengar cerita-cerita yang begitu banyak, bahwa posisi gerakan adalah jelas-jelas sebagai oposisi yang kemudian berkembang menjadi gerakan pro-demokrasi. Kita masuk ke fokus isu termasuk kekerasan negara di mana militerisme, narasi dan analisis tentang ibuisme –seperti disampaikan oleh Julia Suryakusuma, Ita Fatia Nadia, Myra Diarsi, dan lain-lain dalam presentasi mereka di forum ini. Di masa Reformasi dekade yang pertama, negara menjadi satu institusi yang terbuka sehingga agenda kita adalah agenda partisipasi yang muncul dalam beragam bentuk inisiatif untuk masuk ke dalam institusi-institusi politik melalui gagasan representasi perempuan, baik itu pemilu, partai politik, dan kemudian di parlemen. Melalui partisipasi dalam institusi-institusi politik, kita masuk dalam ruang-ruang negara dengan mekanisme independen yang diciptakan oleh negara telah berubah menjadi lebih demokratis. Dalam mekanisme independen ini, Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi satu agenda dan tujuan penting untuk diupayakan dan diklaim agar lebih bermakna bagi gerakan feminisme.

Pada dekade kedua Reformasi, menurut saya, hasil dari analisis tentang negara yang terbuka, kita bisa melihat bagaimana terjadi perebutan yang cukup intens terhadap institusi negara. Sekarang, kita melakukan analisis negara dan menemukan kenyataan negara yang sudah bersifat oligarkis; otoritarianisme mulai muncul kembali; militerisme ternyata tidak pernah hilang, bahkan lebih tanpa malu-malu berada di tengah-tengah kita. Sementara itu, kerangka gerakan feminsime lebih mendorong tanggung jawab negara, hingga muncul berbagai upaya di mana negara seakan-akan mengambil alih kerja-kerja gerakan termasuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan pembuatan UU. Dalam situasi ini, hal-hal seperti gender mainstreaming kemudian menjadi suatu kerja negara. Inilah salah satu perkembangan yang terjadi saat ini. Pada dasarnya, dalam konteks ini, hak-hak perempuan bersifat instrumentalis.

Poin refleksi penting lain adalah soal cara pandang gerakan kita tentang perubahan, memahami bagaimana perubahan itu terjadi. Cara pandang dan pemahaman tentang perubahan akan memberikan berbagai informasi yang berkontribusi pada pilihan strategi. Jika di masa Orde Baru penyadaran kritis menjadi wujud strategi dari cara pandang kita tentang perubahan yang terjadi saat itu –melalui training dan diskusi-diskusi regular dan kelompok-kelompok diskusi menjadi sarana yang sangat penting dalam proses penyadaran kritis ini. Pemberdayaan dan pengorganisasian perempuan secara eksklusif juga menjadi pilihan strategis pada saat itu karena soal pemihakan pada keberdayaan perempuan. Di dekade pertama Reformasi, selain pemberdayaan yang merupakan salah satu bentuk ketersambungan dengan gerakan era Orde Baru, hal baru yang muncul adalah ketika negara menjadi lebih terbuka lalu menghadirkan cara pandang law as an instrument of change, yang dibangun bersama dalam gerakan feminis global. Di sini, hukum dan kebijakan menjadi alat perubahan. Dalam hal ini, kita melakukan investasi yang cukup besar dalam reformasi hukum dan kebijakan termasuk melalui penguatan partisipasi di lembaga-lembaga politik negara. Dalam cara pandang ini, kriminalisasi pelaku yang diatur melalui instrumen hukum menjadi salah satu cara menangani pelaku kekerasan seksual. Startegi reformasi hukum ini menjadi strategi utama gerakan feminisme, di dalam framework feminist legal thinking yang berproses terus menerus, termasuk di kawasan Asia Pasifik.

Pada Reformasi dekade kedua sejak tahun 2009 sampai 2019, kita sebenarnya menghadapi realitas di mana upaya untuk mengubah hukum dan kebijakan dan keberhasilan kita mengubah hukum dan kebijakan mengalami backlash. Setelah berhasil mendorong pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), hasil dari Reformasi dekade pertama, lalu muncul backlash dengan disahkannya UU Anti-Pornografi hingga upaya pengesahan UU Ketahanan Keluarga yang masih berlansgung hingga saat ini. Sementara itu, implementasi UU PKDRT masih sangat bermasalah sehingga membuat “keraguan” pada upaya perubahan hukum dan kebijakan. Di sisi lain, kita sudah harus menghadapi produk-produk hukum yang justru bertentangan dengan agenda gerakan dan agenda yang sedang kita perjuangkan. Di sinilah pentingnya analisis dan cara pandang tentang tentang perubahan, tentang reformasi itu sendiri. Perubahan apakah yang sedang terjadi?

Dari segi narasi dominan, di masa Orde Baru, saya mencatat beberapa, yaitu relasi gender, kritik terhadap pembangunan, invisibility perempuan, dan the personal is political. Di masa Reformasi dekade pertama, narasi dominan yang berkembang adalah representasi politik perempuan, meskipun kita mulai melihat resikonya karena institusi partai politik, parlemen, dan electro democracy sebenarnya institusi-institusi maskulin yang sangat patriarkis. Pada Reformasi dekade pertama ini, hak asasi manusia perempuan (HAM perempuan) juga merupakan narasi dominan; kita berusaha mereformasi HAM yang sangat maskulin dan kemudian mengintegrasikan perspektif gender dan feminis di institusi dan instrumen HAM. Pada Reformasi dekade pertama ini, analisa terhadap kekerasan juga sangat sentral; kita semua fokus pada soal kekerasan, menuntut pengakuan kasus-kasus kekerasan dan pertanggungjawaban hukum lewat litigasi maupun pemulihan. Yang menjadi pertanyaan, sejauhmana narasi yang violence-centric tersebut sekarang masih menjadi sesuatu yang produktif?

Pada dekade kedua Reformasi, yang menarik, feminisme mencul sebagai salah satu narasi dominan, hanya kehadirannya lebih karena suara-suara kontra; ada gerakan anti-feminisme. Pro dan kontra feminisme muncul tidak lepas dari kehadiran generasi muda dalam gerakan feminisme atau para feminis muda serta dipengaruhi dinamika sosial-politik di luar Indonesia. Narasi lain dalam gerakan di era ini adalah soal keberagaman, salah satunya yang sangat penting adalah keberagaman dalam konteks seksualitas. Bagaimana keragaman seksual masuk dalam narasi publik? Banyak kawan gerakan memilih cara lewat bahasa keberagaman sebagai upaya negosiasi atas eskalasi politik identitas yang menguat pada Reformasi dekade kedua ini.

Poin refleksi keempat adalah terkait fokus perlawanan kita. Di masa Orde baru, fokus perlawanan gerakan sangat jelas dan tunggal, yaitu perlawanan terhadap negara. Julia Suryakusuma dan Myra Diarsi sudah memberi gambaran jelas secara sederhana tentang keberadaan negara sebagai fokus perlawanan. Di Reformasi dekade pertama, kita mulai menyadari munculnya non state actors yang menjadi tantangan gerakan, yang menuntut kita untuk mempunyai pemahaman dan strategi tentang aktor-aktor non negara yang berpengaruh besar terhadap peluang dan keberhasilan perjuangan gerakan. Di masa ini, kita mendapati beberapa isu penting yaitu terkait politik identitas, gerakan-gerakan yang menuntut formalisasi Islam termasuk pembentukan negara Islam, yang menyadarkan kita tentang keberadaan aktor-aktor non negara. Kita dituntut untuk mempunyai suatu strategi berhadapan dengan aktor non negara. Pada saat itu, kita mulai dihadapkan dengan wacana tentang kebangsaan Indonesia. Di masa Indonesia Orde Baru, gerakan kita fokus pada negara, memberi perhatian pada kekerasan negara, militerisme, dan lain sebagainya; Pada dekade pertama Reformasi, kita dituntut untuk memikirkan, mendefinsikan dan memaknai kembali Indonesia; isu kebangsaan menjadi sangat penting yang diikuti isu tentang Islam sebagai satu kosmologi, termasuk terkait wacana hak- hak perempuan dalam konteks keagamaan. Dalam konteks Kristen dan Katolik, Sylavana Apituley sudah menyampaikan beberapa informasi sangat penting dalam presentasinya di forum LETSS Talk ini.

Di dekade kedua dari Reformasi, yang terjadi adalah gerakan-gerakan yang dibangun di dalam konteks keagamaan dan menjadikan otoritas keagamaan sebagai fokus perlawanannya — ini merupakan sebuah gerakan yang cukup sistematis dan sangat politik. Salah satu pijakan yang menandakan gerakan yang berhadapan dengan otoritas keagamaan adalah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang merupakan hasil dari gerakan-gerakan yang sudah mulai muncul sejak awal Reformasi dengan kehadiran Rahima, Fahmina, dan Alimat yang terbangun bersama Komnas Perempuan. Satu fokus perlawanan dan kontestasi lain adalah perlawanan terhadap otoritas budaya yang lebih banyak terjadi di tingkat lokal. Mungkin di level nasional, narasi perlawanan terhadap otoritas budaya tidak terlalu terdengar dengan baik, tapi itu sebenarnya terjadi. PR kita adalah memahami secara lebih baik upaya-upaya men-challenge power dalam hirarki budaya dalam komunitas adat.

Poin kelima dari refleksi saya adalah soal infrastruktur gerakan kita dan relasi gerakan kita dengan gerakan sosial lainnya. Pada saat Orde Baru, infrastruktur kelembagaan kita memang LSM, yang sudah banyak diceritakan dalam presentasi tadi, bukan karena pilihan tapi hanya itu yang memungkinkan dalam konteks Orde Baru. Pada masa itu, gerakan perempuan dan gerakan feminis melakukan semacam penggugatan terhadap gerakan pro demokrasi yang sangat maskulin dan tidak memberikan tempat pada dan bersikap diskriminatif terhadap perempuan dan isu-isu perempuan. Mungkin salah satu contohnya, seperti yang disampaikan ceritanya oleh Nursyahbani Katjasungkana dan Ratna Saptari, tentang Fauzi Abdullah yang mengatakan pada aktivis perempuan untuk membuat kelompok diskusinya sendiri; ada semacam unsur separatisme dalam gerakan sosial.

Pada masa Reformasi dekade yang pertama, 1998-2008, yang terjadi adalah peragaman, diversifikasi bentuk-bentuk kelembagaan kita dan kita melakukan eksperimentasi yang luar biasa melalui Ormas, membuat lembaga layanan, hingga Komnas Perempuan, dan sebagainya. Periode ini adalah masa eksperimentasi yang dibarengi dengan upaya menciptakan prasarana untuk konsolidasi – yang keberhasilannya, salah satunya, ditandai dengan pengesahan UU PKDRT sebagai produk hukum yang didorong oleh gerakan-gerakan sosial. Meskipun tidak 100% sempurna, UU PKDRT merupakan hasil yang paling dekat dengan agenda yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan, di mana hal ini juga menjadi pertanda bahwa konsolidasi dalam gerakan kita masih mempunyai mekanisme. Pada dekade pertama Reformasi, saya juga mencatat tentang elemen-elemen gerakan feminis yang berjalan dengan sunyi yang sesungguhnya mereka menunjukkan tantangan dari dalam kepada gerakan feminis itu sendiri, yaitu, gerakan feminis di lingkungan buruh, termasuk pekerja rumah tangga, perempuan adat, perempuan perdesaan, dan lain-lain. Semua gerakan ini sebenarnya mengajukan tantangan internal di dalam gerakan feminis yang menyisakan PR untuk kita semua. Arimbi Heroepoetri sangat jelas menjelaskan konteks gerakan perempuan adat yang menggugat gerakan feminisme yang tidak menyentuh persolan perempuan dalam komunitas adat ini.

Pada dekade kedua Reformasi yang baru berakhir ini, keberagaman gerakan beresiko menghadirkan fragmentasi, membuat kita “disibukkan” oleh persoalan-persoalan internal. Yang dikhawatirkan, ketika fragmentasi ini muncul dari atau dalam cara berpikir, mempengaruhi cara berpikir dan cara menganalisa masalah. Dalam situasi tersebut, kita perlu memikirkan bersama upaya-upaya membangun ekosistem, bukan untuk menjadikan kita semua satu atau seragam, tetapi membangun sebuah ekosistem gerakan yang lebih solid. Meskipun terjadi fragmentasi, gerakan feminis masih mempunyai nyawa karena ia terus melahirkan; birthing process terus berjalan, yang di antaranya dipengaruhi oleh berkembangnya soal ruang virtual yang sangat penting khususnya bagi gerakan LBT.

Poin keenam yang menjadi refleksi saya terhadap gerakan feminisme adalah soal posisi gerakan feminis dalam gerakan perlawanan yang diperjuangkannya. Di masa Orde Baru, kita melihat gerakan feminis berada dalam posisi subversive. Selama 10 tahun, pengalaman yang diceritakan Ratna Saptari, gerakan feminis melakukan gerakan subversive, gerakan bawah tanah. Di Reformasi dekade pertama, 1998-2008, perlawanan kita lebih bersifat offensive dengan penuh keyakinan dalam suatu gerakan yang solid karena berbagai teroboson dalam aspek kebijakan dan perundangan-undangan. Di Reformasi dekade kedua, 2009-2019, menurut saya, kita mulai berubah dalam posisi defensive. Kita melihat terjadi perubahan posisi dari subversiveoffensive, lalu menjadi defensive. Gerakan anti feminis yang disebut di atas merupakan salah satu perwujudan dari resistensi dan serangan yang terus menguat terhadap gerakan feminisme.  Dinamika ini juga terjadi dengan amat sangat kuat di tengah negara yang oligarkis dan otoritarian. Kondisi yang menuntut gerakan feminisme dalam posisi defensive ini memang sangat mengkhawatirkan; kita harus menganalisa dan memahami berbagai persoalan di dalamnya secara lebih komprehensif. Poin utama terkait dari semua posisi perlawanan ini adalah bahwa progress tidaklah linear. Kemajuan tidak selalu dalam proses dari kecil menjadi medium, dan lalu menjadi besar atau dari lemah menjadi kuat dan menjadi makin kuat. Sangat mungkin terjadi situasi maju-mundur atau bolak-balik bolak-balik yang tidak linear. Forum merefleksikan gerakan feminisme seperti yang digagas LETSS Talk ini merupakan upaya sangat penting, bisa menjadi momentum sangat menentukan untuk memikirkan lagi arah dan agenda gerakan.

Poin refleksi terakhir adalah terkait geopolik dunia dan gerakan feminis global. Di awal forum diskusi ini, Ita Fatia Nadia sudah menjelaskan betapa sebenarnya sejak tahun 20-an, kita sesungguhnya tidak pernah lepas dari gerakan dunia; kita tidak pernah berdiri sendiri, dan karenanya, kita berharap untuk bisa ikut membentuk gerakan global ini. Di masa Orde Baru, keterlibatan kita dalam gerakan global ditandai dengan partisipasi dalam Konferensi Beijing dan Konferensi Kairo; keduanya menjadi sarana bagaimana kita menjadi bagian dari gerakan internasional. Pada saat itu, masih sangat mungkin mengadakan global meeting berskala besar dan mahal. Pada saat Reformasi dekade pertama, menurut saya, dalam konteks global sedang terjadi zaman emas berkaitan dengan human rights, demokrasi, dan gender equality. Saat ini, zaman keemasan itu sudah berakhir, meski kita mendapatkan banyak keuntungan dari masa emas itu. Kita terbantu dengan pembuatan berbagai framework bagi isu-isu yang menjadi fokus gerakan. Komunitas internasional melalui United Nations menciptakan berbagai instrumen multilateral termasuk instrumen HAM seperti ICPD dan sebagainya, yang bisa digunakan saat kita mengalami hambatan di tingkat nasional. Di tingkat internasional, kita memiliki forum untuk menyuarakan agenda.

Satu keuntungan dengan konsolidasi gerakan feminisme internasional adalah terkait pendanaan. Setelah Konferensi Beijing tahun 1995, dunia internasional membuat semacam konsensus untuk melakukan investasi yang cukup besar dalam gender equality yang memungkinkan kita melakukan berbagai eskperimentasi dalam gerakan feminis di Indonesia, membangun berbagai macam bentuk organisasi dengan isu-isu yang beragam. Situasi ini tidak terlepas dari konsolidasi dan konsensus di tingkat global untuk mendukung secara finansial gerakan-gerakan feminsime di berbagai pelosok dunia.

Pada hari ini, Reformasi dekade kedua (2009-2019), tatanan politik-ekonomi dunia dalam keadaan krisis. Negara-negara dunia menghadapi otoritarianisme yang semakin menguat, baik di Eropa Timur, Asia Tenggara, Amerika Latin, bahkan Amerika Serikat. Perkembangan politik ini berimplikasi pada penggerogotan konsensus dan instrumen institusional di tingkat internasional termasuk terkait isu climate change yang menjadi sumber perdebatan baru di tingkat global. Dalam konteks ini, resistensi terhadap sistem dan tatanan global, terhadap insitutusi UN dan sistem HAM bukan terjadi secara kebetulan tapi dibangun berdasarkan kekuatan sistematis oleh kekuatan-kekuatan otoritarian yang saat ini juga mempunyai sumber ekonomi yang sangat besar. Sementara, negara-negara Eropa dan negara-nagara yang selama ini menjadi pendukung dan investor bagi proses demokratisasi di dunia sedang mengalami krisis internal. Kita mengalami kemacetan finansial untuk mendanai gerakan. Kita dalam kondisi di mana kita tidak mempunyai penopang di tingkat internasional; penopang, baik itu penopang politik maupun penopang finansial, yang membuat situasi kita semakin rentan.

Terkait ketersambungan dan kontradiksi, keterputusan dan titik titik senjang, saya melihat beberapa poin. Ketersambungan antar era bisa dilihat pada aspek pengorganisasian. Gerakan feminis dengan segala keberagamannya masih bisa melakukan pengorganisasian secara berkesinambungan, meskipun pengorganisasian membutuhkan biayanya yang besar. Kita tidak lagi mempunyai privilege seperti pada era-era sebelum ini: bahwa kita dapat dana dari luar. Ini merupakan sebuah persoalan yang menuntut kita untuk memikirkan instrumen digital untuk diterapkan dalam pengorganisasian. Ketersambungan lain bisa ditemukan dalam aspek negara, terkait sikap negara yang instrumentalis terhadap hak-hak perempuan yang konsisten hingga saat ini dan kita belum bisa mengubah itu. Satu lagi soal ketersambungan, seperti disampaikan Nursyahbani Katjasungkana di forum ini, cap Gerwani masih diterapkan sebagai sarana pembungkaman terhadap aktivis perempuan, sesuatu yang masih terjadi sampai sekarang, terutama di tingkat lokal, di tingkat desa, dan di tingkat komunitas.

Dalam hal kontradiksi, menurut saya, setiap era mempunyai kontradiksinya sendiri, internal contradiction-nya sendiri. Misalnya di masa Orde Baru, negara sangat represif tapi juga di sisi lain memastikan kita bisa meratifikasi CEDAW yang sampai sekarang menjadi pegangan kita; kita punya Undang Undang Perkawinan 1974 yang tidak ideal tapi merupakan satu pijakan yang penting di dalam perjalanan kita mengintervensi berbagai persoalan perkawinan. Dede Oetomo dalam presentasinya juga bicara tentang Himpunan Wadam Indonesia yang “dilindungi” negara pada masa Orde Baru.

Di masa Reformasi, yang muncul adalah Undang Undang Pornografi dan Rancangan Undang Undang Ketahanan Keluarga, yang menjadi kontradiksi atau anomali. Kontradiksi lain adalah soal dukungan internasional, saat kita menjadi bagian dari gerakan feminis global. Di satu pihak, dunia internasional memberikan dukungan yang sangat penting, baik politis maupun finansial, tapi di pihak lain, ia menciptakan ketergantungan dalam segi dana. Persoalan ini terus kita hadapi sampai hari ini, yakni bagaimana kita membangun atau merekonstruksi basis material bagi gerakan feminisme kita.

Terkait dengan keterputusan atau diskontinuitas, saya mencatat dalam refleksi ini adalah dalam soal pendekatan yang kasuistik atau case by case versus pendekatan yang sistemik. Menurut saya, ada sebuah gap atau satu disconnection yang perlu diatasi. Ita Fatia Nadia terus menerus bicara tentang kesadaran sejarah, terutama saat sekarang kita sudah punya generasi baru yang sangat penting untuk memahami perjalanan jejak gerakannya sendiri. Satu lagi soal keterputusan adalah pada saat Orde Baru, kita mendengar, betapa pentingnya ruang internal gerakan untuk melakukan analisa bersama, dan itu adalah ruang yang sunyi, diam, tidak keluar, ruang internal, tempat belajar dan membangun pengetahuan. Di masa Reformasi di mana kita sibuk dengan advokasi, ruang ini tidak kita rawat dan mungkin kita lupa caranya, untuk sekedar berdiskusi, membangun analisis, dan tidak langsung membuat statement ataupun untuk membuat kertas posisi tanpa membangun analisa mendalam.

Soal titik-titik senjang atau gap, saya mencatat beberapa hal. Salah satunya pada aspek litigasi strategis; litigasi case by case banyak kita lakukan, bagaimana dengan litigasi strategis? Gap lain tadi adalah, seperti disinggung Sylvana Apituley, berkaitan dengan situasi Papua dan rasisme di sana. Respon terhadap tragedi Mei 1998, kita mulai membuat satu narasi tentang seksisme dan rasisme yang sayangnya proses pembangunan narasi ini tidak berkelanjutan. Sekarang ini, persoalan rasisme sudah sangat sangat urgent untuk diintervensi. Bentuk gap terakhir adalah soal keluarga dan budaya. Maksud saya, gerakan feminis pada satu titik harus meninggalkan institusi keluarga dan budaya karena di situlah lokus dari penundukan dan penindasan perempuan; keluar dari institusi keluarga dan budaya menjadi salah satu upaya pembebasan; kita harus menemukan cara atau strategi untuk membangun gerakan yang fokusnya adalah keluarga dan budaya.

Paling terakhir adalah soal tuntutan zaman. Pada hari ini, kita berada dalam situasi pandemi dan climate change, yang menyadarkan kita bagaimana sistem pangan, sistem produksi, dan seluruh sistem ekonomi kita merupakan sistem yang salah. Kita juga menemukan fenomena menguatnya otoritarianisme dan krisis institusi-institusi politik formal; anggota parlemen yang jontok-jontokan dan saling jegal terjadi di mana mana, bukan hanya di Indonesia. Tatanan internasional antarnegara juga sudah rapuh bahkan krisis. Dalam konteks ini, menurut saya, memenuhi tuntutan zaman, adalah pada level peradaban, bukan lagi di level nation state. Bagaimana kita membayangkan gerakan dalam konteks peradaban?

Di tengah segala yang negatif tadi, kita juga melihat gerakan-gerakan sosial baru. Kita menjumpai gerakan offlineonline, dan anak-anak muda perempuan Myanmar berada dalam barisan depan melawan kekerasan negara. Di Thailand, perempuan muda juga berada pada posisi di depan. Di Polandia, isu aborsi digunakan sebagai isu untuk menentang seluruh bangunan otoritarianisme. Tidak bisa diabaikan juga gerakan Black Lives Matter, dan gerakan baru lainnya. Kita mengahdapi permasalahan yang sangat besar, tapi kita juga melihat benih-benih kebaruan. Dalam konteks ini, menurut saya, momen kita adalah momen transformatif. Jika pada era sebeumnya kita mengalami posisi subversive, offensive, dan defensive, sekarang kita harus berada dalam posisi transformative. Untuk itu, isu ekonomi, menata ulang seluruh sistem ekonomi harus menjadi isu feminis. Kita membutuhkan pemikiran dan upaya untuk menjadikan soal ekonomi dan soal alam sebagai isu feminis.

Satu lagi adalah soal kewilayahan gerakan menyangkut kewilayahan ekohistoris, dalam arti, jika memang kita ingin meletakkan dalam level peradaban, bagian dari sejarah peradaban, maka kita sudah tidak bisa lagi mengikuti pembatasan-pembatasan administratif kenegaraan, termasuk, misalnya, Indonesia Timur. Gerakan feminis Indonesia Timur harusnya mempunyai aliansi kuat dengan gerakan perempuan di Pasifik karena di sana terdapat banyak aspek kesejarahan dan dinamika yang sama. Seperti disampaikan Ita Fatia Nadia, kita sudah lama menjadi bagian dari gerakan-gerakan Asia melalui pertemuan Sri Lanka, dan tempat lain. Kita perlu lebih sistematis untuk bisa membayangkan ulang (reimagining) gerakan ini dengan menegaskan posisi sebagai gerakan transformatif. Demikian beberapa catatan reflektif saya tentang gerakan feminisme kita.

 

Sumber: https://letss-talk.com/gerakan-feminisme-era-orde-baru-dan-reformasi-sebuah-catatan-reflektif/

Seri 9 Webinar Muslimah Bekerja: Tantangan dan Peluang Perempuan Pengusaha di Indonesia

 

Closing Statement: Rinawati Prihatiningsih (Entrepeneur IWAPI dan Komite Anggota Kadin)

Ketika kita berbicara tentang hak, maka kita juga berbicara tentang kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling berkaitan. Ketika kita berbicara tentang Muslimah Bekerja, maka kita kembali pada pertanyaan yang hakiki: Apakah hakikat manusia itu sendiri? Tantangan kita adalah, apakah pasrah dengan kodrat. Ternyata, kodrat tidak harus tinggal di rumah, tetapi kodrat yang berkaitan dengan hakiki kita sebagai manusia. Dalam Al-Qur’an, manusia adalah basyar (biologis), khalifah, dan bisa bermanfaat bagi sesama.

Tantangan-tantangan kita adalah persoalan sosial, struktural, keterbatasan akses, dan pandemi. Kita harus mengalahkan diri sendiri. Apakah kita memiliki kemauan dan komitmen. Saya bersyukur Rumah KitaB meluncurkan kampanye Muslimah Bekerja. Ini mengingatkan kita tentang keresahan, perdebatan konstruktif, ketertinggalan, dan pencapaian perempuan, serta seruan untuk aksi bersama untuk kesetaraan gender. Masalah gender juga datang dari laki-laki, karena itu laki-laki juga harus dilibatkan untuk menjawab persoalan ini.

Apa yang disampaikan Allaster tentang pentingnya dukungan lingkungan, baik infrastruktur maupun wacana, maka kita perlu mendukung adanya wacana dan aksi Muslimah Bekerja. Ketika dukungan tersedia perempuan bekerja, maka apa yang disampaikan Bu Sinta tentang memilih peluang memanfaatkan kesempatan bisa tercapai. Sebagaimana disampaikan Bu Menteri, perempuan bekerja bisa memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.

Aksi-aksi saya selalu berangkat dari masalah personal. Saya melihat relasi ibu dan ayah saya di rumah. Ibu saya memiliki akses penuh terhadap keuangan dan memilih bekerja di rumah—karena memiliki anak enam. Dia menerima katering dan jahitan. Ketika perempuan memiliki akses ekonomi, maka perempuan memiliki rasa untuk bisa maju dan setara, serta mampu melihat kodrat hakiki sebagai manusia. Kodrat adalah hak yang diberikan kepada kita sebagai manusia untuk menjalankan hak dan kewajiban, serta bermanfaat bagi sesama.

Peluang-peluang ada di dalam rumah, tempat kerja, komunitas, dan pasar. Ketika kita mengetahui memiliki hak untuk bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, maka kita bisa melihat peluang-peluang yang ada. Kita tidak bisa keluar menembus pasar kalau kita tidak didukung di dalam rumah kita. Jadi, perlu ada kerja sama antar setiap anggota keluarga di rumah—karena semua berasal dari rumah.  Dengan adanya e-commerce, kita juga bisa mendapatkan peluang untuk berusaha dari dalam rumah.

Sebelum berusaha, kita harus melihat peta kekuatan dan kelemahan usaha kita: siapa mitra-mitra kita—apakah suami dan keluarga mendukung; apa kegiatan yang akan dilakukan; bagaimana dengan sumber daya; proposisi nilai konsumen; hubungan customer; segmentasi pasar; channel (komunikasi distribusi, dan penjualan); biaya yang muncul; dan pendapatan.

Untuk sukses, kita harus sehat dan memulai; usaha, komitmen; semangat; efektif dan efisien; serta sabar dan syukur. Modal yang paling besar adalah diri kita sendiri. Selain itu, jaringan juga menjadi sangat penting. Kami memiliki program herventure, sebuah aplikasi pembelajaran  mobile untuk pengusaha perempuan.

Sebagai perwakilan delegasi pemerintah Indonesia, mewakili Empower G20, saya mendorong kepemimpinan perempuan di sektor swasta. Kekuatan kita adalah bekerja sama. Usaha yang saya bangun bukan semata-mata untuk mencari keuntungan perusahaan, namun bagaimana kita bisa menyejahterakan masyarakat dan lingkungan untuk keberlanjutan hidup dan kehidupan.

Khadijah binti Khuwailid telah membuat terobosan dan mendobrak konstruksi sosial yang ada. Itu terjadi 1400 tahun yang lalu, dan kenapa saat ini kita masih saja membicarakan perempuan tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh bekerja. Khadijah mengikuti tiga hakikat manusia, yaitu makhluk biologis (basyar), makhluk pemikul amanah (insan), dan makhluk sosial (nas). Ketika kita memiliki independensi ekonomi, maka kita memiliki penghargaan atas diri kita dan tidak bergantung pada orang lain sehingga kekerasan terhadap perempuan bisa dieliminasi.

Kesimpulan: Lies Marcoes

Saya mencatat enam kesimpulan dari hasil seminar hari ini. Pertama, masyarakat Muslim Indonesia, sebagaimana warga Indonesia pada umumnya, merupakan masyarakat yang terbuka pada gagasan dan praktik perempuan bekerja. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan tersedianya regulasi yang dapat menjamin aksesabilitas dan akseptabilitas perempuan bekerja dalam bidang-bidang yang beragam atas nama pemenuhan hak asasi manusia dan hak asasi perempuan.

Kedua, dalam praktik sehari-hari terdapat upaya yang lebih terbuka bagi perempuan untuk mengembangkan diri, mengembangkan kepemimpinan serta adaptasi terhadap perubahan-perubahan zaman. Terdapat peluang juga tantangan yang salah satunya adalah pandangan keagamaan. Dibutuhkan cara pandang dan metodologi yang mengakomodasi perubahan-perubahan peran perempuan tanpa mengubah hal-hal yang prinsip dalam membangun keluarga, terkait hak dan kewajiban lelaki dan perempuan.

Ketiga, perubahan sosial ekonomi secara global dan cepat memunculkan ekses guncangan, baik menyangkut ajaran maupun praktik relasi gender sehari-hari. Perubahan-perubahan itu memunculkan respons arus balik yang berusaha menarik kembali perempuan ke ruang domestik mereka dengan asumsi sebagai ruang yang paling aman. Namun proses arus balik itu telah memunculkan praktik diskriminasi baik terbuka maupun tersamar yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam merespons dan mengantisipasi perubahan yang dapat menjamin perempuan untuk bekerja di ruang publik secara aman, nyaman, maslahah, dan sesuai dengan status dan peran-peran mereka.

Keempat, karenanya dibutuhkan inovasi dan kreativitas dalam bidang media sosial untuk membuka peluang yang lebih beragam dan inklusif dengan memperlihatkan dukungan infrastruktur dan layanan yang responsif kepada keragaman latar sosial, ekonomi, umur, minat perempuan, khususnya kelompok milenial. Dengan begitu, mereka siap menghadapi perubahan sosial yang berefek besar seperti pada pandemi Covid-19 dan kebutuhan akan teknologi yang menuntut perubahan dan pembaharuan.

Kelima, perempuan sendiri membutuhkan kemampuan untuk membaca tantangan internal dan kemampuan untuk melawan hal-hal negatif berbasis mitos dan stereotip serta norma-norma gender yang membatasi hak-haknya sebagai manusia.

Keenam, dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari tokoh-tokoh agama untuk menyediakan metodologi yang terbuka pada perubahan-perubahan sosial ekonomi dan keragaman kiprah perempuan sehingga perubahan-perubahan itu tidak menimbulkan efek negatif, melainkan melahirkan kebaikan dan maslahat, baik bagi kaum perempuan sendiri maupun bagi perkembangan sosial ekonomi Indonesia.

 

Seri 8 Webinar Muslimah Bekerja: Merayakan Keragaman Perempuan Bekerja

Seri 8 Webinar Muslimah Bekerja

 

Mutiara Anissa (Ilmuwan Biomedikal, Inisiator Pandemic Talks):

Pada awal 2020, dunia mengalami pandemi Covid-19. Saya dan dua teman saya menginisiasi Pandemic Talks—sebuah akun Instagram yang mengkompilasi dan menyajikan data-data resmi soal pandemi virus corona, memberikan informasi saintifik dan sosial secara terang dan blak-blakan. Kami merupakan relawan yang mengisi gap informasi terkait pandemi di Indonesia. Kita berharap bisa meringankan beban teman-teman di saat pandemi ini.

Saya adalah satu-satunya perempuan di Pandemic Talks. Pada Desember kemarin, Pandemic Talks berbicara dengan Menteri Budi Gunadi Sadikin dan Wamen Dante. Saya sedang hamil tujuh bulan saat itu. Selain melakukan edukasi saintifik di Pandemic Talks, saya juga seorang saintis biomedikal. Saintis adalah peneliti biologi molekuler. Mayoritas teman-teman saya di biomedikal adalah perempuan, terlebih atasan saya juga seorang perempuan. Menurut saya, penting juga representasi perempuan di dunia sains sehingga banyak perempuan lainnya yang ingin bergabung dan belajar. Tidak ada lagi stigma sains itu maskulin dan susah.

Selain peneliti, saya juga seorang dosen di Indonesia International Institute for Life Science. Kenapa saya menjadi saintis yang dianggap susah dan ribet? Ketika SMA, saya ingin berkarir di bidang yang sangat berguna bagi masyarakat. Karena suka biologi, saya merasa sains biomedikal unik sekali, jarang dipelajari, dan jarang dipahami. Kesempatan memilih bidang biomedikal ini tidak akan terjadi, tanpa support system saya. Setelah lulus SMA, orang tua percaya dan mendukung pilihan saya ini meski mereka bekerja di bidang sosial—papa kerja di bank, mama konsultan independen dan spesialis gender.

Berada di dunia sains bukanlah sesuatu yang mudah. Selain didukung keluarga, saya juga didukung suami dan keluarganya ketika sudah menikah. Saya bersyukur, kami di rumah bisa bekerja sebagai sebuah tim. Saya dan suami adalah generasi milenial dan sangat mengenal teknologi. Dengan itu, kami menjadi lebih terbuka dengan isu kesetaraan. Saya dan suami sadar dengan isu tersebut. Dengan itu, kami bisa berbagi tanggung jawab dan saya bisa terus berkarir dan berkarya. Setelah menikah, saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi S2 di Inggris. Saat itu, suami saya menemani saya tinggal di London.

Memang, dunia sains, teknologi, engineering, dan matematika didominasi laki-laki. Namun kantor saya tidak demikian, karena 50 persen lebih adalah perempuan dan atasannya juga perempuan. Tidak semua lab memiliki hal itu. Perempuan membutuhkan usaha dan kerja keras di atas laki-laki untuk mencapai posisi decision making. Tantangan perempuan di dunia sains—pengalaman pribadi dan orang lain- adalah, memiliki work-life balance ketika perempuan saintis menjadi ibu.

Banyak perempuan memang tidak sadar dengan potensinya. Hal penting yang harus dimiliki perempuan adalah kepercayaan diri yang tinggi. Kita juga harus memiliki dedikasi dan kerja keras. Lebih dari itu, lingkungan kerja  dan rumah yang mendukung juga sangat penting. Kita harus terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Di antara solusinya—dari tempat kerja- adalah jam kerja yang fleksibel, kebijakan manajemen yang ramah perempuan, penilaian yang adil, dan bimbingan (mentorship).

Saya sadar, tidak banyak orang yang seberuntung saya. Bagaimana orang lain melihat bahwa perempuan bisa bekerja, berkarya, dan memberikan hal baik bagi masyarakat. Saya ingin menekankan bahwa representasi perempuan itu penting sekali. Representasi pemimpin perempuan di pandemi sangat penting. Di Hari Internasional Perempuan, Pandemic Talks mengunggah tema women leaders dan pandemi. Soal komunikasi publik saat pandemi, pemimpin perempuan jauh lebih baik.

Menurut penelitian profesor ekonomi Inggris 2020, negara yang memiliki pemimpin perempuan lebih sukses menangani pandemi—tingkat kematian dan utangnya lebih rendah- dari pada negara dengan pemimpin laki-laki. Ini berdasarkan tindakan proaktif yang diambil pemimpin perempuan, bukan karena keberuntungan atau kebetulan. Misalnya, Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen. Dia sangat baik memimpin negaranya melewati pandemi karena dia belajar dari epidemi SARS—pada 2006 lalu. Taiwan merupakan salah satu negara yang menutup perbatasannya setelah China pada saat awal pandemi. Dia juga melakukan screening dengan cepat dan menaikkan produksi masker. Karena kebijakan-kebijakannya itu, total kasus positif Covid-19 di Taiwan hingga hari ini hanya seribu kasus.

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, juga banyak dikagumi banyak orang ketika pandemi. Pada awal pandemi, dia melakukan lockdown ketat dan melarang warga asing masuk ke negaranya di saat baru ada enam kasus. Dengan kebijakan lockdown, dia bisa menekan kasus Covid-19 dan kehidupan di sana sudah berlangsung normal. Pada awal pandemi, Ardern berkomunikasi dengan rakyatnya dengan Facebook Live setiap harinya dan menjawab pertanyaan dari warganya. Hal ini membuat tingkat kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya meningkat.

Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg, juga menggunakan strategi komunikasi yang unik. Dia melakukan jumpa pers dengan mengundang anak-anak. Dia menjawab pertanyaan dari anak-anak dan menjelaskannya dengan sangat simpel dan jelas. Kemudian Kanselir Jerman, Angela Merkel, sejak awal menyampaikan bahwa virus corona adalah virus yang berbahaya. Karena itu, ini harus dihadapi dengan serius. Jerman tidak memiliki fase denial seperti banyak negara lainnya. Uniknya, Merkel bisa menjelaskan konsep-konsep saintifik yang sangat rumit dengan jelas dan sederhana. Sebelum menjadi Kanselir, Merkel adalah seorang saintis. Ini menunjukkan bahwa perempuan bisa terus berkarir sesuai dengan kemauannya. Tidak berhenti di satu karir misalnya.

Saya tidak ingin menyampaikan bahwa, semua pemimpin perempuan adalah pemimpin yang baik di saat krisis dan laki-laki adalah pemimpin yang buruk. Namun, penelitian itu menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesamaan ciri khas yang sangat baik.

Beberapa soft skill yang dimiliki perempuan adalah cara komunikasi yang empati dan peduli, mendengarkan banyak orang, berkolaborasi dengan cara yang unik, dan keterlibatan yang tinggi dengan orang lain. Dulu, ini dianggap sebagai sebuah kelemahan bagi perempuan pemimpin. Namun pandemi menunjukkan bahwa soft skill itu menjadi sangat penting yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk menghadapi krisis.

Sebagai perempuan, kita harus berani menjadi diri sendiri, serta mengikuti naluri dan insting. Jangan menutupi sifat-sifat yang dirasa terlalu feminin atau menjadi sosok pemimpin. Perempuan telah membuktikan berkali-kali bahwa perempuan bisa unggul jika diberikan kesempatan, sebagaimana para pemimpin perempuan tersebut. Kita membutuhkan lebih banyak pemimpin perempuan dan pekerja perempuan. Meski contohnya peran perempuan di masa pandemi, namun konteksnya bisa dilihat dalam hal-hal lebih kecil. Kita juga menghadapi krisis setiap harinya, dalam pekerjaan, keluarga, dan lingkungan.

 

Seri 7 Webinar Muslimah Bekerja: Peluang Kampanye “Muslimah Bekerja”

Diar Zukhrufah DA (Penulis di Commcap): Peluang Kampanye ‘Muslimah Bekerja’

Terkait peluang kampanye ‘Muslimah Bekerja’, kita bisa melihat seberapa besar penggunaan media sosial oleh perempuan. Saya akan membicarakan tentang Facebook dan Instagram karena kedua platform ini yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Pertama, Facebook. Pengguna Facebook di Indonesia adalah 173 juta (45,1 persennya perempuan). Meski jumlahnya lebih sedikit dari laki-laki, namun Facebook menyoroti perempuan sebagai segmen utamanya. Ada empat segmen yang disoroti Facebook, yaitu profesional muda, pengantin baru, ibu muda, dan ibu berpengalaman.

Menurut saya, kita bisa memanfaatkan segmen profesional muda untuk menyebarkan narasi atau kampanye Muslimah Bekerja. Terlebih, 34 persennya mereka membagikan informasi terkait karier dan kesempatan kerja. Artinya, Muslimah Bekerja sudah ‘memegang’ 34 persen profesional muda di Facebook untuk mempromosikan perempuan bekerja. Rata-rata pengantin baru mencari informasi terkait pernikahan atau rumah tangga. Muslimah Bekerja juga memiliki peluang untuk masuk ke segmen ini—apakah perempuan yang sudah menikah boleh bekerja atau tidak. Itu bisa menjadi bagian dari segmentasi Muslimah Bekerja untuk mempromosikan hak-hak perempuan dalam bekerja.

Ibu muda dan ibu berpengalaman juga bisa menjadi peluang Muslimah Bekerja. Masih banyak perempuan Indonesia yang menempatkan dirinya untuk bekerja di rumah dan itu dianggap sebagai sebuah kewajiban. Muslimah Bekerja bisa menawarkan hak-hak perempuan dalam bekerja di segmen ini. Perempuan bisa mengurus rumah tangga dan sekaligus juga bisa bekerja. Dan itu adalah pilihan, bukan keterpaksaan. Muslimah Bekerja mempromosikan bagaimana perempuan memilih untuk bekerja, bekerja di rumah, atau lainnya.

Kedua, Instagram. Pengguna Instagram adalah 82 juta dan mayoritas penggunanya adalah perempuan (52,6 persen). Terlebih, 63 persen perempuan cenderung aktif di Instagram. Penggunaan media sosial yang aktif ini bisa menjadi pintu masuk Muslimah Bekerja untuk menyuarakan hak-hak perempuan dalam bekerja.

Berdasarkan survei Commcap dan Rumah KitaB, 76 persen aktif mengikuti media sosial keagamaan, 84 persen aktif mencari informasi terkait perempuan di Instagram, 78 persen mendapatkan dua informasi tersebut dari Instagram.

Profil perempuan di ruang publik. Media sosial adalah bagian dari ruang publik. Pertama, Indonesia menduduki rangking kedua sebagai negara paling berbahaya bagi perempuan di Asia Pasifik, setelah India. Kaum patriarki menjadikan ini sebagai alasan untuk mengatakan bahwa perempuan tidak boleh bekerja. Situasi dan kondisi di ruang publik tidak aman bagi perempuan untuk bekerja atau keluar rumah. Yang salah tidak perempuan, namun perempuan selalu disalahkan. Ini menjadi tantangan yang harus dijawab. Untuk menjawab itu, Muslimah Bekerja bisa menyuarakan bahwa ada hal-hal yang harus diselesaikan secara sosial-kultural, dan bahkan berhubungan dengan kebijakan. Ketika negara sudah berpihak pada perempuan, maka perempuan tidak akan merasa tidak aman lagi berada di ruang publik.

Kedua, 53,13 persen tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di Indonesia. Jumlah ini lebih rendah dari TPAK laki-laki. Kalau TPAK perempuan naik, maka itu bisa meningkatkan PDB nasional. Partisipasi perempuan tidak hanya berimbas pada aktualisasi perempuan, tetapi juga pada negara. Ketiga, 10,6 persen partisipasi aktif perempuan dalam dunia politik (pilkada). Jumlah ini masih sangat rendah. Keempat, 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sepanjang 2000 ke atas. Patriarki dianggap sebagai salah satu penyebab perempuan merasa tidak aman berada di ruang publik.

Ada beberapa cuplikan pembicaraan di media sosial terkait perempuan, karir, dan rumah tangga. Rata-rata mengatakan, perempuan bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan finansial tetapi lebih pada aktualisasi diri. Artinya, sudah cukup banyak perempuan yang sadar akan kemampuannya bahwa dia bisa atau harus bekerja. Kata Nawal El-Sadawi, perempuan bekerja bersama tidak hanya menguntungkan perempuan saja, tetapi juga menguntungkan laki-laki-laki. Ini bisa mengubah konsep suatu negara atau peradaban.

Profil Muslimah Bekerja di Indonesia. 93 persen masyarakat Indonesia masih percaya pada agama dan melihat agama sebagai aspek penting dalam kehidupan. Di satu sisi, ini menjadi salah satu tantangan Muslimah Bekerja untuk menyampaikan narasi agama. Namun di sisi lain harus bisa mengakomodasi kebutuhan perempuan untuk bekerja. Kita tidak menggunakan agama sebagai ‘tunggangan’, tetapi menyelaraskannya sebagai media yang informatif yang memberikan pandangan bagi perempuan—bahkan menurut agama perempuan boleh bekerja. Perempuan membutuhkan penguatan itu. Banyak perempuan Indonesia sadar dengan kemampuannya dan hak untuk bekerja, namun mereka memiliki rasa takut ketika berkelindan dengan tafsir-tafsir agama yang menyebutkan perempuan tidak boleh bekerja.

Tingkat pencarian Muslimah Bekerja atau perempuan bekerja di Google cukup tinggi (14,3 juta). Budaya patriarki dan konservatisme agama menghalangi perempuan untuk memenuhi hak mereka, termasuk dalam bekerja.

Ada tiga kampanye gerakan perempuan di dunia yang booming dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, #ChallengeAccepted dan #WomenSupportingWomen. Dia mampu menjangkau 4 juta posting di Instagram. Saya melihat, kekuatan #WomenSupportingWomen adalah solidaritas persaudaraan antar sesama perempuan. Perempuan akan bergerak bersama jika mendengar perempuan lainnya mengalami kekerasan. Mereka tidak saling mengenal, tetapi bisa bergerak bersama. Ketika Muslimah Bekerja mampu menyuarakan isu Muslimah atau perempuan yang ingin bekerja dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, maka kita akan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat—tidak hanya Muslimah saja tetapi seluruh perempuan. Kalau unggahan Muslimah Bekerja mewakili perempuan non-Muslim, maka mereka juga bisa menerima dan membagikannya.

Kedua, #HeForShe. Ada 1,2 miliar orang yang terlibat dalam kampanye ini. Yang menarik dari kampanye ini adalah, keterlibatan laki-laki dalam kampanye gerakan perempuan (kesetaraan gender bagi perempuan). Mereka memperlihatkan, tidak ada salahnya laki-laki menjadi feminis dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Saat Muslimah Bekerja mempromosikan hak bekerja bagi perempuan, maka kita tidak hanya mengajak kaum perempuan tetapi juga bapaknya, kakak, adik, atau pemimpin perusahaan tertentu.

Ketiga, #AutoCompleteTruth dan WomenShould. Ada 755 juta tampilan di majalah dan situs populer. Yang menarik dari gerakan ini adalah, dia melihat perempuan dari hal-hal terkecil perempuan. Misalnya, seberapa patriarki—kalimat atau artikelnya- kalau kita melakukan pencarian di Google. Kita bis mengadopsi ini. Di Indonesia, patriarki masih ada dalam KBBI. Kalau kita mengetik kata ‘perempuan’ di KBBI, maka contoh-contohnya adalah perempuan binal, perempuan nakal, dan lainnya.

Peluang kampanye Muslimah bekerja. Pertama, tingginya tingkat penggunaan media sosial dan pencarian terkait perempuan bekerja. Ini bisa menjadi potensi yang besar bagi Muslimah Bekerja untuk menjadi ruang yang secara ekspresif dan informatif memberikan kesadaran terhadap kaum perempuan dan laki-laki, bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk mengakses pekerjaan.

Kedua, tren gerakan perempuan dan feminisme di media sosial cukup tinggi saat ini. Kekuatan solidaritas perempuan ini bisa saling mendukung. Namun demikian, ketika ada beberapa akun feminisme yang terkesan eksklusif maka itu menjadi tantangan bagi Muslimah Bekerja. Kita harus bisa mengantisipasi akun-akun yang anti terlebih dahulu ketika mendengar feminisme, padahal mereka belum mengetahui nilai-nilai feminisme. Kita harus mengangkat nilai-nilai feminisme dengan cara yang moderat yang bisa diterima masyarakat.

Ketiga, kampanye tentang perempuan bekerja sudah cukup banyak namun belum ada yang menggunakan pendekatan intertekstual Islam modern. Ini menjadi peluang yang besar bagi Muslimah Bekerja untuk menjelaskan bagaimana Islam menilai perempuan bekerja dan kemudian mengorelasikannya dengan kehidupan sehari-hari.

Keempat, kampanye Muslimah Bekerja sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Ketika perekonomiannya inklusif, maka itu akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB). Saat ini, kesenjangan gender merugikan sebesar 15 persen PDB. Kita bisa meningkatkan PDB kalau kita bisa menghapuskan kesenjangan itu. Muslimah Bekerja tidak hanya berkontribusi pada pergerakan perempuan, tetapi juga perekonomian negara.

Perempuan bekerja di Commcap. 50 persen pegawai Commcap adalah perempuan. Itu merupakan komitmen Commcap dalam mendukung kesetaraan gender. Commcap mendukung cuti haid dan melahirkan bagi pegawai perempuan, dan juga mendukung hak cuti ayah—selama 30 hari. Commcap mendukung work-life balance sehingga seluruh pegawai dapat tetap dapat melakukan aktivitas bapak-ibu-anak rumah tangga atau aktivitas lain sambil bekerja. Penggunaan teknologi dalam bekerja turut membantu pegawai Commcap untuk bekerja jarak jauh secara optimal. Ini bisa menjadi kontribusi bagi Muslimah Bekerja, di mana teknologi bisa diangkat sebagai isu yang bisa membantu perempuan bekerja.

 

Seri 6 Webinar Muslimah Bekerja: Situasi media ke-Islam-an saat ini dan bagaimana Islami hadir menyajikan konter-narasi yang memperjuangkan hak perempuan dan adil gender

Savic Ali (Direktur NU Online dan Founder Islami.co):

Kami menemukan korban pertama dan paling sering dari pandangan ekstremisme adalah perempuan. Ada kelompok ultra-konservatif yang tidak pro-kekerasan dan tidak judgmental seperti Salafi-Wahabisme. Hampir semua ulama Salafi berpendapat bahwa perempuan seharusnya di dalam rumah saja, dan jika keluar rumah harus ditemani mahromnya karena ada banyak fitnah di luar rumah. Kehormatan perempuan terjaga kalau di rumah saja.

Kalau kita mencari di Google ‘hukum perempuan bekerja’, maka yang muncul adalah beberapa website Salafi, dan media mainstream seperti Republika—namun isinya tidak jauh berbeda dengan Salafi dan di tulisan lain berbeda, tergantung penulisnya. Perempuan sebaiknya tidak bekerja. Perempuan boleh bekerja kalau syaratnya dipenuhi. Kalau Muslimah hanya membaca dari apa yang ada di halaman pertama Google terkait hukum perempuan bekerja, mungkin dia akan menjadi ragu untuk bekerja. Karena tulisan-tulisan di halaman awal Google itu memiliki narasi perempuan sebaiknya tidak bekerja.

Pandangan seperti ini mengemuka sejak reformasi. Ada pergeseran sejak reformasi karena masyarakat Indonesia lebih beragam, namun juga lebih terpecah belah. Keragaman itu terlihat dari pandangan terkait perempuan. Dulu diskursus perempuan dikuasai oleh negara, namun setelah reformasi narasi perempuan selalu berkelindan dengan isu-isu agama. Karena banyak narasi perempuan dikuatkan dengan argumen keagamaan. Keterbukaan informasi membuat kelompok-kelompok konservatif menguat. Sehingga ada banyak komentar di media sosial yang bernada ultra-konservatif, misalnya ‘mbaknya Muslim tapi sayang tidak berjilbab’, ‘jilbabnya tidak syar’i’, dan lainnya.

Menurut risetnya Martin Van Bruinessen dan LIPI (2004-2005), ada tren menguatnya ultra-konservatisme di beberapa tempat. Hal itu sangat terasa sekali di dunia online. Ada beberapa website ultra-konservatif yang selama bertahun-tahun mendominasi Indonesia seperti almanhaj, rumaysho, muslim.or.id, dan lainnya. Jika orang sering membaca website ultra-konservatif, maka lama-kelamaan pikirannya akan berubah menjadi berpandangan ultra-konservatif. Banyak perempuan yang menjadi korban akan hal itu.

Persoalan lain, sebagian besar pembaca website keislaman itu tidak membaca media-media mainstream seperti detikcom, kompas, kumparan, tirto, dan lainnya. Mereka merasa cukup dengan menjadikan media-media keislaman sebagai rujukan. Kalau mereka hanya membaca website ultra-konservatif, maka mereka akan semakin terpengaruh karena mereka tidak memiliki perbandingan dari media lain. Hal yang sama juga terjadi di media sosial. Platform media sosial memiliki kecenderungan dan kita bisa jatuh pada echo chambers. Misalnya di Facebook, kita akan sering melihat unggahan teman-teman yang sering kita sukai, komentari, atau bagikan. Namun kalau kita tidak pernah menyukai, mengomentari, dan membagikan unggahannya teman, maka lama-lama unggahannya tidak akan muncul di feed kita. Facebook hanya menampilkan konten-konten yang cenderung kita respons. Algoritma seperti itu membuat masyarakat digital memiliki pemikiran tunggal (single minded).

Banyak portal yang menganut paham ultra-konservatif dan ustadz di YouTube menjadi tantangan besar bagi kita untuk menunjukkan perempuan bekerja adalah hak. Patriarki bukan hanya masalah agama saja. Dalam bukunya ‘Brotopia’, Emily Chang mengungkap bahwa Silicon Valley didominasi oleh laki-laki padahal programmer pertama adalah perempuan, yaitu Ada Lovelace atau Ada King. Hingga 1960-an, programmer didominasi oleh perempuan. Setelah tahun 1960-an, peran perempuan di dunia programmer mulai melemah dan berkurang. Menurut Emily Chang, hingga hari ini Silicon Valley adalah dunia utopinya laki-laki (Brotopia).

Masyarakat Indonesia sangat religius sehingga isu-isu perempuan sangat kental dipengaruhi oleh pandangan keagamaan, selain faktor kultural atau peradaban. Orang Indonesia menganggap agama sangat penting sehingga semua urusan dirujukkan pada agama. Survei Pew Research Center pada 2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap sangat religius (93%), sementara survei 2018 meningkat menjadi 94%–Indonesia setara dengan Pakistan, Mesir, Nigeria, dan Kenya. Sehingga ketika kita berbicara tentang hak-hak perempuan, maka kita juga harus meng-address persoalan-persoalan terkait agama karena banyak hambatan perempuan bekerja berasal dari tafsir agama.

Di Indonesia, ada banyak ulama perempuan namun penampilannya di dunia online masih sangat lemah. Ini merupakan tantangan ke depan kita. Mayoritas guru adalah perempuan (1,7 juta dari 2,7 juta guru). Kita tidak bisa membayangkan kalau perempuan tidak boleh bekerja bagaimana masa depan pendidikan Indonesia.

Saya pikir, Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas Muslim yang merepresentasikan di mana perempuan masih banyak beraktivitas di luar rumah. Ibu saya bekerja sebagai guru, tetangga-tetangga perempuan saya juga bekerja di beragam sektor. Hal ini bisa menguat, menurun, atau stagnan itu tergantung dialektika yang terjadi di dunia sosial, di mana realitas online menjadi salah satu dunia sosial.

Seri 5 Webinar Muslimah Bekerja: Pemantik Diskusi Muslimah Bekerja “Dua Ranah Perempuan Bekerja”

Pemantik Diskusi: Nani Zulminarni (Regional Director of Ashoka Southeast Asia) 

Saya ingin membawa diskusi hari ini dalam dua ranah perempuan bekerja, di mana kontribusinya sangat besar namun tidak diperhitungkan bahkan tidak dianggap. Yaitu ruang kerja domestik dan ruang kerja publik. Kedua ranah perempuan bekerja itu mengandung stigma sehingga itu menempatkan perempuan pada pilihan-pilihan kehidupan yang sulit dan berat. Seharusnya pandemi Covid-19 yang memaksa kita untuk bekerja di ranah domestik, baik untuk aktivitas berbayar maupun kerja reproduksi gratisan, harus dilakukan bersama anggota keluarga. Itu membantu mentransformasi pola pikir kita tentang bekerja. Keluarga yang mampu bertahan akan mampu melewati bencana ini dengan sehat dan bahagia karena berhasil mentransformasi relasi kuasa dan menempatkan kerja sebagai sesuatu yang komprehensif.

Dalam waktu 25 tahun Deklarasi Beijing, Global Gender Gap Report 2020 mengatakan bahwa dibutuhkan 257 tahun dengan kecepatan seperti saat ini untuk mencapai kesetaraan partisipasi dan kesempatan ekonomi perempuan dengan laki-laki. Yang menjadi gapnya adalah; Pertama, kemiskinan. Secara global, perempuan usia 25-34 tahun, 25 persen lebih berpeluang untuk hidup dalam kemiskinan ekstrem (berpenghasilan kurang dari 30 ribu rupiah per hari) dibandingkan laki-laki. Kedua, keadilan iklim. Kondisi darurat iklim berdampak lebih buruk pada masyarakat yang memiliki akses terbatas pada tanah dan sumberdaya untuk mendukung hidupnya. 39 persen perempuan bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun hanya 14 persen pemilik lahan pertanian adalah perempuan.

Ketiga, kesenjangan gender dalam dunia kerja. Kesenjangan gender partisipasi dalam ketenagakerjaan orang dewasa usia 25-54 tahun, tetap sama sejak 20 tahun terakhir yaitu 31 persen. Perempuan dibayar 16 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk posisi dan pekerjaan yang sama. Hanya 25 persen posisi manajer diduduki perempuan. Keempat, distribusi kerja pengasuhan tak berbayar dan kerja domestik. Perempuan mengerjakan pekerjaan pengasuhan tak berbayar dan kerja domestik tiga kali lebih lama dibandingkan laki-laki; perempuan 4,1 jam dan laki-laki 1,7 jam per hari.

Studi McKinsey mengatakan, di seluruh dunia perusahaan yang mempekerjakan karyawan dengan gender yang beragam secara berimbang—laki-laki dan perempuan, 15 persen lebih produktif dibandingkan perusahaan yang karyawannya tidak beragam. Ketika perempuan berpartisipasi secara setara dengan laki-laki dalam ekonomi, maka GDP global akan meningkat 26 persen pada 2025. Di India, jika karyawannya lebih beragam maka pertumbuhan ekonominya akan mencapai 60 persen. Di USA, menurut American Express, perusahaan yang dimiliki perempuan, pendapatannya telah meningkat 103 persen sejak 20 tahun terakhir.

Studi terkait CEO perempuan menyebutkan, hanya 12 persen perempuan yang memang menyadari bahwa dia ingin menjadi CEO, lebih dari separuh baru sadar ketika diberitahu orang lain. Perempuan CEO termotivasi oleh ‘tujuan’ dari perusahaan, termasuk bagaimana dampaknya kepada pekerja, masyarakat, dan dunia secara umum. 68 persen CEO perempuan memberikan rincian bagaimana membangun budaya positif di perusahaan, dan 23 persennya menganggap hal ini yang paling penting dalam pencapaiannya.

Tantangan transformasi. Apa yang harus perempuan hadapi dan ‘lawan’: Pertama, invisible power. Apa yang ada di pikiran kita, yang selama ini dibangun melalui pendidikan, interpretasi agama yang didasarkan pada patriarki harus dihadapi perempuan untuk memasuki dunia kerja tanpa rasa bersalah. Perempuan bisa melawan stigma-stigma yang dimunculkan seperti perempuan tidak benar, perempuan yang melawan kodrat, dan lainnya. Perempuan berdaya menjadi basis. Ini tidak mudah karena invisible power ada dalam diri kita sendiri. Untuk keluar dari lingkaran itu, kita membutuhkan sistem yang mendukung (sisterhood), di mana sesama perempuan harus saling mendukung dan menguatkan agar potensi kemanusiaan dan keahlian perempuan bisa dikontribusikan dalam kehidupan ini secara maksimal, baik di ranah domestik maupun publik.

Kedua, mengubah relasi kuasa dalam keluarga. Faqihuddin menawarkan konsep kesalingan (mubadalah), berbagi peran dalam keluarga sehingga seluruh pekerjaan adalah tanggung jawab bersama. Dengan demikian, itu akan memberikan peluang bagi perempuan untuk lebih mengeksplorasi kemampuannya di ranah publik. Suami dan istri saling bertanggung jawab atas kerja publik dan domestik sehingga pekerjaan menjadi ringan dan produktif. Pandemi Covid-19 mengajarkan kita hal itu, di mana suami dan istri harus bekerja di rumah sambil mengerjakan pekerjaan rumah dan mengasuh anak. Ketiga, mengubah sistem nilai, sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini untuk melihat kerja reproduksi pengasuhan dan pemeliharaan dalam hitungan GDP. Agar perempuan yang bekerja di ranah domestik memiliki kebanggaan sebagai kontributor dalam ekonomi yang lebih luas.

 

Beri Ruang Setara untuk Tampil

Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang. Namun, perempuan harus berjuang untuk tampil setara dengan laki-laki demi menyuarakan kepentingan perempuan di publik.
Beri Ruang Setara untuk Tampil
Oleh SONYA HELLEN SINOMBOR

Mewujudkan kesetaraan jender, masih menjadi tantangan di Indonesia. Masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat membuat ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki terus terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di ranah privat maupun publik.

Salah satu contoh paling sederhana yakni bagaimana agar perempuan dan laki-laki mendapat peluang yang sama untuk tampil sebagai pembicara dalam berbagai pertemuan penting. Sebab, dalam banyak pertemuan, pembicaranya didominasi pria, bahkan ada yang semua pembicara adalah laki-laki.

Hal itu mengakibatkan suara dan aspirasi perempuan kerap tak masuk dalam pembicaraan dan tidak diperhitungkan. Kecuali pertemuan yang mengangkat isu perempuan dan anak, jarang terjadi sebuah pertemuan jumlah pembicara perempuan dan laki-laki seimbang.

Melihat situasi itu, Duta Besar Kanada untuk Indonesia Cameron MacKay pada awal Maret 2021 lalu, dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional 2021 mengajak semua pihak untuk peduli soal itu.

MacKay bahkan mengajak 39 duta besar untuk Indonesia dari negara lain seperti Afghanistan, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgia, Brazil, Chili, Kroasia, Denmark, Uni Eropa, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, India, Italia, Jepang, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Nigeria, Norwegia, Oman, Philipina, Slovakia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Swiss, Timor-Leste, dan Inggris, dan tiga direktur jenderal di Kementerian Luar Negeri. Mereka diajak menegaskan komitmen mereka untuk inklusivitas gender.

Mereka berkomitmen hanya akan berpartisipasi sebagai pembicara dalam diskusi panel, konferensi atau webinar jika ada perempuan yang duduk sebagai panelis. Itu tidak termasuk perempuan sebagai moderator atau pembawa acara.

“Meski separuh dari penduduk dunia, suara perempuan masih kurang terwakili dan sering tidak dilibatkan dalam diskusi publik. Kita harus mengubah ini,” kata MacKay dalam siaran pers, awal Maret 2021 lalu.

Bagi MacKay dengan membantu mengakhiri panel yang hanya beranggotakan laki-laki, atau ‘manel’, selain menampilkan keberagaman dunia, juga membantu memastikan suara perempuan didengar dan mereka berpartisipasi secara setara dalam masyarakat.

“ Saya mengajak semuanya untuk bergabung bersama kami dan ikut berikrar menolak manel,” ujar MacKay yang mengungkapkan bahwa Ikrar ‘No Manel Pledge’ digagas pertama kali oleh Koordinator Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia, Valerie Julliand, awal tahun ini.

Ajakan untuk menolak manel, juga diungkapkan MacKay saat menghadiri peluncuran kembali situs womenunlimited.id yang diselenggarakan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Yayasan Hivos) tahun 2017, akhir Maret 2021.

Ardi Stoios-Braken, Head of Mission/Charge d’Affaires. Embassy of The Kingdom of The Netherlands yang juga hadir Bersama MacKay pada acara tersebut mengungkapkan perlu mendorong agar perempuan dan laki-laki setara. Selain kontra narasi, perlu inisiatif untuk mencapai hal tersebut.

Ardi menceritakan perjuangan perempuan di Belanda untuk mendapat posisi di publik, melawan pandangan bias jender bahwa laki-laki lebih kuat dan perempuan lebih lemah. Di Belanda ada aksi afirmasi yang mendorong perempuan menduduki jabatan di parlemen dan jabatan publik lain.

Afirmasi penting, karena perempuan belum banyak tampil. Meski ada banyak perempuan bekerja di garda terdepan seperti di masa Covid-19, selama ini banyak perempuan bekerja di belakang layar. Karena itu, Ardi mengapresiasi langkah stop manel.

Setara

Ardi pun berharap keberadaan womenunlimited.id akan mendorong panel yang seimbang dan setara sehingga jumlah pembicara laki-laki dan perempuan seimbang, serta suara perempuan terdengar dan mereka tampil di ranah publik.

Tunggal Pawestri, Perwakilan dari womenunlimited.id mengungkapkan womenunlimited.id merupakan situs yang menyediakan database pusat profil wanita dari berbagai latar belakang termasuk pendidikan, lingkungan, gender, seksualitas, perdamaian, ekonomi dan politik yang diprakarsai oleh Yayasan Hivos pada tahun 2017.

Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat suara dan kepemimpinan perempuan serta mengurangi ketidaksetaraan yang dialami perempuan, sekaligus mempromosikan keterwakilan perempuan dan memberikan ruang lebih luas bagi perempuan di ruang publik.

Seperti apa tantangan dan peluang perempuan untuk tampil setara, sejumlah perempuan diundang berbicara pada peluncuran womenunlimited.id seperti Dina Afrianty (Research Fellow, La Trobe Law School, Australia) yang memaparkan suara akademisi perempuan, Ninuk Pambudy (Redaktur Senior Kompas) pun berbagi keterwakilan perempuan di media, dan Olvy Tumbelaka (perwakilan perempuan Adat) menyampaikan suara perempuan adat muda untuk didengar dan diakui. Jamshed M Kazi, UN Women Perwakilan Indonesia turut mendukung kampanye untuk mengakhiri #allmalepanel”.

Mempromosikan dan mewujudkan kesetaraan jender dengan melibatkan laki-laki juga dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejak beberapa tahun lalu dengan meluncurkan program “He for She”. Namun, tidak mudah mewujudkannya.

Perlu langkah bersama, dan dukungan masyarakat, seperti womenunlimited.id yang mengumpulkan dan menghadirkan suara perempuan yang memilih untuk tidak berdiam diri dan mengambil alih ruang publik yang selama ini didominasi oleh nilai-nilai patriarki.

https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/04/05/beri-ruang-setara-jangan-hanya-laki-laki-yang-tampil/?fbclid=IwAR1pjNMHV2wQ69Cal5KWWWULaY2i5AKwqXpywHrSvB5rT5XvY1mi27eDeRo

Seri 3 Webinar Muslimah Bekerja: Opening Remarks: Allaster Cox

Seri 3 Webinar Muslimah Bekerja

Opening Remarks: Allaster Cox (Charge d’Affaires of the Australian Embassy Jakarta)

Saya menyampaikan selamat kepada Rumah KitaB atas peluncuran kampanye Muslimah Bekerja hari ini, yang bertujuan untuk mendukung perempuan bekerja.

Kami dari pemerintah Australia senang bisa mendukung kampanye ini melalui program IW. Kampanye Muslimah Bekerja menegaskan bahwa perempuan bisa berpartisipasi aktif di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kami menyadari bahwa hambatan sosial, budaya, dan agama bisa membatasi ruang gerak perempuan bekerja.

Melalui jaringan mitra Rumah KitaB, Kampanye ini memastikan bahwa percakapan terkait narasi agama ini akan dipimpin oleh individu yang terpercaya dan berwibawa. Diskusi hari ini juga akan membahas narasi yang mendukung partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, termasuk peluang dan tantangannya.

Kesetaraan gender adalah salah satu tantangan global yang paling mendesak saat ini, terlebih saat pandemi.

Data lembaga riset SMERU menyebutkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 ibu-ibu di Indonesia mengambil tanggung jawab pengasuhan—yang tidak dibayar- tiga kali lebih besar dibandingkan ayah. Di masa pandemi, tingkat PHK perempuan juga lebih tinggi daripada laki-laki. Data menunjukkan, 20 persen perempuan yang ingin berpartisipasi di dunia kerja merasa terhambat disebabkan oleh peranan pengasuhan mereka.

Tantangan bersama untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif gender telah menuntut Indonesia dan Australia untuk bekerjasama lebih baik lagi. Melalui program IW, kami mendukung koalisi bisnis Indonesia untuk mempromosikan kesetaraan gender di tempat gender.

Melalui mitra IW, kami ingin menghilangkan adanya stereotip gender di masyarakat—yang seringkali menjadi hambatan bagi perempuan bekerja. Pemerintah Australia yakin bahwa dengan memaksimalkan keterlibatan perempuan dalam ekonomi maka Indonesia dan Australia bisa bersama-sama keluar dari krisis Covid-19.

 

Kesetaraan Jender di Tempat Kerja Masih Terkendala

Ketidaksetaraan jender di tempat kerja masih menjadi persoalan klasik yang tiada henti digaungkan. Tipe persoalannya masih menyangkut kesenjangan upah sampai komposisi kepemimpinan perempuan di struktur jabatan.

OlehMEDIANA

JAKARTA, KOMPAS — Pekerja perempuan masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas kerja dan pemenuhan hak-hak mereka di tempat kerja. Untuk itu, pentingnya kesetaraan jender di tempat kerja mesti terus digaungkan di masyarakat.

Demikian benang merah webinar Kompas Talks bersama Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) ”Kiprah Perempuan Indonesia dalam Bisnis dan Manajemen: Kesetaraan Jender di Dunia Kerja”, Rabu (19/8/2020), di Jakarta.

Webinar ini menghadirkan empat pembicara dari instansi pemerintah dan pengusaha. Keempatnya adalah Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Haiyani Rumondang, Chief Financial Officer Telkomtelstra Ernest V Hutagalung, Pendiri IBCWE Shinta W Kamdani, dan President Commissioner PT Paragon Technological and Innovation Nurhayati Subakat.

 

Keempatnya menanggapi hasil riset Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Investing in Women (IW) tentang Women in Business and Management in Indonesia tahun 2019 yang hingga kini dianggap tetap relevan.

Sebanyak 77 persen perusahaan di Indonesia yang disurvei setuju inisiatif keragaman jender meningkatkan hasil bisnis. Temuan riset ini lebih tinggi dari rata-rata perusahaan di Asia Pasifik, yaitu sekitar 68 persen.

Riset ILO dan IW itu menyasar 12.940 perusahaan di 70 negara. Salah satu negara yang disasar, yakni Indonesia. Di Indonesia, riset menyasar kepada 416 perusahaan dari berbagai skala usaha dan sektor industri.

Sebanyak 62 persen perusahaan di Indonesia mengaku masih ada tantangan pada perempuan pekerja terampil. Retensi perempuan pekerja berkaitan dengan kemampuan mereka untuk mengakses pelatihan dan peluang promosi. Semakin banyak perempuan pekerja terampil ada dan dilibatkan di tempat kerja, semakin banyak dampak positif jangka panjang diterima perusahaan.

 

Sayangnya, berdasarkan hasil riset di Indonesia, semakin tinggi struktur jabatan, semakin sedikit yang diduduki oleh perempuan pekerja. Sebanyak 61 persen perempuan pekerja menduduki jabatan manajer pengawas, 70 persen sebagai manajer menengah, 49 persen manajer senior, dan 22 persen sebagai eksekutif puncak.

Hanya 18 persen perusahaan di Indonesia yang memiliki board mengatakan ketua board adalah perempuan. Lalu, hanya 8 persen perusahaan di Indonesia mempunyai board beranggotakan perempuan pekerja dan laki-laki secara seimbang.

Principal Research ILO Linda Vega mengatakan, keberagaman jender dalam board beserta cara memimpin memengaruhi hasil bisnis. Ini sudah ditunjukkan sejumlah perusahaan di Asia Pasifik.

Board perusahaan yang memiliki komposisi jender seimbang memungkinkan memperoleh hasil bisnis 12 persen lebih besar. Board perusahaan yang dipimpin perempuan, maka perusahaan bersangkutan bisa meningkatkan hasil bisnis 13 persen lebih besar dibandingkan dengan lainnya.

”Sekitar 81 persen dari perusahaan yang disurvei di Indonesia memiliki kebijakan kesempatan yang sama atau kebijakan keberagaman dan inklusi,” ujar Linda.

Shinta W Kamdani memandang, temuan hasil riset itu mirip dengan penelitian senada yang dikeluarkan sejumlah lembaga besar di dunia, seperti Bank Dunia. Tantangan kesetaraan jender di tempat kerja yang diangkat pun masih sama, misalnya perempuan yang duduk di posisi struktural belum banyak dan semakin sedikit seiring tingginya jabatan.

”Perusahaan di Indonesia setuju dan mendukung keberagaman jender serta inklusivitas di tempat kerja. Namun, mereka umumnya belum memahami cara mendukungnya seperti apa. Kalaupun sudah mengetahui cara dan menuangkannya dalam peraturan perusahaan, seperti kesetaraan jender saat perekrutan dan upah, realitas praktiknya masih terdapat bias,” paparnya.

 

Shinta berpendapat, perjuangan kesetaraan ataupun keberagaman jender di tempat kerja semestinya didukung oleh lelaki pekerja. Dengan demikian, perempuan pekerja tak berjuang sendirian.

 

Perusahaan di Indonesia setuju dan mendukung keberagaman jender serta inklusivitas di tempat kerja. Namun, mereka umumnya belum memahami cara mendukungnya seperti apa.

 

Pemerintah juga semestinya ikut berperan serta. Akan tetapi, hingga kini banyak perempuan pekerja berlatar belakang pendidikan dasar sehingga keterampilannya rendah. Ditambah lagi, masih berkembang label peran ganda perempuan di masyarakat.

Permasalahan struktural seperti itu, menurut dia, membuat pengusaha tidak bisa berjuang sendirian. Kesetaraan jender di tempat kerja memerlukan dukungan pemerintah.

Ernest V Hutagalung menyampaikan, sejak tahun 2016, Telkomtelstra berupaya memenuhi target minimal 30 persen keterwakilan perempuan pekerja di semua divisi dan struktur jabatan. Dia mengakui hal itu tidak mudah dilakukan.

”Kami menghadapi tantangan besar berupa keterampilan perempuan pekerja di bidang di mana perempuan masih kurang,” ujarnya.

Perusahaan menerapkan kebijakan agar selalu diupayakan ada program pelatihan keterampilan. Itu bertujuan untuk membantu mereka bersaing setara dengan laki-laki pekerja saat menduduki struktur jabatan tertentu. Selain itu, program pelatihan bertujuan menekan tingginya perpindahan perempuan pekerja ke perusahaan lain.

Ernest menceritakan, perusahaan juga menyediakan ruang menyusui di kantor, cuti dua minggu bagi laki-laki pekerja untuk mendampingi istri mengurus kelahiran, sampai kebijakan bekerja yang fleksibel. Kebijakan ini maksudnya pekerja, baik perempuan maupun laki-laki, bisa bekerja dari mana saja sepanjang kewajiban tugasnya terpenuhi. Dia pun menjadi mentor bagi perempuan pekerja yang akan menjadi pemimpin.

”Kami tentunya menghadapi tantangan pola pikir perempuan pekerja dan laki-laki mengenai pentingnya kesetaraan ataupun keberagaman jender di tempat kerja. Kami selalu ajak, kesetaraan ataupun keberagaman bukan sebatas memenuhi target representasi jumlah, melainkan juga partisipasi,” tuturnya.

Sementara itu, Nurhayati Subakat berpendapat, kesetaraan jender di tempat kerja mencakup pula hak atas upah. Bagi perusahaan berskala besar, pemberian upah perempuan dan laki-laki pekerja semestinya bisa mengikuti ketentuan upah minimal. Pemerintah bisa tegas menindak.

Namun, bagi usaha skala kecil dan menengah, mengikuti ketentuan upah minimal susah dijalankan karena kebanyakan di antara mereka masih informal. Pada saat bersamaan, jumlah perempuan pekerja terbanyak berada di sektor tersebut.

Haiyani Rumondang membenarkan pernyataan itu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, enam dari 10 perempuan bekerja di sektor informal. Di kalangan perempuan pekerja, mereka umumnya suka merasa pilihan itu tepat karena membuat mereka tetap bisa mengurus keluarga.

Dia mengklaim, Kementerian Ketenagakerjaan selalu mengimbau agar pengusaha mendukung kerja layak bagi perempuan dan laki-laki. Sejumlah regulasi telah dikeluarkan. Salah satunya adalah ratifikasi Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951 mengenai kesamaan renumerasi dan pengupahan bagi laki-laki dan perempuan pekerja.

Australian Chargé d’Affaires to Indonesia, Allaster Cox, yang hadir memberikan sambutan webinar, menyebut jumlah perempuan yang bekerja di sektor formal di Indonesia terendah di Asia Tenggara. Laporan riset ILO dan IBCWE bisa menjadi masukan dan bukti penting bagi pelaku usaha.

Pandemi Covid-19 menambah beban ketidaksetaraan jender di tempat kerja. Model bekerja dari rumah, misalnya. Di satu sisi, perempuan pekerja diuntungkan dengan model itu karena bisa membuatnya bekerja lebih fleksibel sambil mengurus keluarga. Di sisi lain, kebijakan itu ”mengekalkan” label peran ganda bagi perempuan sehingga produktivitas kerja mereka menurun.

Sumber: https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/08/19/kesetaraan-jender-di-tempat-kerja-masih-terkendala/

Komentar Sinis Perempuan Aktif di Publik & Kenapa Islam Membenci Itu

Oleh Sarjoko S

 

Bagaimana perempuan di luar rumah justru menjadi ajang sinisme?

 

Masih banyak komentar sinis mengenai posisi perempuan di ruang publik kita yang sangat maskulin. Terutama ketika menyangkut perjuangan kesadaran gender, sebagian orang masih berkomentar bahwa perempuan hanya memperjuangkan hal-hal yang menguntungkan dirinya saja.

Apakah perempuan mau untuk sekadar mengangkat galon?

Pertanyaan tersebut kerap penulis jumpai ketika mendiskusikan persoalan kesetaraan gender. Cukup beralasan di satu sisi. Karena faktanya ada sebagian perempuan yang juga menganggap bahwa peran tertentu adalah peran laki-laki. Misalnya di sebuah acara pengajian, bagian dari divisi perlengkapan dianggap sebagai divisinya laki-laki. Sementara perempuan selalu menempati divisi-divisi yang dianggap feminin seperti penerima tamu atau konsumsi.

Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan perempuan menghadapi tantangan internal dan eksternal yang sama kuatnya. Di Barat, fenomena untuk menolak kesetaraan juga pernah terjadi. Backlash, begitu banyak disebut oleh pengkaji feminisme, didasari pada anggapan bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan sudah setara. Hanya saja laki laki dan perempuan memiliki posisi dan peran sosial masing-masing.

Di Indonesia perlawanan terhadap gerakan feminisme di antaranya ditandai kemunculan gerakan seperti Indonesia tanpa feminis. Gerakan tersebut dilakukan oleh perempuan yang merasa bahwa struktur lama—yang coba didobrak oleh para feminis—dianggap sudah sangat baik dalam menjaga ‘keseimbangan sosial’. Dominasi laki-laki dianggap sebagai sebuah kodrat ilahiyah yang tak perlu diotak-atik lagi. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi gerakan kesetaraan gender.

Jika kita telusuri lebih jauh, gerakan kesetaraan gender masih terhitung seumur jagung sejarah manusia. Di buku-buku tentang feminis, gerakan untuk memperjuangkan ruang bagi perempuan baru muncul di tahun 1800-an. Sebelum itu perempuan hidup dalam era yang secara umum kelam, meski pun beberapa perempuan tercatat menjadi simbol kedigdayaan suatu negeri.

Sebagai contoh kita lihat sejarah Inggris, salah satu negara monarki tertua di dunia. Sejak berdiri di tahun 774, Inggris baru memiliki pemimpin perempuan di tahun 1141 ketika Ratu Matilda mengklaim tahta yang kemudian hanya bertahan beberapa bulan saja. Politik Gereja yang memihak pada laki-laki menjadi salah satu sebabnya.

Bagaimana dengan Islam? Hal yang sama tidak jauh berbeda. Islam menyebar melalui jalur monarki dengan beragam penaklukan. Dalam sistem monarki selalu menempatkan laki-laki sebagai pewaris tahta. Penulis rasanya tidak pernah membaca ada pemimpin perempuan di dinasti-dinasti besar Islam.

Karena maskulinnya sistem monarki, tak mengherankan apabila teks-teks keagamaan juga diproduksi secara maskulin. Hal ini tak lepas dari intervensi kuat seorang sultan terhadap teks agamanya. Karenanya, ulama yang berseberangan dengan kemauan sultan akan mendapat hukuman, mulai dari bui hingga eksekusi.

Sejarah yang demikian, ditambah dengan faktor pembagian ruang yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang kuat dan perempuan yang lemah, membuat imajinasi kita tentang dunia sangat maskulin. Segala hal yang terlihat berkuasa disimbolkan dengan lelaki. Posisi penting seperti hakim, ulama, menteri dan lainnya selalu sebagian besar dari kelompok laki-laki.

Akhirnya kita terkesima apabila menemukan perempuan yang memegang peranan penting.

‘Tuh, perempuan sebenarnya bisa jadi menteri.’ 

‘Nah, kan. Perempuan bisa juga jadi CEO.’

‘Meski perempuan, dia bisa juga lho jadi ketua.’

Sesuatu yang dikagumi biasanya adalah sesuatu yang tidak biasa terjadi. Kekaguman atasnya menyiratkan masalah serius.

Hal ini penulis sadari ketika berkunjung di Aceh pada akhir 2018. Di sana penulis menemukan banyak sekali perempuan yang memegang peran penting dalam perjuangan sejarah Aceh. Sebut saja Tjuk Nyak Dhien, Keumalahayati, Sultanah Safiatuddin, dan lain sebagainya.

Penulis sangat mengagumi sosok Laksamana Malahayati yang disebut sebagai laksamana perempuan pertama di dunia. Ia memimpin pasukan laut  bernama Inong Balee yang berisi para janda. Malahayati membentuk pasukan itu karena suaminya tewas dalam pertempuran. Ia kemudian mengajak perempuan yang bernasib sama untuk membentuk armada laut yang kuat.

Penulis terkagum-kagum karena pasukan Malahayati pernah mengalahkan pasukan Kerajaan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Namun penulis kemudian merenung dan merasakan kekecewaan. Mengapa penulis sangat bangga dengan pencapaian Malahayati, namun merasa biasa saja dengan keberhasilan banyak tokoh lelaki yang memenangkan pertempuran?

Ya, karena selama ini perempuan hidup dalam belenggu. Jika ada perempuan yang lepas dari belenggu maka dianggap sebagai sebuah keajaiban. Sayangnya, tidak semua orang bisa menangkap bahwa sejarah dicatat untuk menjadi inspirasi. Kebebasan ruang bagi perempuan semakin lama justru semakin dipersempit, baik oleh kelompok laki-laki atau pun perempuan itu sendiri.

Apa pasalnya? Banyak orang terus berupaya ‘menyadari’ bahwa perempuan adalah makhluk domestik. Sehingga pembagian peran perempuan terbatas pada hal-hal yang berada ‘di dalam rumah’. Di titik ini penulis masih bisa menerima. Banyak sekali Bu Nyai di pesantren yang memegang peranan domestik ini.

Peran domestik bukanlah sesuatu yang mudah. Justru peran domestik di pesantren ini menjadi sesuatu yang sangat vital mengingat para kiai biasanya tidak memiliki ‘pekerjaan tetap’. Hari-harinya dihabiskan untuk belajar dan mengajar. Bu Nyai inilah yang justru menghidupi keluarganya dengan mengelola toko dan usaha lain.

Jika diperhatikan, para kiai di pesantren-pesantren pun sebenarnya menjalani profesi domestik atau mendomestifikasi dirinya seumur hidupnya. Sejak kecil seorang gus (sebutan untuk anak kiai) biasanya dimasukkan ke pondok pesantren yang jauh dari rumahnya. Setelah dinyatakan cukup, seorang gus ditarik kembali oleh abahnya, lalu diminta langsung terjun di pesantren yang dikelola oleh keluarganya sepanjang hidupnya.

Domestifikasi menjadi hal yang perlu ditentang apabila dimaknai bahwa perempuan tidak bisa berperan di ruang sosial karena identitas perempuannya. Apalagi jika disokong oleh pemahaman bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah daripada laki-laki. Soal pemilihan ruang hal ini sepenuhnya harus diserahkan pada kesadaran individu.

Bagi penulis, perjuangan kesetaraan gender secara substantif bertujuan untuk mendobrak pola pikir yang timpang. Ketimpangan ini diterima karena menjadi doktrin apabila didukung dengan teks-teks yang dipahami secara subordinatif. Hal ini melahirkan belenggu yang menindas. Nah, perjuangan kesetaraan ini lebih pada penghancuran belenggu yang menindas satu identitas itu. Wallahua’lam.

*Analisis kerjasama Islami.co & Rumah KitaB*

 

Sumber: https://islami.co/komentar-sinis-perempuan-di-luar-publik-kenapa-islam-membenci-itu/