Pos

Kelangkaan Buku Nikah

KOMPAS, Jakarta – Beberapa minggu ini buku nikah raib. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menjawab, itu karena lonjakan jumlah calon pengantin. Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan hal itu terkait distribusi.

Jelas itu jawaban asal bunyi. Kelangkaan buku nikah bukan isu baru di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), tetapi hal tersebut bukan berarti tak menyimpan gunung masalah.

Dari keterangan para pejabat teras Kemenag di media, problem ini berpangkal dari keterlambatan persetujuan anggaran yang berbuntut pada keterlembatan tender untuk cetak dan pengiriman. Sampai titik ini, Kemenag bisa angkat bahu bahwa muasal masalah ada di lembaga lain, dalam hal ini DPR yang baru menyetujui anggara pada bulan Juli.

Di lingkungan aparat pemerintah dikenal satu istilah hambatan persetujuan anggaran akibat sandera “gugur bintang”. Ini mengacu pada situasi rancangan anggaran kena tanda bintang, yang berarti ada hal-hal yang dipertanyakan dan harus diperbaiki. Pemberian tanda bintang pada mata anggaran yang bermasalah sebetulnya menunjukkan kehendak pemerintah mewujudkan pemerintahan bersih.

Namun, proses menggugurkan bintang-bintang itu adalah hal lain yang di dalamnya tertinggal potensi KKN. Bercermin dari korupsi pencetakan al-Qur`an, kita bisa menelusuri jejak kongkalikong antara eksekutif (Kemenag) dan legislatif (oknum Golkar) yang ternyata jadi rekanan pencetakan al-Qur`an. Tidakkah dengan mudah orang akan menggunakan logika sama untuk tender percetakan surat nikah dan distribusinya yang menyebabkan semua ini terlambat?

Apapun, yang jelas masalah ini bukan kecerobohan administrasi biasa, tetapi gambaran amburadulnya administrasinegara dalam pemenuhan hak warga. Dalam hal ini patut dicurigai adanya perang “gugur bintang”. Kehebohan akibat penelantaran rakyat untuk dapat akta nikah digunakan sebagai senjata penekan agar anggaran tak [lagi] ditelisik dan segera disetujui. Di pihak lain, itu jadi alat penekan, yaitu bintang tak begitu saja bisa digugurkan tanpa imbalan. Perang “gugur bintang” telah menyandera kepentingan rakyat.

Dampak
Kelangkaan buku nikah memang bukan hal baru. Ini bisa dilihat dari data statistik permintaan isbat nikah di peradilan agama. Isbat nikah, dalam KHI, diatur bukan hanya karena perkawinan berlangsung di bawah tahun 1974—setelah UU Perkawinan ditetapkan—tapi karena surat nikah raib. Dampak langsung dari ketiadaan surat nikah: perkawinan jadi tak memiliki legalitas hukum (KHI Pasal 7) dan anak yang dilahirkan bisa dianggap tak punya hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Data Susenas 2010, anak tanpa akta kelahiran di Indonesia mencapai 35 persen. Bahkan, menurut survei PEKKA, di daerah kepulauan seperti Adonara di Nusa Tenggara Timur, 67 persen masyarakat tak punya salah satu dari tiga dokumen terkait dengan legalitas hukum: akta nikah, akta kelahiran, dan akta cerai.

Bappenas dan MA bersama jajaran perangkat hukum lain mengatasi problem ini dengan menyelenggarakan sidang keliling untuk penetapan anak sebagai hasil perkawinan agar kantor sipil bisa mengeluarkan akta kelahiran. Keluarnya Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun secara Kolektif mempermudah masyarakat mendapat akta kelahiran. Berdasarkan SEMA, orangtua tak perlu lagi mendapatkan penetapan perkawinan melalui sidang keliling atau isbat nikah, cukup syarat-syarat yang membuktikan anak lahir dari pasangan yang mengajukan permohonan akta kelahiran.

Hasil survei PEKKA di beberapa daerah menunjukkan, banyak pasangan tak memiliki surat nikah bukan lantaran nikah gelap, melainkan karena negara absen. Pada masa konflik Aceh, misalnya, perkawinan dilakukan tanpa dihadiri petugas KUA. Tak sedikit pasangan yang membayar buku nikah, tetapi buku tak kunjung datang. Atau petugas KUA meminta pasangan menjemput buku di kantor KUA dan di sana mereka tak terhindar dari pemalakan atas nama pemberian gaji bagi karyawan honorer. Di tingkat kebijakan, Kemenag meminta KUA menyerahkan buku ini nikah. Namun, di daerah, praktik itu tak biasa. Pasangan tetap harus menjemputnya dan tentu tak hanya perlu ongkos, tetapi juga uang sogok. Ini keterlaluan jika mengingat Kemenag merupakan departemen yang anggarannya paling gemuk, meningkat dari Rp. 14,9 triliun pada 2008 menjadi Rp. 45,4 triliun pada 2013.

Bersama Dirjen Badan Peradilan Agama, beberapa kali saya pernah mengikuti sidang keliling yang diselenggarakan pemerintah kecematan, kantor catatan sipil, pengadilan negeri, dan LSM PEKKA sebelum keluar SEMA No. 6/2012. Program Justice for the Poor Bappenas itu sungguh membantu rakyat miskin mendapatkan kepastian hukum. Anak bisa masuk SD tanpa hambatan karena tak punya akta. Mereka bisa membuat paspor untuk kerja di luar negeri dan seterusnya, dan yang lebih penting eksistensi mereka diakui negara.

Kelangkaan surat nikah bukan soal administrasi biasa. Telunjuk tak hanya diacungkan ke Kemenag, tetapi juga lembaga lain. Kelangkan buku nikah ini memberi catatan bahwa clean governance tanpa perspektif keberpihakan kepada rakyat miskin hanya membuat rakyat, terutama rakyat miskin, tersandera.[]
*Lies Marcoes

Peta Jubah Baru Kontra-KB*

GATRA, EDISI 11 – 17 Juli 2013. Hari Keluarga Tingkat Nasional di Kendari, 29 Juli lalu, ditandai dengan kampanye gencar pencegahan perkawinan dini. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutnya program Generasi Berencana (Genre). Satu paket dengan gerakan Penundaan Usia Perkawinan (PUP). Dua hari sebelum puncak kegiatan, digelar seminar remaja di Hotel Azahra, Kendari, 26 Juni, menghadirkan Duta Mahasiswa Genre tingkat Nasional 2012, Shauqi Maulana.

Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, itu menjelaskan tiga faktor yang memicu daerahnya, Kalimantan Selatan, berada di peringkat pertama pernikahan dini se-Indonesia: stigma perawan tua, himpitan ekonomi, dan agama. Kegiatan dilanjutkan dengan “Gebyar Genre” di Taman Kota Kendari. Di depan ratusan remaja, Kepala BKKBN, Fasli Jalal, saat itu menyampaikan tiga problem krusial remaja: kehamilan, narkotika, dan HIV/AIDS.

Fasli menyebut penelitian ANU dan UI, 2010, di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi mengenai konsepsi pranikah. Sebanyak 22,7% remaja perempuan di bawah usia 20 tahun hamil sebelum menikah. Sehari kemudian, 27 Juni, dilangsungkan seminar kebidanan di Universitas Haluoleo, Kendari. Salah satu sorotannya, risiko medis pernikahan dini.

Kampanye KB tidak hanya berisi tema konvensional, dua anak cukup, yang kerap disasarkan pada pasangan menikah. Sosialisasi KB juga mengusung isu pernikahan dini, yang banyak ditujukan pada remaja. Dua isu itu sama-sama punya kaitan dengan paham keagamaan.

Sebagian masyarakat menjadikan paham keagamaan sebagai acuan norma dan standar hidup mereka. Pro dan kontra-KB, dalam sejarahnya, berkorelasi dengan paham keagamaan warga. “Kunci keberhasilan dari upaya kita,” kata Wakil Presiden Boediono pada puncak acara Hari Keluarga di Kendari, “bagaimana kita dapat membuat keluarga kecil bahagia sejahtera diterima masyarakat sebagai norma, sebagai standar.”

Sebagian kalangan menolak KB, baik pada topik dua anak cukup, yang muncul sejak awal Orde Baru, maupun pada isu pernikahan dini, yang mencuat pasca-Orde Baru, menggunakan argumen keagamaan. Organisasi keislaman arus utama, NU, Muhammadiyah, dan MUI, pada fase rintisan program KB, awal Orde Baru, cenderung resisten. Program KB disikapi hati-hati agar tidak terpeleset masuk kategori pembunuhan anak.

Pasalnya, ada larangan dalam al-Qur`an untuk membunuh anak karena takut miskin dan ajaran bahwa rezeki adalah pemberian Allah (QS. Al-Isra`: 31). Komunitas Islam arus utama baru bisa menerima KB sepanjang dimaknai pengaturan keturunan (tanzhîm al-nasl), bukan pembatasan (tahdîd al-nasl). Belakangan, kelompok muslimmainstream makin bisa menerima agenda makro KB. Kalaupun ada penolakan, lebih pada isu detail seputar KB, seperti hokum vasektomi, tubektomi, atau aborsi.

Terhadap topik kekinian KB, semisal pernikahan dini yang dikemas dalam program Genre dan PUP, fatwa Ijtima’ Ulama di Padang Panjang, 2009, mengambil jalan tengah. Ijtima’ Ulama bisa disebut cermin sikap muslim arus utama. Sebab pertemuan tiga tahunan sejak 2003 itu diikuti perwakilan organisasi Islam mainstream: Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, NU, Muhammadiyah, Persis, dan ormas Islam lainnya, serta utusan sejumlah perguruan tinggi Islam.

Disebut jalan tengah, karena fatwa Ijtima’ Ulama tentang nikah dini menyatakan, dari segi hukum wadh’îy, akad nikah tersebut sah, tetapi dari segi hukum taklîfîy, nikah itu bisa haram jika menimbulkan dharar (bahaya). Komunitas muslim kesulitan melarang pernikahan dini. “Fikih tidak membatasi usia pernikahan,” kata Amir Syarifuddin, guru besar hukum perkawinan IAIN Padang.

Nabi Muhammad saw. menikahi Aisyah saat berumur enam tahun dan menggaulinya di umur Sembilan tahun. Sahabat Qudamah ibn Mazh’un menikahi putrid Zubeir pada saat baru lahir. Umar ibn al-Khattab menikahi Ummu Kultsum, putri Ali ibn Abi Thalib, ketika masih kecil. “Jangan selalu dibayangkan, nikah dengan anak kecil pasti akan babak belur. Persepsi kita tentang pernikahan sempit,” kata Amir. Tapi, bila ada riset dari pakar yang berkompeten bahwa menikahi anak usia dini menimbulkan mudharat, menurut Amir, batas minimum usia nikah bisa diakui fikih baru.

Resistensi luas atas nikah dini, antara lain, mengemuka ketika meledak kasus Puji Cahyo Widiyanto, pengusaha asal Semarang yang disapa Syekh Puji, menikahi Lutfiana Ulfa saat berusia 12 tahun. Ijtima’ Ulama di Padang, Januari 2009, dilatari kasus Puji, yang mencuat pada akhir 2008. Ketika menyangkal kecaman luas perkawinannya, Puji menenteng buku Aisyah Saja Nikah Dini!.

Isu nikah dini kembali mencuat ketika Aceng Fikri, mantan Bupati Garut, Jawa Barat, menceraikan Fanny Octara, 18 tahun, akhir tahun lalu. Kontroversi kasus ini sampai menjungkalkan Aceng dari kursi bupati. Topik ini mudah menarik perhatian luas. Sorotan topik ini kembali mengemuka ketika terungkap kasus Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS, menikahi Darin Mumtazah, anak kelas akhir SMK.
***
Saat kelompok Islam arus utama cenderung menerima KB, pada era reformasi muncul gelombang baru resistensi KB dari gerakan Islam “baru”, yang pada periode sebelum bergerak di bawah tanah. Resistensi mereka pada isu pembatasan anak saat ini mirip argumen NU, Muhammadiyah, dan MUI pada awal Orde Baru. Kelompok baru ini juga menolak kampanye anti-pernikahan dini. Berbeda dari sikap keagamaan arus utama, seperti Ijtima’ Ulama Padang, yang mengakomodasi keberatan pada pernikahan dini sepanjang berisiko dharar.

Yayasan Rumah KitaB, 20 Juli lalu, merilis penelitian tentang peta pandangan keagamaan terkini terhadap KB. Responden dipilah dalam tiga tipologi. Pertama, disebut Islam mainstream, mencakup NU, Muhammadiyah, MUI, PUI, dan Al-Irsyad. Kedua, dinamai kelompok Islamis produk lokal, antara lain Tarbiyah (basis PKS), MIUMI, MMI, LDII, dan JAT. Ketiga, dinamai Islamis trans-nasional, seperti HTI, Salafi, dan HASMI.

Penelitian itu dilakukan di enam kota: Jakarta, Bogor, Cirebon, Solo, Yogyakarta, dan Malang. Diskusi penelitian dengan moderator Lies Marcoes-Natsir, Direktur Rumah KitaB, itu menghadirkan tiga pembahas: Kartono Mohammad, Zumrotin Susilo, dan Abdul Moqsith Ghazali. Resistensi kelompok baru ini tidak hanya berargumen di fikih, melainkan juga multi-aspek.

Secara teologis, KB dianggap pembunuhan anak. Secara ideologis, KB dinilai sebagai agenda non-muslim menghancurkan umat Muslim. Secara politis, KB disebut jalan pintas pemerintah yang gagal menyejahterakan rakyat. Secara ekonomi, KB dilihat menguntungkan industri alat kontrasepsi. Secara sosial, KB dikritik bermuatan SARA karena hanya menyasar umat Muslim, tetapi membiarkan etnis Cina beranak banyak.

Sikap itu tergambar pada argumen mereka dalam isu pernikahan dini. “Sekarang nikah dini dianggap masalah,” kata Bachtiar Nasir, Sekjen MIUMI, dikutip penelitian tersebut. “Itu kesalahan besar dan melanggar HAM. Berikan saya bukti bahwa nikah dini menyebabkan ledakan penduduk,” katanya. “Ledakan penduduk itu akibat perzinahan. Menikah itu jalan mendapat berkah, jangan dianggap masalah.”

Opini bahwa nikah dini membawa dampak medis dan psikologis, kata Bachtiar, “Hanya prasangka.” Ia menyebut ini akibat kegagalan pemerintah meningkatkan kesehatan ibu, akhirnya agama diserang. “Akar masalahnya, maksiat dan perzinahan tidak terselesaikan.” Ia juga mengkritik kampanye kondomisasi untuk mencegah AIDS. “Itu artinya, silahkan berzina, tapi pakai kondom,” tuturnya. Usaha mencegah perzinahan tidak muncul. “Ini pencegahan parsial,” ia melanjutkan.

Lies Marcoes-Natsir berpandangan, diperlukan argumen medis perlindungan kesehatan ibu dan anak agar KB bisa diterima. Dalam seminar kebidanan pada Hari Keluarga di Kendari, Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Julianto Witjaksono, menjelaskan bahwa anak yang lahir dari pernikahan dini rentan memiliki berat badan rendah dan berisiko tumbuh pendek atau stunting (kuntet).

Itu terjadi akibat alat reproduksi perempuan belum siap hamil. Panggulnya masih kecil, rahimnya belum siap. Bayi dalam kandungan menjadi kurang gizi. “Anak stunting lebih banyak lahir dari ibu yang hamil di bawah usia 20 tahun. Anak stunting tubuhnya pendek, kecil, dan ukuran otaknya kecil. Risikonya, mudah kena penyakit jantung dan pembuluh darah,” kata Julianto.

Saat ini, di Indonesia, sekitar 45% perempuan menikah di bawah usia 20 tahun. Sebanyak 4,2% menikah pada usia 10-14 tahun dan 41,8% menikah pada usia 15-19 tahun. Kartono Mohammad, dalam diskusi riset itu, mengingatkan bahwa setiap tahun, penduduk Indonesia bertambah 4 juta, setara dengan warga Singapura. “Jumlahnya seperti Singapura, tapi kualitasnya KW3,” ujar Kartono. Ia menghimbau agar diskusi KB tidak melulu bersifat dogmatis.[Asrori S. Karni dan Ade Faizal Alami]

Agama, Faktor Penurunan Partisipasi Keluarga Berencana

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Selama ini, penelitian lembaga lain tidak mengaitkan fenomena tren penurunan partisipasi Keluarga Berencana (KB) dengan pandangan keagamaan tertentu. Demikian disampaikan Lanny Octavia, peneliti di Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB), tentang hasil penelitian pelbagai asumsi penolakan program Keluarga Berencana (KB) di acara peluncuran buku di Gedung Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) Jakarta pada hari Kamis (20/6).

Ditengarai, sebelumnya partisipasi KB yang rendah terjadi di pedesaan karena keterbatasan alat kontrasepsi, tetapi di perkotaan yang tersedia alat kontrasepsi melimpah tidak pula membuat angka partisipasi tinggi. Hal itu menjadikan Rumah KitaB mengaitkan hal ini dengan kuatnya arus keagamaan dalam agama Islam.

Penelitian program KB ini dilakukan karena ada fenomena atau tren penurunan partisipasi.

“Kami mengaitkan dengan kekeliruan strategi program Orde Baru. Karena dulu KB dilaksanakan koersif dan hanya melibatkan kalangan Islam seperti NU-Muhammadiyah. Kalangan Islam non- mainstream merasa tersisihkan dan tidak memiliki kesempatan menyuarakan pandangannya,” katanya.

Penelitian ini dipetakan dimulai dari profil demografi enam wilay ah yang diteliti, yaitu Jakarta, Bogor, Cirebon, Yogyakarta, Solo, dan Malang.

Di enam wilayah yang diteliti, semua jumlah penduduknya mengalami kenaikan, kebanyakan akseptor KB-nya tidak permanen. KB permanen seperti vasektomi atau tubektomi sangat sedikit peminatnya. Angka kematian ibu dan bayi pun sangat relatif.

Penelitian

Untuk meneliti kuatnya arus keagamaan, dipetakan perwakilan pelbagai kelompok yang diwawancara. Dari kelompok mainstream yang diwawancarai NU, Muhammadiyah, dan MUI. Fundamentalis lokal diwawancarai, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Kelompok transisional yang mendapat pengaruh dari gerakan Islam seperti Hizbut Tahrir, kelompok Tarbiyah seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan salafi, juga turut diwawancarai.

“Selain isu KB, kami menggali pandangan teologis mereka tentang keluarga. Rata-rata mereka menerima pernikahan dini, poligami, dan siri. Karena ini dianggap lebih maslahat daripada selingkuh atau dengan PSK, atau hubungan seks bebas segala macam.”

Ada pro dan kontra terkait KB sebagai pengaturan dan mengatasi kelahiran. Dalam relasi gender, rata-rata perempuan tidak berhak mengambil keputusan tentang jumlah anak. Perempuan tidak berhak atas tubuhnya sendiri.

Faktor teologisnya berasal dari al Qur’an dan Hadist yang ditafsirkan tidak mendukung KB. KB dianggap konspirasi Barat Kafir melawan Islam. Secara fikih pemakaian alat kontrasepsi itu dianggap membuka aurat, mudharat, dan ada najisnya.

Hasil penelitian itu nantinya dijadikan dasar menyusun materi kampanye dan advokasi hak reproduksi perempuan.

Editor : Wiwin Wirwidya Hendra

Sumber: http://satuharapan.com/content/read/agama-faktor-penurunan-partisipasi-keluarga-berencana/

Rumah KitaB Gelar Diskusi dan Pemutaran Film di PBNU

BEKASI [Suara Bekasi Raya.Com] – Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) sebuah lembaga kajian ilmu-ilmu ke-Islaman yang berlokasi di Bekasi dan dibina oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBNU KH. Affandi Mochtar. Pada hari ini Kamis, 20 Juni 2013, menggelar kegiatan peluncuran buku, diskusi dan pemutaran film pendek di Gedung PBNU, Lt. 8 Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat dari pukul 13.00 – 16.00 WIB. Lies Marcoes-Natsir Direktur Yayasan Rumah KitaB kepada media massa menjelaskan bahwa acara ini diisi Prakata dan Launching Buku oleh Dr. David Hulse, dilanjutkan Pemutaran Film Pendek. Presentasi oleh Kartono Mohammad, Zumrotin Susilo, Abdul Moqsith Ghazali, sedangkan Acara Diskusi dengan moderator Lies Marcoes-Natsir.”

Lies Marcoes-Natsir menjelaskan bahwa buku-buku yang diluncurkan oleh Yayasan Rumah KitaB ini adalah hasil riset mengenai “Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan yang dilakukan oleh para peneliti “Yayasan Rumah KitaB”. Seperti, Pemetaan Pandangan dan Sikap atas Keluarga Berencana (KB)’ di 6 kota, yaitu: Jakarta, Bogor, Cirebon, Yogyakarta, Solo dan Malang. Penelitian ini memetakan argumen kelompok Islam baik yang pro maupun kontra terhadap program KB.

Dimana dari hasil temuan lapangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian kalangan Islam menentang KB berlandaskan argumentasi dari berbagai sisi: teologi, ideologi, sosial, politik, dan ekonomi. Fakta tersebut penting untuk diketahui oleh para pengamat kependudukan, penggiat kesehatan reproduksi, tokoh agama, akademisi, aktivis perempuan, media massa dan sebagainya.

Berdasarkan hasil studi tersebut, Rumah KitaB menerbitkan tiga buku yang masing-masing berjudul: ‘Peta Pandangan Keagamaan tentang Keluarga Berencana (KB)’, ‘Tiga Dasar Penolakan KB di Kalangan Islam Fundamentalis’, ‘Siapa Bilang KB Haram? Menolak Pandangan Kalangan Islam Fundamentalis tentang Larangan KB’.

“Kami sangat menghargai kesediaan rekan-rekan wartawan memenuhi undangan Yayasan Rumah Kitab ini,” kata Ustadz Mukti Ali salah satu Peneliti Yayasan Rumah KitaB melalui telepon selulernya kepada Suara Bekasi Raya.Com pada Rabu (19/6) malam.[Tigto]

Rumah KitaB Teliti Soal KB

Rumah Kita Bersama atau yang lebih dikenal dengan Rumah KitaB adalah sebuah organisasi non profit yang bekerja untuk penguatan dan pemberdayaan pesantren dalam pengembangan khasanah pemikiran, pendidikan serta tradisi pesantren. Digagas sudah sejak 2005 oleh Dr. H. Affandi Mochtar, tetapi secara resmi Rumah Kitab baru berdiri pada tahun 2010. Saat ini Rumah Kitab dipimpin oleh Lies Marcoes-Natsir, memiliki 8 peneliti tetap dan sekitar 30 anggota jaringan yang ada di berbagai pesantren di Indonesia.

Dua kegiatan besar Rumah Kitab adalah Kajian dan Penelitian. Kajian dilakukan dengan dua formal, bahtsul masa’il dan diskusi tematik. Salah satu penelitian yang dilakukan Rumah Kitab pada 2012 ini tentang Islam dan Hak Perempuan: Pemetaan Pandangan dan Sikap tentang KB. Untuk memberi pembekalan kepada para peneliti, pada Rabu, 18 April 2012 Rumah Kitab mengadakan workshop terbatas yang dihadiri kurang lebih 15 peserta di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Rahima, Aisyiyah, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dan PSW UIN Syarif Hidayatullah adalah beberapa lembaga yang diundang dalam workshop tersebut.

Dalam sambutan pembukaan workshop, David Hulse, Representatif FF menyatakan kegembiraannya dapat bekerjasama dengan Rumah Kitab. Sementara Lies Marcoes mengatakan bahwa output dari kegiatan penelitian tersebut ada tiga, pertama, pemetaan dan dokumentasi tentang argumentasi kelompok keagamaan dalam menolak KB berbasis riset; kedua, penyusunan materi dan pelaksanaan sosialisasi hak reproduksi yang menjawab kegelisahan umat atas prasangka-prasangka mengenai Program KB; ketiga, penyusunan policy paper berbasis riset sebagai bahan advokasi para pengambil kebijakan tentang strategi kampanye KB yang strategis, terbuka dan jujur serta responsif terhadap berbagai pandangan umat soal KB.

Penelitian Rumah Kitab ini akan dilakukan di beberapa wilayah seperti Bodetabek, Bandung, Cirebon, Solo dan Malang. Sesuai dengan tujuan workshop yang antara lain untuk memberi pembekalan kepada para peneliti Rumah Kitab, maka beberapa narasumber dihadirkan di forum itu, seperti dari BKKBN yang diwakili oleh Bapak Ari yang mempresentasikan ‘Pelaksanaan KB Kini: Tantangan dan Hambatan’, Lies Marcoes mempresentasikan ‘Metodologi Riset: Analisis Gender dan Gerakan Islam’, Ismail Hasani dan Solahudin yang masing-masing mempresentasikan ‘Pengalaman Penelitian Lapangan’.

Usai narasumber menyampaikan presentasi, biasanya terjadi diskusi yang hangat. Peneliti maupun peserta workshop bergantian memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Pada diskusi untuk merespon Bapak Ari dari BKKBN misalnya, pertanyaan yang diajukan antara lain perlu melihat kembali strategi kampanye BKKBN yang menyebutkan ‘dua anak lebih baik’ karena hal tersebut seperti menggiring keluarga-keluarga (muda) Indonesia untuk ‘hanya’ memiliki dua anak saja. Kampanye itu juga membuat peserta menjadi seperti diingatkan pada pemaksaan program KB yang dilakukan pada rezim Orba yang penuh paksaan.

Pertanyaan yang lain adalah tentang ketersediaan alat KB saat ini di lapangan. Menurut salah satu peserta yang sebelumnya melakukan penelitian tentang itu, ketersediaan alat KB di lapangan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta KB. Pertanyaan yang lain lagi, bagaimana strategi BKKBN melibatkan tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam sosialisasi KB.

Diskusi pada sesi Metodologi Riset: Analisis gender dan gerakan Islam, lebih mendalami mengenai perlunya memberi perspektif feminis pada penelitian. Rumah Kitab akan menekankan hal itu. Sementara pada sesi terakhir, tentang pengalaman penelitian, Ismail Hasani dari Setara dan Solahudin banyak memberi tips-tips penelitian lapangan yang disesuaikan dengan latar belakang mereka yakini aktivis, dan wartawan investigasi. [Dani]