Pos

Merebut Tafsir: Multi Dimensi Persoalan Kawin Anak

Penelitian-penelitian Rumah KitaB sejauh ini sampai pada kesimpulan bahwa praktik perkawinan anak merupakan sebuah tragedi kemanusiaan namun berlangsung sunyi. Terjadi sebagai implikasi yang sangat masif dari proses pemiskinan struktural yang berakar pada perubahan-perubahan ruang hidup, sumber kehidupan akibat krisis ekologi dan agraria di lingkup perdesaan. Situasi itu merembet pula pada perubahan relasi sosial dan gender akibat kegugupan menghadapi modernisasi.

Praktik itu seharusnya mampu mengetuk hati para pemerhati isu anak-anak. Namun, usaha gerakan untuk menolak praktik itu terasa jauh dan sayup-sayup. Praktik itu sebegitu jauh tak berhasil menumbuhkan kegemparan publik untuk melawannya. Praktik kawin anak antara lain dianggap biasa, urusan domestik sebuah keluarga, atau bahkan dianggap bukan persoalan publik yang serius.

Penelitian-penelitian Rumah KitaB mencatat bahwa perkawinan usia anak-anak merupakan sebuah fenomena di mana anak perempuan menyerupai anak yatim piatu (secara) sosial. Karakteristik yatim piatu yang dikenali secara umum dapat ditemui dengan jelas dalam karakteristik perempuan yang dikawinkan dalam usia muda: tidak mandiri, jaringan sosial lemah, daya dukung lemah, tanpa perlindungan, tanpa kasih sayang, dan miskin.

Banyak perempuan yang masuk dalam perkawinan anak datang dari keluarga miskin, orangtua mereka kehilangan kesanggupannya sebagai orangtua tempat anak dapat tumbuh kembang secara sehat, aman, dan bermartabat. Orangtua mereka kehilangan daya dukung alam dan kehilangan dukungan sosial akibat perubahan ruang hidup dan penghidupan mereka serta perubahan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakatnya. Perkawinan anak adalah fenomena yatim piatu sosial ketika orangtua, kaum kerabat, dan lingkungan sosial disekitarnya lebih mengutamakan kepentingan dan posisi mereka. Orang-orang dewasa disekitar mereka berkutat dengan soal makan dan penjagaan nama baik atau bahkan memanfaatkannya untuk bertahan hidup melalui perkawinan anaknya.

Perkawinan anak kami sebut sebagai fenomena yatim piatu sosial karena negara juga setengah hati dalam menimbang mereka sebagai prioritas program dan mengalah pada program pembangunan fisik infrastruktur atau pada pembiaran kepada pandangan-pandangan agama dan kelembagaan sosial, hukum, adat, dan tradisi melanggengkannya.

Membangun jalan, jalan tol, dan jembatan penting, namun tak kalah penting membangun jembatan kehidupan![Lies Marcoes]

Merebut Tafsir: Memakai analisis gender untuk isu kawin anak dan kawin kontrak

Kawin anak dalam bentuk kawin kontrak di Wilayah Bogor – Cianjur melahirkan persoalan turunan. Yaitu maraknya remaja yang menjadi janda yang dikenal dengan julukan “jahe” (janda herang/janda bening). Orang tua yang semula diuntungkan dari hasil kawin kontrak itu, ternyata hanya bisa menikmatinya sesaat. Anak-anak yang terlahir dari kawin kontrak diasuh dan dibesarkan oleh kakek dan neneknya tanpa ada tunjangan dari mantan menantu mereka.

Anak perempuan yang pernah menjalani kawin kontrak dengan pria Timur Tengah relatif lebih sulit untuk berumah tangga secara wajar karena kuatnya stigma “ tilas Arab” atau “urut Arab” – bekas orang Arab. Itu adalah sebuah stigma buruk terkait perilaku dan alat reproduksinya yang dianggap tak lagi dapat memuaskan lelaki pribumi.
Namun di lain pihak anak perempuan seperti itu juga akan terus menjadi andalan keluarga sebagai pencari nafkah yang akan terus menjalani kawin kontrak. Hasilnya kemudian dipakai seluruh keluarganya, termasuk saudara lelakinya yang mengnggur dan anak-anak yang lahir dari perkawinan kontraknya.

Industri pariwisata pada umumnya menyerap tenaga kerja lelaki dan perempuan muda atau remaja. Kalangan perempuan yang sudah setengah baya atau tua lebih banyak di rumah. Satu-satunya yang bisa dikerjakan adalah mengurus cucu-cucunya, kecuali bagi yang masih punya tanah atau sawah atau kerja musiman di kala panen. Lelaki tua kini hidup lebih sulit lagi. Tak ada tanah untuk digarap, tak ada pekerjaan pengganti yang tepat untuk mereka. Ketergantungan kepada anak perempuan menjadi lebih besar. Namun posisi sosialnya sebagai ayah masih tetap tinggi. Karenanya bapaknyalah yang paling kuat “memaksa” anaknya untuk menjalani kawin kontrak, meskipun desakannya bisa datang dari Ibu. Perempuan pelaku kawin kontrak yang diwawancarai selalu mengatakan “ngabantu Umi” (membantu Ibu).[Lies Marcoes]

Penyusunan Modul Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Penguatan Kelembagaan Formal dan non Formal

 

Program BERDAYA (Pemberdayaan Kelembagaan Formal dan Non Formal) Rumah KitaB  menyelenggarakan lokakarya Penyusunan Modul Pencegahan Perkawinan Anak melalui penguatan Kelembagaan Formal dan non Formal pada 17 Januari 2018 di Jakarta. Lokakarya ini didukung Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dengan tujuan untuk mendapatkan masukan atas naskah yang terdiri dari enam  modul. Draft modul ini disusun Tim Rumah KitaB dibawah koordinasi Ibu Lies Marcoes dan enam rekan  penulis. Sesuai rencana, modul ini akan dipakai oleh fasilitator BERDAYA di 4 wilayah kerja program ini yaitu di Bogor, Cirebon, Jakarta Utara dan Sulawesi Selatan.

Acara lokakarya dihadiri oleh staf BERDAYA, Rumah KitaB dan narasumber yang mewakili berbagai institusi, antara lain Bapak Adib Machrus, Kasubdit Pembinaan KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama, Ibu Rohika dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr Nur Rofiah dari Alimat/ KUPI(Kongres Ulama Perempuan Indonesia), Bapak Mohammad Noor dari Pengadilan Agama Cilegon, Ibu Dani dari Rahima, Bapak Marzuki Wahid dari Fahmina serta ibu Irene, perwakilan dari DFAT Australia. Total peserta berjumlah sekitar 20 orang.

Lies Marcoes, Direktur Rumah KitaB

Dalam pengantarnya Ibu Lies Marcoes menjelaskan latar belakang kegiatan program BERDAYA dan relevansinya dengan kegiatan penyusunan modul ini serta pelatihan yang kelak dilaksanakan dengan menggunakan modul ini. Penelitian Rumah KitaB 2014-2016  memperlihatkan keterhubungan antara kawin anak dengan melemahnya peran ekonomi lelaki akibat perubahan ruang hidup, hilangnya akses kaum lelaki kepada sumber daya, terutama pekerjaan dan tanah. “Adanya permintaan akan tenaga kerja perempuan (istri) tidak dengan sendirinya mengubah status peran lelaki (suami) sebagai kepala keluarga. Pada waktu yang bersamaan, para lelaki kehilangan otoritasnya dan mereka memperkuat statusnya dengan peran-peran penjagaan moral,” tutur Ibu Lies dalam paparannya.  “Pemerintah telah berupaya mengatasi perkawinan anak, namun peran aparat seperti KUA dan PA menjadi lebih berat karena dorongan praktik kawin anak datang dari para lelaki yang kehilangan peran ekonominya,  tapi makin kenceng dalam menjaga moral tradisional di mana mereka masih punya peran”. Hal ini diperkuat oleh perubahan lanskap otoritas keagamaan yang cenderung lebih puritas. Survei indeks penerimaan perkawinan anak di Probolinggo dan Sumenep, Jawa Timur (2017)  yang diselenggarakan Rumah KitaB dan UNICEF memperlihatkan sikap kaum lelaki yang lebih menerima praktik perkawinan anak.

Muhammad Adib Machrus, Kepala-Subdirektorat-Bina-Keluarga-Sakinah-Direktorat-Bina-KUA-dan-Keluarga-Sakinah-Direktorat-Jenderal-Bimbingan-Masyarakat-Islam-Kemenag

Atas situasi itu, kurikulum pelatihan dikembangkan dengan kerangka untuk memperkuat kelembagaan-kelembagaan yang bekerja dalam pencegahan perkawinan anak melalui pemberian pemahaman tentang fakta perkawinan anak, hak-hak anak yang telah disepakati dalam UU Perlindungan Anak, dan metodologi pembacaan teks yang berpeluang untuk menafsirkan ulang dominasi bapak dalam memaksakan perkawinan anak. Kegiatan ini juga berupaya untuk menjelaskan bahwa pemenuhan hak-hak anak dan kepatuhan kepada hukum positif adalah sebuah jalan untuk menghindari dualisme hukum yang selama ini menjadi masalah dalam persoalan perkawinan anak. Dualisme hukum ini  telah mengakibatkan banyaknya praktik perkawinan yang ilegal secara hukum positif namun dianggap sah menurut penafsiran.

Lokakarya ini menghasilan alur kurikulum yang menyerap seluruh usulan dari para peserta yang akan ditindaklanjuti dengan penulisan ulang pada beberapa bab atau revisi untuk bab-bab yang dianggap telah cukup memadai. Program BERDAYA akan mengujicoba modul pelatihan ini pada Maret 2018 usai proses revisi sesuai rekomendasi lokakarya ini. [Lies Marcoes/ Seto Hidayat]

Workshop desain kajian walayah (perwalian nikah) dan qawamah (perlindungan perempuan dan anak) dalam Kitab-kitab Keagamaan Islam untuk Advokasi Pencegahan Kawin Anak

Penelitian Rumah Kitab 2015-2016 terkait praktik kawin anak di sembilan kabupaten dan dua kota memperlihatkan terjadinya pemaksaan /pengkondisian perkawinan anak oleh orang tua/ orang dewasa. Pemaksaan itu umumnya menggunakan argumentasi keagamaan yang melegitimasi dan membenarkan tindakan pemaksaan ayah atau wakil ayahnya atau negara atas nama ayahnya (wali nikah).

Kajian tentang hubungan orang tua/ ayah  atau wakil ayah dan anak penting untuk kembali dikaji mengingat terjadinya perubahan perubahan sosial yang berpengaruh besar dalam perubahan relasi dan stuktur-struktur hubungan sosial. Meskipun perkawinan anak  terkait dengan kebijakan politik ekonomi dalam merumuskan pendistribusian kesejahteraan, namun yang mengemuka adalah argumentasi keagamaan tentang  hak hak prerogratif orangtua sebagai wali atas anaknya.

KH Husein Muhammad

Di lain pihak perubahan perubahan sosial politik ekonomi tak bisa lagi ditanggulangi oleh peran dan kedudukan seorang ayah untuk menjalankan fungsi perwalian (walayah) dan perlindungan (qawamah).

Dalam rangka itu, Rumah KitaB menyelenggarakan workshop sekaligus pembukaan serial diskusi dan kajian kitab tentang perlindungan (qawamah) dan perwalian (walayah) dalam pandangan teks keagamaan  dan melihatnya dalam perubahan -perubahan konteks untuk mendudukkan kembali status wali bagi orang tua—ayah, kakek, dan saudara lelaki atau negara sebagai wakil orang tua (waki hakim) pada posisi yang semestinya sebagai lembaga pelindungan  sebagaimana makna semula sebagai wali dalam tradisi yurisprodensi Islam.

 

 

 

KH Ulil Abshar Abdalla

Dari kekayaan bacaan lapangan penelitian dan pengalaman bacaan teks keagamaan klasik serta advokasi dengan menghadirkan pandangan alternatif untuk menjawab kebuntuan dalam menghadirkan pandangan agama mengatasi problem probem relasi kuasa seperti anak dan orang tua, atau suami istri, Rumah KitaB bekerjasama dengan Oslo Coalition  menyelenggarakan workshop 1 hari (terbagi ke dalam dua sesi)  dengan tema “ Membaca ulang Kajian Qawamah dan Walayah dalam teks klasik untuk advokasi Pencegahan Perkawinan Anak”.

Merebut Tafsir: Kelembagaan Penopang Kawin Anak

Perbaikan regulasi seperti menaikkan usia kawin adalah usaha penting tapi tetap tak menyasar akar masalah. Penelitian Rumah KitaB berulang kali membuktikan tentang kelembagaan penopang kawin anak. Dari semua kelembagaan yang terlibat dalam proses perkawinan anak, tak satu pun yang menggunakan sistem hukum atau pengetahuan adat mereka guna untuk mencegah peristiwa itu. Tiadanya upaya untuk menolak atau mencegah perkawinan anak oleh kelembagaan-kelembagaan hukum atau kultural di tingkat desa, sesungguhnya bisa dibaca bahwa dalam upaya-upaya pencegahan itu, mereka anggap tidak (akan) menguntungkan baik finansial maupun moral.

Sebaliknya, ketika perhelatan itu bisa digelar tak peduli kawin bocah, sesederhana apapun perhelatan itu, para pihak yang terlibat, minimal akan mendapatkan makanan selamatan, rokok, upah dan ungkapan terima kasih. Hal yang utama adalah mereka merasa telah menjadi penyelamat muka keluarga dan dusun.

Di dalam situasi itu kita melihat bahwa perkawinan anak bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan secara fisik dan karenanya setiap pergerakan uang sekecil apapun dari terjadinya perkawinan anak adalah rejeki, tetapi juga miskin imaginasi dan pemahaman tentang sistem hukum serta imbalan yang akan diterima oleh kelembagaan-kelembagaan itu jika berhasil mencegahnya.

Upaya untuk memberi manfaat langsung atau nilai keuntungan bagi mereka yang mencegah perkawinan anak harus lebih nyata, bukan lagi sekedar imbalan moril. Bisakan pahala sorga bagi mereka yang berhasil mencegah kawin anak jadi materi khutbah, materi ceramah, materi dakwah dan materi jihad? [Lies Marcoes]

PROGRAM BERDAYA: Untuk mengurangi praktik perkawinan anak dengan memberdayakan peran pengambil kebijakan, pemimpin komunitas dan keluarga

Upaya pengurangan praktik perkawinan anak melalui revitalisasi lembaga formal dan non-formal, pemberdayaan peran tokoh masyarakat serta keluarga di daerah perkotaan wilayah Bogor, Cirebon, Makassar, dan Jakarta Utara.

Rumah KitaB bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) mengadakan
workshop pengenalan program dan team up untuk program BERDAYA di hotel Royal Padjadjaran, Bogor, 2-3 Agustus 2017.
Lies Marcoes, penanggungjawab program mengatakan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia meningkat. Mengutip data BPS dan UNICEF, satu di antara empat (1: 4) perempuan kawin sebelum mencapai 18 tahun. Salah satu elemen kunci dari praktik ini adalah kelembagaan-kelembagaan yang menjadi pintu masuk berlangsungnya perkawinan anak.

“ Penelitian Rumah Kitab di sembilan daerah menunjukkan, pemimpin formal, non-formal menjadi kunci upaya pencegahan praktik ini, sebab di tangan merekalah perkawinan anak dapat berlangsung atau ditolak” demikian direktur Rumah Kitab menegaskan dalam pembukaan.

 

Dalam workshop tersebut hadir seluruh koordinator lapangan dan asisten mereka yang berjumlah delapan orang. Selain itu materi workshop dikuatkan nara sumber seperti Ir. Dina Nurdinawati, MA dari IPB yang menyajikan hasil survey Rumah KitaB, Rahima, dan UNICEF di Sumenep dan Probolinggo. Survey dengan responden hampir 1000 orang ini melihat perbedaan signifikan di antara kedua wilayah itu terkait praktik kawin anak dan menegaskan pentingnya bekerja dengan para lelaki baik di kelembagaan formal maupun non-formal. Karena ujung tombak dari program ini adalah sosialisasi media, tiga nara sumber untuk isu ini turut bicara; Civita dari Matabiru yang membagi website Jaringan Remaja Sehat yang dikelola Jaringan AKSI dan Rumah Kitab, Mulyani Hasan, wartawan senior dan koordinator program BERDAYA di Sulawesi Selatan dan Mira Renata, program officer pengelolaan Media Komunikasi AIPJ2.

Menyadari bahwa pemilihan lokasi penelitian juga terkait dengan upaya pencegahan radikalisme yang menyasar keluarga dan anak perempuan. Woskhop ini membahas dengan sangat mendalam logika berpikir keterhubungan fundamentalisme dan praktik perkawinan anak. Salah satu tahapan paling penting dalam workshop ini adalah penentuan indikatir perubahan yang dipandu oleh Lia Berliana Marpaung gender spesialis dari AIPJ2 dan Ibu Lies Marcoes dari Rumah KitaB. Dengan menggunakan staregi Gender Analysis Pathway yang dimandatkan Bappenas, Rumah Kitab mendesain indikator dengan menggunakan tangga perubahan Akses Partisipasi Manfaat Kontrol.
Tangga Perubahan ini juga digunakan sebagai parameter yang dapat diukur. Tangga perubahan itu meliputi:

Nikah Dini, Arling dan Andiri Disebut Pasangan Pernikahan “Kids Jaman Now” di Sulbar

PORTALMAKASSAR.com – Pernikahan merupakan penyatuan antara kedua insan laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Bahkan tidak sedikit masyarakat yang telah matang (tua) belum melaksanakan pernikahan, baik dari pria maupun wanita, dikarenakan mengalami kendala entah faktor materi atau faktor lainnya.

Namun kali ini, warga kembali dihobohkan, lantaran terjadi pernikahan dibawah umur di Sulawesi Barat (Sulbar).

Pernikahan tersebut dilakukan oleh Arling (17 tahun) mempelai pria, dan Andiri yang dikabarkan berumur 15 tahun (mempelai wanita).

Pernikahan berlangsung didasari suka sama suka. Keduanya resmi telah menjadi sepasang suami istri di Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Minggu (26/11).

Salah satu warga Sulbar (Kakak kelas mempelai pria), Nurfadillah mengatakan, pernikahan dini tersebut, berlangsung dengan sangat meriah dan warga yang mengetahui kabar pernikahan yang disebut pernikahan “Kids Jaman Now” itu, turut beramai-ramai menghadiri pesta pernikahannya.

“Nabilang orang, orang Lampa apa pesta itu sekarang disana kak, rame disana banyak sekali orang disana pergi liat (lihat),” ucap Nurfadillah saat dikonfirmasi PORTALMAKASSAR.com, melalui WhatsApp, Minggu (26/11/2017).

Ia pun mengatakan, pernikahan Kids Jaman Now tersebut, terjadi lantaran pasangan telah menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih (pacaran) di sekolah.

“Pacaran ji itu sebelumnya kak. apa sering ji pergi sama kak,” tutup Gadis Mandar tersebut.

Pernikahan Dini di Sulbar Tertinggi di Indonesia

Sekedar diketahui, seperti dikutip di suara.com, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008-2015 menunjukkan presentase perkawinan usia anak tertinggi di provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sebanyak 36 persen,  disusul Kalimantan Tengah (Kalteng) 35.5 persen, dan Sulawesi Tengah (Sulteng) 34.6 persen.

Selain itu, hasil Susenas menunjukkan bahwa 25 persen anak perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Itu berarti 1 dari 4 anak perempuan, atau sekitar 1.348.886 anak melakukan pernikahan di bawah umur.

Child Protection Officer Unicef Indonesia, Fadilla Putri mengatakan, kasus pernikahan dini ini banyak terjadi di pedesaan, dimana capaian pendidikan mereka rata-rata hanya sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP).

Hasil survei juga menunjukkan bahwa rata-rata anak yang melakukan perkawinan dini berasal dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran rendah dan memiliki kondisi rumah yang tidak layak.

Pada gilirannya, tambah Fadilla, pernikahan dini berdampak pada berbagai aspek. Pertama, capaian pendidikan anak perempuan yang membuatnya putus sskolah.

“Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun paling tidak berpeluang 6 kali lebih besar untuk tidak menyelesaikan pendidikan menengah atau setara dibandingkan anak perempuan yang menikah setelah usia 18 tahun,” imbuhnya.

Selain itu, Fadilla juga menyoroti dampak perkawinan sebelum usia 18 tahun pada status kesehatan anak perempuan. Menurut dia, komplikasi saat kehamilan dan melahirkan merupakan penyebab kematian kedua terbesar untuk anak perempuan berusia 15-19 tahun,” terangnya.

Tak hanya itu, bayi yang lahir dari perempuan berusia di bawah 20 tahun juga berpeluang 1.5 kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 28 hari, daripada bayi yang lahir pada perempuan berusia 20-30 tahun.

“Dari segi ketenagakerjaan, perempuan yang menikah di usia sebelum 18 tahun juga lebih banyak bekerja di sektor informal karena lulusan pendidikan yang rendah. Mereka juga rentan tidak melakukan inisiasi menyusui dini sehingga bayi tidak mendapat ASI eksklusif,” ujar dia lagi.

Untuk menekan angka perkawinan usia anak, Fadilla memberikan beberapa rekomendasi, seperti meningkatkan usia menikah minimal 18 tahun untuk anak perempuan. Kedua, menargetkan upaya pada tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan dengan angka prevalensi dan angka absolut pernikahan anak perempuan tertinggi.

“Kami juga mengharapkan adanya peningkatan cakupan pendidikan dan bantuan tambahan untuk anak perempuan berusia 16-17 tahun. Mendukung anak perempuan yang sudah menikah untuk mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai,” pungkasnya. (CR3)

Sumber: http://portalmakassar.com/2017/11/27/nikah-dini-arling-dan-andiri-disebut-pasangan-pernikahan-kids-jaman-now-di-sulbar/

Kawin Kontrak Jadi Modus Perkawinan Anak

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise menceritakan tentang temuannya di daerah terkait perkawinan anak. Ia menemukan anak yang menikah di usia muda berulang kali melakukan pernikahan.

“Satu anak perempuan bisa menikah 15 kali. Tiga bulan cerai, menikah lagi, tiga bulan cerai lagi. Ini sangat menyedihkan,” kata Yohana di Kantor Kementerian PPPA, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 3 November 2017.

Faktor yang menyebabkan anak menikah di usia muda bukan hanya faktor ekonomi. Bisa juga karena keinginan sendiri. Kawin kontrak menjadi salah satu modus perkawinan anak. Menteri perempuan pertama dari tanah Papua ini menyebut banyak modus melaksanakan perkawinan anak.

“Kawin macam-macam modusnya. Membuat pusing. Ternyata perempuan ini unik,” kata Yohana berkelakar.

Kementerian PPPA baru saja meluncurkan Gerakan Stop Perkawinan Anak. Gerakan ini dilatarbelakangi banyaknya aduan dari masyarakat untuk menghentikan perkawinan anak.

Dalam hal tingkat perkawinan anak, Indonesia berada di posisi ke-7 terbanyak di dunia. Demikian laporan dari Badan PBB yang mengurusi persoalan anak-anak (UNICEF).

Deputi bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA mendata anak usia 10-15 tahun yang sudah merasakan perkawinan sebanyak 34,5 persen, anak usia 16 tahun sebanyak 39,2 persen, dan anak usia 17 tahun sebanayk 26,3 persen.

 

(UWA)

Sumber: http://news.metrotvnews.com/peristiwa/wkBnADvk-kawin-kontrak-jadi-modus-perkawinan-anak

Wah, Kawin Siri dan Poligami Ternyata Makin Membudaya. Pegawai Diusulkan Sanksi Ekonomi Dipreteli

SOSIALISASI UU- Direktur Yayasan Rumah Kita Bersama Jakarta, Lies Marchoes saat memberikan paparan dalam Sosialisasi UU Terkait Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak yang digelar Anggota Komisi VIII DPR RI Gerindra, Rahayu Saraswati dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan di Sragen, Rabu (18/10/2017). Joglosemar/Wardoyo

SRAGEN– Fenomena kawin siri dan poligami dinilai menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pemerintah pun diminta lebih tegas menerapkan aturan untuk menghindari adanya banyak istri yang menjadi korban kekerasan karena suaminya poligami atau nikah siri.

Hal itu disampaikan Direktur Yayasan Rumah Kita Bersama Jakarta, Lies Marchoes yang dihadirkan dalam agenda Sosialisasi UU Terkait Masalah Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak yang digelar Anggota Komisi VIII DPR RI Gerindra, Rahayu Saraswati dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan di Sragen, Rabu (18/10/2017).

Lies menyampaikan saat ini kawin siri dan poligami tak hanya kalangan pejabat atau birokrat, perilaku kawin siri dan poligami itu juga mulai merambah kalangan ekonomi bawah seperti tukang becak. Menurutnya, hal itu memang seolah menjadi tren baru lelaki di Indonesia.

“Kalau secara data kami tidak bisa sampaikan. Namun melihat fenomenanya, memang terus tinggi. Karena nggak semua istri mau melapor. Bagi kami, satu kasus nikah siri dan poligami itu sudah bentuk kekerasan terhadap perempuan,” paparnya di hadapan puluhan ibu-ibu yang hadir.

Menurutnya poligami seharusnya memang tegas dilarang seperti zaman orde baru. Kala itu semua PNS dan angkatan akan dijatuhi sanksi dan ekonomi dipreteli untuk istri muda, istri tua dan anak-anaknya jika ketahuan melakukan dua hal itu.

Sebab dalam konteks istri tua, poligami adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan baik kekerasan psikis, ekonomi maupun terjadi pemaksaan istri pertamanya untuk menerima istri muda.

“Realitanya banyak istri ternyata tak punya cukup daya untuk melawan. Pemerintah juga harus tegas karena selama ini terjadi dualism hukum. Satu sisi UU negara yang kedua ada hukum lain entah adat atau agama yang diperlakukan sama,” tegasnya didampingi Staff DPP Gerindra, Elizabeth.

Lewat sosialisasi UU, diharapkan perempuan bisa memiliki pemahaman dan
keberanian untuk melapor atau melawan jika mendapat kekerasan dari suaminya dalam bentuk apapun.

Sementara, Perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Deputi Bidang partisipasi Masyarakat, Fajar Surya menyampaikan sosialisasi itu juga bagian untuk merumuskan konsep sinergitas antara semua elemen untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan.

Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga berupaya memberikan pemberdayaan terhadap perempuan melalui pelibatan dunia usaha, dan ormas lainnya. (Wardoyo)

 

Sumber: https://joglosemar.co/2017/10/wah-kawin-siri-dan-poligami-ternyata-makin-membudaya-pegawai-diusulkan-sanksi-ekonomi-dipreteli.html

UNICEF Ikut Tekan Pernikahan Dini di Probolinggo

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Badan PBB untuk urusan anak-anak, Unicef berkunjung ke Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (4/4/2017). Kunjungan dilakukan terkait Program Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Krucil dan Paiton.

Kedatangan tim Unicef yang terdiri dari Unicef Jakarta, yang diwakili Felice Baker; dan Unicef Surabaya yang diwakili Naning Puji Yulianingsih, serta Perhimpunan Rahima dan Yayasan Rumah Kita Bersama, sebagai mitra kerja Unicef disambut Wakil Bupati Timbul Prihanjoko di rumah dinas, Selasa (4/4/2017).

Hadir juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta segenap pejabat Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Kabupaten Probolinggo mendapat program Unicef atas rekomendasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA), dan juga Komitmen Bupati Probolinggo, P. Tantriana Sari. Tujuan besarnya, supaya dapat mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menjadikan Kabupaten Probolinggo wilayah ramah anak.

Felice Baker mengatakan, program kerja ini dilaksanakan selama 14 bulan. Kegiatannya meliputi pemetaan, peran pencegahan, penyusun data, modul-modul untuk mengambil keputusan, dan melatih aktor yang berperan untuk perlindungan anak.

Terkait program tersebut, Wabup Timbul Prihanjoko, berterima kasih kepada Unicef. Ia berharap program berjalam baik dan selesai secara tuntas.

“Pemerintah daerah memberikan suport pada Unicef yang telah membantu supaya Kabupaten Probolinggo semakin baik dan  dapat meningkatkan kesadaran masyarakat maupun dapat meningkatkan IPM,” ujarnya. (*)

https://www.timesindonesia.co.id/read/145522/20170404/152149/unicef-ikut-tekan-pernikahan-dini-di-probolinggo/