Pos

Memutus Mata Rantai Praktik Kawin Anak Catatan Diskusi Buku Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak

Kamis, 12 September 2019, Rumah KitaB bekerja sama dengan dengan Institut Agama Islam Cipasung menggelar diskusi buku Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak (selanjutnya disebut Fikih Perwalian). Acara yang dilaksanakan di Aula Rektorat Institut Agama Islam Cipasung tersebut merupakan salah satu rangkaian roadbook yang menjadi salah satu agenda Rumah KitaB yang didukung oleh Oslo Coalition.

 

Hadir dalam diskusi buku sebagai narasumber Nyai. Hj. Ida Halidah (Pengasuh Pesantren Cipasung dan Kepala MAN Cipasung), Dr. amina wadud (Profesor bidang Kajian Gender dan Islam), Ulil Abshar Abdallah (PBNU), dan Jamaluddin Muhammad (Tim penulis buku Fikih Perwalian). Acara yang dihadiri oleh 149 peserta terdiri dari dosen, mahasiswa, dan perrwakilan dari perguruan tinggi/pesantren di sekitar Tasikmalaya ini dibuka oleh Lies Marcoes-Natsir selaku Direktur Eksekutif Rumah KitaB dan dari pihak Institut Agama Islam Cipasung diwakili oleh Zakky Mubarak, M.Si.

Dalam sambutannya, Zakky menyambut hangat diskusi buku Fikih Perwalian karena sesuai dengan kegiatan yang sedang dirintis oleh Institut Agama Islam Cipasung sebagai perguruan tinggi yang berbasis pesantren. Menurutnya, Studi Kepesantrenan, di mana salah satu kajiannya adalah fikih, sudah seharusnya dilahirkan atau dikaji  di Institut Agama Islam Cipasung.  Zakky juga berharap, Institut Agama Islam Cipasung bisa bekerja sama dengan Rumah KitaB dalam kajian naskah-naskah klasik Islam,  dan terutama dalam penulisannya dalam bentuk buku.

Lies Marcoes Natsir dalam sambutannya mengenang Cipasung sebagai tempat pertama diterjemahkannya kata “gender” untuk masyarakat pesantren. Dua lima  tahun lalu, kata Lies mengenang, kata gender masih asing di telinga masyakat pesantren, dan oleh karenanya ada semacam kecurigaan pada gender sebagai agenda Barat. Namun, berkat dukungan Kiai Ilyas Ruhiyat, Pengasuh Pesantren Cipasung saat itu, penerjemahan konsep gender ditautkan dengan surah al-Lukman ayat 14. Proses mengandung (hamalat) adalah sesuatu yang biologis, namun kepayahan (wahnan ala wahnin) adalah sesuatu yang dikonstruksi oleh masyarakat.

“Saya senang  dapat kembali ke Pesantren Cipasung membawa buku baru yang menandakan kita terus berkembang mencari solusi atas persoalan-persoalan yang kini dihadapi umat Islam, yaitu adanya praktik perkawnan di usia anak-anak”, demikian  Lies mengantarkan.  Rumah KitaB yang saat ini sedang melakukan upaya pencegahan perkawinan anak  kembali ke pesantren Cipasung  dengan mendiskusikan buku Fikih Perwalian. Buku in merupakan kajian wilayah dan qiwamah bersama kiai-kiai muda dan para pakar yang diselenggarakan oleh Rumah KitaB selama sepuluh bulan dan dikomandoi oleh Kiai Ulil Abshar Abdalla.

Pembicara pertama dalam diskusi buku ini, Nyai Ida Halidah, berbicara tentang bagaimana Pesantren Cipasung –yang didirikanoleh kakeknya, Kiai Ruhiyat—pada masa-masa awal berdirinya telah memberi tempat yang sangat tinggi kepada  perempuan sebagai salah satu dewan pengajar, selain ayah beliau sendiri, Kiai  Ilyas Ruhiyat. Sejak berdirinya, Pesantren Cipasung memang sudah memberikan tempat untuk perempuan dalam beraktifitas. Meski pada saat itu belum dikenal kata gender, tetapi dalam praktiknya keadilan gender sudah dipraktikkan atau bahkan terinternalisasi. Hal itu terlihat bagaimana Kiai Ilyas Ruhiyat membebaskan Nyai Ida dan saudara-saudaranya dalam menentukan pilihan pendidikan, juga pasangan.

Nyai Ida kemudian bercerita bagaimana sosok ibunya, yang  tamatan Sekolah Dasar, dapat menjadi partner diskusi ayahnya, seorang Rais Am (Ketua Umum) PBNU. Tak bisa dipungkuri bahwa kebijakan-kebijkan strategis yang diambil oleh Kiai Ilyas Ruhiyat senantiasa didasarkan pada masukan dan pertimbangan dari istri beliau.

Adapun terkait buku Fikih Perwalian yang sedang dikaji saat ini, menurut Nyai Ida, merupakan  sebuah buku yang membangun kesadaran, bahwa perkawinan anak pada masa sekarang telah berada pada tahap yang darurat. Dan oleh karena itu, katanya Nyai Ida, hanya pendidikan yang bisa memutus mata rantai perkara yang menyebabkan praktik kawin anak.

Pada kasus perkawinan anak ini, Nyai Ida, bercerita tentang bibinya yang dinikahkan pada usia yang sangat muda, yaitu sembilan tahun dan memulai hidup berumah tangga dalam usia lima belas tahun. Meski Nyai Ida meyakini bahwa pernikahan yang dijodohkan pada usia muda itu  atas dasar kasih sayang dan perlindungan, tetapi, menurut Nyai Ida, ia kerap mendengar bibinya mengungkapkan penyesalannya telah menikah muda. Bibinya kerap  berkata: sayang, tak memiliki kesempatan untuk sekolah. Sehingga pada kemudian hari, bibinya tak memperkenankan putra-putri beliau menikah sebelum menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

Sebagai orang yang berada di kalangan pendidikan, khususnya pesantren. Kita, kata Nyai Ida Halidah, tidak boleh hanya berhenti pada membaca buku hasil kajian Rumah KitaB ini, tetapi juga harus bisa memberikan solusi atas apa yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan praktik perkawinan anak. Pesantren sebagai subkultur tidak bisa membiarkan teks hanya berjalan sendiri tanpa memperhatikan konteks. Hal  ini yang kemudian disebut dengan rethinking atau kontekstualisasi, karena keberagamaan sebagai seorang Muslim tidak hanya ada pada ibadah ritual, seperti shalat dan puasa, tetapi berada pada kegiatan keseharian.

Dr. amina wadud, sebagai pembicara kedua dalam acara tersebut, berbicara tentang bagaimana Islam menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang vital, baik  bagi perempuan dan laki-laki. Pada masa itu –masa di mana surah iqra’ diturunkan—masyarakat, baik di Timur Tengah dan Barat mengabaikan pentingnya akses pendidikan yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Pendidikan yang dalam bahasa Arab diucapkan dengan tarbiyah, menurut Dr. amina, tidak hanya semata-mata bermakna angka dan kuantitas belajar, tetapi lebih dari itu, yakni pengasuhan.

Setiap orang, kata Dr. amina, adalah pelayan Tuhan. Apa pun yang dilakukan manusia seharusnya adalah dalam rangka melayani Tuhan. Tugas para peserta yang hadir dalam diskusi ini nantinya, menurut Dr. amina, adalah membaca buku Fikih Perwalian dan mendengarkan apa yang dialami perempuan sebagai sebuah bentuk pelayanan pada Tuhan.

Sebagai khalifah di bumi ini, tutur Dr. amina, manusia membutuhkan pengasuhan atau tarbiyah untuk mengembangkan potensi untuk mengaktualisasikan segala hal baik dan positif yang ada dalam diri manusia. Dan pesantren, menurut Dr. amina, menjawab pertanyaan tentang pentingnya pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Indonesia beruntung karena masyarakatnya mendukung perempuan untuk terlibat aktif dalam pendidikan, baik sebagai pengajar ataupun pencari ilmu. Di banyak Negara, misalnya, perempuan dilarang untuk mengakses pendidikan. Tidak diberikannya akses pendidikan pada perempuan tentu suatu kemunduran, sebab nabi menerima pesan pentingnya membaca (belajar) bahkan sejak masyarakat di belahan dunia lainnya dalam kegelapan.  Sayangnya, sebagian dari umat Muslim tak bisa memegang nyala api pendidikan yang telah nabi bawa dengan meniadakan peran perempuan dalam (akses) pendidikan.

Sebagai penutup dalam presentasinya, Dr. amina, menyeru untuk setiap kita sebagai pencetak sejarah. Karena, menurutnya, sejarah masa depan belum tertulis, dan kita bisa berkontribusi untuk membuat sejarah yang baik untuk masa depan.

Sebagai salah satu tim penulis yang hadir pada acara diskusi buku, Jamaluddin Muhammad, menyebut bahwa teks tidak bisa dilepaskan dar konteks. Pun sebalik, konteks tak bisa berdiri sendiri tanpa teks. Dalam pembacaan teks sudah seharusnya menggunakan pendekatan kritis dan berpihak pada mustad’afin (mereka yang dilemahkan). Karena, menurut Jamal, syariah atau agama tidak diturunkan untuk Tuhan, melainkan untuk kemaslahatan manusia (li mashalihil anam).

Pada sesi terakhir diskusi, Ulil Abshar Abdalla menyampaikan bahwa perempuan memiliki agency (kemampuan) untuk mengubah sesuatu dalam tatanan masyarakat. Meski tafsir tentang (peran) perempuan di Indonesia masih sangat tradisional, tetapi dalam praktiknya (peran) perempuan melampuai tafsir yang tradisional itu. Dalam UU Parlemen, misalnya, yang mensyaratkan keterwakilan perempuan hingga tiga puluh persen adalah praktik melampaui tafsir perempuan tak boleh memimpin. Di banyak Negara Timur Tengah dan Teluk, Ulil menyebut, perempuan bahkan masih diperdebatkan boleh menjadi anggota parlemen atau tidak. Sedangkan di Indonesia kuota khusus untuk keterwakilan perempuan, dan hal ini tidak mendapatkan penolakan sama sekali dari masyarakat atau  tokoh agama.

Pada tahun lima puluhan, tutur Ulil, di Indonesia sudah ada perempuan yang menjadi hakim perempuan. Fakta ini, menurut Ulil, tentu mengejutkan di tengah-tengah tafsir yang masih sangat tradisional mengenai peran perempuan. Menurut Ulil, pada praktiknya perempuan di Indonesia sudah melampaui teks. Jika selama ini surah an-Nisa ayat 34 dijadikan dasar atas kepemimpinan perempuan atas laki-laki, berbeda dalam konteks nyata bahwa banyak perempuan yang telah menjadi pemimpin bukan hanya untuk sesama perempuan, tetapi juga pemimpin bagi laki-laki. Nyai Ida Halidah, misalnya, adalah realitas teks yang terbalik, bahwa beliau adalah an-Nisa qawwamatun ala ar-rijal atas kapasitasnya sebagai pimpinan di MAN Cipasung. Di sana beliau memimpin untuk tenaga pendidik (baik laki-laki dan perempuan) dan mengendalikan manajemen sekolah.

Adanya gap antara teks (ar-rijal sebagai qawwam) dan konteks ( an-nisa sebagai qawwamatun), menurut Ulil, harus diselesaikan oleh akademisi Muslim. Tugas berat Ini, meminjam istilah Gus Dur, yang disebut dengan rekontekstualisasi kitab kuning yang harus dilakukan dengan menggunakan basis maqashid syariah.

Berkesesuaian dengan buku Fikih Perwalian yang saat ini didiskusikan ini, Ulil kemudian mengajak peserta untuk  mengkaji lebih lanjut tentang hak ijbar seorang ayah, apakah hak ijbar yang dimiliki seorang ayah masih relevan atau tidak. Mengingat bahwa pendidikan yang dimiliki perempuan sudah sangat memadai.

Dan sebagai seorang Muslim dalam kerangka berbangsa dan bernegara yang meyakini bahwa NKRI adalah harga mati, berfikih saja tidak cukup. Seorang Muslim sudah semestinya dan harus mengamalkan fikih dan perundang-undangan atas keyakinan sebagai warga negara. Itu artinya, kata Ulil, syarat/rukun menikah tidak hanya cukup hanya dengan adanya kedua mempelai, wali, saksi, mahal, ijab-kabul, tetapi juga harus didaftarkan pada penyelenggara negara melalui catatan sipil atau KUA.

Sejumlah komentar muncul dari peserta. Umumnya mengapresiasi, tapi juga menghendaki agar dalam buku ini disertakan resume riset terdahulu yang mendasari kajian ini  serta harapan adanya kajian tindak lanjut [] (Nur Hayati Aida)

Halal Saja Tidak Cukup! Narasi Penolakan Praktik Kawin Anak

Oleh Nur Hayati Aida

Perkawinan tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, misalnya untuk perkawinan di usia anak. Meski dalam fikih, perkawinan hukum asalnya adalah sunnah, tetapi hukum itu tidak tetap dalam kasus perkawinan anak. Katakanlah, perkawinan anak itu diperbolehkan, misalnya, atau halal, tetapi itu tidak serta merta bisa menjadi justifikasi diperbolehkannya perkawinan anak. Harus dilihat dulu, apakah yang halal itu juga memuat kebaikan (thayib) bagi kelangsungan hidup si anak? Dan halal dan thayib belum cukup untuk melihat kemadharatan perkawinan anak. Harus juga melihat apakah, perkawinan  itu halal, thayib, dan maslahat (ma’ruf).

Begitu kira-kira argumentasi yang ditawarkan oleh kelompok pelibatan komunitas tokoh agama yang diwakili oleh Dr. Nur Rofiah dalam panel yang diselenggarakan dalam rangkaian acara seminar Ragam Inovasi dan Strategi dalam Pencegahan Perkawinan Anak yang diselenggarakan oleh Rumah KitaB pada tanggal 28 Agustus 2019 di Hotel Crowne, Jakarta.

Konservatisme dalam agama dan budaya atau pemahaman yang ‘kaku’ memang menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat dan pemerintah yang bergiat dalam pengurangan angka perkawinan anak yang cukup tinggi di Indonesia.

Indonesia, menurut Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS, Direktur KPAPO Bappenas, menempati posisi ketujuh dunia dan kedua di ASEAN sebagai Negara dengan kasus perkawinan anak yang tinggi. Tingginya perkawinan anak di Indonesia ini menyumbang pada wajah indeks pembangunan manusia Indonesia.

Hal senada juga dikhawatirkan oleh Shane Flanagan, Political Counsellor for Indonesian Embassy, DFAT Australia, bahwa perkawinan anak merupakan bagian dari pelanggaran hak anak. Di antara hal yang dilanggar adalah pendidikan. Karena bisa dipastikan anak-anak yang menikah di usia anak akan memilih atau dipaksa keluar dari sekolah. Dengan kualitas seperti ini, Indonesia di masa depan aan menghadapi ancaman kekurangan SDM yang berkualitas.

Lenny Rosalin, M.Sc., M.Fin,. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyoroti bahaya kesehatan yang mengancam perempuan yang menikah di usia anak. Alat reproduksi mereka belum siap untuk mengalami proses hamil dan melahirkan.  Kehamilan dan proses melahirkan di usia anak berpotensi tinggi pada kematian ibu dan memiliki kerentanan pada kesehatan bayi.

Misiyah, Direktur Kapal Perempuan, menyebut bahwa kasus perkawinan anak ini setidaknya bisa  masuk melalui pintu ekonomi, pendidikan, kesehatan reproduksi, gender, dan SDGs. Dan dengan berbagai tantangan dan keragaman karakter yang ada di masyarakat itu, dibutuhkan strategi dan inovasi dalam pencegahan perkawinan anak.

Lembaga seperti Kapal Perempuan, misalnya, menggunakan pendekatan komunitas belajar untuk menguatkan pemahaman perempuan-perempuan miskin yang selama ini tak terjangkau dengan program sekolah perempuan. Inovasi yang lain juga dilakukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan yang melakukan pencegahan perkawinan anak melalui penyuluhan kesehatan reproduksi. Dan tentu masih banyak lagi inovasi dan strategi untuk menghentikan praktik perkawinan anak.

Perkawinan anak ini, menurut Woro Srihastuti Sulistyaningrum, tidak bisa diselesaikan hanya dengan UU. Oleh karenya, strategi dan inovasi dari berbagai pihak menjadi penting untuk diidentifikasi untuk diambil pengalaman dan pembelajaran baiknya.

Lies Marcoes, Direktur Eksekutif Rumah KitaB, menyatakan bahwa program yang diinisiasi oleh Rumah KitaB dalam pencegahan perkawinan anak dilakukan berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan di beberapa daerah. Program yang berangkat dari hasil riset itu dijadikan sebagai peta dan strategi dalam melakukan pendekatan pada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah.

Acara seminar kali ini dikemas dengan model yang berbeda, setelah serangkaian sambutan, keynote, laporan pertanggungjawaban program, dan pemantik diskusi, acara dilanjutkan dengan diskusi tematik untuk mempertajam inovasi dan strategi yang telah dilakukan empat kelompok, yaitu: pihak pemerintah, tokoh agama, remaja, dan aktivis perempuan dan komunitas. Penajaman dilakukan sekali lagi setelah diskusi tematik selesai dengan adanya panel hasil diskusi tematik yang dipandu oleh Lies Marcoes.

Merebut Tafsir: Inovasi

Oleh Lies Marcoes

Inovasi adalah pengakuan sepihak berbasis bukti. Bukti itulah garansi sebuah inovasi yang dapat ditelusuri secara metodologis. Berbeda dengan dunia teknologi, inovasi dalam bidang sosial sulit untuk diduplikasi. Inovasi sosial merupakan buah interaksi sosial banyak pihak yang hanya bisa dikenali pola dan karaketristik dari elemen-elemen yang membentuk inovasi itu.

Dalam acara “ Tutup Tahun” program BERDAYA, yaitu program pemberdayaan tokoh formal, non-formal, remaja dan orang tua dalam pencegahan kawin anak, Rumah KitaB melakukan ragam inovasi dalam pencegahan perkawinan anak yang dikembangkan di tiga wilayah urban (Cilincing, Jakarta Utara; Lemahwungkuk, Cirebon; dan Pakakkukang, Kota Makassar).

Ada empat Inovasi yang diinventarisasi:
Pertama, menggunakan pendekatan sosial keagamaan (melampaui anggapan bahwa isu perkawinan anak yang seolah-olah hanya terkait dengan persoalan legal formal. Pada kenyataannya, perkawinan anak terkait dengan persoalan kepemimpinan non-formal di dalam kelembagaan-kelembagaan tersamar yang hidup di dalam masyarakat.

Kedua, menggunakan perspektif keadilan gender secara kreatif. Meski ini bukan baru, Rumah KitaB mengembangkannya dengan perspektif yang holistik dan konsisten. Dengan begitu, dapat terlihat bagaimana terjadinya dampak yang lebih buruk dialami perempuan dan anak perempuan dibandingkan lelaki atau anak lelaki.

Ketiga, bekerja di tiga ranah sekaligus, yaitu ranah hukum, ranah sosial keagamaan, dan budaya, sementara dari tingkatannya mereka bekerja di tiga level secara simultan: tingkat nasional dengan para pengambil kebijakan strategis, (seperti Bappenas, KPPPA, MA, dan Kementerian Agama); di level pemerintah kota; dan di tingkat komunitas yang berhadapan langsung dengan isu ini, yaitu orang tua dan tokoh formal dan non-forma serta remaja. Bersama Bappenas, Rumah KitaB mendukung upaya lahirnya Stranas. Sementara bersama KPPPA, bersama sejumlah mitra NGO lainnya seperti KPI yang sedang berposes tindak lanjut keputusan MK soal Judicial Review usia kawin anak. Dukungan kepada MA dilakukan dalam kerangka lahirnya PERMA Dispensasi Nikah.

Kempat, sebagai lembaga riset dan produksi pengetahuan, inovasi yang ditawarkan adalah produksi argumen-argumen keagamaan. Telah terbit lebih dari 30 buku, monografi, infografis yang terkait dengan perkawinan anak. Dalam seminar ini terbit 10 produksi pengetahuan berupa buku, leaflet, infografis dan video.

Rumah KitaB belajar banyak dari lembaga lain yang telah lebih dulu mengembangkan inovasi dalam pencegahan perkawinan anak. Dari JKP kami belajar bagaimana bekerja di level komunitas untuk melahirkan MoU dengan Pemda. Dari PEKKA, kami belajar pengorganisasian, membangun kepercayaan komunitas bahwa suara mereka pasti di dengar. Dari KAPAL PEREMPUAN kami belajar membangun kesadaran kritis warga, utamanya perempuan dan anak perempuan, tentang hak-hak mereka serta melakukan engagement dengan pemerintah daerah. Dari Fahmina Institute kami belajar menggunakan media komunikasi dakwah khas pesantren termasuk Salawatan untuk meraih sebanyak mungkin ruang penyadaran tentang mudharat kawin anak.

Hal yang tak kalah penting adalah inventarisasi ragam media yang dapat mewadahi inovasi-inovasi itu. Di Jakarta Utara, kampanye Kawin Anak dilakukan melalui media seni drama pertunjukan khas Betawi Lenong dan tarian remaja yang mengekspresikan kebebasan mereka.

Kampanye kawin anak membutuhkan ragam inovasi dan kreativitas. Sebab kawinan anak adalah peristiwa sosial yang sesungguhnya buruk bahkan jahat, namun dalam masyarakat peristiwa ini kerap diterima, dirayakan dan diaminkan! (Lies Marcoes, 29 Agustus 2019)

 

Video Reportase: Tanggapan Tokoh Agama, LSM dan Ormas Islam terkait Diskusi Rumah Kita tentang Perkawinan Anak

Film Dokumenter Program BERDAYA Rumah KitaB

Merebut Tafsir: Menanti Dawuh Mbah Bisri

Oleh Lies Marcoes

Akhir bulan Juli 2019, Rumah KitaB menyelenggarakan “Diskusi dengan Ormas Kegamaan,” yang dihadiri wakil ormas dan tokoh formal dan non-formal untuk meminta pendapat mereka tentang pencegahan perkawinan anak. Semula acara “hanya” mengundang 40 wakil Ormas. Namun meskipun yang diundang hanya lima elemen: NU Muhammadiyah, Lembaga dan Kementerian terkait ( MA, Kemenag, Badilag), MUI sebagai lembaga fatwa, LSM, akademisi dan media, pada kenyatannya yang hadir lebih dari itu. Dari NU, tak sekedar PBNU yang dihadiri langsung oleh ketua komisi Fatwa PBNU, kyai Ishom, tetapi juga dihadiri ketua-ketua pegurus tingkat wilayah beserta badan otonomnya seperi LKK NU dan Muslimat. Demikian juga dengan Muhammadiyah. Walhasil peserta yang hadir berjumlah 59 orang mewakili organisasinya masing-masing.

Dalam diskusi ini Rumah KitaB memaparkan hasil penelitian menyangkut dua domain yaitu sosial ekonomi, dan hukum/agama. Dalam mengantarkan acara itu, saya melakukan semacam refleksi. Dalam pelaksanaan program pembangunan, ormas keagamaan Islam merupakan mitra pemerintah di masyarakat. Berdasarkan diskusi dengan kyai Wahid Maryanto, pengasuh Pesantren Kinaniyah Pulo Mas serta dewan pengurus WCC Puan Amal Hayati yang pagi itu juga hadir, program pembangunan yang sangat berhasil menggandeng ulama dan ormas Islam adalah program KB. Keberhasilannya bukan dalam meminta mereka sebagai kaki tangan pembangunan atau corong pemerintah melainkan dalam memberi makna/tafsir yang dapat diterima umat.

Harap diingat, program KB adalah program yang bagaimanapun menyentuh jantung persoalan agama yaitu reproduksi manusia.

Adalah mbah kyai Bisri Mustofa Rembang (lahir 1915), ayahanda Gus Mustofa Bisri- kakek mertua Gus Ulil Abshar Abdalla, yang pertama kali menjelaskan dalam tulisan Arab Jawi (pegon) tentang dibolehkannya penggunaan kontrasespi untuk perencanaan keluarga (kyai Maryant tidak ingat lagi judul kitabnya tapi beliau masih ingat cover kitab itu berwarna putih).

Dalam catatan KH Syaifuddin Zuhri (1988) Mbah kyai Bisri adalah ulama besar yang memiliki pengetahuan komplit; ahli tafsir (beliau sendiri menulis Tafsir) ahli hadits, ahli bahasa Arab, orator, penulis buku bahkan naskah drama. Beliau nyantri di banyak pesantren dan pernah bermukim di Mekkah.

Penjelasan tentang peran Mbah Bisri ini penting untuk menegaskan bahwa ketika beliau menulis tafsir yang terkait perlunya perencanaan keluarga dan karenanya mendukung program KB, beliau sama sekali tidak dalam rangka “menyenangkan” pemerintah (rezim Orde Baru di awal Pembangunan tahun 70-an). Beliau melakukan penafsiran dan menggunakan metode ushul fiqh canggih dan ketat terkait Al Qur’an (17) S Al Isra ayat 31 yang saat itu menjadi pangkal debat dan beda pendapat di kalangan ulama dan kyai dalam menerima dan menolak KB. Ayat itu kemudian dikenal sebagai ayat “khosy-yata imlaq “ yang dikaitkan dengan kampanye KB. Ayat itu kurang lebih artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rejeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. (QS 17 Al Isro’ ayat 31).

Selain soal ayat itu, penyebab lain penolakan KB saat itu juga karena dipicu oleh cara pembahasaan pemerintah yang secara ideologis mengglorifikasi ideologi Pembangunan. Bahasa yang digunakan selalu demi menyukseskan pembangunan dan bukan berorientasi kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat. Di bawah rezim Developmentalis, bahasa yang digunakan oleh pemerintah dalam membahasakan pentingnya KB selalu berangkat dari ancaman yang seolah meragukan rahmat dan rizki dari Allah. Kesombongan negara itulah yang kemudian dilunakkan oleh Mbah Bisri bahwa Umat Islam tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah bukan karena takut tidak kebagian rejeki dari Allah.

Sejak itu tampaknya negara- BKKBN kemudian membungkuk kepada NU dan Muhammadiyah, kepada para kyai dan ulama, ormas, para pendakwah, majelis taklim dan meminta untuk menyampaikan pesan pembangunan KB bukan dalam rangka membatasi jumlah anak dengan alasan takut dan tak percaya rizki Allah yang mengatur, dan bukan pula dalam rangka membunuh, melainkan dengan mengatur jarak kelahiran agar tidak meninggalkan umat yang lemah. Guna tak menyalahi aturan fiqh dalam konsep aurat, atau kekhawatiran penyalahgunaan KB oleh remaja, NU dan Muammadiyah mengusulkan pedoman-pedoman etis yang kemudian digunakan oleh BKKBN.

Hal kedua yang menjadi halangan dalam sosialisasi KB ketika itu adalah karena pemerintah Orde Baru membiarkan terlalu lama terjadinya bisik-bisik politik soal pemberian keistimewaan kepada pengusaha dan warga keturunan Tionghoa. Cerita itu kemudian dengan mudah merembes ke mana-mana termasuk ke program KB. Orang menafsirkan bahwa program KB itu hanya untuk mengurangi jumlah penduduk muslim di negara-negara Islam termasuk Indonesia. Karenanya gosip murahan bahwa KB adalah proyek Yahudi menjadi subur.
Pendekatan demografi ngawur seperti ini kemudian dipatahkan oleh pandangan -pandangan dari kalangan Islam Moderat yang cikal bakalnya berangkat dari dawuh dari Mbah Bisri Mustafa.

Kini Indonesia berhadapan dengan persoalan yang cukup alot terkait dengan tingginya perkawinan anak. Penelitian Rumah KitaB menunjukkan, di luar persoalan ketidakadilan ekonomi, kawin anak dipraktikkan dengan menggunakan argumentasi agama: konsep baligh, hak ayah untuk memaksa (ijbar) dan hamil di luar nikah. Ini semua membutuhkan fatwa keagamaan plus keberanian ormas keagamaan untuk membela ummat (terutama) perempuan yang jelas terdampak sangat parah dari praktik perkawiann anak ini.

Sangatlah menggembirakan dalam “Diskusi dengan Ormas” ini Ketua Komisi Fatwa MUI dan Komisi Fatwa NU memberi pandangan yang tegas dan argumentatif bahwa mengingat begitu banyaknya mudharat yang ditimbulkan maka upaya pencegahan perkawinan anak harus diposisikan sebagai ikhtiar untuk menghilangkan mudharat yang lebih besar.

Sebagaimana dalam program pembangunan Keluarga Berencana, kami para pegiat dalam upaya pencegahan perkawinan anak sungguh menanti dawuh dari para kyai ulama sebagaimana kami dulu mendapatkan dawuh dari “Mbah Bisri Mustafa”. Terlebih karena situasinya kini telah berubah. Jika dulu umat berhadapan dengan arogansi negara, saat ini yang dihadapi adalah juga umat yang menggunakan argumentasi agama dalam membenarkan kawin anak. Mereka menggunakan slogan-slogan yang gampang dicerna umat meskipun sarat sesat pikir ”Kawin muda dari pada zina”! (LM, 1 Agustus 2019)

NU Ajak Orang Tua Didik Akhlak Anak untuk Hindari Nikah Dini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rais Syuriyah Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin mengajak seluruh orang tua untuk menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Caranya dengan mendidik akhlaknya supaya terhindar dari segala perbuatan yang diharamkan oleh agama, termasuk zina.

“Tiap orang tua wajib menjadi pelindung bagi anak-anaknya, mendidik akhlaknya,” kata Gus Ishomuddin menanggapi masih tingginya tingkat perkawinan anak di Indonesia, pada acara diskusi perkawinan anak yang digelar oleh Rumah Kita Bersama (Kitab) di Jakarta, Rabu (31/7).

“Kontrol dari orang tua terhadap anak-anaknya, laki-laki atau perempuan, harus terus dilakukan sehingga perbuatan yang dilarang oleh agama bisa dihindari. Itu cara yang paling bagus untuk menghindarkan anak melakukan pernikahan dini,” paparnya.

Dalam pernikahan itu, jelas Ishomuddin, ada tiga syarat istitha’ah (kemampuan) yang harus dipenuhi. Pertama, kemampuan jasmani atau fisik. Jika seorang perempuan belum siap hamil maka bisa saja anak dalam kandungannya menjadi tidak sehat.

Kedua, istitha’ah nafsiyah, kesiapan secara mental karena untuk menjadi orang tua bagi anak-anak sebaiknya mampu untuk mendidik. “Itu memerlukan mental yang bagus yang cukup akhlaknya untuk diteladani anak-anaknya,” tuturnya.

Ketiga, lanjut Ishomuddin, kemampuan maaliyah atau finansial. Menurut dia, rumah tangga itu baik jika ekonominya kuat.

Sebab, bila suatu pernikahan dilakukan oleh pasangan yang berusia dini dan belum mandiri maka bisa berujung pada kekerasan atau bahkan perceraian. “Konflik itu tak bisa dihindari apabila kalau pernikahann ini terus menerus dipertahankan,” ucapnya.

Karena itu, Ishomuddin berharap para orang tua memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anaknya dan tidak menikahkan mereka jika syarat-syarat tersebut belum bisa terpenuhi. “Orang tua yakni bapak dan kakek memiliki hak paksa dalam arti positif kepada anak, memberikan pertimbangan yang komprehensif untuk menyelamatkan anaknya dari masa depan yang tidak baik disebabkan pernikahan usia dini,” kata dia.

 

Sumber: https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/07/31/pvid2k428-nu-ajak-orang-tua-didik-akhlak-anak-untuk-hindari-nikah-dini#